Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum UBAYA

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Universitas Surabaya

Tahun 2021

• Analisis Hukum Terkait dengan Kewenangan Gubenur dalam Pengaturan Penataan Pedagang Kaki Lima di Trotoar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dang Angkutan Jalan
• Analisis Hukum, Terhadap Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Adat Papua Barat ditinjau dari Peraturan Perundang-undang
• Hak Kekebalan Diplomat atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Kuwait Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Insiden Tertembaknya Pesawat Milik Ukraina Akibat Tindakan Lalai yang dilakukan oleh Iran ditinjau dari Konvensi Chicago 1944
• Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Terhadap Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kajian Penerapan Prinsip Non-intervensi oleh China Terhadap Inggris dalam Kasus Pelanggaran Sino-british Agreement
• Maladminstrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas Pemblokiran dan Pelambatan Internet di Provinsi Papua dan Papua Barat
• Mempergunakan Bahan Peledak dalam Menangkap Ikan Ditinjau Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
• Pelanggaran Penggunaan Visa dan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia dalam Era Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020
• Pembentukan Undang-undang yang Memuat Ketentuan yang telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
• Pembinaan oleh Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Pembuktian dalam Tindak Pidana Akses Secara Melawan Hukum ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
• Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga ditinjau dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Penggunaan Boraks Sebagai Bahan Tambahan Pangan dalam Daging Mentah dan Olahan oleh Ta dan Bu ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Penggunaan Tentara Bayaran Berasal dari Suriah oleh Azerbaijan dalam Insiden Perebutan Wilayah di Nagarno-karabakh di tinjau dari International Convention Against The Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries
• Penyalahgunaan Pemanfaatan Kawasan Pembangunan Dwp di Kabupaten Bekasi
• Penyebaran Secara Daring Pernyataan dan gambar yang Bermuatan Penghinaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penyebaran Video Persetubuhan dengan Anak ditinjau dari Perundang-undangan
• Perlindungan Hukum bagi B atas Penahanan Dana yang Dilakukan oleh PT.T
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Beritikad Baik Terkait Pengalihan Piutang Atas Nama (cessie) Ditinjau Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah dan Bangunan Rumah yang di Segel oleh Pemerintah Provinsi Jakarta
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis yang Membeli Jiwasraya Saving Plan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Jasa atas Pembatalan Perjanjian Bisnis oleh Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Keadaan Covid-19 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Stand Up Comedy atas Tindakan Re-uploader yang Dilakukan oleh Akun Instagram @comiclol.id Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
• Perlindungan Hukum Terhadap Siswi Berkebutuhan Khusus Yang Menjadi Korban Tindakan Perundungan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggung Jawaban Pidana Pt Zt atas Pemindahan Informasi Elektronik Berupa Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zt Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
• Pertanggungjawaban Myanmar yang Membantai Etnis Rohingya Sebagai Pelaku Kejahatan Apartheid ditinjau dari Konvensi Apartheid 1973
• Pertanggungjawaban Pemimpin Milisi Suku Dogon Youssouf Toloba atas Pelanggaran Kejahatan di Mali ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Pertanggungjawaban Pidana Ar yang Tanpa Hak Membubuhkan Tanda Sni atas Produk Pupuk yang tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban Pidana Lt Akibat Penangkapan Ikan dengan Memakai Bahan Peledak dan Menyebabkan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ditinjau dari Undang-undang Perikanan dan Perubahannya
• Pertanggungjawaban Pidana MM yang Melakukan Kegiatan Penambangan Dikawasan Hutan Lindung di Tinjau dari Unada-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kanal Youtube Cs yang Menayangkan Kembali Serta Mengkomersialkan Hasil Sinematografi Milik Jt Secara Daring ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Ri Sebagai Pelaku Usaha Penambangan Rakyat Tanpa Izin ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Lapangan Atas Penolakan Perawatan Anak Disabilitas Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat atas Pencantuman Klausula Baku ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Grab Terhadap Kedai Kopigrafi atas Pembuatan Akun Aplikasi (toko) yang Sama dan Menjual Produk menu yang Berbeda
• Tanggung Gugat Importir Terhadap Konsumen atas Jamur Enoki yang Mengandung Bakteri Listeria Monocytogenes ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Pelayaran terhadap Ahli Waris Nakhoda yang Meninggal tetapi tidak Menerima Santunan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
• Tanggung Gugat Pt. Ged yang Mengganti judul lagu dan Mengubah Bagian Refrain Tanpa Persetujuan Pencipta di Tinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Tindak Pidana Penipuan Berkedok Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Tindakan Asl yang Mengirimkan Perintah untuk Penempatan Taruhan pada Permainan Judi Bola Daring ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Tindakan Australia Menelantarkan Para Pencari Suaka ditinjau dari Protokol New York Tahun 1967
• Tindakan Diskriminatif Antar Pelaku Usaha aalam Penyelenggaraan Jasa Angkutan Sewa Khusus yang Menggunakan Aplikasi Grab (studi Kasus Putusan Kppu Nomor: 13/kppu-i/2019)
• Tindakan Rh Melaporkan Direksi Pt. Sgi Melakukan Dugaan Tindak Pidana yang tidak Terbukti Ditinjau dari Kuhp
• Tindakan Seorang Anak Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Terkait Penyuntikan Filler yang Menyebabkan Kebutaan pada Pasien Ditinjau dari Undnag-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Tahun 2020

• Akses Akun Mobile Banking dengan Mengaktifkan Simcard yang Sudah Tidak Aktif untuk Mentransfer Dana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
• Analisis Hukum Mengenai Citizenship (Amendment) Act, 2019 (Undang-Undang Amandemen Tentang Kewarganegaraan Tahun 2019) yang Dikeluarkan oleh Pemerintah India Ditinjau dari ICCPR dan ICESCR
• Analisis Yuridis Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Analisis Yuridis Prinsip Komplementari dalam Internasional Criminal Court ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Analisis Yuridis Tindakan Blokade dan Pengusiran Warga Negara Qatar oleh UEA Ditinjau Menurut Riyadh Agreement 2013
• Asas Kadaluwarsa dalam Hukum Esktradisi : Kasus Eddy Tansil
• Bidan Sebagai Makelar Penjualan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
• Eksistensi Consular Notification dalam Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi
• Ekstradisi terhadap Seseorang yang Menikmati Hak Kekebalan Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Inggris : Kasus Anne Sacoolas
• Kandungan Hidrokinon, Tretinoin dan Merkuri Pada Produk Kosmetik Derma Skin Care Beauty yang Membahayakan Kesehatan Konsumen Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Kasus Khalifa Haftar dalam Konflik Bersenjata di Libya ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Kedudukan Hukum Lettter C dan Petok D yang dimiliki Warga Diklaim Sebagai Aset Negara Dan Diduduki oleh Angkatan Darat
• Kelalaian Pemegang IUP terhadap Pengawasan Pertambangan Liar di dalam Kawasan Wilayah Tambangnya
• Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule
• Klaim Terhadap Wilayah Perairan Laut Natuna oleh China ditinjau dari United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 dan Permanent Court Of Arbitration
• Legal Standing Orang Asing sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut untuk Mengganti Rugi korban Kecelakaan Pesawat Dimonim Air ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Pembangunan di Wilayah Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta (Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi)
• Pembangunan Gedung di Lapangan Merdeka Kota Medan yang Berdiri Diatas Ruang Terbuka Non Hijau
• Pembangunan Objek Wisata the Lost World Castle di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
• Pemberian Izin Orang Tua kepada Anak atas Keinginan Anak Menjadi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Pemberian Sanksi Administrasi atas Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya (Rumah Radio Bung Tomo)
• Pembuatan Iklan oleh Marketplace dengan Menggunakan Inovasi dari Film Dilan ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Pembukaan Jalan di Hutan Mangrove yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pembukaan Lahan Hutan Mangrove oleh PT.TD di Lantebung Makassar Tidak Sesuai dengan Peruntukan Wilayahnya
• Pemidanaan terhadap Korporasi yang terlibat dalam Perbuatan Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pid.Sus/2016)
• Pemihakan Aparatur Sipil Negara terhadap Salah Satu Pasangan Calon pada Saat Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 tentang Apartaur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pns)
• Penabrakan Kapal Perang Indonesia oleh Kapal Pemerintah Vietnam di Perairan Laut Lepas di Atas Wilayah ZEE yang Disengketakan Menurut Hukum Internasional
• Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Pesawat Maskapai La Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penculikan Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Yaman : Kasus Abdullah al-Khalidi
• Penentuan Status Pengungsi Bagi Imigran yang Berada di Indonesia
• Penerapan Rehabilitasi serta Pelatihan Kerja bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penerbitan Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
• Penerbitan Izin Reklamasi Teluk Benoa Bali
• Penetapan Hak Pengelolaan Atas Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Aset Daerah
• Pengakuan KOK sebagai Anggota Veteran yang Menyebabkan Kerugian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
• Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Influencer Instagram Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
• Pengenaan Pidana terhadap Tindakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Tanah Kavling Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Pengenaan Sanksi Pidana terhadap Bank X atas Perbuatan yang Menyebabkan Berubahnya Jumlah Saldo pada Rekening Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perbankan
• Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Ketentuan Minimun Khusus terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana KorupsiPenjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Ketentuan Minimun Khusus terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Penyalahgunaan Narkotika yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Penyegelan Taman Remaja Surabaya atas Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ditinjau Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
• Penyelesaian Diversi Tingkat Penyidikan Dilakukan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Melalui Proses Diversi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Jalur Pengadilan
• Penyerangan Pasukan Suriah kepada Hayat Tahrir Al-Sham dalam Konflik Bersenjata di Kafr Aweid Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949
• Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-Anak Palestina di Israel
• Peran International Civil Aviation Organization dalam Menyelesaikan Kasus Penembakan Ukraine International Airlines Boeing 737-800 Penerbangan 752 oleh Iran
• Perbarengan Tindak Pidana oleh K yang Mengedarkan Produk Impor tanpa Mencantumkan Label
• Perbuatan BB dan AR yang Melakukan Pengancaman dan Pemerasan melalui Whatsapp ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya
• Perbuatan Menjadikan Diri Sendiri Model Pornografi dan Menawarkan Jasa Prostitusi Secara Daring Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
• Perdagangan dan Produksi Minuman Beralkohol tanpa Pendaftaran oleh LNF Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Perebutan Kedaulatan Wilayah oleh Jepang dan Korea Selatan : Kasus Pulau Takeshima/Dokdo
• Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Perintah Presiden Filipina Dalam Hal Penembakan Mati Pelaku Tindak Pidana Narkoba Tanpa Melalui Proses Hukum Ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Perlindungan Hukum bagi Endorser terhadap Penggandaan Potret tanpa Izin oleh Online Shop yang digunakan untuk Mempromosikan Produk
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengkonsumsi Buah Anggur Impor yang Mengandung Formalin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Jasa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada Bank X
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Merek Terdaftar Soerabi Enhaii yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Atas Mereknya
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Indikasi Geografis Beras Adan Krayan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terkait dengan Penggunaan Kartu Halo Bekas Pt T Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Perlindungan Hukum Bagi Pengaransemen Lagu Salah Apa Aku yang Menjadi Viral di Aplikasi Tiktok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum bagi Penggugat jika para Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Hasil Putusan Pengadilan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Rokok Elektronik Bervitamin ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak-Anak Eks-Isis dari Indonesia yang Berstatus Stateless Person Ditinjau Berdasarkan Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954
• Perlindungan terhadap Manusia Albino di Afrika Selatan Ditinjau dari International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination 1965
• Pertanggung Jawaban Pidana RS yang Memasukkan Data Fiktif terhadap Dokumen Elektronik Perusahaan SP ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Kereta Api Prameks Akibat Tabrakan dengan Truk Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Pertanggungjawaban Pidana H yang Telah Memproduksi dan Memperdagangkan Air Zamzam Dalam Kemasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana HR yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI yang telah Habis Masa Berlakunya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban Pidana MMS yang Mengambil Besi Rel Pendrol tanpa Hak dapat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Pertanggungjawaban Pidana S atas Perbuatan tidak Mencantumkan Pertanggungjawaban Pangan Label sebagai Persyaratan Standar Keamanan Pangan
• Pertanggungjawaban Pidana SU Menjual Kayu Sengon yang diambil dari Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Rumah Sakit X dan Dokter atas Meninggalnya Pasien Karena Kurangnya Tenaga Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Perubahan Tanggal Kedaluwarsa terhadap Kopi Sachet oleh Pelaku Usaha
• Program Tobacco Plain Packaging Australia Ditinjau dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips) Agreement
• Putusan Pemidanaan yang Hanya Didasarkan hanya pada 1 (Satu) Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
• Putusan Supreme Court of the Republic of Korea (Mahkamah Agung Republik Korea) atas Permintaan Kompensasi terkait Kerja Paksa Perang Dunia II kepada Jepang Ditinjau dari San Francisco Agreement 1965 antara Jepang dengan Republik Korea
• Retribusi Izin Pemakaian Tanah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Sanksi Tindakan terhadap Anak DFA sebagai Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Siaran Radio yang Menggunakan Frekuensi Radio untuk Penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Dokter atas Dilakukannya Operasi Paru-Paru tanpa adanya Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien
• Tanggung Gugat Dokter dan RSM atas Tindakan Operasi Katarak yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen
• Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit Mulya Atas Tindakan Operasi Katarak yang Menyebabkan Mata Pasien Bernanah dan Berakibat Buta
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen Pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat EZ yang Mengubah Lagu Ciptaan FB Tanpa Persetujuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Ins Terhadap Pemilik Hotel Nandini atas Terjadinya Pencemaran Lingkungan dari Pemeliharaan Itik Berdasar Perbuatan Melanggar Hukum
• Tanggung Gugat Lion Air atas Meninggalnya Korban Kecelakaan Pesawat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha dan Tenaga Penagihan atas Penagihan Kartu Kredit Kepada Subjek Hukum
• Tanggung Gugat Pengembang terhadap Konsumen atas Pengembalian Uang Muka Pembelian Rumah
• Tanggung Gugat Produsen Kue Bidaran Merek Garuda Milik CV. Rejeki atas Bahan Baku Menggunakan Telur Invertil
• Tanggung Gugat Produsen Terhadap Pemberian Label Gizi yang tidak Sesuai dengan Mutu pada Produk Pangan Olahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Tanggung Gugat PT. SIAP atas Tindakan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) yang Dilakukan Antara ATR dengan Investor Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Pedoman Transaksi Repruchase Agreeement bagi Lembaga Jasa Keuangan
• Tanggung Gugat Pt.X Selaku Agen Tunggal Pemegang Merek atas Kerugian yang Timbul dari Kecelakaan Akibat Airbag Tidak Berfungsi
• Tanggung Gugat Rumah Sakit dan Dokter atas Tindakan Amputasi Tanpa Persetujuan Orang Tua Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Tanggung Gugat Rumah Sakit RAT dan DOKTER F Atas Tertinggalnya Selang di Tubuh Pasien Setelah Hemodialisis Ditinjau dari Unadng-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Sutradara dan Produser Film Soekarno terhadap Pembuatan Script Skenario Film yang tidak Sesuai dengan Naskah Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Toko Online atas Dipakainya Akun oleh Pihak Lain Sehingga Saldo Pemilik Akun Berkurang
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi dan Pemasaran Bumbu Dapur Berupa Sambal tanpa Label
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kapal Motor Fungka Permata V Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Korban Kecelakaan yang Terjadi di Jalan Tol Cipularang Kilometer 91 Disebabkan Truck Tidak Laik Jalan
• Tanggung Jawab Pihak Pengangkut terhadap Kerugian Penumpang Meninggal Dunia dan Luka-Luka yang tidak Terdaftar Manifest Penumpang ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab PT. Mifa Bersaudara yang Melakukan Kegiatan Pertambangan tanpa Berpedoman pada AMDAL
• Tanggung Jawab Sekretaris Daerah dalam Pemutasian Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
• Tindak Pidana Pemotongan Kabel Penghubung Antara Wheel Detection Unit dengan Wheel Detection Equipment Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Tindakan Agen Asuransi yang Menggelapkan Premi Asuransi Pemegang Polis ditinjau dari Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
• Tindakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanah Bengkok oleh SM sebagai Petani dan SS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
• Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Warga Telukjambe atas Adanya Sertifikat Hak guna Bangunan yang Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang
• Tindakan Kekerasan kepada Hakim saat Proses Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan MA dan BS Mengambil Dana Kelompok Keluarga Miskin dan Membuat Laporan Palsu ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan Melawan Hukum Memindahkan Informasi Elektronik yang dilakukan oleh Perusahaan Finansial Teknologi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya
• Tindakan Menempati Rumah Tanpa Hak Ditinjau Berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang Undah Hukum Pidana
• Tindakan Mengalihfungsikan Prasarana Olahraga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
• Tindakan Pakistan yang Tidak Mengabulkan Izin Akses Konsuler India Ditinjau dari Hukum Internasional: Kasus Kulbhusan Sudhir Jadhav
• Tindakan Pengeboman yang Dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap Wilayah Ghouta Timur Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tindakan Persetubuhan terhadap Anak Diikuti Perbuatan Merekam Aktivitas Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindakan YN yang Mengedarkan Pestisida yang tidak Terdaftar dan tidak Sesuai dengan Label Menggunakan Merek Terdaftar di Tinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Tinjauan tentang Pengunduran Diri Calon Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Tinjauan Yuridis Penyerangan Kelompok Militan Taliban Terhadap Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan
• Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Merek yang Merupakan Nama Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• Transaksi Fiktif Melalui Marketplace Daring Memanfaatkan Promo Cashback Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
• Upaya Diversi pada Anak yang Melakukan Penghinaan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tahun 2019

• Akibat Hukum atas Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Status Harta Asal Menurut Hukum Adat Nias
• Alasan Penghapus Pidana terhadap Anak Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Analisa Yuridis Putusan World Trade Organization antara Brazil dengan Indonesia Terkait Kebijakan Impor Daging Ayam dan Produk Ayam Indonesia
• Analisis Mengenai Dampak Lingkungn PLTU Celukan Bawang Tahap II yang Tidak Melibatkan Masyarakat
• Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Sby Yang Memutus Bersalah Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Tindakan Pemerintah Bangladesh yang Memeriksa Tas Diplomatik Son Young Nam Sekretaris I Korea Utara untuk Bangladesh di Bandara Dhaka ditinjau dari Konvensi Wina 1961
• Analisis Yuridis Konsekuensi Hukum bagi Amerika yang tidak Melaksanakan Putusan Dispute Settlement Body : Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia
• Analisis Yuridis terhadap Kekebalan Gedung Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Kedutaan Negara Irak di Islamabad-Pakistan)
• Contemp Tof Court Dalam Pertanyaan H Tentang Kasus Peradilan M Yang di Duplikasikan Oleh Pres Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Diplomatik Terorisme : Penyalahgunaan Gedung Perwakilan Diplomatik Libya untuk Kegiatan Terorisme
• Diversi terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Hak Tidak Dapat Diganggugugat (Inviolability Right) Tas Diplomatik : Kasus Perampasan Tas Diplomatik Rusia oleh Petugas Keamanan Qatar di Bandara Doha
• Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kebijakan Indonesia Mengenai Tindakan Pengamanan (Safeguard) atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 dan General Agreement on Tariffs and Trade
• Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Hukum Adat Bali
• Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
• Kejahatan terhadap Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kewajiban Divestasi Saham dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya II PT. Freeport Indonesia
• Kewajiban Negara Libya terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949
• Kewajiban Negara Venezuela atas Peristiwa Penyiksaan terhadap Masyarakat Venezuela
• Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Pokok Perkara Pasca Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Surat Penetapan Tersangka Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
• Klaim PT. WKN Atas Pengembalian Premi Asuransi Pengangkutan Setelah Memperoleh Ganti Rugi Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Kompetensi Juridiksi Korea Utara Terkait Kewenangan untuk Mengadili Pelaku Pembunuhan Kim Jong Nam Berdasarkan Hukum Internasional
• Konkursus Realis dalam Tindakan FNT yang Menjalankan Profesi Advokat Tanpa Ijin dan Melakukan Penipuan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
• Legalitas Arrest Warrant Belgia : Kasus Abdoulaye Yerodia Ndombasi
• Legalitas Pemberian Suaka Terhadap Bobby Fischer oleh Islandia Berdasarkan Deklrasi tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Maladministrasi Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Walikota Tangerang
• Mengedarkan Kosmetik Tanpa Melakukan Pendaftaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Orang Tua yang Menyuruh Anaknya Bekerja Sehingga Tereksploitasi Secara Ekonomi
• Pelanggaran Kedaulatan Rusia atas Ukraina dalam Kasus Cyberwarfare Ditinjau dari Hukum Internasional
• Pemalsuan Dokumen Kependudukan Calon Jamaah Haji Dilakukan untuk Mencari Keuntungan oleh SI dalam Membuat Palsu Paspor Jamaah Haji dan Berangkat Besama Ibadah Haji Bedasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah BG Terhadap Tanah Milik BP Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemalsuan Surat Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
• Pembakaran Surat Suara Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Tebo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Wali Nasab Atas Ketidaksesuian Mahar Dalam Perkawinan
• Pembatasan Impor Melalui Persyaratan Wajib Tanam Bagi Importir Sebagai Upaya Swasembada Pangan Indonesia Berdasarkan The Agreement On Agriculture 1994
• Pembawaan Secara Ilegal Alat-alat Penebangan dan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pemberatan Pidana terhadap Perbuatan Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural oleh Bupati di dalam Wilayah Pemerintahannya
• Pemberian Izin Pergudangan untuk Penyimpanan Kembang Api Kepada PT. PBCS Pada Area Pemukiman Warga di Kabupaten Tangerang Kota Banten
• Pemberian Keterangan yang Tidak Benar Menyebabkan Diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
• Pemberian Sanksi Administrasi atas Perjanjian Pinjam Nama Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia
• Pemberian Surat Rekomendasi Gubernur untuk Pembangunan Condotel di Kawasan Bandung Utara
• Pembuangan Sisa Limbah Air Raksa Dari Pendulangan Emas Tanpa Pengelolaan Terlebih Dahulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pembuatan NJ yang Membuat Pencatatan Palsu dan Tidak Memasukkan Informasi yang Benar dalam Laporan Keuangan Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Pembuatan SN Seorang Anak Yang Melakukan Permintaan Pengguguran Kandugannya Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pembunuhan Etnis Fula oleh Pemburu Dozo di Mali Ditinjau dari Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998
• Pemidanaan terhadap BK Sebagai Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Pemulangan Paksa Pencari Suaka Korea Utara oleh Pemerintah China Menurut Hukum Internasional
• Penarikan Diri Negara Pihak Statuta Roma 1998 untuk Menghapuskan Kewenangan ICC terhadap Kejahatan Internasional yang Dilakukan Sebelum Penarikan Diri : Kasus Burundi dan Filipina
• Pencabulan Terhadap Anak yang Masih Ada Hubunggan Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
• Pencemaran Nama Baik dalam Unggahan Video Program Televisi Ditimjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Umdamg Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penembakan Petugas Paramedis oleh Tentara Israel di Jalur Gaza Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949
• Penembakan Wartawan dalam Situasi Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Penempatan Pekerja Outsourcing Pada Bidang Produksi Oleh PT. Alpen Food Industry Ditinjau Dari Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penempatan Perkerja Migran Indonesia yang Tidak Memenuhi Persyaratan Umur Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perkerja Migran Indonesia
• Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 /Puu-Xi/2013 )
• Penerapan Sanksi oleh Pejabat Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengurus Korporasi yang Melakukan Dumping Limbah B3 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Penerapan Sanksi Tindakan pada Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penerapan Tindakan sebagai Sanksi Alternatif Penyalahguna Narkotika pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pengakuan Kelompok Militan Sebagai Belligerent Ditinjau dari Hukum Internasional
• Pengedaran Benih Bina Jagung Sertifikasi yang Tidak Sesuai dengan Label Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Pengelolaan Limbah B3 oleh PT. GPI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pengembalian Barang Bukti yang Digunakan pada Perkara Illegal Logging Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Produk Susu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penggunaan Gula Kristal Rafinasi sebagai Pendamping Minuman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penggunaan Logo S pada Merek Makanan yangg dikeluarkan Oleh Pt.Mfm di Indonesia
• Penguasaan Kendaraan Bermotor Milik Orang Lain yang Didapat dengan Rangkaian Kebohongan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pengusiran Negara Hungaria Terhadap Refugee Yang Masuk Ke Eropa Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951
• Pengusiran Paksa Etnis Rohingnya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional
• Penjualan Obat Keras Golongan G oleh Tokoh Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Penolakan Klaim Asuransi Oleh PT Asuransi Z yang Diajukan oleh Tertanggung X yang Tidak Memenuhi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Penolakan Pemerintah Kamboja atas Permintaan Ekstradisi Pemerintah Thailand dalam Kasus Thaksin Shinawatra
• Penolakan Permohonan Peningkatan Hak atas Tanah untuk Rumah Toko
• Penutupan Restoran Kampoeng Rawa yang Telah Beroperasi di Danau Rawa Pening Ambarawa Jawa Tengah
• Penyalahgunaan dan Penyerahan Narkotika Golongan I Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Penyalahgunaan Dana Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Penyalahgunaan Visa Kunjungan untuk Berkerja Ditinjau dari UU Keimigrasian
• Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah
• Penyelenggaraan Penyiaran Radio Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan pada Bank Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
• Penyerahan Anak untuk Biaya Persalinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Penyidikan terhadap WA Selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Ditinjau dari (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
• Peralihan Perizinan Izin Usaha Perkebunan dari PT DGS kepada PT SUJ sebagai Anak Perusahaan
• Peran Organization Of Prohibited Of Chemical Weapon dalam Membatasi Penggunaan Senjata Kimia: Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Pemerintah Suriah
• Peran Perwakilan RI dalam Memfasilitasi Akses Pendidikan dan Melindungi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Vienna Convention On Consular Relations 1963
• Perbarengan pembuatan Penjualan VCD, DVD, MP3 Lagu Bajakan dan Film Porno Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cpta dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Perbarengan Perbuatan Pidana Terkait Penipuan, Memberikan Keterangan Palsu dan Menjual Hak Atas Tanah Milik Orang Lain Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Perbarengan Tindak Pidana dalam Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana oleh Kepala Desa
• Perbuatan ABD yang Sengaja Menarik Dana Pensiun dan Tidak Dikelola dan Sebagaiamana dengan Mestinya Di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Perbuatan EN sebagai Ayah Menganiaya Anak Kandung Hingga Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Perbuatan Igk yang Menjual Gas LPG tidak Sesuai dengan Isi Bersih atau Netto dan Memperdagangkan Tanpa Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Perbuatan Jurnalis Media X Yang Mewartakan Identitas Anak Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Gurunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Perbuatan Juru Parkir Liar yang Tidak Menyerahkan Karcis Parkir terhadap Pengguna Jasa Parkir di Depan Kampus Ubaya
• Perbuatan Menjadikan Orang Lain Sebagai Model Pornografi dan Disebabkan Melalui Multimedia Messaging Service (MMS) oleh BS Ditinjau dari Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Repbublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Perbuatan Menyelundupkan Beras dan Gula Tidak Melalui Tempat yang Ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
• Perbuatan MR Merusak Pengerjaan Pengecoran Jalan Khusus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Perbuatan Pidana Produsen Kosmetik yang Tidak Mendaftarkan dan tidak Mencantumkan tanggal Kadaluwarsa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perbuatan Pidana Rk Terkait Pelanggaran Hak Atas Desain Industri Terhadap Alat Fitness Merek Muscle Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Perbuatan SA yang Melakukan Transaksi Kartu Kredit dan Kartu Debit Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Perbudakan Modern oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Jerman
• Perbudakan terhadap Warga Negara Asing di Libya Ditinjau dari Statuta Roma 1998
• Percobaan untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengkonsumsi Sate Padang Berbahan Daging Babi
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Akibat tidak Dibayarkannya Pembayaran Tagihan Kartu Kredit oleh Tokopedia Kepada Penerbit Kartu Kredit
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Crocodile
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Romokalisari, Kota Gresik Akibat Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Upaya Mendisiplinkan Murid Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Publikasi Pornografi Berupa Video
• Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Terkait atas Tindakan Penyiaran Ulang Piala Indonesia Musim 2018/2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam dan Pihak Lainnya Terkait Izin Akses Yang Diterbitkan Oleh Rupiahplus
• Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Izin oleh Wartawan
• Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Kata Kopitiam dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Permanfaatan Sumber Daya di Ruang Angkasa Ditinjau Berdasarkan Moon Agreement 1979
• Permohonan Peralihan Kewarganegaraan oleh Pejabat Diplomatik Libya ditinjau dari Protokol Tambahan 1961 Tentang Perolehan Kewarganegaraan
• Perolehan Kembali Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Anggota ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria) ditinjau dari Hukum Internasional
• Pertambanggan Tanpa Izin yang Menyebabkan Kerasuka Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pertanggung Jawaban Orang Tua MS atas Tindakan Pengurungan dan Pemasungan terhadap MS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggung Jawaban Pidana atas Penjualan Amunisi oleh Oknum TNI-AD Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap MK Pelaku Usaha dalam Memperdagangkan dan Mengedarkan TV Tabung yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Pertanggungjawaban BS Sebagai Nakhoda atas Perbuatan Berlayar Tanpa Surat Persetujuan dan Menarik Kapal dari Sebuah Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Bab XXIX Kejahatan Pelayaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Hukum terhadap Aktivitas Penimbunan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus pada PT Putra Restu Ibu Abadi di Kabupaten Mojokerto)
• Pertanggungjawaban Negara Turki atas Penyerangan Gedung Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat di Ankara, Turki
• Pertanggungjawaban Pidana AN yang Melakukan Penadahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Pohon Milik PT. LNK Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
• Pertanggungjawaban Pidana AR dan DCS yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan terhadap PA Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Dk atas Pemanfaatan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana DR atas Perbuatan Mengangkut Bahan Bakar Minyak (Solar) Tanpa Surat Izin Pengangkutan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana FS Sebagai Pengguna Anggaran atas Tindakan Peminjaman Perusahaan Rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana H yang Memanipulasi Ukuran, Isi, Atau Berat Bersih dalam Penjualan LPG Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
• Pertanggungjawaban Pidana Ib yang Melakukan Pencampuran Gas dan Melakukan Perdagangan Tanpa Izin Usaha Niaga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT ME Terkait Union Busting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana MA dan JH yang tidak Memberangkatkan Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Pertanggungjawaban Pidana Memakai Ijazah Palsu untuk Mendaftar Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langsa Tahun 2014-2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pertanggungjawaban Pidana Militer HP yang tidak Hadir di Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tanpa Izin Akibat adanya Dugaan Penyakit Gangguan Jiwa Sementara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
• Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas dan Penjualan Tidak Sesuai Mutu dan Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers YMPK terhadap Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Wartawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana PT. EI Atas Tindakan AB yang Melakukan Penambangan Melebihi Area yang Diizinkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Pertanggungjawaban Pidana PT.LA atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Milik Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap AMA yang Menjual Bahan Tambang Batubara Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap SL yang Menggerakkan P dan L untuk melakukan Pemungutan Hasil Hutan dari Hutan Konservasi Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat yang Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap WHA atas Tindakan Menempatkan TKI ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Pertanggungjawaban Pidana Tindakan PT PBB yang Mempekerjakan Pemain Asing yang tidak Memiliki Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
• Pertanggungjawaban Pidana X atas Tenggelamnya Kapal Feri BB yang Tidak Sesuai dengan Standar Kelaikan Laut yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Pertanggungjawaban PNS Dinas Kebersihan DKI Jakarta terhadap Pengelolaan Air Lindi Sampah
• Pertanggungjawaban PT. Expravet Nasuba terhadap Pencemaran Sungai Deli di Kota Medan ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Proses Pembuktian pada Kasus Ditemukannya Narkotika di Dalam Helm Milik NS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Putusan Hakim Praperadilan yang Memerintahkan Penyidik Menetapkan Tersangka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Putusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh PT. SPS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Rencana Pemisahan Wilayah Catalonia Dari Negara Induknya Ditinjau Menurut Prinsip Self-Determination
• Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029
• Tanggung Gugat Bidan dalam Melakukan Episiotomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
• Tanggung Gugat Developer dan Bank terhadap Pembeli Persil
• Tanggung Gugat Dokter atas Tindakan Pemberian Dosis Obat Parasetamol Infus Intravena oleh Perawat pada Pasien Anak di RSUD A Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
• Tanggung Gugat Dokter dan Bidan terhadap Kematian Ibu Hamil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter F terhadap Pasien yang Meninggal Akibat Penanganan di Instalasi Gawat Darurat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter K dan Rumah Sakit X atas Keterlambatan Penanganan Bayi dalam Kandungan Pasien Mengakibatkan Meninggalnya Bayi
• Tanggung Gugat Dokter N Atas Tindakan Operasi Hernia Yang Dilakukan di Klinik Miliknya Yang Mengakibatkan Malfungsi Usus Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Bedah dan Rumah Sakit atas Hilangnya Kesadaran Diri Pasien P Pasca Tindakan Operasi Usus Buntu
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis dan Rumah Sakit terhadap Pasien atas Diangkatnya Dua Indung Telur Tanpa Informed Consent
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Orthopaedi dalam Kegagalan Operasi Rekonstruksi Anterior Cruciate Ligamen (ACL)
• Tanggung Gugat Maskapai Batik Air terhadap Penumpang Penderita Tumor Mata yang Tidak Diangkut dari Bandar Udara Soekarno-Hatta Menuju ke Bandar Udara Kualanamu
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Produk Albothyl yang Mengandung Policresulen
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Produksi Kripik Jamur Olahan yang Berbahan Dasar Jamur Psilobisin atau Magic Mushroom
• Tanggung Gugat Pemilik Situs Web www.juraganfilm.com Karena Mengunggah Film yang Digunakan Untuk Jasa Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Perusahaan Otobus Margo Djojo Atas Kerugian yang Dialami Pengendara Motor Akibat Tabrakan dengan Bus Margo Djojo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Gugat PT Rayon Utama Makmur Akibat Pengelolaan Limbah Industri yang Mengandung Gas Beracun Hidrogen Sulfida (H2S) Secara Tindak Manksimal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat Pt X Atas Blasting dalam Kegiatan Pertambangan Batubara yang Melebihi Ambang Batas Getaran dan Kebisingan
• Tanggung Gugat PT. CPG Atas Kecelakaan Bus Yang Disebabkan Tidak Uji Kir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Gugat PT. Pria Terhadap Kerugian Masyarakat Desa Lakardowo Akibat Tercemarnya Tanah dan Udara Oleh Limbah B3
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Meninggalnya Pasien Akibat Listrik Padam Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Rumah Sakit dan Dokter Spesialis Kandungan atas Tindakan Operasi Caesar yang Mengakibatkan Nekrosis Usus
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta THB atas Diterbitkannya Surat Rujukan Tanpa Merujuk Secara Jelas Rumah Sakit yang Dituju
• Tanggung Gugat Traveloka Terhadap Penumpang yang Batal Terbang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Tukang Gigi dalam Melakukan Tindakan Veneer Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Individu terhadap Pelanggan Hak Asasi Manusia pada Konflik Internal di Republiik Afrika Tengah Ditinjau dari Statuta Roma Tahun 1998
• Tanggung Jawab Negara atas Ketidakmauan (Unwillingness) Mengadili Pelaku Genosida Ditinjau dari Konvensi Genosida 1948
• Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Space Debris di Lingkungan Ruang Angkasa Ditinjau dari Hukum Internasional : Kasus Program Persenjataan Anti-Satelit Cina
• Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya terhadap Penurunan Kualitas Air Minum melalui Jaringan Perpipaan Sistem Distribusi
• Tanggung Jawab Pengemudi Perusahaan Pengangkut Atas Kecelakaan yang Disebabkan Karena Kelalaian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perusahaan Persewaan Forklift Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Pihak Pengangkut terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Brebes Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tangung Gugat Rumah Sakit atas Tidak Tersedianya Oksigen (O2) Bagi Pasien Penderita Ginjal Kronik yang Menyebabkan Kematian Paien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
• Tidakan Rehabilitasi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
• Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Lurah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Mempertontokan Film Porno dalam Kedai Kopi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindak Pidana Mengangkut Butiran Emas Tanpa Surat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Tindak Pidana Penggelapan yang Diputus Lepas dari Segala Tuntutan Dintinjau dalam Perspektif Hukum Pidana
• Tindak Pidana Perabahan Hutan dan Pembangunan Beresiko Tinggi Tanpa Disertai Analisis Bencana di Kawasan Distrik Rasau Kuning Kab. Siak Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Tindak Pidana Suap terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Ditinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan AS Melitas Landasan Pacu Lanumad Yani Semarang Menggunakan Mobil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tindakan Countervailing Uni Eropa dalam Menggunakan Hukum Internasional untuk Melindungi Industri Biodiesel Domestik
• Tindakan Direktur Pt.Si yang Menjual Perumahan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
• Tindakan FA yang Menanam dan Memberikan Narkotika Golonga 1 untuk Pengobatan Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Tindakan Hm Selaku Direktur Cv. Sbg yang Melakukan Eksploitasi dan Penjualan Hasil Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Tindakan Hukum Pemasangan Reklame yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelanggaraan Reklame dan Pajak Reklame
• Tindakan IS Mengimpor Pakaian Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Tindakan KDZ yang Mengatur Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan KTN yang Memberangkatkan TKI ke Gabon Secara Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Tindakan Menambang Pasir di Wilayah Perairan Sebagai Aspek Budaya dan Pariwisata Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Tindakan Pelaku Usaha FB yang Mengimpor dan Mengedarkan Kalsium Karbida Tidak Berstandar Nasonal Indonesia Ditijau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
• Tindakan Pemusnahan (Extermination) terhadap Etnis Hazara di Afghanistan dan Pakistan Ditinjau dari Hukum Internasional
• Tindakan Pengembang yang Memanfaatkan Ruang Fasilitas Olah Raga untuk Water Park di Luar Peruntukannya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Tindakan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia yang Mengintimidasi Anggota Dalam Aksi Unjuk Rasa dengan Mogok Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Tindakan Petualang yang Membunuh Satwa Langka Dilindungi untuk Dikonsumsi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Tindakan RAA Memperdagangkan Susu Kadaluarsa Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• Tindakan Rl Dan CL yang Bersama-Sama Menyembunyikan Telepon Selular dari Singapura Ditinjau dari-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan SD Dan SU yang Menjual Daging Sapi Glonggongan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Tindakan US yang Melakukan Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
• Tinjauan Yuridis Pemberhentian Bidan yang Berstatus PNS yang Telah Melakukan Aborsi
• Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Konsesi oleh Bupati Indragiri Hilir Kepada PT. THIP
• Tinjauan Yuridis Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan Haknya dengan Cara Memengaruhi Pengukuran Energi Listrik Sehingga Tidak Sesuai Standar Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
• Tinjauan Yuridis Perubahan Tata Ruang Waduk Menjadi Pemukiman di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Yuridis terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seseorang Warga Indonesia Non Pribumi
• Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Persetubuhan yang Dilakukan oleh FA terhadap Anak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2018

• Kedudukan Hukum Penyandang Tunanetra sebagai Subjek Hukum dalam Lembaga Perbankan
• Kekebalan Diplomatik dalam Transaksi Komersial
• Kekuatan Mengikat Order dari Mahkamah Internasional : Analisa Yuridis Kasus Lagrand antara Jerman V Amerika Serikat
• Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Bilateral dengan Perjanjian Internasional Multilateral dalam Kasus Consular Notification
• Konsekuensi Hukum bagi Negara Pihak Perjanjian Internasional yang Merekrut Tentara Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar
• Pemidanaan terhadap BM yang Memasang Arus Listrik sehingga Menyebabkan Matinya ML Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pencurian Kabel Telepon Sehingga Mengakibatkan Kerusakan Jaringan Telekomunikasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan
• Pengeluaran Benih Lobster Sebagai Pembawa Hama Ke Luar Negeri Tanpa Melalui Karantina Hewan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Yang Telah Dirubah Oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
• Perbuatan Menyimpan dan Memperdagangkan Bahan Petasan yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
• Perbuatan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang Lalai Menutup Palang Pintu sehingga Berakibat Terjadinya Korban Kecelakaan Kereta Api Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Perbuatan Penumpang yang Merokok di dalam Toilet Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Perbuatan Pidana AA yang Membawa 10 WNI Menuju Perbatasan Sajingan dan Membiayai Pembuatan Paspor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Sediaan Farmasi PCC (Paracetamol Caffein carisoprodol) yang Telah Dicabut Izin Edar tetapi Masih Diperjualbelikan Secara Bebas
• Pertanggungjawaban Pemerintah Iran terhadap Pembakaran Gedung Diplomatik dan Perlindungan Hukum bagi Pejabat Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Surabaya terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Popok Bayi Sekali Pakai (Diapers)
• Pertanggungjawaban Pidana Dd yang Menjual Games pada Suatu Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana H Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• Pertanggungjawaban Pidana TH yang Memperoleh Ijazah Sma Tanpa Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Pertanggungjawaban Pidana US Terkait Kegiatan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Sanksi Rumah Sakit X di Sidoarjo dalam Proses Pengelolahan Pembuangan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
• Status Hukum Kontraktor Private Military Company dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Tanggung Gugat Bidan pada Penggunaan Alat Vakum Ekstraksi yang Mengakibatkan Meninggalnya Janin dalam Kandungan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Praktik Dan Izin Bidan
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata dan Klinik Sec Atas Tindakan Operasi Mata yang Mengakibatkan Kebutaan
• Tanggung Gugat Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis Berupa Pemberian dan Penyuntikan Obat yang Menyebabkan Meninggalnya Pasien Ditinjau dari Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
• Tanggung Gugat Surveyor Terhadap PT PANN Multifinance dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha
• Tindak Pidana Kepala Desa yang Merubah Status Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan AF dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tindakan FM yang Menjalankan Skema Piramida dalam Kegiatan Usaha Bisnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• Tindakan HB yang Memasuki Area Bandar Udara Soekarno - Hatta Tanpa Adanya Izin dari Pihak Otoritas Bandar Udara Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tindakan Hukum terhadap Pejabat Pemerintah yang Tidak Memenuhi Ganti Rugi Sesuai Keputusan Pengadilan Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah
• Tindakan Pemasangan Kamera Pengintai atau Cctv dalam Kamar Mandi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Tindakan Pengemudi Mobil yang Menabrak Tanpa Memberikan Pertolongan dan Tidak Melapor Polisi Ditinjau Berdasarkan Lintas dan Angkutan Jalan
• Tindakan Pidana RSP dan DYN sebagai Pegawai Rumah Sakit X yang Menjual Limbah Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
• Tindakan Sp Memproduksi dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Mengandung Metanol Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• Tindakan SS yang Melakukan Percobaan Penyelundupan Kayu Hasil Hutan

Tahun 2017

• Analisis Terbitnya Sertipikat Tanah Atas Nama Librecht Frans Wattimena Berdasarkan Gambar Situasi No. 41/D/77 Bidang Tanah Atas Nama Matheos Hukum
• Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali
• Keberadaan Kontrak Karya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) Serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
• Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase
• Penolakan Hongkong atas Permintaan Ekstradisi oleh Amerika Serikat: Kasus Edward Snowden
• Perjanjian Perkawinan dan Asas Keseimbangan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Atas Harta Warisan Bapak Biologis Karena Perkawinan Orang Tuanya Yang Belum Dicatatkan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer yang Dipecat Oleh Kepala Sekolah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Film Warkop DKI Reborn Atas Penayangan Secara Live Streaming Melalui Aplikasi Video Online Bigo Live
• Perluasan Perlindungan Diplomatik terhadap Maher Arar yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda dan Diduga sebagai Pelaku Terorisme
• Pertanggungjawaban Pidana KE yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Mck yang Mengekspor Satwa Yang Di Awetkan Tanpa Dilengkapi Pemberitahuan Kepabeanan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
• Pertanggungjawaban Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Tanpa Izin Oleh HP Berdasarkan Ajaran Konkursus Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tebtang Minyak dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana RC yang Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan kepada Penerima Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat Perusahaan Pembangunan Perumahan yang Tidak Melaksanakan Pembangunan Rumah Bagi Pembeli : Studi Kasus Perumahan The Sun Villages Damarsi Kabupaten Sidoarjo
• Tanggung Gugat PT Hassana Boga Sejahtera Atas Peredaran Makanan Bayi (Pendamping ASI) Dengan Merek Bebiluck Yang Mengandung Bakteri E.coli Dan Bakteri Coliform

Tahun 2016

• Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Sistem Bancassurance
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Es Batu Yang Mengandung Bakteri Coliform
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek X Akibat Putusan PK Nomor 165 PK/PDT.SUS/2012 yang mereknya Ditiru Oleh PT. Y Atas barang Tidak Sejenis yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Janda Yang Tidak Mendapatkan Bagian Harta Dalam Perkawinan Dari Suaminya
• Pertanggungjawaban PT. Cahaya Kalimantan Raya Selaku Pihak Pengangkut Atas Kerugian Zainuddin Anshori Sebagai Akibat Tenggelamnya KLM Sinar Bunga Perdana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Terasi Yang Mengandung Rhodamin B Ditinjau Dari Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tahun 2015

• Penerapan Asas Kebebasan Penerbangan Menurut Konvensi Chacago Tahun 1944 Sehubungan dengan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Terkait Asean Open Sky 2015
• Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas BM Terhadap Penjualan Aset Perusahaan
• Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Korban Sipil Pada Invasi Amerika Serikat Ke Negara Iraq
• Perlindungan Hukum Pembeli Rusunami KR Atas Kepailitan Pengembang Perseroan Terbatas MSS
• Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Bedasarkan Hukum Islam
• Tanggung Gugat Ahli Waris Terhadap PT. Bank X Atas Kreit Macet Pewaris Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Tanggung Gugat Auto 2000 Cabang Karawang Atas Pemberian Pelek Ban Cadangan yang Tidak sesuai dengan Spesifikasi
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Beredarnya Permen Karet Perangsang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahub 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Motor AP dalam Kasus Tabrakan kapal yang Terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Tahun 2014

• Analisis Hukum Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Dilakukan Oleh Warga Aliran Sunni Terhadap Warga Syiah Sampang Berdasrkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Analisis Yuridis Penerapan Azas Double Jeopardy Oleh Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Ekstradisi Amerika Serikat dan Italia Tahun 1984 : Amanda Knox Case
• Harta Besama yang Diperjualbelikan dan Dijamin Tanpa Persetujuan Mantan Istri
• Kedudukan Hukum Terhadap Harta Bawaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G.2007.PN.GS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi dari Pengembang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Banguna Ruko yang Dilakukan Negara
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Bidang Tanah dan/atau Banguna yang Didasarkan Surat Pernyataan Pengampuan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Air Baku yang Berbakteri Tinggi di PDAM Surya Sembada Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Garam Pengenyal yang Mengandung Boraks
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kios Plaza Serpong yang Disita Asetnya Sebagai Barang Bukti Tersangka RT Kasus Bank Century
• Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi pada label Minuman Bersoda S
• Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
• Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• Tanggung Gugat Asuransi Jiwa Bersama Buiputera 1912 Atas Meninggalnya Tertanggung dan Besarnya Jumlah Pertanggungan
• Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab P.T. Vanesa Corporation Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Batang Ayumi Atas Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah Ditinjau dari UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tahun 2013

• Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan
• Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan
• Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
• Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji
• Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah
• Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah
• Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982
• Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
• Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis
• Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
• Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Dp Yang Mengaku Sebagai Dokter Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (1) Dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Memaksa Anaknya Untuk Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Sl Management Atas Pengembalian Uang Tiket Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik
• Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
• Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
• Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
• Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
• Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Tahun 2012

• Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah
• Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009
• Analisis Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya Ditinjau Dari Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
• Analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Rangking Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
• Analisis Praktek Dumping Terhadap Ekspor Sepatu Indonesia Ke Brazil Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade / World Trade Organization
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Yang Mangkir
• Analisis Putusan Mahkamah Agung yang tidak Menunjukkan Adanya Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang dialihkan Status Pekerjaan Secara Sepihak ditinjau Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Analisis Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 tentang Persekongkolan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003
• Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Guna Usaha Di Desa Ngapaaha Dan Desa Roraya Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah
• Implikasi Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Kepala Negara dalam Kasus Tuntutan Masyarakat Republik Maluku Selatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Konvensi New York Tahun 1969 Mengenai Misi Khusus
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kajian Hukum Akuisisi Pt. Alfa Retailindo Oleh Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
• Kajian Hukum atas Makanan Daur Ulang dari Bahan Baku yang Daluwarsa
• Keabsahan Proses Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Keabsahan Wali Nikah Dalam Suatu Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
• Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
• Kesamaan Karakter Musik Ciptaan Ipunk Parkoin Dan Malaka Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
• Konsekuensi Hukum PT Ipi Yang Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Yang Memerintahkan Untuk Mempekerjakan Pekerjanya Yang Telah Diputus Hubungan Kerjanya
• Pemasangan Alat Orthodontik Cekat oleh Tukang Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/MENKES/Per/v/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi
• Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamongpraja Kota Surabaya
• Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Oleh Walikota Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Pembubaran Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Waria oleh Kelompok Front Pembela Islam Ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemilihan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSi) Tahun 2011 ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Stuta Fifa 2007
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012)
• Penerapan Kedaulatan Teritorial atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku
• Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979
• Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang Tidak didasarkan atas Persyaratan Penguasaan Secara Fisik
• Penetapan Lokasi Jalan Jetis Sraten Milik Warga Kecamatan Gayungan Kota Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Penggunaan Sebagian Lagu Dia Maha Sempurna Ciptaan Pasha Ungu oleh Langit Band Tanpa Izin dalam Lagu dimanakah ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Penggusuran Pemukiman Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Penguasaan Harta Warisan dengan Mengabaikan Wasiat Pewaris
• Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Penolakan Pembayaran Denda Keterlambatan Iuran Jamsostek Oleh Pt Ai Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.286/phi.g/2010/phi.pn.jkt.pst)
• Penolakan Pembayaran Sisa Biaya Sewa Kapal Oleh Pt. Asia Pacific Coalindo Terhadap Pt. Tidarsatu Antarnusa Akibat Perbedaan Kalori Batu Bara Yang Diangkut Ditinjau Dari UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Penolakan Pengangkut untuk Bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami oleh C.V. Kawan Kita Motor Selaku Pengirim Barang Akibat Tenggelamnya Kapal Nusa Damai ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Penolakan PT. PLA atas Klaim Nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pensertifikatan Tanah Desa Adat Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria
• Penyalahgunaan Wewenang HR Selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta Yang Mengeluarkan Surat Perintah Setor Atas Sewa Reklame Pt. Dsp Di Dki Jakarta
• Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bermasalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Penyelesaian Sengketa Kasus Penggunaan Lagu 23 Juli Ciptaan Thomas Ramadhan Tanpa Izin oleh Gope T Santani dalam Film inikah Rasanya ditinjau dari Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Asal Aceh Yang Berada Di Malaysia Berdasarkan Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
• Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Sn Dan M (analisis Putusan Ma No.589 K/pdt/2009)
• Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri di atasnya dalam Kaitan Kontrak Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3208 K/Pdt/2003)
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Negara Republik Indodnesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Album Lagu di Compact Disc Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Yang Akta Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang tidak Mendapat Pembayaran Setelah Adanya Putusan Pailit ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasf
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Program Komputer Terhadap Penggunaan Program Komputer Yang Dibuat Oleh Cracker Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009)
• Perlindungan Hukum Pekerja yang diberhentikan karena Memperjuangkan Hak Ibadah Shalat Jum'at ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan terhadap Hak Anak dari Iklan Rokok yang Mendorong Mereka untuk Merokok ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Permohonan Hak Atas Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif
• Permohonan Pernyataan Pailit oleh Mantan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas di (Persero)
• Pertanggungjawaban Negara Honduras Terhadap Penghilangan Secara Paksa Dalam Kasus Velasquez Rodriguez
• Piutang Penerima Hibah terhadap Kewajiban Inbreng
• Poligami Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No.43 Tahun 1999 Dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990
• Rencana Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2012 Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Sengketa Kepemilikan Tanah antara DMI dengan Pemerintah Kota, Badan Pertanahan Nasional, dan Masyarakat Pemilik Hak Guna Bangunan di Wilayah Klandasan Ulu, Balikpapan
• Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Yayasan Bernadus Dengan Warga Dusun Piyoto, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa
• Sengketa Tentang Hak Cipta Yang Bergambar Teratai Antara PT X dan Y
• Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Jari Pasien Putus Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat PT Holcim terhadap X atas Dividen Akibat Akuisisi terhadap PT GND Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. GBPC dan PT. DKB terhadap Pemegang Hak Ulayat atas Tanah Adat di Siluk Ngurai, Kutai Barat, Kalimantan Timur Akibat Eksplorasi Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
• Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Nahkoda Atas Kebakaran Kapal Motor Kirana IX Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT MiG Berkaitan dengan Pembuatan Jalan Usaha Tani ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
• Tanggung Jawab Pengembang Yang Menjual Fasilitas Umum Berupa Kolam Renang Dan Sarana Rekreasi Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Tergulingnya Kereta Api Logawa ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan (travel) Atas Meninggalnya Penumpang Dalam Kasus Tabrakan Dengan Bus Sumber Kencono Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
• Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tindakan Camat Abdurrahman yang Melakukan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan 15 Warga Pemilik Tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
• Tindakan Paksa Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Pt. Ssi Yang Melanggar Izin Ditinjau Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Di Jalan Kedung Doro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT X terhadap Pekerja dengan Memberikan Surat Utang sebagai Jaminan Pesangon Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap PT. Mahakarya Inti Buana Yang Telah Melakukan Pelanggaran Outsourcing
• Tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penegakan Hukum Hak dan Kewajiban Negara Suriah terhadap Warga Negaranya Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
• Tindakan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multifinance Tbk yang Memerintahkan Pekerja Mengundurkan Diri ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Pt Abadi Jaya Manunggal Yang Memberhentikan Pekerja Yang Melanggar Disiplin Kerja Ditinjau Dari Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum terhadap Klausula Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah
• Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar
• Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam
• Tinjauan Yuridis Perbuatan Dewan Transisi Nasional Libya terhadap Muammar Khadafi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa

Tahun 2011

• Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Kedua Dalam Hal Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Akibat Hukum Perkawianan yang tidak Memenuhi Rukun Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Akuisisi Bank Merincorp oleh Bank Mandiri ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Akuisisi yang dilakukan oleh SCM terhadap IKM Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Alasan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Desain Industri/2009/PN.Niaga.JKT.PS
• Analisis atas Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/pdt.sus/2010 dalam Perkara antara PT Nira Mas Utama dengan Suryani
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/AG/2008 Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus/2008 dalam Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Ganda Saribu Utama
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/PDT.SUS/2009 Tentang Penolakan Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Crown Capital Global Limited
• Analisis terhadap Tanggung Jawab Negara Pantai Gading atas Pembantaian terhadap 800 Orang Warga Negaranya ditinjau dari Konvensi Genosida Tahun 1948 dan Draft Article On Responsibility Of State For Internationally Wrongfull Act Tahun 2001
• Benda yang diserahkan Secara Fidusia oleh Bukan Pemilik Benda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Gugatan Istri atas Nafkah Terutang, Kekurangan Nafkah, dan Biaya Pendidikan Anak terhadap Suami
• Hak Alterina Hofan Sebagai Laki-laki yang Tidak Sempurna Secara Biologis untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
• Hak Istri yang Kawin Secara Agama terhadap Harta Suami ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Hibah Kepada Anak Saudara Kandung Pewaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/AG/2007)
• Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Hukum Aripin di Bank Standard Chartered yang diterima Kerja dengan Status Pekerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kedudukan Hukum Atas Harta Kekayaan Dari Orang Yang Dianggap Hilang (mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam (Suatu Analisa Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ketapang Nomor : 03/Pdt.p/2009/PA.Ktp)
• Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
• Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Transaksi E-commerce, dalam Kaitannya sebagai Akta Otentik atau Akta dibawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Hir (Herziene Indonesisch Reglement)
• Kontrak Antara Artis Y dan Rumah Produksi X Ditinjau dari Burgelijk Wetboek
• Langkah Yuridis PT. Bank Niaga terhadap Mustofa Zubaidi atas Perjanjian Kredit dengan Penjaminan Sertifikat Hak Milik yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan Pembebanan Hak Tanggungan
• Pembatalan Merek Sehubungan dengan Adanya Pelanggaran Hak Cipta yang Terdapat pada Logo ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembatalan Merek Yang Sudah Didaftar Pihak Lain Akibat Terlambat Perpanjangan Pendaftaran Sebagai Pendaftar Yang Beritikad Tidak Baik Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Mengenai Diri Suami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pemberian Nafkah Lampau Suami kepada Istri dalam Proses Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/ag/2009)
• Pemenuhan Hak Normatif Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Dharmala Multigraph Indonesia
• Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Kepulauan Falkland (Malvinas) ditinjau dari Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 Tahun 1960 Dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 Tahun 1960
• Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum
• Penggunaan Merek Intel Milik Intel Corporation oleh Hanitio Luwi untuk Barang yang Tidak Sejenis Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Penguasaan Seluruh Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Penyelenggaraan Tender Pipanisasi oleh PT Caltex Pasific Indonesia dengan Menggunakan Sistem Paket di Sumatera ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peran Negara-negara dalam Memberantas Perompakan di Perairan Somalia
• Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pesawat yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) Maskapai Penerbangan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank atas Pemutusan Perjanjian Kredit Secara Sepihak oleh Kreditur (Bank)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditor Perseroan Terbatas Asuransi Prisma Indonesia Yang Permohonan Pailitnya Ditolak Pengadilan Niaga
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Preference atas Jaminan Fidusia Berupa Stok Barang yang Tidak Diperbarui
• Perlindungan Hukum Folklor Khususnya Lagu Rasa Sayange dan Tari Pendet ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Tanah yang diatasnya dibangun Rumah Ibadah oleh Pihak Lain
• Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Arumi Bachsin)
• Pertanggungjawaban Ahli Waris Penerima Wakaf atas Penggunaan Wakaf yang tidak Sesuai dengan Peruntukannya
• Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Indonesia atas Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Pertanggungjawaban Negara Libya atas Kecelakaan Pesawat Afriqiyah Airways ditinjau dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Tentang Penerbangan Sipil International
• Pertanggungjawaban Negara Libya atas Penembakan yang dilakukan oleh Tentara Libya terhadap Para Demonstran ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (International Convention For The Protection Of Victims Of War)
• Pertanggungjawaban Negara Malaysia terhadap Pekerja Asal Indonesia ditinjau dari Konvensi Perbudakan Tahun 1926 dan Draft Article On Responsibility State For Internationally Wrongful Act 2001
• Pertanggungjawaban Negara Meksiko Atas Peristiwa Terbunuhnya 72 Imigran Berkebangsaan Amerika Serikat Ditinjau Dari Draft Article On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts
• Prinsip Effective Occupation dalam Menentukan Kedaulatan Rusia di Kepulauan Kuril
• Putusan Sela Yang Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima (analisis Putusan Nomor 353/pid.b/2010/pn.jkt.ut)
• Sengketa Jual Beli Hak atas Tanah antara Pembeli Pertama dengan Penjual (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1827 K/pdt/2008)
• Status Kepemilikan Tanah Warisan dari Ibu yang Sama Tapi Ayah yang Berbeda
• Tanggung Gugat Anak Agung Banyu Perwita atas Penulisan Artikel dalam Harian The Jakarta Post terhadap Artikel Karya Carl Ungerer dalam Australian Journal Of Politics and History ditinjau dari Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Andhika atas Perbanyakan Motif Batik dengan Sistem Printing yang Merupakan Hasil Tiruan Motif Batik Tulis ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Bank Century atas Kerugian Investor Perseroan Terbatas Antaboga Delta Sekuritas
• Tanggung Gugat Ny. SN Terhadap Ny. Mae atas Jual Beli Tanah Seluas 2.358 M2 SHM No.3814 Terletak di Wilayah Kecamatan Kota Magelang
• Tanggung Gugat Penggunaan Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya terhadap Barang yang tidak Sejenis ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat PT. Cipta Putera Sejahtera Permai terhadap Perusahaan Daerah Waingapu Bhakti dalam Pembatalan Perjanjian Pembangunan Perumahan RS Dan RSS
• Tanggung Gugat PT. Graha Finesa Berjangka atas Penawaran Investasi melalui Lowongan Kerja Ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Tanggung Gugat PT. Thomas Jaya dan PT. Putra Dharma Harmoteknik Terhadap PT. PLN (Persero) Dalam Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sumbar Dan Riau
• Tanggung Gugat Rumah Produksi Rapi Film terhadap Pencipta Musik dan Lagu 23 Juli atas Penggunaan Ciptaannya sebagai Theme Song Sinetron Inikah Rasanya Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Yudhi, Amat Sholeh dan Amung atas Pemakaian Merek Tepung Maizenaku Milik PT. Egafood ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Jawab Negara Sierra Leone atas Pemerkosaan yang dilakukan Oleh Tentara Pemberontak terhadap Warga Sipil ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Tanggung Jawab Pemilik Usaha Dagang Haji Muhammad Yusuf terhadap Pekerja yang tidak diikutkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Karya Usaha Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
• Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Tunggal yang dialami oleh Rudy Sulaksana Akibat Kerusakan Jalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan PO Medali Mas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia terhadap Pelanggaran Ketentuan Air Traffic Control ditinjau dari Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tantangan ASEAN Inter-Govermental Commission On Human Rights Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean
• Tindakan Agresi Oleh Amerika Serikat Serta Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Pakistan : Kasus Unmanned Drones
• Tindakan Amerika Serikat Terhadap Para Tahanan Di Penjara Rahasia Milik Badan Intelijen Amerika Serikat Di Bagram-afganistan Menurut Prinsip Fair Trial Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik
• Tindakan Pemerintah Terhadap PT Sanipak Indonesia yang Mempekerjakan Muhamad Wali Pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang Bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Buma terhadap SYT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan tentang Gugatan Pembatalan atas Pendaftaran Merek yang Telah Memiliki Tanggal Penerimaan
• Tinjauan tentang Nota Putih Sebagai Bukti Pembayaran pada Perjanjian Jual Beli Tekstil (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1636K/Pdt/209)
• Tinjauan tentang Pemutusan Kontrak Kerja terhadap Pekerja yang Terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Transaksi Al-murabahah antara H. Effendi Bin Rajab dengan PT Bank Bukopin Syariah dengan Jaminan Tanah Hak Milik ditinjau dari Prinsip Syariah

