Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum UPN Veteran Jakarta

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Universitas Veteran Jakarta

Tahun 2021

• Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik Atas Tanah Yang Diterlantarkan
• Analisa Putusan Hakim Terhadap Perusahaan Retail Yang Melakukan Pengumpulan Donasi Berdasarkan Status Perusahaan: Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Tng)
• Analisa Yuridis Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Pt. Sos
• Analisis Kebijakan Renewabel Energy Directive Ii Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan Gatt
• Analisis Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Nilai Dasar Dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terjadi ( Studi Kasus Nomor: 372/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr)
• Analisis Yuridis Legalisasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
• Analisis Yuridis Pengguna Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
• Analisis Yuridis Rencana Merger Perusahaan Jasa Transportasi Online Grab Dan Gojek: (Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha)
• Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok
• Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019
• Eksekusi Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur
• Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona
• Formulasi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan Dengan Pria Sebagai Korban
• Hak Nasabah Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepalitan
• Hak-Hak Perempuan Dan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia
• Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin
• Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020
• Kebijakan Formulasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Deklarasi Peleburan Generasi Muda Fkppi Dan Fkppi : Studi Kasus Pendirian Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Dan Putra-Putri Tni Polri
• Kedudukan Dewan Pengawas Kpk Ditinjau Dari Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (Judicial Review) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
• Kedudukan Upah Pekerja Dan Hak Pekerja Lainnya Terhadap Hak Mendahulu Negara Atas Tagihan Pajak Dalam Pemberesan Harta Pailit
• Kekuatan Pembuktian Air Mani Sebagai Alat Bukti Petunjuk Tindak Pidana Pemerkosaan
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak
• Kendala Proses Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif Terhadap Alas Hak Atas Tanah (Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016)
• Kepastian Hukum Berlakunya Post-Nuptial Agreement Pada Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.073/Pdt.P/2017/Pa.Jb)
• Kepastian Hukum Dalam Penerapan Sistem Pendaftaran Merek Konstitutif Pada Sengketa Merek “Crystal X”
• Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/Iupk Studi: Iupk Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Uu Minerba
• Kepastian Hukum Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah Susun Diatas Tanah Hak Pengelolaan
• Kepemilikan Benda Virtual (Virtual Property) Pada Game Online Dalam Konstruksi Hukum Benda Di Indonesia
• Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Dki Jakarta (Studi Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas)
• Kewenangan Ideal Dalam Tingkat Penyelidikan Yang Dilakukan Komnas Ham Dan Kepolisian
• Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Terkait Adanya Pelanggaran Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
• Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
• Klausul Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Instagram Ditinjau Dari Hukum Perikatan
• Komparasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Terhadap Penanganan Korupsi
• Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan Di Indonesia
• Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom Di Indonesia
• Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
• Optimalisasi Perlindungan Hukum Nasabah Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Teori Sistem Hukum
• Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Kerjasama Minyak & Gas Bumi Indonesia
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pembangunan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran)
• Pelaksanaan Work From Home (Wfh) Di Luar Jam Kerja Pada Situasi Pandemi Covid-19
• Pelindungan Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta
• Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Metode Omnibus Law Ditinjau Dari Prosedur Pembentukan Undang-Undang
• Pembuktian Kesaksian Palsu Di Peradilan Pidana Dalam Kasus Korupsi E-Ktp
• Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Perselingkuhan Antar Pekerja Sekantor
• Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dengan Alasan Force Majeure
• Penanganan Kasus Human Trafficking Sayed Abbas Yang Melibatkan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Australia
• Penanggulangan Kejahatan Eksploitasi Anak Pekerja Jalanan: Studi Di Simpang Sei Sikambing Medan
• Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penimbunan Masker Di Awal Masa Pandemi Covid-19
• Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Di Wilayah Depok
• Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restoratif Justice (Law Enforcement Against Children As Perpetrators Of Criminal Acts Of Gambling Through The Restorative Justice Approach)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Sukabumi
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Due Process Of Law: Studi Komparasi Kejaksaan Ri Dan Kpk
• Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Pasal 160 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penghasutan Khususnya Dalam Kasus Kerusuhan Saat Demonstrasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst)
• Penerapan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Pengadilan Agama Cikarang
• Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia
• Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Inses
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas
• Pengaruh Perjanjian Kartel Asing “ Zerro Dollar Tour” Terhadap Bisnis Pariwisata Di Bali
• Pengaturan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Amerika)
• Pengaturan Pasal Kanibalisme Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat
• Pengembalian (Refund) Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian Pada Masa Pandemi Covid-19
• Pengesampingan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Oleh Prinsip “First To File”
• Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatas Pemenuhan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian : Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Program Pelatihan Kerja Management Development Program
• Penyelesaian Hambatan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Oleh Perusahaan Asuransi Negara
• Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19
• Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 15/Pdt.G/2014/Pn.Rgt.Tlk)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Eigendom Verponding Yang Dikuasai Pihak Lain
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara Pt Daya Kobelco Dan Pt Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/Pn
• Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice
• Peran Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polisi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Depok)
• Perbandingan Hukum Indonesia Dan Rusia Terhadap Asas Ketertiban Umum Dalam Penetapan Putusan Arbitrase Asing Berdasarkan Uncitral Model Law
• Perbandingan Penerapan Pidana Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial
• Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
• Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perlindungan Hak Asasi Anak
• Perkawinan Online Masa Pandemi Covid-19
• Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Terlantar Melalui Pengangkatan Anak
• Perlindungan Hukum Atas Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Penghapusan Pencatatan Saham Perusahaan Oleh Bursa Efek Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Asuransi Sosial Pt. Jasa Raharja
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Terdampak Covid - 19 Berdasarkan Asas Rebus Sic Stantibus
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Atas Penayangan Di Bioskop Drive Thru Tanpa Izin
• Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 J.O Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
• Perlindungan Hukum Mitra Pt. Grab Terhadap Praktek Monopoli Atas Penyewaan Angkutan Khusus
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Pelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi Covid-19
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Korban (Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdg)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Financial Technology Cermati.Com
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /Pojk.05/2020 )
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Pengenaan Tarif Rapid Tes Antigen-Swab Di Atas Batasan Tertinggi
• Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Jd.Id Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook
• Perlindungan Konsumen Pada Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Produk Non Pokok Akibat Penimbunan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha
• Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu Dalam Kegiatan E-Commerce: (Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
• Perluasan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
• Perspektif Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Pelaku Kawin Kontrak Ditinjau Dari Aspek Kejahatan Perdagangan Orang : Studi Kasus Putusan No.924/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk
• Praktek Integrasi Vertikal Dan Diskriminasi Grab Indonesia Dan Pt Teknologi Pengangkutan Indonesia (Pt. Tpi)
• Praktik Pembagian Harta Bersama Dal;Am Perceraian Di Luar Pengadilan
• Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual
• Prospek Pengambilalihan Flight Information Region Diatas Kepulauan Riau Melalui Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus
• Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013)
• Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19: (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020)
• Regulasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Perundungan Yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri
• Regulasi Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
• Restrukturisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Terhadap Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan
• Restrukturisasi Kredit Bank Konvensional Dan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk No 11/Pojk.03/2020
• Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Formil
• Status Hubungan Hukum Pekerja Yang Dirumahkan Tanpa Upah Dalam Masa Pandemi Covid-19
• Supervisi Asimetris Hakim Dalam Kekuasaan Yudikatif Indonesia (Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening
• Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Melakukan Perbuatan Passing Off
• Tanggung Jawab Indonesia Akibat Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pra Kontrak Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Baku
• Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Menjamin Kemasan Produk Pangan Olahan Saat Pengiriman
• Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna
• Tangung Jawab Dan Langkah Pencegahan Akulaku Dalam Menjamin Keamanan Akun Konsumen
• The Return Of Indonesian Cultural Property Through International Law And National Law Reform
• Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Milik Garuda Indonesia
• Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Gubernur Dki Jakarta Mengenai Lockdown Dalam Rangka Penanganan Virus Covid-19
• Tinjauan Yuridis Keringanan Ansuran Dalam Kewajiban Membayar Hutang Sebagai Akibat Keadaan Memaksa Karena Covid-19 Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kawasan Konservasi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Awal Pandemi Covid-19 : (Ditinjau Dari Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)
• Tinjauan Yuridis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Sebagai Pegawai Negeri Sipil
• Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)
• Urgensi Kebijakan Hukum Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Terkait Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia
• Urgensi Penerapan Keadaan Diam Yang Berlaku Setelah Pendaftaran Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
• Urgensi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Urgensi Perlindungan Hukum Atas Legalitas Perusahaan Financial Technology Yang Berdampak Penyalahgunaan Data Pribadi
• Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Finansial Technology
• Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Antara Pt. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik Dan Pt. Asuransi Himalaya Pelindung (Studi Kasus Putusan Ma Ri Nomor 519/Pdt.G/2018/Pn. Jkt Tmr)
• Wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mencegah Dan Memberikan Tindakan Terhadap Separatisme

