Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UB

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Tahun 2021

• Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Di Atas Tanah Bukan Miliknya Bagi Pengembang (Developer) Dan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2682/K/Pdt/2019
• Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Studi Kasus Perumda BPR X)
• Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Akibat Hukum Penyalahgunaan Pembiayaan Pada Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah
• Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
• Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek
• Analisis Doktrin Fair Use Atas Penggunaan Klip Audiovisual Dalam Video Review Dan Video Reaction Berdasarkan Ketentuan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika (Studi Terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan United States Copyright Act 1976
• Analisis Hukum Tentang Lelang Yang Dilaksanakan Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir (Studi Putusan Nomor 210/Pdt/2018/Pt.Bdg)
• Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Merchant Yang Melakukan Transaksi Di Marketplace
• Analisis Ketentuan Peraturan Nomor Ii-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Terkait Praktik Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Instrumen Derivatif Saham Berupa Waran Di Bursa Efek Indonesia
• Analisis Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Analisis Pengaturan Safe Harbor Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terkait Tanggung Jawab Marketplace Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Pelanggaran Hak Cipta
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 171/Pid.B/2017/Pn Jap Yang Mengembalikan Surat Dakwaan Penuntut Umum
• Analisis Tentang Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
• Analisis Yuridis Karakteristik Kartel Sebagai Perbuatan Anti Persaingan Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Sherman Antitrust Law
• Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Terhadap Akta Notaris
• Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Terhadap Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Metode Promosi Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Dalam Perspektif Tujuan Hukum
• Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif
• Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pihak Ketiga Diluar Transaksi Pinjam Meminjam Pada Fintech Peer To Peer Lending Menurut Asas Perlindungan Data Pribadi Yang Baik
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Memutus Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 590/Pid.B/2019/Pn Sim
• Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference
• Batasan Alasan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Sebagai Wujud Pelindungan Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)
• Batasan Tanggung Jawab Direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama Menurut Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013)
• Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Yang Menderita Penyakit Menular (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam)
• Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Menghentikan Proses Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Disharmoni Ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Dengan Peraturan Gubernur Bali Terkait Larangan Plastik Sekali Pakai Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Kota Denpasar
• EFEKTIFITASPASAL8AYAT(1)HURUFDPERATURANBANK INDONESIANOMOR16/1/PBI/2014TENTANGPENGGUNAAN KLAUSULABAKUOLEHPENYELENGGARADALAM MENGATUR SISTEM PEMBAYARAN (StudiKasusPT.BankMandiri(Persero)KantorCabangPembantu(KCP) PangkalanBalai)
• Efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang Di Kota Pontianak (Studi Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak)
• Efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Publik (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)
• Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Kota Denpasar)
• Eksistensi Telemedicine di Indonesia dan Implikasi Hukumnya
• Executive Review Terhadap Peraturan Desa Di Kota Batu
• Extrajudicial Killing Dalam Penegakan Armed Forces Special Powers Act Negara India Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
• Faktor – Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Lpka Kelas I Blitar)
• Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang di Zonasi Kawasan Sungai Cisadane (Studi kasus di Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan)
• FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (FINANCIAL PLANNER) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA
• Implementasi Mengenai Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)
• Implementasi Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ngawi)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf H UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Karya Arsitektur
• Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan Di Daerah Milik Jalan
• Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Umum di Kabupaten Tulungagung ( Studi pada tempat ibadah di kecamatan Kedungwaru )
• Implikasi Yuridis Delegasi Kewenangan Kepada Asosiasi Fintech Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengelolaan Data Pribadi Nasabah
• Implikasi Yuridis Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Implikasi Yuridis Penolakan Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi Covid-19
• Implikasi Yuridis Putusan Hakim Diluar Surat Dakwaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekarasan Yang Mengakibatkan Kematian
• Keabsahan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian,
• Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi ( Studi Banding Dengan Amerika Serikat )
• Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Veteriner Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi
• Kewenangan Badan Intelijen Republik Rakyat Tiongkok Untuk Akses Data Pribadi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi (Studi Terhadap Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Tiktok Dan National Intelligence Law Of The People’s Republic Of China)
• Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan
• Konstruksi Hukum Pemberian Kredit Bank Umum Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Perspektif Asas Kesetaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Kriteria Makna Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Makna Jual Beli Putus Hak Milik Atas Tanah Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Upaya Hukum Melindungi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm)
• Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tulungagung)
• Patroli Siber Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual- Beli Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang Kota
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-Upl
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Waris Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Pengupahan Minium Kabupaten (Studi Efektivitas Pasal 23 Ayat (2) Huruf L Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tolitoli)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang)
• Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penggunaan Internet (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)
• Penarikan Diri Amerika Serikat Sebagai Pihak Atas Intermediete-Range Nuclear Force Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Dusun Lebak Tumpang (Studi Kasus Di Kantor Satpol Pp Kota Kediri)
• Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembajakan Kapal Kargo Berbendera Singapura Di Perairan Nigeria Melalui Mahkamah Pidana Internasional
• Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Kawasan Malioboro Yogyakarta )
• Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengendalian Risiko Persekongkolan Vertikal Pada Pengadaan Barang/ Jasa PT.PLN (Persero) (Studi di Kantor PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I Surabaya)
• Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
• Pengaturan Bea Meterai Elektronik Dalam Dokumen Perjanjian E-commerce Berbasis Marketplace di Indonesia
• Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia
• Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Pengertian Frasa Dianggap Selalu Pada Rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Kepada Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mengurangi Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan
• Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Subrogasi Dengan Lembaga Penjaminan (Studi Di Pt. Bpr Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang)
• Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce
• Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam)
• Perlindungan Data Nasabah Penyimpan Dalam Pemanfaatan Cloud Computing Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Perbuatan Melawan Hukum Direksi Bank Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah Terhadap Realisasi Kredit (Studi Putusan No. 19/Pdt/2016/Pt. Yyk.)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pendanaan Jual Beli Properti Dengan Sistem Urun Dana (Crowdfunding)
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Persetubuhan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Jasa Penasihat Investasi Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Pasal 29 Pojk Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Desain Industri terhadap Short Life-Cycle Products Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Dokter Pada Layanan Medis Berbasis Daring Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Terkait Praktik Kedokteran
• Perlindungan Hukum Kreditur Atas Sita Jaminan Harta Pailit Dari Tindak Pidana
• Perlindungan Hukum Rahasia Sulap Di Indonesia Dan Di Amerika
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi Atas Perubahan Konsep Kepailitan Pada Pojk Nomor 28 Tahun 2015
• Perlindungan.,Hukum Pihak Ketiga.,Yang Asetnya Digunakan Sebagai Objek Jaminan Utang Debitor Yang Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun )
• Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Oleh Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Pointe D’Esny Kepulauan Mauritius Berdasarkan Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)
• Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Tentang Penyalah Guna Narkotika
• Ratio Legis Pengaturan Upah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• REFORMULASI SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MEDIA ELEKTRONIK
• Rekonstruksi Pengaturan Penggolongan Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Narkotika Dari Narkotika Golongan I Menjadi Narkotika Golongan Ii Berdasarkan Hak Atas Kesehatan
• Status Bank Digital Di Indonesia
• Status Hukum Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Suksesi Negara Ditinjau dari Hukum Internasional
• Status Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran Oleh Marketplace Pada Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce
• Status Hukum Perjanjian Artemis Accords Yang Dibentuk Oleh Nasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional
• Tanggung Jawab Influencer Dalam Pelaksanaan Kegiatan Endorsement Terkait Iklan Produk Yang Merugikan Konsumen (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Regulasi Di Negara India Dan Amerika)
• Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
• Tinjauan Yuridis Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo Merek Perusahaan
• Tinjauan Yuridis Penerapan Effects Doctrine Terhadap Tindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Effects Doctrine Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN
• Tinjauan Yuridis Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Ahli Waris Warga Negara Asing
• Uji Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksik Ekstrak Etanol Sarang Semut (Myrmecodia Pendans) Terhadap Sel Kanker Payudara T-47d Secara In Vitro
• UPAYA PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BETAWI MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI
• Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (Studi Di Polres Kota Blitar)
• Upaya Penindakan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas)
• Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
• Urgensi Hukum Pengaturan Izin Perkawinan Bagi Pasangan Belum Berusia 21 Tahun
• URGENSI KRIMINALISASI PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
• Urgensi Pelaporan Imei Telepon Seluler Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara (Studi Di Bagian Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan)
• Urgensi Pengaturan Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19 di Indonesia (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19)
• Urgensi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Penjaminan Terpenuhinya Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana
• Urgensi Pengaturan Mengenai Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan Bappebti
• Urgensi Pengaturan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Dki Jakarta Di Masa Resesi Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan
• Urgensi Pengaturan Pengawasan Financial Planner Dalam Sektor Investasi Pasar Modal Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Pengelolaan Limbah Masker Bekas Pakai Dalam Mencegah Penularan Covid-19
• Urgensi Pengaturan Terhadap Pengawasan Shadow Banking Dalam Ruang Lingkup Peer-To-Peer Lending
• Urgensi Prinsip Ekstrateritorial Secara Eksplisit Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015)
• Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer Iii-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya)

Tahun 2020

• Analisis Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/Pn.Llg Dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/Pn.Jth)
• Batasan Kewenangan Terkait Pengawasan Oleh Bpsk Dan Direktorat Pktn Atas Pelanggaran Klausula Baku
• Hambatan Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Kemitraan
• Implementasi Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)
• Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)
• Keterkaitan Place Attachment terhadap Keinginan Mmepertahankan Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
• Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)
• Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Laut Ilegal Di Kabupaten Sumenep (Studi Di Desa Ambunten Tengah Kecamtan Ambunten Kabupaten Sumenep)
• Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Dinas Perhubungan Kota Batu)
• Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Lamongan)
• Penerapan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Terhadap Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran)
• Pengaruh Terapi Tepung Tapioka Terhadap Kadar Malondialdehyde dan Gambaran Histopatologi Organ Lambung pada Tikus (Rattus norvegicus) Model IBD Hasil Induksi Indometasin
• Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik Di Kota Malang Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 23 Ayat (1) Huruf D Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Pelaut Indonesia Di Kapal Tiongkok Menurut Konvensi Ilo Nomor 188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
• Tanggung Jawab Anggota Keluarga Diplomat Atas Terjadinya Peristiwa Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian Warga Negara Penerima
• Upaya Pt. Taspen (Persero) Dalam Mencegah Dan Menangani Pencairan Klaim Asuransi Kematian Fiktif

Tahun 2019

• Akibat Hukum Atas Perolehan Lisensi Marchandise Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Dan Hukum Hak Cipta Amerika)
• Akibat Hukum Jika Perundingan Tidak Menghasilkan Kesepakatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 141 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu penyampaian Laporan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia)
• Akibat Hukum Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Untuk Mendapatkan Penjaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan
• Akibat Hukum Pengambilan Protokol Notaris Tanpa Penunjukan Majelis Pengawas Daerah Ditinjau Dari Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Akibat Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Jangka Waktu Sewa Terkait Hunian Rumah
• Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Akibat Hukum Putusan Pengadilan Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst Danputusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/Pn.Pso)
• Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Berdasarkan Putusan Anulasi Dari Pengadilan Gerejawi
• Akibat Hukum Terhadap Perseroan Di Bidang Properti Yang Melakukan Akuisisi Aset Perseroan Di Bidang Properti Lain Berupa Proyek Perumahan Yang Terdapat Piutang Pada Debitur
• Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a Dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam)
• Alasan Hakim Dalam Menentukan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst Dan 5/Pid.Sus Tpk/2018/Pt.Dki)
• Alasan Penyidik Tidak Melakukan Penyidikan Terhadap Website Penyedia Layanan Unduh Proprietary Software Secara Gratis (Studi Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia)
• Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat)
• Alternatif Sanksi Bagi Korporasi Yang Tidak Memiliki Harta Benda Untuk Membayar Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi
• Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal Dan Luar Negeri (Analisa Kasus Pendaftaran Merek Toarco Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee Toraja Dan Toraja Arabica Kalosi Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Toraja)
• Analisa Yuridis Pengaturan Syarat Formil Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Debitur
• Analisi Yuridis Kebijakan Adjusting Imports of Aluminum and Steel into The United States Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Internasional
• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)
• Analisis Doctrine Of Equivalent Di Indonesia Dalam Sengketa Pelanggaran Paten
• Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang Dan Penambang Pada Sumur Minyak Tua Di Kabupaten Bojonegoro
• Analisis Pasal 22 Pojk Nomor 29 Tahun 2014 Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia Demi Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan
• Analisis Pengaturan Prinsip Fair Use Terkait Sarana Kontrol Teknologi Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Di Waduk Karangkates Kabupaten Malang (Studi di Waduk Karangkates Sumberpucung Kabupaten Malang)
• Analisis Peraturan Walikota Bontang Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Dalam Perspektif Persaingan Usaha
• Analisis Perbandingan Pengadaan Barang Dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery Dengan Skema Gross Split,
• Analisis Perbuatan Menyediakan Tautan Terhadap Ciptaan Oleh Agregator Berita Terkait Dengan Tindakan Pengkomunikasian Ciptaan
• Analisis Perjanjian Distributor Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Terkait Dengan Pembagian Wilayah Pemasaran
• Analisis Putusan Hakim Nomor 607/PID.B/2015/PN.KAG Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Sengketa Perdagangan Internasional Oleh World Trade Organization Tentang Impor Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan Indonesia
• Analisis Ruang Lingkup Dan Sanksi Cornering The Market Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Securities Future ACT Of 2001 (Studi Pengaturan Di Indonesia Dan Singapura),
• Analisis Sengketa Penuntutan Pengembalian Hak Guna Usaha Tanah Perkebunan Dari Kelompok Tani Remaja Kepada Pt.Task Iii (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.12/Pdt.G/2015/Pn.Spt.)
• Analisis Status Hukum Reservasi Iran Terhadap Convention on the Rights of the Child 1989 Dalam Penjatuhan Vonis Mati Bagi Anak
• Analisis Yuridis Batasan Makna Kata Lengkap Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penulisan Sumber Berita
• Analisis Yuridis Batasan Tanggung Jawab Pada Hybrid Product Dalam Hal Terjadinya Risiko pada Layanan Jasa Keuangan Antara Bank dan Perusahaan Fintech Dalam layanan Jasa Keuangan
• Analisis Yuridis Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Wilayah Lautan Indonesia
• Analisis Yuridis Delik Adat Gamia Gamana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional
• Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 1034/Pid.B/2008/PN.MKS dan Putusan No. 1035/Pid.B/2008/PN.MKS)
• Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak E – Commerce Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Subjek
• Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Aplikasi Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Android
• Analisis Yuridis Kedudukan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Asas Persamaan Perlakuan Dan Pelayanan Dalam Pemberian Remisi Pada Narapidana
• Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
• Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Persekongkolan Tender Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha
• Analisis Yuridis Larangan Impor Huawei Dan Zte (Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited) Dari Cina Oleh Pemerintah Australia Menurut Hukum Ekonomi Internasional
• Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Adanya Identitas Penjual Didalam Online Marketplace Terkait Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik
• Analisis yuridis Mengenai kewajiban Mekanisme Penghapusan Data Pribadi Oleh Marketplace Ditinjau Dalam Undang - Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Pendaftaran Merek Open Mic
• Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Bank Sentral Dalam Pengawasan Lalu Lintas Uang Kertas Asing Oleh Pihak Ketiga Pada Daerah Pabean Indonesia
• Analisis Yuridis Pembelian Obligasi Dengan Adanya Kontrak Perjanjian Wali Amanat Ditinjau Dari Putusan MA Nomor 1455K/PDT/2017
• Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Kecelakaan Maskapai Penerbangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Putusan No. 611/PDT/2008/PT.DKI dan Putusan No. 1517K/Pdt/2009)
• Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan Di Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat)
• Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja Atas Alasan Pengusaha Melakukan Perbuatan Menganiaya, Menghina Secara Kasar Atau Mengancam Pekerja
• Analisis Yuridis Penarikan Unilateral Amerika Serikat Dari Joint Comprehensive Plan Of Action Berdasarkan Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969
• Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Untuk Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Impor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.TNG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2480 K/Pid.Sus/2016)
• Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Penggunaan Indirect Evidence pada Perkara Kartel di Indonesia
• Analisis Yuridis Politik Hukum Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 JO. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
• Analisis Yuridis Praktik Pengakuisisian PT. Uber Oleh PT. Grab Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terkait Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Kesusilaan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
• Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Valle Recht Vevolging) Dalam Tindak Pidana Ekonomi (Studi putusan nomor 2391 K/PID.SUS/2013)
• Analisis Yuridis Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Antara Pemegang Hak Merek Dan Pengguna Merek Pertama (Studi Kasus Putusan MA No. 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015)
• Analisis Yuridis Status Hukum Kegiatan Pembiayaan Yang Dilakukan Dari Lembaga Takmir Masjid Kepada Usaha Masyarakat
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Penonton Akibat Kerusuhan Pada Pertandingan Sepakbola
• Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Lagu Mashup Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag Tentang Pemidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus
• Analisis Yuridis Unsur Dengan Rencana Dalam Pasal 340 Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK Dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK)
• Analysis Of Misusing Dominant Position In Market Control Triggering Monopoly Practices And Unfair Business Competition (A Case Study On Decision Of Business Competition Supervisory Agency Number 14/KPPU-L/2015)
• Aspek Hukum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah (Studi Di Kota Blitar)
• Batasan Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Pada Permohonan Talak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri
• Batasan Hak Moral Pada Pencipta Karya Sinematografis Pada Tokoh Yang Dilahirkan Kembali (Reborn) (Analisis Yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman)
• Batasan Itikad Baik Dalam Doktrin Business Judgement Rule Bagi Direksi Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dengan Australian Corporation Act (2001))
• Batasan Jenis Usaha Jasa Penunjang Di Pertambangan Dan Perminyakan Yang Boleh Diserahkan Pelaksanaan Pekerjaannya Kepada Perusahaan Lain
• Batasan Makna Kepentingan Umum Pada Perbuatan Perseroan Yang Menjadi Dasar Kejaksaan Membubarkan Perseroan (Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDTP/2012/PN.GS Dan Putusan Nomor1797K/PDT/2015)
• Batasan Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam,
• Batasan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Menurut Pasal 18 Ayat (1) Huruf A Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Asas Proporsionalitas
• Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Berubah Menjadi Perseroan Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Daerah
• Batasan Tanggung Jawab Hukum Mudharib Dalam Wanprestasi Pada Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Dengan Akad Yad Al-Amanah Di Bank Syariah
• Batasan Tanggung Jawab Mantan Direksi Perusahaan Pt. Usayana Menurut Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2010/Pn.Bks.)
• Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Malang Terhadap Bangunan Mall Yang Belum Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (Studi Implementasi Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung)
• Bentuk Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Budaya Hukum Pekerja Harian Lepas Dalam Penegakan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Ptpn X Pabrik Gula Pesantren Baru Kota Kediri)
• Bаtаsаn Mаknа ‘Tidаk Аdil Dаn Tаnpа аlаsаn Wаjаr’ Sebаgаi Dаsаr Dаlаm Pengаjuаn Gugаtаn Direct Oleh Pemegаng Sаhаm Ke Pengаdilаn Negeri
• Consent Decree Sebagai Salah Satu Cara Dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat)
• Dasar Pertimbangan Dan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Permоhоnan Hak Pemeliharaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nоmоr 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama Sekaуu Nоmоr 0487/Pdt.G/2014/PA.Skу dan Putusan Pengadilan Agama Јоmbang Nоmоr 1654/Pdt.G/2013/PA.Јbg.)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Mut’ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: No.55/Pid.B/2015/PN.Pmk dan Putusan No.127/Pid.B/2013/PN.Pks.)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Serta Mengabulkan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Dikategorikan Nusyuz
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Madliyah Kepada Mantan Istri Dan Anak Dalam Cerai Gugat
• Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Bersalah Berdasarkan Pasal Yang Tidak Didakwakan pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 312/PID.B/2013/PN.KIS dan Putusan Nomor 742 K/PID/2014)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Pbr)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memperberat Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016)
• Dasar Pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung)
• Dasar Pertimbangan Penyidik Menetapkan Perbuatan Penelantaran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Hukum Di Polres Malang, Kabupaten Malang)
• Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ( Studi Di Bagianresort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan )
• Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Orang Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 610/Pid.B/2014/PN.Bwi dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1651/Pid.B/2014/PN.TNG.)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/Pn.Bdg Dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2015/Pn.Pso)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas I A)
• Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus./2013/PN.Smg. jo. Putusan Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg jo. Putusan Nomor 116 K/Pid.Sus/2015)
• Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 26/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Plg Dan Putusan No. 06/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwt)
• Dispаritаs Putusаn Hаkim Dаlаm Perkаrа Tindаk Pidаnа Penggelаpаn (Studi Putusаn Nomor 478/Pid.B/2017/Pn.Mlg. Dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/Pn.Mlg)
• Dispаritаs Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Dаn Mаhkаmаh Аgung Dаlаm Perkаrа Syаrаt Pencаlonаn Аnggotа Dewаn Perwаkilаn Dаerаh
• Diversi Bagi Anak yang Diancam Pidana Penjara Diatas 7 Tahun (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A)
• Dаmpаk Hukum Penerаpаn Perаturаn Presiden Nomor 21 Tаhun 2016 Tentаng Bebаs Visа Kunjungаn Terhаdаp Pengаwаsаn Orаng Аsing Di Indonesiа. (Studi Di Direktorаt Jenderаl Imigrаsi)
• Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
• Efektifitas Pasal 52 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Sepeda Motor Modifikasi di Kota Malang (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 5 Peraturandaerah Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan Terhadap Pengelolaansampah Di Kabupaten Mojokerto
• Efektifitas Pengawasan Terhadap Kepemilikan Ikan Berbahaya (Studi Dinas Perikanan Kabupaten Malang)
• Efektifitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api Terkait Adanya Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api (Studi Di Wilayah Kabupaten Malang)
• Efektifitas Self Assesment System Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui E-Filing
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan (Studi di Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Mengenai Waktu Maksimal Penyelenggaran Kafe ( Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi )
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Penelitian Di Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kewajiban Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Wajar Dan Penuh Konsentrasi (Studi Di Polres Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha (Studi Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)
• Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Larangan Pelajar Berada Di Luar Area Sekolah Pada Jam Pelaksanaan Pelajaran
• Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Huruf D Angka 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Studiterkait Dengan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Malang Di Badan Penelitian Perencanaan Dan Pengembangan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.) Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha
• Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)
• Efektivitas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Mengenai Wajib Daftar Bagi Penyehat Tradisional Untuk Memperoleh Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Barang Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Dalam Sistem Api (Application Programming Interface) Terkait Dengan Estimasi Waktu (Studi Di Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Persyaratan Teknis Mobil Barang (Studi Dinas Perhubungaan Kabupaten Sidoarjo)
• Efektivitas pasal 7 huruf a Peraturan Walikota Mojokerto nomor 13 tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto)
• Efektivitas Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Terkait Pusat Perbelanjaan Tanpa Sertifikat Laik Fungsi (Studi Di Wilayah Kerja Kota Bekasi)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Studi Di Perusahaan Listrik Negara Cabang Kraksaan Kabupaten Probolinggo)
• Efektivitas Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)
• Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Denda Titipan Pada Tilang Elektronik (Studi Di Kota Kediri)
• Efektivitas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin Lingkungan Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara (Studi Di Wilayah Kabupaten Sampang)
• Efektivitas Pengawasan Peredaran Makanan Yang Mengandung Rhodamin B Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 239/Menkes/Per/V/85
• Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol Tuak Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban)
• Efektivitas Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Karena Pewarisan Kepada Pegawai Negeri (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)
• Efektivitаs Kewаjibаn Penyediааn Ruаng Asi Sesuаi Stаndаr Di Tempаt Rekreаsi Di Kabupaten Jombang (Studi Efektivitas Pasal 7 Huruf B Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitratif Terhadap Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif)
• Efektivitаs Pelаksаnааn Elektronik Retribusi Pаsаr Di Pаsаr Blаmbаngаn Untuk Meningkаtkаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh Kаbupаten Bаnyuwаngi (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi)
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)
• Fasakh Penyebab Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2880/Pdt.G/2012/Pa.Jt Dan Putusan Nomor : 0249/Pdt.G/2015/Pta.Sby)
• Hak Atas Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Secara Terus Menerus
• Hak Menentukan Nasib Sendiri (Internal Self Determination) Masyarakat Adat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional
• Hak Restitusi bagi pemerintah Yunani atas Relief Parthenon yang Diambil Pemerintah Inggris Menurut Konvensi UNESCO Tahun 1970
• Hambatan Bank Syariah Dalam Pengawasan Objek Akad Ijarah Thumma Al-Bai Sebagai Upaya Untuk Menghindari Jahalah (Studi di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang)
• Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kota Probolinggo
• Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi (Studi Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya)
• Hambatan Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditur Pasca Berakhirnya Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada Perjanjian Kredit (Studi Di Bank OCBC NISP Cabang Batam)
• Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian (Kajian Dari Aspek Keperdataan)
• Hubungan Hukum Antara Klub Sepak Bola Dengan Pesepak Bola
• Impleimentasi Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)
• Implementasi Kebijakan Penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah studi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya
• Implementasi Larangan Penggunaan Lampu Isyarat Warna Biru Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Mobil Pribadi (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Studi di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)
• Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Studi Di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara)
• Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan)
• Implementasi Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin)
• Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Terkait Dengan Peyidikan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Polisi Daerah Bangka )
• Implementasi Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019 (Studi Di Smp Negeri 3 Malang, Smp Negeri 6 Malang, Smp Negeri 12 Malang
• Implementasi Pasal 162 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Dengan Pemenuhan Persyaratan Keselamatan Sesuai Dengan Sifat Dan Bentuk Barang Yang Diangkut Oleh Supir Truk Bermuatan Pasir (Studi Di Kantor Satlantas Kota Sampit)
• Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang
• Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 224 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Syarat Camat (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Derah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)
• Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Terhadap Modifikasi Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor)
• Implementasi Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perkara Korban Tabrak Lari (Studi Di Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terkait Perlindungan Guru (Studi di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik)
• Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terkait Dengan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pantai Gemah (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pasal 44 Huruf D Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 TentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi
• Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri
• Implementasi Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Di Polres Kediri)
• Implementasi Pasal 49 Dan 50 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah)
• Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang)
• Implementasi Pasal 5 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terhadap Usaha Bar Bali Joe
• Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kakao Fermentasi Aroma Madu Jembrana (Studi Di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Jembrana)
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang
• Implementasi Pasal 6 Huruf B Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)
• Implementasi Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mengenai Izin Kegiatan Bantuan Bagi Korban Bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)
• Implementasi Pasal 75 Huruf J Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo Dan Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengelola Tanah Desa Untuk Memajukan Desa (studi di Kantor Kepala Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi Terhadap Pembangunan Transmart Kota Malang yang Mengalami Perubahan Bentuk)
• Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Huruf A dan B Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)
• Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Hal Pemberian Surat Izin Mengemudi Golongan D Kepada Penyandang Distabilitas (Studi Di Pelayanan SIM Polres Kota Malang)
• Implementasi Pasal 92 Huruf H Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Terkait Penyediaan Trotoar Bagi Pemakai Kursi Roda Guna Menunjang Kemandirian Disabilitas Di Kota Malang (Studi Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Peraturan Bupati Pacitan Tentang Pedoman Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep)
• Implementasi Tindakan Kepala Desa Randuagung Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa)
• Implementаsi Pаsаl 378 KUHP Tentаng Penipuаn Yаng Dilаkukаn Perusаhааn Trаvel Pаriwisаtа (Studi Di Kepolisiаn Resort Bаnyuwаngi)
• Implementаsi Pаsаl 4 Huruf (D) Perаturаn Bupаti Kediri Nomor 78 Tаhun 2016 Tentаng Pengаngkutаn Muаtаn Bаrаng Hаsil Kegiаtаn Pertаmbаngаn Minerаl Bukаn Logаm Dаn Bаtuаn (Studi Di Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Kediri)
• Implementаsi Sаnksi Dendа Tilаng Online Bаgi Pelаnggаr Lаlu Lintаs Berdаsаrkаn Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12/2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terkаit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Mаlаng)
• Implikasi Hukum Hak Komunal Terhadap Hak Ulayat Desa Adat (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016)
• Implikasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan Melalui Pendirian Badan Usaha Milik Desa
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
• Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kata Wajar Dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Implikasi Yuridis Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terkait Perpajakan Oleh Bank Terhadap Rahasia Bank
• Implikasi Yuridis Mengenai Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
• Implikasi Yuridis Pasal 48 Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016 Bagi Fintech Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Sebagai Anggota Asosiasi Yang Ditunjuk Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Implikasi Yuridis Penarikan Diri Sepihak Negara Amerika Serikat Sebagai Peserta Paris Agreement Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Implikasi Yuridis Pengakuan Amerika Serikat Kepada Juan Guaido Sebagai Presiden Sementara Venezuela Menurut Hukum Internasional
• Implikasi Yuridis Penggunaan Qr Code Dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank Dengan Menggunakan Kanal Pembayaran Yang Terhubung Dengan Switching Asing (Studi Kasus tentang Integrasi YourAllPayment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore)
• Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP
• Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/ 2013 Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Perum Jasa Tirta I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Implikаsi Yuridis Putusаn Hаkim Yаng Memutus Pаsаl Diluаr Pаsаl Yаng Didаkwаkаn Dаlаm Tindаk Pidаnа Nаrkotikа (Studi Putusаn Nomor 380/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg)
• Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUAP) Dalam Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah
• Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)
• Kajian Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah Surabaya Tentang Indikasi Predatory Pricing Atas Harga Telur Ayam Di Kabupaten Blitar
• Keabsahan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Sistem Pre Project Selling Oleh Developer Perseorangan
• Keabsahan Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Instrument Keuangan Komoditas Berjangka Di Indonesia
• Keabsahan Perjanjian Kredit Antara Pihak Nasabah Dan Bank Melalui Agen Elektronik Artificial Intelligence Dengan Sistem Chatbot
• Keabsahan Putusan Hakim Sebagai Alat Bukti Surat Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Keabsahan Wasiat Lisan Sebagai Dasar Pembagian Waris Menurut Hukum Adat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.G/2012/Pn.Slmn)
• Keadaan Salah Sangka Mengenai Diri Suami Atau Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
• Kebijakan Penentuan Tarif Barang Impor Oleh Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Dalam World Trade Organization (Gatt – 1947)
• Kebijakan Zero Tolerance Immigration Amerika Serikat Ditinjau Dari Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
• Kedudukan Hukum Asosiasi Perusahaan Terhadap Kegiatan Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Kedudukan Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel Menurut Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Kekuatan Hukum Saran Dan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
• Kekuatan Mengikat Kontrak Politik Dalam Kampanye Pemilihan Calon Gubernur (Studi Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022)
• Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kepastian Hukum Sanksi Kepada Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Indonesia (Analisis Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)
• Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Dan Pencabutan Status Terdaftar Perusahaan Financial Technology berbasis Peer To Peer lending oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Kesesuaian Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dengan Paragraph 1 Article 27 Trips Agreement
• Kesesuaian Pengaturan Pemberian Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan Dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial
• Kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
• Kesesuaian Perubahan Pengaturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dengan Prinsip Perluasan Kesempatan Kerja
• Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Pengaturan Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat)
• Keterlibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
• Kewajiban Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Wargabinaan Sebagai Pecandu Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun)
• Kewajiban Penetapan Pemilik Manfaat Bagi Korporasi Berbentuk Yayasan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Kewenangan Hakim Praperadilan Untuk Memerintahkan Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)
• Kewenangan Jaksa Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Benda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun)
• Kewenangan Mengatur Suku Bunga Oleh Bank Indonesia Dalam Peer To Peer Lending
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Start-Up Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox
• Kewenangan Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pembekuan Aset Republik Islam Iran Oleh Amerika Serikat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Konkritisasi Asas Proporsionalitas Dalam Asuransi Profesi Dokter (Studi Kasus Polis Asuransi Profesi Dokter Bumiputera)
• Konsekuensi Hukum Ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Konsep Luka Berat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Korban
• Konsep Pidana Kurungan Pengganti Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Sanksi Pidana Untuk Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Yang Tidak Mampu Membayar Restitusi
• Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di kantor Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Koperasi Simpan Pinjam Dalam Sistem Peer To Peer Lending Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
• Korelasi Antara Penitipan Ganti Kerugian Dengan Asas Kesepakatan Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Larangan Pengalihan Atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, Dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, Dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum Dan Tinggi Nasional Di Malang)
• Makna Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/PID.SUS/2017/PN.MTR. Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/PID.SUS/2018)
• Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proposionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
• Memaknai Teks Eksploitasi Ekonomi Dan/Atau Seksual Dalam Putusan Hakim Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak
• Menerbangkan Balon Udara Tanpa Awak Sebagai Kegiatan Tradisi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo (Studi Implementasi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)
• Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Seksi Wilayah II)
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)
• Optimalisasi Penegakan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo)
• Optimalisasi Peran Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Desa Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk),
• Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Analisis Sejarah Hukum Atas Rezim Reformasi)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah DiBadan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto)
• Pelaksanaaan Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)
• Pelaksanaan Diskresi Gubernur Dki Jakarta Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang Dalam Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Kasus Penutupan Jalan Jatibaru)
• Pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Aparat Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (Tpok) Yang Melakukan Perjanjian Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (Studi Kasus Kontrak Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
• Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Standar Kualitas Penyediaan Air Minum (Studi Di PDAM Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 134 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pembangunan Jembatan Tanpa Izin
• Pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Di PT. Inti Raga Logistics
• Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terkait Retribusi Tanah Tambak Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman Terkait Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Sarana Pemakaman (Studi Di Dinaspekerjaanumum Dan Penataanruang Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 23 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Penjual Bensin Eceran (Pom Mini) (Studi Kasus Di Wilayah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan)
• Pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usіa Mengenaі Pelayanan Kepada Lansіa Mіskіn Dan/Atau Terlantar Dalam Pantі Pemerіntah (Studі Dі Dіnas Sosіal Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Di Perum Perhutani Bojonegoro Dan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Bojonegoro)
• Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang Dan Polres Malang)
• Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Mengenai Kewenangan Ojk Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Izin Usaha Pergadaian
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern Yang Melanggar Izin Usaha Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul)
• Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Menurut Pasal 4 Ayat (2) Huruf C Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Kediri (Studi Pada Inspektorat Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1), (2) Dan (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 (Studi Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kehadiran Ritel Modern Di Kabupaten Jombang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penguasaan Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang)
• Pelaksanaan Putusan Perkara No. : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK Tentang Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah Toko
• Pelaksanaan Pаsаl 40 Pojk Nomor 77/Pojk/.01/2016 Tentаng Lаyаnаn Pinjаm Meminjаm Uаng Berbаsis Teknologi Informаsi Mengenаi Kewаjibаn Pelаporаn Pengаduаn Secаrа Online Oleh Penyelenggаrа Fintech Kepаdа Ojk ( Studi Di Kаntor Otoritаs Jаsа Keuаngаn Pusаt )
• Pelaksanaan Sistem Official Assessment Sebagai Teknik Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Turen Kabupaten Malang )
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Internet Banking (Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang)
• Pelaksanaan tentang Eksekusi Buyback Guarantee antara Bank Dengan Developer Dalam Kerjasama Pemilikan KPR (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Jakarta Kota)
• Pelaku Penembakan Massal Sebagai Terorisme Yang Memenuhi Unsur- Unsur Sebagai Extraordinary Crime
• Pelakѕanaan Perlindungan Hukum Akibat Wanpreѕtaѕi Bagi Inveѕtor Dalam Tranѕakѕi Repurchaѕe Agreement (Repo) (Ѕtudi Di Kantor Otoritaѕ Jaѕa Keuangan)
• Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)