Tahun 2010

• Analisa Hukum Tindakan Endry Margarini dan Achmad Afif Muchlisin yang Menjadikan Anak di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
• Analisis Hukum Hak Inventor yang Telah Meninggal Dunia terhadap Hasil Invensinya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 TAhun 2001 tentang Paten
• Analisis Penerapan Pasal 341 KUHP terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/PID.SUS/2008
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sleman No. 006/PDT.P/2008/PA.SMN tentang Pengangkatan Anak
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1910 K/PDT/2005 tentang Perlawanan Pemilik Benda Jaminan yang Dinyatakan Dilelang Setelah Adanya Penetapan Penundaan Eksekusi
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tentang Pembatalan Akta Hibah Wasiat tanpa Memperhatikan Ketentuan Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 327/PID.B/2009/PN/SBY yang Membebaskan Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Terhadap Tanggungjawab Negara Iran tentang Peristiwa Pengeboman Masjid yang Menewaskan 19 Orang Ditinjau dari Hukum Internasional
• Analisis Yuridis Mengenai Pemanfaatan Anak-Anak dengan Cara Melibatkan atau Membiarkan dalam Peristiwa Bentrokan Tanjung Priok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Aspek Wewenang Pengelolaan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Bentuk Perjanjian Kerjasama yang Dilarang Antar Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Eksploitasi oleh Orang Tua terhadap Julie Estelle sebagai Model Majalah Playboy Edisi Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Eksploitasi Sumber Daya Alam di Sahara Barat oleh Maroko ditinjau dari Hak Menentukan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PP Nomor 1514 Tahun 1960
• Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Surat Kuasa atas Sebidang Tanah ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pdt/2005 )
• Hak Kepemilikan atas Tanah Warisan yang Dialihkan oleh Salah Satu Ahli Waris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya
• Hak Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling untuk Mendapatkan Pendidikan dan Gelar Sarjana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun
• Hak Mewaris Anak Laki-Laki Hasil Program Bayi Tabung Tumpangan Ditinjau dari Hukum Islam
• Hak Mewaris Wong Djoen Keu (Selaku Istri Kedua) atas Harta Peninggalan Liem King Tju
• Hak Monopoli pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Hak Pembeli Untuk Mempertahankan Haknya Atas Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
• Hak Saudara Kandung Terhadap Harta Warisan yang Dikuasai oleh Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Waris Anak Angkat yang dalam Akta Kelahirannya Tertulis sebagai Anak Kandung
• Hak Waris Istri Dan Anak Terhadap Harta Peninggalan Purnomo Yang Dikuasai Oleh Orang Tua Purnomo Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Waris Janda Yang Mewaris Bersama Saudara Kandung Pewaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 570 K/ag/2008)
• Harta Warisan yang Tidak Dibagikan Kepada Ahli Waris Melainkan Dihibahkan kepada Orang Lain
• Hibah Kepada Anak yang Disengketakan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 243/Pdt.G/2007/PA.Bgl)
• Hibah Nawi Rambe Kepada Bidin Rambe Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/ag/2008)
• Implementasi Hukum Adat terhadap Perjanjian Jual Beli Lahan Persawahan di Desa Ngadisari Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria
• Intervensi Rusia dalam Bentuk Dukungan terhadap Kemerdekaan Ossetia Selatan Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Kajian Kasus Dendeng Sapi Beef Jerky yang Berlabel Halal yang Dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Kampanye Pemilihan Umum yang Mempertontonkan Tarian Erotis di Depan Anak-Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Kasus Perekaman dan Penyebaran Video Porno Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Keabsahan Perkawinan antara Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan
• Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Seorang Waria yang Telah Berstatus Sebagai Wanita dengan Seorang Pria Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Kedudukan Hak Waris Anak dari Ayah Biologis yang Lahir Sesudah Masa Kawin Kontrak Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Kemerdekaan Negara Prusia Ditinjau dari Konvensi Montevideo Tahun 1983
• Keterlambatan Pembayaran Klaim kepada M. Rifai oleh PT. Asuransi Cigna
• Keterlambatan Pengajuan Pembayaran Piutang oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Perseroan) melalui Kurator kepada Perseroan Terbatas Eureka ABA Paper Factory yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2007/PN-Niaga-Sby)
• Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia Mengajukan Gugatan Kepada PT. Telekomunikasi Selular Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Konflik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dalam Hal Pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Konsinyasi terhadap Lahan Dua Warga Bulak dan Gading dalam Proses Pembangunan Jembatan Suramadu oleh Panitia Pengadaan Tanah
• Monopoli atas Kepemilikan 3 (Tiga) Stasiun Televisi oleh PT. MNC
• Mutasi Kepala Sekolah SDN Manukan Kulon V oleh Walikota Surabaya (Studi Kasus Jual Beli Buku oleh Kepala Sekolah)
• Passing Off atas Merek Adidas sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Terintegrasi dalam Mengurangi Klaim Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri VIII Surabaya Tinjauan Hukum pada Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
• Pelanggaran Hukum Palestina terhadap Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dalam Konflik antara Palestina dan Israel
• Pemasangan Pipa Saluran Air, Ac, Parabola dan Telepon pada Tanah Milik Orang Lain tanpa Persetujuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2030 K/Pdt/2003)
• Pembagian Harta Benda dalam Perkawinan antara Jane Olga Van Room dengan Sayid Soepriha Tresna ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1727K/Pdt/2008)
• Pembatalan Hak atas Desain Industri Bagasi Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Pembatalan Hak Desain Industri karena Tidak Mempunyai Unsur Kebaruan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Pembatalan Hibah yang Diperoleh Ridwan dan Diwariskan Kepada Irfan yang Dilakukan oleh Zulkifli Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Pembatalan Jual Beli Tanah Berserta Bangunan Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Pembatalan Merek Ikea 168 Milik Djong Christina karena Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Ikea Milik Inter Ikea System Bv Dintinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Persamaan Gambar pada Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Pendaftaran Merek Yayasan Kasih Bunda atas Merek Sophomore International School (Spins) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 370/K.Pdt.Sus/2008
• Pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Antara Silvia Yap Dengan Rusmini
• Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Kasus Lelang Tender Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/pdt.sus/2009)
• Pembatalan Wakaf karena Digunakan Tidak Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Wakif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/Ag/2004)
• Pemberian Suaka Terhadap Orang-Orang Afghanistan di Australia Ditinjau Dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial Tahun 1967
• Pembubaran Kongres Golput dan Penangkapan Sri Bintang Pamungkas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. Yamamori Indonesia terhadap Yutaka Kuriyagawa ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Pt. Group Four Scurior Terhadap Tiga Orang Karyawannya Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
• Pemutusan Perjanjian Kerjasama Operasional secara Sepihak oleh PT. Perkebunan Nusantara X terhadap PT. Kencana Gula Manis karena Wanprestatie
• Pemutusan Perjanjian Lisensi Merek secara Sepihak oleh Wen Ken Drug Co PTE Ltd
• Pendaftaran Desain Kaos Kaki Dirty Free yang Telah Diproduksi dan Diperdagangkan secara Massal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Penentuan Status Pengungsi (Refugee Status Determination) terhadap Ratusan Warga Asal Srilangka di Indonesia Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967
• Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pengambilan Hak Bagian Warisan Sebelum Dilakukan Pembagian
• Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo untuk Program Investasi Reksa Dana yang Dialihkan Melalui Penerbitan Surat Pengalihan Dana oleh Kepala Cabang Bank BNI
• Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah pada Rekening Bank Danamon Syariah untuk Pembelian Produk Derivatif Bank Danamon oleh PT. Elnusa Tbk. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
• Penggunaan Menu Masakan yang Sama antara Linkafe dengan Restoran X Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penggunaan Merek Lem Allco 770 Produksi PT. Sikisei Sarana Lemindo Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Lem Alteco 110 Produksi PT. Alteco Chemical Japan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Penggunaan Teknik Interogasi Waterboarding terhadap Tawanan Perang Al-Qaidah ditinjau dari Ketentuan Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949
• Pengingkaran Pewarisan Anak Perempuan pada Suku Batak
• Penguasaan Harta Waris Oleh Sumiarsih Dan Anak-anaknya Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Pengumpulan dan Penjualan Basis Data Alamat Surat Elektronik (Email Account Database) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penjualan Produk Fiktif Melalui Website Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penolakan Gugatan Pembatalan Hibah yang Diajukan Yayak Kurniadi Bin Rustam Effendi oleh Mahkamah Agung ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/AG/2008
• Penolakan Kasasi Alat Pengering Oleh Mahkamah Agung Antara Pt. Indonesian Container Desiccant Dan Pt. Superdry Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten (analisis Putusan Mahkamah Agung No. 581 K/pdt.sus/2008
• Penolakan Pembubaran Persetujuan Firma Biro Tehnik Abdi Tjipta oleh Ahli Waris Liem Wie Liong (Limas Widjaja Surya) (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 311.K/Pdt/1995)
• Penyelesaian Pertikaian di Burundi antara Pemerintah dengan Belligerent yang Menimbulkan Korban Penduduk Sipil menurut Hukum Internasional
• Penyelesaian Sengketa Kredit Pemilikan Rumah antara Siwi dengan Bank Papan Sejahtera (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pdt.G/2000/PN.SBY)
• Penyerangan Suku Houto terhadap Suku Tutsi di Rumah Sakit Ditinjau dari Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998
• Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Ijin Atasan ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 456/Pdt.G/2006/PA.Smp )
• Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kampung Koya Barat Distrik Muara Tami
• Perjanjian Bilateral tentang Pengaturan Distrik Oekusi antara Negara Indonesia dan Negara Timor Leste Ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
• Perjanjian Ikatan Jual Beli disertai Surat Kuasa Mutlak (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3263 K/Pdt/2001)
• Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Perkawinan Siri Sebagai Sarana Poligami dalam Hukum Islam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Perlindungan Hak Keperdataan bagi Pemilik Bangunan yang Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Milik Orang Lain
• Perlindungan Hukum bagi Debitur karena Hapusnya Hak Atas Tanah yang Menjadi Obyek Hak Tanggungan Akibat Kelalaian Kreditur Ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen Anak terhadap Produk Junk Food yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Martin Rusli dan Alan Rusli selaku Pembeli yang Beritikad Baik
• Perlindungan Hukum bagi Pasukan Janjaweed dalam Sengketa Bersenjata Internasional di Darfur Ditinjau dari Konvensi Den Hague 1907 dan Konvensi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum bagi Pemilik Weblog terhadap Penggunaan Isi Weblog Tanpa Izin oleh Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Konsumen atas Pemakaian Obat Aborsi Telat Bulan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan yang Hilang di Tempat Parkir Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
• Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Adanya Kepailitian Pihak yang Menyewakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Safe Deposit Box pada Bank X Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen terhadap Obat Tradisional Merek Daun Dewa Capsul yang Mengandung Fenilbutason Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Permintaan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Asai Harum oleh PT. Bayi Kiddy karena Tidak Adanya Nilai Kebaruan ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Permohonan Pailit Yang Dilakukan Oleh Bank Pemegang Hak Preferen
• Persekongkolan Tender Oleh Nippon Koei Co. Ltd Dalam Pelaksanaan Tender Jasa Konsultasi Rancang Bangun Dasar Mass Rapid Transit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Pertanggunganjawaban Pidana Penyedia Situs WWW.Cumiz.Com atas Penjualan DVD Porno Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban China atas Usaha Penumpasan Etnis Muslim Uighur Ditinjau dari Konvensi Genosida Tahun 1948
• Pertanggungjawaban Hukum Milf dan Filipina terhadap Korban Penduduk Sipil Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977
• Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat atas Serangan di Provinsi Baluschitan yang Menimbulkan Korban Sipil
• Pertanggungjawaban Negara Colombia terhadap Ecuador atas Penyemprotan Herbisida Beracun Melalui Udara di Perbatasan Colombia dan Ecuador
• Pertanggungjawaban Negara Indonesia terhadap Korban Pemboman di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
• Pertanggungjawaban Negara Jepang terhadap Mantan Jugun Ianfu di Indonesia (Analisis Putusuan Tribunal)
• Pertanggungjawaban Negara Pakistan terhadap Kejahatan Kemanusiaan yang Telah Dilakukan oleh Militan Garis Keras Taliban di Distrik Swat Negara Pakistan Ditinjau dari Draft Article States Responsibility of Wrongfull Act Tahun 2001
• Pertanggungjawaban Pengelola Bandara Budiarto Curug Terhadap STPI Curug Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang Yang Terjadi di Bandar Udara Budiarto Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Hutan Unggul Persada terhadap Anak yang Bekerja di Pebrik Teh ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Kaltim Prima Coal atas Penerbangan dan Penambangan di Kawasan Hutan Bengalon dan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Pertagas (Persero) Atas Tindakan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tanpa Izin Dari Pemkab Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Sari Husada atas Penguasaan Produk Susu di Rumah Satik Bersalin Sakinah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Televisi Transformasi Indonesia dan PT. Triwarsana dalam Tayangan Reality Show ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Sengketa Antara PT. Basuki Pratama Dengan Karyawan PT. Hitachi Construction Tentang Metode Produksi Dan Metode Penjualan Dalam Pembuatan Mesin Boiler Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Sengketa Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan antara PT. Ketabangkali Electronics dengan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
• Status Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Kedua bagi Penganut Katolik Ditinjau dari Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Status Perkawinan Kembali (Rujuk) antara Dewi Persik dengan Aldiansyah Taher
• Tanggung Gugat Agency terhadap Foto Model Menurut Ungang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Armani Exchange atas Gambar Burung Garuda sebagai Lambang Negara Milik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Ayah Tiri terhadap Anak Kandung Pewaris atas Harta Peninggalan Pewaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat DBS Vickers Securities terhadap Pemilik Saham Dedy Darmawan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Fachri Nasution terhadap Anida Panjaitan atas Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam
• Tanggung Gugat Ferry Suryadi terhadap Crocs, Inc. atas Desain Sepatu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat Fotografer Syienny dan PT. Unilever atas Pemotretan Rinita Christabella Ditinjau dari Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Frezco Photography terhadap Pelanggan atas Penggunaan Potret untuk Kepentingan Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Garudafood Atas Produk Iklan Gery Pasta Terhadap Iklan Papico Produksi Glico Jepang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Lembaga Training X terhadap Emotional Spiritual Quotient Leadership Center atas Penggunaan Materi Training yang Sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Mandala Airlines atas Pembatalan Pemberangkatan yang Merugikan Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang No.8 TAhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Mito Mobile terhadap Nokia Corporation atas Kemiripan Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat Nyonya Puspaningsih Terhadap Tuan Hartono Atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai Berupa Rumah Didesa Balowerti Kotamadya Kediri
• Tanggung Gugat Pembeli Mobil terhadap PT. Verena Oto Finance Selaku Lembaga Pembiayaan
• Tanggung Gugat Pemberi Waralaba (Franchisor) terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) Akibat Pengalihan Merek Dagang kepada Pihak Ketiga ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Pemilik Merek Whiski terhadap Pemilik Merek Drum dengan Lukisan Drum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Pemilik Toko Branded Store atas Produk Laptop HP Compaq CQ40 yang di Downgrade tanpa Sepengetahuan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Penjamin Emisi Efek terhadap Emiten akibat Pembatalan Perjanjian Penjamin Emisi Efek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Asiatik Persada terhadap Suku Anak Dalam atas Tanah Ulayat
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Auto Citra Perdana Kepada Adi Putra Atas Keterlambatan Penyerahan Surat-Surat Mobil Yang Dijadikan Obyek Jual Beli
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Surya Timur Sakti Jatim atas Penggunaan Gambar Iklan Motor Yamaha Jupiter MX Milik Teamwork Production Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Axima Record terhadap Bree atas Penggandaan dan Pengedaran Dompact Disc lagu Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Exertainment Indonesia terhadap Charles Budianto Berkaitan dengan Penolakan Penggunaan Fasilitas Fitness Karena Belum diterbitkannya Kartu Anggota berdasarkan Wanprestasi
• Tanggung Gugat PT. Global Indonesia Mandiri terhadap Agus Rubyantoro Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembangunan Turap (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2177K/Pdt/2008)
• Tanggung Gugat PT. Grand Indonesia atas Penggunaan Logo Mal Grand Indonesia terhadap Ahli Waris Henk Ngantung ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Lapindo Brantas Tbk. terhadap Masyarakat yang Wilayahnyadiluar Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
• Tanggung Gugat PT. Lapindo terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. Meiwa Internasional atas Biaya Rawat Inap Karyawannya di Rumah Sakit Karya Medika (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3493K/Pdt/2002)
• Tanggung Gugat PT. Rudy Hadisuwarno atas Pemutusan Perjanjian Lisensi secara Sepihak
• Tanggung Gugat PT. Securindo Packtama Indonesia terhadap Hilangnya Mobil Milik Andi Tjandra Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Sriwijaya Air atas Pemuatan Hasil Potret Mantan Pramugarinya dalam Media Promosi
• Tanggung Gugat Sony Arianto Kurniawan terhadap Sony Corporation tentan Penggunaan Nama Domain WWW.Sony-Ak.com milik Sony Arianto Kurniawan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Syaikon dalam Pembagian Zakat yang Mengakibatkan 21 Orang Meninggal Dunia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Tan Endro Bintoro Selaku Navator atas Dilelangnya Barang Jaminan Milik PT. Gajah Jaya Fiberglass
• Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat terhadap Insider Trading dalam PT. Indika Energy Tbk. bagi Investor Publik sehubungan dengan Rencana Akuisisi Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Tanggung Gugat terhadap Pencantuman Label Internasional Rumah Sakit OMNI Internasional terkait Iklan Mutu Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat terhadap Pengaktivan Nada Sambung Pribadi Melalui SMS Broadcast Tanpa Persetujuan dari Pengguna Jasa Telkomsel
• Tanggung Gugat Toko X terhadap Keterlambatan Pembayaran kepada PT. Parit Padang dikarenakan Hilangnya Bilyet Giro ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Direksi terhadap Kesalahan yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Trio Cahya Makmur
• Tanggung Jawab Georgia terhadap Warga Negaranya atas Penggunaan Bom Cluster Ketika Konflik dengan Ossetia Selatan Ditinjau dari Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Perdagangan Perempuan yang Terjadi di Wilayah NKRI Ditinjau dari Protokol II Konvensi Palermo Tahun 2000
• Tanggung Jawab Negara Irak atas Peristiwa Bom Bunuh Diri di Baghdad Ditinjau dari International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing Tahun 1997 dan Draft Articles on State Responsibiliy Tahun 2001
• Tanggung Jawab Nigeria atas Perang antara Klan Fulani dan Berom Ditinjau dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Draft Article on Responsibility of States for Internationality Wrongfull Acts Tahun 2001
• Tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya terhadap anak jalanan ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Jawab Penjamin Pribadi atas Hutang Pt. Citra Industri Logam Mesin Persada Sebagai Debitor Kepada Literati Capital Investmen Ltd. dan Ellister Investments Ltd. sebagai Kreditor
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Garuda Indonesia terhadap Penumpang Pesawat Garuda GA.653 karena Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Lion Mentari Airlines atas Permintaan Biaya Tambahan Diluar Biaya Tiket Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Truk atas Kerugian yang Diderita Pihak Ke Tiga Akibat Kelalaian Pengemudi Truk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam
• Tanggung Jawab Pihak Mandala Airlines terhadap Calon Penumpang Yang Diriugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Pt Angkasa Pura I (persero) Selaku Badan Usaha Bandar Udara Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Tidak Tersedianya Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat Pada Bandar Udara Syamsudin Noor Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab PT. Nindyabina Abadi Sentosa terhadap Kanchi Karpooram Limited atas Kerugian Akibat Rusaknya Dua Drum Turpentine saat Pengiriman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
• Tanggungjawab Negara Perancis atas Pengiriman Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo yang Melakukan Perkosaan Ditinjau dari Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949
• Tanggungjawab Pengangkut Akibat Terjadinya Tubrukan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Kumafa Lagun Marina terhadap PErseroan Terbatas Lestari Abadi Sakti dalam Pengiriman Barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tindakan Bidan yang Tidak Merujuk Persalinan Abnormal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Tindakan Direksi Perseroan Terbatas Bina Nusa Rama yang Mengalihkan Aset Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tindakan Ethiopia Membantu Pemerintahan Transisi Somalia Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Tindakan Kepala Sekolah yang Menahan Ijazah Siswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tindakan Ketut yang Memperbolehkan JS Melakukan Pengambilan Gambar Porno dari Keempat Keponakannya dengan Imbalan Uang Ditinjua dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-
• Tindakan Pemalsuan Akta oleh Anand Umar Adnand Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Hal Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
• Tindakan Pemerintah terhadap Pengusaha Sepatu Cibaduyut Bandung yang Melakukan Eksploitasi terhadap Pekerja Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tindakan Penahanan Israel terhadap Anak-Anak Palestina Ditinjau Menurut Convention on The Right of The Child 1989 dan Draft Article State Responsibility 2001 Adopted by International Law Commision
• Tindakan Perekrutan dan Memasukkan Empat Puluh Tujuh Warga Negara Tiongkok oleh Josh Josef ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tindakan Pihak Kepala Sekolah terhadap Siswi yang Hamil Akibat Perkosaan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan atas Ciptaan Wayang Rai Wong oleh Ki Enthus Susmono Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tinjauan Atas Penggunaan Merek Sercol Oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Serc Dan Betaserc Milik Solvay Pharmaceuticals Besloten Vennootschap Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada Tragedi Universitas Nasional pada Mei 2008 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
• Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri dan Tidak Didaftarkan
• Tinjauan Kasus Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Sumiranti terhadap Yusrini di Ponorogo ( Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pdt.P/2001/PN.Po)
• Tinjauan Sengketa Merek Paul dan Shark Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 010/PK/N/HAKI 2006
• Tinjauan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003
• Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan yang Dibuat dalam Akta Ikatan Jual Beli dan Pengosongan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 520/Pdt.G/2007/PN.Sby.)
• Tinjauan Yuridis atas Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam Putusan Nomor
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kampar Riau
• Tinjauan Yuridis tentang Penolakan Pembayaran Surat Pengakuan Utang Negara Tahun 1946 sebagai Surat Sanggup
• Tinjauan Yuridis tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Perbuatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum
• Tinjauan Yuridis terhadap Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Status Mahasiswa : Studi Kasus Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Sanksi kepada Sigit Yudoyono Mahasiswa
• Uang Paksa dalam Perjanjian Sewa Beli (Leasing) (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 317K/Pdt/2001)

Tahun 2009

• Adopsi Embrio Hasil Program Bayi tabung oleh Ibu Pengganti (Aurrogate Mother)
• Akibat Hukum terhadap Israel yang Tidak Mentaati Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1860 Tahun 2009 dalam Kasus Israel - Palestina
• Akuisisi PT. Alfa Retailindo Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Analisa tentang Gratifikasi yang Diterima Ketua DPRD Kota Surabaya Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Hukum Penjualan Saham PT Sugi Samapersada Tbk dan PT Arona Binasejati Tbk oleh PT Suprasurya Danawan Tbk Kepada PT Mentari Securindo Tbk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
• Analisis Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Melakukan Penjualan dan Pengadaan Aset-Aset Milik Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0022/PDT.P/2008/PA.BWI tentang Dispensasi Perkawinan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Analisis Putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 terhadap Enam Operator Selluler Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 42/PHI.G/2008/PN. Jkt.Pst tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Bank Mandiri Tbk. terhadap Mirisnu Viddiana
• Analisis Terhadap Pengusiran Duta Besar Amerika Serikat oleh Presiden Bolivia Ditinjau dari Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)
• Analisis Tindakan Anggota Polsek Bandar Kedungmulyo terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan
• Gugatan Ariyanti Terhadap PT. Daun Indah Mas atas Beredarnya Kosmetik Qianyan yang tidak Sesuai Standart Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Hak Istri dari Perkawinan Kedua terhadap Kepemilikan Merek Suami
• Hak Mewaris atas Harta Peninggalan Nenek Dikaji dari Kompilasi Hukum Islam
• Hak Mewaris Cucu H.M.Syukur dan HJ. Hodijah Anak Almarhum Effendi Bin Syukur yang Dilahirkan Sebelum Perkawinan Diitsbatkan
• Hak Mewaris Istri Kedua yang Dikawin Secara Agama Tanpa Dicatatkan
• Hak Preferen Kreditur atas Bangunan Terhadap Jaminan Hak Guna Bangunan yang telah Berakhir Jangka Waktunya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Prasangka terhadap Mahasiswa Etnis Tionghoa di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
• Implementasi Deklarasi Helsinki dalam Kasus Uji Coca Obat di Nigeria yang Dilakukan oleh Perusahaan Pfizer
• Isbat Nikah untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 26/Pdt.P/2008/PA Mlg.)
• Izin Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame
• Jual Beli Transaksi Elektronik dengan Pencetakan Invoice dan Billing antara PT. Heroyuda dan PT. Panigoro Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Klausula Arbitrase yang Diselesaikan oleh Kreditur melalui Pengajuan Permohonan Pailit
• Konflik Emosi Anak yang Dititipkan Semenjak Bayi : Sebuah Autobiografi
• Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak sebagai Alasan Pengajuan Kuasa Asuh Anak oleh Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Operasi Murambatsvina di Zimbabwe Sebagai Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Perjanjian Internasional Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemasaran Daging Gelonggongan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pembatalan atas Pendapatan Paten Campuran Minyak Mikrobial Milik PT. Martek Ditinjua dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
• Pembatalan Hibah oleh Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 157/Pdt.G/2007/PA.LLG
• Pembatalan Pendaftaran Merek Klenger Burger yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Blenger Burger yang belum Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pembebanan Biaya Perkara dalam Teori dan Praktek pada Perkara Perdata Nomor 169./Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg
• Pemulangan Paksa Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah Indonesia Menurut Prinsip Non-Refoulement dalam Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi
• Pemungutan Biaya terhadap Pelamar Kerja dengan Dalih Penempatan Kerja ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Penetapan Tarif SMS antar Operator Telepon Seluler ditinjau dari Undang Undang No. 5 Tahun 1999
• Pengalaman Parental Child Abuse dan Penerimaan Diri
• Pengangkatan Anak dan Hak Mewaris
• Penolakan Hak Asuh Anak ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby)
• Penolakan Klaim atas Tenggelamnya Kapal Tongkang Perseroan Terbatas Bakrie Corrugated Metal Industry oleh Perseroan Terbatas Asuransi Bosowa Periskop Berdasarkan Penilaian Adjuster Menurut Undang-
• Penolakan Kliam Asuransi Akibat Tidak Adanya Informasi Sebagai Bentuk Tidak Adanya Perlindungan Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Penolakan Perseroan Terbatas Asuransi Allianz atas Klaim yang Diajukan oleh Ahli Waris Handoyo
• Penolakan Rusia dan Serbia untuk Memberikan Pengakuan Berdirinya Negara Kosovo Ditinjau dari Konvensi Montevideo Tahun 1933
• Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Basni bin Hasan dengan Kalsum binti Zainuddin
• Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris antara Sari Mustika dan Anik Inawati atas Harta Peninggalan Ahmad Soejono dan Haniah Febrina Lestari
• Peralihan Hak atas Tanah Melalui Ikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual
• Perkawinan antara Dereck Balubun dan Elsye Balubun di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara Ditinjau Berdasakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Perlindungan Hukum Hak-Hak Normatif Pekerja Wanita di Dalam Masa Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus Pekerja Masriatun pada CV. Anugerah Maju Bersama)
• Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Tanggung Jawab Negara di Kongo Ditinjau dari Hukum Internasional Protokol Tambahan I 1997 Konvensi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum terhadap Anggota Masyarakat yang tidak Berkewarganegaraan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Maspion Selaku Kreditur yang Memiliki Jaminan Kredit dengan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Lucas Lauwidjaja
• Perlindungan Hukum terhadap Merek Prada Ditinjau dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas PT. Spectra yang Melakukan Pembubaran Perseroan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• Perlindungan Penduduk Sipil Srilanka sebagai Dampak Dari Pemberontakan Macan Tamil Berdasar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977
• Permohonan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Wali Nikah tidak Sah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan
• Pertanggungjawaban Negara Chad atas Tindakan Idriss Deby Terhadap Penggunaan Tentara Anak dalam Sengketa Bersenjata di Chad Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Citibank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana Lehman Brothers yang Lalai Memberikan Informasi tentang Produk yang Dijualnya Ditinjau dari Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Perawat di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, Kalimantan Barat terhadap Pasien dalam Kasus Transfusi Darah yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Pertanggungjawaban Pidana Kepala Kantor Perum Jasa Tirta II Jatiluhur yang Melarang Bawahannya untuk Memberikan Informasi kepada Pers Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Kepala Stasiun Kereta Api Labuhan Ratu Bandar Lampung yang Mengakibatkan Kecelakaan Kereta Api Limex Sriwijaya dengan Kereta Barang Babaranjang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak yang Melakukan Eksploitasi terhadap Anak Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Usaha Jasa Warnet atas Penyediaan Folder Video Porno Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana Penembakan Warga Alastlogo oleh TNI AL Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
• Pertanggungjawaban Pidana Proses Produksi Suplemen Blue Moon oleh PT. Kimia Farma Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Adam Sky Connection Airlines atas Jatuhnya Pesawat Adam Air di Perairan Majene Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengedar DVD Anak-Anak yang disisipi Adegan Porno Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Sengketa Hak Cipta atas Lagu Rakyat Tillo-Tillo dan Alatipang : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2266.K/Pdt/1990
• Status Perlindungan Hukum Tentara Bayaran Russia dalam Perang Melawan Georgia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977
• Studi Komparatif Kinerja Keuangan Profitabilitas dan Likuiditas PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Periode 2002-2007
• Super Mom : Lika-Liku Perjuangan Hidup Perempuan yang Menjadi Single-Parent
• Tanggung Gugat Adila Suwarno Soepeno atas Pemuatan Naskah Mahkamah dalam Buku Antologi Drama Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Agen A atas Berkurangnya Top Up Premi Berkala yang Dialami oleh Tertanggung Y
• Tanggung Gugat Carrefour Terhadap Konsumen yang Membeli Televisi dengan Harga Murah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Terhadap Pihak yang Mengalami Kerugian Akibat Jatuhnya Pesawat Swayasa Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (Job-PPEJ) terhadap Kasus Ledakan Dilokasi Pengeboran Minyak Sukowati 7, Desa Ngampel, Jawa Timur, Ditinjau dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Tanggung Gugat Nike Inc. Terhadap Buruh PT. Hardaya Aneka Shoes Industry dan PT. Nagasakti Paramashoes Industry Diinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Tanggung Gugat Oriflame terhadap Elfarini atas Pengambilan dan Pengalihan Jaringan Multi Level Marketing
• Tanggung Gugat Pemilik Toko One Shop di Lantai III Plaza Surabaya atas isi Parfum yang Menggunakan Kemasan Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perseroan terbatas Asuransi Jiwa Jaminan 1962 atas Penolakan Pembayaran Sepenuhnya Terhadap Klaim Mafindi Musanif
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Sarana Harapan Indopangan Terhadap para Petani Desa Grabag Kabupaten Purworejo atas Kegagalan Panen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Setia Kawan Terhadapan atas Kelalaian Penulisan Inisial Barang
• Tanggung Gugat Pihak Bank terhadap Nasabah yang Dirugikan dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking ( Studi Kasus antara Ny. Lies Wahyuni terhadap PT. Bank Mandiri, Tbk.)
• Tanggung Gugat PT. Telkom terhadap Pelanggannya Akibat Pemberlakuan Telkom Memo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Tanggung Jawab Israel atas Tindakan Penyerangan yang Dilakukan ke Wilayah Jalur Gaza Palestina Menurut Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Malaysia Atas Perekrutan Warga Negara Indonesia sebagai Askar Watanaiah Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2625 Tahun 1970 Tentang Prinsip Hukum International Berkaitan dengan Hubungan
• Tanggung Jawab Master Client kepada Agent Client atas Keterlambatan Pengaduan Kegagalan Pengiriman Pulsa Sistem Transfer All Operator
• Tanggung Jawab Myanmar atas Pembatasan Akses Bantuan Internasional dalam Kasus Bencana Alam Topan Nargis Ditinjau dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
• Tanggung Jawab Negara Thailand terhadap Pengusiran Orang-Orang Rohingya Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1976 tentang Status Pengungsi
• Tanggung Jawab Orang Tua atas Jaminan Tumbuh Kembangnya Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Motor Palangkaraya terhadap Penumpang yang Tidak Berkarcis Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Sriwijaya Air terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan oleh Pengoperasian Pesawatnya Ditinjau dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Rusia atas Timbulnya Korban Sipil yang Disebabkan oleh Agresi Militer di Kawasan Georgia Ditinjua dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977
• Tanggung Jawab Singapore Airlimes Terhadap Sigit Suciptoyono Ditinjau dari Konvensi Warsawa 1929
• Tanggung Jawab Tentara Amerika atas Penyiksaan Para Tahanan Amerika di Guantanamo Bay Ditinjau dari United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or
• Tanggungjawab Pemerintah Israel Terhadap Penduduk Sipil Palestina dengan Tinjauan Kasus Serangan Israel Terhadap Kelompok Hamas di Jalur Gaza Ditinjau dari Hukum Humaniter
• Tindakan Adelin Lis yang Melakukan Transfer Uang Atas Dugaan Hasil Pembalakan hutan Liar (Illegal Loging) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindakan Bank Mandiri yang Tidak Menggunakan Teknologi Chip dan Enam Digit Pin dalam Kartu Debit ATM Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undanng Nomor 7
• Tindakan Herman Wanggai yang Merekrut Yunus Wanggai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tindakan Karantina Oleh Petugas Imigrasi terhadap Bolte Steff Gauke yang Melakukan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
• Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Ekstradisi Warga Negara Australia Ditinjau dari Undang-Undang Nomo8 8 Tahun 1994
• Tindakan PT. Singa Laut Jaya dalam Mempekerjakan Anak-Anak sebagai Distributor Pemasaran Produk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum Atas Tindakan Penolakan Klaim Pembayaran Asuransi Jiwa oleh Asuransi Manulife Kepada Ahli Waris Penerus dari Tertanggung (Elina Sally)
• Tinjauan Hukum Pengambilalihan Saham Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Kekuatan Mengikat Penandatanganan Kontrak Kerja yang Dilakukan oleh Pesero Diam Cv. Anugerah Maju Bersama
• Tinjauan Pemenuhan Utang dalam Perkawinan Kedua
• Tinjauan tentang Pengalihan Saham PT Arya Putra Teguharta yang Digadaikan oleh PT Bina Finance Indonesia Kepada 60 Kreditur Ditinjau dari UU nO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Tentang Penggabungan Dakwaan Antara Acara Pemeriksaan Pidana Biasa dengan Acara Pemeriksaan Pidana Singkat oleh Jaksa Pemuntut Umum
• Tinjauan Tentang Penolakan Warga Somalia oleh Kenya Ditinjau dari Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951
• Tinjauan Tentang Sengekata Merek Pop Pan antara PT. Serena Indopangan dengan The Garden Company dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan tentang Tindakan Hukum Deutsche Bank yang Menjual secara Privat Barang Jaminan Gadai Didasarkan Atas Perjanjian
• Tinjauan Terhadap Desain MP3 Player Merek Audi yang Memiliki Kesamaan dengan Desain MP# Player Merek IPOD Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Tinjauan Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Warung Pojok No.22/Merek/2008/PN. Niaga
• Tinjauan Terhadap Hak untuk Memperoleh Kembali Anak yang telah Diangkat Anak Secara Resmi oleh Orang Lain
• Tinjauan terhadap Kemerdekaan Kosovo sebagai Suatu Tindakan Legal dalam Membentuk Negara Baru Ditinjau dari Konvensi Montevideo 1933
• Tinjauan Yuridis Penghapusbukuan Kredit Macet oleh Bank Mandiri Terhadap PT. Raja Garuda Mas
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sampit Ditinjau dari Hukum Adat
• Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Media Nusantara Citra (MNC) tentang Pemusatan Kepemilikan Stasiun Televisi Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Amerika Serikat sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 Atas Kasus Pornografi Anak di Fouke, Arkansas
• Tinjauan Yuridis Tindakan Seorang Ayah Terhadap Anak-Anaknya Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjuan Tentang Hak Ahli Waris untuk Memnuntut Kembali Warisan yang telah Ditolak
• Tuntutan Ganti Rugi dari Penerima Kuasa kepada Ahli Waris Pemberi Kuasa dengan adanya Pencabutan Kuasa
• Upaya Menjaminkan dan Menyerahkan Rumah sebagai Pembayaran Hutang tanpa Bukti Kepemilikan yang Jelas dan Sah Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Wasiat Suzana yang Mengesampingkan Legitime Portie terhadap Anak Kandungnya Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Yurisdiksi Indonesia Terhadap Perairan Teritorial Tanjung Berakit Kepulauan Bintan

Tahun 2008

• Agresi Militer Isabel ke Libanon Ditinjau dari Protokol Tambahan Konvensi Kenewa 1949
• Analisa Pemasungan Terhadap Anak cacat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Analisis Hukum Kepala Daerah Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara
• Analisis Keputusan Mahkamah Internasional Atas Kejahatan Genosida Yang Dilakukan Serbia Terhadap Warga Bosnia Ditinjau Dari Konvensi Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948
• Analisis Perompakan Terhadap Kapal Motor SOR Sapboochai-3 yang Dilakukan oleh Anggota Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari Segi Pandang Hukum Pidana Militer
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.47K/AG/2001 Tentang Pembagian Harta Waris Tanah yang udah Dihibahkan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1680/Pid.B/2007/PN. Sby Terhadap Terdakwa Sumijadi Alias Ahong dalam Perkara Penarikan Cek Kosong
• Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 dengan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
• Ganti Rugi Terhadap Mainan Anak yang Cacat Produk Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Gugatan Perceraian yang Berakibat Pembatalan Perkawinan Antara Andriani dengan Oentoro
• Hak Ahli Waris Terhadap Santunan Asuransi Kecelakaan
• Hak Asuh Anak yang Ayahnya telah Meninggal Duna Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Hak I Ketut Sumantra Selaku Anak Angkat Mewarisi Harta Ni Wayan Radig Berdasarkan Hukum Adat Bali
• Harta Bersama Perkawinan yang Jatuh kepada Isteri Hasil Pernikahan Siri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Jabatan Rangkap yang Dilakukan oleh Group 21 ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Jual Beli Tanah yang DilatarbelakangiHutang Piutang antara Suharto dan Bambang Soenarjo
• Kajian Terhadap Operasi Militer Zionis Israel di Wilayah Pendudukan Negara Palestina yang Menimbulkan Banyak Korban Penduduk Sipil
• Kajian Yuridis Kasus Kawin Foto Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Kasus Pemilikan Compact Disc Materi Kuliah yang Diketemukan dalam Operasi Pemeriksaan Polisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Keabsahan Wasiat Tentang Pemberian Rumah Waris yang tidak Disetujui oleh Sebagian Ahli Waris yang Sah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa Ditinjau dari The Treaty on European Union dan The Copenhagen Criteria
• Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pembantu Rumah Tangga
• Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992
• Konversi dan Penyebarluasan Data Lagu Melalui Multiply.com ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pembocoran Informasi Rahasia Sebagai Tindakan Persekongkolan Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Yang Diputus Hubungan Kerjasamanya
• Penangkapan Istri Diplomat RI oleh Pasukan Relawan Rakyat Malaysia Ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
• Penegakkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam Pengrusakan Patok Batas Negara di Kalimantan Barat
• Pengalihan Saham Perseroan Terbatas dari Isteri Kepada Suami Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pengambilan Kembali Anak Kandung oleh Orangtuanya dari Orangtua Angkatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Penggunaan Logo McDonalds dalam Stiker Rohani oleh Jes One Creative Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Merek Honda Karisma dan Tossa Krisma yang mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Pengoperasian Taksi Prima dan Taksi Wings yang Dikelola oleh Primkopal-TNI AL di Bandara Juanda
• Penguasaan Tibet Oleh Republik Rakyat Cina Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933
• Pengurangan Isi Tabung Liquid Petroleum Gas oleh Perseroan Terbatas Suman Gaung Persada Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Penolakan Klaim Asuransi Non Medical oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dengan Alasan Tertanggung Menderita Sakit Liver
• Penolakan Saudara Ibu untuk Mengasuh Anak yang Dilahirkan Saat Ibunya Menjalani Pidana di Rumah Tahanan Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Penunjukan Langsung Ijin Reklame PT. Angkasa Pura I Kepada PT. Sido Maju Industri Estat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
• Penyusunan Isi Weblog Berdasarkan Karya Tulis dari Berbagai Situs Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konflik Israel dan Lebanon
• Perjanjian Penetapan Batas Maksimal Kenaikan Tarif oleh Para Pengelola Hotel Bintang Tiga sampai Bintang Lima yang Tergabung dalam Cassa Grande Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Terkait Pembubaran Rapat Umum Petani di Tanak Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat oleh Polisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum (Wet) Bagi Eks Buruh Tani N.V. Cultuur Maatschappij Ardirejo Te Soerabaja Yang Kemudian Menjadi Warga Desa Bangunsari Beserta Keturunannya Agar Mendapatkan Hak Atas Tanah Dalam
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan BNI Reksa Dana Berbunga karena tidak Diberikannya Informasi Mengenai Penurunan Nilai Aktiva Bersih melalui Telepon Ditinjau dari Undang-Undang
• Perlindungan Hukum Kepada Hendradinata Sebagai Pembeli yang Beritikad Baik atas Lukisan Karya Gunarsa Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Irak Ditinjau Dari Konversi Hak-Hak anak 1989 Dan Konversi Jenewa 1949
• Perlindungan Hukum Terhadap Murid atas Pembelian Buku Wajib yang Diadakan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Ditinjau dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 : ( Menelaah Kasus Saddam Husein )
• Permintaan Suaka Jamaah Ahmadiyah Mataram pada Nega Australia Berdasarkan Hukum Internasional
• Persekongkolan yang Dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Siemens Consortium dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perselisihan antara PT. General Food Industries dengan Rachmat Hendarto dan Andreas Tan Giok San Terkait dengan Berpindahnya Tempat Kerja ke Perusahaan Lain Jenis
• Pertanggungjawaban Hukum Jakarta International Container Terminal Atas Pengalihan Pekerja Operator Head Truck Kepada perseroan Terbatas Philia Mandiri Sejahtera Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
• Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Myanmar Terhadap Kasus Penembakan Wartawan Jepang
• Pertanggungjawaban Negara Malaysia Atas Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Polisi Diraja Malaysia Terhadap Donald Pieter Luther Kolopita
• Pertanggungjawaban Pidana Harian Non Stop atas Kasus Pemberitaan Artis Sinetron Fairuz Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Kantor Lelang Malang atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dibawah Harga Pasar
• Pertanggungjawaban Yuridis Pemerintah Serbia Atas Pembakaran Gedung Kedutaan Besar amerika Serikat Di Serbia
• Praktek Oligopoli Perdagangan aram Madura di Sumatera Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Tanggung Gugat Ahli Waris Soeharto atas Penyalahgunaan Harta Yayasan Supersemar Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat Bambang Wijaya yang Memproduksi Payung dengan Merek Kodek Terhadap Eastman Kodak Company Ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Bank Buana atas Tindakan Pendebetan Saldo Rekening Nasabah Bank
• Tanggung Gugat BPOM dan Importir atas Beredarnya Permen White Rabbit Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Butik Anisa atas Rancangan Kebaya Milik Rani Iswardhani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Celebrity Fitness atas Penarikan Pembayaran Melalui Kartu Kredit yang Melebihi Jumlah yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat Changzhou Shi Roben Trisun Machinery co.ltd. Terhadap Fuji Heavy Industries ltd. atas Penggunaan Desain Mesin Pompa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
• Tanggung Gugat Citibank Terhadap Jojo Rahardjo atas Pengenakan Bunga danPengalihan Kewajiban Pembayaran Bea Meterai
• Tanggung Gugat Distributor Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Alat Pemadam Api Ringan yang Tidak Sesuai dengan Isi Kandungan Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Jenny Nuraeni Terhadap Chavia Zagita Firansyah atas Harta Peninggalan Adi Firansyah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Riau air atas Penundaan Penerbangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat Orang tua Jonathan Terhadap Fransiska yang Melahirkan anak dari Jonathan (anak dibawah umur) Hasil Hubungan Luar Kawin Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
• Tanggung Gugat Pemain dalam Sinetron yang Mirip dengan Karya Sinematografi Asing Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pemegang Kartu Kredit Bank HSBC atas Transaksi Penarikan Uang Tunai Tanpa Melalui Mesin ATM
• Tanggung Gugat Pemilik Pusat Pertokoan dengan Adanya Kecelakaan Akibat tidak Kuatnya Dinding Parkir
• Tanggung Gugat Perawat Rumah Sakit Siloam atas Perintah Dokter Antonius dalam Pemberian Infus dan Obat yang Berakibat Kelahiran Prematur Ditinjau dari Hukum Ditinjau dari Hukum Perikatan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Asuransi Sinar Mas atas Keterlambatan Bengkel Memperbaiki Mobil
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Conoco Philips atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Terhadap Perseroan Terbatas Saptasarana Personaprima
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Direct Vision Terhadap Indovision, Telkomvision, dan Indosat atas Pelanggaran Hak Siaran Liga Inggris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas E Tiga atas Barang yang Dikirim Ternyata Ditolak oleh Penerima
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Sumber Fortuna Paperindo Terhadap Perseroan Terbatas Coverpark Indonesia atas Desain Kotak Makana Ringan Cetakan mesin Win Shine Machinery Co.,Ltd Mode WS-1101
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Bumi Putera atas Penolakan Pembayaran Premi Terakhir dengan Alasan Program Telah dihapus
• Tanggung Gugat Presiden Direksi yang telah Mengundurkan Diri Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT Asuransi Aetna atas Penolakan Klaim Muin Arief Selaku Tertanggung Ditinjau dari UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Tanggung Gugat PT. Bersama Makmur Abadi atas Keterlambatan Masuknya Sambungan Listrik di Perumahan Vila Jasmine
• Tanggung Gugat PT. Bumi Daya Terhadap Kikim atas Barang Jaminan Berupa Empat Buah Truk
• Tanggung Gugat PT. Dhaseng dan PT. Interland Terhadap PT. Usaha Sandang dalam Kasus Jual Beli Bahan Tekstil Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat PT. Indomobil Niaga Internasional atas Meninggalnya Ali Imron Rosidi Akibat tidak Berfungsinya Air Bag Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Konimex sebagai Produsen Cokelat Merek Kido Terhadap Ikatan Masyarakat Manggarai Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat PT. Lima Jaya Terhadap CV. Anugerah atas Pembiayaan Pembangunan Hotel
• Tanggung Gugat PT. Pembangunan Darmo Grande atas Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah dengan Akta Nomor 295/59/Tandes/1997
• Tanggung Gugat PT. Simas atas Keterlambatan Penyelesaian Perbaikan Kendaraan Bermotor
• Tanggung Gugat Sutarji Terhadap Marjoso atas Gadai Tanah Pertanian
• Tanggung Jawab Kapten Pesawat Boeing 737-300 Adam Air KI-172 Terhadap Para Penumpangnya Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Negara Myanmar Atas Pelanggaran Hak Aung San Suu Kyi
• Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Pemerintah Junta Militer Myanmar Dalam Penggunaan Tentara Anak menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Negara Myanmar
• Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya Atas Hilangnya Barang Milik daerah Sebagai Akibat Pembangunan Royal Plasa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Tanggung Jawab Pengangkut atas Kerugian Penumpang Akibat Tenggelamnya Kapal Motor Wahai Star Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Baruna Kencana Mas atas Musnahnya Barang yang Diangkut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Adam Air atas Kerugian Perusahaan Penerbangan Batavia Air akibat Pemotongan Jalur Runway Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Lion Air atas Meninggalnya Penumpang Akibat Tergelincirnya Pesawa Udara Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Pidana Terhadap Lagu yang Liriknya Menjelekkan Pihak Lain
• Tanggung Jawab PT. Bina Karya Kurnia Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Sistem Outsourching Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (PERSERO) atas Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api yang Disebabkan Pencurian Rel Kereta Api Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) atas Kerugian Penumpang Akibat Pembatalan Perjalanan Kereta Api Mutiara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretapian
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api (PERSERO) Terhadap Kecelakaan yang Mengakibatkan Tiga Orang Meninggal Ditinjau dari KUH Perdata
• Tindakan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-L/2007 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan
• Tindakan oleh Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Daging Bebek yang Dilakukan Tjalia Samsudin dari malaysia ke Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 1992
• Tindakan Pemerintah Indonesia Terhadap kapal Selam Amerika Serikat yang Melanggar Pasal 17 dan 18 Unclos 1982
• Tindakan Surat Kabar Rek Ayo Rek yang Menawarkan Jasa Prostitusi Melalui Pemuatan Iklan Premium Call Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Tindakan Timor Leste Terhadap Indonesia atas Peristiwa Penembakan Tiga Warga Negara Indonesia di Perbatasan Negara
• Tinjauan atas Klaim Asuransi oleh Ahli Waris Andrie Achmad Abdullah Terhadap Perusahaan Asuransi Bumi Asih
• Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Bank Syariah X yang Merubah Harga Bai Murabahah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
• Tinjauan Kasus Hak Mewaris Janda di Bali yang tidak Disetujui oleh Keluarga Kepurusa
• Tinjauan Misleading Information yang Diterima oleh Investor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tinjauan Perjanjian bagi Hasil Tambak Udang Windu di Masyarakat Desa Wadak Kidul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan
• TInjauan Tentang Kasus Pembelian dan Penggunaan Bensin Premium oleh CV. Tri Putri Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
• Tinjauan tentang Pembatalan Jual Beli Tanah dan Bangunan secara Sepihak
• Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat Terhadap Pekerja Wanita yang Hamil
• Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Wartawan
• Tinjauan Tentang Penyelesaian Harta Bersama Antara Derwis dan Erna atas Dasar Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan Terhadap Perkawinan Antara Laravia dengan Agus Adianto yang Pernah Melangsungkan Perkawinan di Luar Negeri dengan Andri Suryani Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Izin Poligami
• Tinjauan Yuridis atas Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Milik Warga di Meruya Selatan
• Tinjauan Yuridis Penerapan Diskresi bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika-Psikotropika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Diam-Diam Sole Distributor Antara Lee Kum Kee Co.Ltd dengan PT. Dua Berlian
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Lagu dalam Bentuk Motion Picture Expert Group Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 624/Pid.B/2006/PN.Malang Mengenai Perkara Hard Disk Loading
• Wakaf tanah Jl. Peneleh Surabaya Kepada Yayasan Masjid Peneleh

Tahun 2007

• Akibat Hukum Penandatanganan Perjanjian untuk tidak Menerima Warisan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Analisa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran ditinjau dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Analisa Prosedur Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton Jakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
• Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap PT Konimex atas Produk Obat Paramex yang berisi Kawat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Keberadaan Carrefour di Blok M Square yang Merugikan Pedagang Pasar Melawai Blok M di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Analisis Mengedarkan Lagu Berisi Penghinaan Terhadap Agama oleh RA Production
• Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Ciptaan Dheny Erli yang Berjudul Kau dan Aku dan Jumpa Pertama oleh Enchung Haryadi Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3285K/PDT/2001 dalam Kasus Perbuatan Melanggar Hukum oleh Panitia Urusan Piutang Negara
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2154 K/PDT/2003 dalam Perkara Jual Beli Hak atas Tanah Antara Toni Hartono Melawan Moch.Yusuf Alie dan Kawan-Kawan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/2004 Terhadap Pembebanan Hak atas Tanah yang Dilakukan oleh Pihak yang tidak Berwenang
• Analisis Putusan Pengadilan Negri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR yang Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Zulfan Heri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Analisis Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terhadap Penambahan Nama Marga pada Akta Perkawinan
• Analisis Yuridis tentang Perjanjian Pengasuh Anak yang Dibuat Sebelum Perceraian
• Analsis tentang Akibat dari Penayangan Smack Down Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak
• Gugatan Enung Karyati Sebagai Isteri Sah Keempat atas tidak Terpenuhi Hak dan Kewajibannya oleh Ade Cahyadi Koswara Sebagai Suami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Gugatan untuk Memperoleh Kembali Komoditas yang Dipatenkan oleh Negara Lain
• Hak Ahli Waris Pemberi Wakaf Meminta Kembali Tanah Wakaf yang tidak Dimanfaatkan Sebagaimana Peruntukan
• Hak Asuh Anak Didasarkan Atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Hak Dewa 19 untuk Memproduksi Album yang Direkam oleh Aquarius Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Hak Mewaris Ahli Waris Pengganti Atas Harta Peninggalan yang Dikuasai Anak Angkat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 419K/AG/2000)
• Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang-Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Hak untuk Mati dalam Kasus Agian Isna Nauli Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
• Hak Veto Amerika Serikat dalam Sidang Dewan Keamanan Mengenai Agresi Israel Terhadap Lebanon
• Hambatan Yuridis Hak Tanggungan Tanah Girik yang Menjadi Obyek Jaminan Kredit di Bank
• Hibah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hubungan Hukum Dokter dan Industri Farmasi atas Kerja Samanya yang Mengakibatkan Pasien Dirugikan dalam Peresepan Obat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Iklan Operator Seluler Telekomunikasi Tentang Penawaran Tarif Murah oleh Esia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Implikasi Pemisahan Boedel Terhadap Pembagian Warisan Menurut Burgerlijk Wetboek
• Kasus Gugatan Ganti Rugi dalam Pendonoran Ginjal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981
• Keabsahan Suatu Akta Pemberian Hipotek atas Tanah yang Dilakukan tanpa Persetujuan Istri ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus antara Jupianto Setiawan dengan Bank Niaga)
• Keberadaan Klinik Aborsi Ilegal dalam Kaitannya dengan Profesi Keperawatan Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon
• Kedudukan Hukum Anak dalam Pewarisan Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Darah Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Ketidakjujuran Tindakan Curator Terhadap Harta Benda yang di AMPU
• Kewenangan Dinas Laju Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Wilayah Sidoarjo yang Mengeluarkan Izin Trayek Kendaraan Umum Bison Jurusan MalangSurabaya
• Kewenangan yang Dimiliki Komisi Yudisial atas Pemeriksaan Adanya Dugaan Pelanggaran Kehormatan, Martabat dan Nama Baik Para Hakim Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
• Klaim Tiongkok atas Pulau Formosa Ditinjau dari Hak Penentuan Nasib Sendiri Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV)
• Legitimasi Calon Kepala Daerah Terpilih yang tidak Diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Studi Kasus Kepala Daerah Banyuwangi
• Pemasangan Reklame di Jalan Raya Diponegoro oleh PT. Warna Warni
• Pembagian Harta Bersama oleh Pengadilan Agama Kepada Istri Kedua dan Istri Pertama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki yang Beragama Islam di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Buruga Kotamadya Kendari Sulawesi Tenggara
• Pembangunan City of Tomorrow (CITO) Surabaya Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo
• Pembatalan Hak Desain Industri Bolpoin Mata Jarum Milik PT. Merpati Mahkota Sarana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Pembatalan Perkawinan Kedua oleh Istri Pertama atas Dasar Ingkar Janji
• Pembatalan Sertifikat Desain Industri karena Adanya Persamaan Bentuk dan Konfigurasi dengan Desain Industri yang telah Beredar ditinjau dari Undang-Undang 31 Tahun 2000
• Penerapan Tarif Short Short Message Service dibawah Standar Penawaran Interkoneksi oleh Hutchison CP Telecommunication Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan
• Pengalihwujudan Komik One piece dalam Bentuk Compact Disc oleh Rental JIM Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Perairan Cirebon oleh Perseroan Terbatas Paradigma Putra Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• Pengangkatan Sita Jaminan Berdasarkan Pertimbangan Putusan Perkara Perlawanan Nomor:08/Pdt.Plw/2004/PN.Prob
• Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat : Studi Kasus Hal Interpelasi dan Hak Angket atas Impor Beras
• Penolakan atas Keterlambatan Pengajuan Klaim Asuransi oleh PT. Asuransi Sinar Mas Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Penolakan Metode Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Penolakan Pengembalian Harta Bawaan Sebagai Harta Peninggalan Terhadap Ahli Waris Lainnya Ditinjau dari Hukum Islam
• Penolakan Permohonan Hak atas Tanah eks Kuburan Bekas HGB oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
• Penolakan Permohonan Kasasi dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Penolakan Perusahaan Multifinance terhadap Advokat dalam Pengajuan Kredit Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Perbuatan Melanggar Hukum dalam Kasus Jual Beli Tanah Antara Chandra Gunawan dan Rita
• Perceraian dengan Alasan Perkawinan tidak Direstui oleh Kedua Orang Tuanya ( Analsisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000
• Perkawinan bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perkawinan yang Dilangsungkan di Jepang dan Dicatatkan di Kantor Kedutaan Besar Masing-Masing Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Gedung Konsultan Asing ditinjau dari Konvensi Wina 1963
• Perlindungan Hak Pekerja atas Harta Pailit Perseroan Terbatas Great River Internasional Ditinjau dariUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menderita Cacat non Bawaan dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum bagi Pembeli Notebook yang Berlisensi Tetapi tidak Bergaransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum bagi Penduduk Sipil dalam Sengketa Bersenjata di Uganda Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Sistem Pembayaran Penjualan Tiket yang Sudah Terdaftar dengan Hak Paten
• Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Forex Margin TRading Ditinjau dari Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Perlindungan Hukum Pemegang Merek Ibanez yang tidak Terdaftar di Indonesia atas Beredarnya Gitar Tiruan (Handmade) dengan Merek yang Sama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Digunakan Sebagai Model dalam Adegan Berbahaya Melalui Tayangan Iklan Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Jamu yang Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Terapi Ion Detoks Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana di Luar Lingkup Perusahaan Ditinjau dari UndangUndang Ketenagakerjaan ( UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 )
• Perlindungan Hukum terhadap Pelanggan Kartu Halo atas Tagihan Pulsa Fiktif dan Pelimpahan Tagihan Pulsa oleh PT. Telkomsel kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) ditinjau dari Undan
• Permohonan Pailit oleh PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.01/K/N/2005)
• Pertanggungjawaban Negara Timor Leste Kepada Negara RI atas Penembakan Tiga Warga Negara Indonesia di Wilayah Negara Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Kasus Pemalsuan Identitas pada Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Praktek Prostitusi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
• Pertanggungjawaban PT. Djarum atas Iklan LA Light Hati-Hati Polisi (lagi) Tidur Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Perubahan Program Motorola E398 Menjadi Motorola ROKR E1 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Sengketa Antar Daerah Tentang Terminal Purabaya Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
• Sengketa Merek Dagang Antara Harry Sanusi dengan PT. Jakarana Tama (Analisis Kasus Keputusan Mahkamah Agung No.19.K/N/Haki/2002)
• Studi Kelayakan Pendirian Industri Pengolahan Buah Apel di Batu Jawa Timur
• Tanggung Gugat Adam Air Terhadap Pendaratan Pesawat Bukan pada Tempat Tujuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat AIG Lippo Terhadap Dian Seicilia atas Belum Diserahkannya Polis Asuransi
• Tanggung Gugat Any Widjaja atas Penggunaan Logo Dua Beruang Madu pada Merek Chekiddo Ditinjau dari UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Apotik terhadap Konsumen yang Tidak Memiliki Bukti Pembelian Suplemen Makanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Ariel, Uki, Loekman, dan Reza Terhadap Andhika atas Penggunaan Nama Peterpan
• Tanggung Gugat Asosiasi Rekaman Indonesia Terhadap Yayasan Karya Cipta Indonesia atas Penarikan Royalti Ditinjau dari UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Bank Danamon Terhadap Rekening Nasabah Akibat Penggunaan Mobile Banking Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Bank HSBC Terhadap Larry Akibat Keterlambatan Pemasukan Data Pembayaran Kartu Kredit Ditinjau dari Peraturan Bank HSBC
• Tanggung Gugat Bank Niaga atas tidak Dibayarkannya Premi Asuransi PT. Irato Wijaya Kepada Perusahaan Asuransi Allianz Utama Indonesia
• Tanggung Gugat Benny Salim Terhadap Yayasan Cipta Era Sejahtera Perihal Hak Cipta atas Logo Arise Shine C.E.S Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Content Provider atas Gagalnya Pengehentian SMS Interaktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat dari Pelaku Usaha Periklanan terhadap Iklan Obat Nyamuk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Dealer pada Perjanjian Sewa Beli Mobil
• Tanggung Gugat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Pemberhentian dengan Hormat Al Wi Shihab Selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.274/ Pdt.G/Jak.sel)
• Tanggung Gugat Ferry Pangaribuan Terhadap Kerugian Lydia Ocshalina Akibat Pengiriman Surat Elektronik Bervirus Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Ganti Rugi PT. Avon Indonesia Terhadap Operator atas Pengakhiran Perjanjian Kerjasama
• Tanggung Gugat Hukum Dokter didalam Pemberian Obat yang tidak Sesuai dengan Penyakit Pasien (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)
• Tanggung Gugat Ikhsan Selaku Pemilik Gudang yang Terbakar Terhadap kerugian yang Diderita oleh Soekamto Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Importir Makanan Transgenik Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Kabul Alias Tessy Terhadap Trans TV Mengenai Pengisian Program Acara Kerajaan Sahur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Kay Kay Terhadap Ariel Piterpan atas Pencantuman Nama Pencipta Tanpa Memohon Ijin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Kepala Cabang Perseroan Terbatas Andalan Mitra Prestasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Gugat Kim Sung Soo atas Penggunaan Merek Vans untuk Kelas Barang yang sama (Kelas 25) Namun Jenis Barang yang Didaftar berbeda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Tanggung Gugat Koperasi Insan Mandiri atas Hilangnya Barang Jaminan dan Modal Koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• Tanggung Gugat Manager Hotel Ambarukmo atas Kecelakaan di Area Kolam Renang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan
• Tanggung Gugat Manajer Investasi Terhadap Berkurangnya Nilai Investasi para Investor Reksa Dana Jenis Pendapatan Tetap (Fixed Income)
• Tanggung Gugat Orang Tua atas Tindakan Anaknya yang Melakukan Pemerkosaan Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Gugat Para Dosen Universitas Gadjah Mada Terhadap Pemakaian Nama dan Logo Universitas Gadjah Mada Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Pemberi dan Penerima Warabala dalam Sistem Warabala di Indonesia atas Cacat Produk Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemilik Situs Detikcomsidication Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Pengembang Perumahan PT. Puri Kencana Citra Raya Terhadap Purwantono atas Tidak Dipenuhinya Sebagian Prestasi dari Bangunan Rumah
• Tanggung Gugat Penjual yang Mengingkari Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan yang Dituangkan dalam Akta di Bawah Tangan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Adam Skyconnection Airlines yang Tidak Memasukkan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kereta Api (PERSERO) atas Pelayanan Kepada Penumpang Kereta Rel Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia Selaku Pihak Pengangkut Terhadap Pengirim atas Kerugian yang Timbul Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Central Asia Terhadap Klaim Asuransi Tertanggung (Hendra) Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwasraya atas Perubahan Tertanggung
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan Adam Air Terhadap Para Pilot Adam Air yang Dipaksa Terbang Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Gugat PT Harisson dan Gill atas Didaftarkannya Ciptaan Berupa Ukiran Jepara Ditinjau dari UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Simas atas Kerugian Akibat Penunjukan Bengkel di luar Kesepakatan Ditinjau dari UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Tanggung Gugat PT Telkom atas Terganggunya Internet Indonesia ditinjau dari Segi Kontrak Berlangganan Speedy Broadbrand Access
• Tanggung Gugat PT Tunas Mobilindo Parama Terhadap Zulhendri Hasan Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Aqua Golden Mississippi Tentang Keberatan Pendaftaran Merek Qua Zam dari PT. Muwanah Al Masoem Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Mega Terhadap Satria Gunawan atas Penolakan Premi yang Belum Terbayarkan Melalui Sonny Sebagai Agen dari PT. Asuransi Mega
• Tanggung Gugat PT. Bukti Sentul TBK Selaku Pengembangan Terhadap Azelia Birrer Selaku Pembeli Rumah Ditimjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Lapindo Brantas Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Gas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat PT. Pertamina pada PT. Igas Utama atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
• Tanggung Gugat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terhadap PT. Cemerlang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. Sugi Langgeng Gentalindo karena Memproduksi Genteng Logam dengan Perbedaan Tali Air dengan Genteng Logam milik PT. Tata Logam Lestari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
• Tanggung Gugat Selamat Terhadap Kerugian yang Dialami Ady atas Keterlambatan Penyerahan Kapal Motor Fortuna di Surabaya
• Tanggung Gugat Sogo Departement Store Terhadap Benny Gunawan yang Telah Dirugikan Karena Sepatu yang dibeli tidak Sesuai dengan Mereknya Jika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Per
• Tanggung Gugat Telkomsel Terhadap Pencipta Lagu Dodo Zakaria atas Pengambilan Sebagian Lagu pada Nada Sambung Pribadi (NSP) 1212 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Trans TV Terhadap Keluarga Abdillah atas Ditayangkannya Potongan Gambar/Ciptaan Potret Acara Pernikahan pada Program Tayangan Kawin Kontrak Ditinjau dari UU No.19 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Usaha Dagang Miami Terhadap Wijanto Oey atas Penggunaan Merek Bondy Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance atas Pengambilan Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat WWW.Crack.Com Terhadap WWW.Ragnarok_Online.Com atas Penggunaan Kode Akses yang Sama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Penetapan Tarif Pembayaran Royalti yang Ditentukan secara Sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Ramayana TBK atas Penggunaan Uang tanpa Persetujuan Dewan Komisaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Israel atas Pembuatan Terowongan ke Masjid Al-Aqsa Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tanggung Jawab Labih Basar atas Belum Terbayarnya Harga Accu yang Dibelinya
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Motor Bahtera Buana sebagai Pengangkut atas Kerugian yang Diderita oleh Perseroan Terbatas Lintas Samudera sebagai Ekspeditur akibat Tenggelamnya Kapal Motor Bahtera Bua
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan atas Kerugian yang Timbul Akibat Kecelakaan yang menimpa Kapal Motor Digul Ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 1992 Tentang
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Citra Van Titipan Kilat atas Kerugian yang Dialami oleh Rendro Edy Wibowo akibat Keterlambatan Barang karena Kesalahan rute Penerbangan ditinjau Menurut Undang-Undang
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Bis Bandung Express Terhadap Penumpang yang Kehilangan Barangnya Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab RSUD Dr. Soewandhie atas Kematian Pasien Nasahwa Aditya Pasha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
• Tindakan Pemerintah Terhadap Perseroan Terbatas Hendratna yang Melakukan Illegal Logging di Kalimatan Selatan Ditinjau dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Peraturan Pemerint
• Tinjauan atas Putusan Pengadilan Negri Surabaya Nomor : 2275/Pidana.B/2005/PN. Surabaya Terhadap Tindakan Pidana Transhipment Ikan yang Dilakukan oleh Kapal Asing M.V Wan Shun
• Tinjauan Hak Asuh atas Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Hibah bagi Anak Angkat Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing pada PT Leef Esens Flora Menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan UndangUndang Nom
• Tinjauan Kepemilikan Silang Temasek Holdings di PT. Telkomsel dan Indosat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Tinjauan Mengenai Bayi Tabung Tumpangan Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Mengenai Kerugian Penyewa dalam Perrjanjian Sewa Menyewa Kios Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Mengenai Surat Wasiat atas Pemberian Seluruh Harta Waris Kepada Nicolas D.D. Pesik Menurut Burgelijk Wetboek
• Tinjauan Tentang Bunga Perjanjian dalam Kasus Antara Sukardi dengan Singgih (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1076 K/Pdt/2000)
• Tinjauan Tentang Hak Mewaris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Tentang Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Antara Pihak Agen Bagastama dengan Jainuri Sebagai Salah Satu Penjaja Surat Kabar dan Majalah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Opsi Mengundurkan Diri atau Tetap Bekerja pada Pekerja di PT. Sari Inti Pratama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Menteri Dalam Negeri No.SK.64/HGU/DA/86 pada PTPN XII Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agra
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara Terhadap Pemadaman Listrik di Sejumlah Mall di Jakarta Akibat Kebocoran Pipa Gas PLTGU Muara Karang
• Tinjauan Yuridis Tentang Penentuan Status Pengungsi Terhadap Dokter Escobar (Kuba) Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi
• Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Produksi Minuman yang Komposisinya Tidak Sesuai dengan Label Produk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan CV. Harapan yang Mensyaratkan Golongan Tertentu dalam Perekrutan Tenaga Kerja
• Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku pada Tanda Keikutsertaan Pembelian Paket Voucher CV. Delapan-Delapan Jaya Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pencatuman Klausula Baku dalam Tiket Pesawat Adam Air Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggatian Tiket Pesawat yang Hilang Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Ganti Rugi oleh Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek Stiker d-c-fix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Transaksi Gadai Tanah yang Dilakukan Tanpa Izin dari Pemilik Tanah
• Upaya Hukum Anak Angkat untuk Memperoleh Harta Peninggalan yang Dihibahkan Orang Tua Angkat Kepada Saudara Angkatnya yang Lain
• Yurisdiksi Indonesia dalam Kasus Pencurian Ikan yang Dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Yurisdiksi Negara Indonesia terhadap Pesawat Udara Asing yang Melintas di Atas Wilayah Teritorial Repbulik Indonesia
• Yurisdiksi Negara Indonesia terhadap Pesawat Udara Asing yang Melintas di Atas Wilayah Teritorial Republik Indonesia