Tahun 2020

• Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang
• Implementasi Mutual Legal Assistance (Mla) Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Untoc)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Susu/2015/Pn.Krg
• Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Terhadap Pihak Lain Yang Mendaftarkan Merek Yang Sama Analisis Putusan Nomor:37/Pdt.Sus- Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst
• Regulasi Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi
• Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Pengguna Jasa Parkir Kendaraan Yang Mengalami Kerugian: Studi Kasus Putusan Nomor 2902 K/Pdt/2011

Tahun 2019

• Analisis Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Ditinjau Dari Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor)
• Asas Oportunitas Sebagai Dasar Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Agung Ri : Studi Kasus Penyampingan Perkara Abraham Samad
• Dampak Pemberian Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan
• Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Ringannya Putusan Pengadilan
• Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama Di Indonesia
• Eksekusi Dan Pemanfaatan Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Narkotika
• Eksekusi Jaminan Fidusia Milik Debitur Atas Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing
• Gagasan Program Remunisipalisasi (Remunicipalisation) Pengelolaan Air Di Provinsi Dki Jakarta
• Hubungan Kemitraan Antara Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dengan Pengemudi Dalam Bisnis Transportasi Online
• Implementasi Dan Kekuatan Hukum Mediasi Dalam Online Dispute Resolution
• Kebijakan Larangan Bekerja Bagi Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)
• Kedudukan Hak Servituut Atas Pengisolasian Tanah Oleh Pemegang Hak Guna Bangunan
• Kejahatan Terorisme Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Analisis Putusan Nomor:809/Pid.B/2018/P.Jkt.Sel)
• Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Disosial Media
• Kekuatan Pembuktian Hasil Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan
• Kekuatan Pembuktian Rambut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika
• Kepastian Hak Jaminan Sosial Pekerja Oleh Perusahaan Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Legalitas Hak Pakai Rumah Dinas Tni Ad Untuk Keperluan Komersial Dan Sipil (Studi Kasus Di Komplek Dittopad Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisa Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-20/D.05/2018)
• Pembuktian Terhadap Kepemilikan Sertipikat Dalam Kasus Tumpang Tindih Sertipikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
• Penambahan Kewenangan Constitutional Question Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
• Penegakan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Perusahaan Asing Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Di Indonesia
• Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Pengguna Paspor Palsu Di Wilayah Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 100/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Putusan Nomor. 617/Pid.B/2015/Pn Gpr)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menimbulkan Korban Di Wilayah Polda Metro Jaya
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan Melakukan Open Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/Pt.Smg)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hatespeech) “(Studi Kasus Buni Yani Putusan Putusan Nomor: 674/Pid.Sus/2017/Pn.Bdg)"
• Penerapan Alternatives To Detention (Atd) Dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Di Indonesia
• Penerapan Asas Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Gondrong, Kota Tangerang
• Penerapan Automatic Exhange Of Information (Aeoi) In Tax Matters Di Indonesia
• Penerapan Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
• Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017
• Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr)
• Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Sinau Socks Sebagai Pelaku Usaha Non Konvensional
• Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Sinau Socks Sebagai Pelaku Usaha Non Konvensional
• Penerapan Interdiksi Terpadu (Out Station) Dalam Menekan Laju Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut
• Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan Swasta
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak
• Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Proyek Jalan Tol Sunter-Pulogebang Di Jakarta
• Pengalihan Hak Milik Atas Properti Asing Dalam Perjanjian Bernama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal/Hunian Bagi Orang Asing
• Pengaruh Pesan Kampanye Public Relations Terhadap Brand Image Di Kalangan Remaja Wanita : Survei Kampanye “Halal Dari Awal” Oleh Wardah Cosmetics Pada Mahasiswi Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Angkatan 2015
• Pengaturan Merek Non-Tradisional (Comparative Study Indonesia Dengan Jepang)
• Pengaturan Program Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Kasus Narotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Peradilan
• Penggantian Ahli Waris Berdasarkan Klausul Perjanjian Asuransi Jiwa
• Penggunaan Media Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris
• Penguasaan Hak Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Oleh Anak Perusahaan Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik Studi Kasus : Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Pt Indonesia Comnets Plus (Icon+)
• Penyalahgunaan Hak Kebebasan Mengemukakan Pendapat Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor.326/Pid.Sus/2017/Pt.Dki
• Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen Tokopedia
• Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plk)
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan
• Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan )
• Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Keturunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Terkait Dengan Instruksi Gubernur Pa.Viii/No.K.898/I/A 1975
• Peran Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Sertifikat Produksi Di Jakarta Selatan
• Peran Pbb Dan Asean Atas Indikasi Adanya Genosida Yang Terjadi Di Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Kota Depok)
• Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (Analisis Putusan Pn Nomor: 43/Pid.Sus/2016/Pn Jktpst)
• Peranan Badan Kepegawaian Negara Dalam Pencegahan Korupsi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta)
• Peranan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bnp2tki) Terhadap Pekerja Migran Yang Melanggar Klausul Perjanjian Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
• Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan
• Peraturan Tarif Batas Bawah Maskapai Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha
• Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Yang Menjadi Obyek Wakaf (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/Pn.Skh)
• Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Pptkis) Dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Tki)
• Perlindungan Hukum Akibat Klasula Baku Dalam Perjanjian Fidusia
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat (Adopsi) Atas Pembatalan Akta Kelahiran Oleh Lembaga Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo No.12/Pdt.P/2014/Pn.Stb)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Proses Eksekusi Obyek Jaminan Kredit Terhadap Perlawanan Debitur (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/Pn/Sda)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Di Youtube
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Terhadap Risiko Gag Al Bay Ar Berbasis Peer To Peer Lending
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayaan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (Studi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Oleh Pt. Jasa Marga)
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/Pn.Kfm)
• Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku Bad Applicant Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Bpsk No.019/A/Bpsk-Dki/Xii/2017)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (Abk) Indonesia Di Kapal Asing
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Fintech Peer To Peer Lending
• Perlindungan Hukum Terhadap Dewan Gubernur Dan Pejabat Bank Indonesia Dari Sanksi Pidana Dalam Pengambilan Keputusan Dan/Atau Kebijakan Menurut Uu No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Harta Anak Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pergantian Label Makanan Dan Minuman Kadaluarsa
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Situs Lazada
• Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Bpjs Kesehatan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Over Kredit Dibawah Tangan Di Perumnas Depok Utara (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/Pn.Dpk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Tol Yang Menimbulkan Korban Jiwa
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika(Studi Kasus Perkara Nomor: 836/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt.)
• Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal “Bensu” Yang Di Daftarkan Menjadi Merek
• Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Pt Tes-Amm Indonesia Terhadap Data Limbah Perangkat Handphone
• Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)
• Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi
• Pertanggungjawaban Angkutan Berbasis Online Terhadap Kerusakan Barang Konsumen Dalam Jasa Pengiriman Grabexpress
• Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Nomor. 37/Pid.Sus-Lh/2018/Pn.Sak)
• Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online
• Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction Of Justice) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Ma Nomor: 684k/Pid.Sus/2009)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Produksi Makanan
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 266 Kuhp ( Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/Pn.Jmr )
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilu Terhadap Pelaku Yang Melibatan Anak Dalam Kampanye Pemilu
• Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Taksi Online
• Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Akibat Kelalaian Dari Orang Tua Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Nomor 1590/Pid.B/2013/Pn.Jaksel)
• Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakuka Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)
• Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme Dalam Penerbangan (Studi Kasus Ancaman Bom Dalam Pesawat Lion Air Jt 687 Di Bandara Supadio Pontianak)
• Praktek Monopoli Dalam Kegiatan Usaha Kargo Di Bandara
• Prosedur Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme
• Prospek Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Asing Berbasis Online Di Indonesia
• Prospek Pengaturan Unruly Passenger Di Indonesia Berdasarkan Protokol Montreal 2014
• Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Bentuk Restorative Justice
• Risiko Hukum Dalam Praktik Pergadaian Swasta Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
• Sengketa Bersenjata Antara Organisasi Papua Merdeka Dengan Tni Dalam Perspektif Hukum Humaniter
• Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Praktek Perizinan Berusaha Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm)
• Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Aggregator Baca Berita Indonesia (Babe) Yang Diambil Dari Penyedia Konten
• Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pencocokan Keaslian Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor Slpk/Tun/2013)
• Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3i) Dalam Sistem Tanggung Renteng
• Tanggung Jawab Pt Jasa Marga Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Jalan Tol Yang Berlubang
• Tanggungjawab Pt Transjakarta Dalam Pelaksanaan Fasilitas E- Ticketing Terhadap Pengguna Jasa Transjakarta
• Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Studi Kasus : Perdagangan Daging Anjing Di Tomohon Sulawesi Utara
• Tinjauan Yuridis Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Tentang Prlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Spbu Dalam Mengurangi Takaran Bahan Bakar Minyak
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Open Mic Indonesia Yang Menggunakan Nama Umum
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2224/K/Pid/2009)
• Tinjuan Yuridis Penyelenggaraan Flash Deal Oleh E-Commerce Yang Melibatkan Agen Sebagai Penjual Barang
• Transaction Alert Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
• Wanprestasi Jual Beli Melalui Media Sosial

