Home
S2 Hukum
Tesis

Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Hukum UPN Veteran Jakarta

Referensi Judul Tesis S2 Hukum Universitas Veteran Jakarta
  • Akibat Hukum Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
  • Analisa Terhadap Perjanjian Jual Beli Yang Timbul Karena Utang Piutang Pada Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2014/Pn.Tng
  • Analisis Manfaat Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)
  • Analisis Manfaat Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)
  • Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polda Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif
  • Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
  • Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
  • Effektivitas Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Eksistensi Lembaga Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (Smf)
  • Eksistensi Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Mencegah Kepailitan Pada Pengadilan Niaga
  • Impelementasi Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Rumah Karaoke Keluarga Masterpiece Tangerang Sesuai Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
  • Impelementasi Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Rumah Karaoke Keluarga Masterpiece Tangerang Sesuai Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
  • Implementasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1194 K/Pdt/2010)
  • Kajian Hukum Atas Pelaksanaan Kontrak Franchise (Waralaba) Alfamark Dalam Kegiatan Pasar Ritel Di Indonesia
  • Kajian Hukum Atas Pengaturan Penghapusan Barang Milik Negara Berklasifikasi Rahasia Dalam Bidang Persandian
  • Kajian Hukum Atas Perlindungan Pemegang Polis Pada Perasuransian Di Indonesia
  • Kajian Hukum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle/Kycp) Sebagai Upaya Pencegahan Kegiatan Pencucian Uang (Money Laundering)
  • Kajian Hukum Pertanggung Jawaban Atas Putusan Bebas Perkara Narkotika (Studi Kasus)
  • Kajian Hukum Pertanggung Jawaban Atas Putusan Bebas Perkara Narkotika (Studi Kasus)
  • Kajian Hukum Tentang Aplikasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah Di Bank Danamon Syariah Cabang Kota Depok
  • Kajian Hukum Tentang Sertifikasi Transaksi Elektronik Oleh Notaris Di Indonesia Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
  • Kajian Sanksi Pidana Denda Dalam Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia
  • Kajian Tentang Proses Peradilan Indonesia Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Kajian Terhadap Efektivitas Hukum Kontrak Innominaat Yang Dibuat Berdasarkan Akta Notaris
  • Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
  • Kedudukan Penjamin Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt/Sos/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
  • Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Sumatera Barat (Studi Kasus Putusan Pk No.749pk/Pdt/2011)
  • Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Sumatera Barat (Studi Kasus Putusan Pk No.749pk/Pdt/2011)
  • Kejahatan Cyber Money Laundering Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Usaha Penanggulangannya
  • Kejahatan Cyber Money Laundering Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Usaha Penanggulangannya
  • Kendala Dan Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Korupsi
  • Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Perpanjangan Penahanan Tindak Pidana Korupsi
  • Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Perpanjangan Penahanan Tindak Pidana Korupsi
  • Kewenangan Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
  • Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)
  • Kewenangan Kreditor Atas Debitor Pailit Akibat Insolven Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu
  • Konflik Kepentingan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mati
  • Konflik Kepentingan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mati
  • Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Non Litigasi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Optimalisasi Penegakan Hukum Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri Yang Disiplin
  • Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kredit Sebagai Objek Hak Tanggungan (Studi Kasus Penangguhan Eksekusi)
  • Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  • Pemberdayaan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
  • Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris
  • Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris
  • Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)Dengan Menggunakan Jasa Perbankan
  • Pendekatan Rule Of Reason Yang Digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Memutus Perkara Dugaan Praktik Monopoli Terhadap Asuransi Kpr Bank Bri Jakarta (Putusan Kppu No. 5/Kppu-I/2014)
  • Penegakan Hukum Melalui Penyadapan Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan
  • Penegakan Hukum Melalui Penyadapan Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan
  • Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  • Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat International Certificate Of Vaccination Or Prophylaxis (Icv) Ditinjau Dari Pasal 263kuhp Dan Uu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (Study Kasus: Penyidikan Perkara Pemalsuan Surat International Certificate Of Vaccination Or Prophylaxis (Icv) Atau Buku Kuning Oleh Penyidikpolresta Bandara Soekarno Hatta)
  • Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat International Certificate Of Vaccination Or Prophylaxis (Icv) Ditinjau Dari Pasal 263kuhp Dan Uu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (Study Kasus: Penyidikan Perkara Pemalsuan Surat International Certificate Of Vaccination Or Prophylaxis (Icv) Atau Buku Kuning Oleh Penyidikpolresta Bandara Soekarno Hatta)
  • Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Narapidana Dan Pembinaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  • Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional
  • Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  • Penerapan Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara) Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
  • Penerapan Asas-Asas Perjanjian Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri
  • Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Akta Perdamaian No. 353/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst)
  • Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  • Penerapan Sanksi Administrasiterhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Di Pasar Modal
  • Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pt. Indocement Tbk
  • Penerapan Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  • Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pelaku Usaha
  • Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 2014
  • Penyalahgunaan Fungsi Electronic Data Computer Dalam Transaksi Kartu Kredit Bank Permata Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Kasasi Nomor. 1196 K/Pid.Sus/2011)
  • Penyelesaian Konflik Sosial Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
  • Peranan Hakim Pengawas Dalam Mengupayakan Perdamaian Pada Sengketa Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Peranan Hakim Terhadap Putusan Perkara Persekongkolan Tender Dalam Kasus Pt. Indomobil Sukses Internasional Dan Pt. Pertamina
  • Peranan Kejaksaaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004
  • Peranan Kejaksaaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004
  • Peranan Pengadilan Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Negara
  • Perjanjian Jual Beli Angsuran Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan Hukum Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  • Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  • Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya : Studi Kasus Merek Kopitiam
  • Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Cacat Tersembunyi Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sektor Otomotif Di Dki Jakarta
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  • Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Sengketa Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang- Undang Fidusia Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pt. Adira Finance Cabang Kudus)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Sengketa Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undangundang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pt. Adira Finance Cabang Kudus)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Terlikuidasi
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  • Perlindungan Kreditur Sindikasi Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
  • Perspektif Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan ( Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010 )
  • Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
  • Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi))
  • Sanksi Pidana Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  • Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Atas Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Yang Menelan Korban Penumpang
  • Tinjauan Hukum Hak Tanggungan Terhadap Tanah Hak Milik Adat Pada Pt. Bank Syariah Mandiri
  • Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Genosida Pada Suku Kurdi Di Irak Selama Rezim Sadam Hussain
  • Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dari Bahan Zat Berbahaya Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Tinjauan Hukum Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Terhadap Pelayanan Kesehatan Peserta Bpjs
  • Tinjauan Hukum Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Terhadap Pelayanan Kesehatan Peserta Bpjs
  • Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
  • Tinjauan Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
  • Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga
  • Tinjauan Terhadap Penerapan Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  • Tinjauan Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Antara Lessee Dengan Lessor Sebagai Alternatif Pembiayaan
  • Tinjauan Yuridis Kepailitan Perusahaan Asuransi Dalam Likuidasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Nomor Putusan 338 K/Pdt.Sus/2010)
  • Tinjauan Yuridis Kepailitan Perusahaan Asuransi Dalam Likuidasi (Studi Kasus Putusannomor: 01/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Nomor Putusan 338 K/Pdt.Sus/2010)
  • Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Garapan Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria
  • Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/Bani/Pn Jkt.Utr Antara Pt. Sea World Indonesia Melawan Pt. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani)
  • Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/Bani/Pn Jkt.Utr Antara Pt. Sea World Indonesia Melawan Pt. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani)
  • Tinjauan Yuridis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pencantuman Label Produk Makanan Sesuai Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Izin Pinjam Pakai Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus Pt. Newmont Nusa Tenggara (Pt. Nnt)
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pengurus Dalam Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
  • Tinjauan Yuridis Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Di Perguruan Tinggi “Y”
  • Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil
  • Uang Pengganti Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Yang Masih Menjadi Tunggakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg Perkara: 2062/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Pst)
  • Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) Di Indonesia

    • Sumber:
    https://upnvj.ac.id

    Post a Comment

    © ‧ Newbie Master. All rights reserved.