Tahun 2021
- Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pengembalian Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam
- Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Nama CV (Commanditaire Vennotschap) dalam Lelang Pekerjakan Kontruksi
- Disparitas Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes)
- Efektifitas Layanan Hak Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku Tindak Pidana) di Kabupaten Banyumas
- Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan
- Efektivitas Kebijakan Kunjungan Online Narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan
- Efektivitas Pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Efektivitas Pelaksanaan One Man One Cell bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Pasir Putih Nusakambangan
- Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan terkait PP Nomor 99 Tahun 2012
- Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum dalam Persidangan secara Elektronik (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga)
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Brebes
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap
- Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Nusakambangan
- Efektivitas Pelaksanaan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakaran High Risk Pasir Putih
- Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Pada Masa Pandemi Covid 19
- Efektivitas Pemberian Integrasi Dalam Mengurangi Over Population Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan Nusakambangan
- Efektivitas Pemberian Remisi Online Dalam Perspektif Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto
- Efektivitas Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Sebagai Bekal Reintegrasi Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan
- Efektivitas Pembinaan Kepribadian Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security Kelas IIA Besi Nusakambangan
- Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan High Risk Pasir Putih Nusakambangan
- Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas
- Efektivitas Peran Badan Narkotika Kabupaten Brebes dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
- Efektivitas Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Pasir Putih Nusakambangan
- Efektivitas Peraturan Jaksa Agung RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas
- Efektivitas Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
- Efektivitas Revitalisasi Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan High Risk Kategori Bandar Narkotika Kelas I Batu Nusakambangan
- Efektivitas Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Perpajakan dalam Memaksimalkan Pendapatan Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang
- Implementas Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Di Kabupaten Brebes)
- Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk secara Online pada Masa Pandemi (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis)
- Implementasi Misbruik Van Omstandigheden Dalam Jual Beli Bawang Merah di Kabupaten Brebes
- Implementasi Program Pembinaan Kepribadian bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Pasir Putih Nusakambangan
- Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Slawi)
- Implementasi Sistem First to File terhadap Pembatalan Merek Karena Itikad Tidak Baik (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)
- Kebijakan Hukum Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes
- Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Berbasis Agama(Studi Pada Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)
- Kepastian Hukum Terhadap Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sorong Pasca Berlakunya Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pemasaran Gas Bumi
- Optimalisasi Peran Inspektorat Kabupaten Banyumas Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas
- Pelaksanaan Pembinaan Narapidana High Risk di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Batu Nusakambangan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia
- Pelaksanaan Penjualan Langsung Benda Sitaan Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor (Study Kejaksaan Negeri Purwokerto)
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan High Risk Pasir Putih Nusakambangan
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Anak Tindak Pidana Sodomi di Wilayah Kabupaten Cilacap
- Pelaksanaan Program Revitalisasi Pemasyarakatan terhadap Narapidana Teroris dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan
- Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Masyarakat Miskin Yang Diancam Dengan Pidana Kurang Dari 5 Tahun
- Pemberian Status Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)
- Pemenuhan Perlindungan Hukum Atas Penanganan Perkara Ketenagakerjaan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah
- Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Wilayah Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas (Studi Terhadap Kasus Pembayaran Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Oleh CV. Setia Kawan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas)
- Penerapan Choice of Forum Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
- Penerapan Doktrin Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan
- Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus(Studi Perkara Atas Nama Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak Fx Surajiyo Pada Kejaksaan Negeri Sanggau)
- Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan Restoratif
- Peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih
- Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Cilacap
- Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Endorsement melalui Media Sosial Instagram
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental
- Politik Hukum Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta Kerja dan Prospek terhadap Hubungan antara Pusat dan Daerah
- Politik Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi di Kabupaten Banyumas )
- Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Upaya Depenalisasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia
- Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah
- Tanggung Jawab Administratif Penyelenggara Pengelolaan Big Data Dalam Perlindungan Hak Privasi Masyarakat
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Kasus Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Ciamis
- Tijauan Yuridis Praktek Monopoli oleh Badan Usaha di Bidang Bandar Udara
Tahun 2020
- Efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam Melakukan Rehabilitasi Pelajar Sekolah Menengah Korban Penyalahgunaan Narkoba
- Efektivitas Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Pengrusakan dan Pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Wilayah Distrik Navigasi Cilacap
- Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Bukti Pelanggaran Elektronik sebagai Implementasi Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan (Studi di Wilayah Polresta Banyumas)
- Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat
- Implementasi Dekriminalisasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
- Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)
- Implementasi Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Purbalingga
- Implementasi Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Purbalingga
- Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Pembangunan Kembali Gereja Bethel Indonesia Stadion Mini Purwokerto)
- Implikasi Hukum Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Dana Kelurahan di Kabupaten Banyumas
- Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana dapat Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good Governance
- Judex Facti dan Judex Juris Sebagai Pertimbangan Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana pada Tingkat Kasasi (Studi Tentang Asas Kebebasan Hakim dan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan)
- Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice
- Penegakan Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Money Politics (Politik Uang) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga
- Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
- Peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng Dalam Mendidik Calon Bintara untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter)
Sumber:
https://unsoed.ac.id