Tahun 2018

• Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Terhadap Tertanggung Yang Mengklaim Jaminan Asuransi Jiwa
• Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja Dengan Perusahaan Alih Daya (Outsourching) Dan Penyelesaian Sengketa Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja. (Studi Kasus Putusan Nomor 232k/Pdt.Sus-Phi/2014)
• Peran Audio Forensik Sebagai Bagian Dari Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugianakibat Kelalaian Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)
• Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Memiliki Izin Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Put/133-K/Pm.Ii-08/Ad/Vi/2017)
• Tanggung Jawab Pt.Mandala Airlines Yang Dinyatakan Pailit Dalam Hal Pengembalian Uang Tiket Calon Penumpang
• Tinjauan Yuridis Peran Ojk Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa)

Tahun 2017

• Analisa Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Ma Nomor: 214k/Pdt.Sus-Phi/2016)
• Analisa Yuridis Penyelesaian Konflik Pertanahan Kaveling 63 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 840k/Pdt/2005 Terhadap Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Jual Beli Tanah
• Analisis Pertanggungjawaban Pt. Buwana Travel Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Perjalanan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Yuridis Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) Antara Helm Ink Dengan Inx (Studi Kasus Putusan Nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Milter ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Mil/2014)
• Anilisis Yuridis Tanggung Jawab Bank Bni Terhadap Nasabah Selaku Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Deposito
• Efektivitas Penerapan Hukuman Kastrasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
• Eksistensi Taksi Online Dalam Usaha Transportasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Adat Maluku Tengah
• Kewenangan Penangkapan Dan Penahanan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Metro Jakarta Selatan
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian(Studi Kasus Putusan Nomor 1068/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Sel)
• Penerapan Pemidanaan Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika
• Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No.182/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum Terhadap Upah Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/Pn.Bjm)
• Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.B/2013/Pn.Kng)
• Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor : 384k/Pdt.Sus-Phi/2013)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Albasi Priangan Lestari” (Studi Kasus Putusan No.155/Pid.Sus/2013/Pn.Cms)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan No.195/Pid.B/2012/Pn.Blk)
• Praktek Persaingan Tidak Sehat Pada Tender Ekspor Pipeline (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 199k/Pdt.Sus-Kppu/2014)
• Proses Pemeriksaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.B/2013/Pn.Rni)
• Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 384/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr)
• Tinjauan Hukum Akibat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2014/Pn.Mlg)
• Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Merek Terhadap Persamaan Merek Dagang Obat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 409 K/Pdt.Sus- Hki/2015)
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/Pid/2014)
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Kepada Konsumen Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Penjualan Tiket Pesawat Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal Penerbangan ( Studi Kasus Putusan Nomor. 441k/Pdt/2013/Pn.Jkt.Pst)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal Laut Di Perairan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anggota Militer ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. Put/017- K/Pm.Ii-09/Ad/I/2015)