Tahun 2006

• Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Incest Ditinjau dari Hukum Islam
• Akibat Tidak Terpenuhinya Hubungan Bathin Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 TAhun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam
• Aksi Perusakan Gedung Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Ditinjau dari Konvensi Wina 1963
• Analisa Hukum Terhadap Tindakan Fathur Rochman yang Mengikutsertakan 20 Anak Taman Kanak-Kanak Kebun Sanggar Bermain Jember untuk Berdemonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Analisa Kasus Malpraktek dalam Proses Persalinan Ny. Debora Lydia L. Tobing
• Analisa Kasus Pembuangan Limbah Cair Industri oleh PT Jaya Kertas di Sungai Klinter Kabupaten Nganjuk Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Analisa Putusan MA No. 2186/ k/Pdt/1999 Mengenai Gugatan Ny Tju Elina Christina dalam Kasus Jual Beli Tanah dan Bangunan di Pekanbaru-Riau
• Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pdt/2002 Tentang Cacat Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah
• Analisis Hak Paten atas Invensi Alat Pengering Super yang Disempurnakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
• Analisis Hukum Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah Secara Langsung Dikaitkan Dengan Pertanggung Jawaban Komisi Pemilhan Umum Daerah Kepada Publik
• Analisis Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Formil Sahnya Putusan Arbitrase pada Putusan Arbitrase On-line dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce
• Analisis Hukum Terhadap Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dari Perspektif Negara Kesatuan Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
• Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat Kaitannya dengan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden
• Analisis Hukum Terhadap Tindakan Bursa Efek Jakarta BEJ yang Melakukan Suspensi Penghentian Sementara Transaksi Saham PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Analisis Nota Kesepahaman MoU Antara Pemerintah RI - GAM
• Analisis Pemutusan Perjanjian Pemasokan Kertas Gosok Secara Diam - Diam / Sepihak oleh PT. Deer Abrasive Indonesia yang Merugikan Penyalur / Konsumen UD. Sari Buana
• Analisis Persetujuan oleh Istri Kepada Suami yang Akan Kawin Lagi Disertai Penguasaan Harta Bersama
• Analisis Perubahan Status Rumah Sakit Pemerintah Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Permenkes No. 159-B/MEN.KES/II/1988 Tentang Rumah Sakit
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 020.K/N/2001 Tentang Penolakan Permohonan Pailit yang Diajukan oleh Kreditur Separatis
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/AG/2003 Tentang Penolakan Pembayaran Nafkah Anak yang Telah Lampau
• Analisis Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Kasus Tanah di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya Ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 71/Pdt.G/PN.Jkt.Pst Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Barang Yang Dinyatakan Dirampas Oleh Negara Ditinjau Dari Hukum Acara Perda
• Analisis Tanggung Gugat Rinos Studio dalam Perjanjian Kerjasama dengan PT. Anindita Mi dalam Promosi Penjualan Rokok
• Analisis tentang Diterimanya Penijauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang Diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
• Analisis Terhadap Iklan Susu Anlene yang Diproduksi oleh PT New Zealand Milk Indonesia Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Ayah Sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996)
• Dampak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Efektifitas Pengadilan Pajak Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Efektifitas Peraturan Ikatan Motor Indonesia dalam Wisata Rally
• Gugat Cerai oleh Istri atas Perlakuan Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Bathin Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974
• Gugatan Mantan Istri Terhadap Pembeli Tanah Bekas Hak Yasan dari Mantan Suaminya
• Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang Bertentangan dengan Perjanjiaan di Antara Ahli Waris (Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No 12/Pdt.G/PN.BB)
• Hak - Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hasil Hutan Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Hak Lintas Penerbangan di Alur Laut Kepulauan Indonesia
• Hak untuk Memperoleh Nafkah Bagi Istri yang Menggugat Cerai Suaminya Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Hibah dari Orang Tua Asuh kepada Anak Asuh (Kasus Laporan Penerima Hibah Didasarkan Keterangan Palsu)
• Kajian Hukum Penjualan Saham yang Dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Manajer Senior PT. Sari Husada Kepada Perusahaan Shiba Investment Ltd. dan PT. Widjaya Tunggal Sejahtera Ditinjau dari UU No.8 T
• Kajian Normatif Terhadap Keseimbangan Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Studi Kasus Tentang Penggunaan Hak Jawab Sebagai Penghapusan Tindak Pidana atas Pemberitaan A.M. Hendropriyono dan Studi Kasus tentang Putusan Gugatan atas Perkara Delik Pers yang Dialami oleh PT. Tempo Inti Media Tbk.)
• Keabsahan Perkawinan Ganti Tikar Menurut Hukum Adat Batak Toba yang Dilakukan Antara Seorang Mertua Pria dengan Menantunya yang Sudah Janda Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per
• Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Masyrakat Suku Sasak Di Lombok Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keabsahan Perkawinan Tungku CU di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Keabsahan Talak Melalui Email Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Keberadaan Biro Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Kebohongan Mengenai Status Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia
• Kedudukan Ahli Waris Anak Laki - Laki Ditinjau Menurut Hukum Islam dalam Kasus Pembagian Harta Warisan yang Berupa Rumah dan Sawah
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid Sebelum Masa Jabatannya Berakhir
• Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Surabaya dengan Student Accessories Centre Institut Teknologi Surabaya
• Konversi Hutang dalam Bentuk Rupiah Menjadi Dollar Amerika Serikat
• Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau DAri Undang-undang Dasar 1945 Dan Undang-undang Nomor 39 TAhun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Pemasangan Modchip oleh Penyalur Game pada Program Komputer dalam Game Konsol Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pembagian Waris atas Harta yang Dikuasai Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1996)
• Pembatalan Hibah Yang Diperlukan Kepada Anak Laki-laki Oleh Anak Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
• Pembatalan Paten Pompa Galian Bahan Tambang Milik Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung no.11/K/N/HaKi/2002)
• Pembatalan Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Diajukan Oleh Camat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Abritase
• Pembatalan Wasiat atas Dasar Hak Memperoleh Bagian Waris Anak Laki - Laki Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
• Pemberian Ijazah oleh Institute Manajemen Global Indonesia (IMGI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pemindahbukuan Kredit Sebagai Pemenuhan Pembayaran Bunga dan Utang - Utang Terdahulu
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Atlit Seagames Ditinjau Dari Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penangkapan Kapal M. V Young Duck 03
• Penentuan Ahli Waris yang Berhak Terhadap Harta Warisan (Analisis Putusan Mahkamah Agung)
• Penerapan Hukum yang Tepat Bagi Pelaku Kasus Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga Dibawah Umur
• Penerapan Prinsip Subrogosi Dalam Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Dok Kodja Bahari Terhadap Perusahaan Asuransi Dharma Bangsa Atas Kebakaran Kapal Wakeke
• Pengesahan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologis Yang Beragama Islam Ditinjau Dari Komplikasi Hukum Islam
• Penggunaan Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II Pada Uang Kertas Pecahan RP 10000 Yang Dikeluarkan Oleh Bank Indonesia Tahun 2005 Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Merek Casandra yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk Produk Pewarna Rambut Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Perseroan Terbatas Maspion Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Penolakan CV Naga Swalayan Membayar Uang Sewa Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Penolakan Gugatan Perceraian atas Dasar Adanya Surat Perdamaian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/AG/1998)
• Penolakan Klaim Asuransi oleh PT Asuransi Wahana Tata yang Diajukan oleh Tertanggung yang Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas
• Penolakan Klaim atas Kerugian Pihak Ketiga dalam Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Wahana Tata Surabaya
• Penolakan Pembayaran Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Penolakan Tanggung Jawab Suami Terhadap Pinjaman Isteri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pentingnya Sebuah Perjanjian dalam Rangka Penetapan Batas Maritim di Laut Timor Antara Indonesia dengan Timor Leste
• Penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. Dua Mitra Langgeng Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat yang Berwenang Menurut UndangUndang No.43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45
• Perjanjian Perusahaan My 7 Diammond dengan Pelanggan Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Anak yang Diculik oleh Ibu Kandungnya dari Orang Tua Angkatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Jemaat Ahmadiah dan Ajarannya Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Tulis Peserta Lomba Cerpen Yang Diselenggarakan Oleh Redaksi Majalah Bobo
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di PT. Wilken Mitra Perkasa Menurut UndangUndang Nomor 13 TAhun 2003
• Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Telepon 1 World Terhadap Ketidaksesuaian Promosi yang Dilakukan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsep Acara Konser Musik yang Dibuat oleh Suatu Pengatur Acara (Event Organizer) Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kandungan Urea Formaldehid Pada Melamin Import Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perseroan Terbatas Jasa Raharja (Persero) Atas Pemberlakuan Sistem Merit
• Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer yang Memproses Gambar dalam Handycam Menjadi Bentuk Foto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bima Nusantara Akibat Adanya Sertifikat Ganda Yang Dimiliki Oleh PT. Dirga Aditata Aneka Dan Nyonya Gloria Imam Soepandi
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Styrofoam Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Permasalahan Hukum Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ditinjau dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
• Permohonan Pailit dalam Kasus Antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Terhadap PT Bhinneka Multi Corporation Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004
• Permohonan Pailit oleh PT Alpha Sarana Terhadap PT Surya Semesta Internusa yang Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2456 K/PDT/2005
• Persamaan Desain Kemasan Amanplast dengan Desain Kemasan Hansaplast (Kajian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 47/Desain Industri/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst)
• Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara yang Menjatuhkan Skrosing pada Pekerja yang Melakukan Mogok Kerja Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
• Pertanggungjawaban Indonesia atas Kabut Asap yang Melanda Malaysia
• Pertanggungjawaban Negara Suriah Terhadap Pembakaran Gedung Kedutaan Besar Denmark Ditinjau dari Konvensi Wina 1961
• Pertanggungjawaban P.T Exxon Mobil Oil Indonesia Akibat Kebocoran Gas Yang Menimbulkan Pencemaran
• Pertanggungjawaban Pidana Industri Siaran Televisi Terhadap Tayangan yang Bermuatan Cabul Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
• Pertanggungjawaban Pidana Ketua Koperasi Pondok Pesantren Hidayatul Mustadi-ien Terhadap Korupsi Dana Kredit Usaha Tani
• Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi dengan Adanya Penyuapan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tinda
• Perubahan Gambar Tokoh Dalam Komik Ramayana Versi Indonesia Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari UU No. 19 TAhun 2002 Tentang Hak Cipta
• Poligami oleh Anggota ABRI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Praktik Politik Uang Oleh Partai Politik dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dan Wakil Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Proses Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Fisik yang Dialami Wahyuniati Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Putusan Pemberian Izin Penjatuhan Talak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2000)
• Sengketa Merek Antara PT Goodyear Tire dan Rubber Company dengan PT Banteng Pratama Rubber Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Sengketa Merek Giordano dengan Giordani Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah
• Status Perkawinan yang Dilangsungkan dengan Wanita dalam Masa Iddah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 134 K/AG/1996)
• Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
• Tanggung Gugat Agen atas Penjualan Minyak Tanah Bersubsidi di Luar Pangkalan
• Tanggung Gugat Ahli Waris atas Biaya-Biaya yang Dikeluarkan oleh Pemakai Berdasarkan atas Perjanjian Pinjam Pakai
• Tanggung Gugat Air Asia atas Penolakan Pengembalian Uang Tiket yang Merugikan Penumpang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Albert Salim Sebagai Pengguna Kata Merak untuk Nama Perusahaan Fa. Merak Terhadap Soeharso Sebagai Pemilik Perusahaan Merak Group Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentan
• Tanggung Gugat Andalas Televisi dalam Kasus Penghuni Terakhir
• Tanggung Gugat Asuransi Aig Lippo Atas Produk Asuransi yang Tidak Sesuai dengan Penawaran Ditinjau dari Undang - Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pedagang Kaki Lima Atas Peredaran Obat Kadaluwarsa Ditinjau Dari Keppres No. 178 Tahun 2000 Jo Perpres No. 11 Tahun 2005 Serta UU No. 8 Tahun 199
• Tanggung Gugat Debitur atas Dirampasnya Obyek Jaminan Fiduasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung Gugat Direktur Utama Perseroan Terbatas Jaya Pari Steel Corp Atas Penjualan Asset-asset Perusahaan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
• Tanggung Gugat Dokter Medical Clinic Jakarta atas Kegagalan Menjalankan Profesi di Bidang Kecantikan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004
• Tanggung Gugat Dokter Terhadap Cacat Permanen yang Diderita oleh Pasien, Dikaitkan dengan Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Tanggung Gugat Gardena Swalayan atas Perubahan Bangunan Sewa Tanpa Persetujuan dari Pihak yang Menyewakan
• Tanggung Gugat Grant Thornton Indonesia Limited Kepada Grant Thornton Internasional Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Handy Butun Terhadap Hawthorne Enterprises Limited Mengenai Pendaftaran Merek Blue Star Exchange untuk Kelas Barang 25 Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Tanggung Gugat Jackson Perangin Angin atas Pembatalan Hibah yang Berdampak pada Pencemaran Nama Baik
• Tanggung Gugat Kusnu Sugiono Lumiwang Kewas Terhadap Johnny Angkawinata Akibat Perkara Penjualan Rumah secara Sepihak
• Tanggung Gugat Mantan Suami Terhadap Isteri atas Penjualan Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Maria Mite Kepada Dominikus Ngoe dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Dizi Sebagai Bagian dari Masyarakat Adat Tanah Ngadha di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur
• Tanggung Gugat Notaris atas Dibuatnya Akta Hibah No. 37 Berdasarkan Surat Kuasa di Bawah Tangan Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Gugat Notaris atas Pengalihan Saham Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Gugat Pabrik X atas Produksi Televisi Rekondisi Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Paserba Carrefour atas Program Simak Harganya, Sikat Hematnya Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pelaku Periklanan atas Informasi yang Tidak Benar Melalui Iklan di Media Massa Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Sub Kontrktor Dalam Perjanjian Pemborongan Pengukuran Lahan Pembangunan Pasar Porong
• Tanggung Gugat Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kegagalan Pengeboran Minyak dan Gas oleh PT Lapindo Brantas)
• Tanggung Gugat Pengguna Barang Atas Pembangunan Pasar Yang Tidak Terselesaikan Tepat Waktu
• Tanggung Gugat Pengusaha Huller Keliling Atas Kecelakaan Di Desa Kuning Kecamatan Kertosono-Kabupaten Nganjuk
• Tanggung Gugat Penyewa yang Tidak Mengembalikan Obyek Sewa Kepada Pemilik
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Citra Masakini Atas Penahanan Obyek Sewa Menyewa Yang Tidak Sesuai Dengan Penggunaannya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kereta Api Terhadap Penumpang Eksekutif Ditinjau Dari Undang-undang No. 13 TAhun 1992 (Studi Kasus Kereta Api Bima Jurusan Jakarta - Surabaya)
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Prima Vision Terhadap Perseroan Terbatas Maupa Televisi Kabel
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Telkom dengan Adanya Penggantian Perangkat Pesawat Telkom Flexi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo atas Tindakan Pemutusan Aliran Air Terhadap Warga Wisma Kemiri Indah Sidoarjo
• Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Izin Ditinjau dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004
• Tanggung Gugat Perusahaan Pembakar Lahan dan Hutan di Wilayah Riau atas Gugatan Perwakilan Kelompok Penduduk Pekanbaru
• Tanggung Gugat Perusahaan Televisi Swasta Terhadap Hak Cipta atas Rekaman Bencana Tsunami di Aceh Tanpa Mencantumkan Nama Pencipta Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Perusahaan yang Mengembangkan Program Komputer Aplikasi Penggajian dengan Sistem Dasar Metode Analitical Hierarki Processing Milik PT Indotecno Menjadi Metode Neural Network Ditinjau dari UU No.9 Tahun 2002 ttg Hak Cipta
• TAnggung Gugat PJTKI Terhadap TKI Di MAlaysia Yang Tidak Di Penuhi HAkhak nya Tanggung Gugat PJTKI Terhadap TKI Di Malaysia Yang Tidak Dipenuhi HakHaknya Ditinjau Dari Undangundang Nomor 39 Tahun 2004
• Tanggung Gugat PT Asuransi Sinar Mas Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Atas Perampasan Obyek Petanggungan
• Tanggung Gugat PT Indosat Terhadap Konsumen Akibat Pemblokiran Kartu Sebelum Masa Tenggang Berakhir Ditinjau dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT Kereta Api atas Meninggalnya Penumpang yang Duduk di atas Atap Kereta Api dan Terkena Aliran Arus Listrik Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Gugat PT Sun Industri Terhadap PT Antara Kesuma atas Penggunaan Desain Kereta Sorong Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Tanggung Gugat PT Telkom atas Kurang Berfungsinya Sambungan 001 dan 008 Milik PT Indosat
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Jasindo Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi Oleh PT. Batavia Jasa Brokerindo
• Tanggung Gugat PT. Eka Boga Inti Selaku Pengelola Restoran Hoka-Hoka Bento Atas Makanan Yang Disaji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Finindo Surya Jaya Terhadap Pembeli Akibat Tidak Dikembalikannya Down Payment (Uang Muka) Berkaitan dengan Pembatalan Pembelian Stand Penjualan yang tidak Sesuai Pemberitahuan Brosu
• Tanggung Gugat PT. Prabu Alaska Terhadap PT. Rimba Kayu Anugrah Sehubungan dengan Tidak Dipenuhinya Kewajiban dalam Jual Beli Kayu Bulat (Logs)
• Tanggung Gugat PT. Surya Agung Indah Motors atas Penjelasan Salesmannya Kepada Konsumen Sehingga Menderita Kerugian Ditinjau dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Tradisi Sejahtera Terhadap Konsumen Apartemen Hollywood Residence Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Truno Bravo atas Pelaksanaan Hak Paten Mesin Perforasi Milik Erna Rusmawati
• Tanggung Gugat Royal Plaza atas Tindakannya Mengubah Layout Stand yang Telah Terjual Secara Sepihak Ditinjau dari Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Salim Ventures Terhadap Penggunaan Foto Para Pimpinan Salim Grup Dalam Situs salimventures.com
• Tanggung Gugat Soewignjo Njoo Terhadap Pendaftaran Merek Powerpuff untuk Barang yang Tidak Sejenis dengan Merek Terkenal The Powerpuff Girls
• Tanggung Gugat Steven dalam Kasus Jual Beli Properti di Gading Serpong
• Tanggung Gugat Toko Elektronik dan Perabotan Columbia Sebagai Pemilik Sah Obyek Jaminan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sri Rejeki atas Pinjaman Debitur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Toko Golden Kosmetik Terhadap Kerugian yang Diderita oleh Dela Suciati Akibat Kelalaian Penulisan Tanda Penggunaan Krim Pemutih
• Tanggung Gugat Yayasan Ibu Sury atas Perlakuan SF Terhadap Ismi Sebagai Anak Asuhnya
• Tanggung Gugat Yuridis Wakil Presiden Mengenai Keputusan Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Bencana Alam Di Aceh Dan Sumatra Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
• Tanggung Jawab China Nasional Offshore Oil Corporation (CNOOC) dalam Tindakan Pencemaran Minyak di Kepulauan Seribu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
• Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Pantai dalam Pengamanan Selat Malaka Sebagai Selat Internasional
• Tanggung Jawab Isteri atas Wanprestasi Suami (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 205 K/Pdt/2001 Dalam Perkara Wanprestasi)
• Tanggung Jawab Komandan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kerugian YAng Diderita Oleh Seorang Anak Akibat Asap Rokok Ditinjau Dari Undang-undang No. 23 TAhun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tanggung Jawab Pengurus Koperasi GR Terhadap Para Anggota Koperasi GR Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Pengelola Usaha Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Pelita Abadi Kharisma Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Tergulingnya Kapal Motor Kharisma Sejahtera Di Dermaga Kalimas Surabaya
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia atas Pembatalan Penerbangan ke Singapura Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
• Tanggung Jawab PT Ekspedisi Buana Selaku Pengangkut Terhadap Kerugian yang Diderita oleh PT Mujur Selaku Pengirim Gula atas Terjadinya Keterlambatan Kapal Pengangkut Gula Ditinjau dari UU 21 Tahun 199
• Tanggung Jawab PT Kereta Api atas Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api yang Tidak Memiliki Pintu Perlintasan Kereta Api Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab PT. Sumba Harapan Sebagai Pengangkut atas Kerugian yang Dialami oleh Lily Sebagai Pengguna Jasa Angkutan Ditinjau dari Undang - Undang Nomor.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Tanggung Jawab Usaha Jasa Angkutan Utama Sebagai Ekspeditur Akibat Kerugian yang Diderita oleh Pengirim
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Petugas Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Melakukan Pelanggaran
• Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur Terhadap Penghapusan Bangunan Gedung Negara Milik Departemen Pekerjaan Umum Ditinjau dari Keputusan Menteri Keu
• Tindakan Rekayasa Foto Menjadi Semi Telanjang yang Dipamerkan di CP Biennale 2005 Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golkar pada Kasus Fahmi Idris dan Marzuki Darusman Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Tinjauan atas Perkara Pemutusan Kontrak Kerja Antara PT Telkomsel dengan Ferdinand Coenraad Balfoort
• Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Kebebasan Beragama di Indonesia Terkait dengan Penutupan Gereja - Gereja di Jawa Barat oleh Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP)
• Tinjauan Hukum Tentang Klaim Pemerintah Malaysia Terhadap Wilayah Gosong Niger Milik Pemerintah Republik Indonesia
• Tinjauan Hukum Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri
• Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Gerakan Aceh Merdeka
• Tinjauan Hukum Terhadap Pemberlakuan Hukum Adat Secara Murni pada Desa-Desa Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam Kaitannya dengan Otonomi Asli Desa yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Hasil Pertambangan Gas Bumi di Daerah Kbupaten Sidoarjo Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri
• Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Kerugian yang Berkaitan dengan Masa Berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM)
• Tinjauan Putusan P4D Jatim Tentang Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Jaya Garment
• Tinjauan Tentang Kasus Sengketa Kepemilikan Gong pada Masyarakat Banjar Sakti-Desa Sakti Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung-Bali (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3103 K/Pdt/1998)
• Tinjauan Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah oleh Badan Pertahanan Nasional
• Tinjauan Tentang Penghapusan Merek Holland Bakery yang Menggunakan Merek yang tidak Sesuai dengan Jenis Barang/Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya
• Tinjauan Tentang Peraturan Perusahaan yang Menghapuskan Upah Lembur pada Pekerja yang Dinaikan Jabatannya
• Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Pendidikan Terhadap Guru yang Tidak Sesuai Mengajar Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Tentang Surat Perjanjian Kerjasam Antara PT PLN (PERSERO) Dengan PT Bina Elektrika Mandiri Menyangkut Bidang Out Sourcing
• Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Niaga pada Kasus Merek Extra Joss dengan Enerjos Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Yuridis Gugatan PT Benih Inti Subur Intani (BISI) Terhadap Petani Jagung Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Pengesahan Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Suaka Politik oleh Kedutaan Besar Jepang Terhadap Pemuda Timor - Timur
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antara Tommy Dengan Lionita Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Agama Tao Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia kepada 42 Orang Warga Negara Indonesia
• Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0312/PDT.G/2005/PA.BGR Tentang Nafkah Anak Dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Resolusi Nomor GOV/2005/77 yang Melarang Tindakan Negara Iran Melakukan Pengayaan Uranium
• Tinjauan Yuridis Tentang Iklan PAncingan (Bait And Switch Ad) Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Ditinaju Dari Undang-Undang
• Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab PT. Kereta Api Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pihak III dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api di Kedunggalar Ngawi - Jatim
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Dan TAnggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dalam Kasus Esther Baniwine
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Alasan Kegentingan Memaksa dalam Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
• Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Hal Memberikan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat (Adopsi)
• Tinjaun Yuridis terhadap Kebijakan Polwiltabes Kota Surabaya tentang Penggunaan Jalan Lajur Kiri dan Kanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
• Tuntutan Hak Pekerja Perseroan Terbatas Citra Serayu Mas Akibat Relokasi Perusahaan Ditinjau UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Unsur Kebaruan Hak Desain Industri PT Basuki Pratama Engineering atas Mesin Pembangkit Uap Panas (Boiler) Ditinjau dari Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Tahun 2005

• Analisa Hukum Penolakan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Wuri Handayani Seorang Penyandang Cacat
• Analisa Karikatur Karya Selwyn Sitanggang Yang Ditujukan Pada Golongan Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Analisa Penerapan Pasal-pasal Concursus Pada Kasus Koperasi Simpan Pinjam Lima Jaya
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1585/PDT/G/2000/MA.RI Yang Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1271 Milik Universitas Bina Nusantara Jakarta
• Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Penghentian Direktur Utama yang Dilakukan oleh Komisaris Utama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 654/Pdt.G/2001/PN.SBY)
• Analisis Hukum Tentang Pelacakan Aspirasi Politik Guru Terhadap Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Nasional Tuban Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
• Analisis Kasus Limbah Impor PT. Asia Pasific Lestari Di Pulau Galang Ditinjau Dari UU NO. 23 Tahun 1997
• Analisis Pembayaran Pelepasan Tanah dengan Konsinyasi dalam Kasus Wadungasri Sidoarjo
• Analisis Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terhadap Pelaku Sindikat Perdagangan Bayi Dan Anak
• Analisis Penolakan Program Divestasi oleh PT. Freeport Indonesia Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2222 K/PDT/1998 Mengenai Salah Sasaran Pihak Yang Digugat Dalam Kasus Penghentian Direksi Oleh Komisaris
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 848 K/PDT/1999 Dalam Kasus Lelang Antara Iskandar Dan Siti Nurlela
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500/K/PID/2002 Dalam Kasus Baterai Duracell
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1426/Pid.B/2003/PNJKT.PST Terkait Kasus Majalah Tempo Versus Tomy Winata
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 60/PDT.G,PLW.SP/2005/PN/SDA, Tentang Pengangkatan Anak
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kasus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Universitas Dokte
• Analisis Terhadap Perkawinan Deddy Corbuzier Dan Kalina Octarany Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Terhadap Sengketa Antara Titiek Puspa dengan Hj. Andi Noviyanti atas Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 03 dan Akta Jual Beli Nomor 39/Mampang Prapatan/2000
• Analisis terhadap Tindakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Akibat Privatisasi Ditinjau dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Analisis Tugas dan Wewenang Wakil Presiden Jusuf Kalla
• Analisis Yuridis Status Peralihan Gadai Saham yang Telah Dikuasai Perseroan Terbatas Nico Central Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
• Eksistensi Koalisi Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono
• Gugatan oleh Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pengesahan Akta Pendirian Terhadap Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354/AG/1998)
• Hak Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Meninggalkan Keluarga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Hak Ayah Terhadap Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran Tanpa Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran
• Informasi Medik Sebagai Landasan Hukum Informed Consent Dari Segipandang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 (Studi Kasus Alergi Obat Pasien Sudirman di RS. Dr. Soetomo)
• Jaminan Produk yang Tertera pada Label Kemasan Makanan Bayi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen
• Jual Beli Saham Bank Kesawan antara Surya Darmadi dengan Rudy Widjaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
• Kajian Hukum Pernyataan Presiden Direktur PT. Indofarma Tbk di Media Massa yang Menyatakan Bahwa Perseroan Akan Mengalami Kerugian Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995
• Kasus Penyadapan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra oleh Aparat Keamanan Pemerintah Australia
• Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Ditinjau Dari Undangundang No. 23 Tahun 1997
• Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam Sengketa Wilayah Perairan Ambalat
• Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai lembaga Legislatif Terkait Dengan Perubahan Struktur Lembaga Legislatif Di Indonesia
• Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan (Studi kasus antara Perseroan Terbatas Bank Bali dengan Perseroan Terbatas Alika Ekaputera)
• Kedudukan Waria Dalam Mewaris Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Kekuatan Mengikat Surat Konfirmasi Kontrak yang Memuat Syarat Batal Demi Hukum Antara Penyewa dengan PT. Kya Kya Kembang Jepun
• Kekuatan Pembuktian dari Perjanjian yang Dilakukan dengan Digital Signature dalam E-Commerce
• Kesalahan Konstruksi Atas Bangunan Gedung yang Menimbulkan Kerugian Pihak Lain Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Keterlambatan Pemenuhan Prestasi Akibat Kerusakan atas Obyek Sewa Beli
• Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kewajiban Orang Tua dalam Mendidik Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Kewenangan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya Untuk Tidak Melakukan Penerbitan Peredaran Bir Pada Bulan Ramadhan
• Kewenangan Pengadilan Agama Ujung Pandang Dalam Mengadili Perkara Perceraian Antara Tavib Dan Laela
• Konsekuensi Hukum terhadap Bank yang tidak Mendaftarkan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank Syariah Ditinjau dari Prinsip Syariah
• Manipulasi Data Pajak oleh Notaris dikaitkan dengan Kode Etik Profesi
• Pelaksanaan Mogok Kerja Pada PT. Guntner Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Pembatalan Bunga Pinjaman Didasarkan Perjanjian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2818 K/Pdt/2000 dalam Perkara Antara Bank Perkriditan Rakyat Berfasirahardja dengan Ny. Widaningsih Nasution)
• Pembatalan Pendaftaran Merek Townsquare karena Merupakan Kata Milik Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
• Pembatalan Perjanjian Kerjasama yang Ditanda Tangani Oleh Manajer Umum PT. Damai Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2000)
• Pembatalan Ucapan Talak Ditinjau dari Hukum Islam
• Pembentukan Lembaga Eksaminasi Internal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
• Pembentukan Undang-undang Transisi Presiden (Presidential Transition Act) Terhadap Pembuatan Kebijakan Strategis Presiden Menjelang Akhir Masa Jabatannya
• Pembuatan Hologram Pada Pita Cukai Rokok Oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Dari Segi Pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat
• Pemutusan Hubungan Kerja Kerena Mangkir Kerja (Analisis putusan P4D No.567/218/883/112.10/2004)
• Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Indosat Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Kyung Dong Indonesia Sebagai Akibat Relokasi Perusahaan Yang Disebabkan Kesulitan Keuangan
• Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri Ditinjau Dari Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pemutusan Kontrak Antara Komisi Pemilihan Umum dengan PT Rorarya Tentang Keterlambatan Pencetakan Surat Suara
• Pemutusan Perjanjian Kerjasama Antara Pt X dengan CV Y Tentang Pembangunan Perumahan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penambangan Pasir Laut di Perairan Laut Riau oleh Kapal-Kapal Berbendera Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
• Pencemaran Minyak Mentah di Sepanjang 114 Km Pesisir Pantai Indramayu oleh PT. Pertamina (Persero) Ditinjau Dari Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup
• Pendaftaran Merek oleh PT. Istana Pualam Kristal atas Merek Crystal Jade Milik Tungsway Food dan Beverage Holdings Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pengelolaan Rice Processing Complex (RPC) Di Kabupaten Madiun
• Pengakuan Hak Atas Tanah Adat di Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo
• Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Menjual (Kasus Abdul Chodir untuk Memperoleh Haknya Atas Tanah Kapling)
• Pengalihan Obligasi Konversi yang Dilakukan PT Hero Pusaka Sejati Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Penggunaan Foto Najwa Abdullah dan Sandra Naholo pada Majalah Mahkota Ditinjau Menurut Undang - Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Penggunaan Hologram pada Pita Cukai Rokok Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Penggunaan Nama Perusahaan yang Sama UD Lina Jaya Suatu Produk Krupuk Udang Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Penggunaan Surat Penetapan Pengadilan yang Dipalsukan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 654.K/Pid/1996)
• Penggusuran Rumah Tinggal Ditinjau Dari Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Penghapusan Kewajiban Pengangkut Mengasuransikan Tanggung Jawabnya terhadap Penumpang yang Dilakukan oleh Beberapa Maskapai Penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
• Penolakan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perseroan Terbatas Jamsostek dalam Kasus di Perseroan Terbatas Sinar Mas Mojokerto
• Penolakan Pembatalan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional Atas Dasar Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
• Penolakan Permohonan Kepindahan Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004
• Penolakan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Komplek Pertokoan Kanjengan Oleh Pemerintah Kota Semarang
• Penolakan PT. Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap Klaim yang Diajukan oleh PT Kartika Abef Internasional
• Penundaan Pembayaran Lelang oleh Perseroan Terbatas Citra Gemilang
• Penyelesaian Kredit Macet Menurut Prosedur Bank (Studi Kasus BCA Card di Surabaya)
• Penyiksaan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
• Percekcokan dengan Orang Tua Sebagai Pertimbangan Putusan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.237 K/AG/1999)
• Perebutan Harta Waris oleh Anak-Anak dari Hasil Perkawinan Pertama dan Kedua
• Perjanjian Jual Beli Hardware Komputer Antara Cv Fast Cheap Dan Teguh Komaruddin Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Perkawinan Adat Merariq pada Suku Sasak di Pulau Lombok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Yang Tanahnya Berstatus Surat Ijin Pemakaian Tanah Di Wilayah Pemerintah Kota Surabaya Ditinjau Dari Undangundang Pokok Agraria
• Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu As yang Berkaitan dengan Slogan Nomor Cuma-Cuma Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Terbitnya Sertifikat Ganda yang Diikat Sebagai Agunan
• Perlindungan Hukum Nasabah BCA (Bank Centrl Asia) Dengan Adanya Sistem Fee Based Income Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Kehidupan Pribadi Nicky Astria untuk Menuntut Ganti Rugi atas Perlakuan Wartawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dagang Bali Pasca Likuidasi (Suatu Studi Kasus)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Katu Kredit dalam Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Hukum Terhadap Petani Garam Berkaitan Dengan Berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penawaran Barang dalam Website Gramedia
• Permohonan Pailit Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Membayar Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Kejaksaan
• Perpanjangan Masa Pensiun Pejabat Pemerintahan Propinsi Jawa Timur Ditinjau Berdasarkan Undangundang Nomor 43 tahun 1999
• Pertanggungjawaban Menteri Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Bogor atas Penelantaran Terhadap Pasien yang Kritis
• Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Yang Dipilih Secara Langsung Oleh Rakyat Melalui Pemilihan Umum 2004
• Program Geser Kompetitor Oleh Perseroan Terbatas Arta Boga Cemerlang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Proses Teknologi Kloning Manusia Ditinjau dari Hukum Islam
• Sepeda Motor Merk Tossa Hercules Yang Dipergunakan Mengangkut Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Studi Kasus Tidak Dikabulkannya Permohonan Mengenai Pengesahan Perkawinan Pertama Antara Tamara dengan Waluyo Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P.1995/PAJS
• Surat Dakwaan Dalam Kasus Pembunuhan Wanita Hamil (Studi Kasus Pembuhan Amanda Devina)
• Tanggung Gugat Ali Tjandra Atas Penggunaan Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Gugat atas Merek Indoplast yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Indopas Ditinjau dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat atas Pendaftaran Merek Aerosoles Milik Perusahaan Asing oleh PT Matahari Putra Prima Ditinjau dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Atas Pendaftaran Merek Toshima Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Toshiba Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tanggung Gugat Bank Penerbit Kartu Kredit atas Kesalahan Pengiriman Alamat PIN Kartu Kredit pada Pemegang Kartu Kredit
• Tanggung Gugat Bank Rakyat Indonesia Atas Pemindahan Jaminan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Tanggung Gugat Commanditaire Vennootschap Ridha Surya Sentosa Terhadap Penyimpana n Dana dalam Kasus Gold Quest di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
• Tanggung Gugat Direksi atas Penjualan Saham Perseroan Terbatas Didasarkan Prospektus yang Tidak Benar
• Tanggung Gugat Direksi Bank Global yang Dicabut Izin Usahanya Terhadap Nasabah
• Tanggung Gugat Disc Jockey (DJ) atas Pengubahan Jenis Musik pada Suatu Karya Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Dokter Bedah Kosmetika terhadap Pasien Karena Gagalnya Operasi Bedah Kosmetika
• Tanggung Gugat Dokter Dalam Memberikan Diagnosis Salah Yang Menyangkut HIV / AIDS
• Tanggung Gugat Dokter Mashedi Atas Meninggalnya Kastuari Akibat Alergi Obat
• Tanggung Gugat Iwan Fals atas Gambar pada Album Lagu Manusia Setengah Dewa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat Jawa Holidays Travel Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Penulisan Tiket
• Tanggung Gugat Jhonny Iskandar Halim Trehadap PT Putaat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Milik PT. Indah Kiat Pulp And Paper
• Tanggung Gugat Kurator Atas Tindakannya yang Telah Menghentikan Operasional PT. Prudential Life Insurance Ditinjau dari Undang-Undang No.4. Tahun 1998 tentang Kepailitan
• Tanggung Gugat Mak Sa atas Penjualan Daging Ayam dan Bebek yang Tidak Layak Konsumsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Notaris PT. Asuransi Puri Asih Atas Hilangnya Barang-barang Milik PT. Binsan Yang Tidak Tercantum Dalam Polis Asuransi Marine Cargo No. 20.0.03.0112.01.02
• Tanggung Gugat Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli
• Tanggung Gugat Obligor Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Tanggung Gugat Operator Esia Terhadap Inject Samsung Frensip Dengan Nomor Esia Tanpa Ijin
• Tanggung Gugat Pemilik Nomor Rekening atas Kerugian yang Diderita oleh Investor
• Tanggung Gugat Pemilik Toko Serayu Terhadap Perseroan Terbatas Sampoerna atas Penjualan Rokok Merek Dji Sam Soe Palsu Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum
• Tanggung Gugat Penanggung dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tanggung Gugat Pencarter Kapal yang Telah Mencarterkan Lagi Kepada Pihak Lain dalam Hal Terjadi Kerusakan Kapal
• Tanggung Gugat Pengelola Jalan Tol Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pengelola Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Terhadap Warga Masyarakat Yang Tertimbun Oleh Longsoran Sampah
• Tanggung Gugat Pengemudi Dan Pemilik Kendaraan Terhadap Pt. Kereta Api Atas Kecelakaan Kereta Api Atas Kecelakaan Kereta Api Di Kebumen
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Aowa Nusa Lestari Surabaya Yang Menjual Produk Secara Undian Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Bunas Finance Indonesia Terhadap Kasus Pengalihan Saham Atas Dasar Gadai Milik Perseroan Terbatas Arya Putra Teguharta
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Kasogi Selaku Badan Hukum terhadap Pekerjanya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pembangkit Tanaga Listrik (Persero) atas Pemutusan Jaringan Listrik pada Perseroan Terbatas Jaya Sunli Subur Makmur Polyester
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara atas Pemadaman Listrik di Jabotabek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pusaka Megah Bumi Nusantara Terhadap Pekerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1493.K/Pdt/1998)
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Viandra Production atas Pemutusan Kontrak secara Sepihak
• Tanggung Gugat Perusahaan Listrik Negara atas Krisis Listrik di Kalimantan, Sumatera dan Sekitarnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Perusahaan Rokok yang Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perudang-undangan
• Tanggung Gugat Petani Oleh Perseroan Terbatas Kencana Gula Yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat PT Cipta Jaya Raya Corp Oleh PT Indo Sepadan Dari Segi Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT Jala Sutra Terhadap Korban Kecelakaan Tergulingnya Trailer Tangki Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT Menara Megah Terhadap Luthan Atas Proposal Tender Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Telekomunikasi atas Keterlambatan Pelayanan Gangguan
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Jiwa Prudential Atas Penghentian Pembayaran Manfaat Bebas Premi Terhadap NG SOK HIA
• Tanggung Gugat PT. Asuransi Ramayana Terhadap Kredit Kendaraan Bermotor yang Belum Dialihkan Kepemilikannya
• Tanggung Gugat PT. Java Travel Terhadap Korban Penumpang Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggantian Pengemudi
• Tanggung Gugat PT. Jaya Kertas atas Pembuangan Limbah Cair yang Belum Memiliki Izin Ditinjau dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997
• Tanggung Gugat Pt. Remaco Terhadap Bimbo Atas Perekaman Ulang Pemasaran / Pengedaran Lagu - Lagu Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT. Securindo Packatama Indonesia atas Hilangnya Kendaraan di Area Parkir Plaza Cempaka Mas
• Tanggung Gugat RS Pelni dan RSCM Jakarta Atas Tindakan Medis yang Mengakibatkan Matinya Pasien
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo Terhadap Pemakaian Alat Bekas Yang Disterilkan Kembali Pada Pasien Penyakit Jantung Di Unit Pelayanan Jantung Terpadu Ditinjau Berdasarkan Undang-undang N
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Puri Cinere Bogor Dalam Kasus Operasi Amandel Terhadap Shanti
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Sukmul Atas Kelumpuhan Yuwana Setelah Menjalani Operasi
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Selaku Pemilik Apotek atas Terjualnya Obat Tetes Mata yang Kadaluwarsa
• Tanggung Gugat SPBU atas Penjualan Bensin Campur Air ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Trans Televisi terhadap Diana yang Menjadi Korban Program Penayangan Paranoid
• Tanggung Gugat Tukang Gigi Atas Pemesanan Gigi Palsu yang Tidak Dapat Dipakai oleh Ny. Tjio Biek Nio
• Tanggung Gugat Yayasan Pelita Harapan atas Pemutusan Hubungan Kerja Guru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Tanggung Jawab Penghibah Atas Belum Direalisasikan Janji Penghibahan Harta Bersama Terhadap Anak-Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Gajah Mujur atas Keterlambatan Pengangkutan Barang Milik Perseroan Terbatas Bangun Sarana Wreksa
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Matahari Putri Prima Atas Pendirian Cut Price Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tanggung Jawab PT. Celebes Aviation Service Terhadap Penumpang yang Dipindahkan ke Maskapai Penerbangan Lain Ditinjau dari UU No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Pt. Sumber Karya Selaku Pengangkut Atas Kerugian Yang Diderita Oleh PT. Sasa Inti Ditinjau Dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Seorang Dokter yang Melakukan Operasi Caesar Sehingga Mengakibatkan Kelumpuhan terhadap Pasiennya Dtinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
• Tanggungjawab Negara Peluncur terhadap Negara Korban Akibat Kegia Tan Keant Ariksaan (Studi Kasus Meledaknya Roket Proton-K Milik Rusia di Kazakhstan)
• Teleconference Sebagai Media Untuk Menyelenggarakan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tindakan Departemen Pendidikan Nasional Selaku Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah SLTPN 56 Melawai Jakarta
• Tindakan Negara Malaysia atas Klaim Blok Ambalat sebagai Wilayahnya Ditinjau dari Hukum Laut Internasional
• Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Hotel Indonesia Natour terhadap Para Pekerja
• Tindakan Penyidik Kepolisian Yang Mebawa Keluar Ali Imron, Terpidana Seumur Hidup Kasus Bom Bali Dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Bali Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 T
• Tindakan Perseroan Terbatas Era Cipta Electrindo Yang Menghapuskan Program Jamsostek Berlandaskan Peraturan Perusahaan Ditinjau Dari Undangundang No.3 Tahun 1992
• Tindakan Sumako Indonesia Menggunakan Gambar Cover Komik Berjudul Shanaou Yoshitsune Milik M C untuk Bungkus Snack dengan Merek Kamikaze, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan atas Hasil Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang Memenangkan PT. Universal Carpet Rugs Menurut UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Tinjauan Hukum Tentang Kasus Skorsing Dari Perseroan Terbatas Suparma Tbk Terhadap Pekerjanya
• Tinjauan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Dalam Hal Perolehan Tunjangan Hari Raya
• Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Merek Antara Davidoff CIE Dan Reemtsma Cigarettenfabriken GMBH Dengan STTC
• Tinjauan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Hal Pertanahan (Studi kasus pembelian kapal KAL 35 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Riau)
• Tinjauan Petusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1755/pdt/1997 Antara PT. Bank Dagang Negara dan Ny. Mara Diah dalam Kasus Sita Eksekutorial terhadap Harta Bersama
• Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
• Tinjauan Terhadap Hubungan Kerja Tenaga Kebersihan di Lingkungan Universitas Surabaya yang Menggunakan Sistem Outsourcing
• Tinjauan Terhadap Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Di Luar Negeri
• Tinjauan Terhadap Upaya Pembeli dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Hanya Dituangkan dalam Akta Dibawah Tangan
• Tinjauan Yuridis Atas Pengakuan Prabowo Subianto Dalam Buku Putih Ditinjau Dari Sisi Hak Atas Rasa Aman Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Sebagai Penerbit Komik Crayon Sincan yang Berdampak Negatif Terhadap Anak Sebagai Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Semen Padang yang Menolak untuk Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
• Tinjauan Yuridis Tentang Besarnya Ganti Rugi Akibat Tidak Terpenuhinya Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. RPI Selaku Pengangkut Dengan Pengguna Jasa
• Tinjauan Yuridis tentang Peniruan Merek Pupuk SP-36 oleh PT. Meroke Tetap Jaya Medan Atas PT. Petrokimia Gresik
• Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Hak Cipta Lagu Laksamana Raja Di Laut Antara Nurham Yahya Dengan Iyeth Bustami
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Polis Secara Sepihak oleh Perseroan Terbatas Asuransi Central Asia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kejaksaan Dalam Menangani Kasus-kasus Yang Melibatkan Pembantu Presiden Atau Orang-orang Yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden
• Tinjauan Yuridis terhadap Perangkapan Jabatan dalam Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
• Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang ijin Kerja Perpanjangan Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dikaitkan dengan Prospek Investasi A
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Eep Saefulloh dan Sarah Santi Ditinjau dari Hukum Islam
• Tugas dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas Prudential Life Assurance)
• Tuntutan Permohonan Pailit Oleh Para Pekerja Terhadap Perseroan Terbatas Kasogi
• Upaya Hukum Bank Dagang Bali untuk Membatalkan Pencabutan Izin Usaha oleh Bank Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
• Viktimisasi Anak dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Tahun 2004

