Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Bandung

Referensi Judul Skripsi S1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Tahun 2021

• Akad nikah di depan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
• Akibat hukum perkawinan beda agama hubungannya dengan hak anak: Studi perkawinan antara KN dan MA di Kampung Sawah Bekasi
• Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap status anak kandung : studi kasus di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
• Analisis pasal 3 ayat (3) peraturan menteri agama republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran nikah
• Analisis pendapat Hamka tentang hukum menikahi pezina dan tinjauannya menurut fikih empat madzhab : Studi atas buku 1001 soal kehidupan dan tafsir Al-Azhar karya Hamka
• Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cianjur: tinjauan yuridis undang-undang no. 16 tahun 2019 dan undang-undang no. 35 tahun 2014
• Analisis putusan nomor 46 K/Ag/2018 tentang pengelolaan harta benda Wakaf oleh dua pihak
• Analisis putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 1087 tahun 2017 tentang pembatalan Itsbat Nikah
• Analisis putusan pengadilan agama Tigaraksa nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
• Analisis terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 : Studi kasus putusan nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk
• Anotasi putusan dispensasi kawin pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang
• Asas personalitas keislaman dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Subang: studi putusan nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg
• Dampak perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada Tahun 2020
• Disparitas putusan hakim dalam perkara Hadhanah: Studi putusan Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr dan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
• Dissenting opinion hakim dalam penerapan hasil Descente pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: 123/Pdt.G/2019/PTA.JK
• Dissenting Opinion hakim tentang Itsbat nikah kawin hamil pada putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor:9/Pdt.P/2019/PA.Plj
• Dissenting Opinion pada Penetapan Nomor: 2181/Pdt.G/2019/PA.Sbg/PA.Sbg dalam Perkara Pembatalan Perkawinan
• Dissenting opinion tentang hak hadhanah: Analisis putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 05/Pdt.G/2018/PA.Srog
• Gugatan perceraian di masa pandemi Covid - 19 di Pengadilan Agama Bandung hubungannya dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
• Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tarogong Kidul
• Implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Tasikmalaya
• Implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
• Implementasi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam perkara cerai talak pegawai negeri sipil di pengadilan agama purbalingga: Studi analisis putusan nomor 1560/pdt.G/2018/PA.Pbg
• Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung
• Implementasi surat edaran nomor P 004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah Covid-19: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Cikancung Kab. Bandung
• Implementasi terhadap pernikahan di bawah umur menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi kasus di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
• Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah
• Izin poligami bagi perkawinan tidak dicatat : Studi putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
• Kajian yuridis kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam : Studi kasus antara X sebagai korban dengan Y sebagai anak korban di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar
• Keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif hukum Islam : Studi kasus di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
• kedudukan wali dalam kewarisan anak dibawah umur: Studi putusan di pengadilan agama depok nomor: 0047/pdt.p/2020/pa.dpk dan nomor: 0052/pdt.p/2020/pa.dpk tentang kekuasaan bertindak terhadap anak
• Kesadaran hukum masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari terhadap perkawinan usia anak hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Kesadaran hukum masyarakat Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis terhadap surat edaran nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19
• Kesadaran hukum masyarakat terhadap keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pra Nikah: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh
• Kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: studi kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang
• Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata: Studi di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta
• Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan
• Model penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung
• Optimalisasi peran hakim sebagai mediator hakim pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu
• Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam syari’at Islam
• Pelaksanaan Ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
• Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Kabupaten Garut
• Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri difabel di Bandung Raya
• Pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Batam Tahun 2018-2019
• Pembagian sisa wasiat wajibah anak angkat untuk cucu dan cicit tiri dalam putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2000/Pdt.G/2019/PA.Badg
• Pembatalan pada penetapan Itsbat Nikah : Studi pada penetapan nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg
• Pemberian mutah dan nafkah idah akibat perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A: Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms
• Pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
• Pendapat Hakim tentang pasal 7 kompliasi hukum Islam hubungannya dengan tingginya permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Garut
• Penerapan asas Audi Et Alteram Partem dalam putusan Verstek perkara gugatan hak asuh anak : Analisis putusan nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Bgr
• Penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Bandung
• Penerapan e-Litigasi menuju pengadilan agama modern: Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar
• Penerapan Peraturan Menteri Agama nomor 19 pasal 15 tahun 2018 tentang tempat pelaksanaan akad nikah di wilayah KUA Ciparay
• Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr
• Penetapan asal usul anak hasil hubungan diluar nikah: Aanalisis penetapan nomor 235/Pdt.P/2019.PA.Sbr
• Penetapan hak asuh anak (hadhonah) yang belum mumayyiz dibawah asuh ayah: Analisis putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks
• Pengulangan akad nikah anak hasil luar perkawinan : Studi analisis di KUA Kecamatan Bekasi Utara
• Penolakan perkara Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2020 terhadap kepastian hukum status istri dan anak dari perkawinan tidak dicatat
• Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) : Studi di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis
• Penyelesaian perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin
• Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mandalajati kota Bandung
• Peran dan fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian: Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
• Peran kantor urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait batas usia perkawinan
• Peran penghulu KUA Ujungberung dalam pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan
• Peranan BP4 di Kementerian Agama Kota Bekasi dalam meminimalisir perceraian
• Peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
• Perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Jatimulya Kecamantan Pameungpeuk
• Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019
• Perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
• Perkawinan tidak tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat
• Permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung : Analisis penetapan pengadilan agama nomor 08/Pdt.P/2019/Pa.Pkb
• Pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang
• Praktik kawin gantung pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
• Praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor
• Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489 Tahun 2003 tentang Sengketa Kewarisan
• Putusan Pengadilan Agama Subang nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang pembatalan hibah
• Relevansi konsep fiqih talak madzhab Syi'ah Imamiyya dengan aturan perkawinan di Indonesia
• Sertifikasi tanah wakaf masjid komplek perumahan: Studi analisis komplek perumahan di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat
• Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat : Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia
• Status perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili perspektif hukum Islam dan kesetaraan gender
• Sumpah sebagai pengganti saksi dalam putusan Nomor 5598/Pdt.G/2017/PA.Sbr
• Tawkil Qabul calon pengantin laki-laki Tunawicara dalam perspektif Fiqh dan perundang-undangan di Indonesia
• Tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada Tahun 2020
• Tingginya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Bandung pasca lahirnya Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan
• Tingkat kesadaran hukum masyarakat di kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat sejak pemberlakuan perubahan usia perkawinan menurut pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
• Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya Bekasi Selatan
• Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Melayu Riau : Studi kasus di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar
• Tinjauan hukum islam terhdap penerapan hak dan kewajiban istri sebagai Buruh : Studi kasus buruh perempuan PT Taekwang Indonesia Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang
• Tinjauan Hukum Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 245/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang Harta Bersama
• Tinjauan yuridis terhadap isbat nikah perkawinan campuran hubungannya dengan Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan: Studi atas penetapan nomor 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr
• Tradisi kawin kuli pada nikah Muhallil di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur
• Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka pernikahan di bawah umur : Studi kasus di KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
• Upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung
• Usia mihimum perkawinan menurut hukum positif dan hubungannya dengan perlindungan anak

Tahun 2020

• Alasan penolakan pembatalan perkawinan: Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP
• Analisis disparitas putusan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah
• Analisis legal indentity terhadap perkawinan kedua setelah perceraian di Pengadilan Agama: Studi di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
• Analisis pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut perspektif hukum perkawinan islam
• Analisis yuridis faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis
• Cerai talak akibat perzinahan: Analisis putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5350 Tahun 2018 tentang Cerai Talak
• Hak ahli waris yang beragama Islam atas harta waris dari pewaris yang beragama Hindu: Study penetapan Pengadilan Agama Badung no 4/pdt.p/2013/pa.bdg
• Hak anak dalam putusan pengadilan agama Sumedang nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Smdg tentang hak asuh anak
• Hukum ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati suami dalam prespektif hukum keluarga Islam
• Ijab qabul bagi penyandang tuna wicara secara tertulis : Studi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
• Implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu
• Kedudukan saksi Tes Timonium De Auditu dalam perkara perceraian dalam Putusan Nomor 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi
• Kesadaran hukum masyarakat terhadap wali nikah dalam Islam: Studi kasus di Desa Santan Tengah kec. Marangkayu kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
• Manfaat bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di Kementerian Agama Kota Bandung
• Nusyuz dalam kompilasi hukum Islam perspektif keadilan gender
• Pelaksanaan kursus pra nikah terhadap pasangan suami istri di wilayah kota Bandung untuk mewujudkan keluarga sakinah
• Pelaksanaan poligami di Negeri Melaka dan Indonesia: Analisis terhadap prosedur dan syarat-syarat poligami dalam seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu di pengadilan agama Bandung
• Pembatalan perkawinan janda oleh wali mujbir: Study Analisis Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi
• Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317 Tahun 2011
• Pemberdayaan wakaf produktif di masjid Salman ITB
• Pemenuhan hak dan kewajiban istri terpidana studi analisis di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung
• Pemenuhan tujuan perkawinan menurut pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hubungannya dengan tingkat pendidikan rendah : Studi di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut
• Penentuan saksi yang adil dalam pernikahan: Studi kasus KUA Panyileukan dan Ujung Berung Kota Bandung
• Penerapan hak Droit de Visite dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3609/Pdt.G/2018/PA.Cmi tentang hak asuh anak (Hadhanah)
• Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kec Gedebage tahun 2019
• Penetapan Hak Hadhanah anak yang belum Mumayyiz dibawah asuhan ayah dalam putusan nomor 0271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg
• Penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A
• Perkawinan dibawah umur setalah lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2019 :Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang
• Perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018: Studi kasus di Pengadilan Agama Cianjur
• Permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung:Analisis penetapan pengadilan Agama Soreang nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor
• Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan : Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu
• Status hukum perkawinan Muslim dengan aliran penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa : Studi perkawinan Y dan A pra perkawinan di KUA kecamatan Lembang Jawa Barat
• Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
• Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panai' dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan
• Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang nafkah iddah cerai talak
• Tinjuan hukum Islam tentang tradisi kawin batin di Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
• Tugas dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandung dalam upaya mencegah dan menanggulangi tingginya kasus perceraian disebabkan Ekonomi

Tahun 2019

• Akurasi arah kiblat Masjid di Wilayah Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
• Analisis hukum atas putusan Mahkamah Agung nomor 558 tahun 2017 tentang Pembatalan Hibah
• Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 11 tahun 2008 tentang hibah lebih dari sepertiga bagian
• Analisis pergantian Nazhir perseorangan ke Nazhir Organisasi pada tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
• Analisis putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang cerai talak
• Analisis putusan nomor 4658/Pdt.G/2016/PA.Cmi tentang sengketa tanah wakaf
• Analisis putusan nomor 51/pdt.G/2011/PA.ktb tentang Hadhanah yang jatuh pada neneknya
• Analisis tentang tugas pokok dan fungsi Nadzir wakaf tanah menurut undang-undang nomor 41 Tahun 2004 : Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
• Batasan usia perkawinan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam
• Batasan waktu perkawinan dalam perkara Isbat nikah pada sidang keliling di Pengdilan Agama Cianjur
• Bimbingan perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin: Studi atas model dan materi bimbingan pada BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
• Bimbingan pra-nikah oleh BP-4 Kota pada tahun 2016-2017 implikasinya terhadap tingginya angka perceraian
• Disparitas putusan akibat gugatan error in persona dalam perkara pembatalan perkawinan poligami: Analisis putusan nomor 2303/PDT.G/2014/PA.Smdg dan putusan nomor 0016/PDT.G/2016/PTA.Bdg
• Disparitas putusan nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, dan kasasi nomor 281 K/AG/2017 tentang cerai talak
• Disparitas putusan nomor 0483/Pdt.G/2013/PA.Pkl dengan nomor 182/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang perkara pengesahan asal usul anak
• Disparitas Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Nomor 0051/Pdt.G/2017/Pta.Bdg tentang nafkah anak
• Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011
• Efektifitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang tahun 2017
• Efektivitas Mediasi dalam perceraian pasca berlakunya peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung
• Faktor penundaan perkawinan pada laki-laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung: Studi kasus masyarakat Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Pada Tahun 2019
• Faktor penyebab berlakunya penceraian di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan: Studi kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu tahun 2015-2018
• Fungsi penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya
• Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr
• Hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir di kantor Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
• Hak Ex Officio Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai talak: Studi putusan nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi
• Hak hadhanah kepada ayah dalam putusan nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang
• Hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami : Studi Kasus pada pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
• Hukum menentukan akad perkawinan dengan hitungan falakiyah
• Implementasi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
• Isbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan: Analisis putusan nomor: 249/pdt.p/2018/pa.grt
• Judex Facti Mahkamah Syariyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak: Analisis putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh
• Keharmonnisan keluarga pada perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan
• Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah Wakaf di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
• Ketentuan Nazir menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
• Ketentuan poligami di Malaysia: Analisis akta Undang-Undang keluarga Islam wilayah persekutuan dan enakmen Undang-Undang keluarga Islam negeri Kelantan
• Keterkaitan kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok
• Kewarisan anak dalam kandungan bersama saudara kandung di Kampung Cibodas
• Kompetensi Absolute pengadilan agama bidang zakat infaq dan shadaqah wilayah hukum pengadilan tinggi agama Jawa Barat
• Konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam persfektif fiqh munakahat
• Larangan perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
• Legal standing wali adhal atas pengajuan kasasi terhadap perkara nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung
• Metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Bulan Hijriyah di Indonesia
• Metode kursus bimbingan pranikah di KUA/BP4 Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat
• Model alternatif penyelesaian sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
• Nilai-nilai hukum tentang ketentuan rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah: Studi hukum tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pasal 167 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam
• Nusyuz suami dan istri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
• Pandangan hakim Pengadilan Agama Cimahi Tentang Keriteria Batas Penghasilan Suami Yang Ingin Berpoligami
• Pandangan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina
• Pelaksanaan Ihdad di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
• Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut
• Pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali Hakim berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 2 tentang wali Hakim: Studi kasus di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung
• Pelaksanaan PMA No. 12 tahun 2016 tentang pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan: Implikasinya terhadap perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Pebayuran Kabupaten Bekasi
• Pelaksanaan sertifikasi harta benda wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
• Pelaksanaan walimatul urs sebelum akad nikah dalam tinjauan fiqih Munakahat : Studi kasus di kampung Lio Cibarusah Bekasi
• Pembagian waris bagi ahli waris pengganti : Studi pada keluarga ''S'' di Kecamatan Cikarang Selatan
• Pembatalan perkawinan poligami dalam putusan nomor:1259/Pdt.G/2012/di Pengadilan Agama Sumedang
• Pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Bandung: Studi kasus putusan No. 4990/Pdt.G/2017/PA.Badg
• Pemberian hibah seluruh harta waris kepada anak angkat: Studi kasus di desa Margajaya kecamatan Tanjungsari
• Pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan perspektif hukum Islam: Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
• Pembuktian dalam Perkara isbat nikah hubungannya dengan status hukum anak: Analisis Penetapan Nomor: 0763/Pdt.P/2018/PA.Cmi
• Pencatatan perkawinan pengikut Jemaat Ahmadiyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
• Pendapat Hakim tentang perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian: Study putusan-putusan Pengadilan Agama Sumedang
• Penelantaran pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang
• Penentuan wali nikah oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil : Studi kasus di KUA Kecamatan Ujungberung
• Penerapan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada putusan di Pengadilan Agama Cimahi: Studi putusan pembatalan penetapan ahli waris nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi
• Penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Karawang hubungannya dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan
• Pengabaian kewajiban dan hak suami istri hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga : Studi kasus di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018
• Pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur
• Pengulangan ijab qobul perkawinan pada pasangan perkawinan siri di KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
• Penolakan permohonan isbat nikah poligami: Analisi putusan nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla
• Penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara perceraian : Analisis putusan nomor :3922/pdtG./2016/PA.Bdg
• Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Cibinong
• Peran advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018
• Peran amil dalam membantu perceraian diluar pengadilan: Studi kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
• Peran dan fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap rendahnya tingkat perkawinan di bawah umur
• Peran Hakim dalam menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017
• Perbedaan antara putusan PA Bandung nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg dan putusan PTA Bandung nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang pembatalan isbat nikah
• Perbedaan antara putusan PA Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan PTA Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tentang permohonan Isbat Nikah Poligami
• Percaraian tanpa sidang di Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang
• Perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda: Studi di Pengadilan Agama Garut
• Perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan: Studi kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta
• Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017
• Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2104
• Perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan: Studi kasus pasangan ST dan CHR di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung
• Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang
• Perkawinan di bawah usia undang-undang di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
• Perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo 2013-2018
• Perlindungan anak terlantar menurut perundang-undangan: Studi kasus di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kabupaten Bandung
• Pernikahan anak di bawah umur: Studi kasus di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand
• Pernikahan lari karena orang tua tidak izin perkawinan di kampung Chereang patani Selatan Thailand
• Pertimbangan Hakim terhadap alasan perceraian pada putusan verstek cerai gugat tahun 2017: Studi 12 putusan di Pengadilan Agama Sumedang
• Pertimbangan Majelis Hakim PTA Bandung No. 100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg terhadap putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/2014/Pa.Cjr tentang objek sengketa waris
• Pola asuh anak dalam keluarga Single Parent di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat kabupaten Karawang perspektif hukum keluarga dan undang-undang perlindungan anak
• Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang
• Problematika istri pekerja dalam keluarga : Studi kasus di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
• Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0423 Tahun 2017 tentang permohonan pengesahan perjanjian perkawinan
• Studi analisis perkawinan di bawah tangan pada perkawinan kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka
• Tajdidun nikah antara pasangan suami istri : Studi kasus di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung
• Talak Raj'i dalam perkara cerai Talak Qobla Dukhul: Analisis putusan nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr
• Testimoni De Auditu dalam putusan nomor 0157/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang cerai gugat
• Tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang dan dampaknya bagi kehidupan keluarga (2016-2018)
• Tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Sumedang
• Tingkat perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017 menurut PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990
• Tinjauan hukum Islam terhadap perkara pernikahan atas dasar hamil di luar nikah : Studi kasus di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
• Uang Sasuduik dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
• Wasiat wâjibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Tahun 2018

• Akibat hukum perkawinan dibawah tangan studi kasus pada pasangan OR dan RS dan DD dan DK di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
• Alasan perceraian di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks
• Analisis atas meningkatnya perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015
• Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 41 tahun 2010 tentang pemindahan tanah wakaf
• Analisis penetapan Pengadilan Agama Subang omor: 0386/Pdt.P/2017/PA. Sbg. tentang itsbat nikah di bawah umur
• Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tentang Penetapan Wali Adhal
• Analisis putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035 tahun 2013 tentang pembagian harta waris kepada ahli waris non Muslim
• Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan kedua: Studi Kasus di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
• Dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan cigugur Kabupaten Pangandaran
• Disparitas putusan Hakim pada perkara harta bersama nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd dan 89/Pdt.G/2008/PTA.Bandung
• Disparitas putusan hakim tentang harta bersama Perkara Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN jo 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg jo 21 K/AG/2014
• Disparitas putusan nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan nomor 0314/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang perceraian
• Disparitas putusan perkara harta bersama: studi putusan 182/PDT.G/2016/PTA.SMG
• Disparitas putusan tentang cerai gugat hubungannya dengan keterangan saksi tidak sempurna: analisis putusan nomor 22 PK/Ag/2017
• Disparitas putusan tentang cerai gugat hubungannya dengan keterangan saksi yang tidak sempurna: Analisis putusan nomor 22 PK/Ag/2017
• Efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Cibadak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Kabupaten Sukabumi
• Faktor penyebab perceraian Aparatur Sipil Negara: Studi kasus perceraian ASN pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014-2017
• Hadhanah bagi anak yang diterlantarkan oleh orang tua: Studi pada pasangan D dan N di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
• Hak asuh anak bagi ayah dalam putusan nomor: 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi
• Hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah keluarga: studi kasus pada karyawan CV. Suho Garmindo Cileunyi Bandung
• Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Hadanah Kaitannya dengan Asas Ultra Petitum Partium: Analisis Putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg
• Implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang
• Implementasi instruksi dirjen bimas Islam no. dj.ii/i tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah di Kua Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan Kua Kec. Panyileukan Kota Bandung
• Implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut
• Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi
• Implikasi pergantian nadzir terhadap produktivitas lahan wakaf: Studi kasus wakaf Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an As-Salaam Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
• Istri menanggung nafkah keluarga: Studi kasus di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur
• I'tikad baik dalam mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Kuningan pada putusan nomor 1325/Pdt.G/2013/PA.Kng
• Kafaah dalam perkawinan keturunan Habib di Majlis Mahmudul Busyro Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang
• Keabsahan talak ba'in kubraa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120
• Keadilan dalam perkara poligami: Persepsi hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam
• Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung
• Kedudukan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya menurut dewan hisbah Persis dan bahtsul masail Nahdlatul Ulama
• Kedudukan persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama
• Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam persyaratan pencatatan kelahiran: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
• Keluarga sakinah dalam kompilasi hukum islam pasal 3 perspektif lembaga kemaslahatan keluarga nahdlatul ulama (LKKNU) Jawa Barat
• Kepatuhan istri terhadap suami di kalangan keluarga TKW di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
• Kewajiban suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi perspektif hukum Islam
• Kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap nafkah keluarga: studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy
• Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menikahkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing: Studi kasus di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
• Legalitas Penetapan Nomor: 030/PDT.P/2018/PA.Smdg tentang keabsahan Pemohon non Muslim dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang
• Model keluarga sakinah menururt Kementerian Agama kabupaten Bogor
• Nusyuz isteri terhadap suami akibat intervensi orang tua: Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
• Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang kriteria batas penghasilan suami yang ingin berpoligami
• Pelaksanaan hak dan kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak: Studi kasus di Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Garut
• Pelaksanaan nafkah dalam keluarga TKW: Studi kasus di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis
• Pelaksanaan pencatatan nikah hubungannya dengan peran P3N di Kec. Ciparay Kab. Bandung pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N
• Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Cimaung
• Pembagian Harta Bersama antara Suami dan Istri Nusyuz : Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0700/Pdt.G/2015/PA.Badg
• Pembagian harta waris di keluarga Bani Toha di Kp.Legok Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
• Pembagian Warisan bagi Anak Pertama Perempuan : Studi di masyarakat Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
• Penerapan sadduz dzariah tentang dispensasi nikah berdasarkan penetapan nomor 0005/pdtp/2016/pagrt
• Pengawasan kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf terhadap pengelola tanah wakaf: Studi kasus di Desa Pabuaran Subang
• Penundaan nikah di kalangan pemuda masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
• Penyebab penolakan perceraian di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2016
• Penyelasaian warisan dengan cara hibah di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka
• Penyelesaian perkara kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat: Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka
• Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi : Studi Analisis Putusan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi
• Penyempitan hukum terhadap Pasal 159 R.Bg pada putusan PA Bandung No.0076/Pdt.G/2016 mengenai kompetentensi relatif dalam perkara harta bersama benda tidak bergerak yang tergugatnya tidak diketahui
• Peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017
• Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan zakat
• Peran Nazhir di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
• Perempuan Yang Bekerja di Daerah Industri Hubungannya dengan Pemenuhan Hak-Hak Keluarga : Studi kasus di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
• Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016
• Perkawinan di bawah umur: Studi Pada Pasangan IF dan R di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
• Perkawinan jam’u bainal ukhtain (mengumpulkan diantara saudara perempuan): studi kasus di desa sukasenang kecamatan banyuresmi kabupaten garut
• Perkawinan masal di Kelurahan Cihaur Guelis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
• Perkawinan Ulang di desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung barat
• Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: Studi kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut
• Problematika sertifikasi harta benda wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang
• Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU tentang implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil perspektif hukum Islam
• Putusan Nomor 162 PDT.G/2018 PA.Pwk tentang pemeliharaan anak di bawah umur oleh ayah
• Saksi Istifadhah dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang Itsbat Nikah
• Sengketa tanah wakaf di Yayasan Al Munawwaroh Kelurahan Kapuk Jakarta Barat
• Sita jaminan terhadap harta bersama dalam putusan nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Bdg
• Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)
• Tinjauan Hukum Islam tentang larangan melaksanakan perkawinan di bulan safar : studi kasus pada masyarakat kampung warudoyong desa sukatani kecamatan surade kabupaten sukabumi
• Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan nikah sesuku di daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
• Tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan adat Minangkabau di Desa Malalo Sumatera Barat
• Tinjauan Hukum Perkawinan Islam tentang Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan Islam
• Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga: Pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
• Tukar ganti tanah wakaf di desa Cikaobandung kabupaten Purwakarta menurut hukum Islam dan undang-undang perwakafan
• Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017

Tahun 2017

• Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan: Studi di Wilayah Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2015-2017
• Analisis atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 217 tahun 2014 tentang perceraian antara R dengan J
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Penolakan Itsbat Nikah
• Analisis putusan Disparitas Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)
• Analisis yuridis perkawinan dengan wali hakim: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya
• Dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap pernikahan yang Kedua: studi kasus di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
• Feminisme dalam Fiqih Islam hubungannya dengan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Keluarga: Studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
• Hak waris suami istri yang bercerai menurut kompilasi hukum islam pada pasal 179 dan pasal 180
• Hukum investasi harta Wakaf produktif menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Studi program Rumah Bersalin cuma-cuma Sinergi Foundation Kota Bandung
• Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukasari Kota Bandung
• Kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat: Studi kasus di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar
• Kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga dalam keluarga Y+A di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya
• Kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia
• Konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
• Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengurangi Angka Cerai Gugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung pada Tahun 2016
• Pelaksanaan hadanah oleh yayasan yatim piatu : studi kasus di yayasan Amanah Ummah Islamiyyah Kota Bandung
• Pembagian harta kepada ahli waris saat pewaris masih hidup pada keluarga Idom di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
• Pemenuhan hak anak oleh ayah yang ibunya menjadi TKW diluar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
• Pemenuhan kewajiban dan hak selaku istri terpidana: Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung
• Pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung
• Penasaban anak dari pasangan nikah hamil: Studi kasus pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka
• Pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
• Penerapan Asas Contra Legem pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur
• Penerapan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Pada Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016
• Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015
• Penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Tangerang: Analisis putusan nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng
• Pengesahan Hibah secara lisan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 7417/Pdt.G/2015/Pa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1682 KUPdt
• Penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan: studi kasus di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
• Peranan Posbakum dalam Melayani Masyaakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Garut
• Perkawinan dengan Wali yang tidak berhak menjadi Wali: Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut
• Perkawinan di bawah tangan: Studi kasus di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak
• Perkawinan di bawah umur Hubungannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung)
• Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah : studi kasus di Desa Citra Kecamata Binong Kabupaten Subang
• Perlindungan hukum terhadap anak yang nikah di bawah umur: Studi kasus di lembaga perlindungan anak Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016
• Perspektif hukum islam mengenai isteri yang dipaksa bekerja mencari nafkah oleh suami: Studi kasus Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
• Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
• Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
• Problematika penggantian objek wakaf yang terkena dampak rencana umum tata ruang: Studi kasus pada proyek Waduk Jatigede Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
• Status Anak Dalam Kandungan Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Studi Kasus di komplek Griya Purwa Asri Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung: Status Hukum Pengikraran Tanah Wakaf Masjid Darul Muttaqin Yang Menjadi Fasilitas Umum
• Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan: Studi pasal 45 kompilasi hukum islam
• Tinjauan filosofis terhadap bagian wasiat wajibah anak angkat menurut ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan hukum Islam tentang peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim: Studi kasus di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
• Uang Panai’ dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat)
• Ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Bandung : Analisis putusan nomor 3941/Pdt.G/2014/Pa.Bdg
• Urgensi kursus pra nikah dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur studi pada BP4 KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

Tahun 2016

• Analisis perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Analisis putusan Agama Nomor 2362/Pdt.G/2014/Pa.Badg tentang Pembatalan Perkawinan Hubungannya dengan Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam
• Analisis putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris
• Analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor: 392/K/AG tentang penukaran tanah wakaf
• Disparitas putusan pengadilan agama tentang cerai talak : analisis putusan nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg
• Kafa’ah dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan: Studi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
• Kawin paksa sebagai alasan perceraian: Analisis putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 3071/Pdt.G/Pa.Im
• Kompetensi absolut pengadilan agama atas perubahan biodata dalam kta Nikah: Studi atas penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 49/ Pdt.P/ 2010/ PAJP
• Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Garut
• Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat
• Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim: study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
• Penentuan mahar dengan naktu wedal istri di Kampung Naga Tasikmalaya
• Penerapan asas personalitas keislaman dalam penetapan ahli waris bagi non muslim: Penetapan Pengadilan Agama Cimahi nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi
• Penerapan asas unus testis nullus testis dalam putusan verstek nomor 0016/pdt.g/2014/pa.tmk. tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
• Penerapan pedoman perilaku Hakim dan pengaruhnya terhadap tugas dan kewenangan Hakim: pada Pengadilan Agama Sumedang
• Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2015
• Peran KUA Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam mengurangi perkawinan di bawah umur
• Pertimbangan hakim tentang Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) : Studi Putusan nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang perceraian
• Prosedur pemanggilan oleh jurusita hubungannya dengan Asas Audi et Alteram Partem: Studi kasus di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2015
• Tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia: Analisis Pasal 35 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: Studi penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska
• Tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan perspektif hukum perkawinan islam: Studi di desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
• Urgensi sighat taklik sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan: Studi di KUA kecamatan Majalaya
• Wasiat kepada anak tiri dalam perspektif hukum Islam

Tahun 2015

• Analisis Putusan No: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan
• Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012)
• Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014
• Penerapan PP No. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Ujungberung Bandung
• Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap hakim di Lingkungan Peradilan Agama
• Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013

Tahun 2014

• Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.tentang Perceraian Akibat Adanya Pihak Ketiga
• Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang Nafkah Anak
• Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms tentang Izin Poligami
• Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung
• Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
• Hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat
• Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris
• Kewajiban suami terhadap anak dari istri yang dikawininya ketika mengandung: Studi kasus di Kp. Selang Cau Rt. 04/13 Desa Wanasari Kec. Cibitung Bekasi
• Pelaksanaan Pembagian Waris antara Anak Laki-laki dengan Ahli Waris Pengganti dari Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut)
• Penafsiran Hakim Agung tentang hadiah bagi istri dari harta bawaan suami: analisis putusan Mahkamah Agung nomor 439 K/AG/2011
• Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Sengketa Perkawinan (Analisis Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/AG/2009)
• Peran dan kontribusi BP4 KUA Kec. Margacinta pada Tahun 2012 – 2013 terhadap rendahnya tingkat perceraian
• Peranan jawatan kuasa Mesjid Bejoh Punai Amphe Yaha Yala Thailand Selatan dalam pelaksanaan perkawinan
• Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah
• Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme)
• Transformasi Fiqh Madzhab Hambali terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf D tentang Wakaf Kendaraan
• Upaya hukum istimewa melalui derden verzet sebagai perlawanan atas putusan sita eksekusi: studi putusan nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg
• Wali nikah dari garis keturunan ibu menurut hukum Islam: studi kasus pasangan A dan W di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi

Tahun 2013

• Akibat hukum putusan nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl tentang penyangkalan anak terhadap hak perwalian anak
• Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan terhadap legalitas Perkawinan Antara C dan D
• Analisis putusan pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560 tahun 2008 tentang Ahli Waris Pengganti
• Faktor ekonomi sebagai alasan gugatan perceraian: Studi putusan-putusan di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011
• Implikasi penyerahan tanah wakaf tidak tercatat terhadap status hukum dan pemanfaatannya: Studi kasus atas tanah wakaf Masjid di Kampung Tambak Baya Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut
• Itsbat nikah untuk perkawinan di bawah umur: Study putusan Pengadilan Agama Sumedang nomor 0264/PDT.P/2012/PA.SMDG
• Kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
• Kompensasi atas nafkah dalam pembagian harta bersama: Studi tentang putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/PDT.G/2011/PA.BDG
• Pelaksanaan putusan pengadilan Agama Purwakarta tentang hak-hak bekas istri dalam perkara Cerai Talak
• Pemahaman hakim terhadap alat bukti saksi yang tidak memiliki nilai pembuktian dalam penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sumedang
• Pendapat tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
• Penetapan pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD tentang Dispensasi Kawin hubungannya dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga: Studi kasus di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
• Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84/Pdt.G/2007/PA.Mjl tentang cerai talak
• Relevansi Pendapat Majelis Hakim mengenai Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Sistem pembagian waris di kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang

Tahun 2011

• Konsep keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi

Tahun 2007

• Kewajiban istri kepada suami dalam perspektif Syaikh Nawawi: Telaah terhadap kitab Uqud Al-lujjain
• Pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga: Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Sumber:
https://uinsgd.ac.id