Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Siyasah Jinayah UIN Surabaya

Referensi Judul Skripsi S1 Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Tahun 2020

• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Pemberhentian Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Puu-Xv/2017 Tentang Kuasa Wajib Pajak Terkait Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 9/Pid.Sus/2019/Pn.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)

Tahun 2019

• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Kejahatan Terorganisir: Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Poin 9C
• Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Tahun 2017

• Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Menurut Tinjauan Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Hukum Pidana Islam
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/Pn.Dps Tentang Perjudian Sabung Ayam

Tahun 2016

• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang N0Mor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/Pn.Mbo
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pt No. 67/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Pernikahan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)
• Analisis Yuridis Putusan Artidjo Alkostar Terhadap Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam
• Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam
• Implementasi Kewenangan Gubernur Provinsi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Fiqih Siyasah
• Sistem Pemilihan Pimpinan Dpr Ri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd : Perspektif Fiqih Siyasah
• Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Mawardi Dengan Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Negara
• Sumpah Pocong Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura
• Tindak Pidana Elektronik Dan Pornografi Prespektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/Pn.Sby
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Ir. Soekarno Sebagai Presiden Ri Yang Mendapat Gelar Waliyyul Amri Ad-Dharuri Bi Assyaukah
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.113/Pid.Sus/2015/Pn Bjn Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Secara Berulang
• Tinjauan Maqasid Al-Shari’Ah Terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Penyumpahan Advokat

Tahun 2015

• Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pandangan Kyai Di Jombang Tentang Hukuman Bagi Pelaku Mairil Dan Sempet Dikalangan Santri
• Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Hacker Milik Pt Telkomsel Dalam Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 133 / Pid.B / 2012 / Pn. Pwk
• Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dokter "Aborsi" Dalam Pasal 346 Kuhp
• Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Ri No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/Pn.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Karena Kedaruratan Medis Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Korban : Studi Putusan No. 10/Pid.B/2013/Pn.Bwi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 151/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim Tentang Perbuatan Pelanggaran Hukum Karena Kealpaan
• Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/Pid.Sus/2014/Pn.Sda.)
• Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam ( Studi Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr )
• Dasar- Dasar Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Teori Solidaritas Kelompok
• Kajian Fikih Siyasah Dan Uu No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Black Campaign / Kampanye Hitam Dalam Pilpres 2014
• Kajian Hukum Pidana Islam Perihal Akumulasi Sanksi Pidana Dan Denda Dalam Kasus Illegal Logging : Studi Terhadap Putusan No. 179/Pid.B/2014/Pn.Pbl
• Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik Hakim Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqh Siyasah
• Kleptomania Dalam Kajian Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Di Indonesia
• Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Kejahatan Extra Ordinary Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fikih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi
• Sanksi Tindak Pidana Perzinaan Menurut Kajian Kuhp Dan Hukum Pidana Islam : Studi Putusan Mahkamah Agung No.726K/Pid./2008
• Studi Komparasi Fiqh Jinayah Dan Kuhp Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
• Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi
• Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pedofilia
• Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya
• Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Dalam Regulasi Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Kuhp Dan Hukum Pidana Islam : Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor: 220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/2010
• Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) Uu Ite
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/Pn Gsk Tentang Diversi
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) Uu No. 45 Tahun 2009
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Demonstrasi Anarkis Di Kampus Iain Sunan Ampel Surabaya
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Di Lakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Pidana Pencurian Sepeda Motor : Studi Kasus Di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Atas Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 37 Pk/Pid.Sus/2011
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Putusan Nomor 244/Pid.B/2014/Pn.Sby Di Pengadilan Negeri Surabaya