Tahun 2016

• Akibat Hukum Bangunan Tanpa Izin Di Kecamatan Limo Kota Depok
• Akibat Hukum Kartel Dalam Industri Otomotif Di Tinjau Dari Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha ( Studi Kasus Perkara Nomor 08/K Ppu-1/2014)
• Akibat Hukum Malpraktek Terhadap Pasien Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Putusan Nomor: 79pk/Pid/2013)
• Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dintinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Akibat Hukum Pembebasan Lahan Permukiman Warga Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus No. 2190/K/Pdt/2013)
• Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja (Studi Kasus Putusanmahkamahagung Nomor: 645k/Pdt.Sus.Phi/2014)
• Akibat Hukum Penjualan Di Bawah Tangan Oleh Debitur Dan Kreditur Atas Jaminan Fidusia
• Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Apartemen Bogor Valley Residence
• Analisa Hukum Keputusan Direksi Pt Pln (Peersero) Terhadap Tenaga Alih Daya (Outsourching) Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 665/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst)
• Analisa Yuridis Akuisisi Perusahaan Produsen Makanan Ditinjau Dari Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Studi Kasus Putusan Kppu No. 02/Kppu-M/2014)
• Analisa Yuridis Kriminologis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.Sus/2011/Pn.Pati)
• Analisa Yuridis Pemanfaatan Dan Pengelolaan Ruang Bawah Tanah Untuk Pembangunan Trasportasi Massal Proyek Mass Rapid Transit Di Dki Jakarta
• Analisa Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.)
• Analisa Yuridis Perjanjian Pinjaman Subordinatie Antara Yayasan Beasiswa Supersemar Dengan Pt. Bank Duta Tbk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937k/Pdt/2012)
• Analisa Yuridis Terhadap Penyediaan Fasilitas Sosial (Fasos) Dan Fasilitas Umum (Fasum) Pada Perumahan Di Kota Depok (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok)
• Analisa Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Dki Jakarta
• Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No 195/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel)
• Analisa Yuridis Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Bukopin,Tbk
• Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Gedung Kantor (Studi Kasus Perjanjian Pt. Sucofindo (Persero) Dengan Pt. Kobri Dumar)
• Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Perpajakan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013)
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012)
• Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0044/Pdt.P/2013/Pa.Kdr)
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Putusan No.354/Pid.B/2013/Pn.Psp)
• Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 331/Pid.B/2011/Pn.Mdo)
• Kedudukan Ahli Waris Golongan Ii Terhadap Hak Mewaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
• Kekuatan Pembuktian Formil Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt.G/2007/Pn.Jak-Sel)
• Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapan Camat Ppat Ex Officio (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt/2013)
• Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)
• Pemanfaatan Tanah Di Wilayah Sempadan Sungai Ciliwung Untuk Permukiman (Studi Kasus Di Kota Depok)
• Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Uu No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang)
• Pemidanaan Terhadap Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Ma Nomor :243k/Pid.Sus/2008)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika (Studi Kasus No : 376 /Pid. Sus / 2012/Pn.Bgl)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 930/Pid.B/2013/Pn.Jakarta Selatan)
• Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Diatas Kapal Ferry Merak-Bakauheni (Study Kasus Putusan No:303/Pid.B/2013/Pn.Kld)
• Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 164-K/Pm Ii-08/Al/Vi/2012)
• Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/Pn Dpk)
• Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dalam Usaha Sewa-Menyewa ( Studi Putusan Pengadilan : No.586/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel )
• Penyelesaian Sengketa Gugatan Merek Dagang Yang Menggunakan Istilah Kepemilikan Umum (Studi Kasus Putusan No.118pk/Pdt.Sus.Hki/2014)
• Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bpr Pt. Afta Sejahtera Cinere
• Perizinan Tata Ruang Di Jakarta Selatan Menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• Perlindungan Hukum Atas Putusnya Ikatan Perkawinan Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Peniruan Desain Yang Telah Memiliki Hak Eksklusif (Studi Kasus Putusan Ma Nomor : 18k/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 19/Pid.B/2012/Pn.Lmg.)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Banding Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Operator Smartfren Atas Gangguan Jaringan Signal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Gas Liquified Petroleum Gas (Lpg) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Bisnis Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/Pn.Dpk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transfer Dana Melalui Elektronik Banking
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Kehilangan Dana Simpanan Akibat Informasi Call Center Di Anjungan Tunai Mandiri (Atm)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Perusahaan Swasta Nasional (Studi Kasus Di Pt Harmasta Prima)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pasca Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 228k/Pdt.Sus-Phi/2015)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Lain (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 254/Pdtsus/2009)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pendaftaran Merek Baru Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Kasus Merek Extra Joss Dengan Enerjos)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Karya Cipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Yang Dikomersilkan Dalam Perjanjian Lisensi Oleh Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor: 392k/Pdt.Sus.Hki/2013)
• Perlindungan Hukum Terhdap Pemegang Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Merek/2010/Pn.Niaga, Jkt-Pst)
• Pertanggung Jawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2014)
• Pertanggung Jawaban Perdata Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Yang Hilang (Studi Kasus Putusan Ma Nomor :167k/Pdt.Sus-Bpsk/2014)
• Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/Pn.Lbh)
• Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedaran Mata Uang Kertas ( Studi Kasus Putusan No 815/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Sel)
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Praktek Prostitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.443/Pid.B/2015/Pn.Jmr)
• Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Barang Video Compact Disc Bajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No 181/Pid.Sus/2013/Pn.Kdi)
• Pertanggungjawaban Perdata Akibat Kelalaian Tenaga Medis Rumah Sakit (Studi Putusan No 2863k/Pdt/2011)
• Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Terhadap Pasien Kasus Malpraktik (Studi Kasus Nomor Putusan : 1752k/Pdt/2007)
• Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
• Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor. 931/Pid.Sus/2015/Pn.Jaksel)
• Pertanggungjawaban Pidana Cracker Yang Melakukan Peretasan Website Presiden Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 253/Pid.B/2013/Pn Jr)
• Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Nomor : 1616k/Pid.Sus/2013)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidanapenangkapan Ikan Tanpa Izin (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor :1960/K/Pid.Sus/2013)
• Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Pemadam Kebakaran Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meninggalnya Korban ( Studi Kasus Putusan No. 275/Pid.B/2012/Pn.Dps.)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan 88 K/Mil/2015)
• Pertanggungjawaban Pt. Kai Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Malang No. 149-K/Pm-Iii-12/Ad/X/2014)
• Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ( Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/Pid.Sus/2011)
• Tindak Pidana Pengancaman Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menjalankan Tugasnya Sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) (Studi Kasus Putusan No. 170/ Pid.B/ 2013/ Pn Balige)
• Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2013/Pn.Dum)
• Tindak Pidana Penggelapan Dan Upaya Pencegahannya(Studi Kasus Putusan Pn Depok No. 480/Pid.B/2014/Pn.Dpk)
• Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 584/Pid.B/2013/Pn.Dpk)
• Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)
• Tindak Pidana Terhadap Kepemilikan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Putusan No: 610/Pid.Sus/2012/Pn.Dpk)
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Aborsi Berdasarkan Kuhp Dan Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/Pn Clp)
• Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Jabatan Rangkap Di Bumn Dan Perusahaan Swasta
• Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Perjanjian Kerjasama Antara Pt Pertamina Dengan Pengusaha Pemilik Spbu
• Tinjauan Yuridis Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Sebagai Kejahatan Keamanan Negara
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak Di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Senen Ix
• Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Seni Logo Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 444kpdt.Sus-Hk/2013)
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Terhadap Perusahaan Nominee (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012)
• Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)
• Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Putusan Nomor 04/Pid. Prap/2015/Pn. Jkt. Sel)
• Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 192/G/2011/Ptun-Jkt)
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Di Bidang Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 560 K/Pdt.Sus/2012)
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/G/2012/Ptun-Bkl)
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014)
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt.Sus- Hki/2014)
• Tinjauan Yuridis Permohonan Hak Atas Tanah Bekas Hak Milik Barat (Eigendom Verponding) Di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
• Tinjauan Yuridis Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Penerbangan Komersil (Studi Kasus Putusan Nomor 77/ Pailit/ 2012/ Pn. Niaga, Jkt- Pst )
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pt Pegadaian Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Karyawan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Phi/2013/Pn.Dps)
• Tinjauan Yuridis Tentang Pendistribusian Zakat Melalui Media Online Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Perolehan Perizinan Antara Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (Pma)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Jakarta International School
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Di Pt. Enka Dera Mahameru
• Tinjauan Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Jasa Bongkar Muat (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 02/Kppu-I/2013)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal- Usul Perkawinan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 205 /Pid.B /2014 / Pn.Tsm)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah (Studi Kasus No.371/Pid/Sus/2012/Pn.Depok)