• Analisis Atas Perusahaan Otobis Akas Yang Tidak Mengikutsertakan Sopir dan Kondektur Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Analisis Hukum atas Tindakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Kredit Sepeda Motor Kepada Pegawai Negeri Sipil (UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri dan Otoda N
• Analisis Kasus Gugatan Estu Hadi terhadap Perseroan Terbatas Radio Suara Surabaya
• Analisis Mengenai Standard Upah Pembantu Rumah Tangga yang Berada di Bawah Upah Minimum Regional
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Caltec Pasific Indonesia Terhadap Pekerjanya (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 402/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)
• Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hilangnya Kendaraan Di Tempat Parkir
• Analisis Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) antara PT. Sampoerna Percetakan Nusantara dengan Jenny Soegiharto
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Memeriksa Perkara Perjanjian dengan Klausula Arbitrase Antara PT. Roche dengan PT. Tempo
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 178/Pid.B/2003/PN.SDA)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.791/Pdt.G/1999/PN.SBY Tentang Pengenaan Hukuman Uang Paksa (Dwangsom) Kepada Ny. Tjie Thing Kiauw Selaku Penyewa Rumah
• Analisis Tentang Izin Operasi Yang Masih Banyak Dilanggar Oleh Pengemudi Angkutan Taksi Di Surabaya Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 84 Tahun 1999
• Analisis Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada PT Surya Windu Persada Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
• Aspek perbuatan melanggar hukun terhadap perjanjian kerja bersama
• Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Dalam Proses Pemeriksaan Terhadap Tender Penjualan Saham dan Obligasi Pt. Indomobil
• Hak Gugat Orang Tua Terhadap Pemberi Kerja Dalam Kasus Anak Gawang
• Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Kuasa Mutlak
• Kajian Hukum Pembuangan Bayi oleh Ibu Kandung
• Kasus Pelaksanaan Jamsostek di CV. Abadi terhadap Pekerjanya yang Mengalami Kecelakaan Kerja
• Kasus Penolakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Oleh Perseroan Terbatas Dahana Energi Utama Industri
• Kedudukan Waris Anak Angkat (Mangain Anak/Marga) Pada Masyarakat Batak Ditinjau Menurut Hukum Adat
• Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan Antara Perseroan Terbatas gatari Air Service dengan Perseroan Terbatas Guntur Madu
• Kewenangan Bank Indonesia Dalam Proses Likuiditas Terhadap Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Tindakan Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Visa
• Kewenangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Selaku Pemegang Saham PT Semen Padang dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
• Pelaksanaan Tender Penjualan Saham dan Obligasi Perseroan Terbatas Indomobil Sukses Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
• Pemakaian Logo Karoseri Alexander Oleh CV. Raden Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiang Usaha Tidak Sehat
• Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Studi Kasus Perkawinan Oentoro - Andriani )
• Pembatalan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama surabaya
• Pemberitaan Pers dalam Kasus Sukma Ayu dan BJah Sebagai Trial by the Press ( Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 )
• Pembongkaran Stasiun Semut Oleh Perseroan Terbatas Senopati Perkasa Ditinjau Dari UndangUndang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
• Pembuangan Sisa Olahan Olie Bekas ke dalam Tanah Ditinjau Dari UndangUndang No.23 Tahun 1997
• Pemutusan Hubungan Kerja Dikaitkan Dengan Kasus Penahanan Ijasah Oleh Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Indo Asri Yang Serikat Pekerjanya Belum Terdaftar
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Sakit Pada Perseroan Terbatas Philips Sidoarjo
• Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No.7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Surabaya
• Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Seorang Polisi Dalam Hal Salah Melakukan Prosedur Penangkapan dan Berakibat Kematian
• Penerapan Pasal 50 Ayat (3) Huruf H Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Kasus CV. Precision (Suatu Analisis)
• Penerapan sanksi denda terhadap hasil operasi
• Penerimaan Permohonan Pailit Perseroan terbatas Exim Terhadap Perseroan Terhadap Perseroan Terbatas Itamaraya Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 PK/N/2002)
• Pengajuan Swedia ke Mahkamah Internasional oleh Indonesia Dalam Kasus Gerakan Aceh Merdeka
• Penggunaan botol kratingdaeng oleh pelaku usaha sari buah mengkudu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri
• Penolakan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan antara PT. Bank Niaga Tbk. dan PT. Dharmala Agrifood Tbk. : Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 16/P
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan antara PT. Bank Niaga Tbk. dan PT. Dharmala Agrifood Tbk. : Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 16/Pailit/1998/PN.niaga/jkt.pos
• Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Perkara Kepailitan Antara PT. Sumber Daya Sewatama dan PT. Alika Eka Putera (Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2001/PN.Niaga.Surabaya
• Penutupan CV. Sinar Terang (Lock Out) Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penyiksaan yang Dilakukan Tentara Amerika Serikat Terhadap Tawanan Irak Ditinjau Menurut Statuta Roma 1998
• Peran Serta Pemerintah dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dikaitkan dengan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP
• Perilaku Diskriminasi terhadap Golongan Minoritas Etnis Tionghoa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pemerintah Kota Surabaya)
• Perjanjian pemberian tanah beserta rumah antara suami istri yang bercerai
• Perlindungan Hukum Akibat Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Lisensi Oleh The Henry David Lee Company, Inc
• Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berada dalam Perwalian Orang Lain Sebagai Akibat Perceraian Orang Tuanya
• Perlindungan Hukum Bagi Investor PT Pohonmas Mapan Sentosa yang Berdasarkan Profit Sharing (Suatu Analisa dari Segi Pandang Hukum Perdata)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan oleh Pelaku Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan Bermodus Kawin Mut ah
• Perlindungan Hukum Pencipta Atas Potret Sebagai Suatu Karya Seorang Fotografer
• Perlindungan Hukum terhadap Anggota Sarbumusi di Kentucky Fried Chicken Plasa Tunjungan III Ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
• Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Seorang Suami Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Karena Tidak Diberikannya BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Food Supplement Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Kualitas
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Perlindungan Hukum terhadap Warga Kecamatan Ciseeng, Bogor Akibat Pemasangan Tower (Menara) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung
• Perlindungan Hukum terhadap Warga Kecamatan Ciseeng, Bogor Akibat Pemasangan Tower (Menara) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung konsumen
• Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Domestik Aceh
• Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bukti Setoran Pembukaan Rekening Bank Niaga ( Suatu Analisa )
• Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Permintaan Ahli Waris Pekerja Untuk Mendapatkan Tunjangan Kematian Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Permohonan Pailit Perseroan Terbatas Dharmala Sakti Sejahtera Terhadap Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kepailitan
• Pertanggung Jawaban Pidana PT. Media Millenia Sejahtera Dalam Kasus Rhoma Irama Melalui Tabloid Bintang Millenia Berdsarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
• Pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Invasi di Negara Irak yang Menimbulkan Korban Penduduk dan Obyek Sipil
• Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli atas Sebidang Tanah Hak Milik yang Sama
• Problematika Pengaturan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1999
• Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No.557 Menurut UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus No.9/Pdt.G/2001/PN.GTLO)
• Proses Persidangan Anak yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
• Sahnya Suatu Perjanjian atas Rumah yang Statusnya Masih dalam Angsuran
• Status Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Hukum Internasional
• Studi Kasus Tanggung Jawab Suami terhadap Istri Pertama yang Ditinggalkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Tanggung Gugat Akibat Pembuangan Limbah Oleh PT Surya Agung Kertas Ditinjau dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung gugat atas pemblokiran balik nama sertifikat dalam kasus jual beli tanah antara Suhartatik dengan Hasti Pratomo
• Tanggung Gugat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat-Obatan
• Tanggung Gugat Bupati Gresik Oleh Promotor Atas Pencekalan Inul Darastita Di Gresik
• Tanggung Gugat Iis Dahlia Atas Kelalaian Menyebutkan Nama Pencipta Dalam Kasus Di Surya Citra Televisi
• Tanggung gugat maskapai penerbagan singapore airlines limited atas kerugian yang dialami oleh penumpang
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Minuman Sari Buah Merek Ribena Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pemilik Klinik Bersalin Al Rachman terhadap Penjualan Bayi
• Tanggung Gugat Pengembang Wisata Bukit Mas Terhadap SMPN 28 Wiyung Surabaya Barat
• Tanggung gugat pengrajin yang menggunakan desain lain atas dasar pesanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
• Tanggung Gugat Penjual Bingkisan Lebaran Atas Penjualan Suatu Produk yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas (PT.) Tourindo Dalam Keterlambatan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang- Und
• Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Atas Kerugian tertanggung Akibat Gempa Bumi
• Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia terhadap Pekerja yang Mengalami Penganiyaan oleh Majikannya di Luar Negeri
• Tanggung Gugat Perusahaan Rokok yang Mempromosikan Produknya dengan Memberi secara Cuma-Cuma pada Kegiatan atau Pertunjukan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Pihak Calon Pembeli yang Melakukan Uji Coba Berkendara (Test Drive) Dalam Hal Terjadi Kecelakaan
• Tanggung Gugat PT Gold Quest Berkaitan dengan Penggunaan Foto Kiai Haji Hasyim Asyari pada Koin Emas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tanggung Gugat PT Hartono Istana Teknologi Terhadap Penggunaan Hasil Karya Yusuf
• Tanggung Gugat PT Listronic Utama Corporation terhadap Perusahaan Listrik Negara atas Penerapan Denda - Keterlambatan
• Tanggung Gugat PT Petrowidada terhadap Ahli Waris Pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja
• Tanggung Gugat PT. Boma Internusa Mengenai Paten Karung Plastik Anti Slip Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
• Tanggung Gugat PT. Coca Cola Indonesia Terhadap Penjualan Produknya yang Cacat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Atas Resiko Kecelakaan Kerja
• Tanggung Gugat PT. Sosro Selaku Produsen Fruit Tea atas Iklan Teh Botol Fruit Tea Versi Marcell dan Edi Brokoli
• Tanggung Gugat PT. Telkom Terhadap PT Indosat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
• Tanggung Gugat PT. Telkomsel Terhadap Pelanggan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undian Halopoin Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT. XXX Atas Pembatalan Sepihak KPR Yang Didasarkan Pada Perjanjian Yang Telah Disepakati
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kelalaian Residen Dalam Tindakan Medik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Seorang Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Gingivectomy dan Mengakibatkan Habisnya Gigi atas Seorang Pasien
• Tanggung Jawab Alimentasi Oleh Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Setelah Terjadi Perceraian
• Tanggung Jawab Developer dalam Pembangunan Rumah
• Tanggung Jawab Hukum badan Pertanahan Nasional Atas Terbitnya Dua Sertifikat Terhadap Satu Bidang Tanah (Kasus Terbitnya Sertifikat Nomor 124 dan 125 dengan 172 dan 173)
• Tanggung Jawab Hukum Perusahaan PT. Nusantara Plywood Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Penutupan Perusahaan Secara Sepihak
• Tanggung Jawab Hukum PT. Diamond Kymcojaya Selaku Dealer Sepeda Motor Kymco atas Rusaknya Kymco Cevira Milik Konsumen
• Tanggung Jawab Komisaris Dalam Pembayaran Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Pada Perseroan Terbatas Galang Karya Muda
• Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perusahaan yang Akan Go Publik atas Ketidakjujurannya dalam Memberikan Pendapat terhadap Laporan Keuangan
• Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pekerja Oleh Perusahaan yang Menghentikan Kegiatan Usahanya Ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Khusunya Penghilangan Orang Secara Paksa (Studi kasus penculikan aktivis politik 1997-1998)
• Tanggung Jawab Pengangkut (PT Sentra Abadi) Atas Kerugian Pihak Pengguna Jasa (UD. Asri) Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Pengankut atas Hilangnya Penumpang Kapal Feri Wimala Dharma yang Tenggelam di Selat Lombok
• Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Kota Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Terjadi Penodongan
• Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Atas Kerugian Yang Diderita Penumpang Sebagai Akibat Terjadinya Tubrukan Kapal Antara KM. Mandiri Nusantara Dengan MV. Uni Chart
• Tanggung Jawab Perusahaan dalam Hal Kecelakaan Kerja di Perusahaan
• Tanggung Jawab PT Asuransi Samsung Tugu dan PT Asuransi Hanjin Korindo terhadap Penolakan Klaim Asuransi dalam Kasus PT Indocera Utama Precisi
• Tanggung Jawab PT. KAI terhadap Pengguna Jasa atas Terjadinya Kelalaian Pihak Reservasi
• Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia terhadap Keterlambatan Pengiriman Paket Pos
• Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Kendaraan Dinas Kodam V Brawijaya Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Demak Jawa Tengah
• Tanggung Jawab Walikota Surabaya Atas Penebangan Pohon Di Jalan Mayjen Sungkono Oleh Tim Reklame
• Tanggung Jawab Yuridis Konsultan Hukum Pasar Modal atas Ketidakjujurannya dalam Pembuatan Legal Audit dan Legal Opinion Perusahaan
• Tanggung Yuridis Penolakan Claim Asuransi Kematian Kecelakaan atas nama Barling Halim oleh PT. Asuransi Lippo Life Tbk
• Tindakan Orang Tua Yang Melarang Anaknya Untuk Memperoleh Pendidikan Dikaitkan Dengan Alimentasi
• Tindakan tidak Mempekerjakan Pekerja oleh Perseroan Terbatas Wastra Indah
• Tinjauan Atas Perjanjian Jual Beli Sarang Burung Walet Antara Djasuki Alias Atek dengan Hartono Wiyanto
• Tinjauan Atas Perselesihan Kepentingan Antara Perseroan Terbatas Surya Intrindo Makmur Sidoarjo dengan Para Pekerjanya
• Tinjauan Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Oleh Rhoma Irama Terhadap Pangky Suwito Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Hukum Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Bersama antara Debitur dan Direktorat Jenderal Piutang Lelang Negara dalam Penyelesaian Hutang Debitur
• Tinjauan Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan tentang Pekerja Waktu Tertentu dan Pesangon dalam Kasus Antara BPPN dengan Pekerja Kontraknya
• Tinjauan tentang Perceraian Antara Dua Warga Negara yang Berbeda Sehubungan dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Tentang Perjanjian Carter Kapal Atas Kerugian yang Dialami Pemilik Kapal
• Tinjauan Terhadap Batas Maksimum Penguasaan Tanah Menurut UndangUndang Nomor 56/PRP/1960
• Tinjauan terhadap HakHak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada Perseroan Terbatas Sutera Furnitama
• Tinjauan Yuridis atas Gugatan Gianni Versace terhadap PT. Prima Perahu Agung yang Telah Menggunakan dan Mendaftarkan Merek Danatella Versace Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
• Tinjauan Yuridis Atas Penebangan Pohon Di Jalan Karangmenjangan Yang Dilakukan Oleh PLN Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003
• Tinjauan Yuridis HakHak Pekerja terhadap Kepindahan Pekerja Pada Perseroan Terbatas Telkom Ke Perseroan Terbatas Telkomindo Mojokerto
• Tinjauan Yuridis Kesepakatan Bersama Tentang Penutupan Perusahaan Antara PT Ria Star Indonesia dengan Serikat Pekerja
• Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Karcis Parkir PT. Securindo Packatama Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Asuransi Tri Pakarta terhadap Klaim dari Tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Diri
• Tinjauan Yuridis Mengenai Upah Selama Skorsing Yang Belum Dibayar Oleh Pengusaha Donat Primadona
• Tinjauan Yuridis Outsourcing sebagai Perjanjian Kerja di Perusahaan Swasta
• Tinjauan Yuridis Peningkatan Status Tanah Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Terhadap Rumah Toko (Ruko)
• Tinjauan Yuridis Penyanderaan Badan dalam Rangka Penagihan Pajak Berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Status Negara Irak Pasca Serangan Negara Amerika
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyimpangan Kewenangan Polisi Lalu Lintas Dalam Melakukan Tilang yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor
• Tinjauan Yuridis tentang Tindakan PT. Dirgantara Indonesia Merumahkan Para Pekerjanya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Dicatatkan Dua Kali Pada KUA Dan Catatan Sipil
• Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khonghucu yang Telah Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.29 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame
• Tinjauan Yuridis terhadap Seorang Ibu yang Menjual Anak Kandungnya
• Tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja Harian dan Borongan Pada Pabrik Rokok Retjo Pentung Tulungagung
• Uji Efektivitas Analgesik Ekstrak Daun Sembung (Blumea balsamifera (L) DC.) menggunakan Alat Tail Flick Modifikasi V-3 Pada Mencit Betina ( Mus muskulus L.)
• Upaya hukum terhadap dua merek terdaftar yang memiliki persamaan dalam bunyi ucapan ( Vita care dan Vita - Care) menurut undang-undang nomor. 15 Tahun 2001
• Upaya Pekerja untuk Mendapatkan HakHaknya Sebagai Akibat dari Penutupan Pabrik Rokok Petjoet, Tulungagung
• Wewenang Balai Harta Peninggalan Selaku Kurator Kepailitan dalam Hal Debitur Pailit Memindahtangankan Harta Pailit

Tahun 2003

• Akta pejabat pembuat akta tanah ditinjau dari hukum tata usaha negara : Studi putusan pengadilan tata usaha negara No.96/G/PTUN.SBY
• Analisa kebijakan Walikota Surabaya dalam kasus Kebon Bibit
• Analisa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor: 462/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel atas kasus PT.Calmarine dengan Bonar Partogi
• Analisis ganti rugi tambahan atas kecelakaan kereta api di Brebes oleh para penumpang PT. Kereta Api Indonesia
• Analisis Hubungan Kerja Tertentu Antara PT. Indra Jaya Dengan Pekerja Anak
• Analisis Jual Beli Tanah Tanpa Ikut Sertanya Salah Satu Ahli Waris Menandatangani Jual Beli
• Analisis Kasus Pencampuran Tepung Terigu Bogasari Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis kasus penghentian pelayanan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap pekerja pada sepuluh perushaan di Gresik
• Analisis Kasus Sengketa Tanah Laba Pura di Desa Medawa,Gianyar Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Analisis Kerugian Yang Mengomsumsi Vegeta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988
• Analisis Peran Serta Serikat Pekerja Dalam Menyelesaikan kasus Pelecehan Seksual yang Menimpa Pekerja Wanita
• Analisis Peredaran Komik Crayon Shinchan yang Bersifat Porno Oleh PT Indorestu Pacific Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Tekstil PT Inti Texturindo Megah dengan Pembuangan Limbah B3 ke Sungai Porong di Kabupaten Pasuruan
• Analisis tentang Penutupan Perseroan Terbatas Sinar Lintas Indah dan Akibatnya Terhadap Pekerja
• Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sehubungan dengan Tindakan Perusahaan Asing yang Melakukan Relokasi Ke Luar Negeri
• Analisis Tidak Ditepatinya Janji Untuk Menikah Oleh Seorang Pria kepada Seorang Wanita
• Analisis Tuntutan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas Globaltech Computer Konsultindo yang Ditutup Akibat Kesulitan Keuangan
• Analsis penolakan pembayaran upah pekerja pada perusahaan yang diliburkan karena kesulitan bahan baku
• Asas Kebebasan Berkontrak di dalam Perjanjian Baku(Tinjauan Kasus Perjanjian Jual Beli Apartemen Antara PT. Makarya Dengan Maria Gorettik Tanujaya)
• Gugatan Asdeni Hanafiah Terhadap Dindin Suudin, Suharyono dan Sriwijaya Post atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik
• Gugatan Ganti Rudi oleh Istri Terhadap Suami dalam Status Gugat Cerai Dalam Kasus antara Nur Afni Oktavia dengan Edwin Rondonuwu
• Gugatan warga desa Sekapuk Gresik terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik tentang pengelolaan pertambangan kapur
• Hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 : Ditinjau dari perspektif pengawasan dan keseimbangan kekuasaan
• Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Intervensi Amerika Serikat dalam rangka pergantian pemerintahan negara Irak yang baru
• Kajian penahanan Tamsil Linrung dan Abdul Jamal Balfas dengan tuduhan tersangkut jaringan terorisme di Filipina
• Keberadaan merek Majalah Ultima Next Generation yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas Dharma Bhakti Press menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
• Kedudukan Belis Di Maunori-Ngada Terhadap Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding antara Yayawan Widita Jawa dan Yayasan Kalika
• Kelalaian Dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Kemenangan Penerbitan Lin Berdirinya Televisi Lokal Ditinjau Menurut UndangUndang Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Penyegelan Jawa Timur Televisi Oleh Polda Jatim)
• Kewenangan Judicial Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan otonomi Daerah
• Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Proses Peradilan Hasan Tiro Sebagai Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional
• Kewenangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Memutuskan Aliran Listrik Pelanggan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/ G.Tun/1995/PTUN.SBY)
• Konflik International tentang Kepulauan Spratly
• Konsinyasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Rugi untuk Menghindari Tuntutan Pekerja pada Perseroan Terbatas Intermoda Asri Sidoarjo
• Laporan keuangan ganda yang berbeda dalam satu periode 2002 di PT. Bank Lippo Tbk. ditinjau dari Undang-Undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal
• Pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di kantor distrik navigasi kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditinjau dari Undangundang kepegawaian
• Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khusus keselamatan dan kesehataan kerja di perusahaan milik negara
• Pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia menurut resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 dan Undang-Undang 15 Tahun 2003
• Pembajakan Karya Cipta Melalui Ringtone Atau Nada Dering
• Pembatalan Akte Kelahiran Dari Seorang Anak Yang Diadopsi Kakek-Neneknya
• Pembatalan Hibah yang Diberikan Orang Tua Terhadap Anaknya akibat Anak yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Orang Tuanya
• Pembatalan pendaftaran perlaihan hak milik atas tanah nomor 161/Desa Besuki dengan akta hibah nomor 243/25/1981 berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2588 K/Pdt/2000 di kantor Pertanahan Kabupaten
• Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Ditinjau Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999)
• Pemberian Bonus kepada Pekerja yang Tidak Mangkir Kerja pada Perseroan Terbatas Gudang Garam
• Pemutusan hubungan kerja pada Perseroan Terbatas Clema Indonesia dalam kasus IIS
• Pemutusan hubungan kerja terhadap Bagus C.S yang memperjuangkan haknya atas upah kerja pada Perseroan Terbatas Kharisma Matahari Katulistiwa Malang
• Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Korban Pelecehan Seksual sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Penafsiran Harga Terhadap Barang Gadai Pada Saat Pelelangan
• Penegakan hukum terhadap benda cagar budaya di perairan Indonesia
• Pengalihan Perseroan Terbatas Dwima Global Transido oleh Perseroan Terbatas Bahana Utama Transindo terhadap pekerja
• Penggandaan foto untuk kepentingan jurnalistik dalam kasus antara Majalah Indonesia Whats On dengan Dewi Soerkarno
• Penggunaan Tanah oleh Pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan Teh Jamus Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Ditinjau dar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
• Penolakan Manajemen Hotel Shangrila Jakarta Atas Uang Servis Ditinjau Dari Permenaker no.Per02/Men/1999
• Penolakan Pembayaran Upah Terhadap Pekerja yang Ditahan Karena Melakukan Tindak Pidana
• Penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh kantor catatan sipil ditinjau dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
• Penolakan Perawatan Bayi Prematur Oleh Rumah Sakit yang Berakibat dengan Kematian Ditinjau dari Sudut Pandang Permenkes RI No.159b/MEN.KES/PER/II/1988
• Penolakan Permohonan Pailit PT. Muara Alas Prima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Suatu Tinjauan Putusan Pailit Nomor 71/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst)
• Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Patra Jasa
• Penyelesian sengketa tanah dengan terbitnya sertifikat di atas tanah yang berstatus petok D
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjata antara Amerika Serikat dengan Afghanistan
• Perbanyakan Ciptaan Buku Pelajaran Melalui Foto Kopi Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perseroan Terbatas Aneka Jasa Gradika Gresik
• Perkawinan melalui Internet menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
• Perlindungan hukum atas upah terhadap pekerja yang dialihkan perushaan induk pada perusahaan cabang
• Perlindungan hukum bagi pemegang hak preferen dalam kepailitan
• Perlindungan hukum PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. sebagai pemegang hak merek atas pemakaian merek Semen Gresik oleh pihak lain terehadap produk yang sama ditinjau dari Undang-Undang no. 15 tahun 2001
• Perlindungan Hukum terhadap Jasa Penterjemah atas Suatu Ciptaan Buku
• Perlindungan Hukum terhadap Merek Milik PT. Lautan Luas yang Telah Melakukan Pendaftaran Terlebih Dahulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ditinjau dari Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
• Perlindungan Hukum Terhadap Rancangan Busana Karya Kanaya Tabitha
• Perlindungan HukumTerhadap Penerbit Classic Press Sebagai Pemegang Hak Cipta Buku sastra terjemahan Yang Berjudul Sang Nabi
• Perlindungan Internasional Terhadap Pendatang Dari Afganistan dan Irak Yang Berstatus Pengungsi Di Indonesia
• Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penurunan kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditinjau dari Undang-Undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Perlindungan Konsumen dalam Kasus Pengembang Perseroan Terbatas Dua Sekawan Sidoarjo
• Perlindungan konsumen terhadap pemakaian jasa telekomunikasi PT. Exelcomindo Pratama
• Perlindungan Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Atas Tindakan Sewenang-wenang Majikannya di Luar Negeri
• Perlindungan terhadap Konsumen atas Penjualan Suatu Produk yang Tidak Sesuai Standar Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pernyataan Pailit terhadap Debitor dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst)
• Pertanggungan Gugat Perseroan Terbatas Mahajaya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang Dipekerjakan pada Anak Perusahaan
• Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Swasta terhadap Hilang atau Rusaknya Kendaraan yang Diparkir di Area Parkir Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Tinjauan kasus di kota surabaya)
• Pertanggungjawaban Pengembang Perumahaan PT. Jati Masindo Terhadap Konsumen Perumahan Permata Hijau Bunda
• Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia terhadap Penumpang Kereta Api Doho Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perubahan peruntukan kawasan Darmo berdasarkan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 6 Tahun 1995
• Status Harta yang Diperoleh dari Pasangan yang Menikah Tanpa Proses Pencatatan Sebagai Pelunasan Hutang
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Timbul Bagi Pengguna jasa proXL Atas gagalnya Short Message Service (SMS)
• Tanggung Gugat Bank atas Pencabutan Fasilitas Credit Card yang Dilakukan Secara Sepihak
• Tanggung Gugat Bank Dipo Internasional Cabang Medan Terhadap Kesalahan Isi Rekening Koran Nasabah Sugianto
• Tanggung Gugat Bidan Nyonya Supardi atas Meninggalnya Nurul Maisaroh Peserta Program Keluarga Berencana Suntik
• Tanggung Gugat Dokter atas Perluasan Operasi Kanker Leher Rahim tanpa Persetujuan Keluarga Terlebih Dahulu
• Tanggung gugat ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas kebijakan pembauran lembaga terhadap pekerja
• Tanggung Gugat Notaris terhadap Kliennya
• Tanggung Gugat Pabrik Mi UD. Bintang Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
• Tanggung gugat pedagang kaki lima (PK-5) terhadap konsumen akibat kadaluarsanya obat yang di jual
• Tanggung Gugat Pekerja yang Melakukan Mogok Kerja pada Perseroan Terbatas Sinar Mulya Harapan
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dengan tidak Dicantumkan Batasan Usia Anak pada Produk Barang
• Tanggung gugat pemerintah kota Surabaya atas pengelolaan bagian tanah atas dasar pembuatan melanggar hukum
• Tanggung Gugat Pemilik Bengkel KIA atas Terbakarnya Mobil yang Diservis
• Tanggung Gugat Pemilik Merek Alhami 100 Terhadap Pemilik Merek Gaga Mie 100
• Tanggung Gugat Pengacara Selaku Penerima Kuasa atas Pemasangan Iklan di Media Massa
• Tanggung gugat pengacara terhadap klien yang berkaitan dengan tindakan melampaui batas kekuasaan
• Tanggung Gugat Pengusaha Kereta Kelinci akibat Kecelakaan di Jalan Raya
• Tanggung Gugat Penyelenggara Perkeretaapian terhadap Penumpang atas Penjualan Tiket oleh Calo
• Tanggung gugat Perseroaan Terbatas Karwell atas keterlambatan mengikutkan program JAMSOSTEK terhadap pekerja
• Tanggung gugat perseroan terbatas Bumi Internusa atas terjadinya musibah keracunan ditinjau dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Petrokimia Gresik atas Matinya Pekerja Kecelakaan Gondala
• Tanggung gugat Perseroan Terbatas Shang Dong terhadap pekerjanya atas pengalihan perusahaan ke luar negeri
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Usaha Bersama Securitas atas Terjadinya Jual Beli Efek Secara Semu
• Tanggung Gugat Perusahaan Merpati Nusantara Air Lines Atas Penundaan Penerbangan
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan atas Hilangnya Barang yang Diangkut
• Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang yang Menggunakan Nama Fiktif
• Tanggung Gugat Polar Completions Engineering Inc. Dan Precesion Drilling Corporation Atas Pelanggaran perjanjian Keagenan Terhadap PT. Karya Hitawasana
• Tanggung Gugat PT. Astra Internasional Tbk Selaku Pelaku Usaha dalam Memberikan Informasi Mengenai Produk Mobil yang Dipasarkannya kepada Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tanggung Gugat PT. Freeport Indonesia Company terhadap WALHI tentang Pemberian Informasi yang Tidak Benar : Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tanggung Gugat PT. Gas Biru sebagai Perusahaan Penyedia Tabung Gas BBG terhadap Penjualan Produknya yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Bagi Pemakainya (Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun
• Tanggung Gugat PT. Jamu Sinar Laba-Laba atas Berbagai Produk Jamunya yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Umum Jogjakarta atas Tindakan Kelalaian Dokter Rumah Sakit
• Tanggung Gugat Stasiun Televisi Swasta terhadap Penayangan Sinetron dari Film Serial Asing
• Tanggung Gugat Terhadap Telkomsel atas Potret Seorang Sebagai Model Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Abdul Gafur Selaku Direktur Perseroan Terbatas Pelita atas Hutang - Hutang Perusahaan
• Tanggung Jawab Apoteker Dalam MEnjual Infus Yang Kadaluwarsa
• Tanggung jawab atas penggunaan merek Gudang Cengkeh yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal Gudang Garam ditinjau Undang- Undang no 15 tahun 2001 tentang merek
• Tanggung Jawab Forwarder Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Milik PT. Industri - En Handelsonderneming Bergenco R.W Sebagai Consignee
• Tanggung Jawab Hokiarto Sebagai Penanggung PT. Mebel Indonesia Yang Dinyatakan Pailit
• Tanggung Jawab Menejer Perseroan Terbatas Kelien Equatorial Mining (KEM) terhadap Para Pekerjanya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• Tanggung Jawab Negara Australia Terhadap Penangkapan Warga Negara Indonesia oleh Australian Security and Intelligence Organization dan Australia Federal Police
• Tanggung Jawab Pemilik Sapi Karapan terhadap Joki Ditinjau dari Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung jawab pengurus perseroan terbatas ditinjau dari Undang-Undang nomor I tahun 1995
• Tanggung Jawab Pengusaha Bus Terhadap Asuransi Jasa Raharja tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964
• Tanggung jawab pengusaha pelayaran rakyat terhadap penyalahgunaan ijin pengangkutan ditinjau berdasarkan UU no 21 tahun 1992 tentang pelayaran
• Tanggung Jawab Perum Damri terhadap Kecelakaan Angkutan Carter Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
• Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Terhadap Kematian Anak Buah Kapal
• Tanggung Jawab PT. Grande Family View Dalam Pengelolaan Keamanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab PT. Impian Busana Terhadap PEmbayaran Upah Buruh Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah no.8 Tahun 1981
• Tanggung jawab PT.Properti 21 terhadap konsumen perumahan regency 21 di tinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 199 tentang perlindungan konsumen
• TanggungJawab Penyelenggara Rpller Coaster Selaku Usaha Terhadap Penumpang Roller Coaster selaku Konsumen yang Mengalami Kecelakaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Terorisme dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional
• Tijauan resolusi 1269 tahun 1999 tentang kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam kaitannya dengan yuridiksi negara
• Tijauan tentang mogok kerja di PT.Kereta Api (Persero) menurut UndangUndang No.7 PNPS tahun 1963
• Tindakan Medis Dokter Yudhiana Terhadap Pasien Retno (Suatu Analisis Abortus Provocatus)
• Tinjauan hukum pada tindak kekerasan terhadap perempuan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1984
• Tinjauan Tentang Kebijakan Penghapusan sarana Antara Jemput Pekerja Pekerja Pada Perseroan Pada Perseroan Terbatas Perkapalan
• Tinjauan Tentang Kekuatan Mengikatnya Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Upaya Menghindari Kewajiban Pembayaran Surat Sanggup Yang Telah Jatuh Tempo
• Tinjauan tentang kerja waktu tertentu pada perseroan terbatas telekomunikasi
• Tinjauan tentang Perlindungan Pemakai Anjungan Tunai Mandiri
• Tinjauan tentang tindakan represif terhadap pelaku usaha yang memproduksi garam yang telah tersertifikasi atas kerugian yang diderita konsumen
• Tinjauan terhadap masalah sertifikat ganda tanah di kota Surabaya
• Tinjauan Terhadap Situs Plesetan (Typosquatting) KlikBCA.COM Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
• Tinjauan yuridis atas kekebalan anggota wakil Diplomatik
• Tinjauan Yuridis Atas Penolakan Pembayaran Dari Surat Wesel yang diakseptasi dan Jatuh Tempo di Dalam Perjanjian Pendanaan
• Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Distribusi Ekspor dalam Industri Semen di Indonesia antara Multi Nasional Corporation dan Perusahaan Semen Nasional Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis atas perubahan kesepakatan perjanjian jual beli oleh penjual secara sepihak
• Tinjauan Yuridis atas Skorsing yang Dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Terhadap Pekerja bank Internasional Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Kapal Perang Amerika Serikat dan Singapura di Perairan Natuna
• Tinjauan yuridis mengenai pemakaian obat Cina menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Tinjauan Yuridis Mogok Kerja Pada Perseroan Terbatas Telekomunikasi
• Tinjauan yuridis pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap pekerja Perseroan Terbatas Keris Gallery, TBK. cabang Surabaya
• Tinjauan Yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1441 tentang Pembentukan Tim Inspeksi Senjata
• Tinjauan yuridis tentang gugatan pelanggaran hak cipta M. Faisal terhadap yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ditinjau dari Undang-Undang hak cipta
• Tinjauan Yuridis tentang Hidup Dampulan pada Masyarakat Bojonegoro
• Tinjauan yuridis tentang jaminan keselamatan, kenyamanan, serta layanan kepada pengguna jasa angkutan Kereta Api berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1992
• Tinjauan Yuridis tentang Klausula Baku yang Menentukan Besarnya Bunga
• Tinjauan Yuridis tentang Peniruan Merek oleh Ram Gulumal atas Sekolah Mahatma Gandhi
• Tinjauan Yuridis tentang Penulisan Kembali suatu Program pada Sistem Operasi Yang Berbeda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
• Tinjauan Yuridis tentang Penyitaan Mobil oleh Bank Eksekutif dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil di Showroom Mobil Kita Surabaya
• Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi tertanggung sebagai konsumen terhadap pencantuman Klausula Baku dalam perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Tinjauan Yuridis terhadap Penjiplakan dan Perbanyakan Buku Pintar Seri Senior Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Daging Sapi Impor Di Jawa Barat
• Tinjauan Yuridis terhadap Penjualan Jaringan Internet dari Indosat kepada Warnet di Surabaya
• Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan izin usaha PT.Pohon Mas Mapan Sentosa
• Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Situs Web Sebagai Pemegang Hak Atas Perangkat Lunak Bebas
• Tinjauan Yuridis terhadap Produk Obat Tradisional yang Tidak Sesuai dengan Label Komposisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Amerika Serikat Melakukan Perlucutan Senjata Pemusnah Massal Iraq dengan Serangan Militer
• Tinjauan yuridis terhadap tindakan DR.Linda Rachmat (ahli anestesi) kepada pasien Nelly Andri Kusumastuti yang menyebabkan kebutaan
• Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Wewenang Camat di Surabaya Berkaitan dengan Berlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis terhadap Unjuk Rasa yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Secara Tertulis kepada Kepilisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998
• Tinjauan yuridis tindakan PT.Jamsostek kantor cabang Gresik dalam memberhentikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap perusahaan penunggak iuran menurut UndangUndang No.3 tahun 1992
• Tuntutan uang transpor pada Perseroan Terbatas Pakerin Mojokerto
• Wewenang Pengadilan Negeri dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase antara CV. Sinar Surya dan PT. Triguna

Tahun 2002

• Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2000 PN Surabaya Mengenai Pelelangan Barang Jaminan Melalui Ralat Lelang Swasta Dikaitkan Dengan Pasal 6 JO Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
• Analisis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perseroan Terbatas Sinar Gemilang Pada Pekerjaanya
• Analisis Pembayaran Lunas Untuk Sisa Kredit Yang Diajukan Oleh David
• Analisis Pemogokan Yang Dilakukan Serikat Pekerja Mandiri Shangrilla Di Jakarta Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22 / Pdt, G / 2001 / PN, Jak, Sel
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Perdata Nomor 720 K/Fdt.G/1997 Tentang Gugatan ganti Rugi
• Analisis Tanggung Gugat PT. Colors Production Terhadap kerugian Para Penonton Akibat Tidak Terselenggaranya Layanan Hiburan
• Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Antara Perseroan Terbatas Wijaya Karya Realty Dengan Adjie Kusmana
• Gugatan Ganti Rugi Atas Tindakan Medik Dokter Lila Dewata Dalam Proses Persalinan Yang Berakibat Matinya Bayi Dwi S. Ditinjau Dari U.U Nomor 23 Tahun 1992
• Gugatan Wanprestasi Photo Model Iklan jamu Sepet Wangi Terhadap PT. Payung Pusaka Jaya
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Kasus Antara Karyono Dengan Perseroan Terbatas Air Rejeki
• Kajian Normatif Terhadap Kesamaan Judul dalam Suatu Karya Cipta (sebuah study terhadap judul Arjuna Mencari Cinta)
• Kasus Perusahaan Penerbangan Bouraq dan Pelita Dalam Kaitannya Dengan Penetapan Harga Tiket Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Kerugian Konsumen Akibat Pemasangan Label Kemasan Pada lampu Kapsul
• Meninggalnya Nyonya Umul Fadillah Sebagai Peserta Program Safari Keluarga Berencana Steril Di Rumah Sakit Blambangan Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992
• Pembatalan Surat Izin Keramatan Yang Dikeluarkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986
• Pemberhentian Walikota Kepala Daerah Surabaya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
• Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Menanda Tangani Perjanjian Pengunduran Diri Pada Perseroan Terbatas Intermoda Asri Sidoarjo
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Rumah Sakit Griya Husada Yang Dicabut Izin Operasionalnya
• Pencantuman Komposisi yang Berbeda Dalam Satu Produk Kosmetika Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen
• Pencemaran Nama Baik Abdurrahman Wahid Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diekspresikan Dari Frontal Lobe Organic Brain
• Penentuan Status Tawanan Perang Tentara Taliban oleh Amerika
• Penerapan Bunga Pinjaman Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 129/PDTG/1999/PN.SBY
• Penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Kecil Makanan
• Pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum
• Penggunaan Foto Untuk Keperluan Promosi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1987 Tentang Hak Cipta Dalam Kasus Suhar Sudirman Dengan Perseroan Terbatas Tunggal Jaya
• Pengungkapan Kasus Pemerkosa Sebagai Pencemaran Nama Baik Dikaitkan Dengan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penjatuhan Talak Dengan SMS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Penolakan Perseroan Terbatas Wellwin Finance Limited Atas Penagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Terhadap Piutang Bank Danamon
• Penutupan Perseroan Terbatas Tunggal Aghatis Indah wood Industries Guna Menekan Pekerja Yang Menuntut Kenaikan Upah
• Perangkapan Jabatan Dalam Satu Grup Perusahaan Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional
• Perbanyakan Kaset Lagu Ciptaan Gombloh Dalam Kasus Perseroan Terbatas Happy Puppy Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 JO Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
• Perbuatan Melanggar Hukum Penghunian Rumah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/P.dt.G/2001/PN.Sby
• Perceraian Yang Terjadi Di Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Pada Waktu Krisis Moneter
• Perdagangan Eceran Perseroan Terbatas Indomarco Prismatama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Perjanjian Peralihan Piutang Antara Bank Bali Dengan PT. Era Giat Prima
• Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Rekaman Suara Dalam Kasus Antara Rowiena Dengan Sandra
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Apabila Terdapat Kreditur Fiktif
• Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pengiklan dan Atau Pengusaha Periklanan Yang Menghasilkan Kreativitas Periklanan
• Perlindungan Hukum Pada Konsumen Yang Mengkomsumsi Makanan Impor Yang Tidak Didaftarkan Pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia
• Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
• Pertanggung Jawaban Pengganda VCD Porno Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
• Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
• Problematika Eksekusi Hak Tanggung Jawab Tanpa Penetapan Pengadilan Negeri
• Surat Izin Pemakaian Tanah Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Ditinjau Dari Hukum Pertahanan Nasional
• Tanggung Gugat Ali Candra Sutjipto Sebagai Agen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• Tanggung Gugat Bank Universal Atas Pembatalan Kesepakatan Pengucuran Dana Dari Perseroan Terbatas Tambang Batu Bara Bukit Asam Pada Perseroan Terbatas Adiputera Dewasa Jaya
• Tanggung Gugat Bugsy Terhadap Shanty Dalam Hubungan Antara Manager dan Artis
• Tanggung Gugat Dokter Hadi Arif Atas Meninggalnya Suja,i Setelah Dioperasi
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kelebihan Kafein Pada Minuman Suplemen Merk Kratingdaeng
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Memberikan Informasi Yang Tertera Pada Label Kemasan Deterjen Kepada Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan konsumen
• Tanggung Gugat Pengusaha Transportasi Terhadap Penyewa Atas Hilangnya Kendaraan Charter
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Saudi Utama Travelindo Terhadap Jemaah Haji yang Gagal Berangkat
• Tanggung Gugat PT. Kereta Api Indonesia Atas Kerugian Penumpang Kereta Api Doho jurusan Surabaya - Blitar
• Tanggung Gugat RSUD M.Yunus Bengkulu Akibat Kematian yang Dialami oleh pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tathun 1992 tentang Kesehatan
• Tanggung Gugat Sopir Usaha dagang Fajar Makmur Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Perusahaan
• Tanggung Jawab Galery Telepon Selular Terhadap Kerusakan Telepon Seluler Merek Nokia Dalam Masa Garansi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dasar Sehubungan Dengan Meninggalnya Murid Di Sekolah Ditinjau Dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Perseroan Terbatas Asap Abadi Coconut Oil Company dan Perseroan Terbatas Hasil Karsa Perdana
• Tanggung Jawab Pemborong Jalan Raya Terhadap Adanya Kegagalan Bangunan (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Pusaka Atas Penanda Tanganan Kontrak Oleh Karyawan
• Tanggung Jawab Perusahaan Otobis Dali Mas Terhadap Kerugian Penumpang
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Japan Air Lines Terhadap Pihak Ketiga
• Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api Di Cirebon
• Tanggungjawab Dokter atas Kesalahan Informasi yang Mengakibatkan Kerugian pada Pasien Ditinjau dari Segi Hukum Perdata
• Tindakan Medik Dilakukan Seorang Ahli Kecantikan Dalam Kasus Penanaman Silikon Cair
• Tindakan Personil Militer Yang Bertugas Di Pangkalan Militer Amerika Serikat Okinawa Jepang Menurut Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 1945
• Tindakan Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Tinjauan Hukum Atas Iklan Yayasan Tadika Puri Di Bali Post
• Tinjauan Kontrak Kerja Pada Perseroan Terbatas Pakerin Mojokerto Dari Sudut Pandang Permenaker Nomor PER02/M.E.N/1998
• Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/K/N/2001 Dalam Perkara Kepailitan Antara PT. Sejahtera Bank Umum Melawan PT. Concord Benefit Enterprises Tbk. Mengenai Pengesahan Perdamaian
• Tinjauan Tentang Air Isi Ulang Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Tentang Kerja Sistem Kontrak Dalam Kasus Perseroan Terbatas Mermaid Tekstil Industri Indonesia Di Sidoarjo
• Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Ketua Umum Serikat Pekerja Atas Dasar Mangkir Kerja
• Tinjauan Tentang Penagihan Sekaligus Angsuran Yang Masih Terutang Berikut Dendanya Dalam Kasus Pada Bank Eksekutif Internasional
• Tinjauan Tentang Penolakan Pembentukan Serikat Pekerja Pada Perusahaan Taksi Supra Surabaya
• Tinjauan Tentang Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pada Pemerintahan Desa Dari Sudut Pandang UndangUndang Nomor 22 Tahun 1988
• Tinjauan Terhadap Penjaminan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
• Tinjauan Yuridis Desain Industri Pada Kendaraan Bermotor Cina Dari Segi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Tinjauan Yuridis Kontrak Artis Tanpa Batas Waktu Dalam Kasus Antara Iga Mawarni Dengan Produser Rekaman Jackson Record
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kapal
• Tinjauan Yuridis Pemberian Lisensi Atas Dasar Kontrak Tidak Tertulis Dalam Kasus Fila
• Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Yang Cuti Melahirkan Pada Perseroan Terbatas Keris Galery Cabang Surabaya
• Tinjauan Yuridis Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet dan Akibat Hukumnya Terhadap Debitur
• Tinjauan Yuridis Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perseroan Terbatas Lippo Life dan Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Mega Artha Aliasindo
• Tinjauan Yuridis Penyerangan Amerika Serikat Terhadap Afghanistan
• Tinjauan Yuridis Perlunya Indikasi Medis Dalam Persalinan Dengan Operasi Caesar
• Tinjauan Yuridis Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 536/457/1135/XII/PHK/42000
• Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Merek Terkenal Pada Pakaian Yang Dijual Outlet Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
• Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dipaksa Bekerja Oleh Orang Tuanya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Lagu Melalui Internet
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Solar Ke Industri Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Jalan Kenjeran Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Status Sopir Perseroan Terbatas Globe, Rent A.Car Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/1993
• Tuntutan Klaim Asuransi Oleh Nasabah Terhadap Kurator Perusahaan Asuransi Yang Telah Dinyatakan Pailit
• Tuntutan Uang Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Trias Delta Agrindo
• Upaya Penyelesaian Terhadap Penerbit Bilyet Giro Kosong Ditinjau Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/32/KEP/DIR Tahun 1995
• Wanprestasi Dalam Pembangunan Gedung Dalam Kasus Antara Perseroan Terbatas Wijaya Karya Dengan Perseroan Terbatas Getraco Utama
• Yurisdiksi Indonesia Untuk Mengadili Pelaku Pembunuhan Tiga Orang Anggota Unica Di Atambua Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa Nomor 1319

Tahun 2001

• Analisa Tentang Pengubahan Data Komputer yang Dapat Dikategorikan Sebagai Kejahatan Komputer Dikaitkan Dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Mengikatnya Uang Panjar Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan (Ruko)
• Analisis Tentang Perkawinan Kedua Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Gereja Katolik
• Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.76K/AG/1993 tentang Pemberian Hiba yang Melebihi 1/3 Harta Warisan dan Tanpa Persetujuan Ahli Waris
• Bilyet Giro Sebagai Sarana Penyelesaian Hutang Piutang
• Hak Anak Atas Harta Peninggalan Orang Tua Yang Terikat Dalam Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Dalam kaitannya Dengan Pewarisan
• Hak Anak Atas Harta Peninggalan Orang Tua Yang Terikat Dalam Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri)Dalam kaitannya Dengan Pewarisan
• Independensi Kedudukan Notaris Dalam Kegiatan Pasar Modal
• Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Koalisi Partai Kebebasan dengan Partai Rakyat di Austria
• Jual Beli Rumah Susun antara Perseroan Terbatas Modern Land Realty LTD dengan Husein Sani dan Johan Subekti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahka
• Kasus Jual Beli Melalui Electronic Commerce, Suatu Kajian dari Segi Pandang Hukum Pidana
• Kedudukan Bapak Asuh Sebagai Wali Nikah Anak Asuh Perempuan Menurut Hukum Islam
• Kedudukan Perseroan Terbatas Wataka General Insurance Selaku Penjamin
• Kekuatan Hukum Perkawinan Yang Tidak Diketahui Atau Yang Tidak Dihadiri Oleh Calon Mempelai Wanita
• Kekuatan Mengikat Suatu Penetapan Yang Diterbitkan Oleh Pengadilan Negeri Blora Tentang Keterangan Waris Bagi Golongan Keturunan Tionghoa
• Kelalaian Membuka Sistim Pengaman Sehingga Menimbulkan Kerugian Pada Pembeli
• Krisis Ekonomi dan Penempatan Bank Niaga Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Sebagai Alasan Untuk Tidak Mengucurkan Kredit
• Ngunggah-Ngunggahi Sebagai Adat Istiadat Di Lamongan Yang Dapat Mempengaruhi Tingkat Perceraian
• Pelanggaran Hak Cipta Dalam Kasus Antara Perseroan Terbatas Radio Ardan dan Pedhet Wijaya
• Pemberian Upah Dalam Tindakan Skorsing PT. Tjiwi Kimia Terhadap Pekerjanya
• Pemenuhan Hak Reklame Dalam Perjanjian Jual Beli Terhadap Barang Yang Dijaminkan Kepada Pihak lain
• Pemisahan Diri Gerakan Papua Merdeka Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Pemutusan Hubungan Kerja di Bank Indonesia Dalam Kasus Nurmadi
• Pemutusan Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Konsultasi) Secara Sepihak Oleh PT Samsung Indonesia Indonesia Terhadap PT Kartika Guna
• Pencemaran Nama Baik Oleh Maskapai Penerbangan Singapore Airlines Terhadap Yulmatri Rais
• Penerapan Rahasia Bank Terhadap Bank, Mantan Pegawai dan Mantan Nasabah Bank
• Penerapan Sistem Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 di Lembaga Peradilan
• Pengalihan Barang Bergerak Tidak Berwujud dengan Cessie Dalam Kasus Bank Bali
• Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Penipuan Kayu Jenis A3 di Kabupaten Jember
• Penindasan Suku Aborigin oleh Pemerintah Australia Ditinjau dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
• Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Dalam Kesepakatan Kerja Bersama Antara Serikat Pekerja dengan Hotel Telaga Rimba Malang
• Perbuatan Melanggar Hukum Berupa Pencemaran Nama Baik Oleh Tabloid X-File Terhadap Amien Rais
• Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lukis Dalam Kasus Pemalsuan Lukisan Raden Saleh
• Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Pengusaha Tahu Kediri Sebagai Pemegang Hak Atas Tanda Tahu Kediri Dikaitkan Dengan UU No.15 Tahun 2001
• Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kasus Ajinomoto Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Pekerja Dalam Hubungan Kerja Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Nomor Telepon Rumah Oleh Perseroan Terbatas Telekomunikasi
• Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dan Telah Terdaftar Pada Cyber Space
• Pertanggung Jawaban Perantara Pedagang Efek Yang Berafiliasi Dengan Emiten Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham
• Proses Persidangan kasus Sumarsono Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997
• Putusan Panitia Penyelesian Perselisihan Perburuhan Pusat Terhadap Perusahaan UD. Ramayana Bakery Mojosari Kabupaten Mojokerto
• Sengketa Ciptaan Peninggalan Sejarah (Motif Borobudur) Dalam Kasus Antara Louis Hill Dengan Desak Suarti
• Sita Jaminan Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengolahan Pemerintah Kota Surabaya
• Status Perceraian Yang Dilakukan Tanpa Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama
• Studi Kasus : Penerapan Parate Eksekusi Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara No. 106/Pdt.G/2000/PN.Sby
• Tanggung Gugat Commanditaire Vennotcshap Dirgahayu Atas Didaftarkannya Suatu Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997
• Tanggung Gugat Kantor Merek Atas Pendaftaran Merek Yang Ada Persamaan Dalam kasus Antara Perseroan Terbatas Mustika Ratu dan Perseroan Terbatas Martina Bertho
• Tanggung Gugat Pacific Asia Advisory Services Atas Pencatuman Kreditur Fiktif Terhadap Arab Banking Corporation Singapura
• Tanggung Gugat Pemenang Lelang Atas Pelaksanaan Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur dan Syarat Lelang
• Tanggung Gugat Pemilik Rumah Yang Membeli Di Lelangan Umum Atas Penggunaan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya Oleh Pemilik Lama
• Tanggung Gugat Perusahaan Yang Memproduksi Sepeda Motor Honda Tipe NSR 150 RR Atas Kelangkaan Suku Cadang
• Tanggung Gugat Pihak Ketiga yang Menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanpa Seijin Pemiliknya
• Tanggung Gugat PT. Bank Mandiri Terhadap Rekening Giro PT. Injaplast yang Ditutup Secara Sepihak
• Tanggung jawab Importir Umum Mobil CBU Terhadap Tidak Adanya Pelayanan Purna Jual dan Pemberian Garansi Atas Produk yang Diperdagangkan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tanggung Jawab Panitia Konser Musik Shela On 7 Di Lampung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Penjamin Aval Obligasi Atas Hutang yang Dijamin Dalam Kasus Bank Tabungan Negara
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Pandu Siwi Sentosa Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Tanggung Jawab Produsen Keramik Terhadap Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Cacat Tersembunyi
• Tinjauan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Atas Sengketa Antara Perseroan Terbatas Sinarindo Megantara Terhadap Agus Irawan
• Tinjauan Tentang Pemenuhan Hutang Setelah Terjadinya Perceraian
• Tinjauan Tentang Perkawinan Yang Didasarkan Atas Syariat Islam Dalam Kasus Emillia Contesa Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Terhadap Klausul Baku Pada Transaksi Jual Beli dengan Memakai Sarana Komputer
• Tinjauan Yuridis Mempekerjakan Tenaga Anak Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 1997
• Tinjauan Yuridis Pasal 2 Ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dikaitkan Dengan Tindakan Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Kepada Pakistan
• Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja PT. New Zealand Milk Terhadap Pekerjanya dengan Alasan Penggelapan
• Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Dalam Kasus Poligami Yang Diajukan Oleh Amir Bin Sareh
• Tinjauan Yuridis Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Dharmala Sakti Sejahtera Kepada Perseroan Terbatas Manulife Financial
• Tinjauan Yuridis Penutupan Perusahaan Perseroan Terbatas Titian Artha Mas Sidoarjo
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perusahaan Fiskaragung Perkasa Yang Dinyatakan Pailit
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Penayangan Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Skorsing Pada 100 Pekerja Perseroan Terbatas Gianco Kotamas Surabaya
• Tinjauan Yuridis Status Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Yuridis Tentang Tuntutan Tunjangan Hari Raya Oleh Pekerja (Studi Kasus Pada PT Jaffa dan PT Asatek
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Distributor Dalam Konteks Bisnis Multi Level Marketing (Kaitannya Dengan Kajian Perlindungan Konsumen)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Terhentinya Pembayaran Premi Di PT. AJ. Manulife Indonesia
• Tinjauan Yuridis terhadap Upah Minimum Regional di Surabaya
• Tuntutan Uang Pembayaran Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Truk Didasarkan Sewa Beli Dalam Kasus Antara Bambang dengan Aries
• Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Dagang
• Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi Perseroan Terbatas Royal and Sun Alliance Indrapura

Tahun 2000

• Akibat Hukum Dari Adopsi Anak Perempuan Oleh Seorang Wanita Yang Tidak Menikah
• Analisis Mengenai Penimbunan Limbah B3 yang Dilakukan oleh PT. Maspion Unit I Sidoarjo UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997
• Analisis Pelaksanaan Penyidikan Oleh Polisi Republik Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
• Analisis Pernyataan Bahwa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) di Bawah Kepemimpinan Heru Syswanto Sudah Tidak Berfungsi Sebagai Pencemaran Nama Baik
• Analisis Putusan Mahakamah Agung 2952 K/PDT/1991 dalam Kasus Pembayaran Hutang oleh Pihak Ketiga
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1263/Pid/1997 tentang Jual Beli Tanah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1780/PID/1996 Sengketa Tanah Berakibat Pidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2629/K/PDT/1996 Mengenai Status Tanah yang Disewa
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1027 K/PDT/1990 Tentang Pengesahan Jual Beli Atas Tanah Dalam Sitaan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1147.K/Pid/1993 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dalam Penerapan Pasal 360 KUHP
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/PID/1994 dalam Kasus Penggelapan dalam Jabatan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1329.K/Pdt/1993 terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 15/Pdt/1992/PT. PR Mengenai Kasus Sertifikat Tanah untuk Jaminan Kredit Bank
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata No.51/PDT.P/1990/PN.PT. tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Warga Kerohanian Sapta Darma
• Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 104/PUT.TUN/1993/PTUN Surabaya tentang Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Atas Sengketa Antara PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood (TYSP) Dengan Para Pekerjanya
• Analisis Sanksi Embargo Terhadap Afghanistan Oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sehubungan Dengan Keberadaan Osamah Bin Laden
• Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pengguguran Kandungan Rosidah
• Analisis Tindakan Perseroan Terbatas United Biscuit Marie yang Menskors dan Memutus Hubungan Kerja Terhadap Anggota Penyusun SKB dan Anggota SPSI
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 013 PK/N/1999 Tentang Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Masalah Yang Timbul Dari Perjanjian Yang Berklausul Arbitrase
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 013 PK/N/1999 Tentang Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Masalah Yang Timbul Dari Perjanjian Yang BerKlausula Arbitrase
• Eksekusi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Terhadap Perseroan Terbatas Cerya Jaya Utama
• Implementasi Pasal 2 Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Ekuador
• Keabsahan Alat Bukti Transaksi Melalui E-Commerse di Indonesia
• Kedudukan Taiwan Dalam Hukum Internasional
• Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Anak di Daerah Mojokerto pada Tahun 1996-1999
• Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Mengatasi Kredit Bermasalah dan Implikasinya terhadap Asas Pacta Sunt Servanda
• Pelaksanaan Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bank Negara Indonesia 1946
• Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pers
• Pembatalan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Sudut Pengaturannya dan Praktek Di Dalam Masyarakat
• Penerapan Nood Weer Excess (Pasal 49 Ayat 2) Dalam Penganiayaan Ringan (Putusan Mahkamah Agung No.513/PID/1991)
• Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Remaja
• Penerapan Psak No.54 Mengenai Restrukturisasi Utang Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT. X Di Surabaya
• Pengambilan Hak Wali untuk Membesarkan Anak Luar Kawin oleh Ayah yang Membenihnya Demi Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak
• Penolakan Pembukaan Letter Of Credit Import Bahan Baku Tekstil Indonesia OLeh Tokyo Bank
• Peradilan Internasional Dalam Kejahatan Kemanusiaan di Timor-Timur
• Peradilan Pidana Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur
• Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional di Kamboja
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek
• Perlindungan Hukum Para Pekerja pada Bank Terlikuidasi yang Sebelumnya dalam Perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
• Perlindungan Hukum terhadap Bank Pembuka Letter of Credit Akibat Adanya Wanprestasi oleh Importir
• Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Tari Tradisioanal
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Sah Dan Masyarakat Khususnya Konsumen Atas Barang-Barang Yang Sah Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokok Atau Keseluruhanya (Suatu Tinjauan Terhadap Pasal 72 Ayat (1) UU No. 14/1997 Juncto UU No. 19/1992)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Bandara
• Perlindungan terhadap anak Luar Kawin dengan Adanya Testament yang Isinya Merugikan Bagian yang Seharusnya Diterima oleh anak Luar Kawin
• Perlindungan terhadap anal Luar Kawin dengan Adanya Testament yang Isinya Merugikan Bagian yang Seharusnya Diterima oleh anak Luar Kawin
• Putusan Panitia Penyelesaian Perselesaian Perburuhan Pusat (P4P) Kaitannya dengan Sengketa Antara PT. Mas Murniindonesia (Garden Palace Hotel) dengan Pihak Pekerja
• Studi Kasus Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian antara Koperasi Swadiri Karya dan Slamet M. Yuda
• Suatu Studi Tentang Pembayaran Mas Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Masyarakat Moy Di Kabupaten Sorong Irian Jaya
• Tanggung Gugat Operator VoIP (Voice Over Internet Protocol) Terhadap Penggunaan Bisnis Telepon Via Internet Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas AIWA Dharmala atas Hutang-Hutang Dtron yang Ditanggung oleh Perseroan Terbatas Aster Dharma Industri
• Tanggung Gugat Produk Pelaku Usaha Atas Kosmetik Impor Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan-Iklan Yang Menyesatkan dan Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 TH 1999
• Tanggung Jawab Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewanya atas Hutang Terjamin yang Belum Jatuh Tempo
• Tanggung Jawab R.A. Siregar Selaku Walikota Pontianak dalam Kasus Penjarahan Gudang Milik A Tjiang
• Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Pertama Yang Ditinggalkan Tanpa Proses Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tindakan Rusia Melakukan Blokade Terhadap Chechinya Ditinjau Dalam Kajian Hukum Internasional
• Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 807.K/Pdt/1988 Tentang Tuntutan Upah Lembur Oleh Buruh di PT. Graha Sarana Buana Jaya
• Tinjauan Terhadap Suatu Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
• Tinjauan Yuridis Jual Beli Surat Hutang dalam Kasus Arifin Panigoro dengan Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Money Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
• Tinjauan Yuridis Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Israel-Suriah Oleh Amerika Serikat
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Referendum Bagi Upaya Penyelesaian Konflik Timor Timur
• Tinjauan Yuridis Pemberontakan di Siera Leone Oleh Foday Sankoh Terhadap Pemerintahan Ahmad Tejan Kabbah
• Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah Ajudikasi di Kecamatan Karangpilang Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Yuridis Pengambilan Simpanan Menggunakan Akta Penetapan Waris dalam Kasus CitiBank Cabang Surabaya
• Tinjauan Yuridis Resolusi Nomor 1264 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Kemelut di Timor-Timur
• Tinjauan Yuridis Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak dan Gambar Tanah di Desa Dalam Kasus Bukti Pemilikan Tanah (Study Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 86/Pdt/1998)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Oleh PT. Tyfountex
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Merek Yang Sama Pada Dua Jenis Barang Yang Berbeda
• Tuntutan Pemberian Upah Pada Hari Libur Oleh Pekerja PT. Agung Hydrolic Machinery
• Upaya Penyelesaian Unjuk Rasa Pekerja Perusahaan Swasta di Wilayah Daerah Tingkat II Kodya Surabaya (Studi Pada Depnaker Surabaya)
• Waktu Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Timur

Tahun 1999

• Analisa Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Nusantara Plywood
• Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624 / PDT.G / 1997 / PN.SBY, Tentang Perjanjian Sewa Beli Rumah Antara Yayasan Kasih Sayang Dengan Beberapa Konsumen
• Analisa tentang Berakhirnya Status Sewa Menyewa Rumah yang Dilakukan oleh Para Ahli Waris
• Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K / AG / 1994
• Analisis Anjuran Pegawai Perantara Terhadap Perselisihan Antara Sony Wijaya Dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Bumi Nusantara
• Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 516 PK/Pdt/1997 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Brown Williamson Tobacco Corporation Terhadap PT. Permona Mengenai Kasus Rokok Merek Hilton
• Analisis Atas Tindakan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 256/MPP/kep/7/1997 Juncto UndangUndang Nomor 5 Tah
• Analisis Atas Tindakan Medik Bidan Saur Dame Boru Silalahi TErhadap Elisabeth Boru Nainggolan
• Analisis Atas Tindakan Pengusaha Restoran Coca Suki Yang Memutus Hubungan Kerja Pekerjanya
• Analisis Atas Tindakan Perseroan Terbatas Industri Nasional Kereta Api Terhadap Para Pekerjanya
• Analisis Atas Tuntutan Uang Pesangon Ahmad Muzaffar Daud Kepada PT. Indofood Sukses Makmur
• Analisis Bantuan Rusia Kepada Serbia Mengancam Perdamaian Dunia Ditinjau dari Hukum Internasional
• Analisis Hilangnya Sertifikat Induk Atas Tanah Yang Dijual
• Analisis Insider Trading Dalam Kasus PT. Semen Gresik
• Analisis Kasus Atas Tewasnya Jimmy Chandra Sugianto Saat Mengikuti Ekstrakurikuler
• Analisis Kasus Janji Pembebanan Hipotik Jual-Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali
• Analisis Kasus Meninggalnya Aufi di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya
• Analisis Kasus Pembatalan Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan
• Analisis Kasus Pemuatan Foto dalam Buku Amuk Banjarmasin dari Segi Hak Cipta
• Analisis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1964
• Analisis Kasus Pengurusan Akta Dan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Atas Pemberian Kuasa
• Analisis Kasus Penjaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Tanpa Seizin Pemiliknya
• Analisis Kasus Penolakan Kasus Bilyet Giro Oleh Citibank Dengan Alasan Syarat Formal Bilyet Giro Tidak Terpenuhi
• Analisis Kasus Perselisihan Antara PT. Samodra Mas Nugraha Dengan Eddy Fakeh
• Analisis Kasus Sengketa Hak Merek antara PT. Nabisco dengan PT. Ceres Mengenai Merk RITZ
• Analisis Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Antara Perseroan Terbatas Pupuk Iskandar Muda dengan Masyarakat Desa Tambon Baroh Lhokseumawe Aceh Utara
• Analisis Kasus Tentang Aksi Pemogokan Oleh 300 Bus di Kawasan Pantai Utara (Pantura) Sepanjang Jalur Bojonegoro Sampai Dengan Semarang
• Analisis Mahkamah Agung No : 1671/K/PID/1996 Tentang Pelaku Pembantu Dalam Kasus Pembunuhan Berencana
• Analisis Mengenai Passing off dalam Sengketa Merek Dagang Internasional C.C.-Coco Chanel sebagai Perlindungan atas Suatu Merek yang Telah Mempunyai Reputasi Bisnis
• Analisis Mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 156/1983/Pdt Tanggal 28 Januari 1984 tentang Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat Dihadapan Lurah
• Analisis Pembebasan Tanah di Desa Wedoroanom Driyorejo Kabupaten Gresik
• Analisis Pembocoran Rahasia Bank Dalam Kasus Jaksa Agung Non Aktif Andi Muhammad Ghalib
• Analisis Penerapan Upah Minimum Regional Dalam Kasus Perseroan Terbatas Maspion
• Analisis Pengembilalihan Dan penguasaan Timor Timur Dari Portugal Oleh Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Analisis Penyerangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak ditinjau dari Hukum Internasional
• Analisis Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan Terbatas Makmur Jaya Utama dengan Pekerja
• Analisis Perjanjian Penanggungan yang Dilakukan Bambang Sutrisno Tanpa Persetujuan Istri
• Analisis Permohonan Ekstradisi Mantan Pimpinan Bank Harapan Santosa oleh Indonesia kepada Australia
• Analisis Permohonan Ekstradisi Portugal terhadap Soeharto ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1979
• Analisis Prosedur Penggabungan Gugatan Oleh Para Penggugat Dalam Kasus Antara Edy Suyanto dan Tjhiatet Jat Terhadap Bank Pasar Dwimanda Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 105/PDT/1988/PT.DKI
• Analisis Putusan Mahakamah Agung Nomor : 3888/K/Pdt/1994 tentang Penyalahgunaan Blanko Segel Kosong untuk Surat Ijin Penempatan Rumah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2296.K./Pid/1989 Tentang Percobaan Pembunuhan Terhadap Nasrawi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K/N/1998 tentang Hapusnya Kewajiban Avalist yang Telah Dilikuidasi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/PID/1993 Dalam Kasus Persaingan Curang Dalam Perdagangan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/PID/1990 Dalam Kasus Dokter sonny
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2361 K/Pdt/1992 Tentang Jual Beli Rokok Cap Bentoel
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/PID/1992 yang Melepaskan Terdakwa dalam Kasus Pembelaan Terpaksa
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/PDT/1995 Tentang Pengesahan Jual Beli Tanah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K./Pid.B./1993 Dalam Kasus Surat Keterangan Ahli Waris Palsu
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PDT/1987 tentang Penggabungan Gugatan yang Tidak Merupakan Koneksitas
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangal 27 Mei 1992 Nomor 2758.K/PID/1988 Apabila Dikaitkan Dengan Permohonan Isbat
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Kasus P.T Rasa Sayang Ayu Melawan Bapindo, Panitia Urusan Piutang Negara Dan Kantor Lelang Banda Aceh
• Analisis Putusan Mahkamah Agung tetntang Kedudukan Pemegang Hipotik Atas Tanah yang Telah Diletakkan Sita Jaminan
• Analisis Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Terhadap Kasus Kenaikkan Upah Pekerja PT Mayora Indah Tbk
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Dalam Kasus Perbuatan Cabul
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 146/PID/B/1989 tentang Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 5/Pdt.G/1997 PN.Prob Tentang Pemblokiran Hasil Penjualan Produk Perusahaan Debitur
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga dalam Perkara Menyatakan Perasaan Kebencian terhadap Golongan dengan Maksud Diketahui Umum
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/PDT/G/1987 dalam Kasus Jual Beli Tanah
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/1997 Dalam Kasus Pembatalan Sewa Menyewa
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 394/Pdt/1984/PT, Tanggal 15 Pebruari 1985 tentang Keabsahan Jual Beli Tanah Harta Bersama yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri
• Analisis Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. Perihal Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kasus Hutang Piutang Antara Sudarmo Dan Woen A Tjian
• Analisis Sanksi Embargo Minyak Terhadap Yugoslavia Oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (Nato) Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Analisis Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Birotika Semesta Selaku Perwakilan Dalsey Hillblom Lynn (DHL) Atas Hilangnya 50 Unit Komputer Yang Dikirim
• Analisis tentang Kasus Pembobolan BNI 1946 Cabang New York
• Analisis Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kasus Perusakan Pagar
• Analisis Terhadap Persediaan Slobodan Milosevic sebagai Penjahat Perang
• Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.64K/AG/1987 tentang Akibat Hukum dari Perbedaan Penafsiran Nusyuz dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam
• Analisis Tidak Dilaksanakannya Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap oleh Direksi PT. Dison
• Analisis Tindakan Kapal Perang Korea Utara Memasuki Northern Limit Line Korea Selatan
• Analisis Tindakan Pemblokiran Rekening Milik Alamarhum Drs. Arfanie oleh BNI 46 Cabang Gambir dan BDN Cabang Jakarta
• Analisis Tindakan PT. Sandratex Yang Tidak Membayarkan Upah Cuti Hamil Berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama
• Analisis Tuntutan Mas Kawin dan Biaya-Biaya Perkawinan dalam Kasus Antara Salahuddin Marettang dengan Muliani
• Berlakunya Klausula Arbitrase yang Dianggap oleh Hakim Hanya sebagai Formalitas Perjanjian
• Bilyet Giro Kosong Sebagai Sarana Tindak Pidana Penggelapan
• Gugatan Kepailatan yang Diajukan Perseroan Terbatas Astria Raya Bank terhadap Penjamin Debitur
• Hak Atas Merek Dalam Kasus Peralihan Perseroan Terbatas Sanmaru Oleh Perseroan Terbatas Indofood
• Jual Beli Rumah Susun Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Lelang
• Kasus Pengiriman Barang oleh Yudi Limanto Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1995
• Keberadaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (B.P.P.N.) Dalam Hubungannya Dengan Kewenangan Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang no. 7/ 1992 Tentang Perbankan
• Kedudukan Anak Tunggal atas Harta Warisan Menurut Hukum Islam
• Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat Terhadap Perseroan Terbatas Bank Harapan Santosa Yang Telah Dilikuidasi
• Pemusnahan Etnis Albania di Kosovo ditinjau Dari Hak Asasi Manusia
• Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perseroan Terbatas Rajawali Citra Televisi Indonesia terhadap Pekerja yang Mendirikan Ikatan Solidaritas Pekerja
• Pemutusan Hubungan Kerja pada Perseroan Terbatas Bank Metro Ekspres terhadap Kasus Pemberhentian Marina Setiadi
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Menjalani Cuti Hamil
• Pemutusan Hubungan Kerja PT. Karabha Unggul Makro Store 2 Sidoarjo Terhadap Siti Chotijah
• Penangkapan Pengamen Jalanan oleh Aparat Kepolisian Sektor Sawahan Kotamadya Surabaya
• Penerapan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Mahkamah Agung
• Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tat Usaha Negara Terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
• Pengucapan Sumpah Bacharuddin Jusf Habibie Sebagai Presiden Republik Indonesia
• Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda Ditijau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Rumah Yang Masih Berada Dalam Sengketa
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terhadap Pengembangan Perumahan
• Permohonan Pailit Konsumen Terhadap Perseroan Terbatas Modernland Realty
• Pertanggung Jawaban Hukum Perluasan Operasi Yang Dilakukan Oleh Dokter E Terhadap Ibu Hamil
• Sengketa Masalah Kashmir
• Sengketa tentang Hak Perwalian atas Anak dalam Perceraian antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia
• Status Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam Sengketa di Kosovo
• Status Saudara Sedarah dalam Hukum Pewarisan
• Status Surat Kuasa Mutlak Dalam Sengketa Tanah Di Mataram
• Studi Kasus Akta Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
• Studi Kasus Gugatan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Merek yang Diajukan oleh Djajadi Djaja Kepada PT. Indofood Sukses Makmur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Kelian Equatorial Mining Di Kalimantan Timur
• Studi Kasus Pembatalan Surat Kuasa Bank Papan Sejahtera dalam Permohonan Pailit terhadap Perseroan Terbatas Semen Cibinong oleh Pengadilan Niaga
• Studi Kasus Praktek Corner Pada Perdagangan Saham Bank Pikko di Bursa Efek Jakarta
• Studi Kasus Tanggung Gugat Penjual dalam Perjanjian Jual Beli
• Studi Kasus tentang Runtuhnya Jembatan Middle East Rink Road (MERR 2C)
• Suatu Tinjauan terhadap Sahnya Perkawinan Antara Dody Dengan Kustiarti Berdasarkan Akta Nikah Yang Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang
• Tanggung Gugat Developer terhadap Pembeli atas Sertifikat Tanah yang Digunakan Sebagai Jaminan pada Bank Intan dalam Penyehatan
• Tanggung Gugat Hukum Dokter DM Atas Tindakan Medik Yang Dilakukan Terhadap Pasien Zulaecha
• Tanggung Gugat Matahari Departemen Store Palembang Atas Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Kolonel Dr. Humaidy, M.Sc., MBA. Akibat Kelalaian Karyawannya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Yogyakarta atas Klaim Tertanggung
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Mekabox Atas Pencemaran Lingkungan Sungai Yang Dilakukan Oleh Pekerja
• Tanggung Gugat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Bank Pasific Dalam Likuidasi Atas Hutang Piutang Anak Perusahaan
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Hutama Karya dan Perseroan Terbatas Bina Main Atas Hutang Hutama Bina Maint Joint Operation
• Tanggung Jawab PT Sami Surya Indah Plastic Industry yang Meminta Ijazah Asli Karyawan Melalui Sebuah Perjanjian
• Tindak Pidana Korupsi Dalam Bank Indonesia Di Batam
• Tinjauan Yuridis atas Upaya Taiwan Menjadi Anggota PBB
• Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 60/TUN/1992/PTUN.Surabaya
• Tinjauan Yuridis Kenaikan Kurs Dollar Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Pinjaman Yang Timbul Dari Letter Of Crediet
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung R.I Nomer 1615K/Pdt/1993 Mengenai Pembagian Harta Warisan Suami Poligami
• Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Terhadap Gugatan Bank Niaga melawan Perseroan Terbatas Dharma Winarco
• Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris
• Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Tanah Ulayat Suku Dayak Bahau-Talivaq Dalam Kawasan Hph Oleh Pemberitanah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pernganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Atas Diri Teguh Sunarto Oleh Oknum Aparat Kepolisian Polresta Tanjung Perak Surabaya
• Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 983.K/Pdt/1991 Tanggal 26 September 1996 Sehubungan dengan Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank yang Dilakukan Debitur
• Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No. 149/PDT/1985 Mengenai Jual Beli atas Tanah dan Rumah Bekas Eigendom Verpoonding No. 22086
• Tuntutan Pertanggungjawaban Perusahaan Maspion Group Terhadap Pekerjanya
• Tuntutan Uang Pesangon Oleh Pekerja Pada Perseroan Terbatas Citra Media Persada
• Tuntutan Wanprestasi Akibat Perjanjian Perceraian : Tinjauan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3713 K/Pdt/1994
• Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Bank Sindikasi Terhadap Commanditaire Vennootschap Wira Mustika Indah Berkenaan Dengan Adanya Import Fiktif
• Wanprestasi Perseroan Terbatas Asuransi Ramayana terhadap Commanditaire Vennotschap Kertopaten Trading Coy Dan Perseroan Terbatas Kencana

