Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Siyasah Hukum Tata Negara UIN Lampung

Referensi Judul Skripsi S1 Siyasah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung

Tahun 2021

• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
• Analisis Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasidi Indonesia
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Badan Perwakilan Tiyuh Dalam Penetapan Peraturan Tiyuh (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anomali Sistem Pemerintah Presidensial Di Indonesia (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fiktif Positif Dalam Good Governance ( Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan )
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar ( Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung )
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 (Studi Pada Gugus Tugas Covid-19 Kota Metro)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Di Dprd Kota Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Pesisir Tengah
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepalo Tiyuh ( Studi Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat )
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl Di Pengadilan Negeri Menggala)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Agama Provinsi Lampung)
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Fatwa Mui No 22 Tahun 2011 Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Pada Mui Pesisir Barat)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah
• Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah
• Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 18 Uu No. 23/2011 Tentang Syarat-Syarat Menjadi Amil Zakat (Studi Di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)
• Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)
• Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014 Tentang Pengunduran Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara Bagi Yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah
• Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Maslahat (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara)
• Analisis Pemikiran Nasionalisme Hasan Al-Banna Dan Relevansinya Di Indonesia
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
• Analisis Yuridis Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Asn) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk)
• Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kartajaya Kecamatan Negarabatin Kabupaten Way Kanan)
• Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (Appointmet Power) Pada Sistem Presidensil Perspektif Imam Al-Mawardi
• Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)
• Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Pada Puskesmas Rawat Inap Katibung Lampung Selatan )
• Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)
• Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
• Implementasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)
• Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2019Tentang Pekon Tertib Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Lampung Barat)
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 Dalam Perspektif Siyasah (Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah Kos Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Perspektif Hukum Islam
• Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)
• Implementasi Permenhub Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)
• Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
• Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Perspektif Mubadalah (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
• Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rsud A. Dadi Tjokrodipo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dan Hukum Islam
• Pandangan Fiqh Siyasah Tehadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Di Luar Tahapan (Studi Di Bawaslu Kota Bandar Lampung)
• Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai Oposisi Dalam Politik Di Indonesia Pasca Pemilu 2019
• Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
• Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Siyasah (Studi Di Inspektorat Provinsi Lampung)
• Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani Dalam Buku 29 Pemikiran Politik Islam Perspektif Siyasah
• Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Partisipasi Politik Seorang Muslim Dalam Pemerintahan Non Muslim
• Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)
• Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)
• Peran Dan Tanggung Jawab Dpp Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)
• Peran Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Study Pada Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)
• Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)
• Peran Lurah Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Pada Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung )
• Peran Lurah Dalam Pilkada Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kepariwisataan Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)
• Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid- 19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
• Peran Pemerintah Dalam Upaya Mempertahankan Potensi Penangkaran Penyu Di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)
• Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)
• Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)
• Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama’Ah Dan Syi’Ah Dalam Perspektif Demokrasi Modern Di Indonesia
• Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)
• Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sarana Tempat Kelayakan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Slb Sinar Hafizah Di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)
• Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas ( Studi Di Kepolisian Resor Lampung Tengah )
• Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah
• Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)
• Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
• Tanggung Jawab Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Dan Golongan Karya Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara Dkpp Ri No. 16-Pke-Dkpp/I/2019)
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid 19 (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Mekanisme Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa (Studi Di Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Pengerukan Tanah Ilegal (Studi Di Sungai Way Pedada Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/Puu-Xv/2017 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada Dpc Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Peraturan Kpu Nomor 37 Tahun 2018)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Bpjs Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Bandar Lampung
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Merencanakan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (Lhp) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhanan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung (Studi Pada Bawaslu Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi Di Kpu Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Pengadaan Tanah Perkebunan Untuk Pembangunan Jalan (Studi Di Pekon Penggawa V Tengah Dengan Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”
• Tinjauan Fiqh Siyasahterhadap Pelaksanaan Tugasfungsi Dan Tanggungjawab Kerjadalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqi Siyasah Tereabtt IpipleiⅥ Entasi Pasal 3 Perattn Daerah Kabillpattn Tanggamus Nomor 13 TaⅡun 2006 Tentang Peran Badan Iiippiiin Pettkonan Daladiipenetapan Iperaturan Pekon (Studi Di Pekon Bttar Agung Llit Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Dalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online
• Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majlis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung)
• Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatankemiling Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelayanan Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dan Kartu Keluarga (Kk) (Studi Di Kantor Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Dari Objek Wisata Di Kabupaten Way Kanan (Studi Kasus Di Wisata Putri Malu Dan Curup Gangsa)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ( Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Terhadap Pembangunan Fisik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan (Studi Di Lembaga Swadaya Masyarakat Kompak Lampung)
• Upaya Dan Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Berita Bohong (Hoax) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung)
• Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani Dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi Dan Industri Kopi Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)

