Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum UBAYA

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Universitas Surabaya

Tahun 2021

• Analisis Hukum Terkait dengan Kewenangan Gubenur dalam Pengaturan Penataan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dang Angkutan Jalan
• Analisis Hukum, Terhadap Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Adat Papua Barat ditinjau dari Peraturan Perundang-undang
• Hak Kekebalan Diplomat atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Kuwait Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Insiden Tertembaknya Pesawat Milik Ukraina Akibat Tindakan Lalai yang dilakukan oleh Iran ditinjau dari Konvensi Chicago 1944
• Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Terhadap Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kajian Penerapan Prinsip Non-intervensi oleh China Terhadap Inggris dalam Kasus Pelanggaran Sino-british Agreement
• Maladminstrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas Pemblokiran dan Pelambatan Internet di Provinsi Papua dan Papua Barat
• Mempergunakan Bahan Peledak dalam Menangkap Ikan Ditinjau Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
• Pelanggaran Penggunaan Visa dan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia dalam Era Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020
• Pembentukan Undang-undang yang Memuat Ketentuan yang telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
• Pembinaan oleh Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Pembuktian dalam Tindak Pidana Akses Secara Melawan Hukum ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
• Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Penggunaan Boraks Sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam Daging Mentah dan Olahan oleh Ta dan Bu ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Penggunaan Tentara Bayaran Berasal dari Suriah oleh Azerbaijan dalam Insiden Perebutan Wilayah di Nagarno-karabakh di tinjau dari International Convention Against The Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries
• Penyalahgunaan Pemanfaatan Kawasan Pembangunan Dwp di Kabupaten Bekasi
• Penyebaran Secara Daring Pernyataan dan gambar yang Bermuatan Penghinaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penyebaran Video Persetubuhan dengan Anak ditinjau dari Perundang-undangan
• Perlindungan Hukum bagi B atas Penahanan Dana yang Dilakukan oleh PT.T
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Beritikad Baik Terkait Pengalihan Piutang Atas Nama (cessie) Ditinjau Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah dan Bangunan Rumah yang di Segel oleh Pemerintah Provinsi Jakarta
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis yang Membeli Jiwasraya Saving Plan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Jasa atas Pembatalan Perjanjian Bisnis oleh Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Keadaan Covid-19 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Stand Up Comedy atas Tindakan Re-uploader yang Dilakukan oleh Akun Instagram @comiclol.id Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
• Perlindungan Hukum Terhadap Siswi Berkebutuhan Khusus Yang Menjadi Korban Tindakan Perundungan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggung Jawaban Pidana Pt Zt atas Pemindahan Informasi Elektronik Berupa Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zt Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
• Pertanggungjawaban Myanmar yang Membantai Etnis Rohingya Sebagai Pelaku Kejahatan Apartheid ditinjau dari Konvensi Apartheid 1973
• Pertanggungjawaban Pemimpin Milisi Suku Dogon Youssouf Toloba atas Pelanggaran Kejahatan di Mali ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Pertanggungjawaban Pidana Ar yang Tanpa Hak Membubuhkan Tanda Sni atas Produk Pupuk yang tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban Pidana Lt Akibat Penangkapan Ikan dengan Memakai Bahan Peledak dan Menyebabkan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ditinjau dari Undang-undang Perikanan dan Perubahannya
• Pertanggungjawaban Pidana MM yang Melakukan Kegiatan Penambangan Dikawasan Hutan Lindung di Tinjau dari Unada-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kanal Youtube Cs yang Menayangkan Kembali Serta Mengkomersialkan Hasil Sinematografi Milik Jt Secara Daring ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Ri Sebagai Pelaku Usaha Penambangan Rakyat Tanpa Izin ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Lapangan Atas Penolakan Perawatan Anak Disabilitas Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat atas Pencantuman Klausula Baku ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Grab Terhadap Kedai Kopigrafi atas Pembuatan Akun Aplikasi (toko) yang Sama dan Menjual Produk menu yang Berbeda
• Tanggung Gugat Importir Terhadap Konsumen atas Jamur Enoki yang Mengandung Bakteri Listeria Monocytogenes ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Pelayaran terhadap Ahli Waris Nakhoda yang Meninggal tetapi tidak Menerima Santunan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
• Tanggung Gugat Pt. Ged yang Mengganti judul lagu dan Mengubah Bagian Refrain Tanpa Persetujuan Pencipta di Tinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Tindak Pidana Penipuan Berkedok Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Tindakan Asl yang Mengirimkan Perintah untuk Penempatan Taruhan pada Permainan Judi Bola Daring ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Tindakan Australia Menelantarkan Para Pencari Suaka ditinjau dari Protokol New York Tahun 1967
• Tindakan Diskriminatif Antar Pelaku Usaha aalam Penyelenggaraan Jasa Angkutan Sewa Khusus yang Menggunakan Aplikasi Grab (studi Kasus Putusan Kppu Nomor: 13/kppu-i/2019)
• Tindakan Rh Melaporkan Direksi Pt. Sgi Melakukan Dugaan Tindak Pidana yang tidak Terbukti Ditinjau dari Kuhp
• Tindakan Seorang Anak Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Terkait Penyuntikan Filler yang Menyebabkan Kebutaan pada Pasien Ditinjau dari Undnag-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Tahun 2020

• Akses Akun Mobile Banking dengan Mengaktifkan Simcard yang Sudah Tidak Aktif untuk Mentransfer Dana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
• Analisis Hukum Mengenai Citizenship (Amendment) Act, 2019 (Undang-Undang Amandemen Tentang Kewarganegaraan Tahun 2019) yang Dikeluarkan oleh Pemerintah India Ditinjau dari ICCPR dan ICESCR
• Analisis Yuridis Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Analisis Yuridis Prinsip Komplementari dalam Internasional Criminal Court ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Analisis Yuridis Tindakan Blokade dan Pengusiran Warga Negara Qatar oleh UEA Ditinjau Menurut Riyadh Agreement 2013
• Asas Kadaluwarsa dalam Hukum Esktradisi : Kasus Eddy Tansil
• Bidan Sebagai Makelar Penjualan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
• Eksistensi Consular Notification dalam Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi
• Ekstradisi terhadap Seseorang yang Menikmati Hak Kekebalan Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Inggris : Kasus Anne Sacoolas
• Kandungan Hidrokinon, Tretinoin dan Merkuri Pada Produk Kosmetik Derma Skin Care Beauty yang Membahayakan Kesehatan Konsumen Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Kasus Khalifa Haftar dalam Konflik Bersenjata di Libya ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Kedudukan Hukum Lettter C dan Petok D yang dimiliki Warga Diklaim Sebagai Aset Negara Dan Diduduki oleh Angkatan Darat
• Kelalaian Pemegang IUP terhadap Pengawasan Pertambangan Liar di dalam Kawasan Wilayah Tambangnya
• Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule
• Klaim Terhadap Wilayah Perairan Laut Natuna oleh China ditinjau dari United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 dan Permanent Court Of Arbitration
• Legal Standing Orang Asing sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut untuk Mengganti Rugi korban Kecelakaan Pesawat Dimonim Air ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Pembangunan di Wilayah Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta (Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi)
• Pembangunan Gedung di Lapangan Merdeka Kota Medan yang Berdiri Diatas Ruang Terbuka Non Hijau
• Pembangunan Objek Wisata the Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
• Pemberian Izin Orang Tua kepada Anak atas Keinginan Anak Menjadi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Pemberian Sanksi Administrasi atas Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya (Rumah Radio Bung Tomo)
• Pembuatan Iklan oleh Marketplace dengan Menggunakan Inovasi dari Film Dilan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Pembukaan Jalan di Hutan Mangrove yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pembukaan Lahan Hutan Mangrove oleh PT.TD di Lantebung Makassar Tidak Sesuai dengan Peruntukan Wilayahnya
• Pemidanaan terhadap Korporasi yang terlibat dalam Perbuatan Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.Sus/2016)
• Pemihakan Aparatur Sipil Negara terhadap Salah Satu Pasangan Calon pada Saat Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 tentang Apartaur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pns)
• Penabrakan Kapal Perang Indonesia oleh Kapal Pemerintah Vietnam di Perairan Laut Lepas di Atas Wilayah ZEE yang Disengketakan Menurut Hukum Internasional
• Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Pesawat Maskapai La Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penculikan Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Yaman : Kasus Abdullah al-Khalidi
• Penentuan Status Pengungsi Bagi Imigran yang Berada di Indonesia
• Penerapan Rehabilitasi serta Pelatihan Kerja bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penerbitan Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
• Penerbitan Izin Reklamasi Teluk Benoa Bali
• Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Aset Daerah
• Pengakuan KOK sebagai Anggota Veteran yang Menyebabkan Kerugian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
• Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Influencer Instagram Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
• Pengenaan Pidana terhadap Tindakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Tanah Kavling Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Bank X atas Perbuatan yang Menyebabkan Berubahnya Jumlah Saldo pada Rekening Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perbankan
• Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Ketentuan Minimun Khusus terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana KorupsiPenjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Ketentuan Minimun Khusus terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Penyalahgunaan Narkotika yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Penyegelan Taman Remaja Surabaya atas Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ditinjau Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
• Penyelesaian Diversi Tingkat Penyidikan Dilakukan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Melalui Proses Diversi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Jalur Pengadilan
• Penyerangan Pasukan Suriah kepada Hayat Tahrir Al-Sham dalam Konflik Bersenjata di Kafr Aweid Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949
• Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-Anak Palestina di Israel
• Peran International Civil Aviation Organization dalam Menyelesaikan Kasus Penembakan Ukraine International Airlines Boeing 737-800 Penerbangan 752 oleh Iran
• Perbarengan Tindak Pidana oleh K yang Mengedarkan Produk Impor tanpa Mencantumkan Label
• Perbuatan BB dan AR yang Melakukan Pengancaman dan Pemerasan melalui Whatsapp ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya
• Perbuatan Menjadikan Diri Sendiri Model Pornografi dan Menawarkan Jasa Prostitusi Secara Daring Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
• Perdagangan dan Produksi Minuman Beralkohol tanpa Pendaftaran oleh LNF Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Perebutan Kedaulatan Wilayah oleh Jepang dan Korea Selatan : Kasus Pulau Takeshima/Dokdo
• Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Perintah Presiden Filipina Dalam Hal Penembakan Mati Pelaku Tindak Pidana Narkoba Tanpa Melalui Proses Hukum Ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Perlindungan Hukum bagi Endorser terhadap Penggandaan Potret tanpa Izin oleh Online Shop yang digunakan untuk Mempromosikan Produk
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengkonsumsi Buah Anggur Impor yang Mengandung Formalin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Jasa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada Bank X
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Merek Terdaftar Soerabi Enhaii yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Atas Mereknya
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Indikasi Geografis Beras Adan Krayan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terkait dengan Penggunaan Kartu Halo Bekas Pt T Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Perlindungan Hukum Bagi Pengaransemen Lagu Salah Apa Aku yang Menjadi Viral di Aplikasi Tiktok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum bagi Penggugat jika para Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Hasil Putusan Pengadilan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Rokok Elektronik Bervitamin ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak-Anak Eks-Isis dari Indonesia yang Berstatus Stateless Person Ditinjau Berdasarkan Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954
• Perlindungan terhadap Manusia Albino di Afrika Selatan Ditinjau dari International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination 1965
• Pertanggung Jawaban Pidana RS yang Memasukkan Data Fiktif terhadap Dokumen Elektronik Perusahaan SP ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Kereta Api Prameks Akibat Tabrakan dengan Truk Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Pertanggungjawaban Pidana H yang Telah Memproduksi dan Memperdagangkan Air Zamzam Dalam Kemasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana HR yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI yang telah Habis Masa Berlakunya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban Pidana MMS yang Mengambil Besi Rel Pendrol tanpa Hak dapat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Pertanggungjawaban Pidana S atas Perbuatan tidak Mencantumkan Pertanggungjawaban Pangan Label sebagai Persyaratan Standar Keamanan Pangan
• Pertanggungjawaban Pidana SU Menjual Kayu Sengon yang diambil dari Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Rumah Sakit X dan Dokter atas Meninggalnya Pasien Karena Kurangnya Tenaga Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Perubahan Tanggal Kedaluwarsa terhadap Kopi Sachet oleh Pelaku Usaha
• Program Tobacco Plain Packaging Australia Ditinjau dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips) Agreement
• Putusan Pemidanaan yang Hanya Didasarkan hanya pada 1 (Satu) Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
• Putusan Supreme Court of the Republic of Korea (Mahkamah Agung Republik Korea) atas Permintaan Kompensasi terkait Kerja Paksa Perang Dunia II kepada Jepang Ditinjau dari San Francisco Agreement 1965 antara Jepang dengan Republik Korea
• Retribusi Izin Pemakaian Tanah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Sanksi Tindakan terhadap Anak DFA sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Siaran Radio yang Menggunakan Frekuensi Radio untuk Penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Dokter atas Dilakukannya Operasi Paru-Paru tanpa adanya Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien
• Tanggung Gugat Dokter dan RSM atas Tindakan Operasi Katarak yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen
• Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit Mulya Atas Tindakan Operasi Katarak yang Menyebabkan Mata Pasien Bernanah dan Berakibat Buta
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen Pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat EZ yang Mengubah Lagu Ciptaan FB Tanpa Persetujuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Ins Terhadap Pemilik Hotel Nandini atas Terjadinya Pencemaran Lingkungan dari Pemeliharaan Itik Berdasar Perbuatan Melanggar Hukum
• Tanggung Gugat Lion Air atas Meninggalnya Korban Kecelakaan Pesawat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha dan Tenaga Penagihan atas Penagihan Kartu Kredit Kepada Subjek Hukum
• Tanggung Gugat Pengembang terhadap Konsumen atas Pengembalian Uang Muka Pembelian Rumah
• Tanggung Gugat Produsen Kue Bidaran Merek Garuda Milik CV. Rejeki atas Bahan Baku Menggunakan Telur Invertil
• Tanggung Gugat Produsen Terhadap Pemberian Label Gizi yang tidak Sesuai dengan Mutu pada Produk Pangan Olahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Tanggung Gugat PT. SIAP atas Tindakan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) yang Dilakukan Antara ATR dengan Investor Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Pedoman Transaksi Repruchase Agreeement bagi Lembaga Jasa Keuangan
• Tanggung Gugat Pt.X Selaku Agen Tunggal Pemegang Merek atas Kerugian yang Timbul dari Kecelakaan Akibat Airbag Tidak Berfungsi
• Tanggung Gugat Rumah Sakit dan Dokter atas Tindakan Amputasi Tanpa Persetujuan Orang Tua Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Tanggung Gugat Rumah Sakit RAT dan DOKTER F Atas Tertinggalnya Selang di Tubuh Pasien Setelah Hemodialisis Ditinjau dari Unadng-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Sutradara dan Produser Film Soekarno terhadap Pembuatan Script Skenario Film yang tidak Sesuai dengan Naskah Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Toko Online atas Dipakainya Akun oleh Pihak Lain Sehingga Saldo Pemilik Akun Berkurang
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi dan Pemasaran Bumbu Dapur Berupa Sambal tanpa Label
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kapal Motor Fungka Permata V Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Korban Kecelakaan yang Terjadi di Jalan Tol Cipularang Kilometer 91 Disebabkan Truck Tidak Laik Jalan
• Tanggung Jawab Pihak Pengangkut terhadap Kerugian Penumpang Meninggal Dunia dan Luka-Luka yang tidak Terdaftar Manifest Penumpang ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab PT. Mifa Bersaudara yang Melakukan Kegiatan Pertambangan tanpa Berpedoman pada AMDAL
• Tanggung Jawab Sekretaris Daerah dalam Pemutasian Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
• Tindak Pidana Pemotongan Kabel Penghubung Antara Wheel Detection Unit dengan Wheel Detection Equipment Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Tindakan Agen Asuransi yang Menggelapkan Premi Asuransi Pemegang Polis ditinjau dari Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
• Tindakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanah Bengkok oleh SM sebagai Petani dan SS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
• Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Warga Telukjambe atas Adanya Sertifikat Hak guna Bangunan yang Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang
• Tindakan Kekerasan kepada Hakim saat Proses Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan MA dan BS Mengambil Dana Kelompok Keluarga Miskin dan Membuat Laporan Palsu ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan Melawan Hukum Memindahkan Informasi Elektronik yang dilakukan oleh Perusahaan Finansial Teknologi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya
• Tindakan Menempati Rumah Tanpa Hak Ditinjau Berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang Undah Hukum Pidana
• Tindakan Mengalihfungsikan Prasarana Olahraga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
• Tindakan Pakistan yang Tidak Mengabulkan Izin Akses Konsuler India Ditinjau dari Hukum Internasional: Kasus Kulbhusan Sudhir Jadhav
• Tindakan Pengeboman yang Dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap Wilayah Ghouta Timur Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tindakan Persetubuhan terhadap Anak Diikuti Perbuatan Merekam Aktivitas Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindakan YN yang Mengedarkan Pestisida yang tidak Terdaftar dan tidak Sesuai dengan Label Menggunakan Merek Terdaftar di Tinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Tinjauan tentang Pengunduran Diri Calon Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Tinjauan Yuridis Penyerangan Kelompok Militan Taliban Terhadap Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan
• Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Merek yang Merupakan Nama Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Transaksi Fiktif Melalui Marketplace Daring Memanfaatkan Promo Cashback Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
• Upaya Diversi pada Anak yang Melakukan Penghinaan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tahun 2019