Tahun 1998

• Analisa Kasus Pelanggaran Kesepakatan Pembuatan Wenter Wantex Cap Padi Dan Gunting Di Surabaya
• Analisa Kasus Tindakan PT. Wahana Utama di Daerah Tuban
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 520.K/Pdt/1996 Dalam Kasus Gugatan Terhadap Pengurus Perseroan Terbatas
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073.K/PID/1987 Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 415 KUHAP
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445.K/Pdt/1994 Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Atas Conservatioir Beslag Terhadap Tanah Yang Menjadi Agunan Bank
• Analisi Kasus Pemenuhan Piutang Dengan Mengambil Barang Didasarkan Atas Surat Dari Pemilik Barang
• Analisis Atas Izin Usaha Tetap Perseroan Terbatas Kyung Hi Abadi Indonesia
• Analisis Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Linda Baru Pasuruan Terhadap Budi Laksono
• Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1473 K/Pdt/1992 Tentang Perselisihan Antara PT. Sido Bangun Dengan Pekerjanya
• Analisis Atas Tindakan Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Siska, L.M. Yang Menimbulkan Penderitaan Bagi Pasien
• Analisis Atas Tindakan PT Asalindo Dalam Kaitannya Dengan Pekerja Harian Lepas
• Analisis Atas Tindakan PT. Antar Lintas Sumatera Yang Tidak Melaksanakan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat
• Analisis Gugatan Ganti Rugi Atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diajukan Ratna Subekti Terhadap Larasati
• Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2099 K/Pid/1990 Tentang Keberadaan Akte Nikah
• Analisis Kasus Dalam Perkara Nomor 21/PDT.G/1996?PN.BJN. Mengenai Penggantian Kedudukan Dalam Hukum Waris
• Analisis Kasus Janji Promosi Oleh Direktur Utama Terhadap Anas Pada Perseroan Terbatas Sejahtera
• Analisis Kasus Mengenai Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Bapaknya
• Analisis Kasus Mengenai Pertanggungjawaban Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Terhadap Commersial Paper yang Diterbitkannya
• Analisis Kasus Pembatalan Jual Beli Mobil Antara Perseroan Terbatas Hartono Raya Motor Service Dengan Nyonya Mirna Sugianto
• Analisis Kasus Pengakhiran Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Tiga Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Ditransfer
• Analisis Kasus Pengalihan Hak Dan Kewajiban PT. Bank Andromeda Kepada PT. Bank Alfa
• Analisis Kasus Pengikatan Barang Agunan Pada Bank Negara Indonesia
• Analisis Kasus Penguasaan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Oleh Evy Soenardy Selaku Penjamin Atas Nama Tham Jack Willy
• Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Kreditur Membaliknamakan Sertifikat Tanah Milik Debitur Menjadi Atas Nama Kreditur
• Analisis Kasus Sengketa Merek Dagang Antara Perusahaan Jepang Matsushita Electric Industrial Company Limited Dengan Perseroan Terbatas Maspion Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang
• Analisis Kasus Tentang Peristiwa Pelemparan Gas Air Mata Pada Saat Pertandingan Sepak Bola Yang Mengakibatkan Penonton Menjadi Korban
• Analisis Kasus Terhadap Kebakaran Hutan Di Kalimantan Timur
• Analisis Kasus Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Bahan Bangunan
• Analisis Keberadaan Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa Di Jawa Tengah
• Analisis Mahkamah Agung No. 739 K/PDT/1994 tentang Keabsahan Akta Hipotik Kedua No. 224/1984
• Analisis Masalah Tuntutan Pengembalian Hak Atas Tanah Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Tjetjep Hartono Yang Memberikan Keterangan Pada Pers Karena Jabatannya Dalam Kasus Planet Bali
• Analisis Penembakan Pabrik Farmasi di Sudan oleh Amerika Serikat Menurut Hukum Internasional
• Analisis Pengajuan Perlawanan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Sita Yang Dilakukan Negara
• Analisis Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok Menurut Undang Undang Nomor 7/DRT/1995
• Analisis Penolakan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Mengenai Besarnya Uang Pesangon Pada Perseroan Terbatas Baturaya Sentosa
• Analisis Peranan Amerika Serikat Dalam Konflik Israel-Palestina Mengenai Yerusalem dan Tepi Barat
• Analisis Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa Dalam Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Di Daerah Kebraon Surabaya
• Analisis PT. Bank Jakarta Yang Terkena Likuidasi Terhadap Pekerjanya
• Analisis Putusan Hukum Mahkamah Agung Nomor 210 K/PID/1994 Tentang Penggelapan Dalam Kredit Fiktif
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Motor 2206 K/ PID /1990 Dalam Kasus Pencurian
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1035.K/Pid/1993 Dalam Kasus Pinjam Meminjam Antara Harianto Dengan Sumardi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1224 K/PID/1994 Tentang Penerapan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/ MIL /1989 Tentang Penerapan Pasal 281 (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Secara Terbuka
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1304 K/Pid/1993 Tentang Perbuatan cabul
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491.K/Pid/1990 Tentang Pembajakan Buku oleh Penerbit
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1647 K/PID/1988 Tentang Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/PID/1990 Dalam Kasus Pencurian
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2589.K/Pdt/1998 Dalam Kasus Status Hukum Penjamin Dalam Hutang Piutang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 323.K/PID/1995 Tentang Kasus Peredaran Obat Terlarang Pil Eva
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/1994 Tentang Penolakan Gugat Perlawanan Bank Rakyat Indonesia Atas Disitanya Tanah Yang Diikat Sebagai Agunan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 456/PDT/1993 Dalam Kasusu Surat Pengakuan Hutang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/PID/1995 Tentang Tindak Pidana Penghasutan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/PID/1990 Dalam Kasus Proyek Pembangunan Peruamhan Perumtel
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/PDT/1992 Tentang Jual Beli Tanah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pid/1993 Dalam Kasus Perjudian
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Pid/1991 Tentang Penerapan Pasal 368 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pada Kasus Penagihan Hutang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 600/Pid/1984 Dalam Kasus Malpraktek
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 691 K/Pid/1995 Dalam Menerapkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/PDT/1987 Tentang Penjualan Tanah Jaminan Hutang Milik Debitur
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675.K/Pid/1987 Tentang Tindak Pidana Yang Tidak Didakwakan Tidak Dapat Didakwakan Kepada Terdakwa
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 739.K/Pdt/1994, Tanggal 27 Maret 1997 Tentang Keabsahan Hipotik Yang Ditandatangani Di Atas Blanko Kosong
• Analisis Putusan Nomor 138/PDT.G/1997/PN.SBY Tentang Tanggung Jawab Nasabah Sehubungan dengan Hilangnya Uang yang Harus Disetorkan Pada Bank
• Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 270/PDT.G/1993/PA.BJM Tentang Kompetensi Pengadilan
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 136/Pid.B/1992/PN.KBJ Tentang Penerapan Noodweer Exces
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 01/Pts.Pid.B/1998/PN.MKl Tentang Pencurian Mayat
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 200/Pdt.G/997 Dalam Gugatan Ganti Rugi Atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.B/1994 Dalam Kasus Delapan Kepala Keluarga Yang Menempati Tanah Negara
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pdt.g/1989 Tentang Penagihan Kredit Secara Paksa Dan Menjual Barang Agunan Bukan Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 55/PDT.G/1993 Dalam Kasus Gugat Cerai
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 316/PDT/1985 Tentang Pembelian Mobil Secara Kredit Bank
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 32/Pdt/1995/PT.KT., Dalam Kasus Sewa Menyewa
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/1989/Pid Tentang Pelaku Peserta Seorang Anak Dalam Kasus Pembunuhan
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 179/PDT/1987/PT.NTB. Tentang Penerapan Bungan Dalam Jual Beli Dengan Sistem Bon
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 257/PID/1997/PT. SBY Dalam Kasus Psikotropika
• Analisis Rencana Serangan Amerika Serikat Terhadap Irak Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Analisis Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/126/IV/1995 Yang Dapat Mengalahkan Putusan Peninjauan Kembali Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
• Analisis Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Antara Soetijo Rahardjo Dengan Tjoeng Effendi
• Analisis Tentang Meninggalnya Seorang Pasien Akibat Operasi Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi
• Analisis Tentang Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak
• Analisis Tentang Perkosaan Di Yapen Waropen Irian Jaya
• Analisis Terhadap Gugatan Yang Diajukan Oleh Saudari Ninik Suhardja Di Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Putusan panitia Penyelesaian Perburuan Pusat Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
• Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg.No.75/K/Ag/ 1987 Di Pangkep Pangkajene Dalam Kasus Penggantian Ahli Waris Menurut Hukum Islam
• Analisis Tindakan Bidan Sur Dengan Meninggalnya Pasien Hendra Gunawan
• Analisis Tindakan Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Irak Dalam Rangka Penghapusan Senjata Pemusnah Masal Milik Irak
• Analisis Tindakan Pemerintah Indonesia Melakukan Pembekuan Terhadap 7 Bank Swasta Nasional Pada Tanggal 4 April 1998 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 113/1980 G. Tentang Hakim Yang Menerapkan Penyelesaian Melalui Perdamaian Walaupun Sudah Terdapat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian
• Ganti Rugi Oleh Karena Perbuatan Melanggar Hukum Berkaitan Dengan Tidak Dipenuhinya Persyaratan Sanitasi Air Mineral Merek O
• Ganti Rugi Terhadap Janji Kawin Yang Diingkari
• Gugatan Ganti Rugi Atas Pembatalan Secara Sepihak Penjualan Saham Perseroan Terbatas Temprint
• Gugatan Ganti Rugi Atas Tidak Dilaksanakannya Pembangunan Fasilitas Umum Oleh Puskopkar Selaku Developer Di Perumahan Griya Magersari Indah Sidoarjo
• Hak Anak Untuk Memperoleh Uang Pemeliharaan Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di Surabaya Nomor 115/PDT/1992/PT. SBY
• Hak Hadhanah Anak Menurut Hukum Islam
• Hak Waris Anak Bawaan Dari Pihak Isteri Ditinjau Dari Hukum Islam
• Hibah Antara Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Adat Bali
• Kasus Antara Bank Benta Dengan Nasabahnya Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Kredit
• Kasus Peniruan Merek Milik Caxton Product Limited Olah Iwan Wahyu
• Keberadaan Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Dalam Hubungannya Dengan Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam
• Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Dalam Hal Pengalihan Hak Atas Tanah
• Kekuatan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Pada Tahun 1940 Yang Telah Terbakar Bersama Dengan Rumah Yang Menjadi Objek Perjanjian Jual - Beli
• Kewenangan Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur Untuk Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami Atas Dasar Salah Sangka Mengenai Latar Belakang Suami
• Pembebasan Hak Atas Tanah Di daerah Kedung Ombo Jawa Tengah
• Pemilikan Tanah oleh Tjandra Didasarkan Akta Jual Beli Beli di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Dibalik Namakan di Kantor Pendaftaran Tanah
• Penjualan Rumah Yang Merupakan Harta Bersama Secara Sepihak
• Penolakan Klaim Asuransi Perseroan Terbatas Maskapai Asuransi Indonesia Kepada Perseroan Terbatas Citra Wiguna
• Penolakan Permohonan Kasasi Terhadap Kasus Pencabulan Yang Berupa Delik Aduan Ditinjau dari Pasal 72 Kitab Uandang-Undang Hukum Pidana
• Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata
• Peranan ASEAN (Association of South East Asia Nations) Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Kamboja
• Perbuatan Melanggar Hukum dan Pencemaran Nama Baik oleh Seorang Penasihat Hukum Dalam Hal Meminta Sejumlah uang Pertanggungan
• Perbuatan Oleh Seorang Bidan Tarmina Dalam Kasus Pengguguran Kandungan
• Perceraian Antara Suami Istri akibat Hutang Yang Dibuat Suami : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 72/Pdt.G/1997/PN. Malang
• Perlakuan Kasar Ditahanan Terhadap Anak Dibawah Umur
• Perlindungan dan Pengawasan Benda Cagar Budaya di Surabaya Dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Secara Sepihak Oleh PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Asing Dalam Perjanjian Internasional (Studi Kasus Atas Pembatalan Kontrak Dagang Internasional Antara Yani Haryanto Dengan Perusahaan Asing E.D. And F. Man Sugar, Lim)
• Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Monang Sianipar Abadi Kargo Surabaya Selaku Ekspeditur Muatan Atas Kerusakan Barang Milik Perseroan Terbatas Chika Komputer Surabaya Sebagai Pengirim Barang
• Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Samudera Berlian Bahtera Selaku Pengangkut Atas Hilangnya Muatan Milik Perseroan Terbatas Pupuk Sriwidjaja
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 J/P/D/1992 Dalam Kasus Penghinaan
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 1867/K/Pid/1998 Dalam Kasus Penanaman Pohon Ganja
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 2266 K/PDT/1990 Dalam Kasus Ciptaan Lagu Rakyat
• Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid/B/1994/P.N.KPG. Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Pimpinan Proyek Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nusa Tenggara Timur
• Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Terhadap Para Pelaku Kerusuhan di Situbondo
• Sengketa Antara Merek Extra Joss Dengan Ultra Joss Dikaitkan Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
• Studi Kasus Penggunaan Dua Merek Yong Ma Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434.K/Pdt/1986 Tentang Tuntutan Ganti Rugi Yang Disebabkan Oleh Menurunnya Nilai Rupiah Terhadap US Dolar
• Studi Kasus Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 214/1173/XIII/PHK/0794
• Studi Kasus Tentang Pemadaman Aliran Listrik Se Jawa-Bali Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Perusahan Listrik Negara (Persero)
• Studi Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Juanda Sidoarjo Yang Berakibat Cacat Pendengaran Pada Anak Didiknya
• Tanggung Gugat Akibat Kerugian Yang Diderita Industri Pesawat Terbang Nusantara Karena Penyampaian Informasi Atau Pemberitaan Yang Salah Oleh Pihak The Jakarta Post
• Tanggung Gugat Bank Sindikasi Atas Penghentian Pelaksanaan Perjanjian Pembelian Kredit Terhadap Perseroan Terhadap Perseroan Terbatas Geria Wijaya Prestige
• Tanggung Gugat Erich Atas Kerugian yang Diderita oleh Sumiati
• Tanggung Gugat Penerima Gadai (PANDNEMER) Atas Pengembalian Barang Jaminan Yang Ditangguhkan
• Tanggung Gugat Pengangkut Kepada Pengirim Barang Atas Barang Yang Dikirimkannya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Jasa Indonesia Terhadap Pemilik Kapal Berkaitan Dengan Adanya Hak Subrogasi
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya Atas Tindakan Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter S
• Tanggung Gugat Rumah Sakit X Terhadap Dokter Yang Dipecat Akibat Menangani Pasien Pengidap Virus AIDS
• Tanggung Jawab Garantor Sebagai Penanggung Akibat Tertanggung Wanprestasi
• Tanggung Jawab Penanggung Atas Hutang Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/PDT/1996)
• Tanggung Jawab Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Bank Antara PT. Bank Pasifik Cabang Medan dengan Sipon Hanitio
• Tanggung jawab Perseroan Terbatas Asuransi Bumi Asih Atas Kerugian yang Diderita Tertanggung Atas Dasar Keterangan Palsu
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Asuransi Rama Satria Wibawa Atas Ganti Rugi Kepada Tertanggung Di Surakarta
• Tanggung Jawab Redaktur Majalah Detektif Dan Romantika Atas Pemuatan Kartu Remi King Speed
• Tindakan Pengusaha PT. SP Surabaya Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
• Tinjauan Hukum Kesehatan Dalam Kasus Pencabutan Gigi Yang Berakibat Kematian Pada Pasien
• Tinjauan Perjanjian Kredit dan Pengembalian Agunan
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Gugatan Class Action Yayasan Lembaga Konsumen Indinesia (YLKI) Terhadap PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN)
• Tinjauan Yuridis Perkawinan Antara Oentoro Tjokrosurjo Dengan Andriani Tjhajono Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 441.K/PDT/1992
• Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Surat Kuasa (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2952.K/Pdt/1991)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Koreksi Denda Bunga Tinggi Pada Grosse Akte Pengakuan Hutang Dikaitkan Dengan Pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Jual Beli Antara Perseroan Terbatas Surya Makarya Binangun Dengan Pembeli
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/g.TUN/1997/PTUN.JKT
• Tinjauan Yuridis Tuntutan Pidana Mati Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Usia 12 Tahun
• Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pemilik Anjing Yang Anjingnya Menggigit Seorang Anak
• Upaya Hukum Pemilik Jaminan Terhadap Lelang Atas Barang Jaminan Yang Akan Dilakukan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
• Upaya Syamsudin Dalam Memperoleh Pengembalian Tanah Dari Ahli Waris Wan Mayah
• Wanprestasi Sub Kontraktor Dalam Proyek Pembangunan Perumtel

Tahun 1997

• Akibat Hukum Dari Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Belum Berakhir Terhadap Adanya Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Pemilik Rumah
• Akibat Hukum Surat Nomor 284/BD/UPK-I/XI/95 Tentang Pernyataan Lunasnya Kredit Frederich, Serta Surat Nomor 319/BD/UPK-I/VII/96 Tentang Pembatalan Surat Nomor 284/BD/UPK-I/XI/95 Yang Diterbitkan Oleh
• Analisa Atas Pemberian Uang Kompensasi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Mempunyai Hak Cuti haid
• Analisa Atas Tindakan Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat Bambang Purwanto
• Analisa Atas Uang Pesangon Yang Akan Diberikan Oleh Perseroan Terbatas Baturaya Sentosa Terhadap Pekerja
• Analisa Gugatan Ganti Rugi Terhadap Kelalaian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medik
• Analisa Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Yang Terjadi Dalam tender Proyek Di Maluku
• Analisa Hukum Terhadap Kolusi Ongkos Angkutan Kayu Di Perum Perhutani Banyuwangi Barat
• Analisa Kasus Pengakhiran Hubungan Kerja Pada Commanditaire Vennotschap Rejeki Cargo Service
• Analisa Kasus Pengalihan Hak Operasional Warung Telekomunikasi Antara Commanditaire Vennotschap Indo Jasa Niaga Dengan Perseroan Terbatas Guntur Panca Usaha
• Analisa Kasus Perkawinan Beda Agama Antara Andi Vony Dengan Adrianus Hendrik Nelwan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Analisa Kasus Siswanto Ditinjau dari pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Analisa Permintaan Pengembalian Tanah Wakaf Akibat Tidak Difungsikannya Tujuan Wakaf
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/pdt/1986 tentang Penghibahan atas Harta Bawaan dari Perkawinan Terdahulu oleh Suami
• Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411.K/Pid/1992 Tanggal 28 April 1994 Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan
• Analisa Tentang Peniruan Desain Batangan Sadel Dan Desain Batangan Sepeda Oleh Perseroan Terbatas Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries Terhadap Perseroan Terbatas Kashimax Trading
• Analisa Tentang Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Bank pacific Terhadap Tujuh Nasabah Perseroan Terbatas Bank Danamon Danamon Cabang Kediri Untuk Memperoleh Kembali Danacommercial Paper
• Analisa Tindak Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter VW Terhadap Ivana
• Analisis Atas Diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4/Sukabumi Ilir Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Sukabumi Utara Oleh Badan Pertanahan Jakarta Barat
• Analisis Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan Patungan Di Bidang Perfilman
• Analisis Atas Tanggung Gugat PT. Kranggan Terhadap Pekerjanya
• Analisis Atas Tindakan Apoteker Yang Menukar Obat Secara Diam Diam
• Analisis Atas Tindakan Pengusaha Yang Tidak Memberikan Tunjangan Hari Raya Kepada Pekerja
• Analisis Atas Tindakan Perseroan Terbatas Nativa Canned Food Industry Dalam Pemberian Upah Pekerjanya
• Analisis Atas Tindakan Perseroan Terbatas Ratna Cempaka Yang Melakukan Perubahan Produksi
• Analisis Hukum Atas Penolakan Klaim Asuransi Yang Dilakukan Olah Perseroan Terbatas Nabasa Life Insurance Terhadap Nyonya Melya
• Analisis Hukum Mahkamah Agung Nomor 1270/K/Pdt/1991 Tentang Tanggung Jawab Keuangan Arisan
• Analisis Hukum Tanggung Gugat Nasabah CV. Swadana Kencana Lumajang
• Analisis Kasus Hak Cipta Seni Pernafasan Antara Satria Nusantara Dengan Seni Nafas Indonesia
• Analisis Kasus Hubungan Diluar Kawin Dalam Kaitannya Dengan Hak Perwalian
• Analisis Kasus Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali
• Analisis Kasus Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Asuransi Gajah Mada
• Analisis Kasus Kewenangan Tim Penyidik Dalam Perkara Penyelundupan Di Daerah
• Analisis Kasus Medik Tentang Tindakan Medik (Penyuntikan) Seorang Dokter Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pid/1983)
• Analisis Kasus Paksaan Pemenuhan Prestasi Dalam Jual Beli Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Analisis Kasus Pelanggaran Franchise Pizza Hut Oleh PT. Sari Melati Kencana Di Surabaya
• Analisis Kasus Pelepasan Hak Atas Tanah Secara Konsignasi Di Kecamatan Sukolilo Surabaya
• Analisis Kasus Pembayaran Bunga Secara Lisan Menurut Undang Undang Hukum Perdata
• Analisis Kasus Penandatanganan Surat Pengunduran Diri Pekerja Pada Perseroan Terbatas ECCO Indonesia Di Sidoarjo
• Analisis Kasus Penempatan Runah Oleh Prasetyo Antara Perseroan Terbatas Hurip Utama Dengan Jayoesman
• Analisis Kasus Pengakhiran Hubungan Kerja Pada Notaris Harahap
• Analisis Klaim Ausransi Barang Agunan Antara Bank Pasific Selaku Pengikat Dengan Commanditaire Vennotschap Puja Samadi Selaku Penyedia Modal Perseroan Terbatas Wijaya Murni
• Analisis Masalah Penentuan Besarnya Pinjaman dan Penjualan Barang Agunan Antara Bank Bali Dengan Sianturi
• Analisis Pembatalan Secara Sepihak Ikatan Perjanjian Jual Beli Antara Warsito Dengan Angga
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perseroan Terbatas Press Dengan Pekerja Harian Lepas
• Analisis Penetapan Pengadilan Negeri No. 51/Pdt.P/1990/PN.Pt Tentang Perkawinan Dan Pelaksanaannya Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Analisis Pengajuan Dakwaan Baru Oleh Jaksa Pennutut Umum : Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 181.K/PID/1988
• Analisis Penggantian Kerugian Terhadap Kecelakaan Kerja Anak Buah kapa Motor Bintang mas
• Analisis Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Terhadap Pencalonan Boutros Boutros Ghali Sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa Bangsa
• Analisis Peniruan Merek WIM Cycle Antara Perseroan Terbatas Wijaya Indonesia Makmur Dengan Usaha Dagang Sepeda Jaya
• Analisis Penyelesaian Perselisihan Hak Antara Perseroan Terbatas Inrawood Sidoarjo Dengan Pekerja
• Analisis Penyelundupan Ecstasy Dalam Paket Pos DiKantor Pos Besar I Surabaya
• Analisis Perkara Nomer 290/PAT G./1991 P.A WSP Tentang Permohonan Cerai Oleh Seorang Pegawai Negeri
• Analisis Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Koperasi Unit Desa Ragaseparih Gondanglegi Kabupaten malang
• Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1878 K/Pdt/1992/26 Pebruari 1994
• Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 173/Pdt.G/1995/PN.Sby. Tentang Perkara Gugatan Cerai Ninik Tedjo Putri Terhadap Jon Paul Ellison
• Analisis Putusan Mahkama Agung Nomor 1677 K/Pid/1993 Perihal Keterangan Saksi Yang Dibacakan Di Persidangan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung 3619 K/Pdt/1998 Tentang Penundaan Eksekusi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1112/K/Pdt/1990 Tentang Pembatalan Jual Beli Sebagai Akibat Pembagian Harta Warisan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1457 K/ Pid/ 1991 Tentang ganti Rugi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073/Pid/1994 Dalam Kasus Poligami Di Bali
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1306 K/Pdt/1987 Tentang Hak Bank Panin Atas Klaim Yang Didasarkan Bankers Clause
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/PID/1991 Tanggal 14 Februari 1995 Ditinjau Dari Bentuk Surat Dakwaan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid/1993 entang Alat Bukti Keterangan Saksi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1718/Pdt/1991 Tentang Ganti Rugi Terhadap Penyewa Rumah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1947 K/Pdt/1990 Dalam kasus Kekeliruan Penyerahan Obyek Jual Beli
• Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1948.K/Pid/1991 Dalam kasus Suami Beristri Lebih dari Seorang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 196.K/AG/1994 Tentang Pembatalan Perkawinan Antara Patricia Alma Williams Maurer Dan Lalu Amalaka
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 210.K/Pid/1994 Tentang Penerapan Pasal 374 Jo Pasal 64 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pid/1993 Tentang Tindak Pidana Penipuan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/1993 Tentang NE BIS IN IDEM Dalam Lingkup Peradilan Yang Berbeda
• Analisis Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174.K/AG/1994 Tentang Kasus Gugatan Cerai Antara Ediningsi Dengan Soepranoto Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/PID/1988 Dalam Perkara Persaingan Curang Perdagangan Di Jakarta Barat
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 574k/Pdt/1992 Tentang Keabsahan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1330 K./Pid/1988 Tentang Penerapan Pasal 293 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Delik Kesusilaan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 418.K/Pdt/1996 Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Suatu Badan Hukum
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 38/PDT.G/1995 Tentang Gugatan Yang Tidak Diterima
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 261/JS/1982.G Pada Kasus Balfour Williamson & Co. Ltd. London Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Penjamin
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 173/Pid.B/1996.PN.SKA Tentang Pengedar Ecstasy
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 319/Pidana Biasa/1996/Pengadilan Negeri Surabaya Dalam kasus penyalahgunaan Ecstasy
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1742/PID.S/1994 PN.SBY. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Harian Lepas
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 473/Pdt.G/1994PN.SBY. Tentang Tindakan Pengosongan Rumah Dalam Jual Beli Harta Bersama Dalam Perkawinan
• Analisis Tentang Kedudukan Anak Yang Diperebutkan Antara Amir Selaku Ayah Yuridis Dan Tono Selaku Ayah Biologis
• Analisis Terhadap Keberadaan Persetujuan Diam Diam Dari Perseroan Terbatas Orient Bina Usaha Leasing Dalam Kasus Sengketa Pengalihan Leasing Antara Perseroan Terbatas Indomatex Sempurna Dengan Persero
• Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Perseroan Terbatas Bahana Utama Indonesia
• Analisis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2217.K/Sip/1982, Tanggal 31 Oktober 1988 Dalam Gugatan Rekonpensi Antara Lukman Suriawidjaja Melawan PadmaSudjana Nagasaputra
• Analisis Terhadap Surat Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Yang Diberikan Kepada Pengusaha Pasar Buah Kayun Kotamadya Surabaya
• Analisis Terhadap Tindakan Perusahaan Bintang Mas Berkaitan Dengan Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja
• Analisis Terhadap Upah Lembur Yang Tidak Diberikan Perseroan Terbatas Indokarya Tetap Cemerlang
• Analisis Tindakan Medik Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien Dari Aspek Administratif
• Eksekusi Agunan Debitur Pada Bank Bali Sebelum Jatuh Tempo
• Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Pihak Ketiga Yang Berada Di Indonesia Atas Dasar Perjanjian Kredit Yang Dibuat Di Luar Negeri
• Gugatan Kreditur Tidak Dapat Diterima Akibat Perbedaan Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman (Putusan Pekara No. 115/Pdt/G/1996/P.N.Sby)
• Gugatan Merpati Nusantara Airlines Pada Novotel Sehubungan Dengan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Karyawan Novotel
• Gugatan Seorang Isteri Terhadap Suami Yang Masih Terikat Perkawinan
• Hak Deposan Terhadap Deposito Bank Surabaya Putra Yang Merger Menjadi Bank Perkembangan Asia
• Hak Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Putusan Perceraian
• Hak Jonny Dan Freddy Dalam Gugatan Yang Diajukan Oleh Benny Tentang Tanggung Jawab Sebagai Penjamin
• Kasus Leter of Credit Antara Chergoal Industries Dengan Bank Daiwa
• Kedudukan Pekerja Yang Bekerja Pada Kantor Notaris
• Kedudukan Suami Sentana Rajeg dalam Hukum Pewarisan di Bali (Ditinjau dari Hukum Adat Bali)
• Kekuatan Mengikat Pasal 3 Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit No. 19368/DP/6/K.143/Sb/84 Antara Perseroan Terbatas Darmo Permai Dengan Edy Samiin Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Perdata
• Kekuatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam kasus Panin Internasional Credit, PTE.Ltd. Melawan PT. Gemawidia Statindo Komputer
• Kekuatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam kasus Panin Internasional Credit, PTE.Ltd. Melawan PT. Gemawidia Ststindo Komputer
• Ketidaksahan Perjanjian Dalam Hubungan Hukum Antara Somohartono Dan Sudarso
• Kewenangan Peradilan di Indonesia Dalam Mengadili Perkara Antara Bernhard Dengan Perseroan Terbatas Merck Indonesia
• Konsekwensi Yuridis Sepasang Suami Isteri Yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Hibah
• Pelanggaran Israel Terhadap Penduduk Sipil di Kamp Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Cana Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pemalsuan Ijazah Dalam Penyelenggaraan Praktek Pengacara
• Pembatalan Bilyet Giro Dan Perlindungan Hukum Bagi Penarik Bilyet Giro
• Penanaman Modal Asing dalam Industri Pers Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994
• Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dapat Digugat Ganti-Rugi
• Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus Pengesahan Hibah Wasiata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/AG/1993
• Penerapan Pasal 293 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kesusilaan Dengan Terdakwa Andre
• Penetapan Asal - Usul Anak Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
• Pengaduan Pada Polisi Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Gugatan Ganti Rugi Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Pengajuan Dakwaan Ulang Suatu Analisis Kasus Umar Djohan
• Penggunaan Merek Atas Produksi Ikan Kalengan (sardines) Di Perseroan Terbatas Harapan Lancar Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Perseroan Terbatas Indo Citra Raya Kabupaten Tuban
• Penolakan Klaim Asuransi Yang Diajukan Oleh Perusahaan AUTO 2000 Salmeba, Jakarta Atas Kerugian Materiil Yang Diderita Akibat Insiden 27 Juli 1996 Oleh Pijhak Asuransi
• Penyelesaian Kasus Panin International Credit Dengan Perseroan Terbatas Gemawidia Statindo Komputer Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta
• Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Dharmala Manu Life
• Penyelesaian Perselisihan Perburuhan PT. United Waru Biscuit Manufactory
• Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Menghentikan Libya Memproduksi Senjata Kimia
• Perjanjian Pinjam Nama Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Di Toko SMM Di Surabaya
• Perkara Mengenai Penggadaian Mobil Sewaan Oleh Pihak Kedua
• Perkawinan Usia Lanjut (Jompo) Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974: Suatu Studi Di Panti wredha Sejahtera Pandaan Pasuruan
• Perlindunga Hukum Bagi Pemegang Kredit Card : Suatu Studi Kasus
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pabrik Garam PT. X
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad BAik Dalam Jual Beli Tanah ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/PDT/1989
• Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Bila Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa
• Perlindungan Hukum Bagi Seorang Istri Dalam Menikah Lagi Menurut Tata cara Agama Lain
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Hal Obyek Perjanjian Masih Terikat Pada Perjanjian Sewa Beli
• Perlindungan Karya Cipta Kain Batik Golkar
• Pertanggung Jawaban Hukum Kasus Kubangan Maut Di Jalan Martadinata Jakarta Utara
• Perusakan Lingkungan Hutan Di Wilayah Cagar Alam Bukit Bungkuk Oleh Perseroan Terbatas Kolindo Inti Nusantara
• Proses Jual Beli Saham Dan Pembatalan Jual Beli Saham (Analisis Perkara Nomor : 667/PDT/1989/PT.SBY)
• Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153 K/PDT/1989 Mengenai Besarnya Bunga Dalam Hutang Piutang Antara Liem Yoe Hoo Dengan Koentomo
• Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.G./1996/PN.Sby Terhadap Personal Garansi Di Bank Central Asia Surabaya
• Putusan Pengadilan Negeri Tanah Toraja Yang Bersifat Deklarator Tentang Eksekusi
• Sengketa Antara Yunani Dengan Turki Tentang Kepulauan Malta Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Sengketa Hak Atas Tanah Antara Enayatullah Kadersahib Jainullabudin Mualim And Son's Surabaya Dengan Sa'un Dan Kawan Kawan Yang Berada Di Kabupaten Lamongan Daerah Tingkat II Lamongan
• Sengketa Merek Dagang Agar-Agar Sriti Antara Pemilik Asli Soetjio Rahardjo Dan Pemalsu Merek Tjoeng Effendi
• Sertifikat Tanah Sebagai Obyek Transaksi Jual Beli Yang Diagunkan Di Bank Duta Jakarta
• Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum
• Studi Kasus Penolakan Pencarian Bankers Cheque Negara Asing
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1974 Tanggal 21 Desember 1976 Dalam Perkara Piutang PT Pancamitra
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/g/1996/PTUN-SBY Dalam Sengketa Antara Pasangan Budi Wijaya Dan Lany Guito Melawan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
• Studi kasus Tentang Menjalankan Usaha Bank Tanpa Izin Dari Menteri keuangan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Studi Kasus Tentang Pelanggaran Hak Atas Merek Antara Haryanto Halim (PT. Halim Jaya Sakti) Dengan Agoes Leonasis Oentario (PT. Indoversal Zando)
• Tanggung Gugat Agen Dan Distributor Tunggal Mercedes-Benz Terhadap Perseroan Terbatas Siba Surya Atas Kerusakan Mobil Yang Dibeli
• Tanggung Gugat AN-TV Atas Penayangan Ulang Suatu Acara Tanpa Seijin Penggagas dan Pengaransemen Musik
• Tanggung Gugat Bank Rakyat Indonesia Terhadap Barang Jaminan Yang Dibeli Kwee Hong Tjae Pada Kantor Lelang Negara
• Tanggung Gugat Biro Iklan Akibat Iklan Layanan Masyarakat Yang Tidak Benar
• Tanggung Gugat Dokter Dan Rumah Sakit Umum Indramayu Atas Peristiwa Atas Peristiwa Tertinggalnya Bor Bedah Pada Endrik
• Tanggung Gugat John Pattiwary Dan Achmad Rifai Terhadap Wijaya Atas Dasar Pencemaran Nama Baik
• Tanggung Gugat Komisaris Perseroan Terbatas Jelang Fajar Sejahtera Atas Kerugian Yang Diderita Pihak Ketiga (Dalam Kasus Sekitar Musik)
• Tanggung Gugat Lippo Bank Atas Penarikan Tabungan Gunawan Oleh Yayasan Tempat Bekerja
• Tanggung Gugat Masyarakat Di Tanggerang Terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kondominium
• Tanggung Gugat Pemerintah Jepang Terhadap Pemerintah Indonesia Dengan Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Program Mobil nasional
• Tanggung Gugat Pemilik Merek Terdaftar Dalam Kasus Rumah Makan Laksana
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Dharma Agung Indah Metropolis Terhadap Pengemudi Taksi Untuk Memperoleh Taksi Yang Dikemudikan
• Tanggung Gugat Perusahaan Listrik Negara Kiaracorong Bandung Yang Rumah Tinggalnya Terlintas Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
• Tanggung Gugat Perusahaan Yang Menjual Saham Tidak Sesuai Dengan Penggunaannya
• Tanggung Gugat Seorang Dokter Yang Tidak Berizin Praktek
• Tanggung Jawab Gugat Maria Magdalena Dan Edward Wardhana Terhadap Pelunasan Kredit Dengan Maspion Bank
• Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melanggar Hukum Yang Meninggal Dunia
• Tanggung Jawab Pencipta Lagu Mau Apanya Dong Terhadap Pencipta Lagu Apanya Dong
• Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Pemegang Kartu Automatic Teller Machine Yang Dirugikan
• Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro
• Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Penundaan Pelayanan Yang dilakukan Oleh Perawat Terhadap Seorang Pasien
• Tanggungjawab Dokter Atas Tidak Diberikannya Hak Atas Informasi Dan Hak Atas Persetujuan Pasien Dalam Suatu Tindakan Medik
• Tidak Dilaksanakannya Penyaluran Dana Olah Bank Tabungan Negara Terbatas Perseroan Terbatas Panduan Agung Indah
• Tidak Dipenuhinya Kewajiban Penyewa Menurut Pasal 1560 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Likuidasi Dalam Kaitannya Dengan Rahasia Bank
• Tinjauan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1150.K/Pid/1998, Tanggal 9 Oktober 1993 Tentang Dakwaan Yang Batal Demi Hukum
• Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Hubungannya dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
• Tinjauan Yuridis Fungsi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
• Tinjauan Yuridis Status Pelaku Genocide Serbia - Bosnia Terhadap Etnik Muslim Bosnia - Herzegovina
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Bambang Legowo, Sumanto Dan Pardoyo Atas Tajuk Rencana Harian Kedaulatan Rakyat
• Tuntutan Ganti Rugi Pihak Franchisor Terhadap Franchisee Sehubungan Dengan Tidak Dipenuhinya Perjanjian Franchising
• Upaya - Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Para Kreditur Setelah Kepailitan Berakhir
• Upaya Penyelesaian Konflik Antara Indonesia Dan Filipina Terhadap Penyelenggaraan Konferensi Timor-Timur Di Manila

Tahun 1996

• Akibat Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Perwalian Seorang Anak
• Analisa Atas Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/Pdt/1986 Dalam Perkara Sewa Menyewa Bangunan Gedung Antara PT. Djeumpa Dengan Harsono
• Analisa Gugatan Ganti Rugi Sebagai Akibat Pemuatan Iklan
• Analisa Kasus Perselisihan Uang Pesangon Bagi Pekerja Di Perseroan Terbatas Cahaya Mas Makmur Surabaya
• Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 664 K / Pid 1986
• Analisa Putusan P.N. Surabaya No. 96 / Pid B/ 1987/ PN. SBY Dalam Kasus Pencurian Aliran Listrik
• Analisa Putusan Pengadilan Negeri Ende (NTT) No. 155/Pid.B/1994/PN ENDE
• Analisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Kepala Kantor Lelang Kelas II Tulungangung
• Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 156/1963/PERD/PTB tentang Penarikan Kembali Hibah oleh Pemberi Hibah
• Analisa Sengketa Kepemilikan Pulau Tok-Do Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut Internasional
• Analisa terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973
• Analisa Terhadap Putusan Perkara Nomor 1453/PID.S/1994/PN.SBY. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Analisis Atas Bantuan Persenjataan Yugoslavia Dalam Sengketa Antara Serbia Dan Bosnia
• Analisis Atas Jumlah Santunan Kecelakaan Kerja Yang Ditetapkan Oleh Departement Tenaga Kerja Di Kapal Muatan Bintang Mas
• Analisis Atas Pemberian Upah Harian Buruh Di PT. Juta Jelita Mabar Medan
• Analisis Atas Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh PT. Denok Hatimas Incorperation Timtim Terhadap Pekerjanya
• Analisis Atas Pengakhiran Hubungan Kerja Pada Perseroan Terbatas Sido Bangun Pabrik Plastik Di Malang
• Analisis Atas Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya
• Analisis Atas Peristiwa Yang Dialami Nur Pasien Rumah Sakit Boon Baru Palembang
• Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206.K/Pid/1990 Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
• Analisis Atas Surat Keputusan No. 053/SKU/HRD-Ext/SCTV/IV/1996 Tentang Keputusan Skorsing Terhadap Supandi
• Analisis Atas Tindakan Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter Indra Terhadap Bayi Irwan
• Analisis Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Sehingga Menyebabkan Kematian Pasien
• Analisis Berdirinya PT. Sari Rasa Acid Yang Tidak Dilengkapi Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan
• Analisis Jangka Waktu Penahan Prayogi Dan Kawan-Kawan Dari Segi Pandang Hak Asasi MAnusia Dan Indonesia Sebagai Negara Hukum
• Analisis Kasus Bank Gelap Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Kasus California Fried Chicken Antara Perseroan Terbatas Sejahtera Pionerrindo Dengan Perseroan Terbatas Harapan Sejahtera Pionerrindo
• Analisis Kasus Kecelakaan Kerja Yang Dialami Oleh Ahmad Su'ud Di Perseroan Terbatas Indonesia Multicolour Printing
• Analisis Kasus Mairi Di Pengadilan Negeri Lumajang
• Analisis Kasus Meninggalnya Seorang Pasien Di Rumah Sakit Boon Baru Palembang
• Analisis Kasus Muchtar Pakpahan Dalam Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan Negeri Medan
• Analisis Kasus Pembatalan Sertifikat Ganda Atas Tanah Dalam Satu Lokasi
• Analisis Kasus Pemberhentian Sementara Pekerja Pada Perseroan Terbatas Multi Bintang Indonesia Di Tangerang
• Analisis Kasus Pemecatan Siswi Berseragam Jilbab Oleh Kepala Sekolah Menengah Atas 68 Jakarta
• Analisis Kasus Penjualan Barang Agunan Oleh Bank X Di Dasarkan Pada Akta Cessie
• Analisis Kasus Tindak Pidana atas Nama Hadinegoro Wijaya
• Analisis Kasus Transplantasi Anissa Ayal Dari Marissa Eve Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia
• Analisis Mengenai Tindakan Perusahaan Dalam Menangani Kecelakaan Kerja Dalam Hubungan Kerja Dengan PT. Satya Utama Surabaya
• Analisis Pemogokan Yang Terjadi Di PT. Victory Long Age Indonesia
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Buruh Wanita Di PT. Nira Pratama Medan
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perseroan Terbatas Masbidak Sidoarjo
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Hasil Alam Nusantara
• Analisis Pengelolaan Waralaba Pizza Hut Antara Perseroan Terbatas Sarimelati Kencana Dengan Perseroan Terbatas Habaputra Primanusa
• Analisis Peristiwa Meninggalnya Seorang Pasien Di Rumah Sakit Kartika Bandarlampung
• Analisis Perselisihan Hak Atas Merek Jamu Rumput Fatimah
• Analisis Pertikaian Antara Pasukan Norodom Ranaridh Dengan Pasukan Hun Sen Di kamboja Ditinjau Dari Hukum Humaniter
• Analisis Putusan MA No.1428/SIP/1983 Tentang Jual Beli Rumah Di Jalan Kenjeran No. 9 Dan ll Surabaya
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1677 K/PID/1987 Dalam Kasus Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3290 K/PDT/1991 Dalam Adat Waris
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.545.k/Pdt/1990 Tentang Perkara Pemindahan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/PDT/1992 Tentang Perkara Pelepasan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3790 K/PDT/1991 Tentang Pengalihan Barang Agunan Secara Langsung Kepada Debitur Baru Dalam Perjanjian Pembaharuan Hutang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung reg. No. 522 K/Pid/1994 Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Pengguguran
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319.K / Pid / 1987
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 167 PK/PDT/1991 Tentang Hutang Piutang Uang Dengan Bunga
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036.K/PID/1989 dalam Kasus Kejahatan Penipuan dengan Cek di Lumajang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 2196 K /PDT /1992 Tanggal 30 Juni 1994 Dalam Kasus Notaris Dan Bank Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
• Analisis Putusan Mahkamah Agungn Nomor 27/K/Pid/1990 Tentang Penarikan Cek Kosong Bukan Sebagai Tindak Pidana
• Analisis Putusan P.N. Surabaya No. 2652 / Pid. S / 1990 /PN. SBY Dalam Kasus Penangkapan Burung Dalam Lindungan Negara
• Analisis Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dalam Perkara Antara Arief Dengan Perusahaan Perseroan Terbatas Monodon Kencana Sidoarjo
• Analisis Putusan Perkara Nomor 154/Pdt.G/1989/Pengadilan Negeri Surabaya Mengenai Gugatan Ganti Rugi Sebagai Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
• Analisis Tentang Kewenangan Peradilan Umum Di Dalam Memeriksa Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kasiadi
• Analisis Tentang Treaty 1953 Mengenai Daerah Demiliterisasi Antara Korea Utara Dengan Korea Selatan
• Analisis Terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Pada Perusahaan X Di Surabaya
• Analisis Terhadap Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh PT. Antar Lintas Sumatera
• Analisis Terhadap Peristiwa Pelayanan Medik Bayi Nyonya Suni Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta
• Analisis Terhadap Perkara Yopie Widjaya Berkaitan Dengan Pengambilalihan Saham Di Tinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995
• Analisis Tindakan Medik Yang Di Lakukan Oleh Dokter Yang Mengakibatkan Cacatnya Lengan Seorang Pasien
• Analisis Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Bidan Sudiartik Kepada Nyonya Suni
• Analisis Tindakan Yang Di Lakukan Oleh Dokter Romli Terhadap Pasien Sukarjan
• Analisis Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati Stefanus Karta Tjahyadi
• Analisis Tuntutan Ganti Rugi Atas Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan Oleh PT. PELINDO III Surabaya Kepada PT. Duang
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/SIP/1988 tentang Kedudukan Foto Copy Perjanjian Pinjam Meminjam sebagai Alat Bukti
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/Pdt.G/1993/PN.SBY
• Analisis Yuridis Status Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PID/1989
• Analsis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1522 K/PID/1991 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Eksekusi Dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Pidana
• Ganti Kerugian Akibat Tindakan Medis Di Tinjau Dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992
• Gugatan Pembatalan Perkawinan Diluar Negeri Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi Warga Negara Indonesia
• Hak - Hak Tersangka Dalam Penyidikan (Studi Kasus Matinya Jumangin Di Binjai-Medan)
• Hak Pembeli Dalam Jual Beli Mobil (Analisis Kasus Perkara No. 32 /PDT .G / 1994 / PN. SBY)
• Hak Tertanggung Dalam Suatu Perjanjian Pertanggungan Terhadap Eksistensi Proteksi Tambahan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa
• Hak Waris Dalam Perkawinan
• Ingkar Janji Yang Terjadi Antara Perseroan Terbatas Pura Barutama Dengan Perseroan Terbatas Asuransi Ramayana
• Jual Beli Tanah Batal Demi Hukum ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 3332 K/Pdt/1991 )
• Kasus Temuan Dosen ITS Surabaya Dibidang Pengobatan Kanker Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
• Keabsahan Jual Beli Tanah
• Keabsahan Perkawinan Ke Dua Tanpa Ijin Istri Pertama Dan Ijin Pengadilan
• Keberadaan Perseroaan Terbatas Dengan Pesero Pengurus Tunggal
• Kedudukan Modal Ventura Sebagai Alternatif Tambahan Untuk Mendapatkan Bantuan Modal
• Kegiatan Berdirinya Tambak Apung Di Kabupaten Jember (Ditijau Dari Pasal 19 (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)
• Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Terhadap Status Hukum Surat Perintah 11 Maret 1966
• Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Sehubungan Dengan Meninggalnya Pemberi Kuasa
• Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Kewenangan WALHI Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Terhadap PT. Surabaya Mekabox, PT. Suparma Dan PT. Surabaya Agung Industri
• Konsinyasi Harga Jual Tanah Yang Telah Disepakati Guna Membatalkan Jual Beli Tanah
• Kredit Macet Sebagai Akibat Tidak Optimalnya Pemanfaatan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan Oleh Pengusaha Kecil
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita Terhadap Hak Cuti Haid
• Pembatalan Berlakunya Klausula Denda Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 56/PDT/1989/PT.UJ.PDG)
• Pemberitahuan Penolakan Dokumen Yang Menyimpang Terhadap Irrevocable Commercial L/C Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pemboman Pihak NATO Terhadap Serbia Bosnia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pemerkosaan Yang Di Tangani Pengadilan Negeri Kendari Di Kaitkan Dengan Ne Bis In Idem
• Pemilihan Umum Sebagai Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
• Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Otobus Kramat Jati Terhadap Agus
• Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak atas Dasar Surat Perintah
• Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Untuk Membawakan Lagu
• Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Yang Dilakukan Secara Sepihak
• Penangguhan Pengembalian Barang Jaminan Gadai oleh Pemegang Gadai
• Penangkapan Preman di Surabaya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Pengenaan Sanksi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
• Penolakan Klaim Sehubungan Dengan Kesalahan Pengendara Sepeda Motor
• Penolakan Memberi Suaka Politik Kepada Lima Pemuda Timor Timur oleh Pemerintah Inggris
• Penolakan Permohonan Suaka Politik Lima Orang Pemuda Timor-Timur Ditinjau Dari Hukum Nasional Inggris
• Penolakan Rumah Sakit Medistra Terhadap Penderita Aids Menurut UndangUndang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992
• Perbuatan Melanggar Hukum Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Antara Suami Istri Analisis Putusan Perkara No. 1077. K/PDT/1989
• Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Akibat Mengesampingkan Ahli Waris Lainnya Yang Berhak Mewaris
• Perbuatan Pemboncengan Dalam Hak Cipta Dikaitkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata
• Perhitungan Jumlah Uang Pesangon Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Perusahaan Rugi (Analisis Kasus Pada Akai Departemen Store)
• Perjanjian Hutang - Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah dan Rumah Hak Milik
• Perjanjian Pemborongan Sentral Telepon Digital Indonesia Antara Perusahaan Umum Telekomunikasi Dengan Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Conservatoir Beslag ( Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 40/Verset/PDT.G/1988/PN.UJ.PDG )
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Perdata No. 28/PLW/1990/PN.Sby)
• Perlindungan Hak Cipta pada Hasil Karya Lukisan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Supi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Jeneponto
• Perlindungan Hukum Konsumen Rumah Terhadap Adanya Brosur Penjualan Rumah Yang Tidak Benar
• Perlindungan Hukum Pembeli Rumah Melalui Developer Di Atas Tanah Sengketa
• Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Disket Ciptaannya
• Perlindungan Hukum Seorang Pencipta Seni Budaya Ditinjau dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987
• Permintaan Suaka Warga Negara Indonesia Timor Timur ke Australia
• Pertanggungjawaban Dewan Direksi Bank Bumi Daya Terhadap Penyalahgunaan Dan Nasabah Oleh Salah Seorang Pimpinan Cabangnya
• Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Jaya Graha Dari Segi Kejahatan Korporasi
• Pertimbangan Hakim Sebagai Landasan Pidana Terhadap Anak Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangil
• Produksi Senjata Kimia Di Negara Libya Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Gugatan Perjanjian Kredit Tanpa Adanya Bukti Penyerahan Uangnya
• Revolusi 748 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Sanksi Embargo terhadap Libya Ditinjau dari Hukum Internasional
• Studi Kasus Gugatan Haji Paspor Hijau
• Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Proses Bayi Tabung Akibat Kesalahan Medis (Kasus Koen dan Teun)
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa antara Nasabah dan Bank terhadap Masalah Keabsahan Akta Credietverband
• Studi Kasus Terhadap Perolehan Ijin Usaha Perseroan Terbatas Timur Megah Steel Gresik
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Dua Lessor Atas Barang Yang Sama Dalam Perjanjian Leasing
• Tanggung Gugat Direktur Commanditaire Vennotschap Selaku Penanggung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3947 K/PDT/1993)
• Tanggung Gugat Lie Basri Hamba sebagai Pemegang Hak Cipta atas Lukisan Tongkonan Toraja terhadap Para Pemuka Adat
• Tanggung Gugat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Dokter Joenry Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 07/MKEK/1994
• Tanggung Gugat Perantara Pedagang Efek Terhadap Investor Atas Terjualnya Saham Palsu
• Tanggung Gugat Terhadap Kompensasi Sejumlah Uang Karena Penggunaan Merek Dagang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya
• Tanggung Jawab Apoteker Atas Kerugian Yang Di Alami Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat
• Tanggung Jawab Renteng dalam Jual Beli Mobil Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/PDT.G/1994/PN.SBY
• Tanggung Jawab Yuridis Pihak Pengangkut Udara Atas Keterlambatan Pengangkutan Penumpang
• Tanggunggugat Perusahaan Listrik Negara Persero Atas Meninggalnya Yusuf Yang Terkena Sengatan Listrik
• Tanggunggugat Rumah Sakit Dalam Hal Penanganan Medis
• Tanggunggugat Terhadap Pembajak Souvenir Khas Power Ranger Atas Kerugian Yang Diderita Perseroan Terbatas Citra Artisa Nusantara Selaku Pemegang Lisensi
• Tanggungjawab Penjamin Dalam Perjanjian Hutang Piutang Analisis Putusan Perkara Nomor :550/PDT.G/1994/PN.Surabaya
• Teknologi Teleconference Digunakan Sebagai Alat Bukti Kesaksian Ahli
• Tindak Pidana Pencurian Terhadap Keuangan Negara
• Tindakan Perancis Melakukan Percobaan Nuklir Ditinjau Dari Perjanjian Pembatasan Senjata Nuklir
• Tinjauan terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa di Bidang Perdata sebagai Penasehat Hukum Negara
• Tuntutan Ganti Rugi Ditundanya Keberangkatan Dari Tiket Penumpang Pesawat Udara Yang Telah Dibeli
• Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pihak Rumah Sakit Elisabeth, Situbondo Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Seorang Perawat
• Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Nasabah terhadap Pihak Bank atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank
• Tuntutan Ganti Rugi Oleh Pihak Pengusaha Terhadap Pihak Bank Sebagai Penerbit Kartu Kredit Sehubungan Dengan Penolakan Sales Draft
• Upaya Perlindungan Alam Dan Lingkungan Hidup Manusia Dalam Percobaan Senjata Nuklir Perancis
• Wanprestasi Dalam Pelunasan Dana Yang Diperoleh Lewat Mekanisme Interbank Call Money
• Wewenang Pengadilan Agama Mengadili Perkara Waris Warga Tionghoa Beragama Islam