Tahun 2020

• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai First Travel (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018 )
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan) Skripsi
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang N0 10 Tahun 2016 Mengenai Cuti Kampanye Pilkada
• Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Terminal Kota
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pasal 23 Pp Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pns)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Almawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Kaderisasi Perempuan Oleh Partai Politik Berbasis Islam (Studi Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)
• Analisis Fiqih Siyasah Tentang Penambangan Pasir Laut Di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta
• Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Transgender
• Analisis Hukum Islam Mengenai Golongan Putih Dalam Pemilihan Daerah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung
• Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik
• Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Phk (Studi Pada Pt Sbc Katibung Lampung Selatan)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
• Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
• Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
• Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Pasal 76 Ayat 1 Tentang Gugatan Atas Pelanggaran Merek)
• Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Vi Se-Indonesia Tentang Permintaan Dan/Atau Pemberian Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Publik Perspektif Maqashid Al-Syariah
• Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh Kpu Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi Ma No.9 P/Pap/2018)
• Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
• Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu
• Analisis Siyasah Syar’Iyyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah Yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz Dan Yusuf Al-Qaradawi)
• Analisis Siyasah Syar’Iyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pengaturan Hiburan Umum Di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)
• Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif
• Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Phpu-Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia
• Etika Politik Menurut Mahfud Md Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam
• Hukuman Bagi Pelaku Perdagangan Manusia (Human Traffiking) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam
• Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah
• Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah
• Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupatenpesisir Barat)
• Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)
• Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspaktif Fiqh Siya
• Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah )
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqih Siyasah
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Satpol Pp Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peraturan Daerah Provinsilampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)
• Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektip Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres 2019 Di Kpu Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Syaʻiyyah (Studi Di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam
• Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam
• Kebijakan Walikota Bandar Lampung Dalam Pembinaan Guru Pondok Pesantren
• Kepemimpinan Adat Lampung Pepadun Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)
• Kinerja Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat)
• Konsep Amar Ma'Rûf Nahî Munkar Front Pembela Islam Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia
• Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia
• Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)
• Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah
• Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)
• Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Proses Lelang Jabatan Sekretaris Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus)
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Premi Bagi Pelapor Korupsi
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)
• Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam
• Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyâsah Dustûriyyâh (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat)
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pelayanan Di Rsud Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
• Pembatasan Jabatan Dpr Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Hukum Islam
• Pembukaan Lahan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Islam
• Pemikiran Politik H.O.S Tjokroaminoto Tentang Peran Dan Fungsi Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemimpin Disabilitas Menurut Pemikiran Al-Mawardi ( Tinjauan Fiqh Siyasah )
• Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Melalui Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada Dpc Pkb Kabupaten Pesawaran, Lampung
• Pengangkatan Kepala Daerah Yang Terpidana Korupsi Prspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
• Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung )
• Peran Media Massa Online Terhadap Pilihan Politik Mahasiswa Dalam Pilpres 2019 Perspektif Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
• Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
• Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
• Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Cuti Melahirkan Dan Hak Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
• Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
• Prespektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pencegahan Penyalahgunan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)
• Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Upt Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)
• Sistem Pemilihan Ormawa Menurut Sk Dirjen Pendis Nomer 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Ptki Dalam Perspektif Siyasah
• Studi Komperatif Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif
• Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah
• Telaah Terhadap Konsep Syūra Menurut Al Mawardi Dan Relevansinya Dengan Konsep Demokrasi Menurut Uud 1945
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. H Abdul Moeloek Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada Ppk Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Jalan Jendral Suprapto Tanjung Karang Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang (Studi Terminal Raja Basa Tipe A)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada Narapidana Korupsi
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Ri Perwakilan Provinsi Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaran Dan Penataan Rumah Kos (Studi Pada Rumah Kos Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasasah Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dprd (Studi Dprd Lampung Barat Tahun 2019-2024)
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Trading In Influence(Memperdagangkan Pengaruh) Dalam Hukum Positif
• Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat Dan Agama Di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Pada Penggunaan Tanah Pt.Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Divisi Regional Iv Tanjung Karang)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi Di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20Tahun 2018 Tentangpenggunaan Tenaga Kerja Asing
• Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)
• Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)
• Visi Dan Misi Partai Solidaritas Indonesia(Psi) Dalam Perspektif Siyasah