• Akibat Hukum atas Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Status Harta Asal Menurut Hukum Adat Nias
• Alasan Penghapus Pidana terhadap Anak Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Analisa Yuridis Putusan World Trade Organization antara Brazil dengan Indonesia Terkait Kebijakan Impor Daging Ayam dan Produk Ayam Indonesia
• Analisis Mengenai Dampak Lingkungn PLTU Celukan Bawang Tahap II yang Tidak Melibatkan Masyarakat
• Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Sby Yang Memutus Bersalah Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Tindakan Pemerintah Bangladesh yang Memeriksa Tas Diplomatik Son Young Nam Sekretaris I Korea Utara untuk Bangladesh di Bandara Dhaka ditinjau dari Konvensi Wina 1961
• Analisis Yuridis Konsekuensi Hukum bagi Amerika yang tidak Melaksanakan Putusan Dispute Settlement Body : Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia
• Analisis Yuridis terhadap Kekebalan Gedung Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Kedutaan Negara Irak di Islamabad-Pakistan)
• Contemp Tof Court Dalam Pertanyaan H Tentang Kasus Peradilan M Yang di Duplikasikan Oleh Pres Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Diplomatik Terorisme : Penyalahgunaan Gedung Perwakilan Diplomatik Libya untuk Kegiatan Terorisme
• Diversi terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Hak Tidak Dapat Diganggugugat (Inviolability Right) Tas Diplomatik : Kasus Perampasan Tas Diplomatik Rusia oleh Petugas Keamanan Qatar di Bandara Doha
• Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kebijakan Indonesia Mengenai Tindakan Pengamanan (Safeguard) atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 dan General Agreement on Tariffs and Trade
• Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Hukum Adat Bali
• Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
• Kejahatan terhadap Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kewajiban Divestasi Saham dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia
• Kewajiban Negara Libya terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949
• Kewajiban Negara Venezuela atas Peristiwa Penyiksaan terhadap Masyarakat Venezuela
• Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Pokok Perkara Pasca Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Surat Penetapan Tersangka Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
• Klaim PT. WKN Atas Pengembalian Premi Asuransi Pengangkutan Setelah Memperoleh Ganti Rugi Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Kompetensi Juridiksi Korea Utara Terkait Kewenangan untuk Mengadili Pelaku Pembunuhan Kim Jong Nam Berdasarkan Hukum Internasional
• Konkursus Realis dalam Tindakan FNT yang Menjalankan Profesi Advokat Tanpa Ijin dan Melakukan Penipuan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• Legalitas Arrest Warrant Belgia : Kasus Abdoulaye Yerodia Ndombasi
• Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Bobby Fischer oleh Islandia Berdasarkan Deklrasi tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Maladministrasi Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Walikota Tangerang
• Mengedarkan Kosmetik Tanpa Melakukan Pendaftaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Orang Tua yang Menyuruh Anaknya Bekerja Sehingga Tereksploitasi Secara Ekonomi
• Pelanggaran Kedaulatan Rusia atas Ukraina dalam Kasus Cyberwarfare Ditinjau dari Hukum Internasional
• Pemalsuan Dokumen Kependudukan Calon Jamaah Haji Dilakukan untuk Mencari Keuntungan oleh SI dalam Membuat Palsu Paspor Jamaah Haji dan Berangkat Besama Ibadah Haji Bedasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah BG Terhadap Tanah Milik BP Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemalsuan Surat Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
• Pembakaran Surat Suara Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Tebo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab Atas Ketidaksesuian Mahar Dalam Perkawinan
• Pembatasan Impor Melalui Persyaratan Wajib Tanam Bagi Importir Sebagai Upaya Swasembada Pangan Indonesia Berdasarkan The Agreement On Agriculture 1994
• Pembawaan Secara Ilegal Alat-alat Penebangan dan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pemberatan Pidana terhadap Perbuatan Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural oleh Bupati di dalam Wilayah Pemerintahannya
• Pemberian Izin Pergudangan untuk Penyimpanan Kembang Api Kepada PT. PBCS Pada Area Pemukiman Warga di Kabupaten Tangerang Kota Banten
• Pemberian Keterangan yang Tidak Benar Menyebabkan Diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
• Pemberian Sanksi Administrasi atas Perjanjian Pinjam Nama Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia
• Pemberian Surat Rekomendasi Gubernur untuk Pembangunan Condotel di Kawasan Bandung Utara
• Pembuangan Sisa Limbah Air Raksa Dari Pendulangan Emas Tanpa Pengelolaan Terlebih Dahulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pembuatan NJ yang Membuat Pencatatan Palsu dan Tidak Memasukkan Informasi yang Benar dalam Laporan Keuangan Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Pembuatan SN Seorang Anak Yang Melakukan Permintaan Pengguguran Kandugannya Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pembunuhan Etnis Fula oleh Pemburu Dozo di Mali Ditinjau dari Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998
• Pemidanaan terhadap BK Sebagai Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Pemulangan Paksa Pencari Suaka Korea Utara oleh Pemerintah China Menurut Hukum Internasional
• Penarikan Diri Negara Pihak Statuta Roma 1998 untuk Menghapuskan Kewenangan ICC terhadap Kejahatan Internasional yang Dilakukan Sebelum Penarikan Diri : Kasus Burundi dan Filipina
• Pencabulan Terhadap Anak yang Masih Ada Hubunggan Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
• Pencemaran Nama Baik dalam Unggahan Video Program Televisi Ditimjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Umdamg Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penembakan Petugas Paramedis oleh Tentara Israel di Jalur Gaza Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949
• Penembakan Wartawan dalam Situasi Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Penempatan Pekerja Outsourcing Pada Bidang Produksi Oleh PT. Alpen Food Industry Ditinjau Dari Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penempatan Perkerja Migran Indonesia yang Tidak Memenuhi Persyaratan Umur Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perkerja Migran Indonesia
• Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 /Puu-Xi/2013 )
• Penerapan Sanksi oleh Pejabat Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengurus Korporasi yang Melakukan Dumping Limbah B3 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Penerapan Sanksi Tindakan pada Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penerapan Tindakan sebagai Sanksi Alternatif Penyalahguna Narkotika pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pengakuan Kelompok Militan Sebagai Belligerent Ditinjau dari Hukum Internasional
• Pengedaran Benih Bina Jagung Sertifikasi yang Tidak Sesuai dengan Label Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Pengelolaan Limbah B3 oleh PT. GPI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pengembalian Barang Bukti yang Digunakan pada Perkara Illegal Logging Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Produk Susu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penggunaan Gula Kristal Rafinasi sebagai Pendamping Minuman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penggunaan Logo S pada Merek Makanan yangg dikeluarkan Oleh Pt.Mfm di Indonesia
• Penguasaan Kendaraan Bermotor Milik Orang Lain yang Didapat dengan Rangkaian Kebohongan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pengusiran Negara Hungaria Terhadap Refugee Yang Masuk Ke Eropa Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951
• Pengusiran Paksa Etnis Rohingnya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional
• Penjualan Obat Keras Golongan G oleh Tokoh Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penolakan Klaim Asuransi Oleh PT Asuransi Z yang Diajukan oleh Tertanggung X yang Tidak Memenuhi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Penolakan Pemerintah Kamboja atas Permintaan Ekstradisi Pemerintah Thailand dalam Kasus Thaksin Shinawatra
• Penolakan Permohonan Peningkatan Hak atas Tanah untuk Rumah Toko
• Penutupan Restoran Kampoeng Rawa yang Telah Beroperasi di Danau Rawa Pening Ambarawa Jawa Tengah
• Penyalahgunaan dan Penyerahan Narkotika Golongan I Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Penyalahgunaan Dana Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Berkerja Ditinjau dari UU Keimigrasian
• Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah
• Penyelenggaraan Penyiaran Radio Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan pada Bank Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
• Penyerahan Anak untuk Biaya Persalinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Penyidikan terhadap WA Selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Ditinjau dari (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
• Peralihan Perizinan Izin Usaha Perkebunan dari PT DGS kepada PT SUJ sebagai Anak Perusahaan
• Peran Organization Of Prohibited Of Chemical Weapon dalam Membatasi Penggunaan Senjata Kimia: Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Pemerintah Suriah
• Peran Perwakilan RI dalam Memfasilitasi Akses Pendidikan dan Melindungi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Vienna Convention On Consular Relations 1963
• Perbarengan pembuatan Penjualan VCD, DVD, MP3 Lagu Bajakan dan Film Porno Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cpta dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Perbarengan Perbuatan Pidana Terkait Penipuan, Memberikan Keterangan Palsu dan Menjual Hak Atas Tanah Milik Orang Lain Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Perbarengan Tindak Pidana dalam Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana oleh Kepala Desa
• Perbuatan ABD yang Sengaja Menarik Dana Pensiun dan Tidak Dikelola dan Sebagaiamana dengan Mestinya Di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Perbuatan EN sebagai Ayah Menganiaya Anak Kandung Hingga Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Perbuatan Igk yang Menjual Gas LPG tidak Sesuai dengan Isi Bersih atau Netto dan Memperdagangkan Tanpa Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Perbuatan Jurnalis Media X Yang Mewartakan Identitas Anak Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Gurunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Perbuatan Juru Parkir Liar yang Tidak Menyerahkan Karcis Parkir terhadap Pengguna Jasa Parkir di Depan Kampus Ubaya
• Perbuatan Menjadikan Orang Lain Sebagai Model Pornografi dan Disebabkan Melalui Multimedia Messaging Service (MMS) oleh BS Ditinjau dari Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Repbublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Perbuatan Menyelundupkan Beras dan Gula Tidak Melalui Tempat yang Ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
• Perbuatan MR Merusak Pengerjaan Pengecoran Jalan Khusus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Perbuatan Pidana Produsen Kosmetik yang Tidak Mendaftarkan dan tidak Mencantumkan tanggal Kadaluwarsa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perbuatan Pidana Rk Terkait Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Terhadap Alat Fitness Merek Muscle Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Perbuatan SA yang Melakukan Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Perbudakan Modern oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Jerman
• Perbudakan terhadap Warga Negara Asing di Libya Ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Percobaan untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengkonsumsi Sate Padang Berbahan Daging Babi
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Akibat tidak Dibayarkannya Pembayaran Tagihan Kartu Kredit oleh Tokopedia Kepada Penerbit Kartu Kredit
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Crocodile
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Romokalisari, Kota Gresik Akibat Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Upaya Mendisiplinkan Murid Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Publikasi Pornografi Berupa Video
• Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Terkait atas Tindakan Penyiaran Ulang Piala Indonesia Musim 2018/2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam dan Pihak Lainnya Terkait Izin Akses Yang Diterbitkan Oleh Rupiahplus
• Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Izin oleh Wartawan
• Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Kata Kopitiam dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Permanfaatan Sumber Daya di Ruang Angkasa Ditinjau Berdasarkan Moon Agreement 1979
• Permohonan Peralihan Kewarganegaraan oleh Pejabat Diplomatik Libya ditinjau dari Protokol Tambahan 1961 Tentang Perolehan Kewarganegaraan
• Perolehan Kembali Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Anggota ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria) ditinjau dari Hukum Internasional
• Pertambanggan Tanpa Izin yang Menyebabkan Kerasuka Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pertanggung Jawaban Orang Tua MS atas Tindakan Pengurungan dan Pemasungan terhadap MS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggung Jawaban Pidana atas Penjualan Amunisi oleh Oknum TNI-AD Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap MK Pelaku Usaha dalam Memperdagangkan dan Mengedarkan TV Tabung yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban BS Sebagai Nakhoda atas Perbuatan Berlayar Tanpa Surat Persetujuan dan Menarik Kapal dari Sebuah Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Bab XXIX Kejahatan Pelayaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Hukum terhadap Aktivitas Penimbunan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus pada PT Putra Restu Ibu Abadi di Kabupaten Mojokerto)
• Pertanggungjawaban Negara Turki atas Penyerangan Gedung Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat di Ankara, Turki
• Pertanggungjawaban Pidana AN yang Melakukan Penadahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Pohon Milik PT. LNK Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
• Pertanggungjawaban Pidana AR dan DCS yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan terhadap PA Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Dk atas Pemanfaatan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana DR atas Perbuatan Mengangkut Bahan Bakar Minyak (Solar) Tanpa Surat Izin Pengangkutan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana FS Sebagai Pengguna Anggaran atas Tindakan Peminjaman Perusahaan Rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana H yang Memanipulasi Ukuran, Isi, Atau Berat Bersih dalam Penjualan LPG Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
• Pertanggungjawaban Pidana Ib yang Melakukan Pencampuran Gas dan Melakukan Perdagangan Tanpa Izin Usaha Niaga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT ME Terkait Union Busting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana MA dan JH yang tidak Memberangkatkan Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Pertanggungjawaban Pidana Memakai Ijazah Palsu untuk Mendaftar Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langsa Tahun 2014-2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pertanggungjawaban Pidana Militer HP yang tidak Hadir di Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tanpa Izin Akibat adanya Dugaan Penyakit Gangguan Jiwa Sementara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
• Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas dan Penjualan Tidak Sesuai Mutu dan Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers YMPK terhadap Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Wartawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana PT. EI Atas Tindakan AB yang Melakukan Penambangan Melebihi Area yang Diizinkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pertanggungjawaban Pidana PT.LA atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Milik Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap AMA yang Menjual Bahan Tambang Batubara Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap SL yang Menggerakkan P dan L untuk melakukan Pemungutan Hasil Hutan dari Hutan Konservasi Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat yang Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap WHA atas Tindakan Menempatkan TKI ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Pertanggungjawaban Pidana Tindakan PT PBB yang Mempekerjakan Pemain Asing yang tidak Memiliki Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• Pertanggungjawaban Pidana X atas Tenggelamnya Kapal Feri BB yang Tidak Sesuai dengan Standar Kelaikan Laut yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Pertanggungjawaban PNS Dinas Kebersihan DKI Jakarta terhadap Pengelolaan Air Lindi Sampah
• Pertanggungjawaban PT. Expravet Nasuba terhadap Pencemaran Sungai Deli di Kota Medan ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Proses Pembuktian pada Kasus Ditemukannya Narkotika di Dalam Helm Milik NS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Putusan Hakim Praperadilan yang Memerintahkan Penyidik Menetapkan Tersangka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Putusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh PT. SPS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Rencana Pemisahan Wilayah Catalonia Dari Negara Induknya Ditinjau Menurut Prinsip Self-Determination
• Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029
• Tanggung Gugat Bidan dalam Melakukan Episiotomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
• Tanggung Gugat Developer dan Bank terhadap Pembeli Persil
• Tanggung Gugat Dokter atas Tindakan Pemberian Dosis Obat Parasetamol Infus Intravena oleh Perawat pada Pasien Anak di RSUD A Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
• Tanggung Gugat Dokter dan Bidan terhadap Kematian Ibu Hamil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter F terhadap Pasien yang Meninggal Akibat Penanganan di Instalasi Gawat Darurat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter K dan Rumah Sakit X atas Keterlambatan Penanganan Bayi dalam Kandungan Pasien Mengakibatkan Meninggalnya Bayi
• Tanggung Gugat Dokter N Atas Tindakan Operasi Hernia Yang Dilakukan di Klinik Miliknya Yang Mengakibatkan Malfungsi Usus Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Bedah dan Rumah Sakit atas Hilangnya Kesadaran Diri Pasien P Pasca Tindakan Operasi Usus Buntu
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis dan Rumah Sakit terhadap Pasien atas Diangkatnya Dua Indung Telur Tanpa Informed Consent
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Orthopaedi dalam Kegagalan Operasi Rekonstruksi Anterior Cruciate Ligamen (ACL)
• Tanggung Gugat Maskapai Batik Air terhadap Penumpang Penderita Tumor Mata yang Tidak Diangkut dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Menuju ke Bandar Udara Kualanamu
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Produk Albothyl yang Mengandung Policresulen
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Produksi Kripik Jamur Olahan yang Berbahan Dasar Jamur Psilobisin atau Magic Mushroom
• Tanggung Gugat Pemilik Situs Web www.juraganfilm.com Karena Mengunggah Film yang Digunakan Untuk Jasa Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Margo Djojo Atas Kerugian yang Dialami Pengendara Motor Akibat Tabrakan dengan Bus Margo Djojo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Gugat PT Rayon Utama Makmur Akibat Pengelolaan Limbah Industri yang Mengandung Gas Beracun Hidrogen Sulfida (H2S) Secara Tindak Manksimal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat Pt X Atas Blasting dalam Kegiatan Pertambangan Batubara yang Melebihi Ambang Batas Getaran dan Kebisingan
• Tanggung Gugat PT. CPG Atas Kecelakaan Bus Yang Disebabkan Tidak Uji Kir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Gugat PT. Pria Terhadap Kerugian Masyarakat Desa Lakardowo Akibat Tercemarnya Tanah dan Udara Oleh Limbah B3
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Meninggalnya Pasien Akibat Listrik Padam Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Rumah Sakit dan Dokter Spesialis Kandungan atas Tindakan Operasi Caesar yang Mengakibatkan Nekrosis Usus
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta THB atas Diterbitkannya Surat Rujukan Tanpa Merujuk Secara Jelas Rumah Sakit yang Dituju
• Tanggung Gugat Traveloka Terhadap Penumpang yang Batal Terbang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Tukang Gigi dalam Melakukan Tindakan Veneer Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Individu terhadap Pelanggan Hak Asasi Manusia pada Konflik Internal di Republiik Afrika Tengah Ditinjau dari Statuta Roma Tahun 1998
• Tanggung Jawab Negara atas Ketidakmauan (Unwillingness) Mengadili Pelaku Genosida Ditinjau dari Konvensi Genosida 1948
• Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Space Debris di Lingkungan Ruang Angkasa Ditinjau dari Hukum Internasional : Kasus Program Persenjataan Anti-Satelit Cina
• Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya terhadap Penurunan Kualitas Air Minum melalui Jaringan Perpipaan Sistem Distribusi
• Tanggung Jawab Pengemudi Perusahaan Pengangkut Atas Kecelakaan yang Disebabkan Karena Kelalaian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perusahaan Persewaan Forklift Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Pihak Pengangkut terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Brebes Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tangung Gugat Rumah Sakit atas Tidak Tersedianya Oksigen (O2) Bagi Pasien Penderita Ginjal Kronik yang Menyebabkan Kematian Paien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• Tidakan Rehabilitasi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
• Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Lurah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Mempertontokan Film Porno dalam Kedai Kopi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindak Pidana Mengangkut Butiran Emas Tanpa Surat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Tindak Pidana Penggelapan yang Diputus Lepas dari Segala Tuntutan Dintinjau dalam Perspektif Hukum Pidana
• Tindak Pidana Perabahan Hutan dan Pembangunan Beresiko Tinggi Tanpa Disertai Analisis Bencana di Kawasan Distrik Rasau Kuning Kab. Siak Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Tindak Pidana Suap terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Ditinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan AS Melitas Landasan Pacu Lanumad Yani Semarang Menggunakan Mobil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tindakan Countervailing Uni Eropa dalam Menggunakan Hukum Internasional untuk Melindungi Industri Biodiesel Domestik
• Tindakan Direktur Pt.Si yang Menjual Perumahan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
• Tindakan FA yang Menanam dan Memberikan Narkotika Golonga 1 untuk Pengobatan Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Tindakan Hm Selaku Direktur Cv. Sbg yang Melakukan Eksploitasi dan Penjualan Hasil Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Tindakan Hukum Pemasangan Reklame yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelanggaraan Reklame dan Pajak Reklame
• Tindakan IS Mengimpor Pakaian Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Tindakan KDZ yang Mengatur Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan KTN yang Memberangkatkan TKI ke Gabon Secara Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Tindakan Menambang Pasir di Wilayah Perairan Sebagai Aspek Budaya dan Pariwisata Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Tindakan Pelaku Usaha FB yang Mengimpor dan Mengedarkan Kalsium Karbida Tidak Berstandar Nasonal Indonesia Ditijau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
• Tindakan Pemusnahan (Extermination) terhadap Etnis Hazara di Afghanistan dan Pakistan Ditinjau dari Hukum Internasional
• Tindakan Pengembang yang Memanfaatkan Ruang Fasilitas Olah Raga untuk Water Park di Luar Peruntukannya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Tindakan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia yang Mengintimidasi Anggota Dalam Aksi Unjuk Rasa dengan Mogok Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Tindakan Petualang yang Membunuh Satwa Langka Dilindungi untuk Dikonsumsi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Tindakan RAA Memperdagangkan Susu Kadaluarsa Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• Tindakan Rl Dan CL yang Bersama-Sama Menyembunyikan Telepon Selular dari Singapura Ditinjau dari-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan SD Dan SU yang Menjual Daging Sapi Glonggongan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Tindakan US yang Melakukan Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
• Tinjauan Yuridis Pemberhentian Bidan yang Berstatus PNS yang Telah Melakukan Aborsi
• Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Konsesi oleh Bupati Indragiri Hilir Kepada PT. THIP
• Tinjauan Yuridis Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan Haknya dengan Cara Memengaruhi Pengukuran Energi Listrik Sehingga Tidak Sesuai Standar Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
• Tinjauan Yuridis Perubahan Tata Ruang Waduk Menjadi Pemukiman di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Yuridis terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seseorang Warga Indonesia Non Pribumi
• Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Persetubuhan yang Dilakukan oleh FA terhadap Anak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2018

• Kedudukan Hukum Penyandang Tunanetra sebagai Subjek Hukum dalam Lembaga Perbankan
• Kekebalan Diplomatik dalam Transaksi Komersial
• Kekuatan Mengikat Order dari Mahkamah Internasional : Analisa Yuridis Kasus Lagrand antara Jerman V Amerika Serikat
• Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Bilateral dengan Perjanjian Internasional Multilateral dalam Kasus Consular Notification
• Konsekuensi Hukum bagi Negara Pihak Perjanjian Internasional yang Merekrut Tentara Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar
• Pemidanaan terhadap BM yang Memasang Arus Listrik sehingga Menyebabkan Matinya ML Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pencurian Kabel Telepon Sehingga Mengakibatkan Kerusakan Jaringan Telekomunikasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan
• Pengeluaran Benih Lobster Sebagai Pembawa Hama Ke Luar Negeri Tanpa Melalui Karantina Hewan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Yang Telah Dirubah Oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
• Perbuatan Menyimpan dan Memperdagangkan Bahan Petasan yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
• Perbuatan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang Lalai Menutup Palang Pintu sehingga Berakibat Terjadinya Korban Kecelakaan Kereta Api Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Perbuatan Penumpang yang Merokok di dalam Toilet Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Perbuatan Pidana AA yang Membawa 10 WNI Menuju Perbatasan Sajingan dan Membiayai Pembuatan Paspor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Sediaan Farmasi PCC (Paracetamol Caffein carisoprodol) yang Telah Dicabut Izin Edar tetapi Masih Diperjualbelikan Secara Bebas
• Pertanggungjawaban Pemerintah Iran terhadap Pembakaran Gedung Diplomatik dan Perlindungan Hukum bagi Pejabat Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Popok Bayi Sekali Pakai (Diapers)
• Pertanggungjawaban Pidana Dd yang Menjual Games pada Suatu Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana H Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggungjawaban Pidana TH yang Memperoleh Ijazah Sma Tanpa Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Pertanggungjawaban Pidana US Terkait Kegiatan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Sanksi Rumah Sakit X di Sidoarjo dalam Proses Pengelolahan Pembuangan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
• Status Hukum Kontraktor Private Military Company dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Tanggung Gugat Bidan pada Penggunaan Alat Vakum Ekstraksi yang Mengakibatkan Meninggalnya Janin dalam Kandungan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Praktik Dan Izin Bidan
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata dan Klinik Sec Atas Tindakan Operasi Mata yang Mengakibatkan Kebutaan
• Tanggung Gugat Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis Berupa Pemberian dan Penyuntikan Obat yang Menyebabkan Meninggalnya Pasien Ditinjau dari Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
• Tanggung Gugat Surveyor Terhadap PT PANN Multifinance dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha
• Tindak Pidana Kepala Desa yang Merubah Status Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan AF dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan FM yang Menjalankan Skema Piramida dalam Kegiatan Usaha Bisnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Tindakan HB yang Memasuki Area Bandar Udara Soekarno - Hatta Tanpa Adanya Izin dari Pihak Otoritas Bandar Udara Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tindakan Hukum terhadap Pejabat Pemerintah yang Tidak Memenuhi Ganti Rugi Sesuai Keputusan Pengadilan Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah
• Tindakan Pemasangan Kamera Pengintai atau Cctv dalam Kamar Mandi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindakan Pengemudi Mobil yang Menabrak Tanpa Memberikan Pertolongan dan Tidak Melapor Polisi Ditinjau Berdasarkan Lintas dan Angkutan Jalan
• Tindakan Pidana RSP dan DYN sebagai Pegawai Rumah Sakit X yang Menjual Limbah Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Tindakan Sp Memproduksi dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Mengandung Metanol Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• Tindakan SS yang Melakukan Percobaan Penyelundupan Kayu Hasil Hutan

Tahun 2017

• Analisis Terbitnya Sertipikat Tanah Atas Nama Librecht Frans Wattimena Berdasarkan Gambar Situasi No. 41/D/77 Bidang Tanah Atas Nama Matheos Hukum
• Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali
• Keberadaan Kontrak Karya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) Serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
• Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase
• Penolakan Hongkong atas Permintaan Ekstradisi oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden
• Perjanjian Perkawinan dan Asas Keseimbangan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Atas Harta Warisan Bapak Biologis Karena Perkawinan Orang Tuanya Yang Belum Dicatatkan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer yang Dipecat Oleh Kepala Sekolah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Film Warkop DKI Reborn Atas Penayangan Secara Live Streaming Melalui Aplikasi Video Online Bigo Live
• Perluasan Perlindungan Diplomatik terhadap Maher Arar yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda dan Diduga sebagai Pelaku Terorisme
• Pertanggungjawaban Pidana KE yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Mck yang Mengekspor Satwa Yang Di Awetkan Tanpa Dilengkapi Pemberitahuan Kepabeanan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
• Pertanggungjawaban Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Tanpa Izin Oleh HP Berdasarkan Ajaran Konkursus Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tebtang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana RC yang Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan kepada Penerima Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat Perusahaan Pembangunan Perumahan yang Tidak Melaksanakan Pembangunan Rumah Bagi Pembeli : Studi Kasus Perumahan The Sun Villages Damarsi Kabupaten Sidoarjo
• Tanggung Gugat PT Hassana Boga Sejahtera Atas Peredaran Makanan Bayi (Pendamping ASI) Dengan Merek Bebiluck Yang Mengandung Bakteri E.coli Dan Bakteri Coliform

Tahun 2016

• Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Sistem Bancassurance
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Es Batu Yang Mengandung Bakteri Coliform
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek X Akibat Putusan PK Nomor 165 PK/PDT.SUS/2012 yang mereknya Ditiru Oleh PT. Y Atas barang Tidak Sejenis yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Janda Yang Tidak Mendapatkan Bagian Harta Dalam Perkawinan Dari Suaminya
• Pertanggungjawaban PT. Cahaya Kalimantan Raya Selaku Pihak Pengangkut Atas Kerugian Zainuddin Anshori Sebagai Akibat Tenggelamnya KLM Sinar Bunga Perdana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Terasi Yang Mengandung Rhodamin B Ditinjau Dari Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tahun 2015

• Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015
• Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan
• Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq
• Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS
• Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam
• Tanggung Gugat Ahli Waris Terhadap PT. Bank X Atas Kreit Macet Pewaris Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Tahun 2014

• Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case
• Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri
• Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century
• Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S
• Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
• Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan
• Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tahun 2013

• Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan
• Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan
• Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
• Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji
• Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah
• Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah
• Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982
• Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
• Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis
• Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
• Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Dp Yang Mengaku Sebagai Dokter Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (1) Dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Memaksa Anaknya Untuk Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Sl Management Atas Pengembalian Uang Tiket Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik
• Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
• Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
• Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
• Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
• Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Tahun 2012

• Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah
• Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009
• Analisis Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya Ditinjau Dari Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
• Analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Rangking Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
• Analisis Praktek Dumping Terhadap Ekspor Sepatu Indonesia Ke Brazil Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade / World Trade Organization
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Yang Mangkir
• Analisis Putusan Mahkamah Agung yang tidak Menunjukkan Adanya Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang dialihkan Status Pekerjaan Secara Sepihak ditinjau Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Analisis Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tentang Persekongkolan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003
• Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Guna Usaha Di Desa Ngapaaha Dan Desa Roraya Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah
• Implikasi Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Kepala Negara dalam Kasus Tuntutan Masyarakat Republik Maluku Selatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Konvensi New York Tahun 1969 Mengenai Misi Khusus
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kajian Hukum Akuisisi Pt. Alfa Retailindo Oleh Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
• Kajian Hukum atas Makanan Daur Ulang dari Bahan Baku yang Daluwarsa
• Keabsahan Proses Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Keabsahan Wali Nikah Dalam Suatu Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
• Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
• Kesamaan Karakter Musik Ciptaan Ipunk Parkoin Dan Malaka Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
• Konsekuensi Hukum PT Ipi Yang Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Yang Memerintahkan Untuk Mempekerjakan Pekerjanya Yang Telah Diputus Hubungan Kerjanya
• Pemasangan Alat Orthodontik Cekat oleh Tukang Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/Per/v/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi
• Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamongpraja Kota Surabaya
• Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Oleh Walikota Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Pembubaran Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Waria oleh Kelompok Front Pembela Islam Ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemilihan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSi) Tahun 2011 ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Stuta Fifa 2007
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012)
• Penerapan Kedaulatan Teritorial atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku
• Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979
• Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang Tidak didasarkan atas Persyaratan Penguasaan Secara Fisik
• Penetapan Lokasi Jalan Jetis Sraten Milik Warga Kecamatan Gayungan Kota Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Penggunaan Sebagian Lagu Dia Maha Sempurna Ciptaan Pasha Ungu oleh Langit Band Tanpa Izin dalam Lagu dimanakah ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Penggusuran Pemukiman Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Penguasaan Harta Warisan dengan Mengabaikan Wasiat Pewaris
• Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Penolakan Pembayaran Denda Keterlambatan Iuran Jamsostek Oleh Pt Ai Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.286/phi.g/2010/phi.pn.jkt.pst)
• Penolakan Pembayaran Sisa Biaya Sewa Kapal Oleh Pt. Asia Pacific Coalindo Terhadap Pt. Tidarsatu Antarnusa Akibat Perbedaan Kalori Batu Bara Yang Diangkut Ditinjau Dari UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Penolakan Pengangkut untuk Bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami oleh C.V. Kawan Kita Motor Selaku Pengirim Barang Akibat Tenggelamnya Kapal Nusa Damai ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Penolakan PT. PLA atas Klaim Nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pensertifikatan Tanah Desa Adat Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria
• Penyalahgunaan Wewenang HR Selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta Yang Mengeluarkan Surat Perintah Setor Atas Sewa Reklame Pt. Dsp Di Dki Jakarta
• Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bermasalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Penyelesaian Sengketa Kasus Penggunaan Lagu 23 Juli Ciptaan Thomas Ramadhan Tanpa Izin oleh Gope T Santani dalam Film inikah Rasanya ditinjau dari Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Asal Aceh Yang Berada Di Malaysia Berdasarkan Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
• Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Sn Dan M (analisis Putusan Ma No.589 K/pdt/2009)
• Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri di atasnya dalam Kaitan Kontrak Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3208 K/Pdt/2003)
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Negara Republik Indodnesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Album Lagu di Compact Disc Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Yang Akta Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang tidak Mendapat Pembayaran Setelah Adanya Putusan Pailit ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasf
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Program Komputer Terhadap Penggunaan Program Komputer Yang Dibuat Oleh Cracker Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009)
• Perlindungan Hukum Pekerja yang diberhentikan karena Memperjuangkan Hak Ibadah Shalat Jum'at ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan terhadap Hak Anak dari Iklan Rokok yang Mendorong Mereka untuk Merokok ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Permohonan Hak Atas Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif
• Permohonan Pernyataan Pailit oleh Mantan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas di (Persero)
• Pertanggungjawaban Negara Honduras Terhadap Penghilangan Secara Paksa Dalam Kasus Velasquez Rodriguez
• Piutang Penerima Hibah terhadap Kewajiban Inbreng
• Poligami Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No.43 Tahun 1999 Dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990
• Rencana Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2012 Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Sengketa Kepemilikan Tanah antara DMI dengan Pemerintah Kota, Badan Pertanahan Nasional, dan Masyarakat Pemilik Hak Guna Bangunan di Wilayah Klandasan Ulu, Balikpapan
• Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Yayasan Bernadus Dengan Warga Dusun Piyoto, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa
• Sengketa Tentang Hak Cipta Yang Bergambar Teratai Antara PT X dan Y
• Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Jari Pasien Putus Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat PT Holcim terhadap X atas Dividen Akibat Akuisisi terhadap PT GND Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. GBPC dan PT. DKB terhadap Pemegang Hak Ulayat atas Tanah Adat di Siluk Ngurai, Kutai Barat, Kalimantan Timur Akibat Eksplorasi Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
• Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Nahkoda Atas Kebakaran Kapal Motor Kirana IX Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT MiG Berkaitan dengan Pembuatan Jalan Usaha Tani ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
• Tanggung Jawab Pengembang Yang Menjual Fasilitas Umum Berupa Kolam Renang Dan Sarana Rekreasi Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Tergulingnya Kereta Api Logawa ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan (travel) Atas Meninggalnya Penumpang Dalam Kasus Tabrakan Dengan Bus Sumber Kencono Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
• Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tindakan Camat Abdurrahman yang Melakukan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan 15 Warga Pemilik Tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Tindakan Paksa Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Pt. Ssi Yang Melanggar Izin Ditinjau Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Di Jalan Kedung Doro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT X terhadap Pekerja dengan Memberikan Surat Utang sebagai Jaminan Pesangon Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap PT. Mahakarya Inti Buana Yang Telah Melakukan Pelanggaran Outsourcing
• Tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penegakan Hukum Hak dan Kewajiban Negara Suriah terhadap Warga Negaranya Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
• Tindakan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multifinance Tbk yang Memerintahkan Pekerja Mengundurkan Diri ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pt Abadi Jaya Manunggal Yang Memberhentikan Pekerja Yang Melanggar Disiplin Kerja Ditinjau Dari Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum terhadap Klausula Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah
• Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar
• Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam
• Tinjauan Yuridis Perbuatan Dewan Transisi Nasional Libya terhadap Muammar Khadafi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa

Tahun 2011

• Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Kedua Dalam Hal Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Akibat Hukum Perkawianan yang tidak Memenuhi Rukun Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Akuisisi Bank Merincorp oleh Bank Mandiri ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Akuisisi yang dilakukan oleh SCM terhadap IKM Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Alasan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Desain Industri/2009/PN.Niaga.JKT.PS
• Analisis atas Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/pdt.sus/2010 dalam Perkara antara PT Nira Mas Utama dengan Suryani
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/AG/2008 Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus/2008 dalam Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Ganda Saribu Utama
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/PDT.SUS/2009 Tentang Penolakan Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Crown Capital Global Limited
• Analisis terhadap Tanggung Jawab Negara Pantai Gading atas Pembantaian terhadap 800 Orang Warga Negaranya ditinjau dari Konvensi Genosida Tahun 1948 dan Draft Article On Responsibility Of State For Internationally Wrongfull Act Tahun 2001
• Benda yang diserahkan Secara Fidusia oleh Bukan Pemilik Benda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Gugatan Istri atas Nafkah Terutang, Kekurangan Nafkah, dan Biaya Pendidikan Anak terhadap Suami
• Hak Alterina Hofan Sebagai Laki-laki yang Tidak Sempurna Secara Biologis untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
• Hak Istri yang Kawin Secara Agama terhadap Harta Suami ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Hibah Kepada Anak Saudara Kandung Pewaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/AG/2007)
• Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Hukum Aripin di Bank Standard Chartered yang diterima Kerja dengan Status Pekerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kedudukan Hukum Atas Harta Kekayaan Dari Orang Yang Dianggap Hilang (mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam (Suatu Analisa Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 03/Pdt.p/2009/PA.Ktp)
• Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
• Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Transaksi E-commerce, dalam Kaitannya sebagai Akta Otentik atau Akta dibawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Hir (Herziene Indonesisch Reglement)
• Kontrak Antara Artis Y dan Rumah Produksi X Ditinjau dari Burgelijk Wetboek
• Langkah Yuridis PT. Bank Niaga terhadap Mustofa Zubaidi atas Perjanjian Kredit dengan Penjaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan Pembebanan Hak Tanggungan
• Pembatalan Merek Sehubungan dengan Adanya Pelanggaran Hak Cipta yang Terdapat pada Logo ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembatalan Merek Yang Sudah Didaftar Pihak Lain Akibat Terlambat Perpanjangan Pendaftaran Sebagai Pendaftar Yang Beritikad Tidak Baik Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Mengenai Diri Suami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pemberian Nafkah Lampau Suami kepada Istri dalam Proses Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/ag/2009)
• Pemenuhan Hak Normatif Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Dharmala Multigraph Indonesia
• Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Kepulauan Falkland (Malvinas) ditinjau dari Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 Tahun 1960 Dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 Tahun 1960
• Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum
• Penggunaan Merek Intel Milik Intel Corporation oleh Hanitio Luwi untuk Barang yang Tidak Sejenis Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Penguasaan Seluruh Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Penyelenggaraan Tender Pipanisasi oleh PT Caltex Pasific Indonesia dengan Menggunakan Sistem Paket di Sumatera ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peran Negara-negara dalam Memberantas Perompakan di Perairan Somalia
• Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pesawat yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) Maskapai Penerbangan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank atas Pemutusan Perjanjian Kredit Secara Sepihak oleh Kreditur (Bank)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditor Perseroan Terbatas Asuransi Prisma Indonesia Yang Permohonan Pailitnya Ditolak Pengadilan Niaga
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Preference atas Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang yang Tidak Diperbarui
• Perlindungan Hukum Folklor Khususnya Lagu Rasa Sayange dan Tari Pendet ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Tanah yang diatasnya dibangun Rumah Ibadah oleh Pihak Lain
• Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Arumi Bachsin)
• Pertanggungjawaban Ahli Waris Penerima Wakaf atas Penggunaan Wakaf yang tidak Sesuai dengan Peruntukannya
• Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Indonesia atas Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Pertanggungjawaban Negara Libya atas Kecelakaan Pesawat Afriqiyah Airways ditinjau dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Tentang Penerbangan Sipil International
• Pertanggungjawaban Negara Libya atas Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Libya terhadap Para Demonstran ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (International Convention For The Protection Of Victims Of War)
• Pertanggungjawaban Negara Malaysia terhadap Pekerja Asal Indonesia ditinjau dari Konvensi Perbudakan Tahun 1926 dan Draft Article On Responsibility State For Internationally Wrongful Act 2001
• Pertanggungjawaban Negara Meksiko Atas Peristiwa Terbunuhnya 72 Imigran Berkebangsaan Amerika Serikat Ditinjau Dari Draft Article On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts
• Prinsip Effective Occupation dalam Menentukan Kedaulatan Rusia di Kepulauan Kuril
• Putusan Sela Yang Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima (analisis Putusan Nomor 353/pid.b/2010/pn.jkt.ut)
• Sengketa Jual Beli Hak atas Tanah antara Pembeli Pertama dengan Penjual (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1827 K/pdt/2008)
• Status Kepemilikan Tanah Warisan dari Ibu yang Sama Tapi Ayah yang Berbeda
• Tanggung Gugat Anak Agung Banyu Perwita atas Penulisan Artikel dalam Harian The Jakarta Post terhadap Artikel Karya Carl Ungerer dalam Australian Journal Of Politics and History ditinjau dari Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Andhika atas Perbanyakan Motif Batik dengan Sistem Printing yang Merupakan Hasil Tiruan Motif Batik Tulis ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Bank Century atas Kerugian Investor Perseroan Terbatas Antaboga Delta Sekuritas
• Tanggung Gugat Ny. SN Terhadap Ny. Mae atas Jual Beli Tanah Seluas 2.358 M2 SHM No.3814 Terletak di Wilayah Kecamatan Kota Magelang
• Tanggung Gugat Penggunaan Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya terhadap Barang yang tidak Sejenis ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat PT. Cipta Putera Sejahtera Permai terhadap Perusahaan Daerah Waingapu Bhakti dalam Pembatalan Perjanjian Pembangunan Perumahan RS Dan RSS
• Tanggung Gugat PT. Graha Finesa Berjangka atas Penawaran Investasi melalui Lowongan Kerja Ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Tanggung Gugat PT. Thomas Jaya dan PT. Putra Dharma Harmoteknik Terhadap PT. PLN (Persero) Dalam Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sumbar Dan Riau
• Tanggung Gugat Rumah Produksi Rapi Film terhadap Pencipta Musik dan Lagu 23 Juli atas Penggunaan Ciptaannya sebagai Theme Song Sinetron Inikah Rasanya Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Yudhi, Amat Sholeh dan Amung atas Pemakaian Merek Tepung Maizenaku Milik PT. Egafood ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Jawab Negara Sierra Leone atas Pemerkosaan yang dilakukan Oleh Tentara Pemberontak terhadap Warga Sipil ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Tanggung Jawab Pemilik Usaha Dagang Haji Muhammad Yusuf terhadap Pekerja yang tidak diikutkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Karya Usaha Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
• Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Tunggal yang dialami oleh Rudy Sulaksana Akibat Kerusakan Jalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan PO Medali Mas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia terhadap Pelanggaran Ketentuan Air Traffic Control ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tantangan ASEAN Inter-Govermental Commission On Human Rights Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean
• Tindakan Agresi Oleh Amerika Serikat Serta Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Pakistan : Kasus Unmanned Drones
• Tindakan Amerika Serikat Terhadap Para Tahanan Di Penjara Rahasia Milik Badan Intelijen Amerika Serikat Di Bagram-afganistan Menurut Prinsip Fair Trial Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik
• Tindakan Pemerintah Terhadap PT Sanipak Indonesia yang Mempekerjakan Muhamad Wali Pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang Bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Buma terhadap SYT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan tentang Gugatan Pembatalan atas Pendaftaran Merek yang Telah Memiliki Tanggal Penerimaan
• Tinjauan tentang Nota Putih Sebagai Bukti Pembayaran pada Perjanjian Jual Beli Tekstil (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1636K/Pdt/209)
• Tinjauan tentang Pemutusan Kontrak Kerja terhadap Pekerja yang Terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Transaksi Al-murabahah antara H. Effendi Bin Rajab dengan PT Bank Bukopin Syariah dengan Jaminan Tanah Hak Milik ditinjau dari Prinsip Syariah

Tahun 2010

• Analisa Hukum Tindakan Endry Margarini dan Achmad Afif Muchlisin yang Menjadikan Anak di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
• Analisis Hukum Hak Inventor yang Telah Meninggal Dunia terhadap Hasil Invensinya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 TAhun 2001 tentang Paten
• Analisis Penerapan Pasal 341 KUHP terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/PID.SUS/2008
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sleman No. 006/PDT.P/2008/PA.SMN tentang Pengangkatan Anak
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1910 K/PDT/2005 tentang Perlawanan Pemilik Benda Jaminan yang Dinyatakan Dilelang Setelah Adanya Penetapan Penundaan Eksekusi
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 327/PID.B/2009/PN/SBY yang Membebaskan Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Terhadap Tanggungjawab Negara Iran tentang Peristiwa Pengeboman Masjid yang Menewaskan 19 Orang Ditinjau dari Hukum Internasional
• Analisis Yuridis Mengenai Pemanfaatan Anak-Anak dengan Cara Melibatkan atau Membiarkan dalam Peristiwa Bentrokan Tanjung Priok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Aspek Wewenang Pengelolaan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Bentuk Perjanjian Kerjasama yang Dilarang Antar Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Eksploitasi oleh Orang Tua terhadap Julie Estelle sebagai Model Majalah Playboy Edisi Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Eksploitasi Sumber Daya Alam di Sahara Barat oleh Maroko ditinjau dari Hak Menentukan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PP Nomor 1514 Tahun 1960
• Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Surat Kuasa atas Sebidang Tanah ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pdt/2005 )
• Hak Kepemilikan atas Tanah Warisan yang Dialihkan oleh Salah Satu Ahli Waris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya
• Hak Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling untuk Mendapatkan Pendidikan dan Gelar Sarjana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun
• Hak Mewaris Anak Laki-Laki Hasil Program Bayi Tabung Tumpangan Ditinjau dari Hukum Islam
• Hak Mewaris Wong Djoen Keu (Selaku Istri Kedua) atas Harta Peninggalan Liem King Tju
• Hak Monopoli pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Hak Pembeli Untuk Mempertahankan Haknya Atas Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
• Hak Saudara Kandung Terhadap Harta Warisan yang Dikuasai oleh Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Waris Anak Angkat yang dalam Akta Kelahirannya Tertulis sebagai Anak Kandung
• Hak Waris Istri Dan Anak Terhadap Harta Peninggalan Purnomo Yang Dikuasai Oleh Orang Tua Purnomo Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Waris Janda Yang Mewaris Bersama Saudara Kandung Pewaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 570 K/ag/2008)
• Harta Warisan yang Tidak Dibagikan Kepada Ahli Waris Melainkan Dihibahkan kepada Orang Lain
• Hibah Kepada Anak yang Disengketakan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 243/Pdt.G/2007/PA.Bgl)
• Hibah Nawi Rambe Kepada Bidin Rambe Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/ag/2008)
• Implementasi Hukum Adat terhadap Perjanjian Jual Beli Lahan Persawahan di Desa Ngadisari Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria
• Intervensi Rusia dalam Bentuk Dukungan terhadap Kemerdekaan Ossetia Selatan Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Kajian Kasus Dendeng Sapi Beef Jerky yang Berlabel Halal yang Dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Kampanye Pemilihan Umum yang Mempertontonkan Tarian Erotis di Depan Anak-Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Kasus Perekaman dan Penyebaran Video Porno Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Keabsahan Perkawinan antara Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan
• Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Seorang Waria yang Telah Berstatus Sebagai Wanita dengan Seorang Pria Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Kedudukan Hak Waris Anak dari Ayah Biologis yang Lahir Sesudah Masa Kawin Kontrak Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Kemerdekaan Negara Prusia Ditinjau dari Konvensi Montevideo Tahun 1983
• Keterlambatan Pembayaran Klaim kepada M. Rifai oleh PT. Asuransi Cigna
• Keterlambatan Pengajuan Pembayaran Piutang oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Perseroan) melalui Kurator kepada Perseroan Terbatas Eureka ABA Paper Factory yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2007/PN-Niaga-Sby)
• Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia Mengajukan Gugatan Kepada PT. Telekomunikasi Selular Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Konflik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dalam Hal Pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Konsinyasi terhadap Lahan Dua Warga Bulak dan Gading dalam Proses Pembangunan Jembatan Suramadu oleh Panitia Pengadaan Tanah
• Monopoli atas Kepemilikan 3 (Tiga) Stasiun Televisi oleh PT. MNC
• Mutasi Kepala Sekolah SDN Manukan Kulon V oleh Walikota Surabaya (Studi Kasus Jual Beli Buku oleh Kepala Sekolah)
• Passing Off atas Merek Adidas sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Terintegrasi dalam Mengurangi Klaim Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri VIII Surabaya Tinjauan Hukum pada Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
• Pelanggaran Hukum Palestina terhadap Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dalam Konflik antara Palestina dan Israel
• Pemasangan Pipa Saluran Air, Ac, Parabola dan Telepon pada Tanah Milik Orang Lain tanpa Persetujuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2030 K/Pdt/2003)
• Pembagian Harta Benda dalam Perkawinan antara Jane Olga Van Room dengan Sayid Soepriha Tresna ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1727K/Pdt/2008)
• Pembatalan Hak atas Desain Industri Bagasi Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Pembatalan Hak Desain Industri karena Tidak Mempunyai Unsur Kebaruan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Pembatalan Hibah yang Diperoleh Ridwan dan Diwariskan Kepada Irfan yang Dilakukan oleh Zulkifli Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Pembatalan Jual Beli Tanah Berserta Bangunan Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Pembatalan Merek Ikea 168 Milik Djong Christina karena Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Ikea Milik Inter Ikea System Bv Dintinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Persamaan Gambar pada Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Pendaftaran Merek Yayasan Kasih Bunda atas Merek Sophomore International School (Spins) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 370/K.Pdt.Sus/2008
• Pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Antara Silvia Yap Dengan Rusmini
• Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Kasus Lelang Tender Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/pdt.sus/2009)
• Pembatalan Wakaf karena Digunakan Tidak Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Wakif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/Ag/2004)
• Pemberian Suaka Terhadap Orang-Orang Afghanistan di Australia Ditinjau Dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Pembubaran Kongres Golput dan Penangkapan Sri Bintang Pamungkas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. Yamamori Indonesia terhadap Yutaka Kuriyagawa ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Pt. Group Four Scurior Terhadap Tiga Orang Karyawannya Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
• Pemutusan Perjanjian Kerjasama Operasional secara Sepihak oleh PT. Perkebunan Nusantara X terhadap PT. Kencana Gula Manis karena Wanprestatie
• Pemutusan Perjanjian Lisensi Merek secara Sepihak oleh Wen Ken Drug Co PTE Ltd
• Pendaftaran Desain Kaos Kaki Dirty Free yang Telah Diproduksi dan Diperdagangkan secara Massal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Penentuan Status Pengungsi (Refugee Status Determination) terhadap Ratusan Warga Asal Srilangka di Indonesia Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967
• Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pengambilan Hak Bagian Warisan Sebelum Dilakukan Pembagian
• Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo untuk Program Investasi Reksa Dana yang Dialihkan Melalui Penerbitan Surat Pengalihan Dana oleh Kepala Cabang Bank BNI
• Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah pada Rekening Bank Danamon Syariah untuk Pembelian Produk Derivatif Bank Danamon oleh PT. Elnusa Tbk. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
• Penggunaan Menu Masakan yang Sama antara Linkafe dengan Restoran X Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penggunaan Merek Lem Allco 770 Produksi PT. Sikisei Sarana Lemindo Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Lem Alteco 110 Produksi PT. Alteco Chemical Japan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Penggunaan Teknik Interogasi Waterboarding terhadap Tawanan Perang Al-Qaidah ditinjau dari Ketentuan Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949
• Pengingkaran Pewarisan Anak Perempuan pada Suku Batak
• Penguasaan Harta Waris Oleh Sumiarsih Dan Anak-anaknya Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Pengumpulan dan Penjualan Basis Data Alamat Surat Elektronik (Email Account Database) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penjualan Produk Fiktif Melalui Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penolakan Gugatan Pembatalan Hibah yang Diajukan Yayak Kurniadi Bin Rustam Effendi oleh Mahkamah Agung ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/AG/2008
• Penolakan Kasasi Alat Pengering Oleh Mahkamah Agung Antara Pt. Indonesian Container Desiccant Dan Pt. Superdry Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten (analisis Putusan Mahkamah Agung No. 581 K/pdt.sus/2008
• Penolakan Pembubaran Persetujuan Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta oleh Ahli Waris Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 311.K/Pdt/1995)
• Penyelesaian Pertikaian di Burundi antara Pemerintah dengan Belligerent yang Menimbulkan Korban Penduduk Sipil menurut Hukum Internasional
• Penyelesaian Sengketa Kredit Pemilikan Rumah antara Siwi dengan Bank Papan Sejahtera (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pdt.G/2000/PN.SBY)
• Penyerangan Suku Houto terhadap Suku Tutsi di Rumah Sakit Ditinjau dari Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998
• Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Ijin Atasan ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 456/Pdt.G/2006/PA.Smp )
• Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kampung Koya Barat Distrik Muara Tami
• Perjanjian Bilateral tentang Pengaturan Distrik Oekusi antara Negara Indonesia dan Negara Timor Leste Ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
• Perjanjian Ikatan Jual Beli disertai Surat Kuasa Mutlak (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3263 K/Pdt/2001)
• Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Perkawinan Siri Sebagai Sarana Poligami dalam Hukum Islam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Perlindungan Hak Keperdataan bagi Pemilik Bangunan yang Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Milik Orang Lain
• Perlindungan Hukum bagi Debitur karena Hapusnya Hak Atas Tanah yang Menjadi Obyek Hak Tanggungan Akibat Kelalaian Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen Anak terhadap Produk Junk Food yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Martin Rusli dan Alan Rusli selaku Pembeli yang Beritikad Baik
• Perlindungan Hukum bagi Pasukan Janjaweed dalam Sengketa Bersenjata Internasional di Darfur Ditinjau dari Konvensi Den Hague 1907 dan Konvensi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Weblog terhadap Penggunaan Isi Weblog Tanpa Izin oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Konsumen atas Pemakaian Obat Aborsi Telat Bulan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan yang Hilang di Tempat Parkir Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
• Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Adanya Kepailitian Pihak yang Menyewakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Safe Deposit Box pada Bank X Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen terhadap Obat Tradisional Merek Daun Dewa Capsul yang Mengandung Fenilbutason Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Permintaan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Asai Harum oleh PT. Bayi Kiddy karena Tidak Adanya Nilai Kebaruan ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Permohonan Pailit Yang Dilakukan Oleh Bank Pemegang Hak Preferen
• Persekongkolan Tender Oleh Nippon Koei Co. Ltd Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konsultasi Rancang Bangun Dasar Mass Rapid Transit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Pertanggunganjawaban Pidana Penyedia Situs WWW.Cumiz.Com atas Penjualan DVD Porno Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban China atas Usaha Penumpasan Etnis Muslim Uighur Ditinjau dari Konvensi Genosida Tahun 1948
• Pertanggungjawaban Hukum Milf dan Filipina terhadap Korban Penduduk Sipil Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977
• Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat atas Serangan di Provinsi Baluschitan yang Menimbulkan Korban Sipil
• Pertanggungjawaban Negara Colombia terhadap Ecuador atas Penyemprotan Herbisida Beracun Melalui Udara di Perbatasan Colombia dan Ecuador
• Pertanggungjawaban Negara Indonesia terhadap Korban Pemboman di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
• Pertanggungjawaban Negara Jepang terhadap Mantan Jugun Ianfu di Indonesia (Analisis Putusuan Tribunal)
• Pertanggungjawaban Negara Pakistan terhadap Kejahatan Kemanusiaan yang Telah Dilakukan oleh Militan Garis Keras Taliban di Distrik Swat Negara Pakistan Ditinjau dari Draft Article States Responsibility of Wrongfull Act Tahun 2001
• Pertanggungjawaban Pengelola Bandara Budiarto Curug Terhadap STPI Curug Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang Yang Terjadi di Bandar Udara Budiarto Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Hutan Unggul Persada terhadap Anak yang Bekerja di Pebrik Teh ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Kaltim Prima Coal atas Penerbangan dan Penambangan di Kawasan Hutan Bengalon dan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Pertagas (Persero) Atas Tindakan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tanpa Izin Dari Pemkab Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Sari Husada atas Penguasaan Produk Susu di Rumah Satik Bersalin Sakinah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Televisi Transformasi Indonesia dan PT. Triwarsana dalam Tayangan Reality Show ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Sengketa Antara PT. Basuki Pratama Dengan Karyawan PT. Hitachi Construction Tentang Metode Produksi Dan Metode Penjualan Dalam Pembuatan Mesin Boiler Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Sengketa Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan antara PT. Ketabangkali Electronics dengan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
• Status Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Kedua bagi Penganut Katolik Ditinjau dari Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Status Perkawinan Kembali (Rujuk) antara Dewi Persik dengan Aldiansyah Taher
• Tanggung Gugat Agency terhadap Foto Model Menurut Ungang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Armani Exchange atas Gambar Burung Garuda sebagai Lambang Negara Milik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Ayah Tiri terhadap Anak Kandung Pewaris atas Harta Peninggalan Pewaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat DBS Vickers Securities terhadap Pemilik Saham Dedy Darmawan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Fachri Nasution terhadap Anida Panjaitan atas Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam
• Tanggung Gugat Ferry Suryadi terhadap Crocs, Inc. atas Desain Sepatu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat Fotografer Syienny dan PT. Unilever atas Pemotretan Rinita Christabella Ditinjau dari Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Frezco Photography terhadap Pelanggan atas Penggunaan Potret untuk Kepentingan Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Garudafood Atas Produk Iklan Gery Pasta Terhadap Iklan Papico Produksi Glico Jepang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Lembaga Training X terhadap Emotional Spiritual Quotient Leadership Center atas Penggunaan Materi Training yang Sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Mandala Airlines atas Pembatalan Pemberangkatan yang Merugikan Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang No.8 TAhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Mito Mobile terhadap Nokia Corporation atas Kemiripan Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat Nyonya Puspaningsih Terhadap Tuan Hartono Atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai Berupa Rumah Didesa Balowerti Kotamadya Kediri
• Tanggung Gugat Pembeli Mobil terhadap PT. Verena Oto Finance Selaku Lembaga Pembiayaan
• Tanggung Gugat Pemberi Waralaba (Franchisor) terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) Akibat Pengalihan Merek Dagang kepada Pihak Ketiga ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Pemilik Merek Whiski terhadap Pemilik Merek Drum dengan Lukisan Drum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Pemilik Toko Branded Store atas Produk Laptop HP Compaq CQ40 yang di Downgrade tanpa Sepengetahuan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Penjamin Emisi Efek terhadap Emiten akibat Pembatalan Perjanjian Penjamin Emisi Efek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Asiatik Persada terhadap Suku Anak Dalam atas Tanah Ulayat
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Auto Citra Perdana Kepada Adi Putra Atas Keterlambatan Penyerahan Surat-Surat Mobil Yang Dijadikan Obyek Jual Beli
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Surya Timur Sakti Jatim atas Penggunaan Gambar Iklan Motor Yamaha Jupiter MX Milik Teamwork Production Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Axima Record terhadap Bree atas Penggandaan dan Pengedaran Dompact Disc lagu Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Exertainment Indonesia terhadap Charles Budianto Berkaitan dengan Penolakan Penggunaan Fasilitas Fitness Karena Belum diterbitkannya Kartu Anggota berdasarkan Wanprestasi
• Tanggung Gugat PT. Global Indonesia Mandiri terhadap Agus Rubyantoro Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembangunan Turap (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2177K/Pdt/2008)
• Tanggung Gugat PT. Grand Indonesia atas Penggunaan Logo Mal Grand Indonesia terhadap Ahli Waris Henk Ngantung ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Lapindo Brantas Tbk. terhadap Masyarakat yang Wilayahnyadiluar Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
• Tanggung Gugat PT. Lapindo terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. Meiwa Internasional atas Biaya Rawat Inap Karyawannya di Rumah Sakit Karya Medika (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3493K/Pdt/2002)
• Tanggung Gugat PT. Rudy Hadisuwarno atas Pemutusan Perjanjian Lisensi secara Sepihak
• Tanggung Gugat PT. Securindo Packtama Indonesia terhadap Hilangnya Mobil Milik Andi Tjandra Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Sriwijaya Air atas Pemuatan Hasil Potret Mantan Pramugarinya dalam Media Promosi
• Tanggung Gugat Sony Arianto Kurniawan terhadap Sony Corporation tentan Penggunaan Nama Domain WWW.Sony-Ak.com milik Sony Arianto Kurniawan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Syaikon dalam Pembagian Zakat yang Mengakibatkan 21 Orang Meninggal Dunia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Tan Endro Bintoro Selaku Navator atas Dilelangnya Barang Jaminan Milik PT. Gajah Jaya Fiberglass
• Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat terhadap Insider Trading dalam PT. Indika Energy Tbk. bagi Investor Publik sehubungan dengan Rencana Akuisisi Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat terhadap Pencantuman Label Internasional Rumah Sakit OMNI Internasional terkait Iklan Mutu Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat terhadap Pengaktivan Nada Sambung Pribadi Melalui SMS Broadcast Tanpa Persetujuan dari Pengguna Jasa Telkomsel
• Tanggung Gugat Toko X terhadap Keterlambatan Pembayaran kepada PT. Parit Padang dikarenakan Hilangnya Bilyet Giro ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Direksi terhadap Kesalahan yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Trio Cahya Makmur
• Tanggung Jawab Georgia terhadap Warga Negaranya atas Penggunaan Bom Cluster Ketika Konflik dengan Ossetia Selatan Ditinjau dari Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Perdagangan Perempuan yang Terjadi di Wilayah NKRI Ditinjau dari Protokol II Konvensi Palermo Tahun 2000
• Tanggung Jawab Negara Irak atas Peristiwa Bom Bunuh Diri di Baghdad Ditinjau dari International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing Tahun 1997 dan Draft Articles on State Responsibiliy Tahun 2001
• Tanggung Jawab Nigeria atas Perang antara Klan Fulani dan Berom Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Draft Article on Responsibility of States for Internationality Wrongfull Acts Tahun 2001
• Tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya terhadap anak jalanan ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Jawab Penjamin Pribadi atas Hutang Pt. Citra Industri Logam Mesin Persada Sebagai Debitor Kepada Literati Capital Investmen Ltd. dan Ellister Investments Ltd. sebagai Kreditor
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Garuda Indonesia terhadap Penumpang Pesawat Garuda GA.653 karena Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Lion Mentari Airlines atas Permintaan Biaya Tambahan Diluar Biaya Tiket Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Truk atas Kerugian yang Diderita Pihak Ke Tiga Akibat Kelalaian Pengemudi Truk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam
• Tanggung Jawab Pihak Mandala Airlines terhadap Calon Penumpang Yang Diriugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Pt Angkasa Pura I (persero) Selaku Badan Usaha Bandar Udara Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Tidak Tersedianya Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat Pada Bandar Udara Syamsudin Noor Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab PT. Nindyabina Abadi Sentosa terhadap Kanchi Karpooram Limited atas Kerugian Akibat Rusaknya Dua Drum Turpentine saat Pengiriman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
• Tanggungjawab Negara Perancis atas Pengiriman Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo yang Melakukan Perkosaan Ditinjau dari Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949
• Tanggungjawab Pengangkut Akibat Terjadinya Tubrukan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Kumafa Lagun Marina terhadap PErseroan Terbatas Lestari Abadi Sakti dalam Pengiriman Barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tindakan Bidan yang Tidak Merujuk Persalinan Abnormal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Tindakan Direksi Perseroan Terbatas Bina Nusa Rama yang Mengalihkan Aset Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tindakan Ethiopia Membantu Pemerintahan Transisi Somalia Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Tindakan Kepala Sekolah yang Menahan Ijazah Siswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tindakan Ketut yang Memperbolehkan JS Melakukan Pengambilan Gambar Porno dari Keempat Keponakannya dengan Imbalan Uang Ditinjua dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-
• Tindakan Pemalsuan Akta oleh Anand Umar Adnand Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Hal Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Tindakan Pemerintah terhadap Pengusaha Sepatu Cibaduyut Bandung yang Melakukan Eksploitasi terhadap Pekerja Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Penahanan Israel terhadap Anak-Anak Palestina Ditinjau Menurut Convention on The Right of The Child 1989 dan Draft Article State Responsibility 2001 Adopted by International Law Commision
• Tindakan Perekrutan dan Memasukkan Empat Puluh Tujuh Warga Negara Tiongkok oleh Josh Josef ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tindakan Pihak Kepala Sekolah terhadap Siswi yang Hamil Akibat Perkosaan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan atas Ciptaan Wayang Rai Wong oleh Ki Enthus Susmono Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tinjauan Atas Penggunaan Merek Sercol Oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Serc Dan Betaserc Milik Solvay Pharmaceuticals Besloten Vennootschap Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada Tragedi Universitas Nasional pada Mei 2008 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
• Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri dan Tidak Didaftarkan
• Tinjauan Kasus Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Sumiranti terhadap Yusrini di Ponorogo ( Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pdt.P/2001/PN.Po)
• Tinjauan Sengketa Merek Paul dan Shark Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 010/PK/N/HAKI 2006
• Tinjauan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003
• Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan yang Dibuat dalam Akta Ikatan Jual Beli dan Pengosongan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 520/Pdt.G/2007/PN.Sby.)
• Tinjauan Yuridis atas Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam Putusan Nomor
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kampar Riau
• Tinjauan Yuridis tentang Penolakan Pembayaran Surat Pengakuan Utang Negara Tahun 1946 sebagai Surat Sanggup
• Tinjauan Yuridis tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perbuatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum
• Tinjauan Yuridis terhadap Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Status Mahasiswa : Studi Kasus Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Sanksi kepada Sigit Yudoyono Mahasiswa
• Uang Paksa dalam Perjanjian Sewa Beli (Leasing) (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 317K/Pdt/2001)