Tahun 1995

• Akta Notaris Tentang Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Terhadap Obyek Tanah
• Amdal Sebagai Salah Satu Syarat Izin Pendirian Perusahaan Industri
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3947 K/PDT/1989 Tentang Pembebanan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Melebihi Pinjaman Pokok
• Analisa Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Setelah Mengetahui Diagnosis Prenatal Yang Dilakukan Oleh Dokter
• Analisa terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/126/IV/1995 tentang Pembatalan Eksekusi
• Analisis Pembatalan Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Secara Sepihak Oleh Perseroan Terbatas Telekomunikasi ( Persero) Terhadap Sukaryono
• Analisis Perkara Perdata Pengadilan Negeri Surabaya No. 117 /pdt.G/ 1985 Tentang Konsinyasi
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431/K/Pdt/1985 Tentang Hutang Piutang
• Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3337 K/PDT/1991 Tentang Hak Atas Tanah Sebagai Barang Agunan Hutang Di Perjual Belikan
• Analisis Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/1991/Pn.Sby. Tentang Eksekusi yang Melebihi Amar Putusan
• Analisis terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dalam Hubungannya dengan Upah Kerja di PT. Satria Graha Sampurna Krian
• Antisipasi Pengusaha Setelah Melakukan Pembinaan Keahlian Dan Kejuruan Terhadap Karyawan
• Aspek Yuridis Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Surabaya)
• Batalnya Jual Beli Tanah Antara debitur Dengan Pihak Ke Tiga
• Batasan Tanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Yang Diderita Warga Manukan Wasana Selaku Pelanggan Air Minum
• Daya Mengikat Perjanjian Standar Kredit Bank Jika Ditinjau Dari Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata
• Demonstrasi Mahasiswa di Desa Bojong dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
• Disket Syuga Dan Disket Yang sejenis Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Cipta
• Ditinjau Terhadap Perkara Antara Saeum Dengan Dulani Dalam Prasplantasi Ginjal Secara Komersial
• Dokumen Pernyataan Keprihatinan dari Kelompok Petisi 50 Dikaitkan dengan Implementasi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
• Eksistensi Pengadilan Adat Sehubungan Dengan Adanya Azas Nebis In Idem
• Ekstradisi Bagi Pelaku Pembunuhan Dua Warga Negara Indonesia di Los Angeles
• Fungsi Asuransi Di Dalam Leasing Prakteknya Pada PT. X
• Ganti Rugi Bagi Mantri Akibat Melakukan Pengobatan Yang Menyebabkan Penyakit Pasien Semakin Parah
• Ganti Rugi Terhadap Cara Praktek Dokter Yang Merugikan Pasien
• Gugatan Ganti Kerugian PT. BCA Cabang Tomang Raya Kepada Nasabahnya Dalam Kaitan Dengan Pelunasan Letter Of Credit Tanpa Persetujuan Lebih Dahulu
• Gugatan Ganti Rugi Perusahaan Karoseri Minibus Alexander Terhadap Karoseri Commander Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Gugatan Ganti Rugi Terhadap Persaingan Yang Tidak Jujur Atas Merek
• Gugatan Perdata Ganti Rugi Dengan Adanya Putusan Bebas : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2329-k/ pdt/1985
• Gugatan Perdata Terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat Mengenai Sewa Rumah
• Hak Mengganti (Recalling) terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan dengan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia
• Hak Mewaris Seorang Anak Dari Isteri Ketiga
• Hak Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 30 Oktober 1990 Perkara Nomor 492/PDT.G/1990/PN.SBY)
• Harta Karun Benda-Benda Berharga Didalam Kapal Plorde La Mar Milik Portugis Yang Tenggelam Di Laut Wilayah Indonesia Tahun 1512
• Hubungan Antara Penggunaan Botol Bekas Yang Mengandung Unsur Etiket Merek Dengan Pelanggaran Hak Merek
• Hubungan Hukum Antara Orang Tua Terhadap Anak Hasil Perkawinan Tidak Sah
• Hubungan Sewa Menyewa Rumah Dengan Hak Mewaris
• Hukuman Nihil Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1177.K/PID/1988 (Suatu Kajian Dari Pasal 71 KUHP)
• Imunitas Seorang Penasehat Hukum Dalam Melakukan Pembelaannya Di Pengadilan
• Intervensi Perancis Terhadap Saudara Di Rwanda Ditinjau Menurut Hukum Internasional
• Jual Beli Tanah yang Digunakan Sebagai Barang Agunan Hutang : Studi Perkara Nomor: 58 / pdt.g/1989/PN. BTL
• Kajian Pelaku Delik Yang Berpenyakit Jiwa
• Keabsahan Pembatalan Surat Ijin Penerbitan Pers Tempo Melalui Keputusan Menteri Penerangan Nomor 123/1994
• Keabsahan Perjanjian Hipotik yang Hanya Berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjaminkan
• Keabsahan Sertifikat Hak Milik Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional
• Keberadaan Indonesia Sebagai Negara Yang Berhak Mengadili Kasus OKI Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
• Keberadaan komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menghadapi Masalah yang Diadukan
• Kedudukan Tergugat Intervensi Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 237/PID/1989)
• Kekuatan Hukum Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Mencantumkan Syarat Pembatalan Sepihak
• Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Studi Perkara Nomor 826/Pdt.A/1993/PA.SBY)
• Kekuatan Mengikat Surat Ikatan Jual Beli Sementara Antara Commanditaire Vennoschap Damais Karya Dengan Sukariono Dikaitkan Dengan KHUP
• Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Sakti Berupa Foto Copy
• Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Dikaitkan Dengan Upah Cuti Hamil Buruh
• Kewenangan Peradilan Umum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perselisihan Hak Antara Pekerja Dan Pengusaha (Studi Kasus PT Sido Bangun)
• Kriminalisasi Telepon Genggam (CRIME CLONING) Dari Segi Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Masalah Penahanan Ditinjau dari Implementasi Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Masalah Yuridis Pengosongan Hunian Rumah
• Onheelbare Tweespalt Sebagai Alasan Perceraian Dalam Proses Bencana Di Pengadilan
• Operasi Ambeien di Luar Jam Dinas yang Dilakukan oleh Perawat Rumah Sakit Umum Purwodadi
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 9 Huruf g Perjanjian Pembiayaan Akibat Keterlambatan Pembayaran Angsuran Yang Dilakukan Oleh Pihak Dealer
• Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Hipotek Berkaitan Kredit Bank
• Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik (Studi Kasus Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Canberra
• Pelanggaran Terhadap Pengerahan Tenaga Kerja Dalam Kasus Mafia Perdagangan Wanita Kalimantan Barat Di Hongkong
• Pelelangan Umum Berdasarkan Grosse Sertifikat Hipotik
• Pemalsuan Akta Otentik Menurut Pasal 264 dan 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Suatu Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 134/B/1987/PN.UJ.PDG)
• Pembagian Warisan Atas Dasar Rasa Kepatuhan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/1986
• Pembatalan Klausula Perjanjian Oleh Hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/Pdt/1989)
• Pembayaran Klain Asuransi Kerugian Oleh PT. Asuransi Bintang Kepada PT. Vola Plastic
• Pembuktian Pada Kejahatan Yang Menggunakan Komputer Sebagai Sarana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Pembunuhan Bayi, Suatu Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/PID B/1993/PN Surabaya
• Pembunuhan Berencana Di Sangihe Talaud (Studi Kasus Putusan M.A. Nomor 717K/PID/1984)
• Pemenuhan Hutang Melalui Penjualan Barang Agunan Berdasarkan Kuasa Menjual (Studi Kasus Bank Niaga)
• Pemilikan Apertemen Oleh Warganegara Asing
• Pemutusan Hubungan Dagang Amerika Serikat Terhadap Iran Di Tinjau Dari Hukum International
• Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Ahli Asing oleh Perseroan Terbatas Merck Astra Holding
• Pencabutan Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sepadan Di Lokasi Jalan Pakis Gang III Nomor 36 Surabaya Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara
• Pendirian Pemukiman Yahudi Di Wilayah Yerussalem Timur Oleh Israel
• Penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Yang Bertalian Dengan Kecelakaan Kerja
• Penentuan Laboratorium Oleh Dokter (suatu Tinjauan Dari Hukum Kedokteran)
• Penerapan Ajaran Causalitet Dalam Kasus Tabrak Mati (Putusan M.A. Republik Indonesia Nomor 1351.K/PID/1988)
• Penerapan Pajak Hiburan Pada Bisnis Lapangan Golf
• Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Dalam Studi Kasus PT. Sidomakmur dan PT Sidomulo Sidoarjo
• Penerapan Pasal 358 KUHP Dalam Perkelahian Antar Kelompok Remaja
• Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 46/PDT.G/1993
• Penerapan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus CV. Irson
• Pengambilalihan Perseroan Terbatas Kanindotex Oleh Perseroan Terbatas Apac Century Corporation Dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992
• Pengemasan Air Minum Mineral Yang Dilakukan Produsen Tanpa Tanggal Daluwarsa Ditinjau Dari Segi Pandang Hukum Pidana
• Penggunaan Obyek Perjanjian Leasing Sebagai Jaminan Perjanjian Hutang Piutang Dalam Fiducia
• Penggunaan Post Dated Bilyet Giro Dalam Transaksi Pembayaran Melalui Lembaga Perbankan
• Penggunaan Tanah Sebagai Pengganti Jaminan Perhiasan Di Perusahaan Umum Pegadaian
• Peninjauan Kembali Terhadap Perkara Yang Sudah Dicabut
• Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Anak
• Penjualan Agunan oleh Kreditur terhadap Barang yang Dijaminkan kepada Kreditur
• Penolakan Eksepsi Terdakwa Dalam Kaitannya Dengan Pasal 156 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor 05/PID.B/1995 PN.JAK.SEL)
• Penolakan Gugatan Pengurus Yayasan Akademi Akuntansi Bandung Atas Keputusan Walikotamadya Bandung (Studi Kasus Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 073/G/1991/PTUNJKT)
• Penundaan Eksekusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2436k/Sip/1981)
• Penundaan Eksekusi Putusan Dalam Kasus Korupsi Di Nusa Tenggara Timur
• Penyelesaian Hukum Internasional Terhadap Insiden Penembakan Helikopter Amerika Serikat Oleh Korea Utara
• Perakitan Sepeda Motor Merek Honda Oleh Perseroan Terbatas Yulia Setia Abadi Sebagai Pemalsuan Merek
• Peralihan Agama Sebagai Dasar Alasan Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Peranan Indonesia Dalam Menyelesaiakan Sengketa Antara Serbia Dan Bosnia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit : Studi Perkara No. 669/pdt.g/1992/pn.sby
• Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Bank Terhadap Ahli Waris Debitur
• Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dan Pihak-Pihak Yang Menghadapnya
• Perkawinan Seorang Waria Yang Telah Operasi Ganti Kelamin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Warga Negara Asing Dengan WNI
• Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita di PT Carvuta Central Cahaya Berkaitan Dengan Masalah Kesehatan Kerja
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilangnya Negatif Film pada Perusahaan Cuci Cetak Film
• Perlindungan Hukum Bagi Negara Yang Di Indera Akibat Penggunaan Remote Sensing By Satelit Oleh Negara Pengindera
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kredit Pemilikan Rumah-Bank Tabungan Negara Yang Sah Atas Rumah Yang Tidak Dapat Dihuni
• Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Atas Kesalahan Obat Yang Diberikan Oleh Apotik
• Perlindungan Hukum Konsumen Obat
• Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Kaitannya dengan Adanya Sita Jaminan atas Barang Agunan
• Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perusahaan Textil Di Kotamadya Probolinggo
• Perlindungan Hukum Terhadap Keadaan Keuangan Nasabah Di PT. Bank X Surabaya Berkaitan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikat Baik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian di Lelangan Umum
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Penjamin Perseroan Terbatas Jasaraharja Putera Atas Wanprestasi Kontraktor Perseroan Terbatas Graha Gapura
• Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Persaingan Curang Bisnis Besi Beton di Kota Administratif Jember
• Permohonan Kasasi dalam Kasus Marsinah Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983
• Pertanggung Jawaban Peminjam Untuk Penanggung Penahanan Dalam Hal Terdakwa Melarikan Diri
• Pertanggungjawaban Bank Indonesia Selaku Otoritas Pengawas Bank Terhadap Praktek Gelap Bank Perkreditan Rakyat Bima Hayu
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pembakaran Bendera Suatu Negara Menurut Hukum Internasional
• Pertentangan Peraturan Perusahaan X Dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja NR : Per. 04/MEN/1986
• Perwalian Terhadap Gerry Soesanto Dan Robin Soesanto
• Promosi Bangunan Pertokoan Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Pembeli
• Promosi Obat Kecantikan Yang Berakibat Fatal Bagi Pemakaiannya (Suatu Studi Kasus "NY. MARIA")
• Prosedur Pelepasan Eks Tanah Ganjaran Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Putusan Pengadilan Negeri Yang Membatalkan Ikatan Jual Beli
• Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Bertanggal 29 Oktober 1994 Dalam Kasus Kedung Ombo
• Revolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 748 Tahun 1992 Ditinjau dari Piagam PBB Dikaitkan Pasal 5 Konvensi Montreal 1971
• Rujukan Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Dari Bekas Isteri
• Sanksi Embargo Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Irak
• Segi-Segi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Kepala Desa Dalam Memungut Pologoro
• Sengketa Antara Kaum Kurdi Dengan Turki Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Sengketa Malaysia Terhadap Philipina Tentang Sabah
• Sengketa Wilayah Kepuluan Spretly Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Serangan Amerika Serikat Ke Markas Dinas Intelijen Irak Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Status Kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Studi Kasus Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Debitur
• Studi Kasus Berdirinya Perusahaan X Tanpa Di Sertai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
• Studi Kasus Comanditaire Venootschap Baru Melawan Aip Syarifuddin Dalam Kaitan Dengan Hak Cipta
• Studi Kasus Keberadaan Saksi Ahli dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Kematian Satwa Langka Di Taman Cisarua Bogor
• Studi Kasus Keterangan Palsu Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 40/PTS.Pid.S/1992/PN.Bojonegoro
• Studi Kasus Lingkungan Di PT. Sibalec Berkaitan Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• Studi Kasus Pembebasan Hak Atas Tanah Milik PT. Masa Kreasi Di Daerah Jakarta
• Studi Kasus Pembebasan Hak Atas Tanah Yang Di Lakukan Oleh Camat
• Studi Kasus Pembebasan Tanah Di Kawasan Jagir Bendul Merisi Surabaya Ditinjau dari Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 68 Tahun 1993
• Studi Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya Di Sangiran Kebupaten Sragen
• Studi Kasus Pengiriman Artis Ke Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Panggabusi
• Studi Kasus Penolakan Permohonan Suaka Diplomatik Tujuh Pemuda Timor-Timur Kedutaan Besar Swedia Filandia Di Jakarta
• Studi Kasus Perkara No. 3309.K/Pdt/1985 Mahkamah Agung tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang
• Studi Kasus Perkara Perdata No.412/PDT/1988/PT.BDG. Tentang Gugat Kopensi Dan Rekonpensi Perkara Perceraian
• Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/1986/Pot/G Bantahan Tentang Perlawanan Terhadap Eksekusi
• Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/1992/Pn.Sda Tentang Ne Bis In Idem
• Studi Kasus Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh NV Gelas Ngagel Surabaya
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429/PDT/1985 Tentang Pemenuhan Piutang Atas Dasar Hak Istimewa
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3551 K/PDT/1988 tentang Kompetensi Pengadilan Negeri yang Melaksanakan Eksekusi Hipotek
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/Sip/1994 Tentang Persamaan Pada Pokoknya Dari Suatu Merek Terdaftar
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2610. K / pdt /1988 Tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Penyewa Dalam Pemutusan Hubungan Sewa-menyewa Tanah
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Regno.1330/K/PID/1986 Tentang Putusan Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Jaksa
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 866.K/Pdt/1990 Tentang Pemutusan Hubungan Sewa-Menyewa Rumah Secara Lisan
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1520.K/Pdt/1984 Tanggal 17 Mei 1986 Tentang Pembatalan Eksekusi Lelang
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Waris Seseorang (Perkara No. 975.K/PDT/1988, Tanggal 28 April 1992)
• Studi Kasus Putusan P4-D dan P4-P dalam Penyelesaian Sengketa antara P.T. X dengan Pekerja A
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blangkejeren Nomor 0233/1979 Tentang Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Pembagian Harta Gono Gini
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor 59/PDT.G/1987/PN.BKS Tentang Jual Beli Tanah Yang Pelaksanaan Pembayarannya Dilakukan Pihak Ketiga
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt/Pailit/1993/PN.DPS. Tentang Kepailitan Mai Bank Pasar Artaguna Dwipayana
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 7/PID.B/1990 Tentang Pemalsuan Merek
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/PID.B/1993/PN Surabaya
• Studi Kasus Sita Jaminan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 230/Pdt.G/1993/PN.Surabaya
• Studi Kasus Tentang Jual Beli Bayi Dan Permasalahannya
• Studi Kasus Tentang Kecelakaan Angkutan Umum Metro Mini Di Jakarta Utara
• Studi Kasus Tentang Pemilikan Harta Waris Yang Jatuh Aketangan Pihak Lain (Menurut KUH Perdata)
• Studi Kasus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Yang Di Lakukan Oleh Bali International School
• Studi Kasus Tentang Pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/GUNUNG/1974 Atas Nama Tan Po Gwan Yang Dilakukan Badan Pertanahan Nasional
• Studi Kasus Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 530/PDT.G/1994/PN.SBY
• Studi Kasus Tentang Perjanjian Kontrak Artis
• Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 863k/Pid/1995 Tanggal 10 Agustus 1994
• Studi Kasus Tentang Tindakan Perseroan Terbatas Jersindo II Dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya
• Studi Kasus Tentang Upah Minimum Regional Di CV. BINTANG TERANG Malang
• Studi Kasus Terhadap Pemalsuan Olie Yang Terjadi Di Surabaya (Putusan P.N. Nomor 1782/PID.S/1993)
• Suami yang Menjual Harta Bersama Berupa Benda Tidak Bergerak Tanpa Persetujuan Istri
• Suatu Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/PDT/1988 Tentang Bantahan Terhadap Eksekusi
• Suatu Tinjauan Terhadap Jual Beli Tanah Batal Demi Hukum (Studi Perkara Nomor 3332/K/PDT/1991)
• Surat Keputusan Menteri Penerangan PR. Nomor 162/Kepres Menpen/1990 Tengang Tabloid Monitor Dan Angket Kagum Berhadiah Lima Juta Rupiah
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Pencipta Akibat Peredaran Barang Yang Ada Kesamaan Pada Pokoknya
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Yang Diderita Pemborong Berupa Biaya Tambahan Yang Tidak Dibayar Oleh Prinsipal
• Tanggung Gugat Atas Pemutusan Aliran Listrik dan Saluran Telepon Dalam Perjanjian Sewa Menyewa
• Tanggung Gugat Bank Indonesia Selaku Pembina Dan Pengawas Dalam Hal Bank Tidak Dapat Mengembalikan Uang Nasabahnya
• Tanggung Gugat Dokter Atas Pemasangan Spiral Tanpa Persetujuan Namun Dilakukan Untuk Kepentingan Pasien
• Tanggung Gugat Dokter Gigi X Terhadap Akibat Yang Berkaitan Dengan Pencabutan Geraham Besar Kedua Rahang Bawah (Exodontia Molar Mandibular Ke-2)
• Tanggung Gugat Issuing Bank Terhadap Paying Bank
• Tanggung Gugat Koperasi Taxi Surya Atas Penjualan Taxi Surya
• Tanggung Gugat Nahkoda Kapal Dalam Musibah Kapal Carter
• Tanggung Gugat Penerima Kuasa Yang Melakukan Perbuatan Menyimpang dari Isi Kuasa
• Tanggung Gugat Pengurus P.T. Atas Kerugian Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan M.A. Nomor 2900/PDT/1989)
• Tanggung Gugat Pengusaha Bis Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Kecelakaan Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Perdata dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hukum Bagi PT. Grafiti Pers. PT. Indodharma Utama Media dan Yayasan Pancasila Mulya yang Dibreidel Surat Izin Usaha Penerbitan Pers-nya oleh Menteri Penerangan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Surabaya Mekabox Dalam Kasus Pencemaran Kali Surabaya
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Tata Bumi Atas Pengikatan Agunan Tanah Yang Telah Dijual Kepada Departemen Tenaga Kerja
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Telkom Terhadap Perseroan Terbatas Meranthi Adhi Pertiwi Akibat Penghentian Perjanjian Pemborongan Pemasangan Kabel
• Tanggung Gugat Perusahaan Angkatan Darat Atas Kerugian Berupa Cacat Yang Diderita Oleh Penumpang
• Tanggung Gugat Pimpinan Perusahaan atas Kerugian Pekerja Wanita Akibat Pelanggaran Kesusilaan dari Segi Hukum Perdata
• Tanggung Gugat PT X Atas Kerugian Yang diderita Oleh Penduduk Akibat Pencemaran Lingkungan
• Tanggung Gugat PT. X Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Y Selaku Agen
• Tanggung Gugat PT. X Terhadap PT. Bank ABC Dalam Suatu Perjanjian Kredit
• Tanggung Gugat Seorang Dokter Terhadap Pasiennya Akibat Kesalahan Dalam Melakukan Operasi
• Tanggung Gugat X Dengan Tidak Dibukanya Stan/Toko Miliknya Selama Tiga Bulan Berturut-turut
• Tanggung Jawab Atas Penyerangan Konsulat Jendral Republik Indonesia Di Vanimo, Papua Nugini
• Tanggung jawab Bank Selaku Penerbit Giro Bilyet Atas Pemindahan Bukan Dana Tidak Sah
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Neon Sign
• Tanggung Jawab Pemilik Gedung Pabrik Terhadap Penjualan Gedung Beserta Peralatan Pabrik Dan Sarana Transportasi
• Tanggung Jawab Penayangan Iklan Di Televisi Yang Tidak Benar
• Tanggunggugat Penerima Kuasa Yang Melakukan Perbuatan Menyimpang dari Isi Kuasa
• Tanggungjawab Atas Hutang-Hutang Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga
• Tanggungjawab Client Terhadap Factor (PT.Bunas Finance Indonesia) Dalam Anjak Piutang
• Tanggungjawab Dokter Yang Melakukan Operasi Lanjutan Tanpa Persetujuan
• Tanggungjawab Lurah Dalam Memberi Rekomendasi Guna Diterbitkan Sertifikat Palsu
• Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Perusahaan Asuransi Atas Hilangnya Sebagaian Barang Dalam Pengangkutan Laut
• Tanggungjawab Pengelola Rumah sakit Terhadap Kredit Atas Nama Direktur Guna Pembangunan Unit Gawat Darurat
• Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Nomor 570.K.PID/1993 M.A. Republik Indonesia)
• Tindakan Amerika Serikat Mempengaruhi Badan Energi Atom Internasional Untuk Menginspeksi Instalasi Nuklir Korea Utara
• Tindakan Amerika Serikat Sebagai Negosiator Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Serbia-Bosnia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Tindakan Dewan Keamanan PBB Dalam Membatasi Gerakan Pasukan Irak Di Dekat Perbatasan Negara Irak Kuwait
• Tindakan Kantor Lelang Negara Dalam Melelang Barang Agunan
• Tindakan Rusia Melakukan Penyerangan Terhadap Chechnya Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Tinjauan Penyelesaian Tanggung Renteng Antara Bank Dan Asuransi
• Tinjauan Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Sengketa Antara Yaman Utara Dan Yaman Selatan
• Tinjauan Secara Yuridis Lembaga Fidusia Sebagai Jaminan Terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hubungannya Dengan Dunia Bank
• Tinjauan Tentang Gugatan Ganti Rugi dikaitkan dengan Perjanjian Antara Sopir Dengan Majikan
• Tinjauan Tentang Gugatan Ganti Rugi Yang Timbul Dari Perjanjian Yang Tidak Tertulis
• Tinjauan Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Pidana
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perubahan Jumlah Pertanggungan Terhadap Besarnya Ganti Rugi
• Tinjauan Terhadap Kejahatan Pencurian dan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember No.40/PID.B/1994)
• Tinjauan Terhadap Kelalaian Perawat Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Percobaan (Suatu Studi Kasus Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/PID/B/1990/PN.SNB)
• Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Bali Waatch Industries Sidoarjo
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Asas Kepatutan Dan Kepantasan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemogokan Dikaitkan Dengan Pemutusan Hubungan Kerja
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Buruh Borongan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pdt/G/1993/PN. Jakarta Utara
• Tinjauan Yuridis Terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/PDT/G/1993/PN.JKT.UT
• Tinjauan Yuridis Trial By The Press terhadap Hak Asasi Manusia
• Tuntutan Ganti Rugi Kepala Pemilik Mobil Akibat Kecelakaan Mobil Yang Dipinjamkan Yang Diikuti Cacatnya Badan Salah Seorang Penumpang Mobil Pinjaman
• Upaya Hukum Verzet Oleh Ahli Waris Dalam Rangka Penghentian Penjualan Lelang Barang Agunan
• Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Terhadap Debitur Atas Agunannya Yang Memiliki Cacat Tersembunyi
• Upaya Pemegang Saham Independen (MINORITAS) Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Benturan Kepentingan
• Upaya Perlawanan Terhadap Eksekusi Atas Satu Obyek Jaminan Pada Dua Sertifikat Yang Sama Dijakinkan Didua Bank Berbeda
• Usaha Bank Untuk Menarik Kembali Kreditnya Berkaitan Dengan Jaminan Cacat Hukum
• Visum Et Repertum Psychiatrik Dalam Kaitannya Dengan Alasan Hapusnya Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 489/PID.B/1993/PID)
• Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 401/PDT.G/1994/PN.SBY)
• Wanprestasi Dari Perjanjian Pemborongan Kerja
• Wewenang Hakim Pengadilan Negeri dalam Gugatan Praperadilan Terhadap Seorang Anggota Militer

Tahun 1994

• Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1994
• Adopsi Internasional Anak Vietnam di Kamp Pulau Galang Indonesia oleh Adoptant Suami Istri Canada
• Analisa Yuridis Terhadap Orang Orang Boros Yang Berada Di Bawah Pengampunan Dalam Melangsungkan Perkawinan
• Aspek Hukum Cek Atas Bawa Yang Tinggal Penerbitannya Mundur dan Ditolak oleh Bank Dengan Alasan Rekeningnya Telah Ditutup
• Balik Nama Hak Sewa Tanah Kotamadya Surabaya Terhadap Status Kepemilikan Atas Bangunan
• Bunga Yang Tidak Diperjanjikan (Suatu Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3337 K/PDT/1991)
• Dampak Pencemaran Udara Di Kawasan Pemukiman Industri Gresik Terhadap Kesehatan Manusia
• Eksistensi Negara Palestina Setelah Ditandatanganinya Perjanjian Damai Oleh Palestina Liberation Organization Dan Israel
• Eksistensi Pemberontak Suku Moro Ditinjauan dari Hukum Internasional
• Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik Seseorang Yang Disiarkan Dalam Surat Kabar
• Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Pembeli Kepada Penjual Yang Tidak Berhak
• Gelandangan dan Pengemisan Dalam Kajian Kriminologi
• Gugat Ganti Rugi Akibat Pembatalan Janji Kawin
• Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya no.395/pdt.G/1992/PN.Sby
• Gugatan Ganti Rugi Terhadap PT. Garuda Indonesia Airways
• Hak Atas Merek Yang Merupakan Lambang Atau Simbol Negara Yang Ditinjau Dari Segi Hukum Keperdataan
• Hak Istri Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Hak Kreditur Menggugat Pelunasan Hutang Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 75/PDT.G/1993/PN.SDA)
• Hak Mendiami Rumah Peninggalan Yang Dibangun Tanpa Persetujuan AhliWaris Yang Lain Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata
• Hapusnya Hak Seseorang Karena Lelang yang Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Perkara Nomor 508/PDT.PLW/1989/PN.SBY
• Implementasi Prinsip Prinsip Perjanjian Damai Israel - Palestina Terhadap Pemerintaan Otonomi Palestina
• Kajian Kredit Macet Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Kasus Surat Kabar Monitor Suatu Kajian Dari Delik Pers (Suatu Studi Kasus Terhadap Putusan M.A.R.) Nomor 1521/K/Pid/1991)
• Keberadaan Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Jawa
• Kedudukan Anak Angkat Terhadap Anak Kandung Dalam Hal Warisan di Lingkungan Masyarakat Tiong Hoa (Suatu Studi Kasus)
• Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Warisan Orang Tua dalam Hukum Adat Batak
• Kedudukan Janda Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan
• Kedudukan Pemegang Saham Mayorits Dan Minoritas Dalam Akuisi Pada Perseroan Terbatas Go Public
• Kedudukan Perjanjian Agunan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Ekspor di Perbankan
• Kedudukan Promotor dalam Tanggung Gugat Pertandingan Tinju Profesional di Jakarta
• Kedudukan Seorang Ayah Terhadap Anak Yang Dalam Pemeliharaan Panti Asuhan
• Kedudukan Sertifikat Sementara Hak Milik Atas Tanah Dan Permasalahannya
• Kekuatan Alat Bukti dalam Bidang Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 127/Pdt.G/1994/PA Surabaya)
• Kekuatan Hukum Pendaftaran Lagu Mutiara Yang Hilang Yang Merupakan Hasil Karya Pencipta Lain
• Kekuatan Mengikat Perjanjian Show Antara Artis Dengan Panitia Penyelenggara
• Kerugian Pihak Key Dealer Akibat Pemberian Ketentuan Harga Yang Berbeda Dari Pihak Produsen Kepada Para Key Dealer
• Kesejahteraan Anak Angkat Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
• Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Pembajakan Pesawat PAN AM 103 (Suatu Tinjauan Dari Hukum Internasional)
• Kewenangan Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOSOM) Untuk Mengambil Alih Tanggungjawab Dari Tangan Satgas Militer Gabungan (UNITAF) Di Somalia
• Kewenangan Unifies Task Force (UNITAF) Dalam Menyelesaikan Kemelut di Somalia
• Klaim Asuransi Oleh Tenaga Kerja Usaha Dagang Sidoarjo Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas
• Klausula Arbitrase tidak mengikat karena Hakim Membatalkan Kontrak
• Konsekuensi Yuridis Janji Kawin Bagi Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan
• Kriteria Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Hukum Perdata Dalam Perkara Nomor 14/PDT.G 1990/PN.MDN
• Masa Jabatan Presiden R.I. Ditinjau dari Undang Undang Dasar 1945 dan Kehidupan Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Misi Kontingen Garuda XII Di Kamboja Dalam Pelaksanaan Perjanjian Paris 23 Oktober 1991
• Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Euthanasia Dalam Delik Commissionis - Ommissionis
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Dalam Koperasi Pegawai Negeri Di Tegal Jawa Tengah
• Pelaksanaan Perkawinan Campuran Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelepasan Hak Atas Bangunan Di Atas Tanah Hak Pakai Sebagai Agunan Kredit Bank
• Pelepasan Hak Milik Tertanggung Dalam Asuransi Pengangkutan Laut
• Peletakan Sita Jaminan Terhadap Harta Warisan Yang Telah Diwasiatkan Kepada Pihak Lain Setelah Pemilik Meninggal Dunia
• Pemakaian Rumah Susun Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Di Dupak Bangunrejo
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Gadai Di Perusahaan Umum Pegadaian Surabaya
• Pemilikan Apartemen Oleh Warganegara Asing Dengan Cara Sewa Menyewa
• Pemilikan Barang Jaminan Yang Terbit Dari Perjanjian Pinjam Meminjam (Suatu Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 385/PDT.G/1992)
• Penempatan Pasukan Amerika Serikat Di Somalia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Basri Masse Dalam Kaitannya Dengan Sistem Keluarga Hukum (Common Law System Dan Civil Law System)
• Penerapan Bunga Bank Setelah Tanggal Jatuh Tempo
• Penerapan Hukum Internasional Di Dalam Hak-Hak Istimewa Dan Hak Kekebalan Diplomatik
• Pengikatan Harta Perkawinan Sebagai Agunan Kredit
• Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa Atas Dasar Kepentingan Nasional
• Peniruan Logo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta
• Penjahat Perang Ditinjau Menurut Hukum Internasional
• Penyaluran Tenaga Kerja Dikaitkan Dengan Pasal 378 KUHP
• Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia
• Penyerahan Markas Intelijen Irak Oleh Amerika Serikat Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
• Peran Koperasi Sehubungan Dengan Adanya Badan Penyangga Pemasaran Cengkih Ditinjau Dari Aspek Yuridis
• Peranan Analis Kredit Dalam Menilai Keberadaan Nasabah Dalam Pejanjian Kredit
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional
• Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
• Peranan Saksi Dalam Suatu Putusan Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana
• Perananan Golf Co-Operation Council Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbatasan Antara Arab Saudi dan Qatar
• Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Di PT. Palusi Surabaya
• Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Orang Wanita Menurut Adat Bali Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Penjual Atas Penjualan Buku Himpunan Lengkap Lagu Wajib, Nasional Dan Daerah
• Perlindungan Hukum Bagi Lesse Terhadap Obyek Leasing Berupa Benda Bergerak Apabila Lessor Jatuh Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Merek Pertama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik
• Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Hadiah Undian Atas Hadiah Yang Tidak Diberikan
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Giro Bilyet Yang Dibatalkan Oleh Penarik
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Ahli Luar Negeri yang Menemukan Fosil Benda Purbakala Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dengan Alimentasi
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Apabila Suatu Bank Mengalami Keruntuhan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Merek Yang Diperoleh Atas Dasar Wasiat
• Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Kasus Invasi Pasukan Multinasional Di Haiti Ditinjau Dari Hukum Internasional Humaniter
• Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Foto Dengan Adanya Undang-Undang Hak Cipta 1987
• Perluasan Pembedahan diluar Informed Consent Dikaitkan dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus)
• Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Waralaba
• Persaingan Curang Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek
• Persamaan Merek Dagang Dalam Satu Kelas Barang Ditinjau Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Pertanggungjawaban Badan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penayangan Film Porno Dikaitkan Dengan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Seorang Executeur Testmentair Terhadap Ahli Waris yang Dirugikan Akibat tidak Dilaksanakan Pembagian Harta Warisan
• Putusan Banding Tentang Perceraian Yang Tidak Dipatuhi Oleh Salah Satu Pihak
• Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yang Melebihi Tuntutan Yang Diminta Penggugat Dalam Perkara Perdata
• Rahasia Bank Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Keperdataan
• Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Tanggal 31 Juli 1994 Untuk Menyelesaikan Kemelut Di Haiti Dikaitkan Dengan Pasal 2 Ayat 7 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
• Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya Dalam Kaitannya Dengan Residivis
• Sadisme Dikaitkan Dengan Kasus Kematian Nyonya Diah Ditinjau Dari Segi Kriminologi
• Sengketa Atas Tanah Di Jalan Penghela Kotamadya Surabaya : Suatu Tinjauan Dari Segi Pandang Hukum Perdata
• Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia
• Sistem Kekeluargaan Matrilineal pada Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Segi Hukum Islam
• Status Jerusalem Timur Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 125/Pdt.G/1993 Pengadilan Negeri Malang Tentang Permohonan Pengosongan Rumah
• Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 03/PID.S/1993/Pengadilan Negeri Gresik Tentang Eksepsi Atas Surat Dakwaan
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2245 K/Pdt/1989 Tentang Pewarisan
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.3192K/Pdt/1988 Tentang Sewa Menyewa Mobil
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Pid/1987 Tentang Penetapan Pengadilan Tidak Dapat dimohonkan Kasasi Dalam Hukum Acara Pidana
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/PID/1988 Tentang Ingkar Janji Kawin Yang Berkaitan Dengan Kehamilan
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pra/Pid./1994/Pengandilan Negeri Mojokerto Tentang Permohonan Praperadilan Terhadap Kejaksaan Negeri Mojokerto Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
• Studi Kasus Tentang Pemutusan Hubungan Sewa Menyewa Secara Sepihak oleh Pemilik Rumah
• Studi Kasus Terhadap Merek Dagang Ratu Ayu
• Suatu Analisa Yuridis tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
• Suatu Tinjauan Kasus Tentang Peralihan Hak Milik Suatu Bangunan
• Suatu Tinjauan Tentang Luas Risiko Yang Harus Ditanggung Oleh Reasurador Dalam Perjanjian Reasuransi
• Surat Sanggup (aksep) Pada Pasar Uang Antar Bank
• Tanggung Ggat Atas Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Tol
• Tanggung Gugat Atas Hilangnya Buku pemilik Kendaraan Bermotor (Suatu studi Kasus Di CV.Tanggung Trijaya)
• Tanggung Gugat Atas Hilangnya Buku pemilik Kendaraan Bermotor (Suatu studi Kasus Di CV.Tanjung Trijaya
• Tanggung Gugat Dan Ganti Rugi Dalam Hal Terjadi Sengketa Parkir
• Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Informasi Terhadap Pasien
• Tanggung Gugat Pemberian Ganti Rugi Atas Cacat Tetap Seorang Pengemudi Terhadap Asuransi Kerugian Jasa Rahardja Cabang Bandung
• Tanggung gugat Penanggung Terhadap Tertanggung Asal Dengan Adanya ReAsuransi
• Tanggung Gugat Penggunaan Merek Umum Dikenal Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992
• Tanggung Gugat Pengusaha Bioskop Terhadap Kerugian Yang Diderita Penonton Akibat Terjadinya Kecelakaan Dalam Gedung Bioskop
• Tanggung Gugat Perjanjian Waralaba Pada Es Teler Di Surabaya
• Tanggung Gugat Petugas Keluarga Berencana Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Aminah
• Tanggung Gugat Promotor Musik Atas Terjadinya Kerugian Terhadap Harta Benda Penonton
• Tanggung Gugat Redaktur Surat Kabar Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers Wartawan
• Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Gugatan Keperdataan Yang Timbul Dari Uang Pengganti Sebagai Akibat Putusan Pidana Terhadap Pewaris
• Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Bank Summa
• Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Teraupetik Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Kapten Kapal Terhadap Kematian Anak Buah Kapal
• Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Pertangung Atas Kelambatan Pembayaran Premi Yang Harus Ditagih Oleh Penanggung Dalam Asuransi Jiwa
• Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Yang Dituruti Oleh Agen
• Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Angkutan Di Perusahaan Penerbangan Sempati Airlines
• Tanggung Jawab Pengelola Taksi Raseko Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan
• Tanggung Jawab Perusahaan Jamu Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Pemakai Jamu
• Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Dengan Diberlakukannya Peraturan Tentang Larangan Pengoperasian Kapal Niaga Berusia Tua
• Tanggung Jawab PT Tempo Atas Kekhilafan Pemasangan Foto Bangunan BPR Sumber Nilaiarta
• Tanggung Jawab Seorang Ahli tato Alis Akibat Kelalaiannya Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumennya
• Tanggunggugat Dokter Yang Berkaitan Dengan Kewajibannya Ditinjau Dari Segi Hukum
• Tanggunggugat Komisaris Selaku Pengurus Perseroan Terbatas Atas Kerugian Yang Diderita oleh Perseroan dan Pihak Ketiga (Kreditur)
• Tanggunggugat Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Tanggunggugat Pengelola Kebung Binatang Surabaya Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Gajah Yang Bermain Bola
• Tanggunggugat Pengusaha Pabrik Yang Mengakibatkan Tercemarnya Air di Kali Surabaya
• Tanggunggugat Perusahaan Pelayaran Terhadap Hilangnya Kapal Beserta Seluruh Anak Buah
• Tanggunggugat Seorang Dokter Yang Menggunakan Papan Nama Dan Kop Resep Dokter lain Atas Dasar Perjanjian Penggunaan Surat Ijin Praktek
• Tanggunggugat Sponsor Dalam Perusahaan Sistem Multilevel Marketing Atas Kerusakan Barang Produsen
• Tanggunggugat Terhadap Yang Diderita Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan
• Tanggungjawab Atas Kerugian Pihak Tertanggung yang Timbul Karena Brosur Penawaran di PT. Asuransi Cenral Asia
• Tanggungjawab Bank Perkreditan Rakyat Di Medan Atas Pemuatan Iklan Sebagai Upaya Pemenuhan Piutang
• Tanggungjawab Penarik Atas Pembatalan Giro Bilyet Ditinjau dari Segi Hukum Perdata
• Tanggungjawab Pengusaha Toko Perhiasan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Rendahnya Kadar Emas
• Tanggungjawab Penjamin Kredit Pada Pejanjian Pemasangan Hipotik Yang Dibuat Di Jakarta Atas Perjanjian Hutang Piutang yang Dibuat Di Hongkong
• Tanggungjawab Penjual Atas Dijualnya Barang Yang Sama Terhadap Dua Pembeli
• Tanggungjawab Perantara Dagang Efek Dalam Melakukan Penyerahan Saham Yang Terlambat Pada Investor
• Tanggungjawab Perusahaan Atas Kerugian Konsumen Pemakai Oli Merek Milik Pertamina
• Tanggungjawab Produsen Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Agen
• Tanggungjawab PT. BNI 1946 (Persero) Sebagai Penjamin Dalam Hubungan Kerjasama Antara Departemen Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Bulukumba Propinsi Sulawasi Selatan Dengan PT. Livan Jaya Permai Sebagai Kontraktor
• Tanggungjawab PT. Petrokimia Gresik Terhadap Pemutusan Perjanjian Dengan Konsultan PT. Cipta Alam Anda
• Tanggungjawab Yuridis Pengurus Perkumpulan Arisan terhadap para Anggota dengan Meningkatnya Pengurus yang lain
• Tanggungugat Ibu terhadap Anak yang sudah berumur 18 Tahun yang berhutang menurut ketentuan Hukum Perdata
• Tarian Erotik Ditinjau Dari Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Penempatan Satelit Antara Indonesia Dengan Tonga Menurut Konvensi Telekomunikasi Internasional Tahun 1982
• Terjadinya Suksesi Pemerintahan Di Hong Kong Setelah Penyerahan Kekuasaan Oleh Inggris Kepada RRC Ditinjau dari Hukum Internasional
• Tidak Terlaksananya Atas Sita Jaminan Yang Sah Dan Berharga Akibat Perlawanan
• Tindakan Sebia Terhadap Bosnia Herzegovina Sebagai Crimes Against Humanity Menurut Hukum Internasional
• Tindakan-Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjata Antara Serbia Dan Bosnia
• Tinjauan Atas Santet Sebagai Tindak Pidana Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Kasus Marsinah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Tinjauan Hukum Dalam Praktik Akuisisi Terhadap Prusahaan Yang Go Public
• Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Jual Beli Buah Anggur Secara Tebasan Di Probolinggo
• Tinjauan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 799 Tentang Tindak Israel Atas Pengusiran Warga Palestina
• Tinjauan Tentang Dikeluarkannya Yogoslavia Dari Keanggotaan PBB
• Tinjauan Tentang Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Penanggungan
• Tinjauan Tentang Kewajiban Bank Untuk Merahasiakan Fasilitas Kredit Yang Telah Diberikan Kepada Penerima Kredit
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pasal 27 United Nations Convention On The Law Of The Sea Di Indonesia
• Tinjauan Tentang Penitipan Barang Bawaan Tamu Hotel Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Pasal 14.11 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Tentang Surat Kuasa Mutlak Pemilikan Barang Yang Menjadi Obyek Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Suatu Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2650 K/SIO/1982)
• Tinjauan Tentang Tangunggugat Perusahaan Yang Menerbitkan Commercial Paper Dari Hukum Perdata
• Tinjauan Terhadap Lintas Batas antara Republik Indonesia Dengan Malaysia
• Tinjauan Terhadap Status Hukum dan Sifat Yayasan
• Tinjauan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Permasalahnnya
• Tinjauan Yuridis Acara Pemeriksanaan Kembali Setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup Dalam Perkara Pidana
• Tinjauan Yuridis Asuransi Terhadap Para Pengunjung Pameran
• Tinjauan Yuridis Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Atas Penjualan Secara Sepihak Harta Waris Yang Dimiliki Bersama
• Tinjauan Yuridis Atas Proyek Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Rakyat Indonesia
• Tinjauan Yuridis Gagalnya Kontrak Waralaba Terhadap Pendistribusian Metode
• Tinjauan Yuridis Implementasi Konvensi Genocide pada Belligerensi
• Tinjauan Yuridis Jual Beli Apartemen Yang Masih Dalam Tahap Pembangunan
• Tinjauan Yuridis Kesempatan Pembayaran Hutang Sebagai Upaya Penghapusan Perikatan
• Tinjauan Yuridis Kewajiban Pembayaran Rekening Listrik Yang Timbul Dalam Hubungan Sewa Menyewa
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Energi Atom Internasional Terhadap Penolakan Korea Utara Atas Inspeksi Badan Energi Atom Internasional
• Tinjauan Yuridis Konsignasi Terhadap Pembebasan Tanah
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Saham Sebagai Agunan Kredit
• Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Saksi Dalam Acara Perdata Oleh Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Bersenjata Antar Negara Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Atas Terjualnya Gas Elpiji Yang Kurang Sesuai Dengan Ukurannya
• Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Cardholder Terhadap Pemakaian Kartu Kredit
• Tinjauan Yuridis PertanggungJawaban Cardholder terhadap Pemakaian Kartu Kredit
• Tinjauan Yuridis Risiko Dalam Praktek Sewa Menyewa Mobil
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direktur Perseroan Terbatas Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Perseroan
• Tinjauan Yuridis Tentang Hak Dan Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Semen Gresik Yang Melakukan Go Public
• Tinjauan Yuridis Tentang Hak Pengelolaan Kepulauan Spratly Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut
• Tinjauan Yuridis Terhadap Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Karya Siaran Produksi Production House dengan Televisi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Status Harta Bersama dengan Adanya Perceraian
• Tuntutan Dealer Sepeda Motor Akibat Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Sewa Beli Musiman Di kabupaten Probolinggo
• Tuntutan Ganti Rugi Dalam Pemutusan Perjanjian Pemborongan Kerja
• Upaya Hukum Terhadap Eksekusi yang Melebihi dari Isi Putusan
• Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Rumah di atas Tanah Hak Sewa Terletak Dijalan Ternate VII/11A Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Tahun 1993

• Abortus Provocatus Criminalis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
• Akibat Hukum dari Perkawinan SAYEMBARA Terhadap Anak yang Dilahirkan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Akibat Hukum Matinya Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa
• Akibat Hukum Penetapan Hakim Terhadap Pengangkatan Anak
• Akibat Hukum Perdata Terhadap Penerbit Cek Kosong
• Analisa Yuridik Terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Internasional
• Analisis Terhadap Tanah dan Bangunan yang Dijadikan Jaminan Kredit Kepada Dua Bank yang Berbeda
• Analisis Yuridis Terhadap Alasan Cacat Mental Di Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan
• Batas Usia Kawin Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Program Keluarga Berencana
• Bunga Dalam Perjanjian Pinjam - Meminjam Uang
• Eksistensi Gerakan Non Blok Dalam Era Pasca Perang Dingin
• Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia Dalam Tinjauan Kasus Sumiarsih
• Ekstradisi Terhadap Kejahatan Pembajakan Pesawat Udara
• Ganti Rugi Akibat Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Ganti Rugi Meletusnya Balon Gas Pada Pesta Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
• Gugatan Ganti Rugi Terhadap Janji Kawin Yang Tidak Dipenuhi Bila Dikaitkan Dengan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi (Suatu Studi Kasus Daftar Perkara Nomor 3191 K/PDT/1984
• Hak Pemilik Barang Untuk Memperoleh Kembali Barangnya Dalam Penguasaan Perusahaan Umum Pegadaian
• Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil Presiden sebagai Penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi Ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia
• Implikasi Pembubaran Uni Soviet Terhadap Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Internasional
• Itikat Baik Dalam Jual Beli Suatu Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 13/Plw/1984/PN. Surabaya
• Kasus Dewi Binol
• Kasus Perkawinan Antar Agama Di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
• Kata Sepakat Dalam Persetujuan Yang Dibuat Secara Lisan Ditinjau Dari Segi Mengikatnya Para Pihak
• Keabsahan Perkawinan Dan Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keberadaan Koperasi Unit Desa Subur Makmur Driyorejo Ditinjau Dari Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992
• Kedudukan Bangunan Serta Tanah Yang Belum Besertifikat Sebagai Barang Jaminan
• Kedudukan Broker dalam Asuransi Kerugian
• Kedudukan Negara Cekoslowakia Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Setelah Mengalami Perpecahan
• Kedudukan Penasihat Hukum Yang Ditunjuk Hakim Pengadilan Negeri Dalam Proses Banding Dan Kasasi
• Kerusakan Wajah Sebagai Dampak Perawatan Medis (Suatu Tinjauan Yuridis)
• Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Laki-Laki Pertama Dalam Perkawinan Tanpa Harta Kawin Di Maluku
• Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Kasus Peledakan Pesawat PAN AM 103
• Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Palestina di Daerah Pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan
• Kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang terhadap Penjahat Perang Dalam Sengketa Antara Serbia dan Bosnia
• Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Menyita Kekayaan Irak Guna Perbaikan Akibat Perang Teluk
• Kewenangan Tiga Menteri Sebagai Kepala Penyelenggara Pemerintahan
• Masa Iddah Istri Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Hak Mengganti (Recalling) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
• Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Jenazah Melalui Perseroan Terbatas Garuda Indonesia Airways
• Pembayaran Bilyet Giro Kosong Oleh Penarik Kepada Si Alamat
• Pembebasan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya Dengan Menggunakan Lembaga Hukum Konsinyasi
• Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pasien Dalam Malpraktek pada Pasien Rawat Inap (Suatu Study Kasus)
• Pemberian Ganti Rugi Pengemudi Bus Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum
• Penanggungjawab Pada Kecelakaan Pesawat Dalam Charter Secara Dry Lease
• Penayangan Wajah Koruptor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
• Penerapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri SURABAYA NO. 1715 I Pid. S /1991
• Penerapan Hukum Humaniter Dalam Masalah Perang Iran - Irak
• Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Pita Kaset Rekaman Di Indonesia
• Penetapan Bunga Berbunga Atas Pinjaman Pokok Yang Dilaksanakan Dalam Praktik Perbankan
• Pengaruh Gangguan Keamanan Terhadap Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Australia
• Penggunaan Merek Yang Sama Ditinjau Dari Hukum Keperdataan
• Penghentian Keanggotaan Yugoslavia Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Serbia Terhadap Bosnia
• Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjata Antara Serbia - Bosnia
• Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Dalam Hal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Produksi
• Perikatan Time Sharing Di Club Vacation Village, Jimbaran, Kuta, Bali
• Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Denda (Suatu Studi Kasus)
• Perjanjian Jual Beli Buah-Buahan Dengan Contoh Pada Perseroan Terbatas Pranoto Pancajaya Di Surabaya
• Perjanjian Pemasangan Iklan Di Radio Suara Surabaya
• Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor di Perseroaan Terbatas Gajah Multi Finance
• Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Dealer Suzuki Kabupaten Sidoarjo
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Proses Emisi Saham di Bursa Efek Surabaya
• Perlindungan Hukum Bagi Seorang Isteri Yang Menikah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Benda Purbakala Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dengan Adanya Praktek Pengobatan Tradisional
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembelian Harta Bersama Tanpa Ada Persetujuan Kedua Belah Pihak
• Permasalahan Hukum Bagi Lessor Akibat Dari Lessee Dinyatakan Pailit
• Pertanggungjawaban Pidana Atas Kualitas Produksi Makanan (Suatu Studi Kasus)
• Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Produk Yang Dihasilkan Dalam Kaitannya Dengan Standarisasi Dan Pengendalian Mutu
• Pertanggungjawaban Yuridis Dalam Jual Beli Kaset Bersegel
• Perwalian Nikah Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pewarisan Anak Luar Kawin Atas Harta Kekayaan Ayahnya (Suatu Tinjauan Dari KUH Perdata)
• Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi
• Praktek Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Pada Yayasan Purwiko Samodra Surabaya
• Putusan Mahkamah Agung Yang Didasarkan Pada Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum (Suatu Studi Kasus)
• Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1723/PID.S/1992 Pengadilan Negeri Surabaya Dikaitkan Dengan Penderitaan Korban (Suatu Studi Kasus)
• Putusnya Sewa Menyewa Akibat Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 3 Oktober 1992 Nomor 151/PDT.G/1992
• Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 665 Dan Nomor 670 Terhadap Irak
• Riddah (MURTAD) Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit di Dunia Perbankan
• Sengketa Sewa Rumah di Jalan Margorejo Nomor 85 Surabaya (Studi Kasus)
• Sita Jaminan Sebagai Upaya Untuk Menjamin Tuntutan Hak Berdasarkan Herzien Indonesisch Regiement
• Studi Kasus Lusitania Expresso Dalam Kaitannya Dengan Hak Lintas Damai Di Perairan Indonesia
• Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 206/1986/Pdt.G/P.N. Surabaya, Tentang Hutang Piutang Terselubung Yang Terdapat Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 124/1982.G Tentang Gugatan Penyewa Rumah Untuk Mendapatkan Hak Pemilikan
• Studi Kasus Tentang Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3427.K/Pdt/1987 Mengenai Jual Beli Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Studi Kasus Tentang Pembatalan Perkawinan Antara Patricia Halimah William Dengan Jamal Di Pengadilan Agama Mataram
• Studi Kasus Tentang Perjanjian Jual Beli Mobil Secara Kredit Bank Dengan Menggunakan Kwitansi Kosong
• Studi Kasus Terhadap Terbakarnya Perahu Layar Motor Pelita Ayu Di Pelabuhan Meneng Banyuwangi
• Study Kasus Mengenai Perkara Perdata Nomor 358/1978/Pdt.G/PN.Cn. Tentang Status Anak
• Suatu Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545/K/Pdt/1986
• Suatu Tinjauan Antisipasi Republik Indonesia Terhadap Hak Lintas Damai Kapal Pengangkut Plutonium Akatsuki Maru Di Perairan Nusantara
• Suatu Tinjauan Article IV Space Treaty 1967 Tentang Kegiatan Militer Di Ruang Angkasa
• Suatu Tinjauan Yuridis Mengenai Kelengkapan Undang-undang Hak Cipta 1987 Berkenaan Dengan Penggunaan Istilah Karawitan Terhadap Musik Tradisional
• Tanggung Gugat Bank Yang Mengalami Kolaps Terhadap Deposan
• Tanggung Gugat Pelayanan Kesehatan Terhadap Kelalaian Transfusi Darah
• Tanggung Gugat Pemilik Tempat Penitipan Peti Kemas Dalam Penyewaan Peti Kemas
• Tanggung Gugat Pengusaha Bus Dan Sopir Bus Dalam Hal Perbuatan Melawan Hukum Suatu Studi Kasus
• Tanggung Gugat Perdata Akibat Terjadinya Kelalaian Dalam Pemasangan Alat Kontrasepsi
• Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Wartawan
• Tanggunggugat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Terhadap Kendaraan Umum yang Laik Jalan
• Tanggungjawab Debitur Setelah Berakhirnya Kepailitan Terhadap Sisa Hutang
• Tanggungjawab Internasional Nederland Group Insurance dalam Hal Kerugian yang Diderita oleh Pihak Ketiga Akibat Kesalahan Tertanggung dalam Perjalanan
• Tanggungjawab Kreditur Atas Barang Jaminan Dalam Perjanjian Gadai Oleh Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Kapasan Surabaya
• Tanggungjawab Notaris Sebagai Akibat Membuat Akta Di Luar Daerah Jabatannya
• Tanggungjawab Organisasi Peserta Pemilihan Umum atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Peserta Kampanye Kerugian Yang Dikaitkan Dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggungjawab Pengelola Koperasi Susu Sinau Andadeni Ekonomi Pujon Malang
• Tanggungjawab Percetakan Atas Hasil Cetakannya
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Palusi Terhadap Proyek Irigasi Jawa Timur Akibat Adanya Cacat Tersembunyi
• Tanggungjawab Perusahaan Pers Terhadap Wartawan dalam Hal Terjadi Pencabutan SIUPP
• Tanggungjawab Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Angkutan Laut di Pelabuhan Tanjung Perak
• Tindakan Kosening Sebagai Salah Satu Konsepsi dan Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak di Indonesia
• Tinjauan Informed Consent Pasien Yang Dirawat Di Rumah Sakit
• Tinjauan Integrasi Timor Timur Menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Perjanjian Penayangan Iklan di Stasiun Televisi Swasta
• Tinjauan Tentang Masalah Kliring Pada Bank Indonesia Cabang Surabaya
• Tinjauan Tentang Nota Reparasi/Servis Contact Lens Pada Tunjungan Optical Surabaya
• Tinjauan Tentang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 748 Terhadap Libya Menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Tentang Status Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Sumbawa Besar
• Tinjauan Terhadap Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya
• Tinjauan Umum Tentang Pengguguran Janin Di Luar Kandungan
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kontraktor Show Bussines Dengan Gank Pegangsaan Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pemenuhan Ganti Rugi Atas Naik Turunnya Tegangan Aliran Listrik Dalam Asuransi Elektronik Di Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia
• Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Ikatan Kredit dengan Jaminan Tanah Adat
• Tinjauan Yuridis Tentang Pembubaran Bank Swasta Nasional yang Berbadan Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap PT. Bank Summa)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Jawa Timur Dengan Australia Barat Dikaitkan Dengan Konvensi Wina 1969
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Kesalahan Dalam Penanaman Tebu Di Asembagus Situbondo
• Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Suatu Studi Kasus)
• Tuntutan Ganti Rugi Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak
• Tuntutan Ganti Rugi Pada Pembelian Rumah Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara
• Upaya Pencegahan Terhadap Penyalagunaan Lembaga Adopsi
• Wanprestasi Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Wisata
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 229/PDT.G/1984/PN. Jakarta Pusat)