Tahun 2019

• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Lampung Barat (Studi Pada Kpud Kabupaten Lampung Barat)
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Nomor 22 Tahun 2018
• Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
• Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan
• Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Advokasi Non Penal Berbasis Syariah Dalam Kasus Diluar Hukum Islam Dalam Hukum Positif
• Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Impslementasi Pasal 79A Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Masyarakat Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram )
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik (Studi Dpd Golkar Kota Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Pasal 90 Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)
• Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)
• Analisis Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung)
• Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tki Terpidana Mati
• Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)
• Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
• Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu )
• Faktor-Faktor Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2017 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)
• Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi Tentang Putusan Ma No. 46P/Hum/2018)
• Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kpu Di Kabupaten Lampung Timur)
• Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Kabupaten Pesisir Barat)
• Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung)
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Wisata Lumbok Ranau Lampung Barat)
• Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Gedong Meneng Kec. Rajabasa)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung)
• Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
• Kepemimpinan Adat Semendo Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Uludanau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
• Kepemimpinan Transgender Dalam Negara Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif
• Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/Puu-Xvi/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undangundang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam
• Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)
• Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan Nkri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)
• Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)
• Memperkerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam
• Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya (Pdp) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)
• Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan
• Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
• Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik Wni Keturunan Dalam Konstitusi Di Indonesia (Studi Pasal 6 Ayat 1 Uud Nri Tahun 1945)
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019
• Pelaksanaan Asas Peradilam Sedehana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Unfang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah ( Study Pengadilan Agama Kalianda )
• Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan)
• Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian Ditinjau Menurut Fikih Siyasah (Studi Di Wilayah Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung)
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)
• Pembangunan Yayasan Islam Dengan Filantropi Sosial Non Muslim (Studi Di Yayasan Panti Asuhan Al-Khairi Amanah Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)
• Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia
• Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Dalam Persepektif Siyasah
• Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia
• Pemikiran Abu Al-A’La Al Maududi Dan Nurcholish Madjid Tentang Hubungan Agama Dan Negara
• Pemikiran Aliran Politik Islam Antara Syi’Ah Dan Mu’Tazilah Tentang Konsep Imamah (Studi Komparatif)
• Pemikiran Tan Malaka Tentang Strategi Kemerdekaan Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Ham Pbb (Ham Universal)
• Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mk No.1,2/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Uu No.4 Tahun 2014)
• Peran Dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Perilaku Anggota Dpr Ri Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)
• Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)
• Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
• Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan Ktp-El Di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung
• Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)
• Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Peranan Partai Politik Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Perspektif Fiqh Siyasah
• Perspektif Abdurrahman Wahid Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata ( Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)
• Sistem Pemerintahan Islam Di Dunia Modern (Studi Kritis Terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)
• Strategi Media Massa Dalam Menyampaikan Pesan Politik Santun Perspektif Hukum Islam (Studi Radar Lampung)
• Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Ditinjau Dari Fiqih Syisah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017 ( Studi Kasus Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung )
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Pada Kpu Kota Bandar Lampung) Skripsi
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Di Puskesmas Segalamider Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Rt Di Kelurahan Tanjung Kupang ( Studi Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi Di Apsi Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Apbd ( Studi Di Kabupaten Lampung Utara)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Bpd Di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Md3
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)
• Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pemerintah (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 3 Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung)
• Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Indonesia
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan Mk No. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negra (Asn) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi Di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Dpr-Ri (Studi Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dprd)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Di Sekitar Kampus Uin Ril)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku Dan Budaya Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 (Study Di Desa Way Harong Kecamatan Waylima)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( Studi Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung )
• Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)
• Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi
• Tinjauan Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Tahun 2018

• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto Tentang Sosialisme
• Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dpr
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
• Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/Puu-V/2007 Tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah
• Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xiii/2015 Tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
• Analisis Komparatif Menurut Muhammad Iqbal Dan Ali Abdur Raziq Tentang Konsep Relasi Agama Dan Negara
• Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan
• Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Terdahap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)
• Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun
• Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
• Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasah
• Corak Berhukum Progresif (Studi Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab Relevansinya Dengan Hukum Indonesia)
• Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Postif Dan Hukum Islam
• Fungsi Dan Wewenang Ombudsman Dalam Meningkatkan Pengawasan Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah
• Hak Presiden Ri Memberikan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah
• Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif
• Hukuman Penjara Bagi Anak Menurut Ulama Nu Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam
• Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah (Studi Pada Pasal 78 (1) Poin C Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
• Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)
• Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Permerintahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)
• Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais Dan Abdurrahman Wahid
• Kebijakan Program Bina Lingkungan (Biling) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung)
• Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd Relevansinya Pada Kinerja Dpr
• Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
• Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia
• Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)
• Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
• Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)
• Konsep Persatuan Bangsa (Studi Analisis Komparatif Piagam Madinah Dan Undangundang Dasar 1945)
• Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaan Pemerintahan Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam
• Negara Federasi Menurut M. Amien Rais
• Pandangan Hukum Islam Dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang
• Pelaksanaan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Imam Masjid Jami’Atutthalibin Dusun Rejo Asri Desa Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
• Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)
• Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang Tahun 2017)
• Pemikiran Ali Abdu Al-Raziq Tentang Konsep Agama Dan Negara Menurut Fiqh Siyasah
• Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia
• Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
• Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah
• Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih Siyasah
• Perspektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-Undang 40 Tahun 1999
• Praktek Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Di Puskesmas Rawat Inap Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)
• Prinsip Prinsip Bernegara Menurut Pandangan Munawir Sjadzali
• Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No, 34/Puu-Xi/ 2013 Tentang Kebolehan Peninjauan Kembali (Pk) Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Good And Clean Governance Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
• Relasi Antara Politik Dan Hukum Menurut Pandangan Mahfud Md Dan Fiqh Siyasah
• Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam
• Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
• Sistem Pemeriksaan Secara Akusator Dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam
• Sistem Pemerintahan Islam Pada Era Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam
• Tinjauan Fikih Siyasahtentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (Mkd) Dalam Memberhentikan Ketua Dpr Ri
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi Di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Dalam Hukum Positif
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Uu No.2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu
• Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)
• Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan (Studi Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Koruptor (Studi Putusan Pengadilan Negri Kelas Ia Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus- Tpk/2016/Pn Tjk)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal
• Tinjauan Hukum Islamterhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Didinas Pp Dan Pa Provinsi Lampung)
• Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)
• Tugas Dan Wewenang Lembaga Sensor Film (Lsf) Dalam Perspektif Hukum Islam
• Tugas Dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provensi Pattani)

Tahun 2017

• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif
• Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila
• Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi Di Desa Binjai Ngagung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)
• Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan Dengan Pemberatan (Studi Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
• Analisis Hukum Islam Tentang Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus Tpk/2015/Pn.Tjk. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui Provinsi Lampung Nomor Kep-004/Mui-Lpg/Kf/Viii/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta
• Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 182 Ayat 2 Uu Pemilu No 8 Tahun 2012 Tentang Hak Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pilkada (Studi Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik
• Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak (Studi Pada Polres Kab. Tanggamus Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Freies Ermessen Oleh Petugas Kepolisian (Studi Pada Pengalihan Jalur Lalu Lintas Oleh Petugas Kepolisian Di Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Periode 2010 – 2016 (Studi Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
• Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Analisis Siyasah Syar’Iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)
• Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)
• Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia
• Hubungan Agama Dan Negara Dalam 29 Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)
• Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap Uu No 4 Tahun 2017 Tentang Kpu)
• Kedudukan Dpd Ri Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Kepemimpinan Militeristik Perspektif Teoritik Fikih Siasyah (Studi Terhadap Kepemimpinan Soeharto)
• Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia
• Konsep Demokrasi Menurut Mahfud Md Dalam Perspektif Siyasah Islam
• Lelang Jabatan Di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif
• Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)
• Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang
• Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bandar Lampung)
• Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Uu No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016 )
• Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Akademik Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
• Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam
• Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif
• Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif
• Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam
• Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)
• Sanksi Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutananperspektif Hukum Islam
• Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan Dalam Islam (Studi Kasus Di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
• Studi Komparatif Terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik Dengan Era Islam Modern
• Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Way Dadi Baru)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negri Kelas Ia Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara ( Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara ) Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’Ah
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan Untuk Pembangunan Jalan Di Pekon Way Suluh
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim Dalam Masyarakat Islam
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada Dinas P2Kbp3A Kabupaten Mesuji)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 Tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak
• Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Hukum Islam

Sumber:
https://www.radenintan.ac.id/