Tahun 2021
- Implementasi kebijakan pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar ditinjau dari perspektif siyasah maliyah
- Implementasi pasal 47 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaran kepariwisataan di kabupaten Bekasi perspektif Siyasah Dusturiyah
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
- Implementasi peraturan daerah Kota Cimahi Pasal 16 (E) Nomor 6 tahun 2018 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan pasal 89 peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Subang mengenai zonasi peruntukan lahan
- Pemenuhan hak politik disabilitas : Studi kasus pencalonan anggota DPRD oleh warga disabilitas melalui DPD PKS di Kota Tasikmalaya
- Peran polisi pada unjuk rasa menurut Perkap No.7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah
- Politik hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan aparatur sipil negara melalui Baznas Kabupaten Subang: Perspektif siyasah dusturiyah
- Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pencegahan dan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan oleh P2tp2a pada masa pandemi Covid-19
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung tentang penanggulangan kemiskinan
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa di Provinsi Jawa Barat: Analisis Pasal 4 Huruf C Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
Tahun 2020
- Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017
- Implementasi prosedur izin usaha toko modern menurut peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 21 tahun 2011
- Kewenangan DPD dalam penyusunan program nasional dalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa di desa Gunung Halu kecamatan Gunung Halu kabupaten Bandung Barat sesuai UU no 6 tahun 2014 pasal 82 tentang pembangunan desa ditinjau dari siyasah dusturiyah
- Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditinjau dari siyasah dusturiyah : Studi kasus Kecamatan Sukawening
- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas : PT Syarq Solusi Indonesia tinjauan Siyasah Dusturiyah
- Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Cibiru Wetan
Tahun 2016
Sumber:
https://uinsgd.ac.id