Tahun 2021
- Analisis Yuridis Pembukaan Rekam Medis Oleh Petugas Bpjs Kesehatan Untuk Verifikasi Pembayaran Klaim
- Model Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Oleh Perusahaan Tambang Pt. Sumbawa Timur Mining Di Kecamatan Hu’U Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
- Model Penyelesaian Tindak Pidana Yang Disebabkan Konflik Antara Desa Di Kabupaten Bima
- Pengaturan Telemedisin Dalam Bencana Pandemi Covid-19
- Pengembalian Kerugian Negara Dan Implikasinya Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Study Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/Puu-Xiv/2016)
- Perbandingan Pengaturan Pelayanan Ibu Hamil Pada Jaminan Persalinan ( Jampersal ) Dan Jaminan Kesehatan Nasional ( Jkn-Bpjs )
- Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Restitusi Dan Kompensasi Bagi Pasien Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis
- Transplantasi Organ Tubuh Manusi Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam
- Urgensi Penggunaan Ketentuan Pidana Dalam Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Wilayah Hukum Pasuruan)
Tahun 2020
- Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns
- Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi Di Fifgroup Finance Cabang Malang 2 Singosari)
- Analisis Substantif Permenkes No. 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
- Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Pasal 75, 76, 81 Dan 82 Undang - Undang N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Praktik Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan Sosial
- Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Bidang Syari’At Islam Di Aceh
- Harmonisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Permendes Pdtt
- Implementasi Konsep Restorative Justice : Analisis Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus?2013)
- Implementasi Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Tinjau Dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang
- Implementasi Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pemidanaan
- Implementasi Prinsip-Prinsip Dalam International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families Pada Uu No. 18 Tahun 2017 Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri
- Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesi
- Jaminan Hasil Transaksi Fidusia (Studi Di Tindakan Penyidik Dalam Menangani Sindikat Penadahan Atas Objek Kepolisian Resort Kota Malang)
- Kajian Hukum Peraturan Pemerintah No 61/2014 Tentang Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia
- Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pendidikan (Analisis Terhadap Sila Ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
- Kebutuhan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi
- Kriminalisasi Hubungan Seksual Lgbt Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
- Negoisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Pasien
- Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Piutang Negara Tanpa Barang Jaminan Yang Macet Pada Kasus Ukt (Uang Kuliah Tunggal)
- Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
- Penerapan Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia
- Penerapan Pedoman Tata Tertib Peserta Didik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Di Smk Dan Sma (Studi Sosiologi Hukum Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Peserta Didik Di Smk Negeri 1 Kepanjen Dan Sma Pgri 1 Kromengan)
- Pengesahan Alih Debitur Kredit Perumahan Oleh Pengadilan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Karanganyar Nomor: 40/Pdt.G/2013/Pn.Kray)
- Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Masyarakat Desa Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Di Desa Donowarih Dan Desa Landungsari)
- Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan (Analisis Putusan Pn No.38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Kasasi No.1550 K/Pdt/2016)
- Pidana Kerja Sosial Dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Restoratif
- Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)
- Rekonstruksi Audit Maternal Sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara
- Rekonstruksi Hukum Kelembagaan Penegakan Hukum Terhadap Penangan Illegal Fishing Di Indonesia: Satgas 115
- Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Bidang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015
- Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana
- Rekontruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
- Strategi Penanggulangan Eigenrichting Dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)
- Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung
Tahun 2019
- Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat (Studi Pada Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang )
- Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Ntb Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian Di Kabupaten Lombok Utara)
Tahun 2018
- Analisis Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dalam Rangka Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Malang Kota Sehat Dan Ramah Lingkungan (Studi Di Kota Malang)
- Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Malang (Studi Pengawasan Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2017 Di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang)
- Implementasi Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Implementasi Regulasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Banguan (Studi Penelitian Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)
- Implikasi Yuridis Putusan Hakim (Yudicial Leability) Yang Memuat Keterangan Saksi Tanpa Pemeriksaan Di Hadapan Persidangan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 245/Pid.B/2016/Pn.Mlg)
- Penerapan Andalalin Pada Pembangunan Perumahan Di Kota Malang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online
- Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit And Proper Test) Dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif
- Rekontruksi Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Menuju Pemerintahan Yang Demokratis
- Relevansi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dengan Pembinaan Anak Yang Dilakukan Oleh Dpppa (Studi Di Dpppa Kabupaten Jombang)
- Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Peradilan Pidana
Tahun 2015
Tahun 2014
- Kesalahan Sebagai Tol Pada Praktek Peradilan ( Studi Kasus Perkara In Absentia Nomor : Kasus Perkara Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Nomor Universitas Muhammadiyah Tolok Ukur Pemidanaan 630/Pid.B/2010/Pn Sda : 1328/Pid. B/2009/Pn Sda )
- Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Seksual
- Studi Perbandingan Peraturan Spesifikasi Paten Sebagai Dasar Permohonan Paten Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Jepang
Tahun 2013
- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/Puu-Vii/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung
- Bentuk Pelaksanaan Dan Efektifitas Tugas Polmas Polri Dalam Pencegahan Kejahatan Ringan (Lichte Musdrijven) (Studi Pelaksanaan Perkap No. 07 Tahun 2008 Tentang Pemolisian Masyarakat Di Polres Malang)
- Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tki/Tkw (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
- Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Komentar Umum No.14 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Studi Di Puskesmas Arjowinangun, Kota Malang)
- Pembimbingan Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Terhadap Anak Nakal Yang Dijatuhi Putusan Pidana Bersyarat
- Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi
- Relevansi Penegakan Hukum Pasal 2 Undang-Undang No.12/Drt/1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lekok Kabupaten Pasuruan)
- Studi Komparasi Terhadap Regulasi Otonomi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Aceh
- Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Tahun 2012
- Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Universitas Negeri Malang
- Kajian Yuridis Historis Komparatif Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Bagi Masyarakat
- Kajian Yuridis Normatif Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Pembagian Kewenangan Pusat Dengan Daerah Menurut Uud Ri 1945
- Tinjauan Yuridis Normatif Politik Hukum Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dalam Bingkai Demokrasi Ekonomi
Tahun 2010
Sumber:
https://umm.ac.id