• Pembatalan Hibah Tanah Dan Bangunan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan PN.Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN.BDG)
• Pembatasan Hak Beragama Bagi Muslim Uighur Oleh Pemerintah Daerah Xinjiang China Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pembatasan Hak Memilih Bagi Pemilih Pindah Memilih Berdasarkan Pasal 348 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan MK NO.19/PUU-XVII/2019
• Pembentukan Mahkamah Penerbangan Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Pemberian Kompensasi Bagi Korban Terorisme
• Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Malang)
• Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Polres Jombang)
• Pemenuhan Hak Tersangka Yang Penahanannya Dinyatakan Tidak Sah Oleh Putusan Praperadilan
• Pemenuhan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Tanpa Identitas Diri (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Pemeriksaan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Polres Kota Blitar)
• Penafsiran Hakim Terhadap Frasa Dapat Dibatalkan Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perkawinan
• Penafsiran Hakim Terhadap Frasa Sangat Melalaikan Kewajibannya Dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1008 K/Pdt/2008, 406/Pdt.G/2014/MS-Lsk, 0853/Pdt.G/2014/PA.Bjm Dan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.KAG)
• Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (3) Huruf A Kompilasi Hukum Islam Terkait Pengesahan Perkawinan Untuk Penyelesaian Perceraian
• Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/Pta.Bjm Dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mlg)
• Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan
• Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Situbondo (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo)
• Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Elang Jawa Dari Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Seksi Wilayah II Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) Huruf O Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penyelenggaraan Reklame di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Di Kawasan Hutan Kabupaten Malang (Studi Di Satreskrim Polres Malang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Pemondokan Yang Tidak Mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terkait Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tidak Valid (Studi Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Penempatan Material Bangunan (Studi Efektivitas Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum)
• Penegakan Sanksi Administratif Keberadaan Reklame Bando Jalan Pasca Ditetapkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame
• Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang))
• Penentuan Jenis Kelamin Oleh Dokter Dari Proses Bayi Tabung Sebagai Wujud Prestasi Ditinjau Dari Hukum Perikatan Di Indonesia
• Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro)
• Penerapan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Perjanjian Penerbitan Buku (Studi di UB Press dan Intrans Publishing)
• Penerapan Kebijakan Yang Mewajibkan Seluruh Masyarakat Untuk Menjadi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Dan Peserta Dari Peralihan Pt Jamsostek (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kota Madiun)
• Penerapan Pasal 11 Ayat (2) Huruf D Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung)
• Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.Ojk 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta)
• Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif
• Penerapan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Terkait Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Penduduk Sebagai Dampak Pelebaran Jalan (Studi Di Wilayah Jalan Raya Soekarno-Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Penerapan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/Pbi/2016 Terhadap Kredit Pemilikan Apartemen Indent Secara Pre Project Selling (Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta
• Penerapan Pasal 170 Ayat (2) KUHP Terhadap Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Yang Menyebabkan Kematian Oleh Suporter Sepak Bola (Studi Di Polrestabes Bandung)
• Penerapan Pasal 190 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Asas Profesionalitas (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)
• Penerapan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Data Nasabah Oleh Direktorat Jenderal Pajak Untuk Kepentingan Perpajakan (Studi Di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta)
• Penerapan Pasal 20 Ayat (1) Pbi Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna One Time Password Dalam E-Payment Dengan Fitur Gopay (Studi Di Pt. Gojek Wilayah Malang)
• Penerapan Pasal 22 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Branchless Banking Melalui Sistem Agen Dengan Layanan E-Warung Kube (Studi Di PT. BNI Cab. Malang)
• Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Via Media Sosial (Studi Di Satreskrim Polres Malang Kota)
• Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik di Shopee Indonesia
• Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan Yang Mengandung Babi (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penerapan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Dadu Gurak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Palangkaraya)
• Penerapan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin)
• Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas
• Penerapan Pasal 35 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (BPSAB-S) Tirta Asri Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)
• Penerapan Pasal 4 Angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/Dju/Sk/Ps01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Perma No 3 Tahun 2018 (Studi Di DPC Peradi Kota Surabaya)
• Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Pojk No. 18/Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Aplikasi Sidak Debitur Dalam Upaya Mencegah Resiko Kredit Macet (Studi Di Pt. Bpr Delta Artha Kencana Kec. Pakisaji, Kab. Malang)
• Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang)
• Penerapan Pasal 4 Huruf C Dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Penjual Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Pada Tranaksi Jual Beli Telepon Genggam Bekas ( Studi Di Malang Plaza Kota Malang Dan Ylk Kota Malang)
• Penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Produk Susu Kental Manis Di Daerah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan (Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penerapan Pasal 40 Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Mengenai Penyelesaian Pengaduan Pengguna Pembayaran Kredit Berbasis Fintech Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)
• Penerapan Pasal 42 Peraturan DaerahKota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang di Daerah Aliran Sungai Kampung Warna-Warni Jodipan
• Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer Terkait Tindak Pidana Kdrt Penelantaran (Studi Di Pengadilan Militer (Dilmil) Iii-12 Surabaya)
• Penerapan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Mengenai Pemberlakuan Kartu GPN Oleh Bank Umum Dalam Sistem Pembayaran (Studi Di Bank XXX Di Kota Malang)
• Penerapan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan PertanahanTerkait Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah
• Penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Mengenai Advokat Sebagai Pengguna Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Perkara
• Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 47 Nomor 27 Tahun 2014 Ayat 2 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah
• Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Incest)
• Penerapan Prinsip Trademark Dilution Terkait Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Produk Pakaian Brand Parody (Studi Kasus Toko Pakaian Di Kota Malang Dan Kota Jakarta Selatan)
• Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pihak Kontraktor Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Sertifikat Keahlian Dengan Memalsukan Data Pengalaman Pekerjaan ( Studi Di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya )
• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang
• Penerapan Unsur Pаsаl 340 Kitаb Undаng-Undаng Hukum Pidаnа Pada Putusan Hakim Di Pengаdilаn Negeri Sаmpаng
• Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan ( Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan )
• Pengaruh Penerapan Presensi Elektronik Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 A Tahun 2014 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun)
• Pengaturan Kendaraan Yang Di Parkir Dalam Perspektif Pasal 11 Poin B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir
• Pengaturan Pencatatan Status Perkawinan Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Pasca Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
• Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero)
• Pengaturan Perјanјian Sewa-Menуewa Ruang Di Atas Dan Di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indоnesia, Amerika Serikat, dan Belanda)
• Pengaturan Waktu Kerja Dan Istirahat Bagi Pekerja Di Sektor Transportasi Yang Bertugas Dalam Pendistribusian Barang
• Pengawasan Dprd Terhadap Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK (Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung)
• Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pungutan Desa Berdasarkan Pasal 115 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)
• Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pasal 31 Huruf C Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Studi Di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri )
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
• Penghitungan Harga Perkiraan Sendiri Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan No. 94/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)
• Pengаwаsаn Pemerintаh Terhаdаp Pelаku Usаhа Penyediа Bаhаn Bаkаr Minyаk Digitаl Elektrik (Pertаmini)
• Penjualan Sampah Botol Plastik Hasil Kontribusi Sampah Dalam Pengunaan Layanan Bus Surabaya (Studi Penerapan Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Pada Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya)
• Penyebab Terjadinya Perbedaan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.JKTSel dan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI),
• Penyediaan Aksesibilitas Pada Bangunan Puskesmas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Efektivitas Pasal 11 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Gunung Ringgit Kepanjen)
• Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Mediasi (Studi Di Polres Malang Kota
• Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri)
• Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara PT. Geryndo Utama Dengan Masyarakat Di Desa Muara Lawa Kalimantan Timur
• Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Bagi Anak Pada Masyarakat Adat Tegal ( Studi Di Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal )
• Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Mediasi Penal Di Polres Batu
• Penyelesаiаn Sengketа Аdministrаsi Negаrа Setelаh Terjаdinyа Perluаsаn Mаknа Keputusаn Tаtа Usаhа Negаrа Di Pengаdilаn Tаtа Usаhа Negаrа (Studi Di Pengаdilаn Tаtа Usаhа Negаrа Surаbаyа)
• Penyidikan Terhаdаp Tindak Pidana Pembukааn Lаhаn Dengаn Cаrа Membаkаr (Studi di Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt)
• Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Social Media Dalam Lingkup Cyber Crime (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek)
• Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kepolisian Resor Tulungagung (Studi di Kepolisiаn Resor Tulungagung)
• Penаfsirаn Hаkim Terhаdаp Batasan Frаsа Istri Tidаk Dаpаt Menjаlаnkаn Kewаjibаn Sebаgаi Istri Pаdа Putusаn Nomor 089/Pdt.G/2010/PА.GM Dаn Nomor 433/Pdt.G/2013/PА.LBT (Perspektif Fiqih)
• Peralihan Kewajiban Menanggung Utang Pewaris Yang Telah Dihukum Sebagai Seorang Koruptor Kepada Ahli Warisnya
• Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)
• Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek Dalam Mengoptimalkan Retribusi Terminal Penumpang Tipe C (Studi Implementasi Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal)
• Peran DPRD Kabupaten Gresik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Rekomendasi BPK Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik (Studi di Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik)
• Peran Polisi Resort Malang Kota Dalam Menertibkan Aksi Balap Liar (Studi Efektivitas Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
• Perbandingan Hukum Pengaturan Pemutusan Akses pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Computer Crimes Act 2017 Thailand
• Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia)
• Perizinan, Pembinaan, Dan Pengawasan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi)
• Perjanjian Lisensi Patent Pooling Sebagai Perilaku Anti Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik Di Indonesia Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Perorangan Dalam Perkara Kepailitan Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Gagal Serah Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Green Bond Terhadap Risiko Greenwashing (Studi Perbandingan Hukum Green Bond Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT))
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Hak Ekonomi Dan Hak Moral Atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Buku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penjualan Buku Elektronik Melalui Aplikasi Instagram (Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Go-Ride Atas Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Selama Proses Pengangkutan
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif (Studi Putusan Ptun Samarinda Nomor 09/P/Fp/2018/Ptun-Smd)
• Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Akibat Ketidaklengkapan Data Pemeriksaan Kesehatan
• Perlindungan Hukum Kepada Direksi Sebagai Personal Guarantor Terhadap Perkara Kepailitan
• Perlindungan Hukum Ketersediaan Sumber Daya Air Bagi Masyarakat (Studi Di Kota Batu)
• Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Game Online Terkait Data Pribadi Dan Virtual Property Pada Aplikasi Game Online Mobile Legends : Bangbang
• Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pompa Bensin Mini (Studi Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Terkait Kesepakatan Tarif Minimum Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Pada Aplikasi Go-Jek
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2016/PT.SBY)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Melalui Situs File Sharing (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elekronik)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Permainan Video Konsol Atas Tindakan Emulasi Terhadap Ciptaannya
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada Situs Jual Beli Online Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Barang Sejenis (Studi Empiris Pada Merek Sagu Di Kabupaten Jombang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Perubahan Suku Bunga Sepihak Oleh Penyelenggara Peer To Peer Lending
• Perlindungan Khusus Anak Korban Pencabulan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Polres Metro Kota Bekasi)
• Perlindungan Nasabah Layanan Fintech Atas Penggunaan Data Pribadi Terkait Tindakan Penagihan Pinjaman Kredit
• Perlindungan Penduduk Sipil Pada Kasus Serangan Arab Saudi Terhadap Yaman
• Perlindungan Terhadap Karya Arsitektur Yang Memiliki Kemiripan Dengan Ciptaan Lain Berdasarkan Prinsip Originalitas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
• Perlindungаn Hukum Bаgi Debitur Kredit Mаcet Dаlаm Memperoleh Hаrgа Wаjаr Penjuаlаn Eksekusi Lelаng Objek Hаk Tаnggungаn (Studi Putusаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 2218/Pdt/2017)
• Perlindungаn Hukum Bаgi Nаsаbаh Deposаn Penyаndаng Disаbilitаs Dаlаm Аkses Lаyаnаn Keuаngаn Tаbungаn Digitаl
• Perlindungаn Hukum Investor Terhаdаp Efek Berаgun Аset Berbentuk Surаt Pаrtisipаsi (EBА-SP) Ritel Dengаn Skemа Future Receivаbles Аtаs Risiko Gаgаl Bаyаr
• Perlindungаn Hukum Terhаdаp Penerimа Pinjаmаn Dаlаm Perjаnjiаn Penggunааn Lаyаnаn Peer To Peer Lending
• Perluasan Makna Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Jual-Beli Di Media Sosial
• Perlіndungаn Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merеk Dаlаm Hal Terjadinya Pеmbatalan Merеk
• Pertanggung Jawaban Pidana Civil Journalism Online Terhadap Pemberitaan Isu Sara Yang Menyebabkan Konflik Di Masyarakat
• Pertanggung Jawaban Pidana Pengendali Korporasi Di Luar Struktur Kepengurusan ( Studi Putusan Nomor 1081k/Pid.Sus/2014 )
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Refugees Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Indonesia
• Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa Tentang Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Banjarsari Keacamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Menerapkan Skema Ponzi Sebagai Modus Operandi Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat
• Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)
• Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Status Hukum Benda Agunan Milik Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Debitor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 Jo. Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby Jo. No. 06/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 146/PID.B/2015/PN. SKH Dan Putusan Nomor 558/PID.B/2012/PN.JKT.UT)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2267/Pid.Sus/2017/Pn.Sby Dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/Pn Sby)
• Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Tentang Afwezigheid Terkait Jangka Waktu Penetapan Orang Dinyatakan Tak Hadir Serta Akibat Hukumnya (Studi Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.)
• Pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberi Keputusan Permohonan Kompensasi Dan Restitusi (Analisis Yuridis Pasal 7 Dan 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Pasal 9 Dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban)
• Pertimbangan Penyidik Polri Menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyidikan Perkara Lalu Lintas Yang Mengalami Rem Blong (Studi di SATPAS Polres Malang)
• Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Potensi Praktek Monopoli Akibat Status Investment Holding Company PT. Pertamina (Persero) Terhadap PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
• Problematika Pengakuan Atas Suksesi Pemerintahan Negara Venezuela Menurut Hukum Internasional
• Problematika Yuridis Pasal 81 Ayat (1) JO Pasal 74 Ayat (1) Huruf E Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terkait Tolok Ukur Ganti Rugi Non Fisik
• Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT. SEL)
• Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi (Studi Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Ratio Decidendi Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menderita Keterbelakangan Mental Ringan Dan Gangguan Kepribadian Hingga Menyebabkan Matinya Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 648/Pid.B/2014/Pn.Srg)
• Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (DP3AP2 & KB)
• Rаsio Legis Dispensаsi Usiа Perkаwinаn Dаlаm Pаsаl 7 Аyаt (2) Undаng Undаng Nomor 1 Tаhun 1974 Tentаng Perkаwinаn
• Siaran Langsung Proses Persidangan Melalui Media Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Pemeriksaan Sidang Terbuka Untuk Umum
• Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya)
• Status Hukum Bali Coin Sebagai Alat Tukar Dengan Sistem Cryptocurrency Pada Transaksi Pembayaran Di Bidang Pariwisata
• Status Hukum Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Status Hukum Pendirian Start-Up Di Bidang Gadai Online Dengan Sistem Teknologi Finansial
• Status Hukum Perusahaan Modal Ventura Asing Di Indonesia Dalam Pembiayaan Bagi Perusahaan Startup Berbasis E-Commerce
• Studi Perbаndingаn Penerаpаn Prinsip Imunitаs Negаrа (Sovereign Stаte Immunity) Di Indonesiа, Аmerikа Serikаt Dаn Prаncis
• Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Penyebarluasan Rahasia Bank Oleh Mantan Pegawai
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan Jasa Kursus Yang Memuat Jaminan Atau Garansi Tertentu
• Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen
• Tanggung Jawab Pengembang Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Melalui Sistem Pre Project Selling
• Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Kasus Еksploitasi Sеks Olеh Anggota Pasukan Pеmеlihara Pеrdamaian Di Konflik Bеrsеnjata Rеpublik Afrika Tеngah
• Tanggung Jawab Turki Dan Arab Saudi Terhadap Terbunuhnya Jamal Khashoggi Di Gedung Konsulat Arab Saudi Di Turki Berdasarkan Konvensi Wina 1963
• Tanggung Jawab YouTube Terkait Pengunggahan Ciptaan Hasil Pelanggaran Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata
• Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST)
• Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk Yang Telah Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan (Studi Kasus di Kota Surabaya)
• Tinjauan Hukum Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
• Tinjauan Yuridis Asas Droit De Suite Terhadap Perjanjian Jual Putus Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Desain Cleanroom Pada Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Kasus Oracle Vs Google Tahun 2018)
• Tinjauan Yuridis Keabsahan Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Instansi Yang Tersangkut Kasus Korupsi
• Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Plagiarisme Dalam Karya Sinetron Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Pelanggaran Hak Cipta Dalam Tempat Perdagangan Online
• Tinjauan Yuridis Pasal 182 Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Perspektif Etika Hukum)
• Tinjauan Yuridis Pasal 31 Dan 31a Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Tinjauan Yuridis Pasal 97 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 Tentang Incident Of Navigation Dalam Insiden Enrica Lexie Tahun 2012
• Tinjauan Yuridis pemberitahuan Dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 Dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 Dengan U.S Digital Millennium Copyright Act 1998)
• Tinjauan Yuridis Pencatatan Lisensi konten Terbukа dаlаm Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 28 Tаhun 2014 tentаng Hаk Ciptа
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Tindakan Suspensi Terhadap Efek Perusahaan Tercatat Dalam Peraturan Pasar Modal Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Peraturan Bursa Efek Indonesia dengan Rules Governing the Listing of Stocks on Shanghai Stock Exchange (SSE))
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (Scent) Sebagai Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual (Virtual Currency) sebagai Alat Transaksi dalam Perdagangan di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Urgensi Pеrubahan Notifikasi Mеrgеr Di Indonеsia Mеnjadi Prе Mеrgеr Notification Mеnurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tеntang Larangan Praktik Monopoli Dan Pеrsaingan Usaha Tidak Sеhat
• Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional
• Tinjаuаn Yuridis Terhаdаp Putusаn Komisi Pengаwаs Persаingаn Usаhа (KPPU) Mengenаi Pengenааn Dendа Pаdа Perusаhааn Yаng Terbukti Melаkukаn Persаingаn Usаhа Tidаk Sehаt
• Tinjаuаn Yuridis Terhаdаp Tindаkаn Pengаlihwujudаn Kаryа Fotogrаfi Ditinjau Dari Doktrin Fair Dealing Dаlаm Perspektif Hаk Ciptа Indonesiа Dаn Kаnаdа
• Tinjаuаn Yuridiѕ Perpanjangan Landaѕ Kontinen Indoneѕia Di Ѕebelah Ѕelatan Perairan Pulau Ѕumba
• Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi, Lukisan Dan Gambar
• Tаnggungjаwаb Negаrа Terhаdаp Perlindungаn Hukum Bаgi Pekerjа Rumаh Tаnggа (Аnаlisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pаsаl 27 Аyаt (2) Undаng-undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 Dаn Perkembаngаn Hukum Di Bidаng Ketenаgаkerjааn)
• Upaya Camat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tanjunganom (Studi Pelaksanaan Pasal 10 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)
• Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia (Studi Empiris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM)
• Upaya Hukum Ahli Waris Yang Kembali Setelah Ditetapkan Mafqud Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iii Samarinda)
• Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Barang ( Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota )
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pt. Indo Hwaseong Utama Sebagai Investor Atas Wanprestasi Pihak Mitra Dalam Perjanjian Investasi Bersama (Studi Di Pt. Indo Hwaseong Utama)
• Urgensi Bаtаsаn Komunitаs Setempаt Pаdа Tаnggung Jаwаb Sosiаl Dаn Lingkungаn Oleh Perseroаn Terbаtаs(Kаjiаn Pаsаl 74 Juncto Pаsаl 1 Аyаt 3 Undаng-Undаng No. 40 Tаhun 2007 Tentаng Perseroаn Terbаtаs)
