Tahun 2021
- Analisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) no.025/G/X/2020 tentang sengketa konsumen atas penarikan motor secara paksa dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang undang-undang jaminan Fidusia dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK.010/2012
- Analisis putusan hakim pengadilan niaga nomor 53/pdt.sus-hak cipta/2018/PN niaga jkt.pst tentang hak cipta film atas remake film tanpa izin yang dilakukan oleh produser film dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 82/PDT.Sus-HKI/CIPTA/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang sengketa copy right Lagu Lagi Syantik kasus PT. Nagaswara Publisherindo Vs Gen Halilintar
- Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tentang Uji Materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 Ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018
- Analisis putusan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Studi Putusan nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN Bdg
- Analisis putusan nomor 138/Pid.sus/2019/PN.BKS tentang vonis bebas pelaku tindak pidana pemilu politik uang dihubungkan dengan Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Analisis putusan nomor 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL terhadap pelaku penyebaran berita bohong lewat media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Analisis Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN Tsm tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut
- Analisis putusan nomor 574/Pid.B/2019/PN.DPS tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Kleptomania dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Pidana
- Analisis putusan nomor:30/Pid.Sus/2015/PN.KNG tentang perampasan barang bukti milik pihak ketiga dalam tindak pidana illegal logging
- Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Cileunyi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg Nomor 648/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg tentang Pengedaran Narkotika yang dilakukan secara online dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Analisis putusan Pengadilan Negeri Banjar Reg. nomor 85/Pid.Sus/2020/PN BJR dihubungkan dengan tindak pidana penyebaran Hoax Covid-19 di Kota Banjar
- Analisis yuridis dampak pandemi covid-19 dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional : Studi di Bank PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 11 Kab. Sukabumi
- Analisis yuridis pemberhentian kepala daerah dalam pasal 79 undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dihubungkan dengan pemilihan langsung dan demokratis dalam pasal 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota
- Analisis yuridis pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai sengketa kepailitan antara PT.Tepian Samudera Mandiri dan PT. Gen Samudera ditinjau dari pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004
- Analisis yuridis terhadap pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan dihubungkan dengan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo undang-undang no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja: Studi kasus putusan no.196/PDT.SUS.PHI/2019/PN.BDG pada PT. Dae Hwa Indonesia
- Efektivitas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 pasal 17 a tentang ketentraman dan ketertiban umum terkait penanggulangan pengemis di Kota Bukittinggi
- Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia
- Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Garut terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 12 Tahun 2015 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan
- Implemantasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa : Studi kasus di desa Dangiang kecamatan Cilawu kabupaten Garut
- Implementasi pemberian batas waktu perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui Online Single Submission oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis
- Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor dan perlindungan nasabah sebagai situasi force majeure covid-19 di PT. Wahana ottomitra multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- Keabsahan akta notaris yang menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Keabsahan perjanjian jual beli harta bersama di hubungkan dengan pasal 35 undang – undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan pasal 1320 kitab undang – undang hukum perdata : Studi kasus perjanjian jual beli harta bersama di Kabupaten Kuningan
- Kedudukan sertifikat hak guna bangunan nomor 7199/Pasar Minggu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai akta otentik dalam putusan nomor 404/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel
- Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus lelang jabatan terkait sistem merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang no 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Pelaksanaan akibat hukum wanprestasi terhadap pelaku usaha online shop dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja Indonesia dihubungkan dengan undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja : Studi kasus di PT. Goodyear Indonesia Tbk
- Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di perusahaan tambang pasir PT Nuyan Group dihubungkan dengan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan kredit berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dihubungkan dengan undang-undang nomor 4 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah di Bank BRI Unit Cigugur Kabupaten Kuningan
- Pelaksanaan hak-hak normatif terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di malam hari di hubungkan dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor: Kep.224/men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
- Pelaksanaan hukuman uang paksa (Dwangsom) dalam putusan PN Bale Bandung nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Blb tentang Wanprestasi dihubungkan dengan putusan Kasasi MA nomor 1375K/PDT/2015
- Pelaksanaan lelang objek hak tanggungan yang didahului perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPerdata
- Pelaksanaan pasal 16 ayat 1 huruf a peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) undang - undang nomor 32 tahun 2009 pada PT. Pindo Deli 3 di Kabupaten Karawang
- Pelaksanaan pelindungan hukum atara debitur dengan kreditur terhadap jaminan Fidusia di bawah tangan dihubungkan dengan undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia :Studi Kasus PT. Multindo Auto Finance Sumedang
- Pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 40 ayat (6) UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
- Pelaksanaan penyelesaian sengketa hak desain kaca helm dihubungkan dengan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri : Studi kasus antara PT. Inko Technical Indonesia dengan PT. Osbe Cemerlang Indonesia di Tanggerang
- Pelaksanaan perjanjian jaminan atas tanah yang dibebankan gadai gantung dan gadai garap di Desa Rancaudik Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : Studi kasus terkait kualitas rumah di Perumahan Villa Karawangi Karawang
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh yang terkena PHK akibat wabah pandemi Covid-19 dikaitkan dengan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Studi kasus PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman barang atas kehilangan barang pengiriman jual beli online via ekspedisi JNE Cabang Tangerang dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pelaksanaan pinjaman online terhadap perusahaan fintech yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam meminjam jika terjadi wanprestasi: Studi kasus: BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang
- Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perjanjian jual beli online dibawah umur melalui media sosial dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan KUHPerdata