Tahun 2014

• Analisis Fikih Jinayahtentang Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid : Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/Pn.Mkt
• Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tuanya : Studi Putusan No. 09/ Pid. B/ 2012/ Pn.Mojokerto
• Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama Yang Dilakukan Kepada Anak Di Bawah Umur : Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3410/Pid.B/2010/Pn.Sby
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mk No. 1,2/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Uu No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Di Kota Surabaya
• Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 164/Pid.B/2013/Pn Lmg Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Menurut Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 09/ Pid. B. An/ 2013/ Pn. Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ Pn. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro : Studi Putusan Nomor : 708 / Pid / 2011 / Pt. Sby
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No 34/Puu-Xi/2013 Tentang Peninjauan Kembali (Pk) Dalam Presfektif Fiqih Siyasah
• Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/Pn. Sda
• Ideologi Politik Partai Golkar Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyah
• Implementasi Politik Kebangsaan Nu Terhadap Kebijakan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Judicial Review Tap Mpr Ri Terhadap Undang-Undang Dasar (Uud) 1945 Menurut Jimli Asshiddiqie Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/Pid.Sus/2013/Pn.Kpj
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Dalam Tinjauan Fiqih Murafa’At
• Konsepsi Relasi Islam Dan Nasionalisme Indonesia Dalam Pemikiran K.H. Achmad Siddiq
• Mekanisme Pelaksanaan Stembusaccord Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pandangan Rasyid Ridha Tentang Relasi Agama Dan Negara Dalam Kajian Fiqih Siyasah
• Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Putusan Pn Sidoarjo No. 488/Pid.B/2013/Pn.Sda
• Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab Lumajang Dengan Pt Mutiara Halim Dalam Kajian Uu Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Uu Nomor 48 Tahun 2008 Dan Siyasah Maliyah
• Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi Yang Melaporkan Diri Kepada Kpk : Komparasi Antara Hukum Positif Dan Fikih Jinayah
• Penyertaan Identitas Gus Dur Pada Alat Peraga Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Di Surabaya Menurut Uu No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Dan Fikih Jinayah
• Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Praktik Peradilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Ri No. : 003/Puu-Iv/2006 Perspektif Fikih Jinayah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.91/Pid.B/2008/Pn.Kpj Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Ditinjau Dari Fiqh Al-Murafa’At
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah Di Kabupaten Sampang Jawa Timur Dalam Perspektif Uud 1945 Dan Fiqh Siyasah
• Perlindungan Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Kasus Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medaeng Surabaya Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fikih Siyasah
• Perspektif Siyasah Syar’Iyyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Transnasional : Studi Analisis Keppres No. 22/ Grasi/ Tahun 2012
• Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam Di Sarawak Malaysia
• Pidana Bersyarat Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
• Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Fiqh Jinayah
• Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqih Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Studi Analisis Putusan Pn. Lamongan No. 03/Pid.B/2012/Pn.Lmg Tentang Kepemilikan Dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah
• Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pn. Bangkalan No. 01/Pid. B/2013/Pn. Bkl Tentang Penyimpanan Bbm Tanpa Izin Usaha
• Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/Pn.Jr
• Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam Dan Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai Ditinjau Dari Fiqh Jinayah : Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/Pn.Mkt
• Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Implementasi Pasal 281 Dan 288 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Studi Kasus Di Desa Ragang Dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
• Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 Di Pn. Lamongan : Studi Putusan No. 299/Pid.B/2012/Pn. Lmg Perihal Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia
• Tinjauan Fikih Murafa’At Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan Dan Penyesuaian Denda Dalam Kuhp : Studi Putusan Pn Sidoarjo Nomor;86/Pid.B/2013/Pn.Sda
• Tinjauan Fikih Murafa’At Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : Studi Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/Pn.Sby
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Peraturan Daerah No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (Tempat Gemerlap Malam) Di Kabupaten Pamekasan
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka Umum Dalam Pasal 504 Kuhp Juncto Perda No. 17 Tahun 2009 Di Surabaya
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Sistem Demokrasi Atas Penetapan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daearah Istimewa Yogyakarta : Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Golput Dalam Pemilu Pilpres Di Surabaya
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Calon Presiden Dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Serentak
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan Dan Penggalian Informasi Menurut Uu No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kpu Dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kh. Abdul Ghofur Dalam Pemenangan Partai Gerindra Pada Pemilu Tahun 2014 Di Wilayah Kecamatan Paciran Lamongan
• Tinjauan Fiqih Murafa’At Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan No. 216/Pid.B/2012/Pn.Bkl
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Perihal Model Amar Ma‘Ruf Nahi Munkar Oleh Front Pembela Islam : Studi Kasus Di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Tahun 2013

• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun No. 136/G/2012/Ptun. Sby Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura
• Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perbuatan Contempt Of Court Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/Pn. Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009
• Analisis Putusan No. 202-Pid.B-2012-Pn.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Persepektif Fiqih Jinayah
• Analisis Terhadap Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa Menurut Fikih Jinayah Dan Uu No. 23 Tahun 2002
• Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut Kuhap Dan Fiqih Murafaah (Study Komparatif)
• Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua Penelantaran Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No. 348 Pid. B 2012. Pn. Mkt Perspektif Fiqih Jinayah
• Kedudukan Novum Visum Et Repertum Dalam Delik Pidana Menurut Kuhap Dan Hukum Acara Pidana Islam
• Kekuasaan Presiden Menetapkan Perppu Menurut Uud Negara Republik Indonesia 1945 Perspektif Fiqih Dusturiyah
• Kewenangan Dprd Dalam Pembahasan Perda Berdasarkan Uu No 12 Tahun 2008 Dalam Kajian Fiqih Siyasah
• Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut Uu Kejaksaan No.16 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqh Siyasah
• Mekanisme Paw Anggota Dpr/Dprd Menurut Uu No 27 Tahun 2009 Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
• Mekanisme Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Di Dpd Partai Hanura Jawa Timur Menurut Uu No. 2 Tahun 2011 Dan Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Sema Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Murafa At (Studi Di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)
• Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung Ri Dan Komisi Yudisial Ri Tahun 2009 Perspektif Siyasah Syar Iyah
• Pemasangan Alat Penghambat Jalan Polisi Tidur Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf (E) Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah : Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya
• Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan Media Pers Menurut Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Fiqh Siyasah
• Penyidikan Kepala Daerah Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Putusan Mk No. 73-Puu-Ix-2011 Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Perda Jatim No. 02 Tahun 2004 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah
• Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Uu Ri No 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam
• Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)
• Resolusi Jihad Nu Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Dalam Kajian Fiqih Siyasah
• Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Huhp Pasasl 359 Jo Pasal 310 Uu No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah
• Sanksi Terhadap Illegal Logging Di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah
• Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Wilayah Skppkh Mojokerto Menurut Uu No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Tinjauan Fikih Siyasah Dan Uu No. 23 Tahun 2002 Terhadap Advokasi Anak Yang Diperkosa : Studi Kasus Di Lsm Dinar
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 Kuhp Dan Pasal 82 Uu No.23 Tahun 2002
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat Ham Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Menurut Uu No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur: Kajian Terhadap Putusan No.193/Pid.B/2013/Pn.Sda
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/Pn.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Uu Ri No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tugas Wakil Kepala Daerah Di Bidang Politik Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Menurut Kajian Fiqih Siyasah