Tahun 2009

• Adopsi Embrio Hasil Program Bayi tabung oleh Ibu Pengganti (Aurrogate Mother)
• Akibat Hukum terhadap Israel yang Tidak Mentaati Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1860 Tahun 2009 dalam Kasus Israel - Palestina
• Akuisisi PT. Alfa Retailindo Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Analisa tentang Gratifikasi yang Diterima Ketua DPRD Kota Surabaya Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Hukum Penjualan Saham PT Sugi Samapersada Tbk dan PT Arona Binasejati Tbk oleh PT Suprasurya Danawan Tbk Kepada PT Mentari Securindo Tbk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
• Analisis Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Melakukan Penjualan dan Pengadaan Aset-Aset Milik Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0022/PDT.P/2008/PA.BWI tentang Dispensasi Perkawinan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Analisis Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 terhadap Enam Operator Selluler Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 42/PHI.G/2008/PN. Jkt.Pst tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Bank Mandiri Tbk. terhadap Mirisnu Viddiana
• Analisis Terhadap Pengusiran Duta Besar Amerika Serikat oleh Presiden Bolivia Ditinjau dari Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)
• Analisis Tindakan Anggota Polsek Bandar Kedungmulyo terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan
• Gugatan Ariyanti Terhadap PT. Daun Indah Mas atas Beredarnya Kosmetik Qianyan yang tidak Sesuai Standart Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Hak Istri dari Perkawinan Kedua terhadap Kepemilikan Merek Suami
• Hak Mewaris atas Harta Peninggalan Nenek Dikaji dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Mewaris Cucu H.M.Syukur dan HJ. Hodijah Anak Almarhum Effendi Bin Syukur yang Dilahirkan Sebelum Perkawinan Diitsbatkan
• Hak Mewaris Istri Kedua yang Dikawin Secara Agama Tanpa Dicatatkan
• Hak Preferen Kreditur atas Bangunan Terhadap Jaminan Hak Guna Bangunan yang telah Berakhir Jangka Waktunya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Prasangka terhadap Mahasiswa Etnis Tionghoa di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
• Implementasi Deklarasi Helsinki dalam Kasus Uji Coca Obat di Nigeria yang Dilakukan oleh Perusahaan Pfizer
• Isbat Nikah untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 26/Pdt.P/2008/PA Mlg.)
• Izin Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
• Jual Beli Transaksi Elektronik dengan Pencetakan Invoice dan Billing antara PT. Heroyuda dan PT. Panigoro Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Klausula Arbitrase yang Diselesaikan oleh Kreditur melalui Pengajuan Permohonan Pailit
• Konflik Emosi Anak yang Dititipkan Semenjak Bayi : Sebuah Autobiografi
• Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak sebagai Alasan Pengajuan Kuasa Asuh Anak oleh Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Operasi Murambatsvina di Zimbabwe Sebagai Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Perjanjian Internasional Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemasaran Daging Gelonggongan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pembatalan atas Pendapatan Paten Campuran Minyak Mikrobial Milik PT. Martek Ditinjua dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
• Pembatalan Hibah oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 157/Pdt.G/2007/PA.LLG
• Pembatalan Pendaftaran Merek Klenger Burger yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Blenger Burger yang belum Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembebanan Biaya Perkara dalam Teori dan Praktek pada Perkara Perdata Nomor 169./Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg
• Pemulangan Paksa Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah Indonesia Menurut Prinsip Non-Refoulement dalam Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi
• Pemungutan Biaya terhadap Pelamar Kerja dengan Dalih Penempatan Kerja ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Penetapan Tarif SMS antar Operator Telepon Seluler ditinjau dari Undang Undang No. 5 Tahun 1999
• Pengalaman Parental Child Abuse dan Penerimaan Diri
• Pengangkatan Anak dan Hak Mewaris
• Penolakan Hak Asuh Anak ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby)
• Penolakan Klaim atas Tenggelamnya Kapal Tongkang Perseroan Terbatas Bakrie Corrugated Metal Industry oleh Perseroan Terbatas Asuransi Bosowa Periskop Berdasarkan Penilaian Adjuster Menurut Undang-
• Penolakan Kliam Asuransi Akibat Tidak Adanya Informasi Sebagai Bentuk Tidak Adanya Perlindungan Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Penolakan Perseroan Terbatas Asuransi Allianz atas Klaim yang Diajukan oleh Ahli Waris Handoyo
• Penolakan Rusia dan Serbia untuk Memberikan Pengakuan Berdirinya Negara Kosovo Ditinjau dari Konvensi Montevideo Tahun 1933
• Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Basni bin Hasan dengan Kalsum binti Zainuddin
• Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris antara Sari Mustika dan Anik Inawati atas Harta Peninggalan Ahmad Soejono dan Haniah Febrina Lestari
• Peralihan Hak atas Tanah Melalui Ikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual
• Perkawinan antara Dereck Balubun dan Elsye Balubun di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara Ditinjau Berdasakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Perlindungan Hukum Hak-Hak Normatif Pekerja Wanita di Dalam Masa Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus Pekerja Masriatun pada CV. Anugerah Maju Bersama)
• Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Tanggung Jawab Negara di Kongo Ditinjau dari Hukum Internasional Protokol Tambahan I 1997 Konvensi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum terhadap Anggota Masyarakat yang tidak Berkewarganegaraan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Maspion Selaku Kreditur yang Memiliki Jaminan Kredit dengan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Lucas Lauwidjaja
• Perlindungan Hukum terhadap Merek Prada Ditinjau dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas PT. Spectra yang Melakukan Pembubaran Perseroan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• Perlindungan Penduduk Sipil Srilanka sebagai Dampak Dari Pemberontakan Macan Tamil Berdasar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977
• Permohonan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Wali Nikah tidak Sah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan
• Pertanggungjawaban Negara Chad atas Tindakan Idriss Deby Terhadap Penggunaan Tentara Anak dalam Sengketa Bersenjata di Chad Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Citibank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana Lehman Brothers yang Lalai Memberikan Informasi tentang Produk yang Dijualnya Ditinjau dari Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Perawat di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, Kalimantan Barat terhadap Pasien dalam Kasus Transfusi Darah yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Pertanggungjawaban Pidana Kepala Kantor Perum Jasa Tirta II Jatiluhur yang Melarang Bawahannya untuk Memberikan Informasi kepada Pers Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Kepala Stasiun Kereta Api Labuhan Ratu Bandar Lampung yang Mengakibatkan Kecelakaan Kereta Api Limex Sriwijaya dengan Kereta Barang Babaranjang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak yang Melakukan Eksploitasi terhadap Anak Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Usaha Jasa Warnet atas Penyediaan Folder Video Porno Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana Penembakan Warga Alastlogo oleh TNI AL Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
• Pertanggungjawaban Pidana Proses Produksi Suplemen Blue Moon oleh PT. Kimia Farma Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Adam Sky Connection Airlines atas Jatuhnya Pesawat Adam Air di Perairan Majene Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengedar DVD Anak-Anak yang disisipi Adegan Porno Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Sengketa Hak Cipta atas Lagu Rakyat Tillo-Tillo dan Alatipang : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2266.K/Pdt/1990
• Status Perlindungan Hukum Tentara Bayaran Russia dalam Perang Melawan Georgia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977
• Studi Komparatif Kinerja Keuangan Profitabilitas dan Likuiditas PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Periode 2002-2007
• Super Mom : Lika-Liku Perjuangan Hidup Perempuan yang Menjadi Single-Parent
• Tanggung Gugat Adila Suwarno Soepeno atas Pemuatan Naskah Mahkamah dalam Buku Antologi Drama Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Agen A atas Berkurangnya Top Up Premi Berkala yang Dialami oleh Tertanggung Y
• Tanggung Gugat Carrefour Terhadap Konsumen yang Membeli Televisi dengan Harga Murah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Terhadap Pihak yang Mengalami Kerugian Akibat Jatuhnya Pesawat Swayasa Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (Job-PPEJ) terhadap Kasus Ledakan Dilokasi Pengeboran Minyak Sukowati 7, Desa Ngampel, Jawa Timur, Ditinjau dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Tanggung Gugat Nike Inc. Terhadap Buruh PT. Hardaya Aneka Shoes Industry dan PT. Nagasakti Paramashoes Industry Diinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Tanggung Gugat Oriflame terhadap Elfarini atas Pengambilan dan Pengalihan Jaringan Multi Level Marketing
• Tanggung Gugat Pemilik Toko One Shop di Lantai III Plaza Surabaya atas isi Parfum yang Menggunakan Kemasan Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perseroan terbatas Asuransi Jiwa Jaminan 1962 atas Penolakan Pembayaran Sepenuhnya Terhadap Klaim Mafindi Musanif
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Sarana Harapan Indopangan Terhadap para Petani Desa Grabag Kabupaten Purworejo atas Kegagalan Panen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Setia Kawan Terhadapan atas Kelalaian Penulisan Inisial Barang
• Tanggung Gugat Pihak Bank terhadap Nasabah yang Dirugikan dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking ( Studi Kasus antara Ny. Lies Wahyuni terhadap PT. Bank Mandiri, Tbk.)
• Tanggung Gugat PT. Telkom terhadap Pelanggannya Akibat Pemberlakuan Telkom Memo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Tanggung Jawab Israel atas Tindakan Penyerangan yang Dilakukan ke Wilayah Jalur Gaza Palestina Menurut Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Malaysia Atas Perekrutan Warga Negara Indonesia sebagai Askar Watanaiah Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2625 Tahun 1970 Tentang Prinsip Hukum International Berkaitan dengan Hubungan
• Tanggung Jawab Master Client kepada Agent Client atas Keterlambatan Pengaduan Kegagalan Pengiriman Pulsa Sistem Transfer All Operator
• Tanggung Jawab Myanmar atas Pembatasan Akses Bantuan Internasional dalam Kasus Bencana Alam Topan Nargis Ditinjau dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
• Tanggung Jawab Negara Thailand terhadap Pengusiran Orang-Orang Rohingya Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1976 tentang Status Pengungsi
• Tanggung Jawab Orang Tua atas Jaminan Tumbuh Kembangnya Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Motor Palangkaraya terhadap Penumpang yang Tidak Berkarcis Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Sriwijaya Air terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan oleh Pengoperasian Pesawatnya Ditinjau dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Rusia atas Timbulnya Korban Sipil yang Disebabkan oleh Agresi Militer di Kawasan Georgia Ditinjua dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977
• Tanggung Jawab Singapore Airlimes Terhadap Sigit Suciptoyono Ditinjau dari Konvensi Warsawa 1929
• Tanggung Jawab Tentara Amerika atas Penyiksaan Para Tahanan Amerika di Guantanamo Bay Ditinjau dari United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or
• Tanggungjawab Pemerintah Israel Terhadap Penduduk Sipil Palestina dengan Tinjauan Kasus Serangan Israel Terhadap Kelompok Hamas di Jalur Gaza Ditinjau dari Hukum Humaniter
• Tindakan Adelin Lis yang Melakukan Transfer Uang Atas Dugaan Hasil Pembalakan hutan Liar (Illegal Loging) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindakan Bank Mandiri yang Tidak Menggunakan Teknologi Chip dan Enam Digit Pin dalam Kartu Debit ATM Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undanng Nomor 7
• Tindakan Herman Wanggai yang Merekrut Yunus Wanggai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tindakan Karantina Oleh Petugas Imigrasi terhadap Bolte Steff Gauke yang Melakukan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
• Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Ekstradisi Warga Negara Australia Ditinjau dari Undang-Undang Nomo8 8 Tahun 1994
• Tindakan PT. Singa Laut Jaya dalam Mempekerjakan Anak-Anak sebagai Distributor Pemasaran Produk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum Atas Tindakan Penolakan Klaim Pembayaran Asuransi Jiwa oleh Asuransi Manulife Kepada Ahli Waris Penerus dari Tertanggung (Elina Sally)
• Tinjauan Hukum Pengambilalihan Saham Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Kekuatan Mengikat Penandatanganan Kontrak Kerja yang Dilakukan oleh Pesero Diam Cv. Anugerah Maju Bersama
• Tinjauan Pemenuhan Utang dalam Perkawinan Kedua
• Tinjauan tentang Pengalihan Saham PT Arya Putra Teguharta yang Digadaikan oleh PT Bina Finance Indonesia Kepada 60 Kreditur Ditinjau dari UU nO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Tentang Penggabungan Dakwaan Antara Acara Pemeriksaan Pidana Biasa dengan Acara Pemeriksaan Pidana Singkat oleh Jaksa Pemuntut Umum
• Tinjauan Tentang Penolakan Warga Somalia oleh Kenya Ditinjau dari Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951
• Tinjauan Tentang Sengekata Merek Pop Pan antara PT. Serena Indopangan dengan The Garden Company dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan tentang Tindakan Hukum Deutsche Bank yang Menjual secara Privat Barang Jaminan Gadai Didasarkan Atas Perjanjian
• Tinjauan Terhadap Desain MP3 Player Merek Audi yang Memiliki Kesamaan dengan Desain MP# Player Merek IPOD Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tinjauan Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Warung Pojok No.22/Merek/2008/PN. Niaga
• Tinjauan Terhadap Hak untuk Memperoleh Kembali Anak yang telah Diangkat Anak Secara Resmi oleh Orang Lain
• Tinjauan terhadap Kemerdekaan Kosovo sebagai Suatu Tindakan Legal dalam Membentuk Negara Baru Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Tinjauan Yuridis Penghapusbukuan Kredit Macet oleh Bank Mandiri Terhadap PT. Raja Garuda Mas
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sampit Ditinjau dari Hukum Adat
• Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Media Nusantara Citra (MNC) tentang Pemusatan Kepemilikan Stasiun Televisi Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Amerika Serikat sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 Atas Kasus Pornografi Anak di Fouke, Arkansas
• Tinjauan Yuridis Tindakan Seorang Ayah Terhadap Anak-Anaknya Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjuan Tentang Hak Ahli Waris untuk Memnuntut Kembali Warisan yang telah Ditolak
• Tuntutan Ganti Rugi dari Penerima Kuasa kepada Ahli Waris Pemberi Kuasa dengan adanya Pencabutan Kuasa
• Upaya Menjaminkan dan Menyerahkan Rumah sebagai Pembayaran Hutang tanpa Bukti Kepemilikan yang Jelas dan Sah Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Wasiat Suzana yang Mengesampingkan Legitime Portie terhadap Anak Kandungnya Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Yurisdiksi Indonesia Terhadap Perairan Teritorial Tanjung Berakit Kepulauan Bintan

Tahun 2008

• Agresi Militer Isabel ke Libanon Ditinjau dari Protokol Tambahan Konvensi Kenewa 1949
• Analisa Pemasungan Terhadap Anak cacat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Analisis Hukum Kepala Daerah Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara
• Analisis Keputusan Mahkamah Internasional Atas Kejahatan Genosida Yang Dilakukan Serbia Terhadap Warga Bosnia Ditinjau Dari Konvensi Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948
• Analisis Perompakan Terhadap Kapal Motor SOR Sapboochai-3 yang Dilakukan oleh Anggota Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari Segi Pandang Hukum Pidana Militer
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.47K/AG/2001 Tentang Pembagian Harta Waris Tanah yang udah Dihibahkan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1680/Pid.B/2007/PN. Sby Terhadap Terdakwa Sumijadi Alias Ahong dalam Perkara Penarikan Cek Kosong
• Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 dengan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
• Ganti Rugi Terhadap Mainan Anak yang Cacat Produk Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Gugatan Perceraian yang Berakibat Pembatalan Perkawinan Antara Andriani dengan Oentoro
• Hak Ahli Waris Terhadap Santunan Asuransi Kecelakaan
• Hak Asuh Anak yang Ayahnya telah Meninggal Duna Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Hak I Ketut Sumantra Selaku Anak Angkat Mewarisi Harta Ni Wayan Radig Berdasarkan Hukum Adat Bali
• Harta Bersama Perkawinan yang Jatuh kepada Isteri Hasil Pernikahan Siri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Jabatan Rangkap yang Dilakukan oleh Group 21 ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Jual Beli Tanah yang DilatarbelakangiHutang Piutang antara Suharto dan Bambang Soenarjo
• Kajian Terhadap Operasi Militer Zionis Israel di Wilayah Pendudukan Negara Palestina yang Menimbulkan Banyak Korban Penduduk Sipil
• Kajian Yuridis Kasus Kawin Foto Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Kasus Pemilikan Compact Disc Materi Kuliah yang Diketemukan dalam Operasi Pemeriksaan Polisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Keabsahan Wasiat Tentang Pemberian Rumah Waris yang tidak Disetujui oleh Sebagian Ahli Waris yang Sah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa Ditinjau dari The Treaty on European Union dan The Copenhagen Criteria
• Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pembantu Rumah Tangga
• Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992
• Konversi dan Penyebarluasan Data Lagu Melalui Multiply.com ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pembocoran Informasi Rahasia Sebagai Tindakan Persekongkolan Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Yang Diputus Hubungan Kerjasamanya
• Penangkapan Istri Diplomat RI oleh Pasukan Relawan Rakyat Malaysia Ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
• Penegakkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam Pengrusakan Patok Batas Negara di Kalimantan Barat
• Pengalihan Saham Perseroan Terbatas dari Isteri Kepada Suami Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pengambilan Kembali Anak Kandung oleh Orangtuanya dari Orangtua Angkatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Penggunaan Logo McDonalds dalam Stiker Rohani oleh Jes One Creative Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Merek Honda Karisma dan Tossa Krisma yang mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pengoperasian Taksi Prima dan Taksi Wings yang Dikelola oleh Primkopal-TNI AL di Bandara Juanda
• Penguasaan Tibet Oleh Republik Rakyat Cina Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933
• Pengurangan Isi Tabung Liquid Petroleum Gas oleh Perseroan Terbatas Suman Gaung Persada Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Penolakan Klaim Asuransi Non Medical oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dengan Alasan Tertanggung Menderita Sakit Liver
• Penolakan Saudara Ibu untuk Mengasuh Anak yang Dilahirkan Saat Ibunya Menjalani Pidana di Rumah Tahanan Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Penunjukan Langsung Ijin Reklame PT. Angkasa Pura I Kepada PT. Sido Maju Industri Estat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
• Penyusunan Isi Weblog Berdasarkan Karya Tulis dari Berbagai Situs Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konflik Israel dan Lebanon
• Perjanjian Penetapan Batas Maksimal Kenaikan Tarif oleh Para Pengelola Hotel Bintang Tiga sampai Bintang Lima yang Tergabung dalam Cassa Grande Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Terkait Pembubaran Rapat Umum Petani di Tanak Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat oleh Polisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum (Wet) Bagi Eks Buruh Tani N.V. Cultuur Maatschappij Ardirejo Te Soerabaja Yang Kemudian Menjadi Warga Desa Bangunsari Beserta Keturunannya Agar Mendapatkan Hak Atas Tanah Dalam
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan BNI Reksa Dana Berbunga karena tidak Diberikannya Informasi Mengenai Penurunan Nilai Aktiva Bersih melalui Telepon Ditinjau dari Undang-Undang
• Perlindungan Hukum Kepada Hendradinata Sebagai Pembeli yang Beritikad Baik atas Lukisan Karya Gunarsa Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Irak Ditinjau Dari Konversi Hak-Hak anak 1989 Dan Konversi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum Terhadap Murid atas Pembelian Buku Wajib yang Diadakan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Ditinjau dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 : ( Menelaah Kasus Saddam Husein )
• Permintaan Suaka Jamaah Ahmadiyah Mataram pada Nega Australia Berdasarkan Hukum Internasional
• Persekongkolan yang Dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Siemens Consortium dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perselisihan antara PT. General Food Industries dengan Rachmat Hendarto dan Andreas Tan Giok San Terkait dengan Berpindahnya Tempat Kerja ke Perusahaan Lain Jenis
• Pertanggungjawaban Hukum Jakarta International Container Terminal Atas Pengalihan Pekerja Operator Head Truck Kepada perseroan Terbatas Philia Mandiri Sejahtera Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
• Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Myanmar Terhadap Kasus Penembakan Wartawan Jepang
• Pertanggungjawaban Negara Malaysia Atas Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Diraja Malaysia Terhadap Donald Pieter Luther Kolopita
• Pertanggungjawaban Pidana Harian Non Stop atas Kasus Pemberitaan Artis Sinetron Fairuz Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Kantor Lelang Malang atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dibawah Harga Pasar
• Pertanggungjawaban Yuridis Pemerintah Serbia Atas Pembakaran Gedung Kedutaan Besar amerika Serikat Di Serbia
• Praktek Oligopoli Perdagangan aram Madura di Sumatera Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Tanggung Gugat Ahli Waris Soeharto atas Penyalahgunaan Harta Yayasan Supersemar Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat Bambang Wijaya yang Memproduksi Payung dengan Merek Kodek Terhadap Eastman Kodak Company Ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Bank Buana atas Tindakan Pendebetan Saldo Rekening Nasabah Bank
• Tanggung Gugat BPOM dan Importir atas Beredarnya Permen White Rabbit Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Butik Anisa atas Rancangan Kebaya Milik Rani Iswardhani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Celebrity Fitness atas Penarikan Pembayaran Melalui Kartu Kredit yang Melebihi Jumlah yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat Changzhou Shi Roben Trisun Machinery co.ltd. Terhadap Fuji Heavy Industries ltd. atas Penggunaan Desain Mesin Pompa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
• Tanggung Gugat Citibank Terhadap Jojo Rahardjo atas Pengenakan Bunga danPengalihan Kewajiban Pembayaran Bea Meterai
• Tanggung Gugat Distributor Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Alat Pemadam Api Ringan yang Tidak Sesuai dengan Isi Kandungan Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Jenny Nuraeni Terhadap Chavia Zagita Firansyah atas Harta Peninggalan Adi Firansyah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Riau air atas Penundaan Penerbangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Orang tua Jonathan Terhadap Fransiska yang Melahirkan anak dari Jonathan (anak dibawah umur) Hasil Hubungan Luar Kawin Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
• Tanggung Gugat Pemain dalam Sinetron yang Mirip dengan Karya Sinematografi Asing Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pemegang Kartu Kredit Bank HSBC atas Transaksi Penarikan Uang Tunai Tanpa Melalui Mesin ATM
• Tanggung Gugat Pemilik Pusat Pertokoan dengan Adanya Kecelakaan Akibat tidak Kuatnya Dinding Parkir
• Tanggung Gugat Perawat Rumah Sakit Siloam atas Perintah Dokter Antonius dalam Pemberian Infus dan Obat yang Berakibat Kelahiran Prematur Ditinjau dari Hukum Ditinjau dari Hukum Perikatan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Asuransi Sinar Mas atas Keterlambatan Bengkel Memperbaiki Mobil
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Conoco Philips atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Terhadap Perseroan Terbatas Saptasarana Personaprima
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Direct Vision Terhadap Indovision, Telkomvision, dan Indosat atas Pelanggaran Hak Siaran Liga Inggris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas E Tiga atas Barang yang Dikirim Ternyata Ditolak oleh Penerima
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Sumber Fortuna Paperindo Terhadap Perseroan Terbatas Coverpark Indonesia atas Desain Kotak Makana Ringan Cetakan mesin Win Shine Machinery Co.,Ltd Mode WS-1101
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Bumi Putera atas Penolakan Pembayaran Premi Terakhir dengan Alasan Program Telah dihapus
• Tanggung Gugat Presiden Direksi yang telah Mengundurkan Diri Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT Asuransi Aetna atas Penolakan Klaim Muin Arief Selaku Tertanggung Ditinjau dari UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Tanggung Gugat PT. Bersama Makmur Abadi atas Keterlambatan Masuknya Sambungan Listrik di Perumahan Vila Jasmine
• Tanggung Gugat PT. Bumi Daya Terhadap Kikim atas Barang Jaminan Berupa Empat Buah Truk
• Tanggung Gugat PT. Dhaseng dan PT. Interland Terhadap PT. Usaha Sandang dalam Kasus Jual Beli Bahan Tekstil Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. Indomobil Niaga Internasional atas Meninggalnya Ali Imron Rosidi Akibat tidak Berfungsinya Air Bag Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Konimex sebagai Produsen Cokelat Merek Kido Terhadap Ikatan Masyarakat Manggarai Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat PT. Lima Jaya Terhadap CV. Anugerah atas Pembiayaan Pembangunan Hotel
• Tanggung Gugat PT. Pembangunan Darmo Grande atas Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah dengan Akta Nomor 295/59/Tandes/1997
• Tanggung Gugat PT. Simas atas Keterlambatan Penyelesaian Perbaikan Kendaraan Bermotor
• Tanggung Gugat Sutarji Terhadap Marjoso atas Gadai Tanah Pertanian
• Tanggung Jawab Kapten Pesawat Boeing 737-300 Adam Air KI-172 Terhadap Para Penumpangnya Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Negara Myanmar Atas Pelanggaran Hak Aung San Suu Kyi
• Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Pemerintah Junta Militer Myanmar Dalam Penggunaan Tentara Anak menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Negara Myanmar
• Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya Atas Hilangnya Barang Milik daerah Sebagai Akibat Pembangunan Royal Plasa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Kerugian Penumpang Akibat Tenggelamnya Kapal Motor Wahai Star Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Baruna Kencana Mas atas Musnahnya Barang yang Diangkut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Adam Air atas Kerugian Perusahaan Penerbangan Batavia Air akibat Pemotongan Jalur Runway Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Lion Air atas Meninggalnya Penumpang Akibat Tergelincirnya Pesawa Udara Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Pidana Terhadap Lagu yang Liriknya Menjelekkan Pihak Lain
• Tanggung Jawab PT. Bina Karya Kurnia Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Sistem Outsourching Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (PERSERO) atas Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api yang Disebabkan Pencurian Rel Kereta Api Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) atas Kerugian Penumpang Akibat Pembatalan Perjalanan Kereta Api Mutiara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretapian
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (PERSERO) Terhadap Kecelakaan yang Mengakibatkan Tiga Orang Meninggal Ditinjau dari KUH Perdata
• Tindakan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-L/2007 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan
• Tindakan oleh Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Daging Bebek yang Dilakukan Tjalia Samsudin dari malaysia ke Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 1992
• Tindakan Pemerintah Indonesia Terhadap kapal Selam Amerika Serikat yang Melanggar Pasal 17 dan 18 Unclos 1982
• Tindakan Surat Kabar Rek Ayo Rek yang Menawarkan Jasa Prostitusi Melalui Pemuatan Iklan Premium Call Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Tindakan Timor Leste Terhadap Indonesia atas Peristiwa Penembakan Tiga Warga Negara Indonesia di Perbatasan Negara
• Tinjauan atas Klaim Asuransi oleh Ahli Waris Andrie Achmad Abdullah Terhadap Perusahaan Asuransi Bumi Asih
• Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Bank Syariah X yang Merubah Harga Bai Murabahah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
• Tinjauan Kasus Hak Mewaris Janda di Bali yang tidak Disetujui oleh Keluarga Kepurusa
• Tinjauan Misleading Information yang Diterima oleh Investor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tinjauan Perjanjian bagi Hasil Tambak Udang Windu di Masyarakat Desa Wadak Kidul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan
• TInjauan Tentang Kasus Pembelian dan Penggunaan Bensin Premium oleh CV. Tri Putri Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
• Tinjauan tentang Pembatalan Jual Beli Tanah dan Bangunan secara Sepihak
• Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat Terhadap Pekerja Wanita yang Hamil
• Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Wartawan
• Tinjauan Tentang Penyelesaian Harta Bersama Antara Derwis dan Erna atas Dasar Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan Terhadap Perkawinan Antara Laravia dengan Agus Adianto yang Pernah Melangsungkan Perkawinan di Luar Negeri dengan Andri Suryani Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Izin Poligami
• Tinjauan Yuridis atas Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Milik Warga di Meruya Selatan
• Tinjauan Yuridis Penerapan Diskresi bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika-Psikotropika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Diam-Diam Sole Distributor Antara Lee Kum Kee Co.Ltd dengan PT. Dua Berlian
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Lagu dalam Bentuk Motion Picture Expert Group Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 624/Pid.B/2006/PN.Malang Mengenai Perkara Hard Disk Loading
• Wakaf tanah Jl. Peneleh Surabaya Kepada Yayasan Masjid Peneleh