- Pembatalan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor: Studi teks putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor No.137/Pdt.g/BPSK/2018/PN.Bgr
- Pembuktian dalam persidangan elektronik dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung
- Pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dihubungkan dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penanganan pembinaan residivis di lembaga pembinaan masyarakat kelas IIIA Bogor di hubungkan dengan undang- undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Pencatatan dan perlindungan terhadap daftar harta benda anak asuh dihubungkan dengan pasal 1 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan : Studi kasus di Panti Asuhan Tunas Harapan Bandung
- Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi
- Penegakan hukum pidana dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum : Di lingkungan BAWASLU Kabupaten Ciamis
- Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR)
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik hubungannya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial : Studi kasus wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar
- Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- Penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Polda Metro Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
- Penerapan asas kepastian hukum atas tanah terlantar pada pemilik sertipikat hak milik dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban san pendayagunaan tanah terlantar
- Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Pengadilan Negeri terkait Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi kasus beberapa putusan pengadilan negeri di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jakarta
- Pengenaan biaya parkir penjemputan atau penurunan penumpang (pick up/ drop off) dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dihubungkan dengan KUHAP pasal 109: Studi kasus surat penghentian penyidikan no. 240/IX/2019/Reskrim di Polres Cimahi
- Penyalahgunaan data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online dihubungkan dengan Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Kerahasiaan Data: Studi kasus PT.Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFI)
- Penyelesaian kredit macet Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPERDATA
- Penyelesaian sengketa antara Petani dengan Perhutani di Desa Bangunkarya Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan sumber daya alam
- Perlindungan hukum bagi konsumen Hand Sanitizer Homemade tanpa izin edar Kemenkes di Wilayah Jawa Barat tahun 2020 dihubungkan dengan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Perlindungan hukum bagi pemilik bisnis dalam perjanjian Endorsement melalui media sosial dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Perlindungan hukum konsumen korban vaksin palsu dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes bedasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
- Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Pasal 67 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami orderan fiktif di hubungkan dengan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus di Kota Bandung
- Perlindungan hukum terhadap konsumen pada iklan jual beli kios dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus di Pasar Modern Kabupaten Sumedang
- Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dihubungkan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019: Studi kasus PT. Federal International Finance Cabang Sumedang
- Perlindungan hukum terhadap pekerja di PT.Kurnia Astasurya Cimahi atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat hukum mogok kerja dihubungkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah
- Perlindungan hukum terhadap pengemudi Grab yang mengalami kerugian atas pesanan fiktif layanan Grabfood dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
- Perlindungan hukum terhadap tetangga yang ditutup akses masuk keluar rumah dihubungkan dengan pasal 671 kitab undang-undang hukum perdatav: Studi kasus di jalan Camat Gabun, Gang Adem Ayem, Jakarta Selatan
- Perlindungan konsumen atas beredarnya produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan konsumen atas pembayaran tanpa pemakaian di luar abodemen di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Perlindungan konsumen terhadap tidak tepatnya ukuran takaran bensin oleh Pertamini dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
- Pertanggung jawaban ahli waris terhadap pembayaran uang pengganti: Studi kasus putusan No. 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk
- Pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Studi kasus putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj
- Restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah : Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns
- Status hak keperdataan anak akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XI/2013 : Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- Studi perbandingan penerapan sanksi pembunuhan oleh anak pada putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr
- Tinjauan hukum transaksi jual beli handphone rekondisi oleh pedagang Putra Siregar Store Bandung dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan anak sebagai pengedar di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat
- Tinjauan kriminologi terhadap peningkatan kejahatan pencurian biasa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung
- Tinjauan kriminologis pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat
- Tinjauan yuridis pemutusan kontrak kerja akibat pandemi Covid-19 di PT Multipratama Indahraya kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Tinjauan yuridis tentang otoritas dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Financial Technology (FINTECH) dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang Financial Technology
- Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pembangunan pasar sehat di Garut antara PT Bangkit Harapan Sejahtera dengan PT Bumdesmart Indonesia dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Tinjauan yuridis terhadap penundaan eksekusi karena peninjauan kembali (PK) dihubungkan dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung: di Pengadilan Negeri Bandung
Tahun 2020
- Analisis kriminologis terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswanya di Wilayah Kabupaten Pangandaran
- Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 mengenai sengketa merek dagang KOPITIAM dan Lau’s Kopitiam ditinjau dari Pasal 20 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor putusan 574K/PID.SUS/2018 tentang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
- Fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan Perdes di desa Jatitengah kecamatan Jatitujuh kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Permendagri nomor 111 tahun 2014
- Hak pekerja atas pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan perjanjian bersama antara PT. Shinta Budhrani Industries dengan Serikat Pekerja dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Hak penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk Kota Cirebon dihubungkan dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
- Implementasi kebijakan pelaksanaan pengelolaan Tata Ruang di Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU) di hubungkan dengan pasal 62 peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung utara sebagai kawasan strategis provinsi Jawa Barat: Studi kasus di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap intensitas penggunaan kantong plastik di Pusat Perbelanjaan
- Implementasi ruang terbuka hijau menurut pasal 46 peraturan daerah Kota Bandung nomor 18 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung
- Kajian yuridis Virtual Currency Bitcoin dalam transaksi online di Indonesia dihubungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
- Kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- Kekuatan asas kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata studi kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
- Kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876/K/PDT/2018 terkait penetapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik
- Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 dihubungkan dengan pasal 245 undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (MD3)
- Kepastian hukum terhadap merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis : Studi kasus sengketa merek Pierre Cardin dalam putusan mahkamah agung nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
- Larangan perkawinan sesuku dalam hukum adat masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam dihubungkan dengan hukum perkawinan nasional dan hukum Islam
- Netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2018 dihubungkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota : Studi kasus di Bawaslu Kota Bandung
- Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif Good Village Governance
- Pelaksanaan eksekusi jaminan pada program kemitraan BUMN PT. Telkom Indonesia dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
- Pelaksanaan iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan oleh perusahaan (Wanprestasi) kepada Bpjs Ketenagakerjaan di hubungkan dengan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial : Studi kasus Cv. Citra Mandiri di Kota Bandung
- Pelaksanaan kebebasan menjalankan kewajiban beragama dihubungkan dengan Pasal 80 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: Studi kasus di PT. Belitung Indah Perkasa
- Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari
- Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut dihubungkan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
- Pelaksanaan Pasal 157 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang kewenangan mahkamah konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dihubungkan dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Kepemilikan Tanah Pertanian secara Guntai di Wilayah Kecamatan Cileunyi
- Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Wilayah Cileunyi
- Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di kota Bandung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap pekerja yang meminta izin pada saat kerja lembur di PT. Visionland Global Apparel dihubungkan dengan Pasal 156 Ayat (1) Jo Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan penundaan pembayaran klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang dihubungkan dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016
- Pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam Unit Pengelola Kegiatan (Kreditur) dengan Kelompok Masyarakat (Debitur) dihubungkan dengan KUHPerdata: Studi kasus di Kecamatan Gunungtanjung
- Pelaksanaan peran BBPOM Bandung dalam mengawasi peredaran obat tradisional jamu di Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pelaksanaan perjanjian asuransi antara tertanggung dengan Asuransi Sinar Mas atas tidak diberikannya Polis dihubungkan dengan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Studi kasus di BPSK Kota Tasikmalaya
- Pelaksanaan perjanjian kemitraan kasus suspend akun sepihak driver Grabcar Jatinangor dalam tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) oleh youtuber untuk kepentingan komersial dihubungkan dengan undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang - undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan: Studi kasus pemajuan kebudayaan di Kab.Garut
- Pelanggaran HAM terhadap pelaksanaan sistem zonasi SMA dan SMK dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kota Bandung
- Pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Penegakan hukum bagi pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek dihubungkan dengan Pasal 308 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Studi kasus angkutan Jurusan Cicaheum - Alun Alun
- Penegakan hukum terhadap peredaran gelap obat keras tertentu hubungannya dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan: Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: Studi kasus diwilayah Hukum Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTABES Bandung dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Penegakan hukum tindak pidana Pemilu terhadap keterlibatan kampanye kepala desa dikaitkan dengan undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Barat tahun 2018
- Penegakan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan : Studi kasus Lapas kelas IIb Warungkiara
- Penerapan asas praduga tak bersalah tingkat penyidikan dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Penerapan sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks
- Pengawasan terhadap Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- Penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah secara non litigasi melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari pada Masyarakat Minangkabau: Studi kasus di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu
- Peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan Pasal 7 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014
- Perjanjian endorsement di media sosial Instagram dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari tindakan surfing merek Bloods dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis: Studi kasus perilaku surfing di Kota Bandung
- Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan Produk Hasil Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan dihubungkan dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian asuransi melalui kegiatan telemarketing menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: di PT. Chubb Life Insurance Indonesia
- Perlindungan hukum pengguna jasa transportasi online terhadap jual beli akun Grabbike dikaitkan dengan pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat : Studi kasus di PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung
- Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
- Perlindungan konsumen melalui Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar dihubungkan dengan Pasal 9 Huruf (C) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Studi kasus Kantor Otiritas Jasa keuangan regional 2 Jawa Barat
- Pertanggungjawaban PT Go-Jek terhadap pengguna aplikasi atas hilangnya saldo Go-pay dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- Pertanggungjawaban tenaga kefarmasian terhadap kelalaian dalam pemberian aturan pakai obat ditinjau dari PERMENKES Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek
- Program Zero Street Crime dalam perspektif kriminologi sebagai upaya preventif kejahatan jalanan berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia: Studi kasus di kepolisian daerah Jawa Barat
- Tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan putusan No.1409/PID.B/2015/PN.BDG
- Tinjauan kriminologi terhadap Human Trafficking di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat
- Tinjauan kriminologi terhadap pelaku penyelundupan bidang impor di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung
- Tinjauan yuridis mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan surat Kapolri no. Pol: 8/vii/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Restorative Justice: studi kasus di Polsek Gedebage
- Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan roya pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- Tinjauan yuridis penentuan Locus Delicti oleh kepolisian dalam pemeriksaan kejahatan Cyber Crime
- Tinjauan yuridis perwalian anak dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak: Studi kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung
- Tinjauan yuridis terhadap perampasan barang hasil tindak pidana penipuan bersama sama dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh negara : Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 83/PID.B/2018/PN.DPK kasus First Travel
- Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui akun instagram berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikaitkan dengan putusan register nomor 410/PID/B/2019/PN Bandung
Tahun 2019
- Akibat hukum atas perjanjian pinjam nama dalam kredit perbankan duhubungkan dengan pasal 1873 KUH Perdata
- Akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Analisi putusan nomor 304/Pid.sus/2016/PN.Bks tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri dihubungkan dengan lasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Analisis putusan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara bilangan pembagi pemilih
- Analisis putusan Mahkamah Agung No. 268 PK/PDT/2015 tentang keabsahan alas hak kikitir/kohir sebagai bukti kepemilikan tanah
- Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Analisis yuridis putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan: Studi kasus Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG
- Analisis yuridis putusan hakim diluar tuntutan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak: Studi kasus putusan Nomor. 454/PID.SUS/2013/PN.TSM
- Analisis yuridis terhadap unsur nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg
- Aspek yuridis perlindungan jaminan kesehatan karyawan yang tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan pasal 6 peraturan presiden republik indonesia nomor 111 tahun 2013 :Studi kasus PT Yashila Eka Karya Bandung
- Hubungan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam penataan ruang di kawasan Bandung Utara dihubungkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis
- Implementasi eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- Kajian yuridis kedudukan Grondkaart setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria : Studi terhadap Grondkaart PT. KAI Nomor 22A tahun 1917
- Kedudukan alat bukti visum et repertum psychiatricum dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti perkara pidana di Polres Sumedang
- Kedudukan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung nomor:779K/Pdt/2017
- Kewajiban debitur PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Bandung untuk melunasi sisa cicilan setelah dilaksanakan eksekusi dihubungkan dengan pasal 34 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- Kewenangan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris: Studi kasus putusan nomor 136/Pdt.G/2012/PN.Sby
- Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Peer To Peer Lending (Pinjaman Tanpa Agunan) dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data
- Pelaksanaan delik aduan dalam pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006: Studi kasus putusan Reg.No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel
- Pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur dihubungkan dengan UU.no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Pelaksanaan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan trase dan stasiun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Karawang terhadap petani yang mengalami kerugian gagal panen dihubungkan dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
- Pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara manajemen dengan pekerja PT. KAI dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Pelaksanaan pasal 127 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan SEMA No 4 tahun 2010: Analisis putusan pengadilan negeri Bekasi no 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks
- Pelaksanaan pasal 146 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada maskapai PT Garuda Indonesia atas keterlambatan penerbangan (delayed) di Bandara Husein Sastranegara Bandung
- Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 12 tahun 1951 jo. pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh pelajar : Studi kasus POLRESTA Bogor Tahun 2015-2018
- Pelaksanaan pasal 275 ayat (1) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung
- Pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2017 tentang jalan tol dikaitkan dengan sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol studi kasus Jalan Tol Padaleunyi
- Pelaksanaan pasal 45 ayat (1) Juncto pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana Cyberpornography dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan
- Pelaksanaan pasal 8 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kaitannya dengan hak ekonomi Pencipta film terhadap kegiatan situs penyedia layanan nonton dan unduh film gratis di internet
- Pelaksanaan penegakan hukum perjudian togel Hongkong di wilayah Polres Majalengka dihubungan dengan pasal 303 KUHPidana Jo PP No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian
- Pelaksanaan pengaduan ingkar kewajiban (wanprestasi) dalam perjanjian jual beli Online kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di hubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: studi kasus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan penguasaan hak milik tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tarogong Kaler di hubungkan dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian
- Pelaksanaan pengupahan karyawan koperasi rukun batik dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1065/Yanbangsos/2017 tentang penetapan upah minimum regional di Jawa Barat
- Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perjanjian kerja oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta di hubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT Petrolindo Jaya Utama dengan pangkalan Dede Aripin dalam penjualan Elpiji 3 kg di Karangnunggal Tasikmala dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pelaksanaan perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan dihubungkan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Studi kasus pada PT. Cahaya Terang Abadi Abadi dengan UD Utama Mandiri
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemain futsal di Sangkuriang Futsal Club Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamtan dan kesehatan pekerja anak di CV Roti Bonnita dihubungkan dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi kasus PT. Go-Jek Cabang Kota Bandung
- Pelaksanaan perlindungan transaksi gesek tunai dihubungkan dengan pertauran Bank Indonesia pasal 16 ayat (2) nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik
- Pelaksanaan pinjaman kredit melalui fintech Peer To Peer Lending dihubungkan dengan pasal 29 huruf (d) peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
- Pelaksanaan putusan sengketa konsumen BPSK Kota Bandung melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri Kota Bandung dihubungkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK: Studi kasus putusan BPSK Nomor 015/G/X/2017/BPSK.BDG
- Pelaksanaan supervisi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Peraturan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
- Pelaksanaan tanggung jawab pemilik rumah kos terhadap barang yang hilang di rumah kos dihubungkan dengan Pasal 1709 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: studi kasus rumah kos di Kecamatan Cibiru Kota Bandung
- Pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman administrasi perkara di pengadilan secara elektronik
- Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus Lapas Kelas II A Cibinong
- Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak di polres Subang : Studi kasus tahun 2015-2019
- Penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari dihubungkan dengan Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan: Penelitian di Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di Polrestabes Bandung Tahun 2016 s/d 2018
- Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dihubungkan dengan pasal 291 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan : Studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan
- Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung
- Penegakan hukum terhadap tindak Pidana bidang kehutanan terhadap satwa dilindungi berdasarkan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Hukum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang no 35 tahun 2014