Tahun 2012

• Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham
• Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kecepatan Proses Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Dengan Alasan Mengidap Hiv/Aids; Studi Putusan Pn Gresik No. 526/Pid.B/2011/Pn.Gs
• Analisis Positif Dan Hukum Islam Terhadap Percepatan Proses Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Dengan Alasan Mengidap Hiv/Aids : Studi Putusan Pn Gresik No : 526/Pid.B/2011/Pn.Gs
• Analisis Yuridis Tehadap Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Perspektif Siyasah Syar'Iyyah
• Demokrasi Di Pakistan Menurut Pemikiran Benazir Bhutto Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Ektradisi Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ektradisi Perspektif Siyasah Dauliyah
• Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Kuhp Dan Fiqih Murafaáh: Studi Komparatif
• Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dari Aspek Larangan Dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Mengenai Sengketa Hak Milik Antara Muslim Dan Non Muslim: Analisis Yuridis Pasal 50 Uu No. 3 Tahun 2006 Jo. Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
• Kriminalisasi Perbuatan Mengemis Di Tempat Umum Dan Pelancong Yang Tidak Mempunyai Pekerjaan: Analisis Pasal 504 Dan 505 Kuhp Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam
• Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia : Analisis Terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/Kpts/013/2011 Dari Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Hukum Islam
• Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Analisis Terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/Kpts/013/2011 Dari Perspektif Konstitusi Indonesia Dan Hukum Islam
• Pelaksanaan Class Action Dalam Peradilan Indonesia Dalam Kajian Siyasah Syar’Iyyah
• Pelaksanaan Pemilukada Putaran Ii Tahun 2010 Di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Menurut Kajian Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Ri Di Polres Sampang Dalam Perspektif Maqasid Al Syari’Ah
• Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya
• Penggunaan Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Perspektif Maslahah Mursalah
• Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya Dalam Kajian Fiqih Jinayah
• Peran Badan Anggaran Dprd Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Fungsi Budgeting Menurut Uu. No. 27 Tentang Susduk Tahun 2009 Dalam Kajian Fiqh Siyasah
• Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa Di Dprd Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014 Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dpd, Dprd Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah
• Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kejahatan Layering (Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat (1) Huruf B Uu No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Putusan No. 66/Pid.B/2011/Pn. Smp Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jinayah
• Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Acara Pidana Islam
• Sistem Presidensial Dengan Format Koalisi Menurut Uud 1945 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
• Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah Dalam Fikih Jinayah Dengan Pencurian Dalam Pasal 364 Kuhp Dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan
• Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Massal Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pasal 170 Ayat (2) Bis Ke 3 Kuhp Menurut Fiqh Jinayah Dan Kriminologi
• Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan
• Studi Komparatif Antara Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Uu No. 28 Tahun 2007 Dengan Perpajakan Dalam Siyasah Syar’Iyah
• Studi Komparatif Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah
• Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut Uu No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) Kuhp Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/Pn.Lmg
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pasal 12 Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Terhadap Advokad
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Larangan Merusak Atau Menghilangkan Tanda-Tanda Batas Negara Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
• Tinjauan Siyasah Sar'Iyah Terhadap Kewenangan Bidan Dalam Memberikan Alat Kontrasepsi Kondom Menurut Permenkes No. 1464 Tahun 2010: Studi Kasus Di Puskesmas Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
• Tinjauan Siyasah Syar’Iyah Terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras Di Pamekasan
• Tinjauan Siyasah Syaríyyah Dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang
• Tugas Wakil Kepala Daerah Di Bidang Politik Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menurut Kajian Fiqih Siyasah