Tahun 1992

• Analisa Yuridik Terhadap Asuransi Angkutan Penumpang Umum Di Dalam Kaitannya Dengan Penumpang Berumur Empat Tahun Ke Bawah
• Analisa Yuridik Terhadap Jual Beli Udang Pada Perseroan Terbatas Andalas Adipratama Di Probolinggo
• Analisa Yuridik Terhadap Perjanjian EXTRA COVER Antara Pengangkut Penumpang Umum Dengan PT (PERSERO) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
• Analisis Yuridis Terhadap Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum Dikaitkan Dengan Eksistensi Bayi Dalam Kandungan Ibu Sebagai Penumpang
• Analisis Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Koperasi
• Celah Timor Dalam Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia - Australia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Eksistensi Kedudukan Anak Dalam Sistem Perkawinan Adat Hindu Bali Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Singaraja Bali)
• Eksonerasi Klausula Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Di Perseroan Terbatas Intrasco Kilat Surabaya
• Ganti Rugi Akibat Pencemaran CV. Pan Asia Chemical Di Jakarta
• Ganti Rugi Terhadap Akseptor Keluarga Berencana Dalam Hal Terjadinya Malapractice
• Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Hak Agen Perjalanan Itan Baiduri Akibat Pembatalan Perjalanan Calon Penumpang Pada Perusahaan Penerbangan Merpati Nusantara Airlines
• Hubungan Seksual Di Luar Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Inseminasi Buatan dari Sperma Donor Ditinjauan Dari Segi Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Sah
• Kawin Paksa Dapat Menimbulkan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keberadaan Kapal Selam Asing Dalam Laut Teritorial Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara
• Keberadaan Kroasia Setelah Memisahkan Diri Dari Yugoslavia Ditinjau Dari Segi Pengakuan Menurut Hukum Internasional
• Kekuatan Mengikatnya Suatu Surat Perjanjian Yang Telah Dibuat Antara Dokter Dan Pasien
• Kewenangan Bank Terhadap Kendaraan Yang Terikat Dalam Perjanjian Sewa-Beli
• Klaim Asuransi Wisatawan Terhadap Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia
• Konsekuensi Debitur Terhadap Jaminan Kredit Dalam Kredit Pemilikan Rumah
• Konsep Netralitas Di Asia Tenggara Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Lithuania Sebagai Negara Dikaitkan Dengan Asas Self Determination
• Manfaat Penundaan Pembayaran Dalam Perjanjian Hutang - Piutang
• Masalah Ganti Rugi Dalam Perjanjian Kerja Laut Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Memadu Isteri Menurut Hukum Adat Perkawinan Di Bali Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Terhadap Program Komputer
• Pelaksanaan Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Putusan Perdamaian (DADING) Serta Akibatnya Dalam Praktik
• Pembatalan Adopsi Terhadap Anak Adopsi
• Penerapan Klausula Pensyaratan (Reservation) Dalam Perjanjian Internasional
• Pengaruh Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Nasional
• Pengaruh Perpindahan Agama Islam Ke Kristen Di Dalam Perkawinan Dikaitkan Dengan Perceraian
• Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Suatu Studi Kasus)
• Peran dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Upaya Menyelesaikan Masalah Di Kamp Pengungsi Suku Kurdi
• Peranan Civil Defence Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konvensi Jenewa Tahun 1949
• Peranan Etiologi Kriminil Dalam Penerapan Pasal 346 Sampai Dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Peranan Negara Non Blok Dalam Terciptanya Perdamaian Dunia
• Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Pasal 290 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Suatu Studi Kasus)
• Perjanjian Bagi Hasil Babi-Ngadas Celeng Di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan
• Perjanjian Bagi Hasil Babi/Ngadas Celeng Di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan
• Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Taxi Gelap Di Stasiun Semut Surabaya
• Perjanjian Panglab Militer Amerika Serikat - Filipina Dalam Kaitannya Dengan Keamanan Di Kawasan Asia Tenggara
• Perkawinan Adat Suku Banjar Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa Di Desa Menganti
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan (CONSEVATOIR BESLAG)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Cacad Barang Dalam Bentuk Parcel
• Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Vietnam Oleh Pemerintah Republik Indonesia
• Perlindungan Kemanusiaan Menurut Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Diterapkan Dalam Korban Perang Di Iraq
• Pertanggungjawaban Atas Kedaluwarsanya Hasil Produksi Perusahaan Minuman
• Pertanggungjawaban Pengangkutan Darat Terhadap Pemilik Barang Atas Terjadinya Kelambatan Di Perusahaan Terbatas Sari Buah Surabaya
• Pertanggungjawaban Pengurus Ikatan Masehi Kepemudaan AM Surabaya Atas Peralihan Hak Harta Kekayaan Yayasan
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Nakal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Pada Barang Kiriman Di Expedisi Bina Jasa Surabaya
• Pewarisan Anak Yang Diadopsi Oleh WNI Keturunan Tionghoa
• Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing Tionghoa (Suatu Studi Kasus)
• Pidana Mati Sebagai Salah Satu Sarana Di Dalam Rangka Penegakan Hukum
• Praktek Lembaga Jaminan Creditverband Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak
• Praktik Poligami Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Praktik Wakaf Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
• Praperadilan Sebagai Sarana Pengawasan Horizontal Secara Timbal Balik Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum
• Prinsip Tanggungjawab Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata)
• Sahnya Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Sengketa Wilayah Kashmir Antara India Dan Pakistan Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Sewa Menyewa Rumah Dikaitkan Dengan Perbuatan Melanggar Hukum
• Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia Cabang Surabaya
• Sistem Pemerintahan Desa Di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/PDT/1988 Tentang Alasan Perceraian
• Studi Kasus Tentang Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta
• Studi Kasus Tentang Peristiwa 2 Januari 1992 Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Australia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961
• Studi Perkara Perdata Nomor 475/Skt3/795/1989 Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya
• Suatu Tinjauan Tentang Ganti Rugi Karena Penghinaan
• Suatu Tinjauan Tentang Pengakuan Beligerensi Terhadap Kedudukan Swapo (South West Africa People s Organization) Sebagai Suatu Organisasi Perjuangan Rakyat Namibia
• Suatu Tinjauan Terhadap Akibat Yang Timbul Dalam Pengangkutan Barang Berbahaya Melalui Laut
• Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan
• Tanah Hak Milik Yang Dihipotikkan Pada Bank Terkena Tata Kota
• Tanggung Gugat Dalam Kasus Malapraktek Yang Dilakukan Oleh Tim Kesehatan
• Tanggung Gugat Dokter Terhadap Pasien Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Tanggung Gugat Suatu Perikatan Yang Berdasarkan Perikemanusiaan
• Tanggungjawab Apoteker Atas Penggantian Obat Sejenis Dengan Resep Dokter
• Tanggungjawab Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kaliasin Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kelalaian Pegawai Memasukkan Rekening Nasabah
• Tanggungjawab Kecelakaan Penumpang Angkutan Tambahan Pada Angkutan Bus Malam Dalam Kaitannya Dengan Asuransi Kecelakaan Penumpang
• Tanggungjawab Pemilik Kursus Pengemudi Mobil Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Siswanya
• Tanggungjawab Pemilik Usaha Percetakan Duta Jasa Di Surabaya
• Tanggungjawab Perserikatan Bangsa-Bangsa Atas Penyerangan Tentara Israel Terhadap Pasukan Unifil Di Libanon Selatan
• Tanggungjawab Pialang Dalam Permainan Valuta Asing Di PT. "X"
• Tanggungjawab PT. Iglas (PERSERO) Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Dalam Pemenuhan Order
• Tanggungjawab Reederij Dalam Pengangkutan Laut Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Admiral Lines
• Tanggungjawab Selfridge Butik Atas Barang Yang Telah Laku Berdasarkan Permintaan Pembeli
• Tanggungjawab Sponsor Atas Pemutusan Kontrak Atlet Tennis Lapangan Secara Sepihak
• Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi
• Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Kriminologi
• Tindakan-Tindakan Pihak Kepolisian Apabila Diajukan Dalam Sidang Praperadilan
• Tinjauan Batas Tanggung Gugat Eksistensi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Pencemaran Lingkungan
• Tinjauan Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Kepada Penyewa Dalam Ujian Praktek Untuk Mendapatkan Surat Ijin Mengemudi
• Tinjauan Kasus Hutang - Piutang Terselubung (Putusan MA - RI Nomor 78 PK/PDT/1984)
• Tinjauan Kuasa Dalam Ikatan Perjanjian Jual Beli Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali
• Tinjauan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Program Pemerintah Untuk Memelihara Fakir Miskin
• Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1962 Terhadap Kapal Lusitania Expresso
• Tinjauan Tanggung Gugat Terhadap Produk Kosmetik Yang Merugikan Konsumen
• Tinjauan Tentang Hilangnya Hak Mewaris Dari Ahli Waris Menurut Hukum Adat Di Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
• Tinjauan Tentang Kejahatan Perang Dalam Perang Teluk
• Tinjauan Tentang Penyelesaian Penyalahgunaan Cek Kosong Dikaitkan Dengan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Perjanjian Franchise Es Teller 77
• Tinjauan Tentang Perkawinan Antar Agama (Suatu Studi Kasus)
• Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Bank Bumi Daya Gorontalo Terhadap Penyimpanan Arsip
• Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pihak Issuing Bank Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Hukum Antar Bank Pada Pelaksanaan Letter Of Credit
• Tinjauan Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Perusahaan Umum Kereta Api Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pendukung Persatuan Sepak Bola Surabaya
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Antara Hotel Simpang Dengan PT. Pamargha Indojatim
• Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1451/PID/S/1988 Dan Nomor 1414/PID/S/1988/Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Kaitannya Dengan Pengguguran Kandungan
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Saham Perseroan Terbatas Yang Dimiliki Oleh Koperasi Dalam Struktur Permodalannya
• Tinjauan Yuridis Lisensi Wajib Dalam Kaitannya Dengan Alih Teknologi Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Karisma Di Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Harta Kekayaan Perkawinan Sebagai Kosekwensi Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Yuridis Perihal Peralihan Saham Dari Perseroan Terbatas Kepada Koperasi
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Guna Peningkatan Dan Pengembangan Pabrik Farmasi Dan Alat Kesehatan Perusahaan Daerah Kasa Husada Di Surabaya
• Tinjauan Yuridis Tentang Jual-Beli Arisan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kemerdekaan Afrika Barat Daya (NAMIBIA) Dalam Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Rusaknya Tembakau Dalam Penampungan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Senjata Kimia Dan Biologi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Pengisi Acara Dengan Televisi Republik Indonesia Stasiun Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Yang Disertai Dengan Perjanjian Pinjam Nama Oleh Pembeli
• Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Curator Dalam Kepailitan
• Upaya Ganti Rugi Akibat Pencemaran Air Yang Ditimbulkan Oleh Pabrik Tahun Dan Peternakan Babi Di Sidoarjo
• Upaya Penerima Kuasa Untuk Memperoleh Ganti Rugi Akibat Batalnya Perjanjian Jual Beli Mobil
• Upaya Penyelesaian Atas Penolakan Pemindahbukuan Bilyet Giro
• Upaya Perancis Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Wanprestasi Warung Pos Dan Telekomunikasi Dalam Pengiriman Berita

Tahun 1991

• Analisis Yuridik Terhadap Hubungan Hukum Antara Penabung Dengan Bank Dalam Rangka Penyelenggaraan Tabungan Masyarakat
• Analisis Yuridik Terhadap Penanggungan Pada Jual Beli Obligasi
• Concursus Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Menyangkut Barang Bukti
• Deposito Sebagai Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit
• Devaluasi Dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan
• Efektivitas Hukum Humaniter Terhadap Perang Vietnam
• Eksistensi Asean Sebagai Organisasi Internasional Regional Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Tenggara
• Eksistensi Latar Belakang Politik Dalam Tindak Pidana Subversi Menurut Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963
• Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Invasi Irak Pada Kuwait
• Hak Hak Istimewa Borgtocht dalam Praktik Perbankan
• Hak Pengejaran Seketika Dalam Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia
• Hak Suara Pemegang Sertifikat Saham Yang Dikeluarkan Perseroan Terbatas (PERSERO) Danareksa Di Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
• Kasus Peledakan Pesawat Boeing 707, Kal 858
• Keberadaan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Kuwait Dikaitkan dengan Invasi Militer Irak ke Kuwait
• Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan Ditinjau dari Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 5 Undang Undang Dasar 1945
• Kedudukan Hukum Anak Sentana Di Denpasar Bali Setelah Pemutusan Hubungan Dengan Orang Tua Angkatnya
• Kekuatan Hukum Kontrak Baku Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Stand-Stand Khusus Di PT. Hero Indo Plaza Surabaya
• Kompensasi Hutang Piutang Atas Perjanjian Jual Beli Antara Perseroan Terbatas Sinar Angkasa Dengan Commanditer Vennotschap Candi Jaya
• Konsekwensi Perjanjian Internasional Akibat Jerman Bersatu
• Kredibilitas Peminjam Sebagai Pertimbangan Utama Kredit Umum Pedesaan di Bank Rakyat Indonesia Unit Wonocolo Kotamadya Surabaya
• Kredit Pemilikan Alat-Alat Rumah Tangga Pada Abang-Abang Kredit Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
• Masalah Apartheid Dikaitkan Dengan The Universal Declaration Of Human Rights 1948
• Masalah Poligami Ilegal Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Novasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hipotik
• Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Jawa Timur Tahun 1987 Dikaitkan dengan Tema Kampanye Menurut Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
• Pelaksanaan Pasal 41 (D) Peraturann Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Syarat Poligami
• Pelaksanaan Transfer Yang Menggunakan Fasilitas Cross Clearing Dengan Cek Sebagai Sarana Penutup Kekurangan Dana
• Pelaksanaan Wasiat Dalam Pewarisan Bagi Ahli Waris Yang Telah Dicabut Hak Mewarisnya Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Pemakaian Satu Merek Terhadap Dua Jenis Barang Yang Berbeda
• Pembayaran Melalui Letter Of Credit Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Eksportir Dengan Importir
• Pemberian Ganti Rugi Oleh Perseroan Terbatas Asuransi Kerugian Jasa Raharja Dikaitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
• Penegakan Hukum Peratutan Daerah Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Restribusi Parkir Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Penerapan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Wanita Tuna Susila Jalanan
• Pengawasan Terhadap Waktu Kerja Dan Upah Lembur Di PT. Petrokimia Consultant Gresik
• Penggabungan Usaha Bank Antara Perseroan Terbatas Bank Bali Dengan Perseroan Terbatas Bank Dharma Usaha
• Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah Penyebab Terjadinya Praperadilan
• Pengindaraan Jauh Dari Satelit Ditinjau Dari Outer Space Treaty of 1967
• Penyerahan Barang Tidak Bergerak Sebagai Kontra Garansi Dalam Perjanjian Garansi Bank
• Peran Liga Arab Dalam Usaha Menyelesaikan Sengketa Antara Irak Kuwait
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Masalah Palestina
• Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Peranan Merek Perniagaan Bagi Dunia Usaha Dan Masyarakat Di Kotamadya Surabaya
• Perjanjian Kredit Bank X Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perkara Perjanjian Tukar Menukar Tanah Waris Di Desa Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud
• Perkawinan Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Sidoarjo
• Perkawinan Campuran Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Yang Tidak Terang Dan Tidak Tunai Di Desa Pertapan - Maduretno - Tanjungsari Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
• Pertanggungjawaban Apoteker Terhadap Konsumen (PASIEN) Akibat Kekeliruan Dalam Menetapkan Atau Menyerahkan Obat
• Pertanggungjawaban Dokter Gigi Dalam Hal Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Pertanggungjawaban Penanggung Pada Perjanjian Pertanggungan Jiwa
• Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan Pers Menurut Undang-Undang Pokok Pers Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dikaitkan Dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Real Estate PT "X" Sebagai Pemborong Terhadap Pemberi Tugas Atas Terjadinya Cacat Konstruksi Pada Pembangunan Yang Telah Diborong
• Sengketa Yurisdiksi Landas Kontinen Kepulauan Natuna Antar Negara Indonesia Dengan Vietnam
• Studi Kasus Claim Asuransi Atas Nama Perseroan Terbatas Neltronik Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi
• Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 25/Pid.B/1988/Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu
• Studi Kasus Tentang Merek Sebagai Daya Pembeda Antara Cap Kampak Dan Raja Kampak
• Studi Kasus Tentang Tanggungjawab Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor
• Studi Tentang Integrasi Timur Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Suatau Tinjauan Yurisdiksi Negara Republik Indonesia Di Zona Ekonomi Ekslusif
• Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Penerbitan Buku Antara PT. Edumedia Dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejenis
• Surat Kuasa Memasang Hipotik Terhadap Harta Bersama Di Bank X
• Tanggungjawab Bank Terhadap Wesel Bank Luar Negeri Yang Ditarik Oleh Orang Yang Tidak Berhak
• Tanggungjawab Ekspeditur Atas Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Laut
• Tanggungjawab Pengusaha Hotel Terhadap Barang Bawaan Tamu
• Tanggungjawab Perusahaan Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja
• Tinjauan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sehubungan Dengan Adanya Program Nasional Keluarga Berencana
• Tinjauan Pendudukan Irak Atas Kuwait dan Upaya Penyelesaiannya dari Segi Hukum Internasional
• Tinjauan Perkawinan Bagi Orang Tuna Wicara Khususnya Yang Memeluk Agama Islam
• Tinjauan Tentang Eksistensi dan Efektifitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekseklusif Indonesia
• Tinjauan Tentang Exemption Clausule Pada Perjanjian Pengangkutan Paket Di Megah Ria Antar Jemput Kediri
• Tinjauan Tentang Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Di Bank X Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Tentang Ikatan Hasil Panen Sebagai Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan
• Tinjauan Tentang Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku Pada Dry Cleaning Hyatt Regency Surabaya
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dinamit
• Tinjauan Tentang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa Nomor 678 Dan Pelaksanaannya
• Tinjauan Tentang Tanggungjawab Pengurus Peseroan Terbatas Yang Masih Dalam Tahap Pendirian
• Tinjauan Tentang Usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mengawasi Jalur Perdagangan Obat Bius
• Tinjauan Terhadap Dasar Penentuan Wanprestasi Dari Akta Perjanjian Kredit Bank Yang Belum Jatuh Tempo Seluruhnya
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Penitipan Barang Berharga Di Hotel Simpang Surabaya
• Tinjauan Tugas Dan Fungsi RT RW Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Penanggung Dalam Bouw Garansi
• Tinjauan Yuridis Tentang Asuransi Jaminan Pada Bank Central Asia
• Tinjauan Yuridis Tentang Persetujuan Transplantasi Ginjal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981
• Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2832 (XXVI) (Tentang Pernyataan Samudera India Sebagai Zona Perdamaian)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2832 (XXVI)(Tentang Pernyataan Samudera India Sebagai Zona Perdamaian)
• Tuntutan Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Pribadi Yang Digunakan Untuk Taksi
• Upaya Kreditur Apabila Mengalami Hambatan Eksekusi Grosse Akta
• Upaya Kreditur Untuk Memperoleh Pelunasan Dari Penanggung Yang Pailit Dalam Borgtocgt

Tahun 1990

• Analisa Yuridik Terhadap Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Kaitannya Dengan Eksistensi Pasar Modal Di Indonesia
• Bilyet Giro Yang Dibayarkan Pada Kreditur Yang Kemudian Rekeningnya Ditutup
• Effektivitas Pidana Denda dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Pelanggaran Beban Muatan
• Eksistensi Prospektus Sebagai Media Promosi Bagi Perseroan Terbatas Yang Go Publik
• Fungsi dan Kedudukan Pembayaran Uang Premi Pertama Dalam Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa Kaitannya Dengan Pasal 257 Juncto Pasal 258 Kitb Undang-Undang Hukum Dagang
• Hak Lintas Damai Di Perairan Nusantara Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
• Implikasi Siaran Langsung Melalui Satelit Terhadap Indonesia
• Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Aliran Kepercayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keabsahan Perkawinan Yang dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Surabaya Tanpa Melalui Proses Keagamaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Keberadaan Perserikatan Bangsa Bangsa Sebagai Subyek Hukum Internasional
• Kedudukan Anak - Astra Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Adat Bali Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan Harta Hibah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
• Kedudukan Kreditur Sebelum Dan Sesudah Beralihnya Kuasa Memasang Hipotik Menjadi Hipotik
• Kedudukan Pemegang Saham Yang Membeli Di Pasar Modal Dengan Pesero Pendiri Perseroan Terbatas Semen Cibinong
• Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Hipotik Dan Parate Eksekusi
• Kekuatan Hukum Surety Bond Dalam Perjanjian Pemborongan
• Kelalaian Bank Dalam Penarikan Cek Serta Tanggungjawabnya Kepada Penarik
• Kepailitan Perusahaan Asuransi
• Kepemilikan Tanah Wakaf
• Lintas Transit Penerbangan di Selat Lombok
• Pelaksanaan Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Sidoarjo
• Pelaksanaan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Kasus Penyerangan Amerika Serikat Terhadap Panama
• Pelaksanaan Pembebanan Hipotik Melalui Surat Kuasa Memasang Hipotik Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Mahasiswa Indonesia Di Bank BNI Cabang Urip Sumohardjo Surabaya
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Terjadinya Perubahan Nilai Mata Uang
• Pemberian Kredit Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Benda Tak Bergerak Dan Akibat Wanprestasi Pihak Berhutang Pada Unibank Di Surabaya
• Pemberian Kredit di Koperasi Simpan - Pinjam Tri Darma Sidoarjo
• Penanggulangan Pihak Bank Atas Kemacetan Kredit Investasi Pada Perseroan Terbatas Bank Pasific Cabang Surabaya
• Penempatan Satelit Komunikasi Palapa Pada Geo Stationary Orbit oleh Indonesia Ditinjau Dari Hukum Angkasa
• Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kepengurusan Di Yayasan Andalas Kotamadya Surabaya
• Penggunaan Deposito Sebagai Alat Untuk Menjamin Hutang Piutang Dalam Perdagangan
• Penyelesaian Damai Pertikaian Antara Iraq dan Kuwait oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Bumi Daya Cabang Tanjung Perak Surabaya
• Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Putusan Perdamaian Di Depan Sidang Pengadilan Negeri Surabaya
• Penyerahan Benda Bergerak Berwujud Yang Ada Dalam Kekuasaan Pihak Ketiga
• Peranan Cerukan Di Bank X Cabang Surabaya
• Peranan Konsulat Uni Sosialis Soviet Rusia Bagi Perkembangan Hubungan Antara Indonesia dan Uni Sosialis Soviet Rusia
• Peranan Surety Bond dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan
• Perjanjian Ekstradisi Antara Amerika Serikat dengan Kolombia Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Perjanjian Garansi Bank Sebagai Pencegah Kerugian Akibat Wanprestasi Debitur Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
• Perjanjian Jual Beli Mobil Pada Show Room X Di Surabaya
• Perjanjian Kerja Sama di Dalam Pelaksanaan Pemborongan Kerja Pada Commanditer Vennootschap Hawudaya Di Surabaya
• Perjanjian sewa-Menyewa Colt Umum Antara Pemilik Dengan Sopir
• Perjanjian Transfer Dan Kontrak Pemain Galatama Di Surabaya
• Perjanjian Yang Dilakukan di Taman Penitipan Anak Yayasan Lembaga Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Kredit Antena Parabola Di CV. Artha Menggala Parabola Ditinjauan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Di Perserioan Terbatas Fuji Film Co
• Pertanggungjawaban Antara Perusahaan Pelayaran Dengan Perusahaan Bongkar Muat Dalam Praktek Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut
• Pertanggungjawaban Pihak Pengangkut Pada Transportasi Darat Kendaraan Bis Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Pertanggungjawaban PT. SIER Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Di Kawasan Rungkut Industri
• Plais Terhadap Tanah Pertanian Di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
• Praktek Pemberian Kredit Dengan Jaminan Perorangan (BORGTOCHT) di Bank X
• Sistem Paron Penggembalaan sapi Di Lingkungan Masyarakat Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
• Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Minangkabau Yang Bermukim Di Surabaya
• Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 26/1985/S.P. Pengadilan Negeri Surabaya
• Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 217/1984/PDT.G Tentang Sewa - Menyewa Rumah Di Surabaya
• Studi Kasus Perutangan Yang Terselubung dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tentang Larangan Penggabungan Gugatan
• Studi Kasus Tentang Harta Kekayaan Persekutuan Firma Yang Telah Bubar Dan Fungsi Pemberesan
• Studi Kasus Tentang penyalahgunaan Cek dalam Segi Formalnya Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perkara Perdata Nomor 14 Tahun 1968 Sipil Di Pengadilan Negeri Bandung
• Studi Kasus Tentang Putusan Pailit dalam Perkara Perdata Nomor 231/250/71/D Di Pengadilan Negeri Bandung
• Studi Kasus Tentang Tanggungjawab Yuridis Pengelola Parkir Perusahaan Daerah Argajasa Yogyakarta Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Studi Kasus Tentang Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Penitipan Kendaraan Bermotor
• Suatu Tinjauan Hubungan Sewa Menyewa Stand Pameran Di Surabaya
• Suatu Tinjauan Mengenai Pengalihan Sewa Menyewa Rumah Terhadap Pihak Ketiga
• Suatu Tinjauan Tanggungjawab Pada Pencemaran Laut Oleh Limbah Minyak di Laut Wilayah Indonesia
• Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Melalui Telepon Menurut Hukum Islam
• Susutnya Nilai Benda Jaminan Dalam Perjanjian Fiducia Eigendom Overdracht Pada Bank Niaga Cabang Tunjungan
• Tanggung Gugat Broker Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Di Bursa Efek Surabaya
• Tanggung Gugat Dakter Atas Tindakan Medisnya Yang Merugikan Pasien
• Tanggungjawab Advokat Terhadap Klien Yang Dirugikan Di Dalam Perkara Perdata
• Tanggungjawab Bank Selaku Penjamin Dalam Pelaksanaan Pemborongan Kerja
• Tanggungjawab Intern Para Sekutu Dalam Maatschap X Di Surabaya
• Tanggungjawab Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Kredit Berdokumen
• Tanggungjawab Pemilik Barang Dan Penerima Titipan Terhadap Risiko Kerusakan Barang dalam Konsinyasi
• Tanggungjawab Pengangkut Atas Hilangnya Barang Pada Perusahaan Pelayaran Royal Samudra Nasional
• Tanggungjawab Pengangkut Kendaraan Bermotor Umum (Bus) Terhadap Penumpang Yang Tidak Memiliki Karcis Dalam Hal Terjadi Kecelakaan
• Tanggungjawab Pengelola Pasar Genteng Surabaya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Stand Toko
• Tanggungjawab Pengusaha Apotek Atas Penjualan Obat Yang Telah Daluwarsa Oleh Pembeli
• Tanggungjawab Penjamin Emisi Efek Terhadap Emiten Dalam Kaitannya Dengan Sindikat Penjamin Emisi Efek
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Semen Gresik Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Karyawannya
• Tanggungjawab Perusahaan PT Taxi Sumber Daya Alam (SDA) Terhadap Penumpang Yang Diangkutnya
• Tanggungjawab Perusahaan Transport Pusaka Jaya Di Sidoarjo Terjadinya Kerusakan Pada Barang Yang Diangkutnya
• Tindakan Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Balai Harta Peninggalan
• Tinjauan Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Yang Ditimbulkan Oleh Ternak Di Jalan Raya
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Emansipasi Wanita Dalam Perkawinan
• Tinjauan Jual Beli Saham Melalui Pasar Modal Di Bursa Efek Surabaya
• Tinjauan Kasus Perkara Perdata Nomor 162/1981/G/PDT/PN. Bandung
• Tinjauan Kasus Pidana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 322/Pidana/B/1984/PN. Surabaya Tentanmg Tindak Pidana Perzinahan
• Tinjauan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang
• Tinjauan Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Gendam Di Wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo
• Tinjauan Masalah Jual Beli Terhadap Hak Milik Atas Tanah
• Tinjauan Pelaksanaan Pelelangan Atas Barang-Barang Yang Menjadi Jaminan Kredit Pada Bank Pemerintah Di Kabupaten Jember
• Tinjauan Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa Beli Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Peranan Assocoation of South East Asian Nation (ASEAN) dalam Penyelesaian Persengketaan Wilayah Sabah Antara Negara Malaysia dan Philipina
• Tinjauan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebagai Jaminan Di Bank Rakyat Indonesia Surabaya
• Tinjauan Tentang Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan
• Tinjauan Tentang Hak Lintas Pesawat Udara Asing Di Atas Negara Republik Indonesia
• Tinjauan Tentang Jual Beli Secara Lisan Usaha Dagang HARAPAN JAYA Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Kekebalan Pribadi Duta Besar di Indoensia
• Tinjauan tentang Negara atas Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
• Tinjauan tentang Pemotongan Gaji Sebagai Jaminan dalam Pembayaran pada Jual Beli dengan Angsuran
• Tinjauan Tentang Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum
• Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Peti Mati Di Yayasan Rukun Agawe Santoso Di Mojoagung Kabupaten Jombang
• Tinjauan Tentang Perjanjian Alih Teknologi Pembuatan Tangker Antara PT. PAL Indonesia Dengan Mitsui
• Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Antara Perseroan Terbatas Bank Central Asia Cabang Surabaya Dengan Pemegang Kartu Kredit
• Tinjauan Tentang Perjanjian Pembatasan Senjata Strategic Arms Limitation Talk Antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet
• Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Beli Angkutan Penumpang Antara Pihak Pengemudi Dengan Koperasi Swadiri Karya Surabaya
• Tinjauan Tentang Reasuransi Bagi Perseroan Terbatas Asuransi Marga Pusaka
• Tinjauan Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga dalam Praktek Pada Bank BNI Cabang Surabaya
• Tinjauan Tentang Tanggungjawab Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Ekspedisi PT. Inti Kerta Satwika Cabang Surabaya Dalam Pengangkutan
• Tinjauan Tentang Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana
• Tinjauan Tentang Upaya Penanggung Untuk Menghindari Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Tertanggung Dalam Perjanjian Borgtocht
• Tinjauan Tentang Yurisdiksi Negara Terhadap Pembajakan Pesawat Udara
• Tinjauan Terhadap Emisi Efek Pada Pasar Perdana
• Tinjauan Terhadap Exemption Clausule Pada Perjanjian Penitipan Barang Di Supermarket X
• Tinjauan Terhadap Jual Beli dalam Kaitannya Dengan Asuransi Pada PT. Asuransi Balinip
• Tinjauan Terhadap Jual Beli Rumah Tanpa Tanahnya
• Tinjauan Terhadap Kelalaian Dokter Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Surat Kabar
• Tinjauan Terhadap Perjudian Terselubung Di Dalam Permainan Bola Sodok Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/PDT.G/1984/PN. Surabaya Tentang Sengketa Menyewa Rumah Jalan Barata Jaya Nomor 57 Surabaya
• Tinjauan Umum Sewa - Menyewa Peralatan Pesta Dan Upacara
• Tinjauan Yuridis Fasilitas Automated Teller Machine Melalui Kebijaksanaan X - Cash Di Bank X Surabaya
• Tinjauan Yuridis Penjualan Bukti Sumbangan dermawan Sosial Berhadiah Oleh Pengecer dari Distributor Di Surabaya
• Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kredit Investasi Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan PT X Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat
• Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Kecelkaan Pada Lomba Rally Mobil Di Surabaya
• Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik

Tahun 1989

• Akibat Hukum Dari Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Bayar
• Akibat Hukum Perkawinan Yang Menggunakan Akta Perkawinan Palsu Di Kotamadya Malang
• Akibat Kelalian Tertanggung Dalam Asuransi Kebakaran Pada Perseroan Terbatas Romi Violeta Surabaya
• Akta Notaris Dan Kekuatan Hukumnya Sebagai Alat Bukti
• Aspek Yuridis Larangan Pengoperasian Kapal Niaga Berusia Tua Terhadap Perusahaan Pelayaran
• Aspek Yuridis Penjaminan Secara Fiducia Harta Kekayaan Perusahaan Milik Negara Terhadap Bank Milik Negara
• Batas Usia Minimum Pemberian Nafkah Kepada Seorang Anak Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Brogtocht Sebagai Jaminan Hutang
• Cross Clearing Sebagai Sarana Penunjang Perbankan Di Bidang Transaksi
• Efektivitas Perjanjian Kredit Rumah Di PT. Darmo Grande
• Efektivitas Tindak Lansung Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
• Eksistensi Ekspedisi Muatan Kapal Laut Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Setelah Berlakunya Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985
• Eksistensi Lembaga Jaminan Atas Pembayaran Luar Negeri Secara Letter Of Credit
• Fungsi Dan Peranan Balai Harta Peninggalan Mengawasi Kekayaan Bagi Penderita Sakit Jiwa
• Fungsi Domisili Bagi Pihak-Pihak Dalam Melaksanakan Perbuatan-Perbuatan Hukum
• Fungsi Jaminan Bank Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pemerintah
• Fungsi Konosemen Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut Di PT Perusahaan Pelayaran Samudera Indonesia Cabang Surabaya
• Ganti Rugi Asuransi Oleh PT. Asuransi Indrapura Kepada Pengusaha Kapal Motor Arakundo
• Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hipotik Untuk Memperoleh Kredit Bank Di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya
• Hak Pemilik Mobil Untuk Memperoleh Kembali Mobil Yang Telah Dicuri Dikaitkan Dengan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Hak Reklame Dalam Kepailitan
• Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Investasi Kecil Bagi Pengusaha Golongan ekonomi Lemah Di Bank Dagang Negara Surabaya
• Hambatan Pemgembalian Kredit Umum Pedesaan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Bubutan Surabaya
• Hambatan-Hambatan Perkembangan Koperasi Mina Surya Surabaya Di Surabaya
• Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandungnya Akibat Adanya Pengangkatan Anak Di Gianyar, Bali
• Hukum Kewarisan Islam Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
• Itikad Baik Dalam Memakai Hak Atas Merek Di Indonesia
• Jaminan Orang (BORGTOCHT) Atas Fasilitas Kredit Pada Bank X Di Surabaya
• Jual Beli Beras Via Telepon
• Jual Beli Tebu Rakyat Intensifikasi Di Koperasi Unit Desa Wijaya Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
• Kawin Siri Dan Akibat Hukum Bagi Isteri Dan Anak Yang Dilahirkan Bila Terjadi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Banyuwangi
• Keabsahan Anak Hasil Proses Bayi Tabung Dan Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam
• Keabsahan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam Setelah Pergantian Kelamin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keabsahan Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keberadaan Pasar Turi Surabaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mewujudkan Perdamaian Internasional
• Kecelakaan Sebagai Akibat Kelalaian Penjaga Lintas Kereta Api
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan Dan Peran Koperasi Mahasiswa Universitas Surabaya
• Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Pewarisan Pada Golongan Tionghoa
• Kedudukan Janda Tanpa Anak Dalam Hal Mewaris Menurut Hukum Adat Di Desa Semiring Dan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Ditinjau Dari Perkembangan Hukum
• Kedudukan Orang Tua Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Islam Hukum adat Dan KUH Perdata
• Kedudukan Pengatur Pertandingan Tinju Profesional Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Barat
• Keefektifan Lembaga Jaminan Credietverband
• Kekuatan Mengikat Grosse Akta Notaris
• Kepailitan dan Penyalahgunaan
• Kepailitan Perusahaan Asuransi (Suatu Tinjauan Secara Teoritis)
• Kewajiban dan Tanggungjawab PT. Perusahaan Pelayaran Samudrea Indonesia Cabang Surabaya
• Kewajiban Menanggung Risiko Atas Kerusakan Dan Pencurian Penitipan Barang Menurut Pasal 1710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kewajiban Menanggung Risiko Atas Obyek Sewa-Beli
• Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Membuat Perjanjian Internasional dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
• Koperasi Karyawan Viva Cosmetics Di PT Vita-Viva Cosmetics Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Korelasi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Poligami
• Latar Belakang Wanita Yang Melakukan Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara Sumenep
• Makelar Tidak Resmi Dalam Jual Beli Mobil
• Manfaat Koperasi Serba Usaha Setia Bhakti Wanita Di Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Masalah Cacad Tersembunyi Pada Jual Beli Kendaraan Bermotor Hasil Kejahatan
• Masalah Pembatalan Bilyet Giro Dalam Lalu Tintas Perdagangan
• Masalah Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Sebagai Akibat Perceraian
• Masalah Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Barang Ekspor Melalui Laut Dengan Sistem Peti Kemas Di Perseroan Terbatas Bahtera Hijau Abadi
• Masalah Tunggakan Premi Dalam Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Denpasar Bali
• Masalah Wanprestasi PadaPembelian Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Di Surabaya
• Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Dan Permasalahannya
• Menegakkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka di Negara Hukum Indonesia
• Pasal 359 KUHP Dalam Kaitannya Dengan Matinya Seseorang Karena Kecelakaan Lalu - Lintas
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 Di Pemerintahan Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Laut Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
• Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dalam Usaha Perkreditan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Sambungan Jasa Telepon Pada Kantor daerah Telepon Surabaya Selatan
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan dan Permasalahannya Di PT. Graha Persada Surabaya
• Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Di Hotel Hyaat Bumi Surabaya
• Pelaksanan Pembagian Harta Kekayaan Keluarga Dalam Hal Terjadinya Perceraian Dan Kematian Menurut Hukum Adat di Desa Watugede Dan Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
• Pelimpahan wewenang Kepengurusan Dalam Perseroan Terbatas
• Pelunasan Hutang Kepada Kreditur Pemegang Kuasa Memasang Hipotik
• Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Di Kantor Imigrasi Surabaya
• Pembahasan Perihal Bilyet Giro dalam Praktek Perbankan Dewasa Ini
• Pembahasan Perjanjian Pertanggungan Kebakaran Antara Pengelola Pasar Turi Surabaya Dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surabaya
• Pembahasan Perseroan Terbatas Tirta Sari Agung Di Mojokerto
• Pembatalan Perjanjian Karena Cacad Tersembunyi Dalam Jual-Beli
• Pembatalan Perkawinan (Fasid Nikah) Di Pengadilan Agama Surabaya
• Pembayaran Ganti Rugi Musnah Atau Rusaknya Sarana Transportasi Darat Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Perseroan Terbatas Asuransi Bintang
• Pembayaran Hutang Debitur Oleh Pihak Ketiga
• Pemberian Ganti Rugi Akibat Hasil Produksi Perusahaan Minuman
• Pemberian Hibah Kepada Orang Yang Berada di Bawah Pengampunan
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Rumah Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Sewa Dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pada PT. Bank Indonesia Raya Cabang Surabaya
• Pemberian Kredit oleh Bukopin Cabang Sidoarjo Terhadap KUD X
• Pemberian Kuasa Memasang Hipotik Dalam Praktek Perbankan Dan Permasalahannya
• Pemberian Nafkah Oleh Bekas Suami Setelah Perceraian
• Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Secara Jual Beli Di Bawah Tangan
• Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kotamadya Surabaya
• Pencurian Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklisif Indonesia Oleh Kapal-Kapal Nelayan Asing Ditinjau Dati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Penerapan Usia Dewasa Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia
• Pengangkatan Anak Oleh Seorang Janda Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
• Pengangkutan Barang Dengan Kereta Api
• Pengaruh Alkohol Terhadap Remaja
• Pengaruh Dan Akibatnya Bagi Para Pihak Karena Pencegahan Perkawinan Serta Upaya Penyelesaiannya
• Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Dan Masa Depan Anak-Anak Yang Belum Dewasa di Kabupaten Bangkalan
• Pengaruh Perubahan Nilai Mata Uang Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan
• Pengguguran Kandungan Sebagai Akibat Perkosaan Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau Dati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Penghentian Hubungan Sewa Menyewa Rumah Oleh Pemilik Tanpa Kata Sepakat Pihak Penyewa
• Penyangkalan Ayah Terhadap Anaknya Yang Dilahirkan dalam Perkawinan Sah
• Penyelenggaraan Jual Beli Lelang Di Perusahaan Jawatan Pegadaian
• Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Cara Perdamaian
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Premi Pada Asuransi Dana Beasiswa Ideal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surabaya
• Penyelesian Sengketa Landas Kontinen di Timor Gap Antara Negara Indonesia Dengan Australia
• Penyelundupan Bawang Putih Melalui Pelabuhan Pasuruan
• Penyelundupan Ditinjau Dari Ordonansi Bea (STB. 1982 Nomor 240) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955)
• Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Sebagai dalam Perjanjian Sewa-Beli Khusus Pada Perseroan Terbatas Trio Indah Sukses
• Penyerahan Secara Langsung Jaminan Barang Tidak Bergerak Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
• Peralihan Hak Tagih Surat Cek Terhadap Pihak Ketiga Pada Bank Karman
• Peran Polis Dalam Asuransi Jiwa Di Bumi Putera 1912 Asuransi Jiwa Bersama Distrik Sidoarjo
• Peranan Agama Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Peranan Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibuat Oleh Perseroan Terbatas Papan Sejahtera Cabang Surabaya
• Peranan Asuransi Dalam Upaya Melindungi Harta Benda Perusahaan Pada PT. Comfeed Indonesia Limited Sidoarjo
• Peranan dan Tanggungjawab Penjamin Di Dalam Perjanjian Utang-Piutang
• Peranan Ekspedisi Muatan Kapal Laut X Dalam Pengangkutan Barang
• Peranan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
• Peranan Lembaga Gijzeling Dalam Melindungi Kreditur Terhadap Debitur Yang Beritikad Buruk
• Peranan Perwakilan Diplomatik Asing Di Indonesia Sebagai Pelaksanaan Hubungan Internasional
• Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Klaim Asuransi Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Di Surabaya
• Peranan Sanksi Pemidanaan Sebagai Sarana Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Narkotika
• Peranan Surat Keterangan Polisi Dalam Klaim Asuransi Kebakaran
• Peranan Wesel Ditinjau Dari Peraturan Yang Ada Dan Praktek Di Bank Metro Ekspres Surabaya
• Perbuatan Curang Menurut Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan dalam Keadaan Memaksa
• Perceraian Suami-Istri Yang Berpindah Ke Agama Kristen Setelah Melangsungkan Perkawinannya Menurut Agama Islam
• Perikatan Bebas Serta Akibat Hukumnya
• Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak Di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
• Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Dan Pemilik Tanah Di Desa Gambirkuning Kraton Kabupaten Pasuruan
• Perjanjian Dengan Ketentuan Waktu Pada Hutang Cukai Tembakau
• Perjanjian Ikatan Kerja Antara Artis Film Dengan Produser Film Pada Perseroan Terbatas Firman Mercu Alam Film
• Perjanjian Jual Beli Rumah Pada YKP - KMS
• Perjanjian Kredit Ekspor Pada Bank
• Perjanjian Kredit Investasi Kecil Pada Bank Duta Cabang Surabaya
• Perjanjian Penitipan Anak Di Tempat Penitipan Anak Kebonsari Surabaya
• Perjanjian Penitipan Barang Pada Sinar Supermarket Surabaya
• Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Becak Dan Pengemudi Becak Di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
• Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Di Surabaya
• Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkembangan Pelaksanaan Dalam Menggunakan Cek
• Perlindungan Hukum Anak Angkat Dalam Hubungannya Dengan Kesejahteraan Anak Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Adanya Penyangkalan Seorang Suami
• Permasalahan Saham Dan Modal Pada Perseroan Terbatas PANCA WIRADHARMA Surabaya
• Permasalahan Yang Timbul Atas Benda Yang Dijaminkan Dengan Hipotik Apabila Debitur Dan Kreditur Mengalami Kepailitan
• Perolehan Kewarganegaraan Melalui Perkawinan Campuran Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perseroan Terbatas Angkutan Kereta Api Indonesia Express Sebagai Ekspedisi Muatan Kereta Api Dalam Kaitannya Dengan Hak Monopoli Perusahaan Umum Pos dan Giro Di Surabaya
• Persetujuan Suami Atau Isteri Di Dalam Suatu Perikatan Kredit
• Pertanggungjawaban Kepala Gudang Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Menjadi Kewajibannya
• Pertanggungjawaban Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum
• Pertanggungjawaban Pemilik Alat Derek (Katrol) Terhadap Pihak Ketiga Atas Perbuatan Melawan Hukum Dari Operatornya
• Pertanggungjawaban Penerbit Bilyet Giro Terhadap Pihak Ketiga Yang Dirugikan
• Pertanggungjawaban Perusahaan Jawatan Kereta Api Sebagai Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Diangkutnya
• Perubahan Undang-Undang Dasar Menurut Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1985
• Praktek Jual Beli Tembakau Di Kraksaan Kabupaten Probolinggo
• Praktek Perjanjian Jual Beli Di Perseroan Terbatas Perkebunan XIV Cirebon
• Praktek Perjanjian Jual-Beli Lelang Atas Barang Bergerak Di Daerah Kotamadya Kediri
• Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian Sebagai Suatu Usaha Perlindungan Bagi Pihak Penanggung
• Prosedur Perkawinan Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Putusan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Risiko Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang Gadai Di Kantor Pegadaian Surabaya
• Sahnya Perkawinan Yang Dilakukan Waria Yang Telah Berubah Kelamin Dan Telah Mendapat Pengesahan Statusnya Oleh Pengadilan
• Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Di Bawah Tangan Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
• Sewa - Menyewa Tempat Penjualan Di Pasar Pucang Anom Kotamadya Surabaya
• Sifat Tertutup Suatu Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Untung Dan Ruginya
• Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Jawa Timur Khususnya Di Surabaya
• Sistem Pemasyarakatan Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Penanggulangan Kejahatan
• Studi Kasus Ganti Rugi Atas Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 49/PDT/G/1983
• Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Beberapa Orang
• Studi Kasus Permohonan Kepailitan Yang dilandasi Oleh Itikad Tidak Baik
• Studi Kasus Perumahan Rumah Susun Kebon Kacang Di Jakarta
• Studi Kasus Tentang Izin Menjaminkan Harta Benda Anak Wali Oleh Wali Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Studi Kasus Tentang Jaminan Gadai Dalam Perkara Perdata Nomor 269/1985 PDT.G Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Studi Kasus Tentang Sengketa Sewa Menyewa Rumah Akibat Musnahnya Rumah Yang Disewahkan
• Studi Kasus Tentang Tanggungjawab Penerima Kuasa Dari Pengurus Perseroan Komanditer
• Studi Kasus Tentang Tuntutan Janda Atas Harta Peninggalan Suaminya
• Studi Tentang Starwars Dilihat Dari Kacamata Asean Khususnya Indonesia
• Study Kasus Tentang Leasing Antara PT. First Indo American Leasing Dengan PD. Sumber Plastik Di Pengadilan Negeri Sidoarjo
• Suatu Telaah Yuridis Terhadap Asuransi Obyek Hipotik Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo
• Suatu Tinjauan Khusus Tentang Peranan Kartu Kredit Sebagai Alat Bayar Di Bank Surabaya
• Suatu Tinjauan Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Lingkungan Persepakbolaan
• Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Yang Timbul dalam Praktek Antara Komisioner Dengan Komiten
• Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Kasus PT. Radio Suara Surabaya Dengan PT. Citra Lintas Indonesia Jakarta
• Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Upacara Tabuh Rah Dan Timbulnya Praktek Perjudian Pada Masyarakat Bali
• Suatu Tinjauan Tentang Pembebasan Hutang Menurut Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Pada PT (PERSERO) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Rumah Pada PT. Bank Swasta X Di Surabaya
• Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan
• Suatu Tinjauan Tentang Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Tambak Di Tambak Osowilangon Surabaya
• Suatu Tinjauan Tentang Tanggungjawab Pengangkutan Kopi Biji Melalui Jalan Raya
• Suatu Tinjauan Tentang Yayasan Dan Penyimpangannya Dalam Praktek Dewasa Ini
• Suatu Tinjauan Terhadap Pemakaian Merek Yang Sama Pada Barang Yang Sejenis Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
• Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Antara CV. Harapan Dengan PT. Pupuk Sriwijaya Dalam Bidang Pelaksanaan Pengangkutan Pupuk
• Suatu Tinjauan Yuridis Atas Akseptasi Pada Uang Chartaal
• Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Masalah Kedewasaan
• Suatu Tinjaun Efektivitas Pidana Terhadap Pembunuhan Dengan Sengaja Di Kotamadya Surabaya
• Sumpah Pocong Sebagai Pembuktian Terakhir Demi Mengukuhkan Kebenaran Para Pihak
• Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Bumi Arta Indonesia Cabang Surabaya
• Surseance Pembayaran Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kepailitan
• Tanggung Jawab PT. Maskapai Asuransi X Terhadap Kebakaran Rumah Akibat Risiko Listrik Yang Berkedudukan Di Kotamadya Surabaya
• Tanggunggugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Daokter Terhadap Pasiennya
• Tanggungjawab Keperdataan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Dokter Terhadap Pasiennya
• Tanggungjawab Kerugian Atas Penjualan Barang Kerajinan Tangan Bali Melalui Pesanan Yang Dibutuhkan Pembeli
• Tanggungjawab Penerbit Terhadap Pemegang Atas Penarikan Cek Kosong
• Tanggungjawab Pengangkut Antara Perjanjian Pengangkutan PT. Pupuk sriwijaya Dengan Perusahaan Jawatan Kereta Api
• Tanggungjawab Pengelola Pasar Turi Surabaya Terhadap Pemegang Hak Sewa Toko
• Tanggungjawab Pengusaha Transpor Terhadap Pengirim Dalam Pengangkutan Barang
• Tanggungjawab Pengusaha Travel PT. Linda Jaya Terhadap Penumpang ONH Plus
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Setelah Penjualan Seluruh Saham
• Tanggungjawab PT. Maskapai Asuransi X Terhadap Kebakaran Rumah Akibat Risiko Listrik Yang Berkedudukan Di Kotamadya Surabaya
• Tanggungjawab Syahbandar Terhadap Kelaikan Kapal Laut Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Tanggungjawab Terjadinya Risiko Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Angsuran Pada Perseroan Terbatas Sinar Galaxy
• Tanggungjawab Yola Travel Atas Terjadinya Kerusakan Pada Pengangkutan Barang Di Kediri
• Tanggungugat Perusahaan Jawatn Kereta Api Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Penjaga Pintu Lintasan Kereta Api
• Timbulnya Sengketa Sewa Menyewa Akibat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 436/KMK.05/1983 Dalam Perkara Nomor 541/PDT.G/1984/PN Surabaya
• Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kotamadya Surabaya
• Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bojonegoro
• Tingkat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Di Pengadilan Surabaya (Studi Kasus Tahun 1984 Sampai Dengan 1988)
• Tinjauan Cek Mundur Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya
• Tinjauan Cek Sebagai Jaminan Kredit
• Tinjauan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Yang ditimbulkan Oleh Perusahaan Industri Menurut Hukum Positif Indonesia
• Tinjauan Hak Subrogasi Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Perseroan Terbatas Asuransi Kerugian Jasa Raharja
• Tinjauan Hukum Tentang Penutupan Rekening Giro Oleh Bank Pasific Surabaya Terhadap Nasabah Yang Meninggal Dunia
• Tinjauan Hukum Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Percaturan Politik Negara-Negara Asean
• Tinjauan Jaminan Fiducia Pada Bank Antar Daerah Pusat Di Surabaya
• Tinjauan Kasus Fiducia Atas Benda Bergerak Dalam Praktek Perbankan Khususnya di Bank Bali Cabang Surabaya
• Tinjauan Kasus Ganti Rugi Apabila Ada Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Kasus Tentang Sengketa Hak Gadai AtasTanah Adat Harta Pusaka Tinggi Minangkabau
• Tinjauan Kasus Tindak Pidana Menjual Dan Membeli Meterai Palsu Yang Terjadi Di Surabaya
• Tinjauan Kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Ayah Terhadap Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Daerah Tingkat II Kotamadya Suraba
• Tinjauan Kontrak Pengadaan Barang Antara Pihak Suplier Dengan Kantor Daehah Telepon Surabaya Selatan
• Tinjauan Masalah Hukum Udara Di atas Wilayah Perairan Territorial Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958
• Tinjauan Masalah Nyanda Pada Masyarakat Adat Di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
• Tinjauan Mengenai Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Klaim dari Negara-Negara Lain
• Tinjauan Mengenai Penyimpangan Dari Perjanjian Pemasangan Sambungan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Malang
• Tinjauan Mengenai Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Terhadap Benda Tidak Bergerak Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Dengan Syarat
• Tinjauan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kejahatan Perkosaan Di Kediri
• Tinjauan Pelaksanaan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian
• Tinjauan Pelaksanaan Jaminan Hipotik Atas Kapal Di Surabaya
• Tinjauan Pembayaran Ganti Rugi Atas Klaim Dalam Asuransi Laut TerhadapBarang-Barang Muatan
• Tinjauan Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Cek Dan Giro Bilyet
• Tinjauan Penetapan Waris Bagi Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Tionghoa Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sehubungan Dengan Kepailitan Debitur
• Tinjauan Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Nganjuk
• Tinjauan Perihal Perbuatan Melawan Hukum Debitur Dalam Kepailitan
• Tinjauan Perjanjian Antara Peserta Pameran dengan Comanditer Vennotschap X
• Tinjauan Perjanjian Kredit Pemilikan rumah Pada Perum-Perumnas Melalui Bank Tabungan Negara
• Tinjauan Perjanjian Perlucutan Senjata Intermediate Nuclear Forces Antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet Menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Perkara Perdata Nomor 25/PDT/P/1985/PN/JBG. Tentang Kepailitan
• Tinjauan Sewa Beli Atas Alat-Alat Rumah Tangga Di Perseroan Terbatas Suara Baru Surabaya
• Tinjauan Status Anak Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan
• Tinjauan Tentang Aspek Hukum dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan
• Tinjauan Tentang Besarnya Ganti Rugi Atas Meninggalnya Seseorang Kecelakaan Akibat Kurang Hati-Hatinya Pengemudi Bus Marantama
• Tinjauan Tentang Cacat Kehendak Karena Paksaan Sebagai dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perkara Nomor 354/69 G Di Pengadilan Negeri Jakarta
• Tinjauan Tentang Cacat Kehendak KarenaPenyalahgunaan Keadaan Ekonomis Pada Terjadinya Perjanjian
• Tinjauan Tentang Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Hubungannya Dengan Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil
• Tinjauan Tentang Ekspeditur Dalam Rangka Menyelenggarakan Pengangkutan Barang Di PT. Varia Usaha
• Tinjauan Tentang Emansipasi Wanita Dalam Perceraian Dikaitkan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan tentang Hubungan Hukum Antara Sub Distributor dengan Agen Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah di Surabaya
• Tinjauan Tentang Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali
• Tinjauan Tentang Jual Beli Hak Mengenai Hak Tak Bertubuh Lainnya
• Tinjauan Tentang Keadaan Suatu Sebab Yang Halal Untuk Menilai Sahnya Perjanjian
• Tinjauan Tentang Keadaan Telah Berhenti Membayar Untuk Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Perseorangan
• Tinjauan Tentang Kemacetan Kredit Modal Kerja Permanen Pada Perseroan Terbatas Bank Mojopahit Jaya Surabaya
• Tinjauan Tentang Kesamaan Dan Perbedaan Sanksi Pada Cidera Janji Dan Perbuatan Melanggar Hukum
• Tinjauan Tentang Kredit Usaha Tani Di Koperasi Unit Desa Sumber Rejeki Kecamatan Krembung Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Tinjauan Tentang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Untuk Golongan Ekonomi Lemah
• Tinjauan Tentang Motivasi Ketidak Ikut Sertaan Amerika Serikat Meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982
• Tinjauan Tentang Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Hukum Perdata Internasional Indonesia
• Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa Dalam Kaitannya Dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Tentang Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Laut Di Landas Dalam Wilayah Perairan Nusantara
• Tinjauan Tentang Penggunaan Cek Sebagai Alat Bayar Giral
• Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Menurut Pasal 1758 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa Peralatan Konstruksi Pada CV. Sawunggaling Di Surabaya
• Tinjauan Tentang perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
• Tinjauan Tentang Perubahan Risiko Di Dalam Asuransi Kebakaran Pada Perseroan Terbatas Maskapai Asuransi AMPUH
• Tinjauan Tentang Pewarisan Bagi Anak Angkat Menurut Hukum adat Jawa Khususnya Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Tentang Safe Deposit Bax Dalam Praktek Di Bank Duta Cabang Surabaya
• Tinjauan Tentang Sewa Beli Stand Pasar di Pasar Keputran - Surabaya
• Tinjauan Tentang Simpan Pinjam Pada Koperasi Guru Di Kabupaten Ponorogo
• Tinjauan Tentang Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Karyawan Di PT.PAL Indonesia Surabaya
• Tinjauan Tentang Surat Yang Membuktikan Adanya Kelahiran Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Tinjauan Terhadap Berlakunya Crossed - Cheque Dalam Praktek Perbankan Khususnya Di Bank BNI Cabang Surabaya
• Tinjauan Terhadap Deklarasi Kuala Lumpur Tahun 1971 Tentang Zona Of Peace, Freedom And Neutrality Sebagai Jaminan Keamanan Di Asia Tenggara
• Tinjauan Terhadap Penggunaan Rumah sewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa
• Tinjauan Terhadap Praktek Leasing Di PT X
• Tinjauan Terhadap Suksesi Negara Dan Akibat Hukumnya Bagi Keberadaan Perjanjian Internasional
• Tinjauan Terhadap Timbulnya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Stand Di Pasar Atum Surabaya
• Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sinyal Telepon Dikaitkan Dengan Penanggulangannya
• Tinjauan Umum Tentang Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979
• Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Riba Dalam Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali
• Tinjauan Yuridis Kasus Perkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Dewi Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Sosial ABRI dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Keamanan
• Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Penggunaan Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Adi Husada Di Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Makelar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Garansi Bank Untuk Kepentingan Pembayaran Cukai Rokok
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Kuasa Memasang Hipotik
• Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia
• Tinjauan Yuridis terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Jaminan dalam Memperoleh Kredit pada Bank Duta Cabang Surabaya
• Tunawisma Dan Tunakarya Dalam Kaitannya Dengan Kriminalitas Di Kotamadya Surabaya
• Tuntutan Ganti Rugi Oleh Merchant Terhadap Bank Penerbit Visa Karena Terjadi Penolakan Pencairan Sales Draft
• Upaya Koperasi Serba Usaha Panca Bhakti Terhadap Anggota Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Pembayaran Angsuran Simpan Pinjam
• Upaya Penanggulangan Penggunaan Cek Kosong Oleh Bank Indonesia Cabang Semarang
• Usaha Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Kuta - Bali Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soetomo Surabaya dengan Commanditer Venoschape Py Jaya Surabaya
• Wanprestasi Perjanjian Penyelenggaraan Pertandingan Tinju Profesional Di Surabaya
• Wewenang Presiden Selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
• Wewenang Suami Atau Istri Dalam Penjualan Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tahun 1988