Tahun 2007

• Akibat Hukum Penandatanganan Perjanjian untuk tidak Menerima Warisan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ditinjau dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Analisa Prosedur Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton Jakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
• Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap PT Konimex atas Produk Obat Paramex yang berisi Kawat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Keberadaan Carrefour di Blok M Square yang Merugikan Pedagang Pasar Melawai Blok M di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Analisis Mengedarkan Lagu Berisi Penghinaan Terhadap Agama oleh RA Production
• Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Ciptaan Dheny Erli yang Berjudul Kau dan Aku dan Jumpa Pertama oleh Enchung Haryadi Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3285K/PDT/2001 dalam Kasus Perbuatan Melanggar Hukum oleh Panitia Urusan Piutang Negara
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2154 K/PDT/2003 dalam Perkara Jual Beli Hak atas Tanah Antara Toni Hartono Melawan Moch.Yusuf Alie dan Kawan-Kawan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/2004 Terhadap Pembebanan Hak atas Tanah yang Dilakukan oleh Pihak yang tidak Berwenang
• Analisis Putusan Pengadilan Negri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR yang Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Zulfan Heri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Analisis Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terhadap Penambahan Nama Marga pada Akta Perkawinan
• Analisis Yuridis tentang Perjanjian Pengasuh Anak yang Dibuat Sebelum Perceraian
• Analsis tentang Akibat dari Penayangan Smack Down Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak
• Gugatan Enung Karyati Sebagai Isteri Sah Keempat atas tidak Terpenuhi Hak dan Kewajibannya oleh Ade Cahyadi Koswara Sebagai Suami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Gugatan untuk Memperoleh Kembali Komoditas yang Dipatenkan oleh Negara Lain
• Hak Ahli Waris Pemberi Wakaf Meminta Kembali Tanah Wakaf yang tidak Dimanfaatkan Sebagaimana Peruntukan
• Hak Asuh Anak Didasarkan Atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Hak Dewa 19 untuk Memproduksi Album yang Direkam oleh Aquarius Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Hak Mewaris Ahli Waris Pengganti Atas Harta Peninggalan yang Dikuasai Anak Angkat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 419K/AG/2000)
• Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang-Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Hak untuk Mati dalam Kasus Agian Isna Nauli Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
• Hak Veto Amerika Serikat dalam Sidang Dewan Keamanan Mengenai Agresi Israel Terhadap Lebanon
• Hambatan Yuridis Hak Tanggungan Tanah Girik yang Menjadi Obyek Jaminan Kredit di Bank
• Hibah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hubungan Hukum Dokter dan Industri Farmasi atas Kerja Samanya yang Mengakibatkan Pasien Dirugikan dalam Peresepan Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Iklan Operator Seluler Telekomunikasi Tentang Penawaran Tarif Murah oleh Esia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Implikasi Pemisahan Boedel Terhadap Pembagian Warisan Menurut Burgerlijk Wetboek
• Kasus Gugatan Ganti Rugi dalam Pendonoran Ginjal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981
• Keabsahan Suatu Akta Pemberian Hipotek atas Tanah yang Dilakukan tanpa Persetujuan Istri ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus antara Jupianto Setiawan dengan Bank Niaga)
• Keberadaan Klinik Aborsi Ilegal dalam Kaitannya dengan Profesi Keperawatan Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon
• Kedudukan Hukum Anak dalam Pewarisan Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Darah Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Ketidakjujuran Tindakan Curator Terhadap Harta Benda yang di AMPU
• Kewenangan Dinas Laju Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Wilayah Sidoarjo yang Mengeluarkan Izin Trayek Kendaraan Umum Bison Jurusan MalangSurabaya
• Kewenangan yang Dimiliki Komisi Yudisial atas Pemeriksaan Adanya Dugaan Pelanggaran Kehormatan, Martabat dan Nama Baik Para Hakim Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
• Klaim Tiongkok atas Pulau Formosa Ditinjau dari Hak Penentuan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV)
• Legitimasi Calon Kepala Daerah Terpilih yang tidak Diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Studi Kasus Kepala Daerah Banyuwangi
• Pemasangan Reklame di Jalan Raya Diponegoro oleh PT. Warna Warni
• Pembagian Harta Bersama oleh Pengadilan Agama Kepada Istri Kedua dan Istri Pertama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki yang Beragama Islam di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Buruga Kotamadya Kendari Sulawesi Tenggara
• Pembangunan City of Tomorrow (CITO) Surabaya Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo
• Pembatalan Hak Desain Industri Bolpoin Mata Jarum Milik PT. Merpati Mahkota Sarana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Pembatalan Perkawinan Kedua oleh Istri Pertama atas Dasar Ingkar Janji
• Pembatalan Sertifikat Desain Industri karena Adanya Persamaan Bentuk dan Konfigurasi dengan Desain Industri yang telah Beredar ditinjau dari Undang-Undang 31 Tahun 2000
• Penerapan Tarif Short Short Message Service dibawah Standar Penawaran Interkoneksi oleh Hutchison CP Telecommunication Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan
• Pengalihwujudan Komik One piece dalam Bentuk Compact Disc oleh Rental JIM Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Perairan Cirebon oleh Perseroan Terbatas Paradigma Putra Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• Pengangkatan Sita Jaminan Berdasarkan Pertimbangan Putusan Perkara Perlawanan Nomor:08/Pdt.Plw/2004/PN.Prob
• Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat : Studi Kasus Hal Interpelasi dan Hak Angket atas Impor Beras
• Penolakan atas Keterlambatan Pengajuan Klaim Asuransi oleh PT. Asuransi Sinar Mas Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Penolakan Metode Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Penolakan Pengembalian Harta Bawaan Sebagai Harta Peninggalan Terhadap Ahli Waris Lainnya Ditinjau dari Hukum Islam
• Penolakan Permohonan Hak atas Tanah eks Kuburan Bekas HGB oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
• Penolakan Permohonan Kasasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Penolakan Perusahaan Multifinance terhadap Advokat dalam Pengajuan Kredit Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Perbuatan Melanggar Hukum dalam Kasus Jual Beli Tanah Antara Chandra Gunawan dan Rita
• Perceraian dengan Alasan Perkawinan tidak Direstui oleh Kedua Orang Tuanya ( Analsisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000
• Perkawinan bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perkawinan yang Dilangsungkan di Jepang dan Dicatatkan di Kantor Kedutaan Besar Masing-Masing Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Gedung Konsultan Asing ditinjau dari Konvensi Wina 1963
• Perlindungan Hak Pekerja atas Harta Pailit Perseroan Terbatas Great River Internasional Ditinjau dariUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menderita Cacat non Bawaan dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Notebook yang Berlisensi Tetapi tidak Bergaransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Penduduk Sipil dalam Sengketa Bersenjata di Uganda Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Sistem Pembayaran Penjualan Tiket yang Sudah Terdaftar dengan Hak Paten
• Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Forex Margin TRading Ditinjau dari Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Perlindungan Hukum Pemegang Merek Ibanez yang tidak Terdaftar di Indonesia atas Beredarnya Gitar Tiruan (Handmade) dengan Merek yang Sama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Digunakan Sebagai Model dalam Adegan Berbahaya Melalui Tayangan Iklan Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Jamu yang Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Terapi Ion Detoks Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana di Luar Lingkup Perusahaan Ditinjau dari UndangUndang Ketenagakerjaan ( UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 )
• Perlindungan Hukum terhadap Pelanggan Kartu Halo atas Tagihan Pulsa Fiktif dan Pelimpahan Tagihan Pulsa oleh PT. Telkomsel kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) ditinjau dari Undan
• Permohonan Pailit oleh PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.01/K/N/2005)
• Pertanggungjawaban Negara Timor Leste Kepada Negara RI atas Penembakan Tiga Warga Negara Indonesia di Wilayah Negara Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Kasus Pemalsuan Identitas pada Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Praktek Prostitusi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
• Pertanggungjawaban PT. Djarum atas Iklan LA Light Hati-Hati Polisi (lagi) Tidur Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Perubahan Program Motorola E398 Menjadi Motorola ROKR E1 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Sengketa Antar Daerah Tentang Terminal Purabaya Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
• Sengketa Merek Dagang Antara Harry Sanusi dengan PT. Jakarana Tama (Analisis Kasus Keputusan Mahkamah Agung No.19.K/N/Haki/2002)
• Studi Kelayakan Pendirian Industri Pengolahan Buah Apel di Batu Jawa Timur
• Tanggung Gugat Adam Air Terhadap Pendaratan Pesawat Bukan pada Tempat Tujuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat AIG Lippo Terhadap Dian Seicilia atas Belum Diserahkannya Polis Asuransi
• Tanggung Gugat Any Widjaja atas Penggunaan Logo Dua Beruang Madu pada Merek Chekiddo Ditinjau dari UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Apotik terhadap Konsumen yang Tidak Memiliki Bukti Pembelian Suplemen Makanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Ariel, Uki, Loekman, dan Reza Terhadap Andhika atas Penggunaan Nama Peterpan
• Tanggung Gugat Asosiasi Rekaman Indonesia Terhadap Yayasan Karya Cipta Indonesia atas Penarikan Royalti Ditinjau dari UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Bank Danamon Terhadap Rekening Nasabah Akibat Penggunaan Mobile Banking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Bank HSBC Terhadap Larry Akibat Keterlambatan Pemasukan Data Pembayaran Kartu Kredit Ditinjau dari Peraturan Bank HSBC
• Tanggung Gugat Bank Niaga atas tidak Dibayarkannya Premi Asuransi PT. Irato Wijaya Kepada Perusahaan Asuransi Allianz Utama Indonesia
• Tanggung Gugat Benny Salim Terhadap Yayasan Cipta Era Sejahtera Perihal Hak Cipta atas Logo Arise Shine C.E.S Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Content Provider atas Gagalnya Pengehentian SMS Interaktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat dari Pelaku Usaha Periklanan terhadap Iklan Obat Nyamuk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Dealer pada Perjanjian Sewa Beli Mobil
• Tanggung Gugat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Pemberhentian dengan Hormat Al Wi Shihab Selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.274/ Pdt.G/Jak.sel)
• Tanggung Gugat Ferry Pangaribuan Terhadap Kerugian Lydia Ocshalina Akibat Pengiriman Surat Elektronik Bervirus Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Ganti Rugi PT. Avon Indonesia Terhadap Operator atas Pengakhiran Perjanjian Kerjasama
• Tanggung Gugat Hukum Dokter didalam Pemberian Obat yang tidak Sesuai dengan Penyakit Pasien (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)
• Tanggung Gugat Ikhsan Selaku Pemilik Gudang yang Terbakar Terhadap kerugian yang Diderita oleh Soekamto Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Importir Makanan Transgenik Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Kabul Alias Tessy Terhadap Trans TV Mengenai Pengisian Program Acara Kerajaan Sahur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Kay Kay Terhadap Ariel Piterpan atas Pencantuman Nama Pencipta Tanpa Memohon Ijin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Kepala Cabang Perseroan Terbatas Andalan Mitra Prestasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat Kim Sung Soo atas Penggunaan Merek Vans untuk Kelas Barang yang sama (Kelas 25) Namun Jenis Barang yang Didaftar berbeda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Koperasi Insan Mandiri atas Hilangnya Barang Jaminan dan Modal Koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• Tanggung Gugat Manager Hotel Ambarukmo atas Kecelakaan di Area Kolam Renang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan
• Tanggung Gugat Manajer Investasi Terhadap Berkurangnya Nilai Investasi para Investor Reksa Dana Jenis Pendapatan Tetap (Fixed Income)
• Tanggung Gugat Orang Tua atas Tindakan Anaknya yang Melakukan Pemerkosaan Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Gugat Para Dosen Universitas Gadjah Mada Terhadap Pemakaian Nama dan Logo Universitas Gadjah Mada Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Pemberi dan Penerima Warabala dalam Sistem Warabala di Indonesia atas Cacat Produk Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemilik Situs Detikcomsidication Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pengembang Perumahan PT. Puri Kencana Citra Raya Terhadap Purwantono atas Tidak Dipenuhinya Sebagian Prestasi dari Bangunan Rumah
• Tanggung Gugat Penjual yang Mengingkari Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan yang Dituangkan dalam Akta di Bawah Tangan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Adam Skyconnection Airlines yang Tidak Memasukkan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kereta Api (PERSERO) atas Pelayanan Kepada Penumpang Kereta Rel Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia Selaku Pihak Pengangkut Terhadap Pengirim atas Kerugian yang Timbul Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Central Asia Terhadap Klaim Asuransi Tertanggung (Hendra) Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwasraya atas Perubahan Tertanggung
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan Adam Air Terhadap Para Pilot Adam Air yang Dipaksa Terbang Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat PT Harisson dan Gill atas Didaftarkannya Ciptaan Berupa Ukiran Jepara Ditinjau dari UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Simas atas Kerugian Akibat Penunjukan Bengkel di luar Kesepakatan Ditinjau dari UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Tanggung Gugat PT Telkom atas Terganggunya Internet Indonesia ditinjau dari Segi Kontrak Berlangganan Speedy Broadbrand Access
• Tanggung Gugat PT Tunas Mobilindo Parama Terhadap Zulhendri Hasan Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Aqua Golden Mississippi Tentang Keberatan Pendaftaran Merek Qua Zam dari PT. Muwanah Al Masoem Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Mega Terhadap Satria Gunawan atas Penolakan Premi yang Belum Terbayarkan Melalui Sonny Sebagai Agen dari PT. Asuransi Mega
• Tanggung Gugat PT. Bukti Sentul TBK Selaku Pengembangan Terhadap Azelia Birrer Selaku Pembeli Rumah Ditimjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Lapindo Brantas Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Gas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat PT. Pertamina pada PT. Igas Utama atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
• Tanggung Gugat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap PT. Cemerlang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Sugi Langgeng Gentalindo karena Memproduksi Genteng Logam dengan Perbedaan Tali Air dengan Genteng Logam milik PT. Tata Logam Lestari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
• Tanggung Gugat Selamat Terhadap Kerugian yang Dialami Ady atas Keterlambatan Penyerahan Kapal Motor Fortuna di Surabaya
• Tanggung Gugat Sogo Departement Store Terhadap Benny Gunawan yang Telah Dirugikan Karena Sepatu yang dibeli tidak Sesuai dengan Mereknya Jika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per
• Tanggung Gugat Telkomsel Terhadap Pencipta Lagu Dodo Zakaria atas Pengambilan Sebagian Lagu pada Nada Sambung Pribadi (NSP) 1212 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Trans TV Terhadap Keluarga Abdillah atas Ditayangkannya Potongan Gambar/Ciptaan Potret Acara Pernikahan pada Program Tayangan Kawin Kontrak Ditinjau dari UU No.19 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Usaha Dagang Miami Terhadap Wijanto Oey atas Penggunaan Merek Bondy Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance atas Pengambilan Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat WWW.Crack.Com Terhadap WWW.Ragnarok_Online.Com atas Penggunaan Kode Akses yang Sama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Penetapan Tarif Pembayaran Royalti yang Ditentukan secara Sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Ramayana TBK atas Penggunaan Uang tanpa Persetujuan Dewan Komisaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Israel atas Pembuatan Terowongan ke Masjid Al-Aqsa Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tanggung Jawab Labih Basar atas Belum Terbayarnya Harga Accu yang Dibelinya
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Motor Bahtera Buana sebagai Pengangkut atas Kerugian yang Diderita oleh Perseroan Terbatas Lintas Samudera sebagai Ekspeditur akibat Tenggelamnya Kapal Motor Bahtera Bua
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atas Kerugian yang Timbul Akibat Kecelakaan yang menimpa Kapal Motor Digul Ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 1992 Tentang
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Citra Van Titipan Kilat atas Kerugian yang Dialami oleh Rendro Edy Wibowo akibat Keterlambatan Barang karena Kesalahan rute Penerbangan ditinjau Menurut Undang-Undang
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Bis Bandung Express Terhadap Penumpang yang Kehilangan Barangnya Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab RSUD Dr. Soewandhie atas Kematian Pasien Nasahwa Aditya Pasha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
• Tindakan Pemerintah Terhadap Perseroan Terbatas Hendratna yang Melakukan Illegal Logging di Kalimatan Selatan Ditinjau dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Peraturan Pemerint
• Tinjauan atas Putusan Pengadilan Negri Surabaya Nomor : 2275/Pidana.B/2005/PN. Surabaya Terhadap Tindakan Pidana Transhipment Ikan yang Dilakukan oleh Kapal Asing M.V Wan Shun
• Tinjauan Hak Asuh atas Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Hibah bagi Anak Angkat Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing pada PT Leef Esens Flora Menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan UndangUndang Nom
• Tinjauan Kepemilikan Silang Temasek Holdings di PT. Telkomsel dan Indosat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Tinjauan Mengenai Bayi Tabung Tumpangan Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Mengenai Kerugian Penyewa dalam Perrjanjian Sewa Menyewa Kios Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Mengenai Surat Wasiat atas Pemberian Seluruh Harta Waris Kepada Nicolas D.D. Pesik Menurut Burgelijk Wetboek
• Tinjauan Tentang Bunga Perjanjian dalam Kasus Antara Sukardi dengan Singgih (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1076 K/Pdt/2000)
• Tinjauan Tentang Hak Mewaris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Tentang Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Antara Pihak Agen Bagastama dengan Jainuri Sebagai Salah Satu Penjaja Surat Kabar dan Majalah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Opsi Mengundurkan Diri atau Tetap Bekerja pada Pekerja di PT. Sari Inti Pratama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Menteri Dalam Negeri No.SK.64/HGU/DA/86 pada PTPN XII Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agra
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara Terhadap Pemadaman Listrik di Sejumlah Mall di Jakarta Akibat Kebocoran Pipa Gas PLTGU Muara Karang
• Tinjauan Yuridis Tentang Penentuan Status Pengungsi Terhadap Dokter Escobar (Kuba) Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi
• Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Produksi Minuman yang Komposisinya Tidak Sesuai dengan Label Produk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan CV. Harapan yang Mensyaratkan Golongan Tertentu dalam Perekrutan Tenaga Kerja
• Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku pada Tanda Keikutsertaan Pembelian Paket Voucher CV. Delapan-Delapan Jaya Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pencatuman Klausula Baku dalam Tiket Pesawat Adam Air Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggatian Tiket Pesawat yang Hilang Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Ganti Rugi oleh Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek Stiker d-c-fix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Transaksi Gadai Tanah yang Dilakukan Tanpa Izin dari Pemilik Tanah
• Upaya Hukum Anak Angkat untuk Memperoleh Harta Peninggalan yang Dihibahkan Orang Tua Angkat Kepada Saudara Angkatnya yang Lain
• Yurisdiksi Indonesia dalam Kasus Pencurian Ikan yang Dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Yurisdiksi Negara Indonesia terhadap Pesawat Udara Asing yang Melintas di Atas Wilayah Teritorial Repbulik Indonesia
• Yurisdiksi Negara Indonesia terhadap Pesawat Udara Asing yang Melintas di Atas Wilayah Teritorial Republik Indonesia