Tahun 2015

• Aborsi Korban Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasamaantara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan(Ykpp) Dengan Mitra Kerja (Studi Kasus Pt Yasmin Bersaudara)
• Akibat Hukum Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kedokteran Polysomnograph Di Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi Dki Jakarta (Studi Kasus Putusan Kppu , Pn Dan Ma)
• Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/Puu-X/2012 Terhadap Jabatan Notaris
• Analisa Hukum Terhadap Perbuatan Abortus Provocatus Oleh Korban Pemerkosaan
• Analisa Yuridis Bagi Kreditor Minoritas Terhadap Perusahaan Yang Telah Dijatuhi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 728k/Pdt.Sus/2012)
• Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Banjir Kanal Timur (Studi Di Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Timur)
• Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan
• Analisa Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Tanah Girik C No.2463 Persil No.16 Blok S.I Terletak Di Jalan Kavling Agraria Rt.02/16, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur)
• Analisis Hukum Pembatalan Pelaksanaan Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan
• Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Kreditur Dan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Hal Obyek Hutang Dibebani Hak Tanggungan
• Analisis Yuridis Tentang Hak Subrogasi Dalam Asuransi Pengangkutan Barang Di Indonesia (Studi Kasus Klaim Subrogasi Dari Pt. Asuransi Axa Indonesia Kepada Pt Samudera Shipping Service)
• Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2011/Pn.Kgn.)
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Nomor : 101/Pid.B/2011/Pn.Crp)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1912/Pid.B/2012/Pn.Jaksel)
• Kekerasan Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.B/2011/Pn-Nbe )
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Setelah Putusan Mk No. 97/Puu-Xi/2013
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Di Lindungi (Studi Kasus Putusan No:1630/Pid.Sus/2013/Pn.Jakarta Selatan)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Melalui Media Sosial
• Penegakkan Disiplin Prajurit Tni Dalam Pembaharuan Hukum Disiplin Militer
• Penegakkan Hukum Pengguna Narkoba Untuk Pentingan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992tentang Kesehatan
• Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Perkara Pencurian Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 249/Pid.B/2013/Pn.Jak.Sel)
• Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Sebagai Senjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Dalam Invasi Amerika Serikat Terhadap Pakistan)
• Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Ma No. 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
• Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak
• Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Perbuatan Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Nomor : 292 / Pid.Sus / 2012 / Pn.Sgr)
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Udara Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Tiket Air Asia)
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Tki Diluar Negeri
• Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Penculikan “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No : 470/Pid.Sus/2014/Pn.Psp.”
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kamera Lomo Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Pelayanan Internet Banking (Studi Kasus Pelayanan Internet Banking Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Jatinegara)
• Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dari Tindak Kekerasan Narapidana Di Lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terindikasi Human Trafficking Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Internasional
• Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Di Indonesia Dan Sistem Hukum Di Inggris)
• Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Penerbangan Sipil Terhadap Keterlambatan Dan Pembatalan Jadwal Penerbangan Kepada Penumpang
• Pertanggungjawaban Pidana Pilot Penerbang Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara Yang Mengakibatkan Luka-Luka Dan Kematian (Study Kasus Perkara Putusan No. 348/Pid.B/2008/Pn.Slmn.)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nakhoda Dalam Pelayaran Yang Karena Alpannya Mengakibatkan Kematian (Study Kasus Perkara Putusan Nomer. 1014/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Ut)
• Proses Perubahan Hak Atas Tanah Garapan Menjadi Hak Milik Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Tanah Garapan Di Wilayah Kota Depok)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Atas Beredarnya Jamu Atau Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat
• Tanggung Jawab Perdata Apoteker Terhadap Pasien Selaku Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Jawab Pt. Pln Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Di Tinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tenggat Waktu Eksekusi Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Indonesia
• Tindak Pidana Pencurian Listrik Oleh Pegawai Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Sselatan No.1192/Pid.B/2010/Pn.Jak.Sel)
• Tinjauan Hukum Penyaluran Zakat Maal Di Kota Depok Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Bidan Terhadap Pasien Yang Mengalami Malapraktik
• Tinjauan Hukum Tentang Wakaf Uang Dan Pengelolaannya Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam
• Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel)
• Tinjauan Yuridis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/Pn.Gs)
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyaluran Pinjaman Di Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja Sebagai Perwujudan Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan (Studi Kasus Perjanjian Kerja Di Pt. Satriamukti Arthatama)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Laut Terhadap Perlindungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pada Pt . Anggaraksa Adisarana)
• Tinjauan Yuridis Prosedur Perolehan Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1
• Tinjauan Yuridis Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Jasa Transportasi Udara Bagi Konsumen Penyandang Cacat (Disabilitas) Pada Maskapai Penerbangan Air Asia
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Konsil Kedokteran Indonesia Terhadap Ketentuan Administratif Praktik Kedokteran
• Tinjauan Yuridis Tentang Ganti Rugi Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Barang Atau Produk Makanan Dari Produsen Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Tentang Perlindungan Konsumen)
• Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Hak Retensi Melalui Pelelangan Barang Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst.)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Poligami
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.151/Pid/2012/Pt.Btn)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Jasa Angkutan Laut Pt. Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan Indonesia Di Pelabuhan Merak Bantenditinjau Dari Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Gadai Emas Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pasar Minggu
• Tinjauan Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bancassurance (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 05/Kppu-I/2014)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Kuhpm)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Asusila Di Muka Umum ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 676/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Pst)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm.)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.701/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel 2013)