• Adopsi Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Asing Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Adopsi dan Perkembangannya Dalam Praktek Hukum Di Indonesia
• Akibat Wanprestasi Menimbulkan Onrechmatige Daad Dalam Hal Sewa Menyewa Rumah
• Asas Legalitas Dikaitkan Dengan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Khususnya Di Bali
• Asas Monogami dan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit Pemilikan Rumah Melalui Bank Tabungan Negara
• Asuransi Kredit Sebagai Upaya Dalam Menanggulangi Resiko Bank Atas Kerugian Yang Terjadi Karena Debitur Wanprestasi
• Batas Umur Minimum Seorang Anak Untuk Dapat Dituntut Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Bayi Tabung Tumpangan Sebagai Anak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Beberapa Aspek Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Perbuatan Penyelesaian/Pemberesan Dalam Hal Perseroan Terbatas Jatuh Pailit
• Beberapa Permasalahan Novasi Yang Lahir Akibat Adanya Pasal 1418 dan Pasal 1419 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Birokrasi Dalam Tender Pemborongan Di Lingkungan Kotamadya Mojokerto
• Bunga Yang Disepakati Dalam Perjanjian Dikaitkan Dengan Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Cacad Kehendak Dengan Adanya Paksaan Pada Terjadinya Suatu Perjanjian
• Cacad Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual - Beli
• Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Tegel Ditinjauan Dati Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Credietverband Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Dampak Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Seorang Nona Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Dispensasi Perkawinan Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama Surabaya
• Efektivitas Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan
• Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana Suap Di Lingkungan Persepakbolaan
• Effektivitas Lembaga Perpisahan Meja Dan Tempat Tidur
• Eksistensi Daerah Istimewa Yogjakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Eksistensi Dan Fungsi Regeling Op De Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158 Terhadap Ketentuan Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Eksistensi Euthanasia Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia
• Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Anak - Blitar Dalam Upaya Pembinaan Dan Penanggulangan Tindak Pidana
• Eksistensi Obyek Hipotik Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
• Fiducia Atas Hak Sewa Kios
• Fiduciaire Eigendoms Overdracht Barang Dagangan Sebagai Jaminan Kredit Bank
• Gadai dan Permasalahannya di Perusahaan Jawatan Pegadaian Madiun
• Gadai Tanah Sesudah Undang-Undang Poko Agraria Permasalahannya Dan Penyelesaiannya
• Gadai Tanah Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria Permasalahannya Dan Penyelesaiannya
• Ganti Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
• Ganti Rugi Atas Pembatalan Janji Kawin Dari Seorang Pria Kepada Seorang Wanita Yang Telah Hidup Bersama Sebelumya
• Ganti Rugi Dalam Ingkar Janji Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Ganti Rugi Dalam Pertunjukan Film Pada C.V. Soraya Film
• Hak Ahli Waris Dalam Menuntut Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja
• Hak Isteri Untuk Minta Dibubarkannya Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Hak Istimewa Yang Dimiliki Oleh Pemborong Dikaitkan Dengan Kewenanngan Balai Harta Peninggalan
• Hak Jawab Dalam Delik Pers
• Hak Mendirikan Serikat Pekerja Di Perseroan Terbatas Hidayaturrahim Pelabuhan Pasuruan Antara Harapan Dan Kenyataan
• Hak Pistole Dalam Menjalankan Pidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Hak Subrogasi Asuransi Di Perseroan Terbatas Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surabaya
• Hambatan Penyelesaian Pengembalian Kredit Guru-Guru Negeri Di Bank BNI Cabang Malang
• Hapusnya Kekuatan Hukum Suatu Pendaftaran Merek Karena Tidak Dipakai Oleh Pemiliknya Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
• Hubungan Penerapan Sistem Pemidanaan Dengan Perkembangan Masyarakat Di Indonesia
• Hubungan Pihak-Pihak Dalam Sistem Kartu Kredit (CREDIT CARD) Di Bank Duta Surabaya Menurut Hukum Perikatan
• Iddah Dalam Cerai Talaq Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Terhadap Perlindungan Hak Cipta
• Intervensi Sekutu Diam Dalam Suatu Commanditaire Vennootschap
• Itikad Buruk Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang
• Jangka Waktu Tunggu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Perkembangan Ilmu Kedokteran
• Jual Beli Valuta Asing Di Money Changer PT. Mega Central Investment
• Jual Beli Yang Dibuat Orang Dewasa Dengan Anak Di Bawah Umur
• Kasus Sengketa Tentang Perwalian Yang Ditetapkan Pengadilan Karena Perceraian
• Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam
• Keabsahan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Tentang Aliran Kepercayaan Sesuai Dengan Surat Menteri Agama Nomor B/5943/1978
• Keberadaan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keberadaan Lembaga Adiuster (Juru Taksir Ahli) DalamHukum Perasuransian Di Indoensia)
• Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Anak Dari Perkawinan Pertama Dalam Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Ayah Dikaitkan Dengan Hak Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat
• Kedudukan dan Fungsi Wakil Presiden Menurut Undang Undang Dasar 1945
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan Hukum Anak Cacat Setelah Ditinggalkan Atau Dilepaskan Oleh Orang Tuanya
• Kedudukan Hukum Anak Yang Diadoptir Dalam Pewarisan Terhadap Harta Warisan Orang Tua Yang Mengadoptirnya Khusus Bagi Golongan Tionghoa
• Kedudukan Janda Dalam Hukum Adat Waris Di Kecamatan Kuta Kabupaten Bandung Bali
• Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kecamatan Lasem
• Kedudukan Janda Dalam Pewarisan Di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
• Kedudukan Janda Ketiga Terhadap Harta Asal Suami Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri Surabaya
• Kedudukan Para Kreditur Atas Kepailitan Perusahaan X Di Surabaya
• Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Belum Diumumkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia
• Kejahatan Kekerasan Ditinjau Dari Segi Kriminologi
• Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Pengangkatan Anak
• Kelancaran Arus Lalu Lintas Barang Setelah Diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Kemangkusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan
• Kenakalan anak dan Jenis Pidanannya Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Ketetapan Nomor I/MPR/1983 dan Nomor IV/MPR/1983 Dikaitkan Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945
• Kewajiban Dan Tanggungjawab Pengiriman Barang Di Ekspedisi C.V. Angkasa Surabaya
• Kewajiban Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
• Kewenangan Janda Terhadap Harta Warisan Anak-Anaknya Yang Belum Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Memilih Kembali Presiden
• Klasifikasi Kenakalan Remaja Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kontrak Kerja Antara Konsultan Bangunan Dengan Pihak Kedua
• Korelasi Perbuatan Korupsi Dalam Masyarakat Dan Kriminalitas
• Kredit Mahasiswa Indonesia Di Kotamadya Surabaya
• Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah Dan Akibat -Akibat Hukumnya
• Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah Dikaitkan Dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Lembaga Fiducia Sebagai Satu Jaminan Kredit Pada Bank Swasta
• Lembaga Pertunangan Sebagai Perjanjian Untuk Kawin Menurut Hukum Adat Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Bojonegoro
• Masalah Akte Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang
• Masalah Overmacht Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Debitur
• Masalah Pelacuran Dikaitkan Dengan Kriminologi
• Masalah Penahanan Sehubungan dengan Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 333 KUHP
• Masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Di Kotamadya Surabaya
• Masalah Pengangkatan Anak Oleh Seorang Janda
• Masalah Pengangkutan Udara Dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang Pada Perseroan Terbatas Garuda Indonesia Di Surabaya
• Masalah Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Industri Disepanjang Kali Surabaya
• Masalah Pengiriman Barang Melalaui Laut Oleh Perseroan Terbatas Tulus Tri Tunggal Di Surabaya
• Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 1984 - 1985
• Masalah Pertanggungjawaban Perusahaan Ferry Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Ujung - Kamal
• Masalah Status Tanah Bengkok Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979
• Masalah Yang Timbul Akibat Talaq Tiga Dan Perkawinan Muhallil Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Nikah Tanpa Dicatatkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Akibat Hukumnya
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Buruh Di Perseroan Terbatas Dumas Shipyard Surabaya
• Pelaksanaan Jual Beli Rumah Kompleks Perumahan Rakyat Bank Tabungan Negara Di Madiun
• Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Dalam Praktek Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dan Permasalahannya
• Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dalam Kaitannya Dengan Fiat Eksekusi Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980
• Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Apabila Terjadi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pembagian Harta Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Sawohan Kecamatan Guduran Kabupaten Sidoarjo
• Pembahasan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pembatalan Bilyet Giro Dengan Itikad Tidak Baik
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pembayaran Luar Negeri Secara Letter Of Credit Di Lingkungan Perbankan
• Pembebanan Atas Harta Kekayaan Isteri Untuk Biaya Hidup Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin Pemisahan Harta
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember
• Pemberian Kredit Investasi Kecil Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kepada Petani Kopi Di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
• Pemberian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Gresik Dengan Jaminan Bangunan Di Atas Tanah Hak Sewa Secara Fiduciare Eigendoms Overdracht Di Kabupaten Gresik
• Pemberian Nafkah Kepada Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pemberitaan Pers Yang Mengandung Trial By The Press Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
• Pembunuhan Anak Menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemegang Saham Sebagai Pemilik Perseroan Terbatas
• Pemerintah di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dalam Masa Peralihan
• Penadahan Dalam Pencurian Mobil Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Penanggulangan Korupsi Secara Konsepsional Dan Terpadu
• Pencemaran Lingkuingan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana
• Pencurian Aliran Listrik Di Kotamadya Surabaya Dikaitkan Dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pencurian Di Lingkungan Keluarga Ditinjau Secara Kriminologis
• Pendaftaran Merek Tanpa Pemakaian
• Pendayagunaan Masa Cuti Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Terbatas di Wilayah Negara Pantai Indonesia
• Penerapan Faham Institusional Dalam Perseroan Terbatas Mansur Import Export Company Di Surabaya
• Pengambilan Keputusan Desa Merupakan Salah Satu Pencerminan Demokrasi Pancasila
• Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gresik
• Pengaruh Hukum Adat Dalam Praktek Jual Beli Tanah Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
• Pengaruh Perbedaan Agama Antara Pewaris Dan Ahli Waris Dalam Penerimaan Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pengertian Tentang Kebebasan Berindak Dan Kebebasan Berhak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penggunaan Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Dari Hutang Piutang
• Penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Dunia Perdagangan Melalui Jasa Perbankan
• Penghentian Sewa Rumah Oleh Ahli Waris Yang Menyewakan
• Pengiriman Dan Penerimaan Barang Melalui Perusahaan Pelayaran Rakyat Di Surabaya
• Pengumuman Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Penjualan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Isteri
• Penundaan Pembayaran Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Masalah Hutang Piutang
• Penyelenggaraan Asuransi Terhadap Kapal Laut Oleh Perseroan Terbatas Asuransi Timur Jauh Di Surabaya
• Penyelesaian Kredit Macet Melalui Saluran Hukum Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasar Turi Surabaya
• Penyelesaian Sengketa Tentang Anak
• Peran Balai Harta Peninggalan Terhadap Wali Yang Menyalahgunakan Wewenangnya
• Peran Broker Asuransi Dalam Dunia Perasuransian
• Peran Camat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Peranan Alat Bantu Navigasi dalam Kaitannya Dengan Kawasan Nusantara
• Peranan Asuransi Jiwa dalam Memberikan Jaminan Masa Depan Keluarga
• Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Kepailitan Di Surabaya
• Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Masalah Harta Warisan Terhadap Anak Yang Belum Dewasa
• Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Penyelesaian Kepailitan Di Surabaya
• Peranan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas I Surabaya Terhadap Pembinaan Bekas Narapidana
• Peranan Dan Kekuatan Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Perkara Perdata Di Pengadilan
• Peranan Dan Prospek Leasing Dalam Pengembangan Sektor Usaha Di Surabaya
• Peranan Grosse Akta Bagi Dunia Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Perolehan Kredit
• Peranan Ikatan Jual Beli Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sidoarjo
• Peranan Itikad Baik Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Peranan Lembaga Pemasyarakatan Malang Dalam Upaya Pembinaan Narapidana
• Peranan Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Dewasa Ini Di Bank - X
• Peranan Polis Asuransi Jiwa Bagi Tertanggung Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Central Asia Raya Di Surabaya
• Peranan Tanda Tangan Penerima Kuasa Dalam Surat Kuasa
• Perbuatan Melanggar HUkum Oleh Penguasa Yang Menyangkut Kebijaksanaan Penguasa
• Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan Toko Terhadap Pembeli
• Perceraian Dengan Alasan Cacat Badan Salah Satu Pihak Di Pengadilan Agama Surabaya
• Perjanjian Bagi Hasil Udang Windu Di Kabupaten Gresik
• Perjanjian Fiducia Dalam Praktek Di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya Swandayani
• Perjanjian Jual Beli Benda Hasil Kejahatan Pencurian
• Perjanjian Jual Beli Dengan Klausula Dalam Hubungannya Dengan Cacad-Cacad Tersembunyi
• Perjanjian Perdamaian Sebagai Lembaga Hukum Untuk Meyelesaikan Perkara Perdata
• Perjanjian Untuk Pihak Ketiga (Berdasarkan Ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata)
• Perjanjian Yang Dibuat Di Bawah Paksaan
• Perkawinan Adat Suku Tetun Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri
• Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Dengan Warga Negara Indonesia Pribumi Yang Sama-Sama Beragama Islam Di Kotamadya Surabaya
• Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perkosaan Ditinjau Dari Segi Kriminologi
• Perlindungan Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Kredit Profesi Guru Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang-Barang Dalam Kemasan
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Ikatan Perjanjian Sewa Beli Mobil Kreditan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Sewa Beli Barang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretikad Baik Berdasarkan Pasal 1077 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Permainan Dan Pertaruhan Di Surabaya Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1789 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Permasalahan Giro Bilyet Kosong Dalam Lalu Lintas Perdagangan Di PT. Bank Perniagaan Umum Surabaya
• Permasalahan Proses Pengesahan Perseroan Terbatas Oleh Menteri Kehakiman
• Perolehan Hak Milik Di Luar Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perpindahan Agama Serta Akibat-Akibatnya Terhadap Suatu Perkawinan
• Perpindahan Hak Atas Obyek Sewa Beli Kepada Pihak Ketiga Di Dalam Sewa Beli
• Pertanggungjawaban Atas Giro Bilyet dan Cek Kosong oleh Penarik Yang Dipergunakan Pihak Ketiga
• Pertanggungjawaban Pada Perjanjian Asuransi Jiwa Dalam Kaitannya Dengan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Pertanggungjawaban Pengusaha Kapal Terhadap Kerugian Pada Terjadinya Tubrukan Kapal Di Luar Letentuan Pasal 544 Dan 544 a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran KM Saptajaya Terhadap Barang Muatan
• Pertanggungjawaban Perusahaan Pengangkutan Udara Domestik Di PT Garuda Indonesia Terhadap Penumpang Dan Barang Yang Diangkutnya
• Pertanggungjawaban Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
• Pertanggungjawaban Pidana Instruktur Kursus Mengemudi Mobil Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Didiknya Dalam Kecelakaan Lalu Lintas
• Perwalian Atas Harta Benda Anak Di Bawah Umur
• Pewarisan Bekas Tanah Gogolan Di Pedukuhan Banyar Anyar Desa Wates Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto Serta Penegakan Hukumnya Di Muka Pengadilan
• Pidana Bersyarat Menurut Stelsel Pidana Di Indonesia
• Poligami Di Kabupaten Klungkung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Praktek Pemindahbukuan Uang Dengan Bilyet Giro Di Bank Duta Cabang Surabaya
• Praktek Penggunaan Kwitansi Oleh Beberapa Bank Pasar Di Kotamadya Surabaya
• Praktek Perjanjian Jual - Beli Gula Di Dolog Surabaya
• Praktek Sewa Beli Mebel Di Usaha Dagang Ratna Mebel Di Banyuwangi
• Praktek Sewa Menyewa Sepeda Motor Di Denpasar Bali
• Prosedur Perolehan Kredit dengan Jaminan Fiducia Atas Benda Tidak Bergerak Di PT. Bank Pasar Sumber Dana Surabaya
• Proses Jaminan Kredit Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Sewa Kotamadya Surabaya
• Proses Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Tanah Perdikan Badan Pelaksana Proyek Penertiban Dan Peningkatan Pengurusan Hak Atas Tanah Desa Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Dati II Pamekasan
• Putusan Perceraian Berdasarkan Keputusan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Putusan Perkawinan Karena Kematian
• Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Segi Hukum Islam
• Riddah Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Surabaya
• Risiko Atas Perjanjian Yang Telah Dibuat dengan Adanya Devaluasi
• Risiko Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Sahnya Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Sakit Jiwa Setelah Perjanjian Dibuat
• Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Belum Dewasa Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Sengketa Antara Penerima Hibah Dan Fara Ahli Waris Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Sewa - Menyewa Mobil Di Kotamadya Surabaya
• Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Sistem Jual Beli Lelang Udang Di Cilacap (Jawa Tengah)
• Studi Kasus Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Tionghoa
• Studi Kasus Tentang Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Studi Kasus Tentang Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Dengan Permasalahannya Di Kotamadya Malang
• Studi Status Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Suatu Segi Testamen Yang Dibuat Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri
• Suatu Studi Kasus Tentang Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Persaingan Iklas Yang Tidak Jujur
• Suatu Tinjauan Kasus Pencurian Aliran Listrik Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Comanditaire Vannotshap (C.V) Kayu Indah Di Surabaya
• Suatu Tinjauan Mengenai Penipuan Tenaga Kerja Dikaitkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Surabaya
• Suatu Tinjauan Perusahaan Jawatan Kereta Api Dalam Alternatif Pengelolaan Oleh Pihak Swasta Di Indonesia
• Suatu Tinjauan Tentang Carter Antar Perseroan Terbatas Garuda Indonesia Dengan Pencarter Angkutan Udara
• Suatu Tinjauan tentang Hak Azasi Warga Negara Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945
• Suatu Tinjauan Tentang Keabsahan Pendirian Yayasan Pembinaan Anak - Anak Cacat Cabang Surabaya
• Suatu Tinjauan tentang Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Suatu Tinjauan Tentang Pemakai Pertama Hak Atas Merek Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
• Suatu Tinjauan Tentang Pencabutan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Perjanjian Jual-Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Suatu Tinjauan Tentang Penyerahan Terhadap Benda Tidak Bergerak
• Suatu Tinjauan Tentang Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Mewakili Ahli Waris Yang Tidak Hadir Dalam Pembagian Harta Warisan
• Suatu Tinjauan Tentang Tanggungjawab Majikan Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Binatang Piaraannya
• Suatu Tinjauan Umum Tentang Proses Pernyataan Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan
• Surat Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Syiqaq Sebagai Lembaga Perselisihan Dalam Islam Dikaitkan Dengan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
• Tanggunggugat Apoteker Terhadap Kesalahan Asisten Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggunggugat Yang Menyewakan Pondokan Atas Hilangnya Barang Penyewa
• Tanggungjawab Debitur Terhadap Benda Yang Dijaminkan Secara Fiducia
• Tanggungjawab Ekspedisi Dewi Budi Di Surabaya Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
• Tanggungjawab Makelar Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Salah Satu Pihak
• Tanggungjawab Pemilik Supermarket X Di Surabaya Sehubungan Dengan Kekeliruan Mengenai Barang Titipan
• Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Dengan Sistem Carter Kapal Pada P.T. Gesuri Lloyd Cabang Gresik
• Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang-Barang Melalui Darat Dengan Kendaraan Bermotor
• Tanggungjawab Pengangkut Dalam Perjanjian Pengangkutan Dengan Sarana Pengangkutan Truck Pada Perusahaan Pengangkutan PT. Tirta Rachmat Arum Banyuwangi
• Tanggungjawab Pengurus Puskopal Armada Di Surabaya Terhadap Kerugian Yang Timbul
• Tanggungjawab Pengusaha Travel Terhadap Penumpang Jurusan Surabaya - Malang (Studi Pada Perusahaan Travel Tirta Jaya Transport)
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas Merpati Nusantara Airlines Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan
• Tanggungjawab Perum Astek Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Atau PHK
• Tanggungjawab Perusahaan Jasa Perseroan Terbatas Elteha Internasional Dalam Penerimaan Dan Pengiriman Barang Di Surabaya
• Tanggungjawab PT. Pelni Cabang Surabaya Atas Keselamatan Pengangkutan Transmigran Dari Pulau Jawa Ke Pulau Sulawesi
• Tindak Pidana Pemalsuan Akte Nikah Ditinjau dari Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindak Pidana Pemalsuan Exit Permit Di Kantor Imigrasi Surabaya
• Tindak Pidana Penyelundupan Ditinjau Dari Sudut Kriminologi
• Tinjauan Abortus Provocatus Crimunalis Dikaitkan Dengan Pembunuhan Anak Menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Asuransi Sosial Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Atas Kemacetan Kredit Investasi Pada Bank Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Tinjauan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Pengangkutan Pemakaian Giro Bilyet Dalam Masyarakat
• Tinjauan Bilyet Giro Kosong di Bank Metro Ekspres Surabaya
• Tinjauan Efektivitas Inpres Nomor 4 Tahun 1985 Dalam Penanggulangan Penyelundupan Dari Segi Hukum Pidana
• Tinjauan Hukum Tentang Konflik Teluk Sidra Menurut Hukum Laut Internasional
• Tinjauan Hukum Tentang Pembelian Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
• Tinjauan Hukuman Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Orang Yang Gila
• Tinjauan Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Menurut Ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 Jo Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Jual-Beli Emas Secara Tabungan Dalam Praktek Dan Permasalahannya
• Tinjauan Kasus Gugatan Perdata Ganti Rugi Setelah Putusan Pidana Dibebaskan Dari Dakwaan
• Tinjauan Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Nursulik Di PengadilanNegeri Kraksaan
• Tinjauan Kasus Pembagian Warisan Hotel S Di Surabaya
• Tinjauan Konosemen Sebagai Kontrak Standard Dalam Lalu-Lintas Pengangkutan Laut Di Perseroan Terbatas Pelayaran Nusantara Gapsu Surabaya
• Tinjauan Kredit Ekspor Di Bank Negara Indonesia 1946 (BANK BNI) Cabang Surabaya
• Tinjauan Masalah Pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja Pada PT. Perkebunan XXIV - XXV (PERSEROAN) Di Surabaya
• Tinjauan Mengenai Jual Beli Produk Perusahaan Perseroan Terbatas Semen Gresik Unit Tegal Dan Beton
• Tinjauan Mengenai Praktek Prapenuntutan Oleh Jaksa / Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Tinjauan Pembelian Emas Hasil Pencurian Dikaitkan Dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Pencatatan Kelahiran Di Luar Wilayah Kantor Catatan Sipil Tempat Kelahiran Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Penerapan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Perkosaan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh SHM Di Kabupaten Sidoarjo
• Tinjauan Penerbitan Wesel Dalam Praktek Perbankan
• Tinjauan Peranan Genaral Agreement On Tarrifs And Trade Pada Konsep Free Trade Association Of South East Asian Nations Dilihat Dari Kepentingan Indonesia
• Tinjauan Perasuransian Barang Jaminan Kredit Benda Bergerak Pada Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jember
• Tinjauan Perihal Pelanggaran Pelaksanaan Perjanjian Untuk Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Perikatan
• Tinjauan Perjanjian Utang Piutang Antara Koperasi Serba Usaha Setia Kartini Wanita Sidoarjo Dengan Anggotanya
• Tinjauan Perkawinan Dalam Garis Keturunan Menyamping Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Surabaya Yang Tidak Didaftarkan Sesuai Ketetuan Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975
• Tinjauan Secara Yuridis Atas Perjanjian Kredit Mobil Pada Bank Duta Surabaya
• Tinjauan Sewa - Menyewa Sawah Tambak Dengan Pembayaran Gabah Di Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan
• Tinjauan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Koperasi Jasa Bakor Motor Denpasar Bali
• Tinjauan Sewa Menyewa Tanah Untuk Tanaman Tembakau Di Desa Gedungan Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep
• Tinjauan Singkat Tentang Fungsi Mahkamah Internasional
• Tinjauan Tentang Alimentasi Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Tentang Cacat Kehendak Karena Kekhilafan Pada Terjadinya Perjanjian
• Tinjauan Tentang Delik Adat Logika Sanggraha Dikaitkan Dengan Hukum Positif
• Tinjauan Tentang Faktor Penyebab Serta Penyelesaian Kemacetan Kredit Di Bank Central Asia Malang
• Tinjauan Tentang Kepemilikan Dan Pengalihan Hak Atas Satuan Rumah Susun Di Taman Apsari Surabaya
• Tinjauan Tentang Kewenangan Pembuatan Akta Kematian Di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Tentang Masalah Yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat Sistem Individual Bilateral Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Kandat Kediri
• Tinjauan Tentang Merek Yang Tidak Didaftarkan dan Akibat-Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
• Tinjauan Tentang Obyek Fiducia Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Sewa
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kredit Karyawan Di Bank Pasar Karanganyar
• Tinjauan Tentang Pembatalan Atas Pendaftaran Merek Menurut Undang-UndangNomor 21 Tahun 1961
• Tinjauan Tentang Penarikan Kembali Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan Seorang Pria Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dengan Seorang Wanita Warga Negara Indonesia Pribumi Yang Sama-Sama Beragama Islam
• Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan Yang Terlambat Pada Kantor Catatan Sipil di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Trenggalek
• Tinjauan Tentang Perjanjian Proyek Perkebunan Inti Rakyat Lokal Di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
• Tinjauan Tentang Reasuransi Dan Manfaatnya
• Tinjauan Tentang Sifat Dan Lunasnya Ganti Kerugian Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai
• Tinjauan Tentang Tanggungjawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Atas Penuualan Besyarat Barang Konveksi Di Rimo Departemen Store Surabaya Delta Plaza Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Di Daerah Pabean Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dan Upaya Penanggulangannya
• Tinjauan Tentang Usaha Bank Duta Surabaya Untuk Menyalurkan KIK KMKP Pada Pengusaha Kecil Pribumi Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa
• Tinjauan Terhadap Koperasi Angkutan Penumpang (KOPANG) Swadiri Karya Surabaya Sebagai Pengelola Unit Usaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Terhadap Lembaga Hibah Dalam Kaitannya Dengan Keberdaan Legitieme Portie
• Tinjauan Terhadap Pemalsuan Surat Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Rumah Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Asuransi Dalam Kaitannya Dengan Masalah Subrogasi
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Tanah dan Rumah Di Komplek Kertajaya Indah Pada PT. Sinar Galaxy
• Tinjauan Terhadap Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya
• Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diatur Dalam Pasal 338 Dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Study Kasus S Alias B Dipengadilan Negeri Surabaya
• Tinjauan Tindak Pidana Imigrasi Di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Hak Subrogasi Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia
• Tinjauan Wewenang Dan Tanggungjawab Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pasal 1710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Hotel Garden Surabaya
• Unsur Kesalahan Pada Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melanggar Hukum
• Wanprestasi Dalam Fiduciare Elgendoms Overdracht Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan
• Wanprestasi Dalam Keadaan Memaksa
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Pada Perusahaan Real Estate Di P.T. Ready Indah Surabaya
• Wanprestasi Pembeli Dalam Suatu Perjanjian Dengan Sarana Cek Kosong
• Wewenang Presiden dalam Hal Mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang Undang Berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945
• Wewenang Yayasan Sebagai Wali Bagi Anak Yang Belum Dewasa

Tahun 1987

• Abortus Provokatus Dikaitkan Dengan Perkembangan Di Dalam Masyarakat
• Actio Paulina Serta Akibatnya Pada Pihak Ketiga
• Akibat Batalnya Perkawinan Terhadap Suami Istri Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Bantuan Hukum Dalam Proses Perkara Pidana Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Sehubungan Dengan Penggunaan Giro Bilyet Sebagai Alat Pembayaran Giral
• Bunga Yang Diperjanjikan Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
• Cacad Tersembunyi Dalam Jual Beli Barang
• Cacat Dalam Kata Sepakat Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Dasar Kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Mengeluarkan Keputusan Nomor 81 Tahun 1986 Tentang Penggunaan Topi Pengaman (HELM)
• Daya Berlakunya Pendaftaran Merek
• Efektifitas Penerapan Sangksi Terhadap Perubahan Bentuk Fisik Rumah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Surabaya
• Eksistensi Bentuk Perikatan Konsinyasi dan Pertumbuhannya dalam Perdagangan Di Toserba Indo Plaza
• Hak Mewaris Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Hak Regres Dalam Praktek Wesel Dan Cek Di Surabaya
• Hak Reklame Sebagai Upaya Hukum dalam Kasus Wanprestasi
• Hambatan Penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Sehubungan Dengan Adanya Permintaan Penuntut Umum Dalam Pra Penuntutan Sesuai KUHAP
• Hapusnya Penanggungan Hutang Menurut Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Hubungan Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perikatan
• Illa Dan Pisah Meja Dan Tempat Tidur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata
• Illa Dan Pisah Meja Dan Tentat Tidur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata
• Izin Seseorang untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kasus Poliandri Yang Diperiksa Di Pengadilan Negeri Kediri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Akibatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kebatalan Suatu Perjanjian
• Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kredit Bank Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Ahli Waris Yang Diakui Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Adat Di Bangkalan (MADURA)
• Kedudukan Dan Peranan Kepala Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Kedudukan Kreditur Dan Debitur Dalam Jaminan Fudicia Serta Permasalahannya
• Kedudukan Mahar Dalam Aqad Nikah
• Kedudukan Pertanggungan Atas Bangunan (Rumah) Yang Dibebani Hipotik Pada Bank Di Surabaya
• Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Remaja Di Kotamadya Surabaya
• Kekuasaan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomre 1 Tahun 1974
• Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Notaris
• Kesulitan Dalam Penguirusan Harta Kekayaasn Orang Tak Hadir Oleh Balai Harta Peninggalan
• Keterlambatan Atau Kesulitan Membayar Angsuran Terakhir Dalam Suatu Perjanjian Sewa Beli Mobil Tidak Melenyapkan Hak Pembeli Sewa
• Ketiadaan Akte Otentik Suatu Firma Dikaitkan dengan Tanggungjawab Pihak Ketiga
• Kompensasi Sebagai Salah Satu Cara Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kredit Profesi Guru Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Jaminannya
• Kredit Untuk Anak Buah Kapal (ABK) Bekas Kapal Trawl Sehubungan Pelaksanaan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl Di Gresik
• Larangan Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Perdata Barat
• Masalah Gemblakan Dikaitkan Dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Masalah Penafsiran Isi Perjanjian Dalam Hukum Perikatan
• Masalah Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Hubungannya Dengan Beristri Lebih Seorang
• Masalah Saisine Dalam Hukum Waris Perdata
• Masalah Usia Anak Nakal Menurut Hukum Positif Dikaitkan Dengan Peradilan Anak
• Masalah Waktu TungguMenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perkembangannya Dewasa Ini
• Masalah Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Fiducia
• Musnahnya Benda Gadai Yang Ada Dalam Kekuasaan Kreditur Di Luar Kesalahan Para Pihak
• Pegaruh Kepailitan Terhadap Pemisahan Harta Perkawinan Suami Istri
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Waris Jawa Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Pelaksanaan Perceraian Dengan Alasan Kekejaman Dan Penganiayaan Berat Oleh Salah Satu Pihak Di Pengadilan Agama Surabaya
• Pelaksanaan Prosedur Pewarganegaraan Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980
• Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Rungkut Ditinjau Menurut Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
• Pemalsuan Paspor Di Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Darurat 1955
• Pembahasan Pendirian PT Dwi Guna Karya Di Surabaya
• Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Kekhilafan Menurut Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pembatalan Perjanjian Jual Beli
• Pembelian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Jalan
• Pencabutan Dan Gugurnya Surat Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Indonesia
• Penerapan Istilah Partai Politik dan Golongan Karya di Indonesia
• Pengampuan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata
• Pengangkatan Anak Oleh Seorang Waria
• Pengangkatan Wali Berdasarkan Penetapan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pengaruh Devaluasi 1986 Terhadap Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Wilayah III Jawa Timur Di Kepanjen Kabupaten Malang Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Trimeru
• Pengaruh Peralian Agama di dalam Perkawinan Yang Sedang Berlangsung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pengaruh Peralihan Agama di dalam Perkawinan Yang Sedang Berlangsung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian Bagi Orang-Orang Yang Tunduk Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penitipan Kendaraan Bermotor Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penolakan Pencatatan Perkawinan Antar Agama Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Di Kotamadya Malang
• Penyalahgunaan Keadaan Mengakibatkan Batalnya Suatu Persetujuan
• Penyelewengan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam
• Penyimpangan Ketentuan Laik Kawin Berkaitan Dengan Batas Umur Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Peralihan Hak Atas Merek Perusahaan Yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
• Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
• Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Di Surabaya
• Peranan Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Surabaya dalam Mengembangkan Kredit Investasi Kecil Dan Kredit Modal Kerja Permanen
• Peranan Bukopin Dalam Pemberian Kredit Kepada Koperasi Pegawai Negeri Cipta KaryaDi Surabaya
• Peranan Jaminan Dalam Pengambilan Kredit Investasi Kecil Pada Panin Bank Cabang Pontianak
• Peranan Koperasi Angkatan Laut Unit Pemerahan Susu Handini Di Kedurus Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dengan Pada Anggotanya
• Pergaulan Eksplorasi Ruang Angkasa Terhadap Perkembangan Hukum Udara Di Indonesia
• Perikatan Bersyarat Yang Bersifat Memutus Ditinjau Dari Pasal 1265 Dan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Peristiwa Overmacht Dalam Sekestrasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perjanjian Jual Beli Kendaraan Sepeda Motor Dan Permasalahannya Pada PT. Tunas Bintang Motor Company Perwakilan Surabaya
• Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Penerima Kredit
• Perjanjian Pemborongan Pembangunan SD Di Lingkungan Kabupaten/Kotamadya Mojokerto
• Perjanjian Pertanggungan Jiwa Dwi Guna Dalam Praktek Di Asuransi Bumi Putera 1912
• Perjanjian Riba Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perkawinan Ngerorod Di Bali Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Yang Dilakukan Tidak Di Hadapan Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan
• Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Si Tertanggung Sehubungan Dengan Adanya Perjanjian Baku Di Perseroan Terbatas Asuransi Jiwasraya
• Permasalahan Asuransi Kebakaran Berpedoman Pada Polis Standar Kebakaran Indonesia (1982)
• Permintaan Ganti Rugi Oleh Dominus Atas Manfaat Yang Diambil Gestor Dalam Zaakwaarneming
• Perselisihan Suami Istri Yang Tidak Dapat Didamaikan Sebagai Salah Satu Alasan Untuk Melakukan Perceraian
• Pertanggungjawaban Pengurus Suatu Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga
• Pertanggungjawaban Pengusaha Pengangkutan Peti Kemas Melalui Darat Atas Keselamatan Barang Yang Diangkutnya
• Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Badan Hukum
• Pertanggungjawaban Redaktur Dalam Delik Pers Menurut Undang-Undang Pokok Pers
• Pertanggungjawaban Suami Atas Harta Asal Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pertanggungjawaban Tidak Terbatas Oleh Pengurus Perseroan Terbatas
• Perubahn Kelamin Ahli Waris Banci Menurut Hukum Waris Islam
• Petanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Diasal Karya Pratama Terhadap Pihak Ketiga Pada Masa Pendirian Hingga Mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman
• Pewarisan dari Anak Luar Kawin Yang Tidak Meninggalkan Ahli Waris
• Pokok-Pokok Tentang Asuransi Protection And Indemnity Dan Perannya Pada The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited
• Praktek Jual Beli Dengan Janji Membeli Di Kotamadya Kediri
• Praktek Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Daerah Tingkat II Sidoarjo
• Praktek Pengalihan Dan Hak Penuntutan Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong Di Surabaya
• Praktek Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Terhadap Urusan Dekonsentrasi
• Praktek Perjanjian Sewa Beli Rumah Pada PT Pembangunan Darmo Grande
• Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Dalam Khusus Pertengkaran Yang Terus Menerus
• Resiko Dalam Pengangkutan Laut
• Studi Kasus Tentang Perbuatan Cabul Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Studi Kasus Tentang Permintaan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Gresik
• Suatu Tinjauan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Permasalahannya
• Suatu Tinjauan Pengakuan Anak Luar Kawin Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Suatu Tinjauan Tentang Masalah Keselamatan Kapal Dalam Hubungannya Dengan Kelancara LLAL Pada Perseroan Terbatas Pupuk Sriwidjaja
• Suatu Tinjauan Tentang Tanggungjawab Sebagai Akibat Pencemaran Lingkungan
• Suatu Tinjauan Tentang Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Seseorang
• Suatu Tinjauan Tentang Yurisdiksi Universal Terhadap Kejahatan Narkotika
• Suatu Tinjauan Terhadap Pewarisan Yang Belum Terbuka Menurut KUH Perdata
• Suatu Tinjauan Umum Tentang Asuransi Mengenai Hasil Pertanian
• Tanggung Jawab Debitur Terhadap Hilangnya Barang Dalam Sewa Beli Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tanggungjawab Pemegang Kartu Kredit Atas Penyalahgunaan/Pemalsuan Oleh Pihak Ketiga Di Bank Duta Surabaya
• Tanggungjawab Pengurus Persekutuan Perdata Terhadap Pihak Ketiga
• Tanggungjawab Pengurus Perseroan Terbatas Nusa Tenggara Indah Abadi Kepada Pihak Ketiga
• Tanggungjawab Perusahaan Pelayaran Rakyat Perseroan Terbatas Berkat Setia Surabaya Terhadap Barang Yang Diangkutnya
• Tanggungjawab Seorang Juru Foto Dalam Perjanjian Untuk Mengabadikan Perkawinan
• Tanggungjawab Terbatas Sekutu Diam Dalam Persekutuan Komanditer C.V. Pioner Di Surabaya
• Tinjauan Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Dasar 1945 dan Pelaksanaannya
• Tinjauan Mengenai Pasal 1446 Sehubungan Dengan Pasal 1331 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Mengenai Piutang-Piutang Yang Diistimewakan (Privilege)
• Tinjauan Mengenai Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Pegawai Negeri Di Kotamadya Tingkat II Surabaya
• Tinjauan Pemidanaan Suatu Kasus Kejahatan Kesusilaan Sehubungan Dengan Pasal 292 KUHP
• Tinjauan Pencemaran Lingkungan Laut Karena Tumpahan Minyakbumi Di Wilayah Perairan Nusantara
• Tinjauan Penyebab Terjadinya Hidup dampulan Di daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro
• Tinjauan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Dalam Kaitannya Dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974
• Tinjauan Perjanjian Sewa Beli Barang-Barang Tidak Bergerak
• Tinjauan Tentang Adanya Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (EKSEKUSI)
• Tinjauan Tentang Arti Dan Fungsi Saham Pada Perseroan Terbatas Pudjangga Surabaya
• Tinjauan Tentang Cara Mendapatkan Jaminan Kredit Koperasi Pada Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
• Tinjauan Tentang Causa Yang Sah Sebagai Syarat Ke Empat Sahnya Perjanjian
• Tinjauan Tentang Harta Benda Anak Yang Belum Dewasa Dalam Perwalian
• Tinjauan Tentang Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku Di PT. Modern Photo Film Co
• Tinjauan Tentang Perkawinan Selarian Di Kabupaten Bima Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Tentang Prosedur Perolehan Kartu Tanda Penduduk Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
• Tinjauan Tentang Tanggungjawab PT. Maskapi Asuransi Timur Besar Terhadap Barang-Barang Muatan Kapal Motor Sindoro
• Tinjauan Terhadap Alat Pembayaran Giral dalam Hubungannya dengan Kliring
• Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Buruh Di Hyatt Bumi Hotel Surabaya Menurut Hukum Perburuhan Di Indonesia
• Tinjauan Terhadap Peralihan Hak Milik Dalam Hubungannya Dengan Asuransi Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Tinjauan Terhadap Primer Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (PRIMKOPAL) Juanda Sebagai Pengelola Unit Usaha Angkutan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Persekutuan Firma Terhadap Pihak Ketiga
• Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 16 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 serta Pelaksanaannya
• Tinjuan Tentang Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha Wanita Mulya Di Surabaya
• Tugas Pengurusan Surat-Surat Wasiat Oleh Balai Peninggalan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Dokter Sebagai Wajib PenyimpanRahasia Pekerjaan Di Indonesia
• Wanprestasi Atas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Dalam Hal Pembelian Rumah Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Reparasi Mobil Di Jember

Tahun 1986

• Akibat Adanya Testamen Terhadap Bagian Yang Diterima Anak Sebagai Ahli Waris
• Akibat Kawin Dampulan Terhadap Anak Keturunannya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Akibat-Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
• Alimentasi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Aspek-Aspek Hukum Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Asuransi Kendaraan Milik Pribadi Terhadap Kecelakaan Pada Perseroan Terbatas Kecelakaan Pada Perseroan Terbatas Asuransi Independent
• Beberapa Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pasal-Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Beberapa Permasalahan Kewenangan Yuridis Indonesia Sebagai Negara Pantai Di Laut Wilayah
• Carter Kapal Laut Berdasarkan Perjalanan PT. Djakarta Lloyd Cabang Surabaya
• Dampak Negatif Perjanjian Kerja Di Perusahaan A C C
• Efektifitas Pasal 504 KUHP Dalam Menanggulangi Masalah Pengemisan Khususnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
• Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surabaya
• Efektivitas Ketentuan Ketentuan Landreform Di Kecamatan Candi Kebupaten Sidoarjo
• Efektivitas Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1986 Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima
• Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dihubungkan Dengan Akibat Undian Sumbangan Sosial Berhadiah
• Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Beragama Islam Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pengadilan Agama Di Probolinggo
• Fasakh Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Seorang Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Fasid Nikah Di Pengadilan Agama nganjuk
• Fungsi Dan Kedudukan Pembantu Bupati Di Sidoarjo Dalam Peranannya Menciptakan Tertib Pemerintahan Di Daerah
• Fungsi Hak Milik Di Perumahan Susun Dukun Menanggal Surabaya Dalam Upaya Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemilik
• Hak Mewaris Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Hak Mewaris Seorang Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Nomor 1 Tahun 1974
• Hak Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
• Hak Prerogatif Presiden Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
• Hak Prerogatip Presiden Menurut Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1974
• Hubungan Antara Pemijat Wanita Dengan Majikan Di Panti Pijat X Ditinjau Dari Hukum Perburuhan
• Intensifikasi Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Di Gresik
• Jual Beli Rumah Secara Di Bawah Tangan Pada Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Di Sumenep
• Jual Beli Rumah Yang Dikaitkan Dengan Kredit Dari Bank Tabungan Negara
• Jual Beli Warisan Menurut Pasal 1537 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Jual Gadai Tanah Dan Hutang Uang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah
• Kawin Paksa Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
• Kecakapan Bertindak Seorang Istri Dalam Praktek Peminjaman Uang Di Bank X
• Kedudukan Anak Di Minangkabau Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keluarga dan Hukum Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan dan Kepentingan Anak Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
• Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Menurut Tertib Kekeluargaan Parental Dalam Adat Waris Di Jawa
• Kepailitan Terselubung Dapat Dipakai Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Keuntungan
• Khuluk Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Konsinasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
• Koperasi Ikatan Karyawan Pengemudi Becak Bermotor Di Kotamadya Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1967
• Koperasi Taxi Di Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Kredit Investasi Kecil Dan Kredit Modal Kerja Permanen Dalam Rangka Menunjang Kesempatan Berusaha
• Kwitansi Sebagai Surat Berharga Di Bank Pasar Kosanda Surabaya
• Masalah Izin Gangguan Kotamdya Daerah Tingkat II Surabaya
• Masalah Jual Beli Cicilan Rumah Perusahaan Real Estate di Surabaya Pada Umumnya
• Masalah Keputusan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya
• Masalah Kurang Efektipnya Pelaksanaan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Masalah Pengawasan Terhadap Keselamatan Kerja Oleh Pemerintah
• Masalah Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Masalah Perkawinan Campuran Antara Seorang Muslim Tionghoa (WNI Keturunan) Dengan Wanita Indonesia Asli Yang Beragama Islam
• Masalah Sengketa Sewa Menyewa Rumah Yang Ditimbulkan Oleh Pihak Penyewa Di Kotamadya Surabaya
• Masalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Dikaitkan dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945
• Masalah Wajib Pajak Dalam Bidang PerApotikAn
• Masalah Wanprestasi Sewa Beli Barang Elektronik di PT. Alam Multi Sari Surabaya
• Panti Asuhan Santa Theresia Di Malang Dikaitkan Dengan Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pelaksanaan Kredit Kelayakan SehubunganDengan Keppres Nomor 29 Tahun 1984 Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Di Surabaya
• Pelaksanaan Landreform Terhadap Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian Di Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan Khususnya Di Kecamatan Pademawu
• Pelaksanaan Pajak Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto
• Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Pada Dewasa ini
• Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Sehubungan Dengan Adanya Instruksi Persidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/1966 Di Kabupaten Tulungagung
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Perdikan Desa Majan Kabupaten Tulungagung Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Desa
• Pelaksanaan Poligami di Kecamatan Tulungagung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Menurut KUHAP Dalam Praktek Di Surabaya
• Pembagian Warisan AB Intestato Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pembelian Mebel Dengan Cara Kredit Di Perwakilan Mebel L Y C Surabaya
• Pemberian Kredit Bagi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dari Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Probolinggo
• Pemberian Kredit Modal Kerja Permanen Sehubungan Dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Di Pabrik Gula Candi Sidoharjo
• Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pernyataan Pailit Dalam Hubungannya Dengan Hipotik Dan Upah Buruh Yang Membebaninya
• Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Faktor Penentuan Ganti Rugi Dalam Kaitannya Dengan Kebijaksanaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Pencegahan Dan Pengamanan Lingkungan Akibat Limbah Industri Khrom Di Keluarahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Pengaruh Poligami Terhadap Keluarga Di Kecamatan Manyar Kabupatek Gresik
• Pengaruh Poligami Terhadap Keluarga Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
• Pengertian Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
• Penggalakan Program Keluarga Berencana Sehubungan Dengan Pasal 283 Dan 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Penggantian Ahli Waris Oleh Anak Dari Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pengukuran Tanah Sebagai Salah Satu Dasar Untuk Mengadakan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
• Penjaminan Hutang Oleh Borgtoght Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penolakan Waris Dan Pengaruhnya Terhadap Legitieme Portie
• Pentingnya Wakil Kepala Daerah Tingkat II Di Kotamadya Surabaya
• Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak
• Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Dengan Jaminan Benda Tidak Bergerak Akibat Wanprestasi Pihak Si Berhutang Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Hukum Acara Pidana Militier
• Penyidikan Tersangka Dalam Hal Tertangkap Tangan
• Penyimpangan terhadap Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukolilo Kotamadya Surabaya
• Penyitaan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP Di Kepolisian Resort 1056 Pacitan
• Peran Penyidik Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Praperadilan
• Peran Serta Korban Dalam Terjadinya Suatu Kejahatan
• Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Rangka Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Peranan Kartu Kredit Pada Masa Mendatang Di Surabaya
• Peranan Koperasi Unit desa Dalam Kaitannya Dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri
• Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Sistim Pemerintahan Desa Di Desa Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
• Peranan Lembaga Pencatatan Sipil Dalam Penyelenggaraan Perkawinan
• Peranan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Pelaksanaan Pembangunan
• Peranan Pengadilan Negeri Dan Kantor Urusan Perumahan Dalam Menyelesaikan Sengketa Sewa Menyewa Rumah Di Kotamadya Surabaya
• Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Sidoarjo
• Perikatan Dengan Ancaman Hukuman Menurut Pasal 1304 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perjanjian Pemborongan Bangunan Antara Instansi Pemerintah Dan Swasta
• Perjanjian Penitipan Barang Menurut Pasal 1702 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Tanaman Tebu Di desa Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
• Perkawinan Adat Masyarakat samin Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Adat Suku Bali Age ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Antar Agama Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Gresik
• Perkawinan dan Perceraian di Lingkungan Anggota ABRI Khususnya Angkatan Darat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan dan Perceraian Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Yang Beragama Islam Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Manyakey Di Kalangan Suku Dayak Ngaju Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkembangan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Kaitannya Dengan Proses Modernisasi
• Perlindungan Hukum Bagi Penasehat Hukum Dalam Pencabutan Surat Kuasa Secara Sefihak
• Perlindungan Kesehatan Kerja Bagi Buruh Perusahaan Daerah Asen Surabaya
• Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia
• Pertanggung Jawaban Pegawai Catatan Sipil Dalam Hubungannya Dengan Sahnya Suatu Perkawinan
• Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)
• Pertanggungan Jawaban Dokter Dalam Malpractice Ditinjau Dari Hukum Perdata
• Pertanggungan Jiwa oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya Surabaya
• Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Komanditer Kepada Pihak Ketiga
• Pertanggungjawaban Yudi Penyewa Terhadap Cacad Pada Obyek Sewa Menyewa Rumah
• Pola Perwalian dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Pemberian Ijin Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Praktek Jual Beli Siput Mutiara Di Kepulauan Aru
• Praktek Leasing Pada Perseroan Terbatas Citicorp Leasing Indonesia Di Surabaya
• Praktek Pengangkatan Anak Pada Yayasan Balai Keselamatan Matahari Terbit Di Surabaya
• Praktek Perjanjian Jual Beli Tambak Di Kabupaten Sidoarjo
• Praktek Perjanjian Kredit Mobil Di Bank Duta Surabaya
• Satu Tinjauan Tentang Piutang Yang Diistimewakan Dan Permasalahannya
• Sekitar Praktek Perburuhan Laut di PT. Pedjaka Suatu Tinjauan Dari Sudut Hubungan Perburuhan Pancasila
• Studi Kasus Tentang Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kematian Seorang
• Studi Kasus Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau
• Studi Kasus Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Yaohan Shopping Centre Di Jakarta
• Suatu Tinjauan Hukum Tentang Tanggungjawab Pengankutan Bahan Baku Kayu Oleh Perusahan Pelayaran Lokal
• Suatu Tinjauan Mengenai Perubahan Undang Undang Dasar 1945 Berdasar pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/1983
• Suatu Tinjauan Mengenai Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur Dikaitkan Dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Suatu Tinjauan Tentang Peralihan Hak Cipta Suatu Tinjauan Tentang Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
• Surat Kuasa Memasang Hipotik
• Tanah Absentee Dan Hipotek Atas Tanah Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
• Tanggung Jawab Istri Terhadap Hutang Hutang Suami Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..
• Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Dagang X Terhadap Pihak Ketiga
• Tanggung Jawab Sub Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Bojonegoro Pada Dealer
• Tanggungjawab Hutang Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Kandung Setelah Putusnya Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian
• Tanggungjawab Perseroan Terbatas adiguna Putera Terhadap Barang Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Tanggungjawab Perusahaan Umum Pos Dan Giro Sebagai Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Di Kodya Surabaya
• Timbulnya Hak Atas Merek dan Pemindahannya Menurut Undang-Undang Merek 1961
• Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• Tinjauan Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
• Tinjauan Masalah Penyalah Gunaan Narkotika Sebagai Tindak Pidana
• Tinjauan Pasal 534 KUHP Sehubungan Dengan Adanya Pragrom Nasional Keluarga Berencana
• Tinjauan Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Tinjauan Praktek Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Perseroan Terbatas United City Bank Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
• Tinjauan Tentang Akibat Pelaksanaan Pinjam Pakai Oleh Pihak Yang Meminjami
• Tinjauan Tentang Hak Gaji Untuk Isteri Pegawai Negeri Sipil Yang dicerai Dalam Kaitannya Dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Tinjauan Tentang Konsorsium Asuransi Risiko Khusus Kebakaran Pasar Inpres
• Tinjauan Tentang Penerapan Ketentuan Upah Pokok Minimum Pada Beberapa Perusahaan Swasta Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Status Pegawai Honorer Daerah Menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian
• Tinjauan Tentang Surat Aksep Dalam Praktek Perbankan Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Steverdoring Coy Dalam Kaitannya Dengan Inpres Nomor 4 Tahun 1985
• Tinjauan Tentang Usaha Koperasi Unit Desa Minatani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Anggotanya Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
• Tinjauan Terhadap Penitipan Barang Dalam Praktek Di Hotel Majapahit Surabaya
• Tinjauan Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Tengger di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo
• Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Laut Di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Pertanian Absentee Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Wanita Tempat Hiburan Billiard Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Tuntutan Ganti Rugi Seorang Wanita Terhadap Seorang Laki-Laki Atas Perbuatannya Yang Melanggar Hukum
• Upaya Pembatasan Kelahiran Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Validitas Dan Efektivitas Hukum BCA Card Dan Visa Card
• Verifikasi Dalam Kepailitan Bagi Perusahaan X Di Surabaya
• Wanprestasi Dalam Arisan Dengan Sistem Call Di Bangkalan
• Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Penggunaan Hak Uji Materiil

Tahun 1985

• Abortus Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Akibat Negatip Dari Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah Pada Masyarakat Dan Hubungannya Dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Akibat Siri Dikaitkan Dengan Pasal 353 KUHP
• Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Beberapa Hambatan Dalam Proses Pembebasan Tanah Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Timur Bagian Proyek Madura Di Kabupaten Bangkalan
• Beberapa Kejahatan Yang Sering Terjadi Di Komplek Pelacuran Daerah Jarak Kotamadya Surabaya
• Beberapa Masalah Perburuhan Di Sektor Perhotelan Dan Usaha Penyelesaiannya
• Berlakunya Wesel dan Cek Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan
• Claim (Tuntutan Ganti Rugi) Atas Barang Barang Pada PT. Pelni Cabang Utama Surabaya
• Efektifitas Pasal 530 KUHP Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Dalam Hubungannya Dengan Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 215/1980/PDT.G
• Efektivitas Pasal 418 KUHP Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
• FaktorFaktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 1982 1987 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo
• Fungsi Asuransi Jiwa Bagi Tertanggung dan Keluarganya
• Gross Clearing Sehubungan Dengan Penarikan Cek Pada Bank Bank Di Surabaya
• Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Credietverband di Wilayah Kabupaten Kediri
• Hak Mewaris Seorang Pembantu Pembunuhan Terhadap Pewaris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Hak Tolak Wartawan Dalam Delik Pers
• Hak-Hak Adat Tanah dan Pemungutan Hasil Hutan Khusus Di Kecamatan Mentaya Hulu Propinsi Kalimantan Tengah
• HambatanHambatan Terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama Pada PT. United Transocean Marine Paint Di Kabupaten Gresik
• Hipotik Atas Tanah Sebagai Jaminan Kredit Bank di Wilayah Kotamadya Surabaya
• Iklan Bioskop Yang A - Susila Di Kotamadya Surabaya Dikaitkan Dengan Pasal 282 KUHP
• Jaminan Keselamatan Pelayaran Dalam Menunjang Pengangkutan Laut
• Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Karyawan PT. Pal Indonesia (PERSERO) Surabaya
• Judi Buntutan Di Kotamadya Surabaya Ditinjau Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dikaitkan Dengan Pasal 359 KUHP
• Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)
• Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedudukan Tugas dan Wewenang Pembantu Walikotamadya Surabaya
• Kekuatan Serta Peranan Saksi Dalam Proses Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
• Kenakalan Remaja Akibat Narkotika Di Surabaya
• Kesejahteraan Buruh Pada Perusahaan Swasta PT. Star Angkasa Metal Factory Di Surabaya
• Ketidak Cakapan Bertindak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Koperasi Industri Tas dan Koper (INTAKO) Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Koperasi Sri Handayani Sebagai Salah Satu Pengembangan BUUD/KUD di Kabupaten Kediri
• Latar Belakang Kenakalan Anak Sebagai Salah Satu Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat
• Latar Belakang Terbentuknya Kejahatan Kekerasan (GALI) Di Surabaya Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat
• Lingkungan Kehidupan Seseorang Merupakan Salah Satu Faktor Penyebab Pembunuhan Dikaitkan Pasal 338 Dan 340 KUHP
• Lisensi Merek Perusahaan
• Manfaat Asuransi Jiwa Bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 di Surabaya
• Manfaat Pembentukan Peradilan Anak Dalam Rangka Melindungi Dan Menanggulangi Kenakalan Anak
• Manfaat Pemberian Masa Cuti Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Masalah Alat Bukti Sumpah Dalam Hukum Acara Perdata
• Masalah Bantuan Hukum Didalam Hukum Acara Perdata di Indonesia
• Masalah Kecelakaan Kerja Di PT. Rungkut Jaya Metal Printing Can Making Surabaya
• Masalah Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Pasal 359 Dan 360 Ayat (1) KUHP
• Masalah Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Di PT. Yasonta Perwakilan Jawa Timur Di Surabaya
• Masalah Penadahan
• Masalah Pencurian Dengan Kekerasan Di Kotamadya Surabaya
• Masalah Pengangkutan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang Melalui Laut di Tanjung Perak Surabaya
• Masalah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Masalah Sekitar Putusan Verstek Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
• Masalah Sewa Beli Sepeda Motor Merek Suzuki
• Masalah Sewa Menyewa Kapal Pada PT. Pedjaka Dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57/MK.404/Phh-84
• Masalah Sewa Menyewa Rumah Yang Dikuasai oleh Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda di Kotamadya Surabaya
• Masalah Waktu Tunggu Bagi Wanita yang Putus Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Masalah Wanita Yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandungnya
• Masalah yang Timbul Akibat Kehamilan di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Otopsi Kehakiman Dalam Hubungannya Dengan Pasal 222 KUHP
• Pelaksanaan Hubungan Kerja Di PT. Sinar Merbabu
• Pelaksanaan Otonomi Nyata Bertanggungjawab Di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
• Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Buruh Di Hotel Sanur Beach Bali
• Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Pemasangan Aliran Listrik Oleh Seseorang Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
• Pemasungan Di Bangkalan dan Hubungannya Dengan Perampasan Kemerdekaan Seseorang Serta Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana
• Pembayaran Ganti Rugi Atas Klaim Asuransi Kebakaran Terhadap Banguna Di Perusahaan Asuransi Umum PT. Mahkota Wihasta Cabang
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Gadai Pada Perusahaan Jawatan Pegadaian di Surabaya
• Pemutusan Hubungan Kerja Massal Karena Menurunnya Produksi di PT. Gelora Djaja Offset Printing Division Surabaya
• Penahanan Dalam Hubungannya Dengan Hak-Hak Asasi Manusia
• Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Tuban Khususnya di Kecamatan Jatirogo
• Pendayagunaan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Elmi Hotel Surabaya
• Pengaruh Penarikan Cek Kosong dalam Usaha Pengembangan Giralisasi
• Pengupahan Buruh Di PT. Gruno Nasional Surabaya
• Penipuan dalam Jual Beli Sebagai Mata Pencaharian ( Flessentrekkerij )
• Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Di Jawa Timur
• Penyimpangan Tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Muda Usia Di PT. X Surabaya
• Penyitaan Tanah Dan Rumah Penanggung Pajak Sebagai Tindak Lanjut Dari Surat Paksa Pajak Negara
• Peranan Camat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sebaung Kecamatan Gending Kebupaten Daerah Tingkat II Probolinggo
• Peranan Dan Dukungan Hasil Pemeriksaan Otopsi Kehakiman Bagi Penuntutan Perkara Pembunuhan Di Pengadilan
• Peranan Dan Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak (BISPA) Terhadap Pembinaan Anak Negara
• Peranan dan Tanggungjawab Pengusaha Veem Dalam Menunjang Kelancaran Arus Barang
• Peranan Dan Tugas Camat Di Kecamatan Rungkut Dalam Melaksanakan Sistem Pemerintahan Desentralisasi
• Peranan Hakim dalam Peradilan Anak Dikaitkan dengan Dwi Fungsi Hakim Anak
• Peranan Hakim dalam Sidang Perkara Pidana di Indonesia
• Peranan Itikat Baik dalam Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan di Atasnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Nomor 79/1980 PDT.G
• Peranan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan
• Peranan Surat Muatan (Konosemen) Sebagai Surat Berharga Pada Angkatan Laut
• Peranan Tata Guna Tanah Di Daerah Perkotaan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakkan Pertanahan Dan Masalah Yang Timbul Serta Penyelesaiannya Di Kotamadya Surabaya
• Peranan Wesel dalam Praktek Perdagangan Dewasa ini di Bank Negara Indonesia 1946 Surabaya
• Peranan Yayasan Usaha Karya (YUKA) Dalam Mengelola Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Perceraian Masyarakat Kristen Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Dalam Prakteknya
• Perjanjian Kerja Sebagai Bagian dari Pelaksanaan Hubungan Kerja Di P.T. Asbasima Surabaya
• Perkawinan Adat Batak Toba Tapanuli Utara dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkawinan Antar Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Di Kotamadya Surabaya
• Perkawinan Lari (Merarik) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perkembangan Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Orang Dewasa
• Perlindungan Buruh Wamita Di PT. Kedaung Indah Can Surabaya
• Perlindungan Terhadap Hak Cipta Musik
• Perolehan Benda Melalui Lembaga Arisan Menurut Bentuk yang Mandiri
• Persetujuan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat
• Pewarisan Bekas Tanah Hak Gogolan Yang Dikonversi Menjadi Hak Milik Di Desa Tambakrejo Dalam Hubungannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61 Tahun 1978/Perdata
• Praktek Jual Beli Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa di Daerah Kotamadya Surabaya
• Praktek Pengambilan Keputusan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974
• Praktek Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Gresik
• Praktek Sewa Beli Benda-Benda Bergerak di Kotamadya Surabaya
• Praperadilan Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Malang Khusus Mengenai Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi
• Prosedur Pemberian Fasilitas PMDN Di BKPMD Jawa Timur
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KHUAP) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sidoarjo
• Screening Pegawai Negeri Di Lingkungan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Ber S.I.P. di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Beserta Permasalahannya
• Sistem Pengawasan terhadap Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Sturktur Organisasi Dan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Di Surabaya
• Suatu Tinjauan Masalah Perbuatan Abortus Provokatus Criminalis
• Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Pada Penerbangan Domestik di PT. Garuda Indonesia Airwalys
• Tanggungjawab Pengangkut Pada Pengangkutan Barang di Laut Melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
• Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan dalam Angkutan Kereta Api Di Stasiun Pasar Turi Surabaya
• Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Penumpang dan Barang Perseroan Terbatas Bouraq Indonesia Airlines
• Tanggungjawan Ekspeditur Angkutan Kereta Api Terhadap Pengirim Barang
• Tindak Lanjut Tentang Kenakalan anak Yang Dikaitkan Dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Ditinjau Dari Pasal 244 KUHP
• Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Wanita Di Kotamadya Surabaya
• Tinjauan Abortus Provokatus Kriminalis Sebagai Suatu Kejahatan Pembunuhan
• Tinjauan Kejahatan Kekerasan Terhadap Harta Benda Di Kotamadya Surabaya Dan Usaha-Usaha Penanggulangannya
• Tinjauan Maalah Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
• Tinjauan Mengenai Travellers Cheque Beserta Manfaat-Manfaatnya di Bank Bumi Daya Cabang Surabaya Swandayani
• Tinjauan Proses Kerja Koperasi Susu Di Nongkojajar Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Tinjauan Sedikit Tentang Otonomi Daerah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban
• Tinjauan Sekilas Tentang Peranan Visum Et Repertum Dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Dengan Berlakunya KUHAP
• Tinjauan Tentang Kwalitas Yang Berfungsi sebagai Cheque Pada Perseroan Terbatas Bank Pasar Swadesi Di Surabaya
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Hak Dalam Praktek di Pengadilan Negeri
• Tinjauan Tentang Primer Koperasi Angkatan Darat Komando Pendidikan dan Latihan Kodam VIII Brawijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967
• Tinjauan Yuridis Tentang Beracara Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surabaya Secara Pro Deo
• Tugas Dan wewenang Kejaksaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika
• Upah Buruh Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
• Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hak Atas Merek terhadap Persaingan Curang Khususnya Peniruan Merek
• Wali Nikah Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa

Tahun 1984

• Asuransi Usaha Produksi Sebagai Sarana Untuk Menanggulangi Perluasan Risiko Dari Asuransi Kebakaran di PT. Harizon Syntex
• Balik Nama Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan
• Hal-Hal Yang Menyebabkan Lamanya Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya
• Hambatan dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Herziening Dalam Perkara Sengkon Dan Karta
• Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Timbulnya Kejahatan Di Kotamadya Surabaya
• Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana
• Masalah Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
• Masalah Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang Khusus ditangani oleh P4D Surabaya
• Masalah Tubak Belo Di Adonara Flores Timur Suatu Tinjauan Berdasarkan Pasal 340 KUHP
• Pelaksanaan Kebebasan Berserikat Bagi Buruh Swasta Dikaitkan Dengan Konvensi I.L.O. Nomer 98
• Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU No.5/1979 di Desa Kedung Bocok Kabupaten Sidoarjo
• Pelanggaran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya oleh Juru Parkir di Pangkalan Parkir Kotamadya Surabaya dan Penanganannya
• Pembajakan Vidio Kaset di Kabupaten Jombang Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta 1982
• Pembentukan Serikat Buruh Pada Perusahaan Swasta Di Surabaya
• Pembinaan Tuna - Karya Di Kotamadya Surabaya Sebagai Bagian Dari Hygiene Kriminil
• Pencurian Sepeda Motor Di Kotamadya Surabaya
• Pengaruh Referendum terhadap Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia
• Penggunaan Bilyet Giro Dalam Hubungannya Antara Teori dan Praktek
• Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan Dengan Kasus Jalan Tunjungan Nomor 15 -17 di Kotamadya Surabaya
• Peradilan Anak Di Indonesia Khususnya Surabaya
• Peranan Asuransi dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
• Perjanjian Perburuhan Sebagai Salah Satu Sarana Pelaksana Hubungan Perburuhan Pancasila
• Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Magetan dalam Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Permasalahan Buruh Di Perusahaan PT. United Waru Biscuit Manufactory
• Sengketa Sewa Menyewa Rumah Akibat Wanprestasi Penyewa di Kotamadya Surabaya
• Suatu Tinjauan Atas UndangUndang Nomor I Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Terhadap Buruh
• Tinjauan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Masyarakat Jawa dan Bali dan Hukum Islam Untuk Menuju Terbentuknya Undag-Undang Adopsi Indonesia
• Tinjauan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Masyarakat Jawa dan Bali dan Hukum Islam Untuk Menuju Terbentuknya Undang-Undang Adopsi Indonesia
• Upah Buruh Wanita dan Pria Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Pada Beberapa Perusahaan Swasta di Surabaya

Tahun 1983

• Masalah Uang Pesangon Karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh Majikan
• Prosedur Dan Permasalahan Dalam Permohonan Pembelian Rumah Atau Tanah Bekas Milik Warga Belanda
• Tinjauan Terhadap Adopsi Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Terhadap Anak Anak Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya

Tahun 1982

• Aspek Aspek Pemutusan Hubungan Kerja Dikaitkan Dengan Hubungan Perburuhan Pancasila
• Beristri Lebih Dari Seorang Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Atas Benda Tak Bergerak
• Kebebasan Berkontrak Bagi Narapidana Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya
• Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Suami/Istrinya Menurut B.W. dan Hukum Adat
• Kedudukan Seorang Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
• Masalah Pengerahan Tenaga Kerja Antar Daerah/ Antar Kerja Antar Negara Sebagai Usaha Pemerataan Kesempatan Kerja
• Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Perbuatan Pidana Yang Ada Di Kabupaten Pamekasan
• Pencabutan dan Pembebasan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya
• Pencurian Dengan Kekerasan Sesuai Dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pendayagunaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Bogasari Flour Mills Surabaya
• Pengertian Penipuan Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Perkembangannya Dalam Praktek Masyarakat
• Penyimpangan - Penyimpangan Hubungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja
• Penyimpangan Penyimpangan Hubungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja
• Tinjauan Masalah Tajen Dalam Hubungannya Dengan Pasal 303 KUHP Di Bali
• Tinjauan Yuridis atas Petok D dan Sertifikat Sebagai Pembuktian Hak Atas Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Tahun 1981

• Asas Monogami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Beberapa Masalah Dalam Perceraian Menurut B.W. dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Fiduciaire Eigendoms Overdracht
• Jaminan Hari Tua Karyawan Pinda Asean Surabaya
• Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
• Kedaulatan Rakyat sebagai Dasar Pelaksanaan Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia
• Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak
• Masalah Ijin Bangunan Rumah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
• Masalah Penerapan Actio Pauliana Dalam Perjanjian Utang Piutang
• Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
• Perjudian Ditinjau dari Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Tahun 1979

• Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut B.W. Indonesia Hukum Islam B.W. Belanda dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tahun 1978

• Masalah Kenakalan anak Dan Usaha-Usaha Penyelesaiannya

Tahun 1976

• Demokrasi Pancasila dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Hak Milik Atas Tanah dan Pencabutannya
• Perjanjian-perjanjian yang Lazim Dipergunakan Dalam Masyarakat

Tahun 1975

• Pembuktian Dengan Surat-surat
• Penadahan
• Pencurian dengan Kekerasan
• Penerapan Pidana Mati Dinegara Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila
• Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciar
• Perceraian
• Perjanjian Perjudian Sebagai Perikatan Hukum yang Wajar
• Presiden Sebagai Alat Perlengkapan Negara dan Hubungannya dengan Alat Perlengkapan Negara Lainnya Menurut Undang-Undang Dasar Sekarang
• Status Istri Menurut Hukum
• Tinjauan Pasal 1977 B.W

Tahun 1974

• Kewajiban Suami Istri Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Penyangkalan seorang Suami Terhadap Anak Yang Di Lahirkan Oleh Istrinya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perihal Kerugian dan Ganti Rugi oleh Karena Perbuatan Melanggar Hukum
• Tugas Pokok Mejelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Beberapa Pandangan Mengenai Hasil-Hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1973

Tahun 1973

• Penitipan Barang
• Penyelundupan Peraturan
• Persetujuan Sewa Menyewa

Tahun 1971

• Hukum Pidana Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat
• Jual Beli
• Jual Beli Dalam Perdagangan
• Perseroan Terbatas
• Sedikit Tentang Legilieme Portie dalam Hukum Waris
• Sewa Menyewa Rumah

Tahun 1970

• Pembubaran Perkawinan Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia
• Sedikit Mengenai Perceraian
• Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dalam Rangka Undang-Undang Dasar 1945
• Sistim Dekonsenstrasi dan Pelaksanaannya dalam Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabaja

Sumber:
https://ubaya.ac.id/