Tahun 2006

• Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Incest Ditinjau dari Hukum Islam
• Akibat Tidak Terpenuhinya Hubungan Bathin Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 TAhun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam
• Aksi Perusakan Gedung Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Ditinjau dari Konvensi Wina 1963
• Analisa Hukum Terhadap Tindakan Fathur Rochman yang Mengikutsertakan 20 Anak Taman Kanak-Kanak Kebun Sanggar Bermain Jember untuk Berdemonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Analisa Kasus Malpraktek dalam Proses Persalinan Ny. Debora Lydia L. Tobing
• Analisa Kasus Pembuangan Limbah Cair Industri oleh PT Jaya Kertas di Sungai Klinter Kabupaten Nganjuk Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Analisa Putusan MA No. 2186/ k/Pdt/1999 Mengenai Gugatan Ny Tju Elina Christina dalam Kasus Jual Beli Tanah dan Bangunan di Pekanbaru-Riau
• Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pdt/2002 Tentang Cacat Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah
• Analisis Hak Paten atas Invensi Alat Pengering Super yang Disempurnakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
• Analisis Hukum Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah Secara Langsung Dikaitkan Dengan Pertanggung Jawaban Komisi Pemilhan Umum Daerah Kepada Publik
• Analisis Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Formil Sahnya Putusan Arbitrase pada Putusan Arbitrase On-line dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce
• Analisis Hukum Terhadap Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dari Perspektif Negara Kesatuan Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
• Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat Kaitannya dengan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden
• Analisis Hukum Terhadap Tindakan Bursa Efek Jakarta BEJ yang Melakukan Suspensi Penghentian Sementara Transaksi Saham PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Analisis Nota Kesepahaman MoU Antara Pemerintah RI - GAM
• Analisis Pemutusan Perjanjian Pemasokan Kertas Gosok Secara Diam - Diam / Sepihak oleh PT. Deer Abrasive Indonesia yang Merugikan Penyalur / Konsumen UD. Sari Buana
• Analisis Persetujuan oleh Istri Kepada Suami yang Akan Kawin Lagi Disertai Penguasaan Harta Bersama
• Analisis Perubahan Status Rumah Sakit Pemerintah Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Permenkes No. 159-B/MEN.KES/II/1988 Tentang Rumah Sakit
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 020.K/N/2001 Tentang Penolakan Permohonan Pailit yang Diajukan oleh Kreditur Separatis
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/AG/2003 Tentang Penolakan Pembayaran Nafkah Anak yang Telah Lampau
• Analisis Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Kasus Tanah di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya Ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 71/Pdt.G/PN.Jkt.Pst Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Barang Yang Dinyatakan Dirampas Oleh Negara Ditinjau Dari Hukum Acara Perda
• Analisis Tanggung Gugat Rinos Studio dalam Perjanjian Kerjasama dengan PT. Anindita Mi dalam Promosi Penjualan Rokok
• Analisis tentang Diterimanya Penijauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang Diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
• Analisis Terhadap Iklan Susu Anlene yang Diproduksi oleh PT New Zealand Milk Indonesia Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Ayah Sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996)
• Dampak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Efektifitas Pengadilan Pajak Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Efektifitas Peraturan Ikatan Motor Indonesia dalam Wisata Rally
• Gugat Cerai oleh Istri atas Perlakuan Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Bathin Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974
• Gugatan Mantan Istri Terhadap Pembeli Tanah Bekas Hak Yasan dari Mantan Suaminya
• Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang Bertentangan dengan Perjanjiaan di Antara Ahli Waris (Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No 12/Pdt.G/PN.BB)
• Hak - Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hasil Hutan Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Hak Lintas Penerbangan di Alur Laut Kepulauan Indonesia
• Hak untuk Memperoleh Nafkah Bagi Istri yang Menggugat Cerai Suaminya Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hibah dari Orang Tua Asuh kepada Anak Asuh (Kasus Laporan Penerima Hibah Didasarkan Keterangan Palsu)
• Kajian Hukum Penjualan Saham yang Dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Manajer Senior PT. Sari Husada Kepada Perusahaan Shiba Investment Ltd. dan PT. Widjaya Tunggal Sejahtera Ditinjau dari UU No.8 T
• Kajian Normatif Terhadap Keseimbangan Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Studi Kasus Tentang Penggunaan Hak Jawab Sebagai Penghapusan Tindak Pidana atas Pemberitaan A.M. Hendropriyono dan Studi Kasus tentang Putusan Gugatan atas Perkara Delik Pers yang Dialami oleh PT. Tempo Inti Media Tbk.)
• Keabsahan Perkawinan Ganti Tikar Menurut Hukum Adat Batak Toba yang Dilakukan Antara Seorang Mertua Pria dengan Menantunya yang Sudah Janda Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per
• Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Masyrakat Suku Sasak Di Lombok Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keabsahan Perkawinan Tungku CU di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Keabsahan Talak Melalui Email Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Keberadaan Biro Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Kebohongan Mengenai Status Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia
• Kedudukan Ahli Waris Anak Laki - Laki Ditinjau Menurut Hukum Islam dalam Kasus Pembagian Harta Warisan yang Berupa Rumah dan Sawah
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid Sebelum Masa Jabatannya Berakhir
• Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Surabaya dengan Student Accessories Centre Institut Teknologi Surabaya
• Konversi Hutang dalam Bentuk Rupiah Menjadi Dollar Amerika Serikat
• Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau DAri Undang-undang Dasar 1945 Dan Undang-undang Nomor 39 TAhun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemasangan Modchip oleh Penyalur Game pada Program Komputer dalam Game Konsol Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pembagian Waris atas Harta yang Dikuasai Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1996)
• Pembatalan Hibah Yang Diperlukan Kepada Anak Laki-laki Oleh Anak Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Pembatalan Paten Pompa Galian Bahan Tambang Milik Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung no.11/K/N/HaKi/2002)
• Pembatalan Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Diajukan Oleh Camat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Abritase
• Pembatalan Wasiat atas Dasar Hak Memperoleh Bagian Waris Anak Laki - Laki Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Pemberian Ijazah oleh Institute Manajemen Global Indonesia (IMGI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pemindahbukuan Kredit Sebagai Pemenuhan Pembayaran Bunga dan Utang - Utang Terdahulu
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Atlit Seagames Ditinjau Dari Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penangkapan Kapal M. V Young Duck 03
• Penentuan Ahli Waris yang Berhak Terhadap Harta Warisan (Analisis Putusan Mahkamah Agung)
• Penerapan Hukum yang Tepat Bagi Pelaku Kasus Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga Dibawah Umur
• Penerapan Prinsip Subrogosi Dalam Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Dok Kodja Bahari Terhadap Perusahaan Asuransi Dharma Bangsa Atas Kebakaran Kapal Wakeke
• Pengesahan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologis Yang Beragama Islam Ditinjau Dari Komplikasi Hukum Islam
• Penggunaan Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II Pada Uang Kertas Pecahan RP 10000 Yang Dikeluarkan Oleh Bank Indonesia Tahun 2005 Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Merek Casandra yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk Produk Pewarna Rambut Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Perseroan Terbatas Maspion Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Penolakan CV Naga Swalayan Membayar Uang Sewa Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Penolakan Gugatan Perceraian atas Dasar Adanya Surat Perdamaian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/AG/1998)
• Penolakan Klaim Asuransi oleh PT Asuransi Wahana Tata yang Diajukan oleh Tertanggung yang Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas
• Penolakan Klaim atas Kerugian Pihak Ketiga dalam Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Wahana Tata Surabaya
• Penolakan Pembayaran Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Penolakan Tanggung Jawab Suami Terhadap Pinjaman Isteri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pentingnya Sebuah Perjanjian dalam Rangka Penetapan Batas Maritim di Laut Timor Antara Indonesia dengan Timor Leste
• Penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. Dua Mitra Langgeng Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat yang Berwenang Menurut UndangUndang No.43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45
• Perjanjian Perusahaan My 7 Diammond dengan Pelanggan Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Anak yang Diculik oleh Ibu Kandungnya dari Orang Tua Angkatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Jemaat Ahmadiah dan Ajarannya Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Tulis Peserta Lomba Cerpen Yang Diselenggarakan Oleh Redaksi Majalah Bobo
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di PT. Wilken Mitra Perkasa Menurut UndangUndang Nomor 13 TAhun 2003
• Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Telepon 1 World Terhadap Ketidaksesuaian Promosi yang Dilakukan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsep Acara Konser Musik yang Dibuat oleh Suatu Pengatur Acara (Event Organizer) Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kandungan Urea Formaldehid Pada Melamin Import Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Atas Pemberlakuan Sistem Merit
• Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer yang Memproses Gambar dalam Handycam Menjadi Bentuk Foto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bima Nusantara Akibat Adanya Sertifikat Ganda Yang Dimiliki Oleh PT. Dirga Aditata Aneka Dan Nyonya Gloria Imam Soepandi
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Styrofoam Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Permasalahan Hukum Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ditinjau dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
• Permohonan Pailit dalam Kasus Antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Terhadap PT Bhinneka Multi Corporation Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004
• Permohonan Pailit oleh PT Alpha Sarana Terhadap PT Surya Semesta Internusa yang Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2456 K/PDT/2005
• Persamaan Desain Kemasan Amanplast dengan Desain Kemasan Hansaplast (Kajian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Desain Industri/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst)
• Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara yang Menjatuhkan Skrosing pada Pekerja yang Melakukan Mogok Kerja Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
• Pertanggungjawaban Indonesia atas Kabut Asap yang Melanda Malaysia
• Pertanggungjawaban Negara Suriah Terhadap Pembakaran Gedung Kedutaan Besar Denmark Ditinjau dari Konvensi Wina 1961
• Pertanggungjawaban P.T Exxon Mobil Oil Indonesia Akibat Kebocoran Gas Yang Menimbulkan Pencemaran
• Pertanggungjawaban Pidana Industri Siaran Televisi Terhadap Tayangan yang Bermuatan Cabul Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
• Pertanggungjawaban Pidana Ketua Koperasi Pondok Pesantren Hidayatul Mustadi-ien Terhadap Korupsi Dana Kredit Usaha Tani
• Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi dengan Adanya Penyuapan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tinda
• Perubahan Gambar Tokoh Dalam Komik Ramayana Versi Indonesia Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari UU No. 19 TAhun 2002 Tentang Hak Cipta
• Poligami oleh Anggota ABRI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Praktik Politik Uang Oleh Partai Politik dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dan Wakil Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Proses Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Fisik yang Dialami Wahyuniati Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Putusan Pemberian Izin Penjatuhan Talak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2000)
• Sengketa Merek Antara PT Goodyear Tire dan Rubber Company dengan PT Banteng Pratama Rubber Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Sengketa Merek Giordano dengan Giordani Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah
• Status Perkawinan yang Dilangsungkan dengan Wanita dalam Masa Iddah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 134 K/AG/1996)
• Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
• Tanggung Gugat Agen atas Penjualan Minyak Tanah Bersubsidi di Luar Pangkalan
• Tanggung Gugat Ahli Waris atas Biaya-Biaya yang Dikeluarkan oleh Pemakai Berdasarkan atas Perjanjian Pinjam Pakai
• Tanggung Gugat Air Asia atas Penolakan Pengembalian Uang Tiket yang Merugikan Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Albert Salim Sebagai Pengguna Kata Merak untuk Nama Perusahaan Fa. Merak Terhadap Soeharso Sebagai Pemilik Perusahaan Merak Group Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentan
• Tanggung Gugat Andalas Televisi dalam Kasus Penghuni Terakhir
• Tanggung Gugat Asuransi Aig Lippo Atas Produk Asuransi yang Tidak Sesuai dengan Penawaran Ditinjau dari Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pedagang Kaki Lima Atas Peredaran Obat Kadaluwarsa Ditinjau Dari Keppres No. 178 Tahun 2000 Jo Perpres No. 11 Tahun 2005 Serta UU No. 8 Tahun 199
• Tanggung Gugat Debitur atas Dirampasnya Obyek Jaminan Fiduasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat Direktur Utama Perseroan Terbatas Jaya Pari Steel Corp Atas Penjualan Asset-asset Perusahaan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
• Tanggung Gugat Dokter Medical Clinic Jakarta atas Kegagalan Menjalankan Profesi di Bidang Kecantikan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004
• Tanggung Gugat Dokter Terhadap Cacat Permanen yang Diderita oleh Pasien, Dikaitkan dengan Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Tanggung Gugat Gardena Swalayan atas Perubahan Bangunan Sewa Tanpa Persetujuan dari Pihak yang Menyewakan
• Tanggung Gugat Grant Thornton Indonesia Limited Kepada Grant Thornton Internasional Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Handy Butun Terhadap Hawthorne Enterprises Limited Mengenai Pendaftaran Merek Blue Star Exchange untuk Kelas Barang 25 Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Tanggung Gugat Jackson Perangin Angin atas Pembatalan Hibah yang Berdampak pada Pencemaran Nama Baik
• Tanggung Gugat Kusnu Sugiono Lumiwang Kewas Terhadap Johnny Angkawinata Akibat Perkara Penjualan Rumah secara Sepihak
• Tanggung Gugat Mantan Suami Terhadap Isteri atas Penjualan Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Maria Mite Kepada Dominikus Ngoe dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Dizi Sebagai Bagian dari Masyarakat Adat Tanah Ngadha di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur
• Tanggung Gugat Notaris atas Dibuatnya Akta Hibah No. 37 Berdasarkan Surat Kuasa di Bawah Tangan Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Gugat Notaris atas Pengalihan Saham Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Gugat Pabrik X atas Produksi Televisi Rekondisi Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Paserba Carrefour atas Program Simak Harganya, Sikat Hematnya Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pelaku Periklanan atas Informasi yang Tidak Benar Melalui Iklan di Media Massa Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Sub Kontrktor Dalam Perjanjian Pemborongan Pengukuran Lahan Pembangunan Pasar Porong
• Tanggung Gugat Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kegagalan Pengeboran Minyak dan Gas oleh PT Lapindo Brantas)
• Tanggung Gugat Pengguna Barang Atas Pembangunan Pasar Yang Tidak Terselesaikan Tepat Waktu
• Tanggung Gugat Pengusaha Huller Keliling Atas Kecelakaan Di Desa Kuning Kecamatan Kertosono-Kabupaten Nganjuk
• Tanggung Gugat Penyewa yang Tidak Mengembalikan Obyek Sewa Kepada Pemilik
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Citra Masakini Atas Penahanan Obyek Sewa Menyewa Yang Tidak Sesuai Dengan Penggunaannya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kereta Api Terhadap Penumpang Eksekutif Ditinjau Dari Undang-undang No. 13 TAhun 1992 (Studi Kasus Kereta Api Bima Jurusan Jakarta - Surabaya)
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Prima Vision Terhadap Perseroan Terbatas Maupa Televisi Kabel
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Telkom dengan Adanya Penggantian Perangkat Pesawat Telkom Flexi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo atas Tindakan Pemutusan Aliran Air Terhadap Warga Wisma Kemiri Indah Sidoarjo
• Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Ditinjau dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004
• Tanggung Gugat Perusahaan Pembakar Lahan dan Hutan di Wilayah Riau atas Gugatan Perwakilan Kelompok Penduduk Pekanbaru
• Tanggung Gugat Perusahaan Televisi Swasta Terhadap Hak Cipta atas Rekaman Bencana Tsunami di Aceh Tanpa Mencantumkan Nama Pencipta Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Perusahaan yang Mengembangkan Program Komputer Aplikasi Penggajian dengan Sistem Dasar Metode Analitical Hierarki Processing Milik PT Indotecno Menjadi Metode Neural Network Ditinjau dari UU No.9 Tahun 2002 ttg Hak Cipta
• TAnggung Gugat PJTKI Terhadap TKI Di MAlaysia Yang Tidak Di Penuhi HAkhak nya Tanggung Gugat PJTKI Terhadap TKI Di Malaysia Yang Tidak Dipenuhi HakHaknya Ditinjau Dari Undangundang Nomor 39 Tahun 2004
• Tanggung Gugat PT Asuransi Sinar Mas Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Perampasan Obyek Petanggungan
• Tanggung Gugat PT Indosat Terhadap Konsumen Akibat Pemblokiran Kartu Sebelum Masa Tenggang Berakhir Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT Kereta Api atas Meninggalnya Penumpang yang Duduk di atas Atap Kereta Api dan Terkena Aliran Arus Listrik Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Gugat PT Sun Industri Terhadap PT Antara Kesuma atas Penggunaan Desain Kereta Sorong Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat PT Telkom atas Kurang Berfungsinya Sambungan 001 dan 008 Milik PT Indosat
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Jasindo Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Oleh PT. Batavia Jasa Brokerindo
• Tanggung Gugat PT. Eka Boga Inti Selaku Pengelola Restoran Hoka-Hoka Bento Atas Makanan Yang Disaji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Finindo Surya Jaya Terhadap Pembeli Akibat Tidak Dikembalikannya Down Payment (Uang Muka) Berkaitan dengan Pembatalan Pembelian Stand Penjualan yang tidak Sesuai Pemberitahuan Brosu
• Tanggung Gugat PT. Prabu Alaska Terhadap PT. Rimba Kayu Anugrah Sehubungan dengan Tidak Dipenuhinya Kewajiban dalam Jual Beli Kayu Bulat (Logs)
• Tanggung Gugat PT. Surya Agung Indah Motors atas Penjelasan Salesmannya Kepada Konsumen Sehingga Menderita Kerugian Ditinjau dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Tradisi Sejahtera Terhadap Konsumen Apartemen Hollywood Residence Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Truno Bravo atas Pelaksanaan Hak Paten Mesin Perforasi Milik Erna Rusmawati
• Tanggung Gugat Royal Plaza atas Tindakannya Mengubah Layout Stand yang Telah Terjual Secara Sepihak Ditinjau dari Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Salim Ventures Terhadap Penggunaan Foto Para Pimpinan Salim Grup Dalam Situs salimventures.com
• Tanggung Gugat Soewignjo Njoo Terhadap Pendaftaran Merek Powerpuff untuk Barang yang Tidak Sejenis dengan Merek Terkenal The Powerpuff Girls
• Tanggung Gugat Steven dalam Kasus Jual Beli Properti di Gading Serpong
• Tanggung Gugat Toko Elektronik dan Perabotan Columbia Sebagai Pemilik Sah Obyek Jaminan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sri Rejeki atas Pinjaman Debitur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Toko Golden Kosmetik Terhadap Kerugian yang Diderita oleh Dela Suciati Akibat Kelalaian Penulisan Tanda Penggunaan Krim Pemutih
• Tanggung Gugat Yayasan Ibu Sury atas Perlakuan SF Terhadap Ismi Sebagai Anak Asuhnya
• Tanggung Gugat Yuridis Wakil Presiden Mengenai Keputusan Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Bencana Alam Di Aceh Dan Sumatra Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
• Tanggung Jawab China Nasional Offshore Oil Corporation (CNOOC) dalam Tindakan Pencemaran Minyak di Kepulauan Seribu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
• Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Pantai dalam Pengamanan Selat Malaka Sebagai Selat Internasional
• Tanggung Jawab Isteri atas Wanprestasi Suami (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 205 K/Pdt/2001 Dalam Perkara Wanprestasi)
• Tanggung Jawab Komandan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kerugian YAng Diderita Oleh Seorang Anak Akibat Asap Rokok Ditinjau Dari Undang-undang No. 23 TAhun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Jawab Pengurus Koperasi GR Terhadap Para Anggota Koperasi GR Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Pengelola Usaha Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Pelita Abadi Kharisma Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Tergulingnya Kapal Motor Kharisma Sejahtera Di Dermaga Kalimas Surabaya
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia atas Pembatalan Penerbangan ke Singapura Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
• Tanggung Jawab PT Ekspedisi Buana Selaku Pengangkut Terhadap Kerugian yang Diderita oleh PT Mujur Selaku Pengirim Gula atas Terjadinya Keterlambatan Kapal Pengangkut Gula Ditinjau dari UU 21 Tahun 199
• Tanggung Jawab PT Kereta Api atas Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api yang Tidak Memiliki Pintu Perlintasan Kereta Api Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab PT. Sumba Harapan Sebagai Pengangkut atas Kerugian yang Dialami oleh Lily Sebagai Pengguna Jasa Angkutan Ditinjau dari Undang - Undang Nomor.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Usaha Jasa Angkutan Utama Sebagai Ekspeditur Akibat Kerugian yang Diderita oleh Pengirim
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Petugas Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Melakukan Pelanggaran
• Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur Terhadap Penghapusan Bangunan Gedung Negara Milik Departemen Pekerjaan Umum Ditinjau dari Keputusan Menteri Keu
• Tindakan Rekayasa Foto Menjadi Semi Telanjang yang Dipamerkan di CP Biennale 2005 Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golkar pada Kasus Fahmi Idris dan Marzuki Darusman Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Tinjauan atas Perkara Pemutusan Kontrak Kerja Antara PT Telkomsel dengan Ferdinand Coenraad Balfoort
• Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Kebebasan Beragama di Indonesia Terkait dengan Penutupan Gereja - Gereja di Jawa Barat oleh Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP)
• Tinjauan Hukum Tentang Klaim Pemerintah Malaysia Terhadap Wilayah Gosong Niger Milik Pemerintah Republik Indonesia
• Tinjauan Hukum Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri
• Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Gerakan Aceh Merdeka
• Tinjauan Hukum Terhadap Pemberlakuan Hukum Adat Secara Murni pada Desa-Desa Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam Kaitannya dengan Otonomi Asli Desa yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Hasil Pertambangan Gas Bumi di Daerah Kbupaten Sidoarjo Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri
• Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Kerugian yang Berkaitan dengan Masa Berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM)
• Tinjauan Putusan P4D Jatim Tentang Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Jaya Garment
• Tinjauan Tentang Kasus Sengketa Kepemilikan Gong pada Masyarakat Banjar Sakti-Desa Sakti Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung-Bali (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3103 K/Pdt/1998)
• Tinjauan Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah oleh Badan Pertahanan Nasional
• Tinjauan Tentang Penghapusan Merek Holland Bakery yang Menggunakan Merek yang tidak Sesuai dengan Jenis Barang/Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya
• Tinjauan Tentang Peraturan Perusahaan yang Menghapuskan Upah Lembur pada Pekerja yang Dinaikan Jabatannya
• Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Pendidikan Terhadap Guru yang Tidak Sesuai Mengajar Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Tentang Surat Perjanjian Kerjasam Antara PT PLN (PERSERO) Dengan PT Bina Elektrika Mandiri Menyangkut Bidang Out Sourcing
• Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Niaga pada Kasus Merek Extra Joss dengan Enerjos Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Yuridis Gugatan PT Benih Inti Subur Intani (BISI) Terhadap Petani Jagung Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Pengesahan Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Suaka Politik oleh Kedutaan Besar Jepang Terhadap Pemuda Timor - Timur
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antara Tommy Dengan Lionita Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Agama Tao Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia kepada 42 Orang Warga Negara Indonesia
• Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0312/PDT.G/2005/PA.BGR Tentang Nafkah Anak Dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Resolusi Nomor GOV/2005/77 yang Melarang Tindakan Negara Iran Melakukan Pengayaan Uranium
• Tinjauan Yuridis Tentang Iklan PAncingan (Bait And Switch Ad) Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Ditinaju Dari Undang-Undang
• Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab PT. Kereta Api Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pihak III dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api di Kedunggalar Ngawi - Jatim
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Dan TAnggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dalam Kasus Esther Baniwine
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Alasan Kegentingan Memaksa dalam Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
• Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Hal Memberikan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat (Adopsi)
• Tinjaun Yuridis terhadap Kebijakan Polwiltabes Kota Surabaya tentang Penggunaan Jalan Lajur Kiri dan Kanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
• Tuntutan Hak Pekerja Perseroan Terbatas Citra Serayu Mas Akibat Relokasi Perusahaan Ditinjau UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Unsur Kebaruan Hak Desain Industri PT Basuki Pratama Engineering atas Mesin Pembangkit Uap Panas (Boiler) Ditinjau dari Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Tahun 2005