• Urgensi Kesesuaian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dengan Asean Regional Guidelines On Competition Policy
• Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Bagi Perusahaan Asuransi (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Korea Selatan)
• Urgensi Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas
• Urgensi Penetapan Batas Bawah Iuran Dana Pensiun Bagi Peserta Secara Sekaligus Oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
• Urgensi Pengaturan Batas Minimal Usia Pensiun Pada Sektor Usaha Perbankan (Kajian Yuridis Pasal154 Huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahuh 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Urgensi Pengaturan Doktrin De Minimis Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penyiaran Kembali Secara Langsung Melalui Aplikasi Media Sosial
• Urgensi Pengaturan Hukum Atas Gerak (Motion) Sebagai Merek di Indonesia (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Tentang Merek di Indonesia dan Jepang)
• Urgensi Pengaturan Izin Usaha Food Truck (Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum Di Kota Malang)
• Urgensi Penyempurnaan Pengaturan Tentang Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
• Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) Dalam Karya Sinematografi Film Di Indonesia
• Urgensi Rаtifikаsi Protokol Montreаl 2014 Tentаng Pelаnggаrаn Dаn Tindаkаn Lаinnyа Yаng Dilаkukаn Di Pesаwаt Udаrа Bаgi Penerbаngаn Indonesiа
• Wujud Pengalihan Tanggung Jawab Pekerja Dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Alih Daya Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Lainnya (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011)
• Yuridis Status Hukum Komponen Pendukung Pertahanan Negara Republik Indonesia Menurut Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)
• Аkibаt Hukum Penghаpusаn Stаtus Persero Menjаdi Non Persero Pаdа BUMN Pertаmbаngаn Dаlаm Pembentukаn Holding BUMN (Studi Kаsus PT. Аntаm, PT. Timаh Dаn PT. Bukit Аsаm Menjаdi PT. Indonesiа Аluminium)
• Аkibаt Hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yаng Tidаk Direkomendаsikаn Dаlаm Regulаtory Sаndbox Oleh Otoritаs Jаsа Keuаngаn
• Аkibаt Hukum Terhаdаp Putusаn Peninjаuаn Kembаli Dаlаm Mengаbulkаn Permohonаn Peninjаuаn Kembаli Dengаn Аlаsаn Novum Yаng Tidаk Disumpаh (Studi Kаsus Putusаn Nomor : 807 Pk/Pdt/2017)
• Аlаsаn Bidpropаm Tidаk Menerаpkаn Pаsаl 12 Аyаt 1 Perаturаn Pemerintаh Nomor 1 Tаhun 2003 Tentаng Pemberhentiаn Аnggotа Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа Terhаdаp Аpаrаt Kepolisiаn Yаng Melаkukаn Tindаk Pidаnа Pemerаsаn (Studi Kаsus Di Bidpropаm Kepolisiаn Dаerаh Metro Jаyа)
• Аlаsаn Pengendаrа Mobil Dаn Motor Mengubаh Tаndа Nomor Kendаrааn Bermotor (Studi Di Kаbupаten Kudus)
• Аnаlisis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Menjаtuhkаn Putusаn Bebаs Terhаdаp Terdаkwа Korupsi (Studi Putusаn Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR Dаn Putusаn Nomor 2170 K/PID.SUS/2015)
• Аnаlisis Pаsаl 27 аyаt (3) Undаng-undаng Nomor 11 Tаhun 2008 Tentаng Informаsi dаn Trаnsаksi Elektronik terhаdаp Pаsаl 28E аyаt (3) Undаng-undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа 1945 Mengenаi Hаk Mengeluаrkаn Berpendаpаt
• Аnаlisis Yuridis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Pаsаl 2 Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2004 Tentаng Penghаpusаn Kekerаsаn Dаlаm Rumаh Tаnggа Terhаdаp Ruаng Lingkup Keluаrgа (Studi Putusаn Nomor 674/Pid.Sus/2014/Pn.Kаg Dаn Putusаn Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Wgp)
• Аnаlisis Yuridis Mengenаi Pembаtаsаn Pengаjuаn Peninjаuаn Kembаli dаlаm Perkаrа Pidаnа
• Аnаlisis Yuridis Perlindungаn Hukum Investor Stаrt Up Peer To Peer Lending Syаriаh Dengаn Аkаd Mudhаrаbаh Terhаdаp Risiko Bisnis
• Аnаlisis Yuridis Pаsаl 107а Kitаb Undаng-Undаng Hukum Pidаnа Tentаng Menyebаrkаn Аtаu Mengembаngkаn Аjаrаn Komunisme/Mаrxisme-Leninisme (Studi Putusаn Nomor 559/Pid.B/2017/Pn.Byw)
• Аnаlisis Yuridis Pаsаl 4 Аyаt (3) Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 Tentаng Perlindungаn Konsumen Аtаs Ketidаksesuаin Kecepаtаn Аkses Internet Oleh MNC PLАY MEDIА
• Аnаlisis Yuridis Unsur Tidаk Berdаyа dаlаm Kejаhаtаn Kesusilааn Pаsаl 286 dаn 290 ke-1 KUHP (Studi Putusаn Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM dаn Putusаn Nomor 82/Pid.B/2013/PN.Kng)
• Ѕtandardiѕaѕi Penggunaan Indirect Evidence (Bukti Tidak Langѕung) Yang Digunakan Oleh KPPU Dalam Perkara Kartel

Tahun 2018

• Akibat Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Nominee Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pdt.G /2013/Pn.Dps)
• Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Antar Negara Di Bidang Perdagangan Internasional Terhadap Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Internasional
• Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran Dan Mengambil Sertipikat Dalam Pengoperan Fasilitas Kredit Dan Peralihan Hak Atas Tanah
• Akibat Hukum Putusan Hakim Terkait Penetapan Upah Proses Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
• Akibat Hukum Putusan Ma Nomor 517k/Pdt.Sus-Hki/2015 Terhadap Kewajiban Pendaftaran Perjanjian Lisensi
• Alasan Penyidik Tidak Menyimpan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi Di Polres Kabupaten Jombang )
• Analisa Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt Utr. Tentang Penodaan Agama Terkait Dengan Penerapan Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Analisa Yuridis Batasan Duty Of Care And Loyalty Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk
• Analisa Yuridis Prinsip Transparansi Oleh Emiten Obligasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Investor Dalam Hal Mencegah Terjadinya Gagal Bayar
• Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing
• Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersayarat Dalam Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/Pn Sby Dan 2902/Pid.B/2017/Pn.Sby (Studi Di Pengadilan Negri Surabaya)
• Analisis Fair Use (Penggunaan Yang Wajar) Pada Software Komputer Atas Tindakan Reverse Engineering (Rekayasa Ulang) Menurut Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Hak Paten
• Analisis Hukum Persaingan Usaha Atas Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Analisis Implementasi Pasal 20 Undang – Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Universitas Brawijaya (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)
• Analisis Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split
• Analisis Kedudukan Pekerja Dan Pemegang Polis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi
• Analisis Kepastian Hukum Kepemilikan Mabi’ (Objek Perjanjian) Dalam Akta Pembiayaan Murabahah
• Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh)
• Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I
• Analisis Perbandingan Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang )
• Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pkpu/2017 Pn. Jkt Pst)
• Analisis Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Arranger Pada Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet
• Analisis Problematika Korupsi Serta Peranan Lembaga Pengawas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Analisis Problematika Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3571 K/Pdt/2015 Tahun 2016 Tentang Transaksi Terapeutik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen
• Analisis Tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Dalam Pemberian Sanksi Suspensi Oleh Bursa Terhadap Emiten Dalam Pasar Modal
• Analisis Yuridis Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Tindakan Yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Ambon Tentang Tindak Pidana Perikanan
• Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki Dan Putusan Nomor 1055k/Pid/2014
• Analisis Yuridis Ketepatan Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perdagangan Pengaruh Dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap
• Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Non Lembaga Keuangan (Studi Kasus First Travel)
• Analisis Yuridis Konkretisasi Azas Keseimbangan Terhadap Kontrak Pemborongan No: P2S-IDB/ PMU.C/77/IX/2005 Antara PT. Adi Karya Tbk Dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama IDB
• Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf A Pеraturan Bank Indonеsia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tеntang Pеnyеlеnggaraan Pеmrosеsan Transaksi Pеmbayaran Tеrkait Konvеrsi Cryptocurrеncy (Bitcoin) Kе Dalam Mata Uang Rupiah
• Analisis Yuridis Pengaturan Hybrid Product Lembaga Perbankan Yang Berkepastian Hukum
• Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Perbandingan Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Lembaga Hak Cipta Di Indonesia Dan Internasional
• Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Terlarang
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Oleh Pekerja PT.Merpati Nusantara Airlines (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Jkt.Pst)
• Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia
• Analisis Yuridis Prinsip First To File Dan Asas Kebaruan Pada Kasus Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam (Studi Putusan Ma Nomor 554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desainindustri/ 2014)
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Penolakan Gugatan Wanprestasi Oleh Anggota Koperasi Terhadap Koperasi ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/Pn.Mlg. )
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/Puu-Xii/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana
• Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Mengenai Pemidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis
• Analisis Yuridis Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
• Analisis Yuridis Terhadap Batasan-Batasan Penodaan Agama Dalam Pasal 156 Dan Pasal 156a Huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan Dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E Pp No. 9 Tahun 1975)
• Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Pt. Perindustrian Njonja Meneer Dan Pt. Metro Batavia)
• Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Perubahan Tindak Pidana Perzinaan Dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa
• Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Yang Mewakili Masyarakat Dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis (Studi Normatif Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)
• Analisis Yuridis Terkait Pencabutan Hak Hadhanah Dari Ibu Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Terhadap Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby)
• Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Tentang Donationbased Crowdfunding Di Indonesia Dalam Rangka Kepastian Hukum
• Bagian Warisan Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak
• Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)
• Batasan Hukum Terhadap Fungsi Pemantauan Dan Pelaporan (Ascertaining) Bagi Pejabat Diplomatik
• Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian
• Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU)
• Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang
• Batasan Risiko Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (Analisis Yuridis Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
• Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Berlakuan Hukum Adat Dalam Pengakuan Pengangkatan Anak Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah
• Blasphemy Dan Hate Speech Sebagai Bentuk Freedom Of Speech And Freedom Of Expression Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Dampak Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Dprd Oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pokok Sebagaimana Diatur Pada Pasal 362 Kuhp (Studi Di Pengadilan Negeri Samarinda)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/Pa.Kab.Kdr Dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/Pa.Tbn)
• Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Smg Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707k/Pdt.Sus-Pailit/2015 Mengenai Pemenuhan Syarat Perdamaian
• Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)
• Dasar Pertimbangan Penyidik Mengabaikan Alasan Objektif Penahanan Dalam Menerima Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)
• Daya Dukung Lahan Terkait Kegiatan Pariwisata di Gili Trawangan
• Dinamika Pengaturan Pendirian Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Yang Sesuai Dengan Tujuan Negara Republik Indonesia
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Gangguan Kejiwaan
• Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kuhp Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/Pn.Bks Dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/Pn.Pwk)
• Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen
• Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau
• Disparitas Putusan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/Pn Mrh Dan Putusan Nomor 42/Pid/2017/Pt Bjm)
• Efektifitas Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Adanya Pelican Crossing (Studi di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 14 Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct Pada Jasa Keuangan Perbankan (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang)
• Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang (Studi Di Azka Buana Harta Travel)
• Efektifitas Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang)
• Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
• Efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Syarat Izin Peternakan Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Kasus Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Kediri )
• Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)
• Efektifitas Pasal 95 Ayat (1) Dan (2) Huruf (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Studi Di Kota Malang)
• Efektifitas Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Computer Assisted Test (Cat) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 103.2/Kep/2017 (Studi Pelaksanaan Di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Ii Surabaya )
• Efektifitas Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 04.E/30/Djb/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Angka 5 (Studi Di Dinas Esdm Provinsi Jawa Timur)
• Efektivitas Larangan Dalam Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kota Depok)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Pura Di Kota Mataram)
• Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Fasilitas Pemilahan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali)
• Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang
• Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kawasan Tanpa Rokok Surabaya Selatan)
• Efektivitas Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Kecamatan Batu) Kota Batu
• Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 (Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pengendalian Pemerintah Terhadap Beroperasinya Becak Motor Sebagai Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk)
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Di Kabupaten Probolinggo
• Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Upt Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
• Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta)
• Efektivitas Pasal 7 Undang•Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang M1nyak Dan Gas Bumi Terkat Status Kegiatan Usaha Pom Mini Dalam Penyelenggaraan Perdagangan Migas Di Indonesia
• Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polrеs Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Kota Malang,Masjid Agung Jami Dan Gereja Immanuel Kota Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Pemberian Izin Gangguan Usaha Warung Internet
• Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran Radio Berdasarkan Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi Di Wilayah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
• Efektivitas Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah (Studi Di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)
• Efektivitas Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Malang)
• Efektivitas Penerapan Pasal 8 Pojk Nomor 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Kewajiban Penyaluran Kredit Bagi Umkm (Studi Di Bri Cabang Manukan Surabaya)
• Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Eksistensi E-Ktkln (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• Eksistensi Prinsip Cabotage Dalam Kebijakan Penerbangan Nasional Di Era Asean Open Sky Policy 2015
• Faktor – Faktor Yang Menghambat Dalam Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bagian Pencairan Dana Proyek)
• Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektifitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang)
• Hak Effective Remedy Bagi Buruh Migran Tak Berdokumen (Undocumented Migrant Workers) Berdasarkan Regulasi Internasional
• Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Catalonia Terhadap Spanyol Melalui Referendum Berdasarkan Hukum International
• Halaman Sampul Judul Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal
• Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Satpol Pp Wilayah Daerah Kota Malang)
• Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Notaris Kota Malang)
• Hambatan Pihak Kreditur Dalam Penarikan Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen Yang Wanprestasi Melalui Pemberian Kuasa Pada Jasa Penagih (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk Cabang Malang)
• Harmonisasi Kewenangan Kementerian Perhubungan Dan Pekerjaan Umum Dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum
• Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/ Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang)
• Hubungan Hukum Antara Buruh Bangunan Dengan Pemberi Kerja Perseorangan Bukan Pengusaha
• Hubungan Hukum Antara Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan PSSI
• Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
• Implementasi Kerja Sama Sister City Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Varna (Studi Di Pemerintah Kota Surabaya)
• Implementasi Pasal 1 Ayat (25) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Khusus Barang Kendaraan Roda Empat (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten)
• Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Kedirinomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Kediri Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 11 Huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)
• Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program Full Day School Di Kota Malang. (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang)
• Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Makam Perihal Larangan Pemesanan Lahan Makam Kosong (Studi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
• Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemlik Badan Usaha (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan)
• Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf A, B, Dan C Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru)
• Implementasi Pasal 2 Dan 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 17/Per/M,Kukm/Ix/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pegawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang)
• Implementasi Pasal 21 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Perlindungan Hak Pns (Studi Di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 24 Ayat (4) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pengumuman Karya Cipta Lagu Secara Komersial Di Café Dan Restaurant (Studi Produser Rekaman Di Kota Jakarta)
• Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata Terhadap Kerugian Pengunjung (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk)
• Implementasi Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Tukang Gigi Yang Melakukan Tindakan Diluar Pekerjaannya (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Masuk Kerja Dan Menaati Jam Kerja (Studi Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Gorontalo)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)
• Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait Ipal Komunal Di Kota Malang (Studi Pada Pengelolaan Ipal Komunal Di Kelurahan Mergosono)
• Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Huruf S Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindakan Jual Beli Software Microsoft Office Bajakan (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malangterkait Kawasan Cagar Budaya Jalan Ijen Nomor 75c (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus PT. Dua Permata Kembar Kota Malang)
• Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme ( Studi Kasus Kota Tangerang)
• Implementasi Pasal 7 Huruf G UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang ( Studi Di Indah Logistic Cargo)
• Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Alat Pertanian dan Industri
• Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataaan Serta Pengendalian Pasar Modern
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang
• Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Kota Kediri (Studi Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kediri)
• Implementasi Pasal,115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel Dengan Tidak Benar (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)
• Implementasi Penyelenggaraan Penyelesaian Pеrkara Perceraian Dеngan Upaya Mеdiasi Di Pеngadilan Agama Jombang
• Implementasi Peraturan Daerah Pasal 4 Huruf D Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Mengenai Pembangunan Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Perjanjian Kemitraan Go-Jek Indonesia Dengan Mitra Go-Jek Di Kota Malang
• Implementasi Waktu Belajar Di Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah (Studi Komparasi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani Kota Malang Dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Huda Kota Malang)
• Implementаsi Pаsаl 30 Аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tаhun 2010 Tentаng Kerjаsаmа Desаdalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desа Ngadimulyo Kecаmааtаn Sukorejo Kаbupаten Pаsuruаn)
• Implikasi Hukum Bagi Korea Utara Terhadap Peristiwa Uji Coba Peluncuran Rudal Yang Melintasi Wilayah Jepang
• Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
• Implikasi Yuridis Misrepresentation Oleh Emiten Pada Prospektus
• Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tel Aviv Ke Yerusalem(Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Pbb No.478 Tahun 1980)
• Implikasi Yuridis Penandatanganan Akad Murabahah Bil Wakalah Yang Dilakukan Secara Bersamaan
• Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Implikasi Yuridis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Bila Terjadi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
• Interpretasi Makna Swasta Dalam Pasal 7 Ayat (2) Dan (4) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Jaminan Hak Atas Pendidikan Pada Anak Jalanan (Analisa Pasal 5 Ayat (2) Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis)
• Jangka Waktu Perubahan Domisili Pada Ktp Elektronik Studi Atas Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Kajian Yuridis Spamming Menurut Pasal 28 Dan Pasal 45a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Yuridis Sustainable Finance Yang Berkepastian Hukum Bagi Perbankan Di Indonesia
• Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang Di Tinjau Dari Hukum Udara Internasional
• Keabsahan Mogok Kerja Yang Dilaksanakan Saat Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung
• Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
• Keabsahan Perkawinansedarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Keadilan Restoratif Pada Penjatuhan Pidana Penjara Dan Denda Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak
• Keberlakuan Moratorium Profesi Penata Laksana Rumah Tangga Di Arab Saudi Tahun 2015 Ditinjau Dari Hak Warga Negara Indonesia Memperoleh Pekejerjaan
• Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Penggunaan Dana Desa(Studi Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Kecukupan Dua Alat Bukti Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kedaulatan Negara Republik Indonesia Di Ruang Udara Batam Dan Bintan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Teritorial Indonesia
• Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri. Nomor : 51 K/Ag/1999 Tanggal 29 September 1999)
• Kedudukan Harta Bersama Pada Perceraian Sebelum Dilakukan Itsbat Nikah
• Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan
• Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Bpsk Apabila Surat Perjanjian Damai Tidak Ditandatangani Salah Satu Pihak (Studi Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017)
• Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2383 07 November Tahun 2017 Tentang Pembajakan Dan Armed Robbery Di Somalia
• Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 United Nations Security Council Terkait Pelarangan Hubungan Eksport Dengan Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011)
• Kelemahan Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perundungan Di Dunia Siber (Cyber Bullying) Dalam Penjelasan Pasal 45 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal ( Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo )
• Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian
• Kepastian Hukum Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit
• Kepastian Hukum Pengaturan Program Jaminan Sosial Yang Wajib Diikuti Oleh Tenaga Kerja Indonesia
• Kepastian Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/Pn.Dps Dan Nomor 328/Pdt.G/2013/Pn.Dps)
• Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Dana Pensiun Oleh Pt Taspen Persero (Studi Di Kantor Taspen Persero Cabang Malang)
• Kesesuaian Dihapusnya Syarat Berbahasa Indonesia Terkait Penempatan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dengan Tujuan Pengaturan Penempatan Tenaga Kerja
• Kesesuaian Indikator Penentuan Tuduhan Dumping Antara The Tariff Act Of 1930 Amerika Serikat Dengan Article Vi Gatt / Wto (Studi Kasus Produk Monosodium Glutamate Indonesia)
• Kesesuaian Syarat Harus Seagama Dalam Pengangkatan Anak Dengan Tujuan Pengaturan Pengangkatan Anak
• Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Obstruction Of Justice
• Kewajiban Electronic Payment Pada Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) Dalam Perspektif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
• Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah)
• Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia
• Kewenangan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam Menentukan Keabsahan Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 144 Juncto 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pembelaan Hukum Bagi Konsumen
• Kewenangan Pbb Pada Kasus Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar
• Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menentukan Upah Lembur Dalam Hal Terjadi Perselisihan
• Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Melalui Investasi Pasar Modal (Studi Di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan)
• Kewenangan Praperadilan Dalam Memutus Sah Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan
• Kewenangan United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) Dalam Upaya Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) (Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak Oleh Kelompok Separatis Isis)
• Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Pasca Ratifikasi Minamata Convention On Mercury Terhadap Perlindungan Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Hidup Sebagai Dampak Lepasan Merkuri Dari Aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil
• Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasca Ratifikasi Paris Agreement
• Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtangankan Sebagai Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf B Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro)
• Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memberikan Sanksi Terhadap Peserta Didik
• Kriminalisasi Perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan Sesama Jenis Di Indonesia
• Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2018 Di Tinjau Dari Pasal 79 KUHAP
• Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 79 Kuhap
• Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Asma Bougnaoui Vs Micropole)
• Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Karena Alasan Indikasi Keterlibatan Terorisme Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus : Zakir Naik)
• Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya Mineral Dan Batubara Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Kontrak
• Legalitas Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Makna Kepentingan Nasional Terkait Penggunaan Ciptaan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Oleh Pemerintah Dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
• Makna Menjamin Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Terkait Perlindungan Pekerja
• Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Kulit Pt. Usaha Loka (Studi Di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)
• Optimalisasi Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Optimalisasi Penarikan Retribusi Tempat Wisata Makam Bung Karno Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Blitar)
• Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)
• Optimalisasi Pengelolaan Wisatapantailombang Yang Berwawasanlingkungan Dalam Upayapeningkatan Pendapatandaerah Kabupatensumenep
• Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Pelestarian Seni Tari Tradisional Topeng Getak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
• Optimalisasi Tugas Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)
• Optimalisasi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kuwait Melalui Notification
• Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang
• Pelaksanaan Kewajiban Izin Pemanfaatan Tanah Dari Pemilik Hak Atas Tanah Kepada Pemilik Bangunan Gedung Berdasar Prinsip Pemisahan Horizontal (Studi Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)
• Pelaksanaan Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Jombang
• Pelaksanaan Pasal 10 Ayat 9 Huruf (D) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)
• Pelaksanaan Pasal 13 Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Klasiikasi Belanja Desa Terkait Dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)
• Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang (Studi Kasus Di Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Terkait Pelaksanaan Program Full Day School (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online Menuju E-Government
• Pelaksanaan Pasal 20 Huruf (F) Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terhadap Wisatawan Di Obyek Wisata Jawa Timur Park 2 (Studi Pada Pt. Jasaraharja Putera Kantor Pemasaran Tingkat 2 Malang)
• Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
• Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan)
• Pelaksanaan Pasal 3 Terkait Prinsip Tanggungjawab Dan Prinsip Kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-09/Mbu/2012 (Studi Kasus PT. Inka Multi Solusi Service)
• Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Berkaitan Dengan Syarat Karakteristik Pembuatan Sim D Bagi Disabilitas (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban ( Studi Dinas Pertanian Kota Malang )
• Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota Dan Dekorasi Kota Terkait Perawatan Pohon Pelindung
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak (Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Vulkanisir Ban Pada Pengusaha Service Ban Di Kota Malang
• Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)
• Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Empiris Di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia Dan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)
• Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Kabupaten Tulungagung Terkait Pelarangan Merusak Pohon,Tanaman Atau Bunga-Bunga Yang Ada Di Taman,Lapangan Atau Disepanjang Tepi Jalan Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)
• Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)
• Pelaksanaan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kewajiban Instansi Pemerintah Melakukan Penegakan Disiplin Serta Upaya Peningkatan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir)
• Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Malang ( Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang )
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Ngawi)
• Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)
• Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Untuk Mendapatkan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Di Pt.Bpr.Sentral Arta Asia Lumajang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masing-Masing Peternak Sebagai Debitur Atas Kredit Bermasalah Dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) (Studi Di Bank Jatim Kantor Cabang Malang)
• Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Terhadap Penggunaan Data Diri Nasabah Dalam Bancassurance Melalui Telemarketing (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)
• Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Di Kota Blitar (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Prosedur Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Bagi Masyarakat Adat Di Bali (Studi Di Lpd Desa Adat Banjar Tengah)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa
• Peluang Dan Tantangan Pengubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional
• Pelаksаnааn Pasal 8 Perаturаn Pemerintаh Republik Indonesia Nomor 53 Tаhun 2010 Tentаng Disiplin Pegаwаi Negeri Sipil (PNS) (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
• Pelаksаnааn Perlindungan Hukum Menurut Pаsаl 9 Undаng-Undаng Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Аtаs Gambar Logo Bаrito Puterа Terhаdаp Penggunааn Komersiаl Tаnpа Izin
• Pembatasan Waktu Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Lama Ketika Terjadi Deadlock Selama Masa Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Baru
• Pemberdayaan Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern
• Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Sikap Deradikalisasi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)
• Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandung)
• Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Di Pengadilan Negeri Kendal )
• Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Uppa Kepolisian Resort Malang Kota
• Pemenuhan Tujuan Kemanfaatan Hukum Dalam Pengaturan Klasifikasi Bidang Usaha Pada Penanaman Modal Tidak Langsung Dan Kawasan Ekonomi Khusus
• Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Korporasi Terhadap Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia
• Penanganan Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Barang Persediaan (Inventory) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pd. Bpr Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut)
• Penanganan Pinjaman Bermasalah Dengan Perjanjian Tanggung Renteng Yang Diberikan Kepada Karyawan Tidak Tetap (Studi Pada Koperasi Karyawan Sejahtera Pasuruan)
• Penarikan Diri Negara Filipina Sebagai Anggota Peratifikasi Statute Rome 1998 Ditinjau Dari Viena Convention Wina On The Law Of Treaties 1969
• Pencabutan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Kediri Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kediri)
• Pendayagunaan Yayasan Sebagai Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor:152/Pid.B/2011/Pn.Kpg Dan Putusan Nomor:1260/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst)
• Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin)
• Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Bertugas Jaga Tahanan Yang Karena Kelalainya Mengakibatkan Tahanan Melarikan Diri (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resort Pulau Buru
• Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja ( Studi Di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tuban )
• Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)
• Penerapan Delik Adat Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) Di Kabupaten Klungkung Bali (Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung)
• Penerapan Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Daerah Kota Bontang)
• Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting (Studi di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota)
• Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Online (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)
• Penerapan Pasal 21 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan : No.157k/Mil/2010 Dan No.17k/Mil/2012)
• Penerapan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Vespa Produksi Sebelum Tahun 1980 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas)
• Penerapan Pasal 29 Ayat 1 Perda No. 24 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu)
• Penerapan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terkait Perubahan Merek Jasa (Studi Penerapan Perlindungan Merek Pak Cik Abin Malang)
• Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan Bpsk Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis Lte (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)
• Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Studi Di Wisata Petik Apel Kota Batu)
• Penerapan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/Pbi/2016 Tentang Rasio Loan To Value Terhadap Non Performing Loan Pada Kredit Properti Rumah Toko (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)
• Penerapan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pajak Hotel Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan Ringan Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia (Studi Di Kota Malang)
• Penerapan Pemberian Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ( Studi Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)
• Penerapan Prinsip Originalitas Dalam Melindungi Karya Cipta Desain Visual Menurut Undangundang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 ( Kasus Tokyo 2020 Vs Theatre Deliege Dan Kasus Its Vs Inkom The Snab)
• Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Upaya Pencegahan Governance Risk Pt Pegadaian (Persero) (Studi Di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta-Malang)
• Penerapan Saksi De Auditu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT UTR
• Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Penyalahgunaan Tempat Usaha Yang Digunakan Perbuatan Cabul (Studi Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Pengusaha Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas Di Wilayah Daerah Kota Malang (Studi Pada Satuan Polisi Pramong Praja Daerah Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. (Studi Berdasar Putusan No. 1454k/Pid.Sus/2011)
• Penertiban Becak Wisata Di Kabupaten Tuban Terkait Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban)
• Penetapan Daluarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Pengadaan Barang Dan Jasa Usaha Dengan Metode Right To Match Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi, Disiplin Kerja Dan Pengembangan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pt. Taman Rekreasi Sengkaling
• Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 (Studi Pada Taksi Online Di Kota Malang)
• Pengaturan Batas Waktu Pemenuhan Hak Yang Timbul Karena Pemutusan Hubungan Kerja
• Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia
• Pengaturan Lembaga Pengakuan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin
• Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)
• Pengaturan Perizinan Penggunaan Sumur Pompa Sibel Dalam Pengendalian Pelanggaran Hak Atas Air Pertanian Yang Berasal Dari Bawah Tanah
• Pengaturan Sertifikat Hak Merek Yang Dibatalkan Akibat Pelanggaran Persamaan Logo Merek Dagang (Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga Dengan Lambang Negara Isle Of Man)
• Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional
• Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa Pasca Penyerahan Pasar Desa Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Studi Di Kantor PerindustriandanPerdaganganKabupatenMojokerto)
• Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD Setelah Diterimanya Tunjangan Transportasi (Studi Di Kabupaten Ponorogo)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 Dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015)
• Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)
• Pengenaan Cukai Terhadap Rokok Elektrik Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
• Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Batu (Studi Pelaksanaan Pasal 2 Dan 3 Peraturan Pemerintah Nommor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
• Pengendalian Dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Studi Di Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto)
• Penggunaan Hak Veto Oleh Rusia Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah
• Penguatan Executive Preview Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah
• Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Atas Tindak Pidana Korupsi
• Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kdr)
• Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peserta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
• Penjualan Sex Toys (Alat Bantu Seks) Melalui Instagram Di Indonesia
• Penutupan Satuan Paud Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Monitoring Dinas Pendidikan Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Paud)
• Penyadapan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Perspektif Ham
• Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung No:1738 K/Pid.Sus/2015)
• Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dprd Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Jombang)
• Peralihan Hak Atas Tanah Ke Atas Nama Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/Pn. Bla
• Peran Asean Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kemanusiaan Oleh Myanmar Terhadap Etnis Rohingya
• Peran Balai Harta Peninggalan Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jawa Timur)
• Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Huruf D Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto)
• Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan
• Peran Masyarakat Kota Pasuruan Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sampah Berdasarakan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan Kota Pasuruan Dan Tempat Pengolahan Sampah Di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)
• Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Terhadap Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang)
• Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Studi Di Kota Administrasi Jakarta Utara)
• Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Pihak Yang Menguasai Tanah Tanpa Hak
• Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Persetujuan Orang Yang Dipotret (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-Hki/2016 Dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Di Indonesia Dan Belanda)
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Wanprestasi Penilai Publik Dalam Pemberian Appraisal Report
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Tindakan Backdoor Listing Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Memberikan Uang Kembalian Ditukar Barang
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Electronic Money Unregistered Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Kartu
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pendistribusian Air Yang Tidak Lancar (Air Tidak Mengalir) Oleh Badan Usaha Milik Daerah (Studi Di Pdam Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian Pt. Ndt Middle East Fze Dan Pt. Internusa Perkasa Teknik)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/Pn.Mtp
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Diatas Tanah Hak Milik Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Terhadap Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2014/Pn.Mlg)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Di Cafe Dan Restaurant)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok Seiring Dengan Berlakunya Peraturan Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Di Australia (Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan
• Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor Dalam Perjanjian (Studi Di Cv.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Atas Jaminan Sosial Pasca Peralihan Kewenangan Konsorsium Asuransi Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Game Terhadap Software Penjebol Lucky Patcher (Analisis Berdasarkan Pasal 8 & 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014)
• Perlindungan Hukum Karya Cipta Film Surat Dari Praha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Berne Convention
• Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Perusahaan Finance Yang Menggunakan Fasilitas Channeling (Analisis Kasus Pt Dharmatama Megah Finance)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya Oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Aset Daerah Berupa Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) (Studi Di Kabupaten Lumajang
• Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Hukum Perusahaan Asing Yang Dipailitkan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/Pkpu/2012/Pn.Niaga. Jkt.Pst Dan 44 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Koperasi Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin
• Perlindungan Hukum Terhadap Data Keuangan Nasabah Bank Dalam Basis Data Perpajakan Melalui Single Identity Number
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Ada Di Jalanan (Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) Dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kehilangan Saldo Dalam Transaksi Elektronik Melalui Proprietary Channel
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Didiagnosis Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja Setelah Berakhirnya Hubungan Kerja
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (Well-Known Marks) Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Penggunaan Sistem Konstitutif (First To File)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Money Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Transportasi Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Analisis Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Pt. Pln (Persero) Kabupaten Ponorogo)
• Perlindungan Hurtm Terhadap Pemegang Hak Cipta Perma1nan Video Atas Tindakan Pembajakan Online (Kajian Berdasarkan Konsep Konvergensi Tellers:Silks Dan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2014 Tenting Hak Cipta
• Perlindungan Tempat Bersejarah Dan Benda Budaya Yang Rusak Akibat Perang Yang Terjadi Di Aleppo Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014)
• Perlіndungan Hukum Terhadap Kesalahan Penulіsan Data E-Ktp (Studі Dі Dіnas Kependudukan Dan Catatan Sіpіl Kota Malang)
• Pertanggung Jawaban Pidana Manus Ministra Dalam Menyuruh Lakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst)
• Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal In-Orbit Transfer of Ownership pada Satelit
• Pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa Bangsa (Pbb) Kepada Korban Konflik Bersenjata Dalam Hal Kegagalan Kegiatan Peace Keeping (Studi Kasus Srebrenica 1995)
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembutan Akta Otentik
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Pelaku Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal (Menurut Ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tempat Perdagangan Online Yang Membiarkan Penjualan Dan/Atau Penggandaan Barang – Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta
• Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit
• Pertanggungjawaban Pidana Terkait Program Stand Up Comedy Melalui Media Elektronik Yang Diduga Mengandung Unsur Penghinaan Agama
• Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Sengketa Akad Muamalah Dengan Klausula Arbitrase (Studi kasus putusan pengadilan Agama Nomor 1695/Pdt.G/2012/Pa.Js, Putusanpengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/Pta.Jk, Putusan Mahkamah agung nomor 272 K/Ag/2015)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
• Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera Dalam Tindak Pidana Pasal 21 Uu No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 44/Pid.B/2016/Pn.Agm Dan Putusan No. 702/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb)
• Perwujudan Prinsip Ekuitas Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Manfaat Pelayanan Bagi Peserta
• Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah (Studi Di K-Bpr Babadan Ponorogo)
• Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat
• Pеnеrapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Pеnanggulangan Tindak Pidana Korupsi Tеrhadap Pеrbuatan Mеrugikan Kеuangan Nеgara ( Studi Di Pеngadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya )
• Ratio Decidendi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/Pn.Ab Dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak
• Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Dan APBD
• Reformulasi Pemberian Hadiah Kepada Dokter Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan)
• Reformulasi Tata Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik
• Rehabilitasi Terbuka Bagi Pecandu Narkotika Yang Menjalani Pidana Penjara
• Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Rekonstruksi Perumusan Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Yang Berlaku Di Indonesia
• Rekrutmen Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi (Studi Terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)
• Serangan Rusia Terhadap Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Di Wilayah Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Serangan Unilateral Amerika Di Pangkalan Udara Shayrat Berdasarkan Hukum Internasional
• Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb)
• Status Hukum Kegiatan Asteroid Mining Ditinjau Dari Prinsipprinsip Dalam Outer Space Treaty 1967
• Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji
• Tanggung Jawab China Atas Uji Coba Penembakan Anti Satellite Weapons (Asat) Terhadap Satelit Fengyun 1c Menurut Hukum Ruang Angkasa
• Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Pelabuhan Terhadap Klaim Atas Kelalaian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Kepada Ekspeditur ( Studi Di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) )
• Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)
• Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Atas Rusaknya Ekosistem Laut Di Perairan Indonesia (Studi Kasus MV Caledonian Sky Menabrak Terumbu Karang Di Raja Ampat)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Penampungan Bagi Pengungsi Dari Luar Negeri Di Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (Convention Against Transnational Organized Crimes
• Tanggung Jawab Pt Jasa Marga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Toll Card Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Pt Jasa Marga Pandaan Tol
• Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Keterlambatan Penanganan Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Pada Pelayanan Gawat Darurat Bagi Pasien
• Tanggungjawab Indonesia Setelah Meratifikasi Asean Multilateral Agreement On Air Service (Asean Open Sky Agreement)
• Testament Erfstelling Pada Anak Angkat Yang Ditunjuk Sebagai Ahli Waris Satu-Satunya (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 Di Tebing Tinggi, Deli)
• Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Oleh Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru
• Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Menyanyikan Ulang Atau Mengcover Lagu Melalui Media Youtube (Kasus Cover Lagu Akad Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh)
• Tinjauan Perbandingan Ruang Lingkup Dan Sanksi Tindakan Insider Trading Dalam Ketentuan Antara Indonesia Dengan Singapura (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dengan Securities Future Act 2001)
• Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Sah Perjanjian
• Tinjauan Terhadap Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berkaitan Dengan Pemungutan Pajak (Studi Di Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Informasi Materiil Dan Klasifikasi Tindakan Insider Trading Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Pada Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/Pdt/2015/Pt.Dki Tahun 2015)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Makna Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung no 129/PK/Pdt.Sus/2011)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka
• Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Tinjauan Yuridis Pasal 20 Huruf B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkait Merek Deskriptif
• Tinjauan Yuridis Pasal 90 Ayat (1) Huruf A Dan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pdrd) Bagian Tujuh Belas Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Moral Sebagai Perwujudan Perlindungan Right Of Disclosure Dan Right To Withdraw/Retract Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Indikasi Geografis Sebagai Nama Domain Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Negara India Dan Belgia)
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas Di BUMN
• Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Dalam Putusan Permohonan Pailit Dan PKPU Terhadap BUMN ( Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines )
• Tinjauan Yuridis Perkara Lisensi/Hak Penyiaran Piala Dunia Tahun 2014 Antara Pt Inter Sport Marketing Dan Pt New Metro Hotel Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-Hki/201)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Pada Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Nomor 124/Pid.Sus/2014/Pn.Liw)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang -Undangan Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu–Xiv/2016
• Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Atas Tindakan Manipulasi Pasar Di Pasar Modal (Studi Perbandingan Ketentuan Sanksi Di Indonesia Dan Amerika Serikat)
• Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi BNN Provinsi Bali)
• Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Peningkatan Kedisiplinan Pns Terhadap Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara)
• Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Dalam Pengelolaan Sampah
• Upaya Hukum Debitur Dari Kerugian Akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) Oleh Kreditur (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang)
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Menangani Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Ringan Antar Narapidana
• Upaya Pelaksanaan Pasal 2a Pp No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pp No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kuhap (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)
• Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir (Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)
• Upaya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bersadasarkan Pasal 3 Ayat (2 )Peraturan Daerah Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus Kantor Dinas Pariwisata Samosir)
• Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Akibat Adanya Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Lainnya ( Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Dan Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar )
• Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan Islamic State Of Iraq And Syria (Isis)
• Urgensi Pengaturan Diverted Profit Tax Untuk Mencegah Praktik Penghindaran Pajak Layanan Penyedia Jasa Over The Top
• Urgensi Pengaturan Keadaan Darurat (Force Majeure) Dalam Pasar Modal Syariah (Studi Perbandingan Hukum Dengan Bursa Malaysia Islamic Maket)
• Urgensi Pengaturan Pedoman Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meneliti Calon Mempelai Tidak Memiliki Hubungan Saudara Sepersusuan
• Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor Asi Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan
• Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Facebook Terhadap Penyebaran Berita Bohong
• Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan Media Cctv
• Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara Diatas Bangunan Gedung
• Urgensi Regulasi Prosedur Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat)
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Peserta PT. Taspen Terhadap Kewajiban Pengalihan Jaminan Pensiun PT Taspen Kepada Bpjs Ketenagakerjaan
• Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (Studi Terkait Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik
• Yurisdiksi Kriminal Terhadap Peristiwa Armed Robbery Kapal Anand 12 Oleh Kelompok Abu Sayyaf Di Laut Teritorial Filipina Berdasarkan Hukum Laut Internasional
• Аkibаt Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010
• Аnаlisis Yuridis Bаtаsаn Frаsа Аnаk Telаntаr аtаu Аnаk Ditelаntаrkаn Sebаgаi Syаrаt Pengаngkаtаn Аnаk (Studi Ketentuаn Pаsаl 12 аyаt (1) Huruf b Perаturаn Pemerintаh Nomor 54 Tаhun 2007 Tentаng Pelaksanaan Pengаngkаtаn Аnаk)

Tahun 2017

• Akibat Hukum Force Majeure Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al-Uqud (Studi Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep)
• Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Suksesi Negara Di Timor Leste)
• Alasan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Balap Liar Dan Tidak Adanya Penyidikan Terhadap Tndak Pidana Balap Liar
• Analisa Dinamika Eskalasi Konflik Sektarian Yaman Pada Tahun 2004 -2015
• Analisa Pasar Bersangkutan Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Penyalahgunaan Posisi Dominan
• Analisa Perwujudan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Gudang Garam Stategic Partnership Horecatainment (Hotel, Restaurant, Cafe Dan Entertainment)
• Analisa Yuridis Klausula Ganti Rugi Dalam Kontrak Kerja Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Mengenai Alokasi Risiko Kerugian
• Analisa Yuridis Penggelapan Oleh Escrow Agent Dalam Perjanjian Perdagangan Elektronik
• Analisa Yuridisarticle54 Paragraph (1) C United Nation Convention Against Corruption Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia
• Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)
• Analisis Hukum Terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010)
• Analisis Jaminan Fidusia Atas Piutang Berupa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia )
• Analisis Kedudukan Hukum Robo Advisors Dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Perbandingan Peraturan Kedudukan Hukum Robo Advisors Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat)
• Analisis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Arbitrase Pada Kasus Laut China Selatan Antara China Dan Filipina
• Analisis Kritis Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Incest (Studi Di Pengadilan Negeri Malang )
• Analisis Makna Kata Keseimbangan Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Pada Putusan Nomor: 11/Haki/2016/Pn Niaga Sby
• Analisis Putusan Hakim Berupa Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial
• Analisis Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup
• Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Nilai Kerugian Keuangan Negara
• Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Yang Menerima Dan Menolak Pada Pengangkatan Anak Oleh Kakek Atau Neneknya Sendiri (Kajian Perspektif Kepastian Dan Perlindungan Hukum)
• Analisis Yuridis Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Membela Bumn Berbentuk Persero Terkait Mekanisme Peradilan Perdata
• Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa
• Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
• Analisis Yuridis Kualifikasi Unsur-Unsur Perbuatan Suap Dan Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Makna Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Putusan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, Putusan Nomor: 847/Pid.B/2014/PN.SBY, dan Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2015/PN.Cjr)
• Analisis Yuridis Pelanggaran Putusan Arbitrase Dalam Protocol To The Asean Charter On Dispute Settlement Mechanisms 2010
• Analisis Yuridis Pemberian Hak Kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua
• Analisis Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16k/Ag/2010)
• Analisis Yuridis Pencantuman Elemen Data Penduduk Tentang Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
• Analisis Yuridis Penggunaan Mesin Printer Tiga Dimensi (3d) Sebagai Alat Penggandaan Suatu Karya Cipta Berdasarkan Pasal 9 Dan Pasal 46 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Murid
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terkait Penggunaan Karakter Walt Disney Pada Barang Dagang
• Analisis Yuridis Pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 Dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 Tentang Sengketa Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Analisis Yuridis Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan (‘Adl Wa Tawazun) Para Pihak Dalam Perjanjian Permbiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 365k/Pid/2012 Tentang Kasus Kelalaian Dokter Dalam Menjalankan Praktik
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
• Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Desa
• Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Modifikasi Permainan Video (Modding) Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Inbox Pada Facebook ( Studi Putusan Nomor : 352/Pid.B/2013/Pn.Tsm )
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia
• Asesmen Terpadu Untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri )
• Batasan Pembatalan Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk)
• Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Sinematografi Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Online (Kajianterhadap Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Penggunaan AIat Tangkap (Sfudi Pada Masyarakat Neleyan Di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)
• Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Puu-I/2003
• Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor : 118/Pid/2013/Pt.Dki)
• Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Terkait Dengan Upaya Pengembalian Hasil Kejahatan Koru
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan No. 1207/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim; No. 330/Pid.B/2011/PN.Pms; No. 215/Pid.B/2014/PN.Gsk; No. 365/Pid.B/2016/Pn.Mlg; No. 831/Pid.B/2013/PN.Sda)
• Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Penjualan Minuman Keras Oplosan Di Indonesia (Studi Putusan No. 150/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, No. 300/Pid.B/2014/PN.Gpr, No. 139/PID.SUS/ 2015/PN.BKS, No. 366/Pid.Sus/2015/PN.Blb, dan No. 605/Pid.B/2015/PN.Blb)
• Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan
• Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/Pn.Slmn. Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/Pidana/09/Pty Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kapten Penerbang Dal
• Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Persidangan ( Studi Kasus di Pegadilan Negeri Bangil )
• Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 Terhadap Pihak Importir Film Blu-Ray Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi
• Efektifitas Pasal 28 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Pasuruan)
• Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)
• Efektifitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Terkait Izin Pengumpulan Sumbangan (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Batu Dan Yayasan Panti Asuhan Di Kota Batu)
• Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Madu Tanpa Label ( Studi Di Kota Malang )
• Efektifitas Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (Sim) D Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres (Kepolisian Resor) Kediri)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Upaya Pemenuhan Hak Ekonomi Terkait Pengumuman Ciptaan Berupa Musik Melalui Rri Malang (Studi Di Yayasan Karya Cipta Indonesia Perwakilan Jawa Timur)
• Efektifitas Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pasal 13 Huruf (E) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon ( Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya )
• Efektifitas Pemenuhan Nafkah Bekas Istri Dan Anak Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tahun 2016)
• Efektifitas Penerapan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan
• Efektifitas Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Permohonan Pengesahan Badan Hukum Secara Elektronik Oleh Notaris (Studi Di Kantor Notaris Kabupaten
• Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung)
• Efektivitas Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Terkait IMB Renovasi Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Fungsi Bangunan Gedung
• Efektivitas Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
• Efektivitas Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya Terkait Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Gresik
• Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Terkait Objek Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto)
• Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan Dan Penanaman Modal Terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi
• Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan)
• Efektivitas Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Syarat-Syarat Penerbitan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur)
• Efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Dalam Pendaftaran Cafe (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond Dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
• Efektivitas Pasal 63 Ayat ( 1 ) Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)
• Efektivitas Pasal 8 Huruf (E) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terkait Pengenaan Tarif Parkir (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Hotel
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (1) Juncto Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Mengenai Hak Milik Atas Tanah Di Bali Dalam Perspektif Hukum P
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga Terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jombang)
• Efektivitas Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 7 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayan Mudharabah Mengenai Analisis Kelayakan Mudharib Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Di Bank Syariah (Studi di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuwangi)
• Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Bangunan Diatas Sal
• Efektivitas Penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Terkait Larangan-Larangan Dalam Melakukan Perlindungan Pohon (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)
• Efektivitas Penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Dan Kawasan
• Efektivitas Single Investor Identity (Sid) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Mencegah Perdagangan Semu Di Pasar Modal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jaw
• Eksistensi Kerahasiaan Bank Terkait Dengan Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Pemerintah Terhadap Beroperasinya Sepeda Motor Sebagai Angkutan Penumpang Umum Di Kota Malang (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Hak Asal-Usul Desa Dalam Pemerintahan Desa ( Analisis Yuridis Pasal 19 Huruf A UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Hak Menguasai Negara Di Bidang Ekonomi (Analisis Dalam Perspektif Komunisme)
• Hambatan Bank Dalam Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Melalui Peralihan Hak Tagih (Cessie) Dalam Linkage Program Antara Bank Dengan Koperasi
• Hambatan Dalam Perubahan Bentuk Badan Usaha Commanditaire Vennootschap (Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) (Studi Di Kantor Notaris Kota Kediri)
• Hambatan Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Kota Surakarta (Studi Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi)
• Hambatan Notaris Atas Pelaksanaan Kewajiban Mendapatkan Persetujuan Dan/Atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya)
• Harmonisasi Pengaturan Tentang Branchless Banking Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Struktur Permodalan Bank
• Implementasi Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Tanpa Alasan Yang Tercantum Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Implementasi Kebijakan E-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-EL ) (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya)
• Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Industri Pada Industri Mikro
• Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen)
• Implementasi Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Tidak Terangkut. (Studi Di Pt. Sriwijaya Air Jakarta)
• Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Di Kota Malang)
• Implementasi Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Dealer Otomotif Atas Mobil Cacat Produksi Yang Menyebabkan Kerugian Pada Konsumen
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
• Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Studi Di Universitas Brawijaya Malang)
• Implementasi Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (Studi Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)
• Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo)
• Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Pengenaan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
• Implementasi Pasal 4 Huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Media Center Kota Surabaya
• Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provins
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terkait Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Keamanan Barang (Studi PT Tanto Intim Line Surabaya)
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungki
• Implementasi Pasal 52 Huruf A Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
• Implementasi Pasal 54 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Narkotika ( Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)
• Implementasi Pasal 61 Huruf A Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonego
• Implementasi Pasal 70 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Mengenai Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
• Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Studi di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi DKI Jakarta)
• Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Studi Di Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri)
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi Dalam Mendapatkan Klaim Asuransi Yang Tidak Sesuai Dengan Polis Asuransi (Studi Di Asuransi Bumiputera Tulungagung)
• Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Malang )
• Implementasi Surat Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Tentang Kebijakan Bursa Atas Pelaksanaan Koreksi Trading-Id Oleh Perusahaan Efek Akibat Ketidaksesuaian Nomor-Id Nasabah (Studi Empiris Di Pt Trimegah Sekuiritas Dan Pt Mandiri Sekuiritas)
• Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu)
• Implikasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014 Terhadap Putusan Arbitrase Yang Dikeluarkan Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• Implikasi Yuridis Agen Asuransi Yang Menerapkan Sistem Pemasaran Multi Tingkat Terhadap Perjanjian Keagenan Dengan Perusahaan Asuransi
• Implikasi Yuridis Bagi Pengguna Zat CC4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Implikasi Yuridis Bagi Penyidik Anak Yang Tidak Melaksanakan Diversi Setelah Keluarnya Putusan MK NO. 110/PUU-X/2012
• Implikasi Yuridis Bentuk Hukum Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Yang Mengembangkan Usaha Di Luar Wilayah Kedudukan
• Implikasi Yuridis Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terkait Dengan Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas
• Implikasi Yuridis Pasal 2 Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama
• Implikasi Yuridis Pemindahan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Melalui Akta Jual Beli Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Oleh Direksi Melalui Notaris
• Implikasi Yuridis Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Data Nasabah Sebagai Rahasia Bank
• Implikasi Yuridis Penghimpunan Dana Sosial Oleh Minimarket Dengan Sistem Waralaba Untuk Memenuhi Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR)
• Implikasi Yuridis Penyaluran Dana Csr Oleh Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Yayasan Yang Dibentuknya
• Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Menjadi Bank Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Implikasi Yuridis Perubahan Status Kota Batam Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Kepastian Hukum Berinvestasi
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembayaran Upah Lembur Terhutang Pekerja Pada Saat Perusahaan Melakukan Upaya Penangguhan Upah
• Implikasi Yuridis Putusan Mk No 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Studi Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
• Jual Beli Hak Milik Atas Tanah (Dalam Jaminan) (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)
• Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Efektivitas Peran Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida)
• Kajian Komparatif Pasal 344 Kuhp Tentang Euthanasia Di Indonesia Dengan Termination Of Life On Request And Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2000 Di Belanda
• Kajian Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Franchisor Dan Franchisee Menurut Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Waralaba Alfamart
• Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kajian Yuridis Pengaturan Kewajiban Badan Publik Untuk Mengumumkan Informasi Publik Secara Berkala
• Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitabundang-Undang Hukum Perdata),
• Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia
• Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
• Keabsahan Perkawinan Seorang Transeksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor Perkara 377/Pdt./ P./2011/PN.Smg.)