Tahun 2011

• Akibat Hukum Dari Kesalahan Prosedur Penangkapan Oleh Kepolisian Menurut Pasal 95 Kuhap Dan Hukum Acara Pidana Islam
• Analisis Fiqh Al Jinayah Tentang Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing: Studi Kasus Putusan Pn Sidoarjo
• Analisis Fiqh Jimayah Terhadap Pelaksanaan Remisi: Kajian Terhadap Pp No. 28 Tahun 2006
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Etika Perilaku Hakim Menurut Uu No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Demokrasi Terpimpin Menurut Kh. Idham Chalid Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam Dan Kuhp
• Kekuatan Yuridis Persumpsion Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Menurut Hukum Acara Pidana Islam Dan Kuhap: Studi Komparatif
• Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (Blh) Kabupaten Pasuruan Menurut Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Pasal 7A-7B Uud 1945 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok Dalam Kajian Fiqih Jinayah
• Pemikiran Haji Agus Salim Tentang Relasi Islam Dan Negara Nasioanl Indonesia
• Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyah
• Penggunaan Hak Angket Dpr Menurut Uu Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dpr Jo Uu Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd Dalam Pandangan Fiqih Siyasah
• Perlindungan Saksi Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Lpsk Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kajian Fiqh Siyasah
• Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Komparatif Kuhap Dan Hukum Acara Pidana Islam
• Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Dalam Kajian Fikih Siyasah
• Politik Nasional Berbasis Moral Menurut Pandangan Buya Hamka
• Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Sidoarjo Menurut Uu No.2 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Air Sungai Menurut Maqasid As-Syari'Ah: Analisis Uu Ri.No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pascaputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fikih Jinayah
• Studi Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Kesadaran Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 Kuhp Di Surabaya
• Studi Komparasi Pembuktian Secara Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Murafa'At
• Studi Komparasi Tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Pasal 351 (2) Kuhp Junto Pasal 90 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam
• Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pasal 338 Kuhp Tentang Pembunuhan Secara Sengaja
• Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern
• Studi Komparatif Pengambilan Keputusan Mpr Dan Ahl Al Hall Wa Al-'Aqd Dalam Sidang Paripurna Pemberhentian Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Pasal 62 Dan Fiqih Siyasah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Dpc Partai Demokrat Dalam Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode 2010-2015 Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Dalam Uu No. 14 Tahun 2008
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 71 Uu No. 22 Tahun 2007 Tentang Rekrutmen Panwaslu: Studi Kasus Dampak Keterlembatan Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010
• Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli Dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut Uu No. 8 Tahun 1981
• Tinjauan Uu No. 22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkotika Dengan Sanksi Hukuman Kumulatif Putusan Di Pengadilan Negeri Madiun Dalam Kajian Fikih Jinayah
• Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cyber Sabotage And Extortion Dalam Bentuk Virus Trojan House Menurut Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) Uu. No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite

Tahun 2010

• Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Pengadilan Negeri Surabaya Menurut Uu No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
• Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Salah Tembak Oleh Polisi Di Polres Jombang Dalam Perspektif Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Hukum Islam
• Analisis Pemikiran Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja) Terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Dalam Penguatan Fungsi Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Surabaya 2004-2009
• Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Program Komputer / Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 Uu No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam
• Berita Acara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Dalam Prespektif Fiqh Siyasah : Studi Kasus Pasal 220 Uu No. 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Legislatif
• Fungsi Dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten (Bnk) Sidoarjo Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Fiqih Siyasah: Analisis Terhadap Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota
• Implementasi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan Uu No. 44 Tentang Pornografi Dalam Kajian Fiqih Siyasah
• Implementasi Pemikiran M. Natsir Tentang Islam Dan Negara Dalam Partai Bulan Bintang
• Kebijakan Kepala Desa Lebaksari Kecamatan Baureno Tentang Pembagian Hasil Pertanian Antara Petani Dan Pengusaha Irigasi Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dan Pp No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
• Kedudukan Dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Uu No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Ri Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Keterlibatan Kader Perempuan Nu Kabupaten Lamongan Di Bidang Politik Menurut Siyasah Syar'Iyyah
• Pandangan Ali Syari’Ati Tentang Raushanfikr Dalam Revolusi Islam Iran: Studi Relasi Islam Dan Politik
• Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dan Sanksi Hukum Dalam Perspektif Fiqih Jinayah
• Pembajakan Lagu Melalui Situs Internet Menurut Pasal 25 Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronika (Ite) Dan Hukum Pidana Islam
• Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen Ke 1: Kajian Hukum Tata Negara Islam
• Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kajahatan Politik Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam
• Penggunaan Hak Angket Dpr Ri Dalam Perspektif Fikih Siyasah
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Victimologi Dan Fiqih Murafa'At: Hukum Acara Peradilan Islam
• Perlindungan Saksi Dan Korban Pasca Perkara Diputuskan: Analisis Menurut Uu Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Fiqih Siyasah
• Putusan Pn Sidoarjo No. Perkara 1305/Pid.B/2008/Pn.Sda Tentang Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Tiri Dalam Perspektif Fiqh Jinayah
• Rekaman Video Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam
• Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Pil Carnophen Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Uu No. 36 Pasal 196 Jo 98 Ayat 2 Dan 3 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Studi Putusan No.11/Pid.B/2010 Pn Lamongan
• Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.202/Pid.B/2009/Pn.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur
• Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/Pn.Sda Tentang Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur
• Studi Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Pn Sidorjo No.05/Pid.B/2009/Pn.Sda
• Studi Kasus Operasionalisasi Bilyard Di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
• Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Carding
• Studi Komparatif Antara Kuhp Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Homoseksual
• Studi Komparatif Antara Kuhp Pasal 294 Ayat (1) Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Hukum Bagi Seorang Ayah/Ibu Yang Melakukan Tindak Pidana Incest Dengan Anak Kandung
• Studi Komparatif Delik Pemalsuan Uang Pasal 224 Kuhp Dan Fiqh Jinayah
• Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 170 Ayat 2 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam
• Studi Perbandingan Tentang Sistem Kementerian Menurut Uud 45 Hasil Amandemen Ke Iv Dan Sistem Kementerian Menurut Pemikiran Al-Mawardy
• Study Analisis Terhadap Implementasi Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kec. Maron Antara Tahun 2007-2008: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengangkatan Kepala Desa
• Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Penodaan Agama Di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite): Analisis Fiqih Jinayah
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Fkb Pemkot Mojokerto Periode 2004-2009
• Tinjauan Fiqh Jinayah Dan Kuhp Terhadap Tindak Pidana Gabungan (Concorsus Idealis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 109/Pid B. An/2007/Pn.Sda
• Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut Permen No.M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Hukum Nasional Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal: Kajian Tentang Otoritas Ulil Amri
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan Dprd Kota Surabaya Periode 2009- 2014
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban Gubernur Tentang Keuangan Negara: Studi Analisis Pasal 184 Ayat (1) Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Hukum Nasional: Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional
• Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo : Studi Eksekusi Putusan No. 1169/Pid.B/2008/Pn.Sda
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Tahap Penyidikan Perkara Pidana Dalam Pasal 5 Dan 7 Kuhap Serta Pasal 16 Dan 18 Uu No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Di Polsek Wonocolo Surabaya
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 07/Pid.B/2007/Pn.Pks & No. 78/Pid.B/2007/Pn.Pks Tentang Hukuman Akibat Carok Massal (Concursus) Di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Spam
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/ Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan
• Tinjauan Maqasid Al-Syaraah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 (1) Uu No. 11 Thn. 2008 Tentang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Tipu Muslihat Kepada Anak Orang Islam Untuk Memilih Agama Lain: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia
• Tugas Dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Tugas Dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Menurut Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Tahun 2009