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi dihubungkan dengan pasal 308 KUHP di Wilayah Hukum Polda Jabar
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi kasus di Polres Bandung
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan undang- undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan mengganti mesin motor di wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi
- Penerapan Hukum terhadap pemain Sepakbola Profesional yang melakukan Pemukulan di dalam pertandingan dihubungkan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor
- Penerapan sanksi pidana denda maksimal dalam pasal 287 ayat (1) juncto pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengguna kendaraan bermotor yang memasuki jalur busway di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat
- Penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum dihubungkan dengan Pasal 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum : Studi kasus di Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut
- Pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi oleh dewan etik kaitannya dengan prinsip objektivitas: Studi keputusan dewan etik nomor 18/lap-v/bap/de/2018
- Penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI : Studi kasus putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/V/2015 dan Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016
- Penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Penyelesaian perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan kode etik perilaku hakim
- Peran seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Ciamis dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ciamis
- Peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dihubungkan dengan pasal 184 KUHAP : Studi kasus putusan nomor 38 /Pid.B /2015 /PN.Tsm
- Perlindungan hak cipta sinematografi video sketsa yang dimuat di media sosial dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan kota dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus angkutan Kota trayek Cicaheum-Cibaduyut
- Perlindungan hukum terhadap para pekerja di PT. Il Jin Sun Garment Purwakarta dihubungkan dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
- Perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kota Bandung
- Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PT. Ferinatex Atas Upah di bawah UMK kabupaten Bandung dihubungkan dengan pasal 89 undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg
- Syarat calon keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembaharuan demokrasi Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
- Tinjauan hukum terhadap pendaftaran merek usaha yang ditolak pendaftarannya dihubungkan dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis: Studi kasus Restoran Karnivor Bandung
- Tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum kota Bandung
- Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian sengketa jual beli gadai tanah di Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
- Tinjauan yuridis terhadap suami isteri disatu kantor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dihubungkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Studi kasus PT BPRS HIK Parahyangan
Tahun 2018
- Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur (BANK)
- Analisis kebijakan e-punten dalam mendata penduduk non-permanen dihubungkan dengan pasal 12A ayat 1 peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2015 tentang administrasi kependudukan
- Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Sengketa Merek IKEA Antara Inter IKEA System BV Dan PT. Ratania Katulistiwa Hubungannya Dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Analisis yuridis terhadap penetapan kuasa asuh anak dalam putusan nomor 195/Pdt/G/2013/Pn.Bb dihubungkan dengan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Anotasi putusan Pengadilan Negeri Garut no. 12/PDT/G/2013 tentang gugatan class action dalam proses ganti rugi di BPR Bungbulang dihubungkan dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Aspek hukum terhadap perjanjian penjualan langsung berjenjang antara PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor dihubungkakn dengan pasal 21 huruf g Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung
- Batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-ndangan dan pelaksanaannya di Indonesia
- Implementasi Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Antara Debitur dengan Kreditur Dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor)
- Implementasi pasal 8 ayat (1) huruf (J) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap obat tradisional impor yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa indonesia
- Kajian kriminologi terhadap pencurian ternak di Kabupaten Majalengka
- Kedudukan bentuk usaha tetap (BUT)sebagai subyek pajak dihubungkan dengan konsep subyek hukum dalam bidang ilmu hukum
- Kematian di luar proses persidangan (Extrajudicial Killing) ditinjau dari Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia studi kasus terduga teroris Siyono
- Kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem self assessment dikaitkan dengan Pasal 6 huruf B dan C Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juncto KUH PERDATA (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)
- Kewenangan Jaksa dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT O5/N.9.11.4/Fd.1/12/2017, Hubungannya dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dikaitkan dengan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara
- Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dihubungkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- Legal standing anggota DPR RI dalam judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945: studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016
- Legalitas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dihubungkan dengan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- Pelakasanaan perlindungan hukum bagi wisatawan pada kegiatan wisata tirta terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Pelaksanaan arisan Logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Yang Dipindahtangankan Pada Lembaga Pembiayaan Cabang Tulang Bawang Lampung Menurut Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut dihubungkan dengan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa
- Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Korban Relokasi Tanah Retak Di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Pelaksanaan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan proyek waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi oleh petani tahun 2017 dihubungkan dengan Permendag no. 15/M-DAG/PER/4/2013 jo. Permentan no. 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016: studi kasus Desa Bojong Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut
- Pelaksanaan Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat Di Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Pejabat pelaksana tugas Kepala Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay di hubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015
- Pelaksanaan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Pidana dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Eksploitasi Hewan : Studi Kasus Topeng Monyet di Kota Bandung
- Pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT Ewindo Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pelaksanaan penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Huruf (C) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012: studi kasus Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka
- Pelaksanaan pengelolaan limbah industri dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada PT. Indo Buana Makmur Textile di sungai ciwalengke Majalaya
- Pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dihubungkan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Pelaksanaan perjanjian kesepakatan antara PT Kewalram unit 2 dengan warga desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang ditinjau dari pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang memakai kawat gigi dengan menggunakan jasa tukang gigi dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja buruh yang terkena PHK akibat mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
- Pelaksanaan Putusan Nomor 01/Pdt.SUS-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.PstJo.No.35/Pdt.SUSPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Kepailitan Koperasi Serba Usaha Persada Madani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja di PT. Utama Yurim Indah Garut dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik Dihubungkan Dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pelaksanaan transaksi elektronik tol dihubungkan dengan pasal 23 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Pelaksanaan transaksi semu di pasar modal dihubungkan dengan pasal 91 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal Jo. pasal 6 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
- Pelaksananaan pembentukan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan produk hukum daerah
- Pembentukan daerah otonom baru dihubungkan dengan PP. NO. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah: Studi tentang rencana pembentukan Kabupaten Jampang
- Pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka dikaitkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
- Pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
- Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
- Penanganan peredaran Narkotika secara Online dihubungkan dengan pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Studi Kasus Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;studi kasus di wilayah hukum Polres Aceh Selatan
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu berhenti dan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) huruf e undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Penegakan hukum terhadap penggunaan lampu rotator dihubungkan dengan Pasal 287 (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Penegakan hukum terhadap tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan pasal 68 jo 289 undang-undang nomo 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di polres ciamis
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana human trafficking dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: Studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Barat
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Bandung Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Di Wilayah Polisi Resor Kota Besar Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang 12 Tahun 1951 Tentang: Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strsfbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- Penegakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal): studi kasus wilayah hukum Polres Metro Bekasi
- Penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan: Studi kasus pada bank Danamon unit Majalaya
- Penerapan sanksi pidana pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika: studi kasus di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung, Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 L/MIL/2011
- Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pengenaan Bea Meterai atas Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Pengenaan Objek Pajak atas tempat kebugaran (Fitness Center) dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan:studi kasus Badan Pengeolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung
- Penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka Setya Novanto pada Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
- Perlindungan hak atas merek dagang dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penarikan Objek Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Ditinjau Dari Permen Keuangan No.130/Pmk.010/2012
- Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja : Studi Kasus Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) 34.454.04 Pt .Al Ma’soem Kabupaten Majalengka
- Perlindungan Hukum terhadap pasien atas beredarnya Vaksin palsu di Kota Bekasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: Studi kasus di minimarket Indomaret Tanjunsari Kabupaten Sumedang
- Perlindungan terhadap pengguna liquid vapor atau cairan rokok elektrik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Produksi Pangan Yang Mengandung Formalin Kaitannya Dengan Pasal 136 Huruf B Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung REG.No 1189/Pid.B/2016/Pn.Bandung
- Sistem waris bagi ahli waris yang pindah agama pada etnis tionghoa Pagarsih Bandung dihubungkan dengan Pasal 832 KUH Perdata
- Tanggung jawab PT.PLN (Persero) kepada masyarakat dalam pemadaman listrik secara sepihak di hubungkan dengan Pasal 29 ayat 1 huruf(e) undang - undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Kota Bandung
- Tindakan Penyidikan Polda Jawa Barat Terhadap Akun Yang Memuat Konten Pornografi di Sosial Media Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dihubungkan dengan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum POLRESTABES Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tinjauan Yuridis Klausula Penolakan Pelayanan Terhadap Konsumen Pt Raflesia Tv Cable Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 4 Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Tinjauan yuridis surat perintah kerja antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Belitung Timur dengan CV. Mutiara Lestari dihubungkan dengan Pasal 64 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan Pasal 268 KUHAP terhadap terpidana pengedar narkotika atas putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Tinjauan yuridis tentang pengangkatan anak di luar pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Di Kabupaten Bandung)
- Tinjauan yuridis terhadap hak pakai pasar pujasera Kabupaten Subang dihubungkan dengan pasal 50 peraturan pemerintah no 40 tentang hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah
- Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 380/pdt.g/2016/pn.bdg tahun 2017 hubungan dengan perbuatan melawan hukum antara PT. KAI dan Pemkot Bandung terhadap masyarakyat Kebon Jeruk
Tahun 2017
- Analisis komparasi pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang
- Cyberbulling sebagai kejahatan di dunia cyber dikaitkan dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentnag perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaski elektronik di hubungkan pasal 310 KUHP
- Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan
- Implementasi Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Berkaitan Dengan Pembuangan Sampah Yang Tercampur Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sumur Batu
- Kajian argumentasi hukum peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan prospek keberhasilan mediasi di Indonesia
- Kedudukan sekretaris desa dalam sistem pemerintahan Desa Cipagalo Kabupaten Bandung dikaitkan dengan Pasal 118 Ayat 6 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Pelaksanaan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan Dihubungkan Dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Studi Kasus Di PT. Lintas Marga Sedaya Majalengka
- Pelaksanaan Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi) Dihubungkan Dengan Peraturan Nomor: 07/Lapspi-Per/2015 Tentang Peraturan Dan Prosedur Mediasi
- Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian sengketa perdata menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang tugas pendampingan desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
- Pelaksanaan pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidanaperedaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana:studi kasus di Pengadilan Negeri Tanggerang
- Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat
- Pelaksanaan pembagian beras miskin (raskin) di desa Cinanggerang kecamatan Pamulihan kabupaten Sumedang dihubungkan dengan peraturan menteri kordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan no 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lapas kelas IIB tasikmalaya di hubungkan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang tuna netra terhadap pelayanan jasa perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
- Pelaksanaan pendaftaran jaminan sosial oleh perusahaan bagi tenaga kerja di Kabupaten Bandung dikaitkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online melalui media social dihubungkan dengan palsal 43 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik di Polda Jabar
- Pembagian Warisan Pada Masyarakat Di Desa Adat Sesetan Kota Denpasar, Bali
- Pembatalan putusan Arbitrase Nasional dihubungkan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus No: 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST
- Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana kesusilaan prostitusi di Kota Bandung
- Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kesusilan Prostitusi Di Kota Bandung
- Penegakan hukum terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari dihubungkan dengan pasal 107 ayat 2 undang undang nomor 22 ahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di wilayah hukum polrestabes Bandung tahun 2013-2016
- Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Bermotor Roda dua Yang Tidak dilengkapi Surat-Surat Kaitannya Dengan Pasal 288 Ayat (1)dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polrestabes Bandung
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi skala kecil berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 : Studi kasus di Kejaksaan Negeri Purwakarta
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Rumahan; Di Wilayah Hukum Polres Subang
- Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Terlambat Mendaftarkan Pekerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Studi Kasus Pada Perusahaan Di Rancaekek
- Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Penerapan pasal 263 kuhp dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi: Studi kasus putusan nomor: 262/Pid.B/2016/PN.Bdg
- Penerapan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap penataan pedagang ka lima di Jalan Raya Sumedang Rancaekek
- Pengembalian harga sitaan korupsi oleh kejaksaan tinggi DKI Jakarta kepada terdakwa yang dihubungkan dengan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan Dengan Pasal 1243 KUHPerdata
- Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Kementerian Perdagangan atas perbedaan harga barang yang diperdagangkan dengan pembayaran dihubungkan dengan pasal 13 butir E Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
- Perlindungan Hak Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Al-Jabbar Kabupaten Sumedang Dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan hukum mengenai upah dan waktu kerja pekerja rumah tangga di Yayasan Bina Mandiri Bandung dihubungkan dengan Pearturan Meteri Nomor 2 Tahun 2015
- Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Bandung
- Perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kawin kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Perlindungan hukum terhadap hak cipta gambar digital yang telah dimuat dalam media sosial menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang rabbani atas beredarnya kerudung tiruan merek Rabbani berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- Perlindungan hukum terhadap konsumen produk industri rumah tangga pangan (IRT-P) yang tidak mencantumkan label pangan di Kabupaten Karawang
- Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan oleh BPJS di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang badan penyalenggara jaminan sosial
- Perlindungan hukum terhadap pasien pasca operasi usus buntu di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Majalengka
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama sumber tentang perceraian nikah sirri
- Sanksi adat terhadap perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara
- Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban : Studi kasus putusan PN BB No.939/Pid.B/2009/PN.BB
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector Yang Menggunakan Kekerasan Dalam Pembiayaan Bermasalah Di Kota Cimahi
- Tinjauan yuridis tentang ganti rugi terhadap sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki masyarakat kalijodo Jakarta Utara
- Tinjauan yuridis terhadap penerapan sistem restorative justice dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota
- Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan tinggi Jawa Barat No 275/Pdt/2016/Pt.Bdg tentang wakaf di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian kerjasama relokasi pembangunan pasar dan sub terminal Ciwidey Kabupaten Bandung
Tahun 2016
- Analisis yuridis terhadap dakwaan pada putusan No. 780/Pid.B/2015/PN. Bdg dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Implikasi hak recall partai politik terhadap hubungan antara kader dengan partai politik dalam ketatanegaraan Indonesia
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Lembaga Negara dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandung Terhadap Pembuatan Kartu Keluarga di Kota Bandung dihubungkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Polrestabes Bandung
- Peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa: studi di Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Periode 2014-2015
- Peranan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPRD, DPR, DPD, Dan DPRD
- Perlindungan hak pejalan kaki di jl. A.h nasution Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 4 perda no 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan
- Perlindungan konsumen minyak rambut tidak terdaftar di YLBKI Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Perlindungan konsumen tehadap produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Tinjauan terhadap Klausula baku perjanjian jasa laundry di laundria laundry Cibeunying kolot dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Tinjauan terhadap perjanjian klausula baku PLN Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Tinjauan yuridis terhadap kedudukan objek gugatan dalam perkara perdata nomor 2461 K/PDT/2013 tentang wakaf
- Tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana susila yang dilakukan Oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : studi kasus perkara nomor 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg
Tahun 2015
- Penegakan Hukum Oleh Polda Jabar Terhadap Pencemaran Nama Baik Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
- Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)
- Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Penggugat di Pengadilan Niaga Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga
Tahun 2014
- Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 346/Pdt/G/2007/ tentang sengketa pemutusan perjanjian sewa menyewa akibat adanya peralihan hak milik
- Ketidakhadiran Apoteker di Apotik Padasuka Kota Bandung Hubungannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
- Kewenangan Presiden dalam Memberikan Izin Tertulis terhadap Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD
- Konsepsi dan Implementasi Kedaulatan Rakyat Dihubungkan dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
- Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam
- Penerapan sanksi bagi tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan bus mustika mega utama hubungannya dengan pasal 310 (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Penyediaan Pembinaan Rohaniawan Ibadah untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas 1A Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 14 Mengenai Hak Narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Industri Rumah Tangga Keripik Singkong Pusaka Kurnia Garut Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Perjanjian dengan Sistem Outsourcing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kahatex
- Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polisi Resort Kota Besar Bandung)
- Tanggung jawab deditur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi
- Tinjauan Yuridis Perjanjian Non-Competition Clause Pada PT. Tama Cokelat Indonesia
Tahun 2013
- Analisis putusan pengadilan negeri Bandung nomor : 366/PID.AN/2011/PN.BDG tentang tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak oleh Anak
- Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja outsourcing di Bandung Trade Center Mall hubungannya dengan pasal 77 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Pelaksanaan pasal 97 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan berkenaan dengan kewajiban pencantuman label bagi produk makanan impor di Indonesia
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kelas B Subang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- Pelaksanaan penyelesaian sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha dengan masyarakat penggarap berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan
- Pemberian upah minimum regional di PT. Waja Matahari Putra hubungannya dengan pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dari pernikahan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
- Penerapan standar pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran dihubungkan dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tagihan Listrik di PT. PLN Rayon Majalaya Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching di PT. Kartika Budi Daya hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011
- Perlindungan hukum terhadap pemakai jasa pengiriman surat dan barang pada PT Pos Indonesia Cabang Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- Tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB tentang penjatuhan sanksi pidana perjudian
Tahun 2012
- Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 217/Pid/B/2010/PN.BDG tentang penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pasal 378 KUHP jo pasal 55
- Efektivitas pelaksanaan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta berkenaan dengan peredaran VCD/DVD bajakan di Kota Bandung
- Efektivitas Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- Ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan kaitannya dengan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang hak atas tanah: Studi di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung
- Implementasi pasal 27 jo. pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bagi pelaku cyberporn di Polda Jabar
- Jual beli item dalam game online rohan oleh anak dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Kedudukan hukum pengangkatan anak di Sukamantri Majalaya hubungannya dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Kemampuan profesi Polisi pada unit Reskrim Polsek Pacet dikaitkan dengan pasal 31 Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pelaksanaaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di rumah tahanan negara kelas I Bandung
- Pelaksanaan asas desentralisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut bedasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan jual beli pisang dengan tangkal di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi
- Pelaksanaan pasal 197 ayat 1 huruf (F) Undang-Undang no. 8 tahun 1981 dalam hal pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Sumedang
- Pelaksanaan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI Jawa Barat
- Pemberian izin usaha toko modern oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung kaitannya dengan Perda nomor 20 tahun 2009 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian pasar
- Penegakan hukum Undang-Undang no.32 tahun 2009 pasal 98 ayat (1) tentang kerusakan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Rancaekek
- Penyelesaian penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai yang bertentangan dengan Undang-undang no.56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian di Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang
- Penyidikan tindak pidana culpa pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban
- Peran masyarakat terhadap penyusunan APBD Kabupaten Cianjur hubungannya dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima yang tidak didaftarkan di Yomart rukun selalu hubungannya dengan permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289 Tahun 2011 tentang Pelaku Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur Hubungannya dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Tindakan kepolisian resort Cianjur dalam menangani praktik pengobatan alternatif dengan menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia
- Tinjauan yuridis tentang perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 18 ayat (1) A dan pasal 33 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Tahun 2011
- Hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana: Studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Barat
- Kedudukan dan fungsi polisi militer angkatan darat dalam penyelesaian tindak pidana anggota TNI AD hubungannya dengan Undang-Undang No 26 tahun 1997 tentang hukum displin ABRI
- Kedudukan hukum rekam medis elektronik dalam penyelesaian kasus perdata kaitannya dengan pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- Keputusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 52 tahun 2006 tentang perbuatan melanggar hukum dalam pencairan dana PT. Tritunggal Patryaksa Bandung
- Pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum (deponering) dihubungkan dengan pasal 35 huruf C Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan
- Pelaksanaan pasal 12 huruf (g) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Pelaksanaan pasal 5 poin H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Bandung
- Pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kaitannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek
- Pelaksanaan penegakan hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika pada usia remaja di Polrestabes Bandung
- Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Barat nomor 17 tahun 2009 hubungannya dengan rangkap jabatan di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat
- Pelaksanaan tugas Kepala Desa kaitannya dengan Perda no. 16 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa: studi di Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan
- Penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Garut Tahun 2008-2010
- Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian
- Perubahan status hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik terhadap rumah tinggal di Komplek Vijaya Kusuma Bandung menurut keputusan menteri negara agraria / kepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 1998
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 017 tahun 2006 tentang peninjauan kembali sengketa kepailitan
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor. 02 tahun 2003 tentang permohonan praperadilan atas Sp3 dari Polres Bandung hubungannya dengan Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1601 tahun 2009 tentang penerapan sanksi kumulatif hubungannya dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
- Sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Upaya perlindungan hukum terhadap waktu kerja karyawan di apotek mirah Sukabumi hubungannya dengan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Tahun 2010
- Implementasi pasal 7 Undang-Undang No. 56/PRP/ tahun 1960 mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1249/pid/b/2004/PN.Bdg tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur
- Tinjauan terhadap mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Tahun 2007
Tahun 2006
Sumber:
https://uinsgd.ac.id