• Keabsahan Print Out Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)
• Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)
• Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hukum Positif
• Kebijakan Perizinan Terkait Penyelenggaraan Hiburan Dan/Atau Event Yang Mengandung Unsur Pornoaksi Di Muka Umum (Studi di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota)
• Kedaulatan Negara Atas Pulau Dokdo Atau Takeshima Yang Disengketakan Oleh Jepang Dan Korea Selatan Menurut Hukum Internasional
• Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Sebagai Badan Hukum Yang Tidak Dapat Dipailitkan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Pasal 28 Ayat (2) Huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Sebagai Pemegang Hak Kebendaan Dalam Hal Kepailitan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Vi/2008)
• Kedudukan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Tentang Perkoperasian
• Kekuatan Alat Bukti Cctv Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHP)
• Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 2334 Tahun 2016 Tentang Penghentian Pembangunan Permukiman Di Wilayah Palestina Oleh Israel
• Kekuatan Testament Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kendala Pemerintah Dalam Upaya Penertiban Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Kabupaten Mojokerto)
• Kendala Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan Dan Polsek Kejayan)
• Kepastian Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Praya No.35/Pdt.G/2010/PN.PRA dan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No.451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)
• Kepastian Hukum Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Ganda Bagi Peserta Penerima Upah
• Kepastian Hukum Pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Alasan Pembatalan Perkawinan Di Bawah Ancaman Yang Melanggar Hukum
• Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta Menolak Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami
• Kesesuaian Pengaturan Denda Keterlambatan Jaminan Hari Tua Dengan Prinsip Dana Amanat Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Kesesuaian Pengaturan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016)
• Kesesuaian Pengaturan Syarat Prosedural Mogok Kerja Dengan Prinsip Keadilan
• Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Temporary Insider Di Pasar Modal
• Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaiakan Perselisihan Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Pemberi Kerja
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)
• Kewenangan Penyidik Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemeriksaan Harta Kekayaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Antara Polisi Republik Indonesia Dan Badan Narkotika Nasional (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
• Klaim Asuransi Kehilangan Barang Dalam Penggunaan Jasa Angkutan Multimoda
• Konflik Norma Perundang-Undangan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberesan Harta Pailit Jika Kurator Dipidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan
• Konsep Historical Rights Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Putusan PCA Case Number 2013-19 In the Matter of the South China Sea Arbitration Between The Phillipines vs China
• Konstruksi Pengaturan Benda Jaminan Fidusia Yang Berada Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
• Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Kriteria Penentuan Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Medan)
• Larangan Masuk Pengungsi Yang Menggunakan Perahu Oleh Pemerintah Australia Ditinjau Dari The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees
• Legalitas Berdirinya Negara Mikro ( Micronations ) Sebagai Sebuah Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
• Legalitas Foreign Fighter Dalam Keanggotan Islamic State Of Iraq And Syria / Islamic State Of Iraq And Levant (Isis/Isil) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
• Legalitas Kegiatan Penambangan Di Wilayah Laut Yang Belum Memiliki Kepastian Hukum Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Kegiatan Penambangan Di Lepas Pantai Kepulauan Falkland)
• Legalitas Penggunaan Sinar Sonar dan Fish Finder Untuk Eklpoitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Dalam United Nation Convention on the Law of the Sea 1982
• Legalitas Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 Of 2014 Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
• Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Terorisme
• Makna Keterwakilan Warga Negara Dalam Pengaturan Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN PLK)
• Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami
• Mediasi Penal Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja (Studi Di PT. Kuda Intisamudera Surabaya)
• Metode Pembuktian Kebenaran Materiil Oleh Hakim Pada Peradilan Hukum Acara Perdata Dalam Kasus Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PL Dan 06/Pdt.G/2010/PN.Smp)
• Non Disclosure Agreement Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Perusahaan Dalam Rahasia Dagang (Studi Kasus Di PT.Wilmar Nabati Indonesia)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri)
• Optimalisasi Pelayanan Kepabenan Atas Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/Pmk.04/2013 Tentang Kawasan Berikat (Studi Di Kppbc Tipe Madya Pabean A Pasuruan)
• Optimalisasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak
• Optimalisasi Pemungunan Retribusi Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik Di Puskesmas Sembung Kabupaten Tulungagung
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang)
• Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pada Sektor Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) ( Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang )
• Overlapping Kewenangan Ojk Dan Bei Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Oleh Emiten
• Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)
• Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terkait Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Kas Kbpr
• Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad
• Pelaksanaan Koordinasi Manfaat Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Komersial (Studi Di Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang)
• Pelaksanaan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)
• Pelaksanaan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Terkait Pemberian Sanksi Kepada Masyarakat Sipil Dalam Hal Penyalahgunaan Senjata Api Bela Diri (Studi Di Polda Metro Jaya Jakarta)
• Pelaksanaan Pasal 14 Huruf F Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. (Studi Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan)
• Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Pemerintah Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Sewa Menyewa Pasar Pahing Baru Kota Blitar. (Studi Di Kantor Pengelola Pasar Daerah (Kppd) Kota Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 186 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Relokasi Bangunan Gedung Di Bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang
• Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Terkait Pengolahan Sampah (Studi Di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terkait Pembinaan Terhadap Tuna Sosial
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Terkait Penagihan Pajak Reklame (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Tenaga Pendamping (Studi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Kabupaten Lamongan
• Pelaksanaan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)
• Pelaksanaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Terkait Standar Baku Mutu Lingkungan (studi Di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
• Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kegiatan Usaha
• Pelaksanaan Pasal 46 Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun. 2016. Tent.Ang Pen.Ge.Lolaan Keu.Angan De.Sa (Studi Di Desa Prunggahan Wetan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Pasal 5 Ayat ( 5 ) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan ( Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar )
• Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Desa Kemlagi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Jalan Atas Perbaikan Jalan
• Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok)
• Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri
• Pelaksanaan Pasal 73 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terkait Penagihan Pajak Hotel (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang)
• Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Terkait Dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pasar Percontohan Minulyo Kabupaten Pacitan
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Kasus Pembebasan Lahan Bundaran Dolog di Surabaya)
• Pelaksanaan Pengaturan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap Pengelolaan Sampah (Studi Di Kabupaten Pamekasan)
• Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Ponorogo)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pelanggaran Atas Penilaian Jaminan Dalam Pengikatan Kredit Oleh Jasa Penilai Publik (Studi di CIMB Niaga Kab Jember)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Berupa Piutang Yang Dijaminkan Ulang (Studi di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lessor Ketika Lessee Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Toyota Astra Financial Services Kota Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ajaran Perguruan Kebatinan Jawa Di Kota Madiun Dan Kabupaten Madiun
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Kbpr Eka Usaha Jember
• Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Bangunan Tanpa Izin Di Bantaran Sungai Brantas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Dan Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kantor SATPOL PP Kota Kediri)
• Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (Tdu) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang)
• Pembatalan Peraturan Desa Cacat Yuridis Karena Tanpa Klarifikasi Bupati (Kajian Terhadap Peraturan Desa Yang Cacat Yuridis)
• Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Ma Nomor 385 K/Ag/2009)
• Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat
• Pembatasan Dan Pengaturan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Toko Modern (Studi Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)
• Pemberdayaan Nelayan Melalui Pembiayaan Program Kredit Kemitraan Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Pasal 61 Ayat 2 Undang Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan ,Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Studi Di Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram Unit Cakranegara )
• Pemberian Dana Talangan Refund PT Angkasa Pura II Kepada Maskapai Lion Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Toko Di Kota Malang Terkait Dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas)
• Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar (Studi Implementasi Pasal 7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame)
• Pemenuhan Hak Konsumen Jasa Pengangkutan Barang Oleh Pelaku Usaha Dalam Hal Pemberian Ganti Rugi Atas Hilangnya Barang Konsumen (Studi Di Jne Agen Galunggung Kota Malang)
• Pemenuhan Hak Perlindungan Dan Keamanan Untuk Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polres Malang)
• Pemeriksaan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)
• Pemidanaan Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Pencurian Diperberat Yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum ( Analisis Putusan MA NO 1 k/pid/2010 )
• Penahanan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Terhadap Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)
• Penegakan Hukum Pasal 25 (1) Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Di Kota Malang
• Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Bernomor Notifikasi Fiktif (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan)
• Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)
• Penegakan Sanksi Administratif Pencemaran Limbah Industri Di Sungai Wangi Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan)
• Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 128 Tahun 2012 Terkait Sertifikat Laik Fungsi (Studi di Kota Jakarta Selatan)
• Penegakkan Hukum Pasal 277 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Penyandang Disabilitas (Studi D
• Penerapan Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) (StudiKasuspadaPerjanjian KKP-E Bank BRI dan Bank Jatim)
• Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu/Bpm-P2tsp Kabupaten Ked
• Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Pemberkasan Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung)
• Penerapan Pasal 134 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Deteni Yang Melarikan Diri Dari Rumah Detensi Imigrasi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya)
• Penerapan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang )
• Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Pbi Nomor 13/1/Pbi/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Segmentasi Bank Komersial (Studi Di
• Penerapan Pasal 37 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Kediri ( Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)
• Penerapan Pasal 40 Ayat 1 Huruf (O) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Klasik Kontemporer (Studi di Kalangan Perajin Batik di Sentra Batik Tulungagung)
• Penerapan Pasal 44 Kuhap Oleh Kejaksaan Melalui Penyimpanan Barang Bukti Berbasis Sistem Teknologi Dan Informasi (Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya)
• Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif (Studi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)
• Penerapan Pasal 54 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Bimbingan Kepada Klien Narkotika Dengan Metode Pasca Rehab ( Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Pangan Jajanan Krupuk Di Pasar Besar Kota Malang
• Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf E Dan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Jajanan Anak Yang Tidak Bermutu (Studi Kasus Dinas Kesehatan Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)
• Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir Berdasar Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang)
• Penerapan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor Kp 12 Tahun 2015 Atas Pemungutan Passenger Service Charge On Ticket Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara. (Studi Di Pt. Angkasa
• Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ Pojk.03/ 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administrasi Pasal 44 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Studi Di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya)
• Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)
• Penerapan Sanksi Non Penal Terhadap Pelajar Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Malang (Studi di Unit SATLANTAS Polres Kota Malang)
• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
• Penerapan Small Claim Court Sebagai Upaya Efisiensi Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan (Analisis Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas Ib Dan Pengadilan Negeri Medan)
• Penertiban Izin Pendirian Kafe Berkaraoke Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan
• Penertiban Reklame Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi di Kantor SATPOL PP Kota Kediri)
• Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia Terkait Dengan Surat Izin Penghunian (Studi di Perumahan Negara PT. Kereta Api Indonesia Daop VI Kota Yogyakarta)
• Pengajuan Sui Generis Regime Atas Penggunaan Geo Stationary Orbit Oleh Indonesia Sebagai Negara Dengan Geografi Khusus
• Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Pasal 18 Huruf H Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Yang Tidak Diatur Dalam Vienna Conventionon The Law Of Treaties 1969
• Pengakuan Member Of The Family Serta Batasan Hukum Bagi Pejabat Konsuler Pada Perkawinan Sesama Jenis Berdasarkan Konvensi Wina 1963
• Pengaruh Penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Terhadap Efektivitas Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang
• Pengaturan Kewenangan Penyadapan Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Perbandingan Antara Indonesia, Amerika, Dan Australia)
• Pengaturan Media Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
• Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Dalam Usaha Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil Di Indonesia
• Pengaturan Pengenaan Pajak Iklan Terhadap Akun Media Sosial
• Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyedia Transaksi Download Aplikasi Berbasis Mobile Seluler Di Indonesia
• Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Dan Pidana Terhadap Pihak Penyedia Jasa Perantara Dalam Pengurusan Pembuatan Surat Izin Mengemudi
• Pengawasan Penempatan Dana Repatriasi Bagi Bank Persepsi Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.123/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Oleh Tim Teknis Reklame Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Badan Penanaman Modal K
• Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif
• Pengendalian Pencemaran Udara Terkait Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Kampung Melayu (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi)
• Penggunaan Incendiary Weapon Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Berdasarkan The Principle Of Distinction (Studi Kasus Konflik Aleppo Tahun 2016)
• Penggunaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Bidang Pusat Pasar Rakyat Di Dinas Perdagangan Kota Malang)
• Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. (Studi Di Universitas Bra
• Penguatan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Melalui Pengelola Statuter (Studi Kasus Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
• Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Sesama Narapidana ( Study Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Pengadilan Negeri Malang)
• Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Gangguan / Hinder Ordonantie Di Kota Malang
• Penyediaan Aksesbilitas Pada Bangunan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Universitas Brawijaya Dan Universitas Negeri Malang)
• Penyelesaian Masalah Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahtera, Kabupaten Nganjuk)
• Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)
• Penyidikan Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Tembakau Gorilla Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 (Studi Di Badan Narkotika Nasional Pusat)
• Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor ( Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )
• Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Peran Dinas Sosial Terkait Usaha Preventif Terhadap Berkembangnya Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang (Studi Efektifitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis)
• Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata Pantai Di Kabupaten Tulungagung
• Pergeseran Paradigma Regulasi Sumber Daya Air Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85 /PUU-XI/ 2013 Mengenai Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air
• Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Suku Polahi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Statis Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Studi Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kediri)
• Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Terhadap Tindakan Penyiaran Kembali Secara Langsung (Real Streaming) Melalui Media Internet (Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),
• Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Perlindungan Hak Cipta Permainan Video Terhadap Pembuatan Video Game Clone (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Amerika Serikat Dan Indonesia)
• Perlindungan Hak Cipta Terkait Ekspresi Budaya Tradisional Labuhan Keraton Yogyakarta Terhadap Pasal 38 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Empiris Di Keraton Yogyakarta)
• Perlindungan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
• Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability
• Perlindungan Hukum Atas Hak Memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Warga Binaan Permasyarakatan (Narapidana) Yang Dipekerjakan Di Bengkel Kerja Otomotif Dan Las (Studi Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Akibat Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2014/Pn.Im)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Disangkal Oleh Orang Tuanya (Bapaknya) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Disangkal Oleh Orang Tuanya (Bapaknya) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Dark Pool Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Real Estate (Dire) Syariah Oleh Manajer Investasi Dalam Pasar Modal Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Tabungan Dalam Bertransaksi Melalui Penerapan Teknologi Chip Dan Pin Online 6 ( Enam ) Digit Untuk Kartu Atm (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Paruh Waktu
• Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website
• Perlindungan Hukum Bagi Pengangkut Atas Ketidaksesuaian Jenis Barang Yang Dikirim Dalam Perjanjian Pengangkutan (Studi Di Pt. Royal Express Indonesia Kantor Cabang Pusat Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Seluler Telkomsel Dari Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Di Pt Telkomsel Kota Jakarta)
• Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas (PT) Yang Sahamnya Dibeli Dari Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Penerbit Game Online Atas Peredaran Game Online Private Server Yang Tidak Berlisensi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Terkait Klaim Asuransi Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan (Studi Kasus Di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan Dan PT. Prima Duta Sejati)
• Perlindungan Hukum Bagi Tuna Rungu Ditinjau Dari Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
• Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor Kesenian Rakyat Bantengan Di Malang Raya (Pelaksanaan Pasal 38 (1) Dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band Independent
• Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial (Menurut Uu No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Wipo Performance
• Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Penjualan Database Terkait Data Pribadi Konsumen Di Negara Singapura Dan Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga Dengan Adanya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015,
• Perlindungan Hukum Pegawai PT Askes Yang Dialihkan Hubungan Hukumnya Menjadi Pegawai BPJS Kesehatan
• Perlindungan Hukum Pemegang Polis Bancassurance Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bancassurance
• Perlindungan Hukum Penggunaan Logo Arema Indonesia Dan Arema Cronus Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Merek
• Perlindungan Hukum Sarana Kontrol Teknologi Atas Tindakan Unlocking Pada Bundling Mobile Phone Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Akibat Pembatalan Perkawinan Ba’da Dukhul Karena Suami Berpoligami Tanpa Ijin (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl)
• Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Uu No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Di Amerika Dan Eropa )
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Keadaan Pekerja Perempuan Hamil Di Luar Ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Internet Unlimited Indihome Terkait Pembatasan Kuota Akses Internet Secara Sepihak
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun Komersial Dalam Jual Beli Yang Dilakukan Dengan Pengembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Pinjaman Dengan Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Artho Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Saksi Korban (Ditinjau Dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sa
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Melakukan Hubungan Hukum Dengan CV (Commanditaire Vennootschap) Yang Didirikan Oleh Pasangan Suami Istri
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia keluar Negeri Sebagai Penata Laksana Rumah Tangga Dalam Perjanjian Penempatan TKI (Studi di PT. Bina Dinamita Rama di Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Pekerjaan Dan Jabatan Tertentu (Kajian Yuridis Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri)
• Perlindungan Hukum Terkait Hak Laktasi Bagi Pegawai Wanita Dengan Status Aparatur Sipil Negara (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Permainan Interaktif Elektronik yang Diklasifikasikan ke Dalam Kelompok Usia 18 Tahun atau Lebih yang Mengandung Humor Dewasa yang Berkonotasi Seksual (Analisis Yuridis Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik )
• Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Dana Kas Desa
• Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Mengabaikan Asas Kecermatan
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Kealpaan Dalam Pekerjaannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-X/2012
• Pertanggungjawaban Pidana Multinational Corporation (Mnc) Atas Keterlibatannya Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pada Bank Terkait Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Dalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri
• Pertanggungjawaban Pidana Pembukaan Lahan Oleh Korporasi dengan Cara Membakar Hutan ( Studi Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
• Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Gading Gajah Afrika Yang Diperjual-Belikan Di Wilayah Republik Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Instagram Yang Mengandung Unsur Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Tidak Menghapus Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Tidak Relevan (Kajian Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
• Pertimbangan Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penerapan Pidana Yang Tidak Sama Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi
• Pertimbangan Yuridis Bank Dalam Menentukan Cara Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Agunan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Danamon Cabang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk)
• Perubahan Status Perkawinan Sebagai Peristiwa Hukum Yang Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Administrasi Kependudukan (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)
• Perubahan Unsur-Unsur Pasal Dalam Putusan Pengadilan Untuk Mengkualifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Perumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Satwa Langka Yang Dilindungi Dalam Putusan Pengadilan
• Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
• Politik Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
• Pornografi Dalam Kemasan Produk Makanan (Analisis Mie Bikini Dalam Perspektif Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 20
• Pеngеnaan Sanksi Administrasi Tеrhadap Pеlanggaran Kеtеntraman Dan Kеtеrtiban Umum ( Studi Di Kabupatеn Grеsik )
• Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Horisontal Penuntut Umum Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Rekonstruksi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Dalam Tata Kelola Hutan Desa
• Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Ulayat Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil Berbasis Nilai Keadilan Sosial
• Sifat Eksekutorial Pada Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Kajian Yuridis Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
• Sinergi Bumn Menurut Peraturan Menteri Negara Bumn Per-05/Mbu/2008 Jo Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan
• Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Cara Penyertaan Modal Negara Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Mengenai Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Tanpa Melalui APBN
• Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Desa
• Status Hukum Pemungutan Margin Keuntungan Atas Perjanjian Jual Beli Dalam Akad Murabahah Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Di
• Studi Normatif Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terkait Pemberian Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul
• Studi Normatif Sinkronisasi Pembatalan Perkawinan Karena Pelanggaran Atas Perjanjian Perkawinan (Menurut Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 22, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pe
• Studi Normatif Tentang Kewenangan Kekuasaan Orang Tua Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun
• Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil Dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)
• Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Hukum Facility Agent Bank Terhadap Kreditur Atas Tindakan Penyelamatan Kredit Sindikasi Yang Bermasalah
• Tanggung Jawab Hukum Penerit Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran Online
• Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Anggota International Union For Conservation Of Nature ( IUCN ) Terhadap Aktivitas Perdagangan Trenggiling Di Wilayahnya
• Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
• Tanggung Jawab Negara Peluncur Atas Habisnya Masa Pakai (Lifetime) Satelit Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Satelit Negara Lain
• Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Warga Negara Asing Yang Sedang Melakukan Studi Belajar Di Wilayahnya (Studi Kasus Deportasi Mahasiswa Papua Nugini Di Universitas Negeri Malang),
• Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tki Swasta Atas Penempatan Tki Di Negara Tujuan
• Tanggung Jawab Perdata Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech)
• Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Terkait Usaha Pengangkutan Orang
• Tanggung Jawab Perusahaan Otobus Terhadap Barang Bawaan Penumpang Dalam Bagasi Bus (Studi Pada Perusahaan Otobus Gunung Harta Di Kota Malang)
• Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang Bersumber dari Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)
• Tindakan Administratif Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Terbatas (Overstay) (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri)
• Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Ketentuan Pemberian Kebiri Kimia Di Indonesia dan Amerika Serikat)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Gay) (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Blitar)