• Analisa Hukum Penolakan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Wuri Handayani Seorang Penyandang Cacat
• Analisa Karikatur Karya Selwyn Sitanggang Yang Ditujukan Pada Golongan Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Analisa Penerapan Pasal-pasal Concursus Pada Kasus Koperasi Simpan Pinjam Lima Jaya
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1585/PDT/G/2000/MA.RI Yang Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1271 Milik Universitas Bina Nusantara Jakarta
• Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Penghentian Direktur Utama yang Dilakukan oleh Komisaris Utama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 654/Pdt.G/2001/PN.SBY)
• Analisis Hukum Tentang Pelacakan Aspirasi Politik Guru Terhadap Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Nasional Tuban Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
• Analisis Kasus Limbah Impor PT. Asia Pasific Lestari Di Pulau Galang Ditinjau Dari UU NO. 23 Tahun 1997
• Analisis Pembayaran Pelepasan Tanah dengan Konsinyasi dalam Kasus Wadungasri Sidoarjo
• Analisis Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terhadap Pelaku Sindikat Perdagangan Bayi Dan Anak
• Analisis Penolakan Program Divestasi oleh PT. Freeport Indonesia Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2222 K/PDT/1998 Mengenai Salah Sasaran Pihak Yang Digugat Dalam Kasus Penghentian Direksi Oleh Komisaris
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 848 K/PDT/1999 Dalam Kasus Lelang Antara Iskandar Dan Siti Nurlela
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500/K/PID/2002 Dalam Kasus Baterai Duracell
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1426/Pid.B/2003/PNJKT.PST Terkait Kasus Majalah Tempo Versus Tomy Winata
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 60/PDT.G,PLW.SP/2005/PN/SDA, Tentang Pengangkatan Anak
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kasus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Universitas Dokte
• Analisis Terhadap Perkawinan Deddy Corbuzier Dan Kalina Octarany Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Terhadap Sengketa Antara Titiek Puspa dengan Hj. Andi Noviyanti atas Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 03 dan Akta Jual Beli Nomor 39/Mampang Prapatan/2000
• Analisis terhadap Tindakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Akibat Privatisasi Ditinjau dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Analisis Tugas dan Wewenang Wakil Presiden Jusuf Kalla
• Analisis Yuridis Status Peralihan Gadai Saham yang Telah Dikuasai Perseroan Terbatas Nico Central Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
• Eksistensi Koalisi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono
• Gugatan oleh Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pengesahan Akta Pendirian Terhadap Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354/AG/1998)
• Hak Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Meninggalkan Keluarga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Hak Ayah Terhadap Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran Tanpa Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran
• Informasi Medik Sebagai Landasan Hukum Informed Consent Dari Segipandang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 (Studi Kasus Alergi Obat Pasien Sudirman di RS. Dr. Soetomo)
• Jaminan Produk yang Tertera pada Label Kemasan Makanan Bayi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen
• Jual Beli Saham Bank Kesawan antara Surya Darmadi dengan Rudy Widjaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
• Kajian Hukum Pernyataan Presiden Direktur PT. Indofarma Tbk di Media Massa yang Menyatakan Bahwa Perseroan Akan Mengalami Kerugian Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995
• Kasus Penyadapan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra oleh Aparat Keamanan Pemerintah Australia
• Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Ditinjau Dari Undangundang No. 23 Tahun 1997
• Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam Sengketa Wilayah Perairan Ambalat
• Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai lembaga Legislatif Terkait Dengan Perubahan Struktur Lembaga Legislatif Di Indonesia
• Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan (Studi kasus antara Perseroan Terbatas Bank Bali dengan Perseroan Terbatas Alika Ekaputera)
• Kedudukan Waria Dalam Mewaris Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Kekuatan Mengikat Surat Konfirmasi Kontrak yang Memuat Syarat Batal Demi Hukum Antara Penyewa dengan PT. Kya Kya Kembang Jepun
• Kekuatan Pembuktian dari Perjanjian yang Dilakukan dengan Digital Signature dalam E-Commerce
• Kesalahan Konstruksi Atas Bangunan Gedung yang Menimbulkan Kerugian Pihak Lain Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Keterlambatan Pemenuhan Prestasi Akibat Kerusakan atas Obyek Sewa Beli
• Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Kewenangan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Untuk Tidak Melakukan Penerbitan Peredaran Bir Pada Bulan Ramadhan
• Kewenangan Pengadilan Agama Ujung Pandang Dalam Mengadili Perkara Perceraian Antara Tavib Dan Laela
• Konsekuensi Hukum terhadap Bank yang tidak Mendaftarkan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank Syariah Ditinjau dari Prinsip Syariah
• Manipulasi Data Pajak oleh Notaris dikaitkan dengan Kode Etik Profesi
• Pelaksanaan Mogok Kerja Pada PT. Guntner Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Pembatalan Bunga Pinjaman Didasarkan Perjanjian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2818 K/Pdt/2000 dalam Perkara Antara Bank Perkriditan Rakyat Berfasirahardja dengan Ny. Widaningsih Nasution)
• Pembatalan Pendaftaran Merek Townsquare karena Merupakan Kata Milik Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Perjanjian Kerjasama yang Ditanda Tangani Oleh Manajer Umum PT. Damai Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2000)
• Pembatalan Ucapan Talak Ditinjau dari Hukum Islam
• Pembentukan Lembaga Eksaminasi Internal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
• Pembentukan Undang-undang Transisi Presiden (Presidential Transition Act) Terhadap Pembuatan Kebijakan Strategis Presiden Menjelang Akhir Masa Jabatannya
• Pembuatan Hologram Pada Pita Cukai Rokok Oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Dari Segi Pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Pemutusan Hubungan Kerja Kerena Mangkir Kerja (Analisis putusan P4D No.567/218/883/112.10/2004)
• Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Indosat Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Kyung Dong Indonesia Sebagai Akibat Relokasi Perusahaan Yang Disebabkan Kesulitan Keuangan
• Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri Ditinjau Dari Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Kontrak Antara Komisi Pemilihan Umum dengan PT Rorarya Tentang Keterlambatan Pencetakan Surat Suara
• Pemutusan Perjanjian Kerjasama Antara Pt X dengan CV Y Tentang Pembangunan Perumahan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penambangan Pasir Laut di Perairan Laut Riau oleh Kapal-Kapal Berbendera Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
• Pencemaran Minyak Mentah di Sepanjang 114 Km Pesisir Pantai Indramayu oleh PT. Pertamina (Persero) Ditinjau Dari Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup
• Pendaftaran Merek oleh PT. Istana Pualam Kristal atas Merek Crystal Jade Milik Tungsway Food dan Beverage Holdings Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pengelolaan Rice Processing Complex (RPC) Di Kabupaten Madiun
• Pengakuan Hak Atas Tanah Adat di Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo
• Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Menjual (Kasus Abdul Chodir untuk Memperoleh Haknya Atas Tanah Kapling)
• Pengalihan Obligasi Konversi yang Dilakukan PT Hero Pusaka Sejati Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Penggunaan Foto Najwa Abdullah dan Sandra Naholo pada Majalah Mahkota Ditinjau Menurut Undang - Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Hologram pada Pita Cukai Rokok Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Penggunaan Nama Perusahaan yang Sama UD Lina Jaya Suatu Produk Krupuk Udang Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Penggunaan Surat Penetapan Pengadilan yang Dipalsukan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 654.K/Pid/1996)
• Penggusuran Rumah Tinggal Ditinjau Dari Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Penghapusan Kewajiban Pengangkut Mengasuransikan Tanggung Jawabnya terhadap Penumpang yang Dilakukan oleh Beberapa Maskapai Penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Penolakan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perseroan Terbatas Jamsostek dalam Kasus di Perseroan Terbatas Sinar Mas Mojokerto
• Penolakan Pembatalan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional Atas Dasar Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
• Penolakan Permohonan Kepindahan Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004
• Penolakan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Komplek Pertokoan Kanjengan Oleh Pemerintah Kota Semarang
• Penolakan PT. Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap Klaim yang Diajukan oleh PT Kartika Abef Internasional
• Penundaan Pembayaran Lelang oleh Perseroan Terbatas Citra Gemilang
• Penyelesaian Kredit Macet Menurut Prosedur Bank (Studi Kasus BCA Card di Surabaya)
• Penyiksaan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Percekcokan dengan Orang Tua Sebagai Pertimbangan Putusan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.237 K/AG/1999)
• Perebutan Harta Waris oleh Anak-Anak dari Hasil Perkawinan Pertama dan Kedua
• Perjanjian Jual Beli Hardware Komputer Antara Cv Fast Cheap Dan Teguh Komaruddin Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Perkawinan Adat Merariq pada Suku Sasak di Pulau Lombok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Yang Tanahnya Berstatus Surat Ijin Pemakaian Tanah Di Wilayah Pemerintah Kota Surabaya Ditinjau Dari Undangundang Pokok Agraria
• Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu As yang Berkaitan dengan Slogan Nomor Cuma-Cuma Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Terbitnya Sertifikat Ganda yang Diikat Sebagai Agunan
• Perlindungan Hukum Nasabah BCA (Bank Centrl Asia) Dengan Adanya Sistem Fee Based Income Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Kehidupan Pribadi Nicky Astria untuk Menuntut Ganti Rugi atas Perlakuan Wartawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dagang Bali Pasca Likuidasi (Suatu Studi Kasus)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Katu Kredit dalam Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Hukum Terhadap Petani Garam Berkaitan Dengan Berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penawaran Barang dalam Website Gramedia
• Permohonan Pailit Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Kejaksaan
• Perpanjangan Masa Pensiun Pejabat Pemerintahan Propinsi Jawa Timur Ditinjau Berdasarkan Undangundang Nomor 43 tahun 1999
• Pertanggungjawaban Menteri Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Bogor atas Penelantaran Terhadap Pasien yang Kritis
• Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Yang Dipilih Secara Langsung Oleh Rakyat Melalui Pemilihan Umum 2004
• Program Geser Kompetitor Oleh Perseroan Terbatas Arta Boga Cemerlang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Proses Teknologi Kloning Manusia Ditinjau dari Hukum Islam
• Sepeda Motor Merk Tossa Hercules Yang Dipergunakan Mengangkut Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Studi Kasus Tidak Dikabulkannya Permohonan Mengenai Pengesahan Perkawinan Pertama Antara Tamara dengan Waluyo Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P.1995/PAJS
• Surat Dakwaan Dalam Kasus Pembunuhan Wanita Hamil (Studi Kasus Pembuhan Amanda Devina)
• Tanggung Gugat Ali Tjandra Atas Penggunaan Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Gugat atas Merek Indoplast yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Indopas Ditinjau dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat atas Pendaftaran Merek Aerosoles Milik Perusahaan Asing oleh PT Matahari Putra Prima Ditinjau dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Atas Pendaftaran Merek Toshima Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Toshiba Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Bank Penerbit Kartu Kredit atas Kesalahan Pengiriman Alamat PIN Kartu Kredit pada Pemegang Kartu Kredit
• Tanggung Gugat Bank Rakyat Indonesia Atas Pemindahan Jaminan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Tanggung Gugat Commanditaire Vennootschap Ridha Surya Sentosa Terhadap Penyimpana n Dana dalam Kasus Gold Quest di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
• Tanggung Gugat Direksi atas Penjualan Saham Perseroan Terbatas Didasarkan Prospektus yang Tidak Benar
• Tanggung Gugat Direksi Bank Global yang Dicabut Izin Usahanya Terhadap Nasabah
• Tanggung Gugat Disc Jockey (DJ) atas Pengubahan Jenis Musik pada Suatu Karya Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Dokter Bedah Kosmetika terhadap Pasien Karena Gagalnya Operasi Bedah Kosmetika
• Tanggung Gugat Dokter Dalam Memberikan Diagnosis Salah Yang Menyangkut HIV / AIDS
• Tanggung Gugat Dokter Mashedi Atas Meninggalnya Kastuari Akibat Alergi Obat
• Tanggung Gugat Iwan Fals atas Gambar pada Album Lagu Manusia Setengah Dewa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Jawa Holidays Travel Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Penulisan Tiket
• Tanggung Gugat Jhonny Iskandar Halim Trehadap PT Putaat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Milik PT. Indah Kiat Pulp And Paper
• Tanggung Gugat Kurator Atas Tindakannya yang Telah Menghentikan Operasional PT. Prudential Life Insurance Ditinjau dari Undang-Undang No.4. Tahun 1998 tentang Kepailitan
• Tanggung Gugat Mak Sa atas Penjualan Daging Ayam dan Bebek yang Tidak Layak Konsumsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Notaris PT. Asuransi Puri Asih Atas Hilangnya Barang-barang Milik PT. Binsan Yang Tidak Tercantum Dalam Polis Asuransi Marine Cargo No. 20.0.03.0112.01.02
• Tanggung Gugat Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli
• Tanggung Gugat Obligor Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Tanggung Gugat Operator Esia Terhadap Inject Samsung Frensip Dengan Nomor Esia Tanpa Ijin
• Tanggung Gugat Pemilik Nomor Rekening atas Kerugian yang Diderita oleh Investor
• Tanggung Gugat Pemilik Toko Serayu Terhadap Perseroan Terbatas Sampoerna atas Penjualan Rokok Merek Dji Sam Soe Palsu Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Tanggung Gugat Penanggung dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tanggung Gugat Pencarter Kapal yang Telah Mencarterkan Lagi Kepada Pihak Lain dalam Hal Terjadi Kerusakan Kapal
• Tanggung Gugat Pengelola Jalan Tol Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pengelola Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Terhadap Warga Masyarakat Yang Tertimbun Oleh Longsoran Sampah
• Tanggung Gugat Pengemudi Dan Pemilik Kendaraan Terhadap Pt. Kereta Api Atas Kecelakaan Kereta Api Atas Kecelakaan Kereta Api Di Kebumen
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Aowa Nusa Lestari Surabaya Yang Menjual Produk Secara Undian Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Bunas Finance Indonesia Terhadap Kasus Pengalihan Saham Atas Dasar Gadai Milik Perseroan Terbatas Arya Putra Teguharta
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kasogi Selaku Badan Hukum terhadap Pekerjanya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pembangkit Tanaga Listrik (Persero) atas Pemutusan Jaringan Listrik pada Perseroan Terbatas Jaya Sunli Subur Makmur Polyester
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara atas Pemadaman Listrik di Jabotabek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pusaka Megah Bumi Nusantara Terhadap Pekerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1493.K/Pdt/1998)
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Viandra Production atas Pemutusan Kontrak secara Sepihak
• Tanggung Gugat Perusahaan Listrik Negara atas Krisis Listrik di Kalimantan, Sumatera dan Sekitarnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Rokok yang Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perudang-undangan
• Tanggung Gugat Petani Oleh Perseroan Terbatas Kencana Gula Yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat PT Cipta Jaya Raya Corp Oleh PT Indo Sepadan Dari Segi Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT Jala Sutra Terhadap Korban Kecelakaan Tergulingnya Trailer Tangki Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT Menara Megah Terhadap Luthan Atas Proposal Tender Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Telekomunikasi atas Keterlambatan Pelayanan Gangguan
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Jiwa Prudential Atas Penghentian Pembayaran Manfaat Bebas Premi Terhadap NG SOK HIA
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Ramayana Terhadap Kredit Kendaraan Bermotor yang Belum Dialihkan Kepemilikannya
• Tanggung Gugat PT. Java Travel Terhadap Korban Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggantian Pengemudi
• Tanggung Gugat PT. Jaya Kertas atas Pembuangan Limbah Cair yang Belum Memiliki Izin Ditinjau dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997
• Tanggung Gugat Pt. Remaco Terhadap Bimbo Atas Perekaman Ulang Pemasaran / Pengedaran Lagu - Lagu Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Securindo Packatama Indonesia atas Hilangnya Kendaraan di Area Parkir Plaza Cempaka Mas
• Tanggung Gugat RS Pelni dan RSCM Jakarta Atas Tindakan Medis yang Mengakibatkan Matinya Pasien
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo Terhadap Pemakaian Alat Bekas Yang Disterilkan Kembali Pada Pasien Penyakit Jantung Di Unit Pelayanan Jantung Terpadu Ditinjau Berdasarkan Undang-undang N
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Puri Cinere Bogor Dalam Kasus Operasi Amandel Terhadap Shanti
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Sukmul Atas Kelumpuhan Yuwana Setelah Menjalani Operasi
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Selaku Pemilik Apotek atas Terjualnya Obat Tetes Mata yang Kadaluwarsa
• Tanggung Gugat SPBU atas Penjualan Bensin Campur Air ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Trans Televisi terhadap Diana yang Menjadi Korban Program Penayangan Paranoid
• Tanggung Gugat Tukang Gigi Atas Pemesanan Gigi Palsu yang Tidak Dapat Dipakai oleh Ny. Tjio Biek Nio
• Tanggung Gugat Yayasan Pelita Harapan atas Pemutusan Hubungan Kerja Guru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Tanggung Jawab Penghibah Atas Belum Direalisasikan Janji Penghibahan Harta Bersama Terhadap Anak-Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Gajah Mujur atas Keterlambatan Pengangkutan Barang Milik Perseroan Terbatas Bangun Sarana Wreksa
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Matahari Putri Prima Atas Pendirian Cut Price Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tanggung Jawab PT. Celebes Aviation Service Terhadap Penumpang yang Dipindahkan ke Maskapai Penerbangan Lain Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Pt. Sumber Karya Selaku Pengangkut Atas Kerugian Yang Diderita Oleh PT. Sasa Inti Ditinjau Dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Seorang Dokter yang Melakukan Operasi Caesar Sehingga Mengakibatkan Kelumpuhan terhadap Pasiennya Dtinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Tanggungjawab Negara Peluncur terhadap Negara Korban Akibat Kegia Tan Keant Ariksaan (Studi Kasus Meledaknya Roket Proton-K Milik Rusia di Kazakhstan)
• Teleconference Sebagai Media Untuk Menyelenggarakan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tindakan Departemen Pendidikan Nasional Selaku Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah SLTPN 56 Melawai Jakarta
• Tindakan Negara Malaysia atas Klaim Blok Ambalat sebagai Wilayahnya Ditinjau dari Hukum Laut Internasional
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Hotel Indonesia Natour terhadap Para Pekerja
• Tindakan Penyidik Kepolisian Yang Mebawa Keluar Ali Imron, Terpidana Seumur Hidup Kasus Bom Bali Dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Bali Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 T
• Tindakan Perseroan Terbatas Era Cipta Electrindo Yang Menghapuskan Program Jamsostek Berlandaskan Peraturan Perusahaan Ditinjau Dari Undangundang No.3 Tahun 1992
• Tindakan Sumako Indonesia Menggunakan Gambar Cover Komik Berjudul Shanaou Yoshitsune Milik M C untuk Bungkus Snack dengan Merek Kamikaze, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan atas Hasil Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang Memenangkan PT. Universal Carpet Rugs Menurut UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Tinjauan Hukum Tentang Kasus Skorsing Dari Perseroan Terbatas Suparma Tbk Terhadap Pekerjanya
• Tinjauan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Dalam Hal Perolehan Tunjangan Hari Raya
• Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Merek Antara Davidoff CIE Dan Reemtsma Cigarettenfabriken GMBH Dengan STTC
• Tinjauan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Hal Pertanahan (Studi kasus pembelian kapal KAL 35 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Riau)
• Tinjauan Petusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1755/pdt/1997 Antara PT. Bank Dagang Negara dan Ny. Mara Diah dalam Kasus Sita Eksekutorial terhadap Harta Bersama
• Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
• Tinjauan Terhadap Hubungan Kerja Tenaga Kebersihan di Lingkungan Universitas Surabaya yang Menggunakan Sistem Outsourcing
• Tinjauan Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Di Luar Negeri
• Tinjauan Terhadap Upaya Pembeli dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Hanya Dituangkan dalam Akta Dibawah Tangan
• Tinjauan Yuridis Atas Pengakuan Prabowo Subianto Dalam Buku Putih Ditinjau Dari Sisi Hak Atas Rasa Aman Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Sebagai Penerbit Komik Crayon Sincan yang Berdampak Negatif Terhadap Anak Sebagai Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Semen Padang yang Menolak untuk Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
• Tinjauan Yuridis Tentang Besarnya Ganti Rugi Akibat Tidak Terpenuhinya Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. RPI Selaku Pengangkut Dengan Pengguna Jasa
• Tinjauan Yuridis tentang Peniruan Merek Pupuk SP-36 oleh PT. Meroke Tetap Jaya Medan Atas PT. Petrokimia Gresik
• Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Hak Cipta Lagu Laksamana Raja Di Laut Antara Nurham Yahya Dengan Iyeth Bustami
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Polis Secara Sepihak oleh Perseroan Terbatas Asuransi Central Asia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kejaksaan Dalam Menangani Kasus-kasus Yang Melibatkan Pembantu Presiden Atau Orang-orang Yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden
• Tinjauan Yuridis terhadap Perangkapan Jabatan dalam Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
• Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang ijin Kerja Perpanjangan Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dikaitkan dengan Prospek Investasi A
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Eep Saefulloh dan Sarah Santi Ditinjau dari Hukum Islam
• Tugas dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas Prudential Life Assurance)
• Tuntutan Permohonan Pailit Oleh Para Pekerja Terhadap Perseroan Terbatas Kasogi
• Upaya Hukum Bank Dagang Bali untuk Membatalkan Pencabutan Izin Usaha oleh Bank Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
• Viktimisasi Anak dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Tahun 2004

• Analisis Atas Perusahaan Otobis Akas Yang Tidak Mengikutsertakan Sopir dan Kondektur Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Analisis Hukum atas Tindakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Kredit Sepeda Motor Kepada Pegawai Negeri Sipil (UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri dan Otoda N
• Analisis Kasus Gugatan Estu Hadi terhadap Perseroan Terbatas Radio Suara Surabaya
• Analisis Mengenai Standard Upah Pembantu Rumah Tangga yang Berada di Bawah Upah Minimum Regional
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Caltec Pasific Indonesia Terhadap Pekerjanya (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 402/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)
• Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hilangnya Kendaraan Di Tempat Parkir
• Analisis Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) antara PT. Sampoerna Percetakan Nusantara dengan Jenny Soegiharto
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Memeriksa Perkara Perjanjian dengan Klausula Arbitrase Antara PT. Roche dengan PT. Tempo
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 178/Pid.B/2003/PN.SDA)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.791/Pdt.G/1999/PN.SBY Tentang Pengenaan Hukuman Uang Paksa (Dwangsom) Kepada Ny. Tjie Thing Kiauw Selaku Penyewa Rumah
• Analisis Tentang Izin Operasi Yang Masih Banyak Dilanggar Oleh Pengemudi Angkutan Taksi Di Surabaya Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 84 Tahun 1999
• Analisis Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada PT Surya Windu Persada Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
• Aspek perbuatan melanggar hukun terhadap perjanjian kerja bersama
• Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Dalam Proses Pemeriksaan Terhadap Tender Penjualan Saham dan Obligasi Pt. Indomobil
• Hak Gugat Orang Tua Terhadap Pemberi Kerja Dalam Kasus Anak Gawang
• Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Kuasa Mutlak
• Kajian Hukum Pembuangan Bayi oleh Ibu Kandung
• Kasus Pelaksanaan Jamsostek di CV. Abadi terhadap Pekerjanya yang Mengalami Kecelakaan Kerja
• Kasus Penolakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Oleh Perseroan Terbatas Dahana Energi Utama Industri
• Kedudukan Waris Anak Angkat (Mangain Anak/Marga) Pada Masyarakat Batak Ditinjau Menurut Hukum Adat
• Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan Antara Perseroan Terbatas gatari Air Service dengan Perseroan Terbatas Guntur Madu
• Kewenangan Bank Indonesia Dalam Proses Likuiditas Terhadap Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Tindakan Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Visa
• Kewenangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Selaku Pemegang Saham PT Semen Padang dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
• Pelaksanaan Tender Penjualan Saham dan Obligasi Perseroan Terbatas Indomobil Sukses Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
• Pemakaian Logo Karoseri Alexander Oleh CV. Raden Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiang Usaha Tidak Sehat
• Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Studi Kasus Perkawinan Oentoro - Andriani )
• Pembatalan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama surabaya
• Pemberitaan Pers dalam Kasus Sukma Ayu dan BJah Sebagai Trial by the Press ( Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 )
• Pembongkaran Stasiun Semut Oleh Perseroan Terbatas Senopati Perkasa Ditinjau Dari UndangUndang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
• Pembuangan Sisa Olahan Olie Bekas ke dalam Tanah Ditinjau Dari UndangUndang No.23 Tahun 1997
• Pemutusan Hubungan Kerja Dikaitkan Dengan Kasus Penahanan Ijasah Oleh Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Indo Asri Yang Serikat Pekerjanya Belum Terdaftar
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Sakit Pada Perseroan Terbatas Philips Sidoarjo
• Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Surabaya
• Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Seorang Polisi Dalam Hal Salah Melakukan Prosedur Penangkapan dan Berakibat Kematian
• Penerapan Pasal 50 Ayat (3) Huruf H Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Kasus CV. Precision (Suatu Analisis)
• Penerapan sanksi denda terhadap hasil operasi
• Penerimaan Permohonan Pailit Perseroan terbatas Exim Terhadap Perseroan Terhadap Perseroan Terbatas Itamaraya Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 PK/N/2002)
• Pengajuan Swedia ke Mahkamah Internasional oleh Indonesia Dalam Kasus Gerakan Aceh Merdeka
• Penggunaan botol kratingdaeng oleh pelaku usaha sari buah mengkudu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri
• Penolakan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan antara PT. Bank Niaga Tbk. dan PT. Dharmala Agrifood Tbk. : Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 16/P
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan antara PT. Bank Niaga Tbk. dan PT. Dharmala Agrifood Tbk. : Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 16/Pailit/1998/PN.niaga/jkt.pos
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Perkara Kepailitan Antara PT. Sumber Daya Sewatama dan PT. Alika Eka Putera (Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2001/PN.Niaga.Surabaya
• Penutupan CV. Sinar Terang (Lock Out) Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penyiksaan yang Dilakukan Tentara Amerika Serikat Terhadap Tawanan Irak Ditinjau Menurut Statuta Roma 1998
• Peran Serta Pemerintah dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dikaitkan dengan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP
• Perilaku Diskriminasi terhadap Golongan Minoritas Etnis Tionghoa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Surabaya)
• Perjanjian pemberian tanah beserta rumah antara suami istri yang bercerai
• Perlindungan Hukum Akibat Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Lisensi Oleh The Henry David Lee Company, Inc
• Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berada dalam Perwalian Orang Lain Sebagai Akibat Perceraian Orang Tuanya
• Perlindungan Hukum Bagi Investor PT Pohonmas Mapan Sentosa yang Berdasarkan Profit Sharing (Suatu Analisa dari Segi Pandang Hukum Perdata)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan oleh Pelaku Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan Bermodus Kawin Mut ah
• Perlindungan Hukum Pencipta Atas Potret Sebagai Suatu Karya Seorang Fotografer
• Perlindungan Hukum terhadap Anggota Sarbumusi di Kentucky Fried Chicken Plasa Tunjungan III Ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
• Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Seorang Suami Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Karena Tidak Diberikannya BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Food Supplement Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Kualitas
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Perlindungan Hukum terhadap Warga Kecamatan Ciseeng, Bogor Akibat Pemasangan Tower (Menara) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung
• Perlindungan Hukum terhadap Warga Kecamatan Ciseeng, Bogor Akibat Pemasangan Tower (Menara) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung konsumen
• Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Domestik Aceh
• Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bukti Setoran Pembukaan Rekening Bank Niaga ( Suatu Analisa )
• Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Permintaan Ahli Waris Pekerja Untuk Mendapatkan Tunjangan Kematian Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Permohonan Pailit Perseroan Terbatas Dharmala Sakti Sejahtera Terhadap Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kepailitan
• Pertanggung Jawaban Pidana PT. Media Millenia Sejahtera Dalam Kasus Rhoma Irama Melalui Tabloid Bintang Millenia Berdsarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
• Pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Invasi di Negara Irak yang Menimbulkan Korban Penduduk dan Obyek Sipil
• Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli atas Sebidang Tanah Hak Milik yang Sama
• Problematika Pengaturan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1999
• Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.557 Menurut UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus No.9/Pdt.G/2001/PN.GTLO)
• Proses Persidangan Anak yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
• Sahnya Suatu Perjanjian atas Rumah yang Statusnya Masih dalam Angsuran
• Status Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Hukum Internasional
• Studi Kasus Tanggung Jawab Suami terhadap Istri Pertama yang Ditinggalkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Tanggung Gugat Akibat Pembuangan Limbah Oleh PT Surya Agung Kertas Ditinjau dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung gugat atas pemblokiran balik nama sertifikat dalam kasus jual beli tanah antara Suhartatik dengan Hasti Pratomo
• Tanggung Gugat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat-Obatan
• Tanggung Gugat Bupati Gresik Oleh Promotor Atas Pencekalan Inul Darastita Di Gresik
• Tanggung Gugat Iis Dahlia Atas Kelalaian Menyebutkan Nama Pencipta Dalam Kasus Di Surya Citra Televisi
• Tanggung gugat maskapai penerbagan singapore airlines limited atas kerugian yang dialami oleh penumpang
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Minuman Sari Buah Merek Ribena Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemilik Klinik Bersalin Al Rachman terhadap Penjualan Bayi
• Tanggung Gugat Pengembang Wisata Bukit Mas Terhadap SMPN 28 Wiyung Surabaya Barat
• Tanggung gugat pengrajin yang menggunakan desain lain atas dasar pesanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
• Tanggung Gugat Penjual Bingkisan Lebaran Atas Penjualan Suatu Produk yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas (PT.) Tourindo Dalam Keterlambatan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang- Und
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Atas Kerugian tertanggung Akibat Gempa Bumi
• Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia terhadap Pekerja yang Mengalami Penganiyaan oleh Majikannya di Luar Negeri
• Tanggung Gugat Perusahaan Rokok yang Mempromosikan Produknya dengan Memberi secara Cuma-Cuma pada Kegiatan atau Pertunjukan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pihak Calon Pembeli yang Melakukan Uji Coba Berkendara (Test Drive) Dalam Hal Terjadi Kecelakaan
• Tanggung Gugat PT Gold Quest Berkaitan dengan Penggunaan Foto Kiai Haji Hasyim Asyari pada Koin Emas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Hartono Istana Teknologi Terhadap Penggunaan Hasil Karya Yusuf
• Tanggung Gugat PT Listronic Utama Corporation terhadap Perusahaan Listrik Negara atas Penerapan Denda - Keterlambatan
• Tanggung Gugat PT Petrowidada terhadap Ahli Waris Pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja
• Tanggung Gugat PT. Boma Internusa Mengenai Paten Karung Plastik Anti Slip Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
• Tanggung Gugat PT. Coca Cola Indonesia Terhadap Penjualan Produknya yang Cacat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Atas Resiko Kecelakaan Kerja
• Tanggung Gugat PT. Sosro Selaku Produsen Fruit Tea atas Iklan Teh Botol Fruit Tea Versi Marcell dan Edi Brokoli
• Tanggung Gugat PT. Telkom Terhadap PT Indosat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
• Tanggung Gugat PT. Telkomsel Terhadap Pelanggan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undian Halopoin Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. XXX Atas Pembatalan Sepihak KPR Yang Didasarkan Pada Perjanjian Yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kelalaian Residen Dalam Tindakan Medik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Seorang Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Gingivectomy dan Mengakibatkan Habisnya Gigi atas Seorang Pasien
• Tanggung Jawab Alimentasi Oleh Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Setelah Terjadi Perceraian
• Tanggung Jawab Developer dalam Pembangunan Rumah
• Tanggung Jawab Hukum badan Pertanahan Nasional Atas Terbitnya Dua Sertifikat Terhadap Satu Bidang Tanah (Kasus Terbitnya Sertifikat Nomor 124 dan 125 dengan 172 dan 173)
• Tanggung Jawab Hukum Perusahaan PT. Nusantara Plywood Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Penutupan Perusahaan Secara Sepihak
• Tanggung Jawab Hukum PT. Diamond Kymcojaya Selaku Dealer Sepeda Motor Kymco atas Rusaknya Kymco Cevira Milik Konsumen
• Tanggung Jawab Komisaris Dalam Pembayaran Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Pada Perseroan Terbatas Galang Karya Muda
• Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perusahaan yang Akan Go Publik atas Ketidakjujurannya dalam Memberikan Pendapat terhadap Laporan Keuangan
• Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pekerja Oleh Perusahaan yang Menghentikan Kegiatan Usahanya Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Khusunya Penghilangan Orang Secara Paksa (Studi kasus penculikan aktivis politik 1997-1998)
• Tanggung Jawab Pengangkut (PT Sentra Abadi) Atas Kerugian Pihak Pengguna Jasa (UD. Asri) Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Pengankut atas Hilangnya Penumpang Kapal Feri Wimala Dharma yang Tenggelam di Selat Lombok
• Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Kota Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Terjadi Penodongan
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Atas Kerugian Yang Diderita Penumpang Sebagai Akibat Terjadinya Tubrukan Kapal Antara KM. Mandiri Nusantara Dengan MV. Uni Chart
• Tanggung Jawab Perusahaan dalam Hal Kecelakaan Kerja di Perusahaan
• Tanggung Jawab PT Asuransi Samsung Tugu dan PT Asuransi Hanjin Korindo terhadap Penolakan Klaim Asuransi dalam Kasus PT Indocera Utama Precisi
• Tanggung Jawab PT. KAI terhadap Pengguna Jasa atas Terjadinya Kelalaian Pihak Reservasi
• Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia terhadap Keterlambatan Pengiriman Paket Pos
• Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Kendaraan Dinas Kodam V Brawijaya Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Demak Jawa Tengah
• Tanggung Jawab Walikota Surabaya Atas Penebangan Pohon Di Jalan Mayjen Sungkono Oleh Tim Reklame
• Tanggung Jawab Yuridis Konsultan Hukum Pasar Modal atas Ketidakjujurannya dalam Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion Perusahaan
• Tanggung Yuridis Penolakan Claim Asuransi Kematian Kecelakaan atas nama Barling Halim oleh PT. Asuransi Lippo Life Tbk
• Tindakan Orang Tua Yang Melarang Anaknya Untuk Memperoleh Pendidikan Dikaitkan Dengan Alimentasi
• Tindakan tidak Mempekerjakan Pekerja oleh Perseroan Terbatas Wastra Indah
• Tinjauan Atas Perjanjian Jual Beli Sarang Burung Walet Antara Djasuki Alias Atek dengan Hartono Wiyanto
• Tinjauan Atas Perselesihan Kepentingan Antara Perseroan Terbatas Surya Intrindo Makmur Sidoarjo dengan Para Pekerjanya
• Tinjauan Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Oleh Rhoma Irama Terhadap Pangky Suwito Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Hukum Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Bersama antara Debitur dan Direktorat Jenderal Piutang Lelang Negara dalam Penyelesaian Hutang Debitur
• Tinjauan Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan tentang Pekerja Waktu Tertentu dan Pesangon dalam Kasus Antara BPPN dengan Pekerja Kontraknya
• Tinjauan tentang Perceraian Antara Dua Warga Negara yang Berbeda Sehubungan dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Tentang Perjanjian Carter Kapal Atas Kerugian yang Dialami Pemilik Kapal
• Tinjauan Terhadap Batas Maksimum Penguasaan Tanah Menurut UndangUndang Nomor 56/PRP/1960
• Tinjauan terhadap HakHak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada Perseroan Terbatas Sutera Furnitama
• Tinjauan Yuridis atas Gugatan Gianni Versace terhadap PT. Prima Perahu Agung yang Telah Menggunakan dan Mendaftarkan Merek Danatella Versace Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
• Tinjauan Yuridis Atas Penebangan Pohon Di Jalan Karangmenjangan Yang Dilakukan Oleh PLN Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003
• Tinjauan Yuridis HakHak Pekerja terhadap Kepindahan Pekerja Pada Perseroan Terbatas Telkom Ke Perseroan Terbatas Telkomindo Mojokerto
• Tinjauan Yuridis Kesepakatan Bersama Tentang Penutupan Perusahaan Antara PT Ria Star Indonesia dengan Serikat Pekerja
• Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Karcis Parkir PT. Securindo Packatama Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Asuransi Tri Pakarta terhadap Klaim dari Tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Diri
• Tinjauan Yuridis Mengenai Upah Selama Skorsing Yang Belum Dibayar Oleh Pengusaha Donat Primadona
• Tinjauan Yuridis Outsourcing sebagai Perjanjian Kerja di Perusahaan Swasta
• Tinjauan Yuridis Peningkatan Status Tanah Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Terhadap Rumah Toko (Ruko)
• Tinjauan Yuridis Penyanderaan Badan dalam Rangka Penagihan Pajak Berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Status Negara Irak Pasca Serangan Negara Amerika
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyimpangan Kewenangan Polisi Lalu Lintas Dalam Melakukan Tilang yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor
• Tinjauan Yuridis tentang Tindakan PT. Dirgantara Indonesia Merumahkan Para Pekerjanya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Dicatatkan Dua Kali Pada KUA Dan Catatan Sipil
• Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khonghucu yang Telah Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.29 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame
• Tinjauan Yuridis terhadap Seorang Ibu yang Menjual Anak Kandungnya
• Tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja Harian dan Borongan Pada Pabrik Rokok Retjo Pentung Tulungagung
• Uji Efektivitas Analgesik Ekstrak Daun Sembung (Blumea balsamifera (L) DC.) menggunakan Alat Tail Flick Modifikasi V-3 Pada Mencit Betina ( Mus muskulus L.)
• Upaya hukum terhadap dua merek terdaftar yang memiliki persamaan dalam bunyi ucapan ( Vita care dan Vita - Care) menurut undang-undang nomor. 15 Tahun 2001
• Upaya Pekerja untuk Mendapatkan HakHaknya Sebagai Akibat dari Penutupan Pabrik Rokok Petjoet, Tulungagung
• Wewenang Balai Harta Peninggalan Selaku Kurator Kepailitan dalam Hal Debitur Pailit Memindahtangankan Harta Pailit