Tahun 2014

• Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Upah Tenaga Kerja Oleh Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit
• Analisa Yuridis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan)
• Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pid.B/2005/Pn.Jkt.Sel)
• Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Prajurit Tni Berdasarkan Kuhp Dan Kuhpm
• Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Bani No. 356 /Vi/Arb-Bani/2010 Tanggal 30 Juni 2010)
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur)
• Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terkait Dengan Penerapanpersamaanpadapokoknya Dan Itikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang N0.15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Merek Siagra)
• Analisis Yuridis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Dan Ayat (2) Ke-1 Kuhp Terhadap Kasus Tawuran Pelajar, (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel)
• Analisis Yuridis Penerapan Teknik Interogasi Kepada Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)
• Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)
• Hapusnya Wewenang Menuntut Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.45/Pid.Sus/Tpkor/2013/Pn.Jkt.Pst)
• Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No:176/Pid.Sus/2013/Pn.Wng)
• Korban Pencabulan Terhadap Anak (Phedofilia) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Studi Kasus Putusan Pn Jaksel No.2239/ Pid/ B/ 2006/ Pn.Jak.Sel)
• Pelaksanaan Ketentuan Waktu Kerja Lembur (Wkl) Dan Upahkerja Lembur (Ukl) Menurut Peraturanperundang-Undangan Mengenai Ketenagakerjaan Di Pt. Arga Arta Utama
• Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (Pph) Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo)
• Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 368k/Ag/1995)
• Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Melaksanakan Perjanjian Dari Pemberi Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Ma No. 3704 K/Pdt/1991)
• Pemutusan Hubungan Kerja Karena Restrukturisasi Organisasi Perusahaan Menurut Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt.Southern Cross Textile Industry)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Menyalakan Lampu Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Jakarta Selatan
• Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Hukum
• Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan Pt. Adira Finance
• Peran Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Pidana
• Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Studi Lapangan Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat)
• Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.238/Pid.Sus/2011/Pn.Kta)
• Peranan Perbankan Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pustaka Bank Rakyat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri)
• Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Studi Kasus Putusan No. 1140 / Pid.B / 2010 / Pn Jkt Sel )
• Perlindungan Hukum Terhadap Kary A Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 037kjn/Hakl/2006)
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Polres Metro Jakarta Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.541/Pid.B/2012/Pn.Sbg)
• Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No :593/Pi/2013/Pn.Jkt.Sel)
• Pertanggungjawaban Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.420/Pid.B/2012/Pn.Pl.R)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terkait Dengan Pengembalian Uang Hasil Kejahatan (Studi Kasus Putusan Pn Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel)
• Tanggung Jawab Pihak Bank Dalam Mengelola Deposito Milik Nasabah
• Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Uu No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
• Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan: 488/Pdt. G/2011/Pn. Jkt. Bar.)
• Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Dengan Adanya Pasar Kaget Yang Berdampak Pada Kebersihan Di Kota Depok Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• Tinjauan Yuridis Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dki Jakarta Mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dki Jakarta)
• Tinjauan Yuridis Peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda
• Tinjauan Yuridis Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Permasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Cipinang)
• Tinjauan Yuridis Perijinan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Pendidikan (Studi Kasus Di Yayasan Morning Star Academy)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Antara Perusahaan Rekaman Dengan Artis ( Studi Kasus Perjanjian Pt. Wb Dengan As)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.245/Pid.B/2010/Pn.Cbn Tentang Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin
• Yuridiksi Peradilan Agama Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Salah Satu Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 431/K/Ag/2011)