• Analisis Aspek Kriminologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 691/Pid.B/2006/Pn. Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, Dpd Dan Kepala Daerah
• Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Ag/ 2006 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby, Dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby, Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama
• Diskresi Dalam Kasus Pidana Oleh Polwiltabes Surabaya Menurut Pasal 18 Uu. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Ri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
• Efektivitas Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Gerakan Penegakan Syari'At Islam Di Indonesia : Studi Kritis Terhadap Partai Bulan Bintang
• Kedudukan Dissenting Opinion Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut Uu No. 8 Th. 1981 (Pasal 182 Ayat 6) Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam
• Kedudukan Perkara Koneksitas Dalam Pasal 89/94 Uu. No. 8 Tahun 1981 Kuhap Dan Pasal 198/203 Uu. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam
• Kepemimpinan Dalam Partai Demokrat Perspektif Politik Islam
• Kepemimpinan Perempuan Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Dan Kiai Husen Muhammad
• Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Fiqh Siyasah
• Konsep Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dalam Politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Pknu) : Implikasi Politik Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Dalam Konteks Negara Bangsa, Nkri
• Konsep Syura Dalam Islam Atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia Menurut Pemikiran Mahfud Md
• Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal Dan Eksistensi Politik Islam Di Indonesia: Studi Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abdurrahman Wahid
• Peluang Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif : Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/Puu-Vi/2008 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam
• Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Fiqh
• Pemikiran Politik Islam Menurut Ahmad Hassan Dalam Perspektif Politik Islam Indonesia
• Penggelapan Jabatan Pns Pemkab Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam
• Peran Politik Perempuan Dari Pondok Pesantren : Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Gresik
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara: Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Kuhp Dan Hukum Pidana Islam
• Posisi Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Dalam Mengawasi Dan Memberikan Rekomendasi Izin Siar Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Menurut Hukum Islam
• Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/Pid.B/2008/Pn.Sby Tentang Pencabulan Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam
• Rekrutmen Caleg Menurut Pasal 7 Point (E) Uu No. 31 Tahun 2002 Dan Uu No. 12 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Studi Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Dpw Ppp Jatim
• Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Kh.A.Wahid Hasyim Dan Relevansinya Dengan Kondisi Sekarang
• Sanksi Hukum Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Atas Dasar Diskriminasi Ras Dan Etnis : Study Komparatif Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Dan Fiqih Jinayah
• Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak Pasal 85 Uu Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 80 Uu No. 23 Tahun 1992 Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah
• Sanksi Tindak Pidana Pedophilia Dalam Pasal 82 Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah
• Studi Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'Iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
• Studi Analisis Siyasah Syar Iyah Terhadap Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang Di Kec. Klungkung Kab. Klungkung - Bali
• Studi Analisis Siyasah Syari’Ah Terhadap Pungutan Dana Karma Tamiu Bagi Penduduk Pendatang Di Kec. Klungkung Kab. Klungkung Bali
• Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Di Era Modern
• Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Studi Fiqh Siyisah Terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 214 Uu 10/2008 Tentang Pemilu
• Studi Komparatif Terhadap Tindakan Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2000 Dan Hukum Islam
• Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid.B/2006/Pn.Gs Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam
• Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid.R/2006/Pn.Gs. Karena Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati Dari Tinjauan Filsafat Hukum Islam
• Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana : Analisis Yuridis Kepres No.174 Tahun 1999
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Studi Analisis Uu Ri Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Hak Budget Dprd Dalam Penetapan Apbd Berdasarkan Pasal 41 Junto Pasal 44Uu No.12/2008 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kota Pasuruan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Skb Menteri Agama, Jaksa Agung Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Studi Analisis Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia
• Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Sanksi Hukumnya
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Fit And Proper Test Oleh Dpr Ri Dalam Pengangkatan Pejabat Publik: Studi Analisis Uu No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr, Dpd, Dprd Dan Kep. Dpr Ri No. 08/Dpr Ri/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib Dpr Ri
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan Dpr Ri
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (Tni) Sebagai Alat Pertahanan Negara: Studi Analisis Pada Pasal 6 Dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Verifikasi Calon Legislatif Pdi-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Uu No.2 Tahun 2008 Tentang Parpol Jo Uu No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Rutan Medaeng Sidoarjo : Studi Analisis Pp. No. 32 Tahun 1999 Jo. Pp. No. 28 Tahun 2006
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali Dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Uu No. 22 Tahun 1997
• Tinjauan Maqasid Al Syariah Terhadap Fatwa Mui No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Korban Perkosaan
• Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Tahun 2000

• Concurcus Antara Penjarahan Dan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Dalam Islam
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Tahun 1997

• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Modal Program Tri Di Kud Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Tahun 1996

• Dasar Negara Menurut Piagam Madinah

Sumber:
https://uinsby.ac.id