Tahun 2021
- A handling problem on illegal disposal waste for environmental health through perda Pekanbaru city number 08 of 2014 and environmental fiqh
- Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah
- Analisis yuridis penerapan asas retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah
- Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dustūriyah
- Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu- xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)
- Ashabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pasal 221 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif maslahah (studi kasus di desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)
- Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
- Efektivitas Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Satpol PP Kota Malang)
- Efektivitas pasal 4 perbup no. 33 tahun 2013 terkait perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung perspektif maslahah Imam Ghazali
- Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011: Studi di Kelurahan Rampal Celaket
- Efektivitas peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 terhadap kebersihan fasilitas umum perspektif Fiqh Al-Bi’ah (studi di Kota Malang)
- Efektivitas peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Malang: Studi terhadap persidangan teleconference
- Efforts of the general election commission in electing legislative members of fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah's perspective:Study of countermeasures for the whitegroup in Gringsing District
- Evaluasi Pelaksanaan Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Perspektif Maslahah: Studi di Desa Tanjunggunung Kabupaten Jombang
- Evektivitas pasal 34 undang-undang no 2 tahun 2011 terhadap pemanfaatan anggaran dana partai politik
- Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 55 uu no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Mahmud Syaltut (Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan)
- Gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber prespektif Fiqh Siyasah Maliyah
- Immune rights of members of the council of people's representatives according to the principle of equity before the law
- Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Implementasi pasal 39 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Partai perspektif Maslahah Mursalah: studi di dpc PPP dan PKB Kota Malang
- Implementasi pasal 61 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi fungsi pengawasan BPD desa Takerharjo Solokuro Lamongan)
- Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lumajang nomor 5 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok perspektif Maqashid Syari'ah
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 terhadap alih fungsi perumahan menjadi home industry Perspektif Maslahah Mursalah
- Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah: Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan
- Implementasi permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010 dalam upaya pengawasan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM
- Implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 ditinjau dari Konsep Mashlahah: Studi di Kota Malang
- Implementation Of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transport On Supervision of Prospective Drivers While Learning To Drive: Study at Batu City Traffic Police
- Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah
- Implikasi yuridis pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat
- Independensi komisi pemberantasan korupsi Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Studi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)
- Izin lingkungan terhadap usaha di sekitar permukiman berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang izin lingkungan dan Sadd Al-Dzari'ah
- Optimalisasi peran BPD dalam legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana nomor 4 Tahun 2018 dan konsep Syūra: studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali
- Optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang perspektif maslahah mursalah
- Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif siyasah dusturiyah
- Penambangan pasir ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005: Studi kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
- Penolakan uji materiil oleh mahkamah agung pp nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam modal saham perusahaan perseroan pt Indonesia asahan alumunium perspektif sadd adz zariah
- Penyelesaian problematika pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tentang Perpu No 1 Tahun 2020 menjadi UU: perspektif hukum responsif dan maslahah mursalah
- Peran satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah Kota Batu nomor 4 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan perspektif Siyasah Dusturiyah (studi di kantor satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)
- Peran sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu kota Malang
- Perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah
- Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) tindak pidana korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah
- Politik hukum pengangkatan wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/puu-xvii/2019 perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi
- Rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara perspektif hukum positif dan mashlahah
- Tinjauan hukum mekanisme perizinan operasional kendaraan wisata “becak cinta” yang dimodifikasi di Kota Batu (studi di Dinas Perhubungan Kota Batu)
- Upaya pemerintah terhadap penanganan fakir miskin di era pandemi covid 19 perspektif fiqih siyasah (studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)
- Urgensi pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa carok
- دراسة قرار المحكمة الحكومية فورواريجو رقم عن القصر الملكي في العالم عند فقه السياسة الدستورية
Tahun 2020
- Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM
- Alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto: Perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2009 dan maslahah mursalah
- Analisis pasal 3 undang-undang no. 20 tahun 2001 dan Siyasah Qadha’iyah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara no.9/p/pw/2018/ptun.sby tentang penyalahgunaan wewenang
- Analysis of the decision of the constitutional court number 02 / puu-xvii / 2019 concerning the right to certification benefits for paud teachers in Al-maslahah Al-mursalah prespective
- Constitutional rights of candidates of legislative members elected by political parties recall
- Efektifitas kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan norma hukum pasal 37B UU no. 19 tahun 2019 perspektif maslahah mursalah
- Efektifitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference): Studi di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia
- Efektivitas pasal 13 terhadap pemondokan campur berdasarkan perda Kota Malang nomor 6 tahun 2006 dan maslahah mursalah (studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)
- Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso
- Efektivitas pasal 5 peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2012 perspektif maslahah mursalah (studi supeltas kecamatan Sukun)
- Efektivitas penggunaan intelligent transport system dalam menanggulangi kemacetan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang perspektif Maslahah Mursalah
- Efektivitas peraturan daerah kota Malang nomor 3 tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di kota Malang perspektif Maslahah Mursalah
- Evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019: Studi persepsi politik etnis berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung perspektif masyarakat madani
- Hak warga negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid al-Syariah
- Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan
- Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik perspektif Maslahah Mursalah (Studi di DPD Partai Nasdem Kota Malang)
- Implementasi pasal 8 dan pasal 9 Permenkeu ri nomor 7/pmk. 07/2020 dalam mewujudkan kesadaran Hukum masyarakat (studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)
- Implementasi peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kawasan wisata religi Gus Dur perspektif maslahah mursalah
- Implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf: Studi kasus di Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Malang
- Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 perspektif maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf: Studi pelanggaran terhadap larangan penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum calon anggota legislatif 2019 di Kecamatan Batu
- Implementasi Perda nomor 3 tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW perspektif Imam Al-Mawardi: Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
- Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kasus balap liar di Kota Malang: Studi di Kepolisian Resort Kota Malang
- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019
- Kepemimpinan politik perempuan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif siyasah dusturiyah
- Kewenangan Kepala Daerah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi di kabupaten Malang)
- Larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD dalam Putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA nomor 65 P/HUM/2018 perspektif Hasan Al-Banna
- Legal protection of informal workers in the perspective of human rights and maslahah:study at daksi coffee Malang
- Musyawarah peralihan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk usaha perkebunan perspektif maslahah: studi pasal 12 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
- Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)
- Pelarangan poligami oleh partai Solidaritas Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah Yusuf Qardhawi
- Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017
- Penambahan Kecamatan perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 35 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Maslahah (studi di balai kota batu)
- Pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu perspektif mashlahah mursalah: Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang
- Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Perspektif Teori Maslahah: Studi di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota
- Pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Perda No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang pada pembangunan jalan dan jembatan
- Pengembangan desa pasca penerimaan dana berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2018 perspektif maslahah
- Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung: Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- Peran pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelesaian hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni perpektif Imam Al-Mawardi
- Politic of law of presidential regulation number 64 of 2020 after the supreme court decision number 7 p/hum/2020
- Political law application of the constitutional question in the state system Republic of Indonesia perspective the profetical law paradigm
- Political right for additional voters at general election in progressive law and maslahah mursalah perspective
- Politik hukum peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb
- Progresifitas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018 perspektif Imamah Al-Ghazali: Studi pengikutsertaan eks koruptor dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Probolinggo
- Prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran perspektif maslahah mursalah: Studi di DPRD Kabupaten Malang
- Selection Of Village Community Institutions Based On Permendagri Number 18 Of 2018 Concerning Village Community Institutions And Village Traditional Institutions: Study in Labuhan-Lalar Village, Taliwang District, West Sumbawa
- Strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menekan angka golput dalam pemilihan gubernur Jawa Timur: Studi kasus pemilihan gubernur tahun 2013 & 2018
- The effectiveness of Banyuwangi local regulation number 7 year 2017 on the supervision of Madrasah Diniyah Takmiliyah
- The effectiveness of Tuban Local Government Regulation Number 09 of 2012 on spatial plans of settlemen in Glondonggede Beach Sadd Ad-Dzari'ah prespective
- The Role Ministry of Law and Human Right Regional Office West Nusa Tenggara in Harmonization the Local Regulation Draft
- العقوبة الِخصَائِيّةُ الْكِيمِيَاوِيَّةُ علىَ الجَانِي الجنْسِيِّ ضِدَّ الأَطْفَال في الأية ٨١ الرقم ١٧ من القَانُوْنِ الِإندُوْنِيْسِيِّ لِعَامِ ٢٠١٦ بِشَأْنِ حِمَايَةِ الأَطْفَالِ في مَنْظُوْرِ الحُقُوْقِ الْإِنْسَانِية وَ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ
Tahun 2019
- Analisis hukum ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah
- Diskursus money politics kontestasi calon legislatif pemilu 2019: Studi di daerah pilihan 1 Kabupaten Tulungagung
- Effectiveness of management and development of markets bandar kediri city based on regional regulation of Kediri city number 5 year 2013 in Maslahah Mursalah perspective
- Implementasi pasal 86 Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Perspektif maqosid syariah: Studi di PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan: Studi wilayah hukum Kabupaten Jember
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik perspektif mashlahah: Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
- Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam kebijakan pengembangan program kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Lumajang
- Implementasi SiskeuDes dalam pembangunan desa perspektif teori tafwidhi dan tanfidzi Imam Al-Mawardi: Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan
- Implementasi sistem informasi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perspektif konsep masyarakat madani: Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri
- kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi: Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro
- Konsep negara hukum modern dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 perspektif Yusuf Al-Qardhawi
- Optimalisasi fungsi dan hak badan permusyawaratan desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh: Studi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
- Optimalisasi peran dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kediri dalam pembentukan peraturan daerah perspektif Fiqh Siyasah
- Pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: menurut Pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
- Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia perspektif fiqh siyasah dusturiyah
- Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan mashlahah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- Penerapan penerimaan honorarium advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat: Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang
- Pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi
- Pengawasan lembaga inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang: Studi di inspektorat Kabupaten Malang
- Pengawasan pengelolaan dana desa perspektif partisipasi public: Studi kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif maqasid as-syariah: Studi di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur
- Penggunaan dana desa di daerah tertinggal berdasarkan permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018: Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Studi pemerintahan Kota Batu
- Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat pada pemilihan umum ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik perspektif Hasan Al-Banna: Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang
- Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa: Studi BUMDes di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- Peran ulama Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan perspektif Al-Farabi
- Perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan perspektif fiqh siyasah dusturiyah: Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto
- Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online di Indonesia perspektif Sadd Al-Dzari’ah
- Retribusi pengelolaan sampah di rumah pemondokan Kelurahan Merjosari: Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dan fikih siyasah maliyah
- Sistem pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pembangunan infrastuktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: Studi kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mantan koruptor perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-‘Aqdi Al-Mawardi: Studi penerbitan SKCK mantan koruptor bakal calon anggota legislatif di Polresta Malang pemilu 2019
- The effectiveness of PANRB Minister’s Number B/71/M.SM.00.00/2017 epistle with regard to neutraly for State Civil Apparatus in general election: Study in Bawaslu of Malang City
- The labour payment of construction project under perspective of regulation of the minister of employment No.15/2018 concerning minimum wage and Maqashid Syari’ah: Study in UD. Bengkel Las Barakah Malang
- The non-muslim ummah view to the Local Regulation of Pekanbaru City Number 02 of 2016 concerning the plenary mosque in siyasah dusturiyah perspective
- Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek akad simpan pinjam berhadiah sembako tahunan: Studi kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
- Upaya masyarakat adat sendi dalam pembentukan desa adat menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa perspektif al-mawardi: Studi pada eks Desa Sendi Lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- Upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan APBDes persepektif fiqh siyasah maliyah: Studi di Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang