Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Tahun 2021
- Analisis pelaksanaan Pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 sesuai PKPU No 6 tahun 2020 di Kab. Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Analisis perubahan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing terhadap perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia prespektif Siyasah Dusturiyah
- Analisis siyasah dusturiyah terhadap implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020
- Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peranan BP2MI Jawa Barat dalam pelaksanaan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
- Analisis Siyasah Dusturiyyah atas proses perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) no. 30 tahun 2002 menjadi undang-undang no. 19 tahun 2019 pada implikasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Impelementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bandung: Studi kasus Kantor ATR/BPN Kota Bandung Tahun 2020
- Implementasi kebijakan pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam tinjauan siyasah dusturiyah : Studi kasus di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran
- Implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang di kota Cimahi berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota Cimahi perspektif siyasah dusturiyah
- Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaen Sumedang)
- Implementasi peraturan Bupati nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam pandemi covid -19 pada aspek sosial budaya di Kabupaten Indramayu
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan persperktif Siyasah Maliyah: Studi kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 4 tahun 2015 tentang desa perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi kasus perencanaan dan pembangunan Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tahun 2020
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang no 5 tahun 2014 tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan piatu dalam perspektif Siyasah Dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 10 tahun 2017 tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tinjauan siyasah dusturiyah
- Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah
- Kebijakan peningkatan pendapatan asli desa yang berdampak kepada ekonomi kemasyrakatan di Desa Puncak Baru Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur : Tinjauan Siyasah Maliah
- Kewenangan Mahkamah Partai dalam memutuskan sengketa pemilihan legislatif berdasarkan Pasal 32 nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik perspektif Siyasah Dusturiyah
- Konsep pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam konstitusi dan peraturan turunannya ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Mekanisme partisipasi masyarakat dalam penegakan Perda nomor 13 tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan minuman keras di Kabupaten Purwakarta : Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan koordinasi kepala desa, BPD dan masyarakat dalam proses pembentukan PERDES yang efektif dan efisien dalam mengelola Pendapatan Dan Belanja Desa : Studi di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur
- Pelaksanaan pasal 88 A Peraturan KPU no 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) : Studi kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya
- Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka : Upaya pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Pelaksanaan pengawasan larangan dan pembatasan barang ekspor-impor di Bea Cukai kota Bandung berdasarkan pasal 53 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan perspektif siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut nomor 57 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2016 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan zakat profesi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan Bupati nomor 01 tahun 2010 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pengaturan pelanggar hukum mendirikan bangunan usaha dan non-usaha dalam pasal 39 Peraturan Daerah no 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Bekasi
- Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis berdasarkan peraturan Jaksa Agung RI pasal 819 ayat 2 nomor 006/A/Ja/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah
- Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan prinsip Demokrasi Islam dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
- Politik hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 17 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat pada masa pandemi Covid- 19
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan upah tenaga kerja dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kinerja Bawaslu setelah di permanenkan menurut pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2017
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap suksesi kepemimpinan kesultanan kasepuhan Cirebon
Tahun 2020
- Hak politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pemilihan Presiden tahun 2019 : Studi kasus di Desa Ciasem Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang
- Hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Implementasi peraturan Bupati Kuningan nomor 60 pasal 8 ayat 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kuningan nomor 25 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 di desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.12 Tahun 2011 Pasal 32 angka 5 huruf g tentang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perspektif siyasah dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah kota Bandung nomor 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan Abdul Haris Nasution Kota Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah Kota Tasikmalaya nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan reklame: Studi kasus reklame melintang di Kota Tasikmalaya perspektif siyasah dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 ditinjau dari Siyasah Maliyah
- Implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no.1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kabupaten Bogor dalam perspektif siyasah dusturiyah
- Implementasi Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perspektif siyasah dusturiyah
- Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang desa dalam pengalokasian dan transparansi dana desa di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Kebebasan berpendapat di Indonesia dalam kebijakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan ptas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Pelaksanaan ganti rugi pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditinjau dari aspek Siyasah Dutsuriyah
- Pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi
- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 01 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi kasus pencatatan kematian di Kabupaten Tasikmalaya
- Penerapan Peraturan Daerah no. 11 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha pada kegiatan wisata Situ Bagendit Garut ditinjau dari Siyasah Maliyah : Studi kasus wisata Situ Bagendit Kabupaten Garut
- Pengelolaan retribusi Kawasan Industri Jababeka oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tinjauan siyasah maliyah
- Penyelenggaraan retribusi bidang perhubungan dalam Perda kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi di bidang perhubungan ditinjau dari Siyasah Maliyah
- Peran Gubernur dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah
- Peran pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Kota Bandung berdasarkan pasal 86 dan 87 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Perspektif siayasah dusturiyah tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa Pelitaasih
- Proses Perubahan PERPPU No 1 tahun 2016 menjadi undang-undang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah: Analisis pelaksanaan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap perubahan perppu No 1 tahun 2016 menjadi undang-undang
- Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perspektif siyasah dusturiyah
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus
- Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana restribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan untuk kesejahteraan umum nelayan: Penelitian di tempat pelelangan ikan di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Tinjauan siyasah maliyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2005 tentang Zakat: Studi kasus pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
- Transformasi dan efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal oleh BPJPH ditinjau dari siyasah dusturiyah
Tahun 2019
- Analisis putusan MA terkait pengabulan gugatan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota Legislatif dalam perspektif Siyasah Dusturiyah
- Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018 terkait Judicial Riview larangan eks napi koruptor menjadi calon anggota legislatif ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah
- Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 undang-undang no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol di Kecamatan Citamiang perspektif Siyasah Dusturiyah
- Hubungan penilaian kinerja dengan peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasah Maliyah
- Implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelelenggaraan pemerintahan desa dihubungkan dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A: di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
- Implementasi musyawarah tentang pembentukan dan pelaksanaan program kerja BUMDES perspektif siyasah dusturiah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
- Implementasi pasal 15 dan 84 Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
- Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah di tinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi kasus perizinan Kecamatan Sukatani
- Implementasi peraturan daerah nomer 1 tahun 2018 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air di kabupaten bandung di tinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bogor tahun 2011-2031 terhadap perizinan pembangunan ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendaian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung dalam tinjuan Siyasah Dusturiyah
- Implementasi PERPPU nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pembubaran ormas ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pemeliharaan jalan menurut Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Persfektif Siyasah Dusturiyah: Studi di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
- Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada tahun 2018
- Kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panawangan menurut Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2014 pasal 225 huruf (b) tentang Pemerintahan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Panawangan
- Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MURENBANG): Studi kasus di Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang
- Pelaksaan peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang larangan minuman keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye di masa kampanye pemilu 2019 oleh Bawaslu kabupaten Bandung sesuai undang-undang no.7 tahun 2017 menurut Siyasah Dusturiyah: Studi kasus di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- Pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung no. 10 tahun 2012 pasal 34 tentang penyelnggaraan perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi anak ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan terkait kendaraan wajib uji kir
- Pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pedagang kaki lima dan sistem pengaturannya di jalan dalem kaum Bandung
- Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan peraturan gubernur Jawa Barat nomor 78 tahun 2015 tentang gerakan Citarum bestari di zona hulu sungai Citarum ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan Perda Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan Perda Kota Bandung No 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdampak pada menurunnya omzet pedagang pasar tradidisional di Cicadas di Tinjau dari Siyasah Maliyah
- Pelaksanaan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui PKPU No 11 Tahun 2018
- Pelanggaran pelaksanaan lampanye pada Pemilukada Kota Bandung Tahun 2018 berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017
- Pemikiran politik Haji Sulong dalam pembebasan masyarakat Melayu Patani di Selatan Thailand
- Penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan: Studi kasus di Kecamatan Karawang Kulon Kabupaten Karawang
- Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul
- Pengelolaan retribusi parkir berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan tinjauan siyasah maliyah
- Pengenaan pajak hotel kota Bandung berdasarkan Perda no 20 tahun 2011 di tinjau dari siyasah maliyah
- Prinsip perubahan perda nomor 26 tahun 2009 ke nomor 22 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem pendidikan oleh DPRD Kabupaten Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 2013 perspektif Diyasah Fauliyah
- Studi kritis terhadap undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian di Kabupaten Bandung
- Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame : Studi kasus pemasangan reklame di Kota Bandung
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang gugatan Prabowo mengenai penggunaan sistem noken dalam Pemilu Presiden 2014
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap netralitas aparatur sipil negara berdasarkan UU. No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengaturan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor peraturan menteri 108 Tahun 2017 dengan berbasis online di Kota Bandung
Tahun 2018
- Analisa Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kedudukan Hakim Pengadilan Agama Ditinjau Dari Siyasah Qadha’iyah
- Analisis hukum tata negara terhadap penerapan Perda No 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan
- Analisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah (PEMDA) Cianjur nomor 12 tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman beralkohol ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Analisis pembentukan Perda no 03 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Studi siyasah dusturiyah
- Analisis putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 perspektif Siyasah Dusturiyah
- Analisis siyasah dauliyah terhadap pasal I tentang pelarangan senjata nuklir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapons
- Analisis Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan siyasah tasyri'iyah
- Hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi kebijakan retribusi sampah menurut Perda Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum ditinjau dari siyasah maliyah: Studi kasus di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
- Implementasi kebijakan Walikota Bandung tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung
- Implementasi pengelolaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 dihubungkan dengan Kepwal No.551/Kep.648-DisHub/2017 Tinjauan Siyasah Maliyah
- Implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance Tinjauan Siyasah Dusturiyah : Studi Kasus Kecamatan Purwadadi
- Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2008 terhadap warga negara asing yang menetap tinggal ditinjau dari siyasah dauliyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan tinjauan Siyasah Dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan perspektif siyasah maliyah: Studi kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 1 Tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol di tinjau dari perspektip Siyasah Dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dari siyasah maliyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengaruhnya terhadap kemajuan Daerah/Kota
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ) di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura
- Implementasi Perda kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditinjau melalui siyasah dusturiyah
- Implementasi perda nomor 02 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakat kelurahan ditinjau dari siyasah dusturiyah: studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung
- Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga perspektif siyasah maliyah: Studi kasus pantai Teluk Palabuhanratu Sukabumi
- Implementasi Undang-Undang penanaman modal no. 25 tahun 2007 pasal 15 huruf B tentang tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau berdasarkan siyasah maliyah: Studi kasus PT. Bio Farma di Desa Kertawangi Kabupaten Bandung Barat
- Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (A) Dan Huruf (B) Dalam Persfektif Siyasah Dusturiyah
- Kebijakan pemerintah kota tasikmalaya dalam melaksanakan perda nomor 11 tahun 2009 tentang ketertiban umum perspektif siyasah dusturiyah
- Kedudukan Hakim Ad-hoc dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia ditinjau dari siyasah qhadaiyah
- Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 di tinjau dari siyasah qadhaiyah
- Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU/XIII-2015 menurut tinjauan siyasah dusturiyah
- Kritik hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015: studi kasus di Desa Padabeunghar Kabupaten Sukabumi
- Pelaksanaan fungsi dan tugas Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Jalan Cihampelas Kota Bandung tinjauan siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasah DUsturiyah)
- Pelaksanaan pasal 6 peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2008 tentang wajib belajar diniyah takmiliyah di Kecamatan Cileunyi
- Pelaksanaan penyaluran dana Zakat di Baznas kota Bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program Bekasi Cerdas di tinjau dari perspektif siyasah maliyah
- Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Cianjur nomor 01 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Garut Nomor 11 Pasal 65 Ayat (8) Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan: Studi kasus Kecamatan Tarogong Kidul
- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pegendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mewujudkan Kota yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera
- Pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2010 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Bandung no 3 tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol
- Pelaksanaan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap wajib pajak restoran di Kota Bandung
- Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (3) tentang cuti kampanye calon Kepala Daerah dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016
- Pelakssanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Implenmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok
- Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul
- Pengaturan peredaran minuman beralkohol melalui Perda nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan dan penjualan minuman beralkohol di kota tangerang
- Peranan kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang desa ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi kasus Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah
- Perubahan Perda nomor 02 tahun 2008 ke nomor 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat oleh DPRD Kabupaten Garut ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Politik hukum lingkungan hidup dalam Perda Kab. Cirebon No 6 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 19-23
- Teori dan aplikasi pembangunan politik dalam kasus pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung perspektif siyasah dusturiyah
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap hak politik perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan perda Kota Bogor No. 2 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah: Studi kasus terhadap implementasi pasal 29 ayat (4) huruf B angka (6) di enam Kecamatan Kota Bogor
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penanggulangan bencana di Indonesia: Study terhadap Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
- Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan kegiatan program raksa desa oleh tim pelaksana kegiatan desa di Desa Langonsari
- Upaya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rekrutmen kaderisasi di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
- Analisis siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan Wakil Bupati Sumedang dalam menandatangani produk hukum daerah ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum
- Fungsi Partai Keadilan Sejahtera dalam memberikan pendidikan politik bagi kader untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif di DPRD: Studi di DPW PKS Jawa Barat
- Hak recall partai politik dan korelasinya dengan prinsip kedaulatan rakyat prespektif Siyasah Dusturiyyah
- Hubungan agama dan negara berdasarkan pemikiran Yudi Latif
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : studi Kasus Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang
- Implementasi Perda nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi pariwisata dan tempat olahraga perspektif siyasah maliyah: Studi kasus Pantai Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
- Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
- Kewenangan lembaga catatan sipil menuruti Undang Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ditinjau dari hukum tata negara islam
- Kinerja pengawasan Camat dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa : studi kasus di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
- Konstitusionalisme dalam pandangan Abdullah Ahmad Al-Na’im: Strategi mendamaikan polemik hubungan Islam dan Negara
- Pelaksanaan asas, visi Dan misi Front Pembela Islam(FPI) dalam prespektif siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan pasal 6 perda nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di kabupaten bandung di tinjau oleh Siyasah Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Baleendah
- Pelaksanaan peraturan bupati Bandung Barat nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat dalam mengelola sampah di Kecamatan Ronga
- Pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pemeliharaan hak politik warga negara kaitanya dengan syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada: Studi kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Pemikiran politik Ali Syariati dan Taqiyyuddin an-Nabhani tentang konsep sumber kepemimpinan Islam
- Penerapan peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 31 tahun 2000 tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan di Kecamatan Cicalengka
- Penerapan peraturan presiden nomor 1 Tahun 2015: Analisis hukum tata negara tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede
- Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara ditinjau dari siyasah dusturiyah: Analisis sengketa kewenangan gubernur DKI Jakarta secara vertikal dan horizontal
- Rekrutmen calon kepala daerah di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat
- Representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi tinjauan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012
- Strategi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memenangkan Pilpres 2014 di tinjau dari siyasah dusturiyah: studi kasus PDIP Jawabarat
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan kewenangan Badan Legislasi Nasional
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap rekrutmen calon anggota kader di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat
- Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 13 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga perspektif Siyasah Maliyah
Tahun 2016
- Implementasi pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD Di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015
- Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang rukun tetangga dan rukun warga dan pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
- Kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat Di Lingkungan Jatinangor
- Penerapan prinsip Syûrâ di DPRD Kota Bandung: Studi kasus rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan kepemudaan
- pengaturan partisipasi masyarakat Desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal Bupati Tasikmalaya Tahun 2015
- Peran camat dalam mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kec. Jatinangor melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- Relasi agama dan negara (kekuasaan) perspektif Ibnu Khaldun
Tahun 2015
Tahun 2014
- Hak tidak ikut memilih pimpiman dalam perspektif Islam: Study mengenai pandangan Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj, MA tentang golput dan kaitan dengan Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu
- Hak-hak politik perempuan menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi
- Partisipasi politik masyarakat suku Baduy dalam pemilihan Gubernur Provinsi Banten periode 2012- 2017
- Pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di Desa Jatimekar sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 ditinjau dari Prespektif Siyasah Dusturiyah
Tahun 2013
- Kampanye politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan umum 2009 dalam perspektif fiqh siyasah
- Partisipasi politik Masyarakat desa purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan kepala Daerah tahun 2010 persfektif siyasah Dusturiyah
- Tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan BUMDes dalam bidang pertambangan emas di Desa kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2012
- Negara Islam menurut Muhammad Asad: Studi pemikiran Muhammad Asad dalam buku the principles of state and government in Islam
- Partisipasi Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008
- Pelaksanaan pasal 11 Peraturan Daerah No 3 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah di Kabupaten Cianjur perspektif siyasah dusturiah
- Rekrutmen calon kepala daerah di DPD partai golkar Kabupaten Bandung perspektif siyasah dusturiyah
Tahun 2011
- Efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi
- Kebijakan pemerintah tentang PNPM Mandiri berkaitan dengan kesejahteraan rakyat: studi kasus tinjauan siyasah maliyah di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Cibiru Wetan
- Rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi
- Sistem daulah khilafah Islamiyah menurut Taqiyuddien An-Nabhani: Perspektif fiqh siyasah dusturiyah
Tahun 2010
Tahun 2008
Tahun 2007
Tahun 2006
Tahun 2004
Sumber:
https://uinsgd.ac.id