Tahun 2013

• Akibat Hukum Penyalahgunaan Formalin Dalam Bahan Pangan (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No.681/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Tim)
• Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Catering (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Aerowisata Catering Service (Acs) Dengan Pt. Angkasa Pura Ii (Persero) Di Bandara Internasional “Soekarno – Hatta”
• Analisa Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
• Analisa Yuridis Fungsi Dan Peran Polisi Militer Tni Al Dalam Penegakan Hukum Dilingkungan Tni Al ( Studi Kasus Putusan Nomor 280-K/Pm Ii-08/Al/Xi/2009 )
• Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Warganegara Asing Terhadap Anak Warganegara Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Sel.)
• Analisa Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pencarteran Angkutan Laut (Studi Kasus Putusan No. 153/Pdt/G/2009/Pn.Jkt.Ut)
• Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara Tenaga Kerja Indonesia Dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ( Studi Kasus Di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Pt. Timuraya Jaya Lestari )
• Fungsi Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)
• Implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Ditinjau Dari Uu Nomor 20 T Ahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pid.B/2010/Pn.Tng)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Bogor)
• Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Abri (Studi Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Derektorat Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat)
• Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
• Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kapal Mv. Kota Indah Dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura Milik Pt Pln (Persero)
• Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Reklame Pada Sarana Umum (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan)
• Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Langit Biru
• Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt Arta Boga Cemerlang Jakarta)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Debet Bank Mandiri ( Studi Kasus Putusan Nomor 1550/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel)
• Penyelesaian Sengketa Dalam Kredit Usaha Rakyat Di Pt. Bank X
• Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian Di Indonesia Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.422/Kmk.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian
• Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Penukaran Tanah Wakaf Demi Kepentingan Umum Ditinjau Dari Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Badan Wakaf Indonesia)
• Peranan Lembaga Penilai Harga Tanah Dalam Penentuan Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas
• Perbandingan Hukum Mengenai Penyertaan Menurut Kuhp Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 2243/Pid.B/2008/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan No. 1291/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) (Studi Kasus Pt Grafitama Delta Kreasi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pelatih Asing Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Antara Pelatih Asing (Alfred Riedl) Dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Berdasarkan Undang - Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Tanah (Studi Kasus: Perkara Putusan No:1270 K/Pid/2008)
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Legal Oleh Orang Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Laporan Polisi Nomor: Lp/932/K/Viii/2011/Sek.Cip, Tanggal 13 Agustus 2011)
• Sistem Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Uu No.31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2067k/Pid/2006 )
• Study Komparasi Ancaman Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kuhp Dengan Hukum Islam
• Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Terhadap Rusaknya Obyek Yang Diperjanjikan (Studi Kasus Pt. A)
• Tinjauan Hukum Penjualan Video Compact Disc (Vcd) Lagu Hasil Pelanggaran Hak Cipta Kepada Umum (Studi Kasus Putusan No.894/Pid.B/2007/Jkt.Sel)
• Tinjauan Yuridis Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Formasi Jabatan Notaris Di Kota Depok
• Tinjauan Yuridis Fungsi Konsolidasi Tanah Dalam Penatagunaan Tanah Menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten)
• Tinjauan Yuridis Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi Kasus Pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Dalam Bidang Makanan Oleh Pt. Baba Rafi Indonesia
• Tinjauan Yuridis Tentang Sahnya Jual Beli Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia ( Studi Putusan Nomor : 548 / Pid.B / 2010 / Pn.Jak.Tim )
• Tinjuan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pengaruh Iklan

Tahun 2012

• Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Vetindo Citrapersada Dengan Peternak X
• Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jejaring Sosial
• Kewenangan Lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Cinere Limo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
• Penerapan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Indonesia Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
• Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Seorang Hakim Oleh Majelis Kehormatan Hakim Di Indonesia
• Penetapan Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
• Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.130/Pid. B/2010/Pn. Kray)
• Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Cyberporno Dan Warung Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Sistem Peradilan Militer Saat Ini Dan Konsekwensi Lahirnya Tap Mpr No. Vii/Mpr/2000 Tentang Peran Tni Dan Polri
• Tanggung Jawab Rumah Tahanan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rutan Salemba)
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Merger Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Bank “X”)
• Tinjauan Yuridis Jual-Beli Rumah Antara Developer Pt. Griya Permata Nusapersada Perumahan Villa Permata Dengan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Proses Praperadilan Dalam Perpanjangan Penahanan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan No: 01/Pid.Pra/2009/Pn.Prm)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) (Studi Kasus Di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Penggelapan ( Studi Kasus No.954 K/Pid/2010 )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Study Kasus Putusan Ma Ri No.75/Pan.7/Bks/198k/Mil/2010)

Tahun 2011

• Penyelesaian Sengketa Atas Hutang Pajak Di Pengadilan Pajak (Study Kasus Pt.Agung Ometraco Muda)
• Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Dari Plagiarisasi (Analisa Kasus Perkara No.76/Hak Cipta/ 2008/ Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Sumber:
https://upnvj.ac.id