• Tinjauan Yuridis Backdoor Listing Melalui Mekanisme Akuisisi Perusahaan Terbuka Dalam Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlemet (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) (Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Al-Maslahah)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tindakan Penggandaan Karya Ilmiah Di Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Terkait Batasan Diskresi Kepolisian
• Tinjauan Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
• Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi Putusan Ma No 211 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Tentang Kasus Merek Bossini Dan Putusan Ma No 462 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Tentang Kasus Merek Curesonic)
• Tinjauan Yuridis Penerbitan Obligasi Daerah Terkait Perlindungan Hukum Pada Investor Atas Risiko Gagal Bayar
• Tinjauan Yuridis Penghinaan Bendera Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
• Tinjauan Yuridis Privacy Policy Pada Online Store Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Ketentuan Di Negara Malaysia Dan Indonesia
• Tinjauan Yuridis Program Televisi Celebrity Lipsync Combat Ditinjau Dari Pasal 1 Angka 1 Dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hakcipta
• Tinjauan Yuridis Protokol Madrid Sebagai Alternatif Pendaftaran Merek Internasional Bagi Indonesia
• Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk /Pdt.Sus-Hki/2016)
• Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundangundangan Di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terkenal Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya Oleh Merek Pihak Lain Yang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-HAKI/2014 Tentang Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru)
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan KPPU NO. 19/KPPU-L/2007 )
• Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
• Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo)
• Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan Di Sempadan Sungai Seco, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pengairan Kabupaten Malang)
• Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Peresean Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak Lombok, Lombok Tengah Ntb)
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Motif Seni Ukiran Kayu Khas Sumenep Dalam Rangka Mencegah Pemanfaatan Tanpa Hak
• Upaya Perpustakaan Umum Kota Batu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Keterlambatan Pengembalian Buku (Studi Penegakan Hukum Administrasi Negara)
• Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Di Kepolisian Resort Kediri)
• Urgensi Kriminalistik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)
• Urgensi Majelis Kode Etik Guru Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Peserta Didik
• Urgensi Pencantuman Klausula Hilangnya Tertanggung Dalam Polis Asuransi Jiwa (Studi Di PT Jiwasraya Cabang Lombok Timur)
• Urgensi Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Penetapan Pajak Karbon (Carbon Tax) dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Perbuatan Stalking Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Terhadap Aliran Kepercayaannya
• Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Urgensi Pengaturan Space Objects (Benda Angkasa) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa
• Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)
• Urgensi Pengaturan Tentang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional
• Urgensi Pengawasan Produk Kredit Online Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Indonesia
• Еfеktivitas Pasal 6 Pеraturan Daеrah Kabupatеn Pamеkasan Nomor 09 Tahun 2004 Tеntang Rеtribusi Pеngujian Kеndaraan Bеrmotor (Studi Di Dinas Pеrhubungan Kabupatеn Pamеkasan)

Tahun 2016

• Akibat Hukum Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Tanah Bersama Dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Jakarta Selatan)
• Akibat Hukum Konflik Peraturan Perundang-Undangan Pada Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin Terhadap Keabsahan Perkawinan (Ditinjau Dari Pasal 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Katekismus Gereja Katolik Nomor 369)
• Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi
• Akibat Hukum Pengajuan Gugatan Yang Terpisah Oleh Masing–Masing Pihak Dalam Suatu Perkara Yang Sama Di Pengadilan Hubungan Industrial
• Akibat Hukum Pengambilan Air Tanah Untuk Usaha Perhotelan Di Area Kawasan Wisata Dalam Pengelolaan Tata Ruang Daerah Kota Cerdas
• Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Dan Nomor 202 Pk/Pdt.Sus/2012)
• Alasan Badan Narkotika Nasional Tidak Menindaklanjuti Adanya Keluarga Pecandu Narkotika Yang Mengabaikan Wajib Lapor (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri)
• Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Arema (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi Di Kota Batu Jawa Timur)
• Analisa Jangka Waktu Penangkapan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Analisa Yuridis Tentang Eksistensi Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39?Pid.B/2015/Pn Sit),
• Analisis Etis Dan Yuridis Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan Pada Surat Kabar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
• Analisis Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
• Analisis Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/Pn.Bwi)
• Analisis Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid.Sus/2014)
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-Hki/2015 Terkait Penghapusan Merek Yang Tidak Digunakan
• Analisis Yuridis Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)
• Analisis Yuridis Eksistensi Asas Netral Teknologi Dikaitkan Dengan Asas Kehati-Hatian Dalam Penyelengga-Raan Tanda Tangan Elektronik
• Analisis Yuridis Ketiadaan Klausul Pembagian Risiko Kerugian Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)
• Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Analisis Yuridis Pasal 263 Ayat 2 Huruf (A) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keadaan Baru Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung
• Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce
• Analisis Yuridis Pencipta Terkait Dengan Mempertahankan Hak Ekonomi Dan Hak Moral (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor. 08/Haki. Hak Cipta/2015/Pn.Niaga.Sby Dan Putusan Mahkamah Agung No
• Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Belum Inkracht (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tah
• Analisis Yuridis Penetapan Tarif Antara Transportasi Konvensional Dengan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (Studi: Pasal 5 Tentang Larangan Perjanjian Penetapan Harga Undang-Undang Nomor 5 Tahun
• Analisis Yuridis Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( Spdp ) Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System
• Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska Tentang Putusan Pidana Anak Keterbelakangan Mental Sebagai Pelaku Perbuatan Cabul
• Analisis Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Ri Perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Situs Belanja Online Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Hak Konsumen
• Analisis Yuridis Tentang Cyber Attack Yang Ditujukan Kepada Perusahaan Multi Nasional Menurut Tallin Manual On International Law Applicable To Cyber Warfare
• Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Rumah Sakit Sumber Waras Provinsi DKI Jakarta)
• Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2011/Pn.Mkw Dan Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2013)
• Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Sudjiono Timan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012 Tahun 2013)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Bentuk Pengaturan Pembelian Saham Sebuah Perusahaan Efek Yang Memiliki Kekosongan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Beredarnya Kue Brownies Dan Coklat Yang Mengandung Ganja Berdasarkan Uu Perlindungan Konsumen, Uu Kesehatan Dan Uu Pangan
• Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif
• Bentuk Tanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Agen (Studi Diasuransijiwa Perusahaan Asuransijiwabumiputera 1912 Cabangtulungagung)
• Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru)
• Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 PK/Pid/2010 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Atau Menolak Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Acara Perdata
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kepada Oknum Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya Nomor: Put/05- K/Pmt.Iii/
• Dasar Pertimbangan Jaksa Pengacara Negara Tidak Mengajukan Gugatan Kepada Ahli Waris Terpidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Blitar)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Saksi Mahkota Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun)
• Dasar Pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Konsep Maqa
• Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota)
• Dekonstruksi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian dalam Program Landreform di Indonesia (Studi di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri)
• Dinamika Pengaturan Penyaluran Belanja Hibah Pada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lamongan
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Usia Transisi Anak
• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG T1DAK MEMILIKI MN EDAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2015/PN.Gpr)
• Diversi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Di Polresta Malang)
• Dokumen Identitas Pelaut Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Abk (Anak Buah Kapal) Indonesia Di Kapal Perikanan Berbendera Asing
• Efektifitas Pasal 5 Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Keberadaan Supeltas (Studi Dinas Perhubungan Dan Korp Lalu Lintas Kepolisian
• Efektifitas Pasal 9 Perda Kota Surabaya No 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 Terkait Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
• Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)
• Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
• Efektifitas Peran Serta Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (Studi Di Desa
• Efektivitas Biaya Lingkungan Dalam Upaya Meminimalkan Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Pg Gempolkrep Mojokerto Periode 2013-2015)
• Efektivitas Kewajiban Hakim Dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Penumpukan Perkara (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas Ib Kota Kediri)
• Efektivitas Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Di Kota Madiun Tahun Pelajaran
• Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga
• Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Dan Biaya Langganan Terhadap Pelayanan Publik Yang Diberikan Oleh Perusahaan Daerah Air Min
• Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Ke
• Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 Terkait Dengan Larangan Memasuki Pub, Bar, Klub Malam, Diskotik Bagi Yang Belum Memiliki Ktp Atau Berusia Dibawah 17 Tahu
• Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Di
• Efektivitas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pengujian Kendaraan Mobil Barang Untuk Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan(Studi Di Uptd Pe
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (1) Huruf C Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosialutuk Masyarakat Prasejarah / Anak Asuh Panti Asuhan Kabupaten Ngan
• Efektivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 7 Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Peletakan Bahan Bangunan Di Pinggir Jalan Dan Trotoar
• Efektivitas Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet (Warnet) (Studi Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawas Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi ( Studi Di
• Efektivitas Pasal4 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Di Angkutan Umum
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang (Studi Di Satlantas Kota Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali
• Efektivitas Penegakan Hukum Adminstrasi Negara Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Surabaya (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Mak
• Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Rambu Perintah Dan Rambu Larangan (Studi Di Satuanlalulintas Kepolisian Resor
• Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006
• Efektivitas Peraturan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemgendalian Serta Pemanfaatan Satwa Dan Tumbuhan (Studi Di Desa Pakisrejo Kecamatan
• Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015 (Studi Di Kantor Bersama Samsat Kenjeran Suraba
• Efektivitas Sistem Rayon dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas dan Daya Minat SMA Negeri Menurut Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Bagi Hasil Tanpa Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
• Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (Studi Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
• Faktor Penghambat Nazhir Dalam Melakukan Tugas Mengawasi DanMelindungi Harta Benda Wakaf Menurut Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Anak (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri)
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Blitar
• Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Sidoarjo)
• Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifitasnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Kembangbilo Kabupaten Tuban
• Fungsi Dan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Wilayah Kerjanya Yang Sudah Terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Kecamatan Sukun Kota Malang)
• Hak Pendidik Dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar Dan Kualitas Mutu Pendidikan Menurut Pasal 12 Ayat (1) Huruf H Perda Kota Malang No 3 Tahun 2014 (Studi Di SMA Panjura Kota Malang Dan Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Hambatan Dalam Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pt. Kaltim Prima Coal (Persero) Berkedudukan Di Kalimantan Timur
• Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Resort Malang)
• Hambatan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya
• Hambatan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Harian Lepas (Studi Di Ud Swd Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)
• Hambatan Pelaksanaan Surat Edaran Pt. Bank Rakyat Indonesia No.S.12–Dir/Adk/05/2013 Tentang Ketentuan Restrukturisasi Kredit Mengenai Restrukturisasi Kredit Modal Kerja Bank
• Hambatan Perolehan Tanah Yang Dikuasai Oleh Perhutani Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lintas Selatan ( Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang )
• Hubungan Hukum Antara Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Perguruan Tinggi Negeri
• Hubungan Hukum Antara Orang Yang Bekerja Pada Rumah Tangga Dan Pemberi Kerja
• Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD Dan BUMD Di Kabupaten Blora (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)
• Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat(Studi Implementasi Pasal 5 Huruf E Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan)
• Implementasi Kewajiban Pencantuman Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Dan/Atau Dewan Komisaris Dalam Penandatanganan Akta Jual Beli
• Implementasi Kewajiban Peserta Lelang Dalam Melakukan Penawaran Terhadap Obyek Lelang (Studi Di Kantor Balai Lelang Swasta Serasi Kota Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait Pelaksanaan Sidang Permusyawaratan Hakim (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terkait Penggalian Fossil Basaltic Glass (Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang),
• Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten (Studi Di Kantor Sentra Hki Universitas Brawijaya)
• Implementasi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Mengenai Kesamaan Hak Anggota Koperasi (Studi Di Koperasi Kosayu Malang)
• Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpa
• Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Dan Desa Darurejo)
• Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Di Supermarket (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
• Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Irigasi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan)
• Implementasi Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Cacat Produksi Kendaraan Roda Empat Yang Terkena Recall (Studi
• Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Pemerintah Kota Surabaya),
• Implementasi Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt Herona Express Malang)
• Implementasi Pasal 40 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf
• Implementasi Pasal 52 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Di Badan Penyelesaian
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)
• Implementasi Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengendalian Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Situbondo (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Cipta Karya Kabupaten Situbondo)
• Implementasi Pasal 64 Kuhp Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Sony Sandra
• Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (F) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Benar Dalam Brosur Pemasaran Perumahan (Studi Di Pt.Mag Gresik)
• Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelaku Usaha Kerupuk Pasir Yang Tidak Jujur Dalam Pelabelan Komposisi Bahan Pembuat Produk Pa
• Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kppbc Tmp A Tangerang)
• Implementasi Peraturan Bersama Nomor: M.Hh- 09.Hm.03.02 Tahun 2011 Dan Nomor: 12/Per-Bnn/Xii/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)
• Implementasi Perjanjian Lisensi Standar Youtube Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film (Studi Kasus Antara Rumah Produksi Film Want Production Dan Trans Tv)
• Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran)
• Implikasi Calon Tunggal Terhadap Perkembangan Demokrasi Lokal
• Implikasi Hokum Putusan Mk Nomor 85/Puu-Xi/2013 Terhadap Perusahaan Air Minum Secara Komersial (Studi Kasus Di Kabupaten Toraja Utara)
• Implikasi Hukum Reklamasi Gugusan Pulau Di Laut China Selatan Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Kuasa Mengenai Tanah Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1989 K/Pid/2007)
• Implikasi Yuridis Definisi Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Negara Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean,
• Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Implikasi Yuridis Kewenangan Pengendali Saham Untuk Mengganti Direksi Di Perusahaan Partisipasi Dalam Konglomerasi Keuangan Pada Lembaga Perbankan
• Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal,
• Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 461/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn)
• Implikasi Yuridis Putusan Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen Terkait Penjatuhan Pidana Percobaan Atau Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Merek
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Infor
• Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri Mengenai Penenganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) SE/6/X/2015 Dalam Kebebasan Berpendapat Di Media Online
• Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015 Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Penganut Agama Minoritas Di Indonesia
• Indikasi Kekaburan Norma Tentang Penyadapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Itikad Tidak Baik Terkait Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Kajian Yuridis Malware Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Yuridis Mengenai Asas Fair Use Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Amerika Dikaitkan Dengan Penggunaan Karya Cipta Buku Elektronik (E- Book) Di Indonesia
• Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Dalam Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998,
• Kajian Yuridis Pengaturan Standar Etik Reklame Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame
• Kajian Yuridis Penyederhanaan Prosedur Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
• Keberadaan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Di Oditurat Militer Ii-08 Jakarta),
• Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Akibat Gagalnya Perundingan Dalam Perspektif Kepastian Hukum
• Kebijakan Formulasi Pengaturan Jangka Waktu Perlindungan Bagi Saksi Pelapor (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
• Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
• Kekosongan Hukum Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Objek Pengungsi
• Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terkait Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
• Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter Berdasarkan Pasal 187 Kuhap Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B )
• Kendala Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polres Malang Kota)
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Di Wilayah Polres Blitar Kota)
• Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta Berupa Tindak Pidana Peredaran Vcd Dan Dvd Film Bajakan (Studi Polisi Daerah Jawa Timur)
• Kepastian Hukum Ahli Waris Transeksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Menurut Perspektif Hukum Islam
• Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Pada Sebuah Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit
• Kepastian Hukum Terhadap Nilai Hak Cipta Sebagai Objek Agunan Dalam Permohonan Pengajuan Kredit Perbankan
• Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:08/Hki.Merek/2014/Pn.Niaga.Sby Terkait Kasus Merek Good Day )
• Kesesuaian Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta Menolak Pembatalan Itsbat Nikah Terkait Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/Pa.Jt Dan Putus
• Ketiadaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Penghentian Penuntutan
• Kewajiban Negara Dalam Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Kewajiban Pelaku Usaha Tentang Pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Pada Restoran Menurut Pasal 7 B Dan D Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Lowokw
• Kewenangan Negara Indonesia dalam Penenggelaman Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Wilayah dan Sumber Daya Perikanan
• Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Perkara Derivatif Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.39pk/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Putusan Pengadilan Nia
• Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Memuat Klausula Arbitrase
• Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dewan Jaminan Sosial Nasional Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Klaim Jaminan Pensiun Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Mencapai Masa Iur 15 Tahun
• Komposisi Participating Interest Yang Ditawarkan Kontraktor Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Interpretasi Terhadap Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35
• Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
• Konflik Pengaturan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform (Studi Terhadap Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dengan Pasal 10
• Konsep Repatriasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana
• Konstruksi Hukum Dalam Penjualan Kendaraan Dinas Berdasarkan Hukum Perikatan (Analisis Pasal 11 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas)
• Kontribusi Scientific Crime Investigation (Penyidikan Berbasis Ilmiah) Sebagai Upaya Penguatan Alat Bukti Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
• Kriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Legitimasi Kekuasaan Rusia Terhadap Crimea Berdasarkan Perspektif Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional
• Makna Beralih Pada Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
• Makna Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dan Kuasa Asuh (Studiperbandinganundang-Undangnomor 1 Tahun 1974 Tentangperkawinandenganundang-Undangnomor 23 Tahun 2002 Junctoundang-Undangnomor 35 Tah
• Model Alternatif Pengaturan Rekrutmen Sekretaris Desa Yang Proporsional Sesuai Dengan Beban Tugas Dan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Model Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Untuk Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum
• Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga Yang Bekerja Di Arab Saudi
• Optimalisasi Fungsi Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan (Studi Di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Berjalan Pada Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Sebagai Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah ( Studi Di Dinas Pendapatan Dae
• Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Studi Di Dinas Pertanian Kota Kediri Dan Dinas Tata Ruang Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri)
• Optimalisasi Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Dinas Peternakan Kabupaten Blitar
• Optimalisasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Izin Tinggal Bagi Mahasiswa Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Pelaksanaan Asas Contradictoire Dekimitatie Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Dumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),
• Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Pekerjaan Akses (Studi Pt.Wahana Era Sejahtera Cabang Malang),
• Pelaksanaan Dispensasi Kawin Dan Implikasi Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro)
• Pelaksanaan Hak Memperoleh Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan. (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Kota Blitar)
• Pelaksanaan Kebijakan Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah di Kota Probolinggo (studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo)
• Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Berdasar Pasal I Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk)
• Pelaksanaan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/206/Kpts/414.012/2015 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuabn (Stud
• Pelaksanaan Koordinasiaterkait Monitoring Dan Penangananadampakalingkungan Padaekegiatan Usahaeminyakadanagasabumi Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Dinas Esdm Kabupaten Bojonegoro)
• Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Terkait Dengan Ijazah Sebagai Syarat Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban),
• Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penyebarluasan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabu
• Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No:61/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perd
• Pelaksanaan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pemberian Sanksi Menyapu Jalan 500 Meter Bagi Pembuang Sampah Sembarangan (Studi Di Din
• Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Studi Di Gapoktan Kec
• Pelaksanaan Pasal 55 Huruf B Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Kediri
• Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Jenis Pelayanan Penjualan Hewan
• Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pascatransformasi Kelembagaan Pt Jamsostek Menjadi Bpjs (Studi Di Kantor Bpjs Ketenag
• Pelaksanaan Pasal 6 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Madiun (Studi Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah K
• Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima
• Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terkait Penghapusan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Kota Sidoarjo),
• Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Di Pt. Perkebunan Nusantara X Pg. Gempolkrep Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia Terhadap Kosmetik Impor (Studi Di Balai Besar Pen
• Pelaksanaan Pasal 92 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Bagi
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Ke
• Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang)
• Pelaksanaan Pembinaan Kesenian Tradisional Bantengan Sebagai Budaya Asli Kota Batu (Studi Pelaksanaan Pasal 11 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kota Batu)
• Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Dan Makananyang Layak Bagi Narapidana Yang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Pidananya (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang)
• Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Saluran Drainase Dan Plat Dueker Kel. Bunulrejo
• Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terhadap Indikasi Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Papua Barat (Implementasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi)
• Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara ( Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang )
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di Balai Pemasayarakatan Kelas Ii Bojonegoro)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Kekerasan Massa (Studi kasus Salim Kancil Lumajang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Pandu Mitra Selaras (Pms) Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terhadap Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) (Studi Pada Pt Industri Kereta Api (Persero) Kota Madiun)
• Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Margin Di Pasar Modal Berdasarkan Peraturan Bapepam V.D.6 (Studi Pt. Bni Securities Cabang Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Kredit Macet dengan Objek Jaminan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Sawojajar
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasal 7 Huruf B Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jasa Parkir Oleh Pemerintah Daerah Kabupa
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok (Studi Dinas Kesehatan Kota Surabaya)
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Risiko Non Performing Finance Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Dengan Akad Murabahah Pada Kelompok Usaha Wanita Pra Sejahtera Di Pedesaan (Studi Di Pt. Ba
• Pelaksanaan Sistem Lelang Jabatan Dalam Pengisian Jabatan Struktural Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik
• Pelaksanaan Transparansi Informasi Dalam Kegiatan Structured Product (Studi Di Bank X Kantor Cabang Malang)
• Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Pada Sidang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
• Pelanggaran Dalam Proses Adat Merarik (Kawin Lari) Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2007/Pn
• Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kediri