Tahun 2003

• Akta pejabat pembuat akta tanah ditinjau dari hukum tata usaha negara : Studi putusan pengadilan tata usaha negara No.96/G/PTUN.SBY
• Analisa kebijakan Walikota Surabaya dalam kasus Kebon Bibit
• Analisa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor: 462/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel atas kasus PT.Calmarine dengan Bonar Partogi
• Analisis ganti rugi tambahan atas kecelakaan kereta api di Brebes oleh para penumpang PT. Kereta Api Indonesia
• Analisis Hubungan Kerja Tertentu Antara PT. Indra Jaya Dengan Pekerja Anak
• Analisis Jual Beli Tanah Tanpa Ikut Sertanya Salah Satu Ahli Waris Menandatangani Jual Beli
• Analisis Kasus Pencampuran Tepung Terigu Bogasari Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis kasus penghentian pelayanan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap pekerja pada sepuluh perushaan di Gresik
• Analisis Kasus Sengketa Tanah Laba Pura di Desa Medawa,Gianyar Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Analisis Kerugian Yang Mengomsumsi Vegeta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988
• Analisis Peran Serta Serikat Pekerja Dalam Menyelesaikan kasus Pelecehan Seksual yang Menimpa Pekerja Wanita
• Analisis Peredaran Komik Crayon Shinchan yang Bersifat Porno Oleh PT Indorestu Pacific Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Tekstil PT Inti Texturindo Megah dengan Pembuangan Limbah B3 ke Sungai Porong di Kabupaten Pasuruan
• Analisis tentang Penutupan Perseroan Terbatas Sinar Lintas Indah dan Akibatnya Terhadap Pekerja
• Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sehubungan dengan Tindakan Perusahaan Asing yang Melakukan Relokasi Ke Luar Negeri
• Analisis Tidak Ditepatinya Janji Untuk Menikah Oleh Seorang Pria kepada Seorang Wanita
• Analisis Tuntutan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas Globaltech Computer Konsultindo yang Ditutup Akibat Kesulitan Keuangan
• Analsis penolakan pembayaran upah pekerja pada perusahaan yang diliburkan karena kesulitan bahan baku
• Asas Kebebasan Berkontrak di dalam Perjanjian Baku(Tinjauan Kasus Perjanjian Jual Beli Apartemen Antara PT. Makarya Dengan Maria Gorettik Tanujaya)
• Gugatan Asdeni Hanafiah Terhadap Dindin Suudin, Suharyono dan Sriwijaya Post atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik
• Gugatan Ganti Rudi oleh Istri Terhadap Suami dalam Status Gugat Cerai Dalam Kasus antara Nur Afni Oktavia dengan Edwin Rondonuwu
• Gugatan warga desa Sekapuk Gresik terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik tentang pengelolaan pertambangan kapur
• Hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 : Ditinjau dari perspektif pengawasan dan keseimbangan kekuasaan
• Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Intervensi Amerika Serikat dalam rangka pergantian pemerintahan negara Irak yang baru
• Kajian penahanan Tamsil Linrung dan Abdul Jamal Balfas dengan tuduhan tersangkut jaringan terorisme di Filipina
• Keberadaan merek Majalah Ultima Next Generation yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas Dharma Bhakti Press menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
• Kedudukan Belis Di Maunori-Ngada Terhadap Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding antara Yayawan Widita Jawa dan Yayasan Kalika
• Kelalaian Dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Kemenangan Penerbitan Lin Berdirinya Televisi Lokal Ditinjau Menurut UndangUndang Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Penyegelan Jawa Timur Televisi Oleh Polda Jatim)
• Kewenangan Judicial Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan otonomi Daerah
• Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Proses Peradilan Hasan Tiro Sebagai Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional
• Kewenangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Memutuskan Aliran Listrik Pelanggan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/ G.Tun/1995/PTUN.SBY)
• Konflik International tentang Kepulauan Spratly
• Konsinyasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Rugi untuk Menghindari Tuntutan Pekerja pada Perseroan Terbatas Intermoda Asri Sidoarjo
• Laporan keuangan ganda yang berbeda dalam satu periode 2002 di PT. Bank Lippo Tbk. ditinjau dari Undang-Undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal
• Pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di kantor distrik navigasi kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditinjau dari Undangundang kepegawaian
• Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khusus keselamatan dan kesehataan kerja di perusahaan milik negara
• Pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia menurut resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 dan Undang-Undang 15 Tahun 2003
• Pembajakan Karya Cipta Melalui Ringtone Atau Nada Dering
• Pembatalan Akte Kelahiran Dari Seorang Anak Yang Diadopsi Kakek-Neneknya
• Pembatalan Hibah yang Diberikan Orang Tua Terhadap Anaknya akibat Anak yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Orang Tuanya
• Pembatalan pendaftaran perlaihan hak milik atas tanah nomor 161/Desa Besuki dengan akta hibah nomor 243/25/1981 berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2588 K/Pdt/2000 di kantor Pertanahan Kabupaten
• Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999)
• Pemberian Bonus kepada Pekerja yang Tidak Mangkir Kerja pada Perseroan Terbatas Gudang Garam
• Pemutusan hubungan kerja pada Perseroan Terbatas Clema Indonesia dalam kasus IIS
• Pemutusan hubungan kerja terhadap Bagus C.S yang memperjuangkan haknya atas upah kerja pada Perseroan Terbatas Kharisma Matahari Katulistiwa Malang
• Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Korban Pelecehan Seksual sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Penafsiran Harga Terhadap Barang Gadai Pada Saat Pelelangan
• Penegakan hukum terhadap benda cagar budaya di perairan Indonesia
• Pengalihan Perseroan Terbatas Dwima Global Transido oleh Perseroan Terbatas Bahana Utama Transindo terhadap pekerja
• Penggandaan foto untuk kepentingan jurnalistik dalam kasus antara Majalah Indonesia Whats On dengan Dewi Soerkarno
• Penggunaan Tanah oleh Pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan Teh Jamus Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Ditinjau dar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
• Penolakan Manajemen Hotel Shangrila Jakarta Atas Uang Servis Ditinjau Dari Permenaker no.Per02/Men/1999
• Penolakan Pembayaran Upah Terhadap Pekerja yang Ditahan Karena Melakukan Tindak Pidana
• Penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh kantor catatan sipil ditinjau dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
• Penolakan Perawatan Bayi Prematur Oleh Rumah Sakit yang Berakibat dengan Kematian Ditinjau dari Sudut Pandang Permenkes RI No.159b/MEN.KES/PER/II/1988
• Penolakan Permohonan Pailit PT. Muara Alas Prima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 71/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst)
• Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Patra Jasa
• Penyelesian sengketa tanah dengan terbitnya sertifikat di atas tanah yang berstatus petok D
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjata antara Amerika Serikat dengan Afghanistan
• Perbanyakan Ciptaan Buku Pelajaran Melalui Foto Kopi Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perseroan Terbatas Aneka Jasa Gradika Gresik
• Perkawinan melalui Internet menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
• Perlindungan hukum atas upah terhadap pekerja yang dialihkan perushaan induk pada perusahaan cabang
• Perlindungan hukum bagi pemegang hak preferen dalam kepailitan
• Perlindungan hukum PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. sebagai pemegang hak merek atas pemakaian merek Semen Gresik oleh pihak lain terehadap produk yang sama ditinjau dari Undang-Undang no. 15 tahun 2001
• Perlindungan Hukum terhadap Jasa Penterjemah atas Suatu Ciptaan Buku
• Perlindungan Hukum terhadap Merek Milik PT. Lautan Luas yang Telah Melakukan Pendaftaran Terlebih Dahulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ditinjau dari Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
• Perlindungan Hukum Terhadap Rancangan Busana Karya Kanaya Tabitha
• Perlindungan HukumTerhadap Penerbit Classic Press Sebagai Pemegang Hak Cipta Buku sastra terjemahan Yang Berjudul Sang Nabi
• Perlindungan Internasional Terhadap Pendatang Dari Afganistan dan Irak Yang Berstatus Pengungsi Di Indonesia
• Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penurunan kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditinjau dari Undang-Undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Perlindungan Konsumen dalam Kasus Pengembang Perseroan Terbatas Dua Sekawan Sidoarjo
• Perlindungan konsumen terhadap pemakaian jasa telekomunikasi PT. Exelcomindo Pratama
• Perlindungan Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Atas Tindakan Sewenang-wenang Majikannya di Luar Negeri
• Perlindungan terhadap Konsumen atas Penjualan Suatu Produk yang Tidak Sesuai Standar Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pernyataan Pailit terhadap Debitor dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst)
• Pertanggungan Gugat Perseroan Terbatas Mahajaya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang Dipekerjakan pada Anak Perusahaan
• Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Swasta terhadap Hilang atau Rusaknya Kendaraan yang Diparkir di Area Parkir Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Tinjauan kasus di kota surabaya)
• Pertanggungjawaban Pengembang Perumahaan PT. Jati Masindo Terhadap Konsumen Perumahan Permata Hijau Bunda
• Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia terhadap Penumpang Kereta Api Doho Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perubahan peruntukan kawasan Darmo berdasarkan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 6 Tahun 1995
• Status Harta yang Diperoleh dari Pasangan yang Menikah Tanpa Proses Pencatatan Sebagai Pelunasan Hutang
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Timbul Bagi Pengguna jasa proXL Atas gagalnya Short Message Service (SMS)
• Tanggung Gugat Bank atas Pencabutan Fasilitas Credit Card yang Dilakukan Secara Sepihak
• Tanggung Gugat Bank Dipo Internasional Cabang Medan Terhadap Kesalahan Isi Rekening Koran Nasabah Sugianto
• Tanggung Gugat Bidan Nyonya Supardi atas Meninggalnya Nurul Maisaroh Peserta Program Keluarga Berencana Suntik
• Tanggung Gugat Dokter atas Perluasan Operasi Kanker Leher Rahim tanpa Persetujuan Keluarga Terlebih Dahulu
• Tanggung gugat ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas kebijakan pembauran lembaga terhadap pekerja
• Tanggung Gugat Notaris terhadap Kliennya
• Tanggung Gugat Pabrik Mi UD. Bintang Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
• Tanggung gugat pedagang kaki lima (PK-5) terhadap konsumen akibat kadaluarsanya obat yang di jual
• Tanggung Gugat Pekerja yang Melakukan Mogok Kerja pada Perseroan Terbatas Sinar Mulya Harapan
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dengan tidak Dicantumkan Batasan Usia Anak pada Produk Barang
• Tanggung gugat pemerintah kota Surabaya atas pengelolaan bagian tanah atas dasar pembuatan melanggar hukum
• Tanggung Gugat Pemilik Bengkel KIA atas Terbakarnya Mobil yang Diservis
• Tanggung Gugat Pemilik Merek Alhami 100 Terhadap Pemilik Merek Gaga Mie 100
• Tanggung Gugat Pengacara Selaku Penerima Kuasa atas Pemasangan Iklan di Media Massa
• Tanggung gugat pengacara terhadap klien yang berkaitan dengan tindakan melampaui batas kekuasaan
• Tanggung Gugat Pengusaha Kereta Kelinci akibat Kecelakaan di Jalan Raya
• Tanggung Gugat Penyelenggara Perkeretaapian terhadap Penumpang atas Penjualan Tiket oleh Calo
• Tanggung gugat Perseroaan Terbatas Karwell atas keterlambatan mengikutkan program JAMSOSTEK terhadap pekerja
• Tanggung gugat perseroan terbatas Bumi Internusa atas terjadinya musibah keracunan ditinjau dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Petrokimia Gresik atas Matinya Pekerja Kecelakaan Gondala
• Tanggung gugat Perseroan Terbatas Shang Dong terhadap pekerjanya atas pengalihan perusahaan ke luar negeri
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Usaha Bersama Securitas atas Terjadinya Jual Beli Efek Secara Semu
• Tanggung Gugat Perusahaan Merpati Nusantara Air Lines Atas Penundaan Penerbangan
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan atas Hilangnya Barang yang Diangkut
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang yang Menggunakan Nama Fiktif
• Tanggung Gugat Polar Completions Engineering Inc. Dan Precesion Drilling Corporation Atas Pelanggaran perjanjian Keagenan Terhadap PT. Karya Hitawasana
• Tanggung Gugat PT. Astra Internasional Tbk Selaku Pelaku Usaha dalam Memberikan Informasi Mengenai Produk Mobil yang Dipasarkannya kepada Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tanggung Gugat PT. Freeport Indonesia Company terhadap WALHI tentang Pemberian Informasi yang Tidak Benar : Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat PT. Gas Biru sebagai Perusahaan Penyedia Tabung Gas BBG terhadap Penjualan Produknya yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Bagi Pemakainya (Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun
• Tanggung Gugat PT. Jamu Sinar Laba-Laba atas Berbagai Produk Jamunya yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Umum Jogjakarta atas Tindakan Kelalaian Dokter Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Stasiun Televisi Swasta terhadap Penayangan Sinetron dari Film Serial Asing
• Tanggung Gugat Terhadap Telkomsel atas Potret Seorang Sebagai Model Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Abdul Gafur Selaku Direktur Perseroan Terbatas Pelita atas Hutang - Hutang Perusahaan
• Tanggung Jawab Apoteker Dalam MEnjual Infus Yang Kadaluwarsa
• Tanggung jawab atas penggunaan merek Gudang Cengkeh yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal Gudang Garam ditinjau Undang- Undang no 15 tahun 2001 tentang merek
• Tanggung Jawab Forwarder Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Milik PT. Industri - En Handelsonderneming Bergenco R.W Sebagai Consignee
• Tanggung Jawab Hokiarto Sebagai Penanggung PT. Mebel Indonesia Yang Dinyatakan Pailit
• Tanggung Jawab Menejer Perseroan Terbatas Kelien Equatorial Mining (KEM) terhadap Para Pekerjanya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Tanggung Jawab Negara Australia Terhadap Penangkapan Warga Negara Indonesia oleh Australian Security and Intelligence Organization dan Australia Federal Police
• Tanggung Jawab Pemilik Sapi Karapan terhadap Joki Ditinjau dari Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung jawab pengurus perseroan terbatas ditinjau dari Undang-Undang nomor I tahun 1995
• Tanggung Jawab Pengusaha Bus Terhadap Asuransi Jasa Raharja tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964
• Tanggung jawab pengusaha pelayaran rakyat terhadap penyalahgunaan ijin pengangkutan ditinjau berdasarkan UU no 21 tahun 1992 tentang pelayaran
• Tanggung Jawab Perum Damri terhadap Kecelakaan Angkutan Carter Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Terhadap Kematian Anak Buah Kapal
• Tanggung Jawab PT. Grande Family View Dalam Pengelolaan Keamanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab PT. Impian Busana Terhadap PEmbayaran Upah Buruh Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah no.8 Tahun 1981
• Tanggung jawab PT.Properti 21 terhadap konsumen perumahan regency 21 di tinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen
• TanggungJawab Penyelenggara Rpller Coaster Selaku Usaha Terhadap Penumpang Roller Coaster selaku Konsumen yang Mengalami Kecelakaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Terorisme dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional
• Tijauan resolusi 1269 tahun 1999 tentang kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam kaitannya dengan yuridiksi negara
• Tijauan tentang mogok kerja di PT.Kereta Api (Persero) menurut UndangUndang No.7 PNPS tahun 1963
• Tindakan Medis Dokter Yudhiana Terhadap Pasien Retno (Suatu Analisis Abortus Provocatus)
• Tinjauan hukum pada tindak kekerasan terhadap perempuan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1984
• Tinjauan Tentang Kebijakan Penghapusan sarana Antara Jemput Pekerja Pekerja Pada Perseroan Pada Perseroan Terbatas Perkapalan
• Tinjauan Tentang Kekuatan Mengikatnya Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Upaya Menghindari Kewajiban Pembayaran Surat Sanggup Yang Telah Jatuh Tempo
• Tinjauan tentang kerja waktu tertentu pada perseroan terbatas telekomunikasi
• Tinjauan tentang Perlindungan Pemakai Anjungan Tunai Mandiri
• Tinjauan tentang tindakan represif terhadap pelaku usaha yang memproduksi garam yang telah tersertifikasi atas kerugian yang diderita konsumen
• Tinjauan terhadap masalah sertifikat ganda tanah di kota Surabaya
• Tinjauan Terhadap Situs Plesetan (Typosquatting) KlikBCA.COM Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
• Tinjauan yuridis atas kekebalan anggota wakil Diplomatik
• Tinjauan Yuridis Atas Penolakan Pembayaran Dari Surat Wesel yang diakseptasi dan Jatuh Tempo di Dalam Perjanjian Pendanaan
• Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Distribusi Ekspor dalam Industri Semen di Indonesia antara Multi Nasional Corporation dan Perusahaan Semen Nasional Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis atas perubahan kesepakatan perjanjian jual beli oleh penjual secara sepihak
• Tinjauan Yuridis atas Skorsing yang Dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Terhadap Pekerja bank Internasional Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Kapal Perang Amerika Serikat dan Singapura di Perairan Natuna
• Tinjauan yuridis mengenai pemakaian obat Cina menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Tinjauan Yuridis Mogok Kerja Pada Perseroan Terbatas Telekomunikasi
• Tinjauan yuridis pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap pekerja Perseroan Terbatas Keris Gallery, TBK. cabang Surabaya
• Tinjauan Yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1441 tentang Pembentukan Tim Inspeksi Senjata
• Tinjauan yuridis tentang gugatan pelanggaran hak cipta M. Faisal terhadap yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ditinjau dari Undang-Undang hak cipta
• Tinjauan Yuridis tentang Hidup Dampulan pada Masyarakat Bojonegoro
• Tinjauan yuridis tentang jaminan keselamatan, kenyamanan, serta layanan kepada pengguna jasa angkutan Kereta Api berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1992
• Tinjauan Yuridis tentang Klausula Baku yang Menentukan Besarnya Bunga
• Tinjauan Yuridis tentang Peniruan Merek oleh Ram Gulumal atas Sekolah Mahatma Gandhi
• Tinjauan Yuridis tentang Penulisan Kembali suatu Program pada Sistem Operasi Yang Berbeda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
• Tinjauan Yuridis tentang Penyitaan Mobil oleh Bank Eksekutif dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil di Showroom Mobil Kita Surabaya
• Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi tertanggung sebagai konsumen terhadap pencantuman Klausula Baku dalam perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Tinjauan Yuridis terhadap Penjiplakan dan Perbanyakan Buku Pintar Seri Senior Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Daging Sapi Impor Di Jawa Barat
• Tinjauan Yuridis terhadap Penjualan Jaringan Internet dari Indosat kepada Warnet di Surabaya