Tahun 2021
- Analisis kebijakan hukum pidana lingkungan hidup atas asas Ultimum Remidium : Studi atas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran Baku Mutu Air Limbah pada Daerah Aliran Sungai Citarum
- Analisis pemidanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui sistem Diversi berdasarkan prinsip Restorative Justice menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Implementasi kebijakan otonomi desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Kajian hukum pernikahan dibawah tangan menurut undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- Kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dihubungkan dengan penegakan keadilan pemilu
- Penerapan diversi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip The Best Interest Of Child
- Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, Firm Size, dan Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Assets dengan Non Performing Loan/Non Performing Financing sebagai variabel mediasi : Analisis perbandingan pada bank syariah dan konvensional milik daerah Jawa Barat dan Banten
- Pengaturan dan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dalam pasal 27 Ayat (1-3) undang-undang nomor 2 tahun 2020
- Pengenaan tarif final terhadap wajib pajak dihubungkan dengan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia
- Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
- Penyelesaian hukum sengketa jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019
- Penyelesaian sengketa hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak milik ganda atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum
- Peralihan hak Sertifikat Hak Milik (Shm) karena lelang eksekusi hak tanggungan terhalang oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kota/Badan Pertanahan Nasional Atr/Bpn No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita
- Perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan tujuan negara hukum dalam sistem pemidanaan di Indonesia
- Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh penegak hukum di wilayah Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan pasal 16 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga
- Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam
- Pola hubungan kewenangan antara Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Agung
- Rekonstruksi tindak pidana penyalahgunaan ganja sebagai fungsi medis
- Sifat final dan mengikat (final and binding) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu
- Status hukum kepegawaian tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Kota Bandung dihubungkan dengan asas kepastian hukum
- Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana Indonesia
- Tindak Pidana Perkawinan (Tipika) dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia
Tahun 2020
- Analisis hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018, mengenai Untuk membuka kembali persidangan anak oleh Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan Asas Ne bis In Idem
- Analisis yuridis status hukum tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
- Analisis yuridis terhadap Dissenting Opinion dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 579/K/AG/2010 tentang penyelesaian sengketa waris
- Dampak perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga: Penelitian di Kecamatan Cinambo Kota Bandung
- Fungsi rekrutmen partai politik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik kaitannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Implementasi pembinaan terhadap anak binaan dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung
- Implementasi peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan upaya menciptakan Desa yang cepat berkembang dan mandiri
- Implementasi sanksi adat tebus telak terhadap delik perzinaan masyarakat adat Suku Anak Dalam dihubungkan dengan teori pemidanaan: Penelitian di wilayah kecamatan Air Hitam kabupaten Sarolangun provinsi Jambi
- Kedudukan pekerja outsourcing jenis marketing yang didasari perjanjian kerja waktu tertentu di bank Mandiri kantor cabang pembantu Alun-Alun Kota Bandung berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Kewenangan kepala sekolah dalam pengangkatan guru di sekolah negeri berdasarkan PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru
- Mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara perdata : Studi kasus pada Pengadilan Agama di Jawa Barat
- Pelaksanaan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah di Kota Depok
- Pelaksanaan pasal 9 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu di Kabupaten Sumedang
- Pelaksanaan penyaluran aluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan peraturan Menteri Sosial nomor 11 tahun 2018 tentang bantuan pangan non tunai
- Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung
- Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) dihubungkan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Studi kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
- Penegakan hukum tindak pidana penyuapan hakim oleh advokat dihubungkan dengan konsep Contempt Of Court
- Penerapan konsep Judicial Activism dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Penerapan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Subang dalam pembangunan pemukiman perkotaan ditinjau dari prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Penerapan standar operasional prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Pengaturan dan pelaksanaan izin usaha pertambangan Timah Inkonvensional (TI) di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Penyertaan tanah Wakaf sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum pada pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan
- Perjanjian tambahan modal usaha antara petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Garut dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313
- Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana terorganisir perspektif hukum Islam
- Pertimbangan kemaslahatan dalam pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Cimahi dihubungkan dengan asas kepastian hukum
- Status hukum bangunan instansi pemerintah yang didirikan di atas Tanah Wakaf menurut peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Studi kasus bangunan KUA di Kota Bandung
- Tinjauan yuridis atas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- Upaya perlindungan hukum terhadap pelayanan konsumen listrik oleh PT. PLN (Persero) dihubungkan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ketenagalistrikan di Surade Kabupaten Sukabumi
Tahun 2019
- Kedudukan driver dan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus berbasis online oleh Grab Car Indonesia dihubungkan dengan peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
- Peran istri yang berprofesi sebagai anggota dewan ditinjau dari hukum keluarga: Study lapangan di Kantor DPRD Kota Bandung
- Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kredit Bermasalah pada PT BPR Mangun Pudiyasa yang agunanya berupa kartu BPJS di hubungkan dengan pasal 29 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Tahun 2018
- Analisis proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di polda jawa barat dihubungkan dengan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 12
- Harmonisasi Peraturan Perundan-undangan: Studi atas peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan
- Implementasi kuota keterwakilan perempuan calon anggota DPRD Kota Cilegon pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
- Implikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap ketatanegaraan (Study Atas Uu No 10 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu/100/Xiii/2015
- Kajian hukum tentang piutang tidak tertagih atas perjanjian penjualan produk secara kredit di Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero)dihubungkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia nomor KD 135/Dirkug/1017 tentang piutang pendapatan usaha Dalam Negeri
- Pelaksanaan penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri KL.1A Khusus Bandung dalam menjalankan eksekusi objek sengketa kewarisan dihubungkan dengan putusan nomor 31/PDT/EKS/2014/PUT/PN.BDG
- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan : Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Deltamas di Kabupaten Bekasi)
- Pemberian Remisi kepada Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tatatcara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- Pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah dihubungkan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak Juncto peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru
- Pengelolaan keuangan Desa Di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dihubungkan dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa untuk mewujudkan good governance
- Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dihubungkan dengan pasal 75 Undang - Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Di Kantor Regional III BKN
- Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Perlindungan Jama’ah Umrah oleh pihak travel penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah
- Sistem perpanjangan masa jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hubungannya dengan tugas dan wewenang terhadap persaingan dunia usaha
Tahun 2017
- Implementasi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Implementasi pengawasan terhadap orang asing dihubungkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi kasus di kantor imigrasi kelas 1 Bandung)
- Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa : Studi Kasus di Desa Langensari Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung
- Kajian kritis persyaratan pencalonan kepala daerah jalur perseorangan dihubungkan dengan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya rekonstruksi pilkada demokratis
- Kekerasan dalam rumah tangga di kota Bandung pada tahun 2013-2016 :suatu kajian kriminologi
- Kewenangan detasemen khusus 88 anti teror dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme perspektif hak asasi manusia
- Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana upaya pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia
- Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMTSP) dihubungkan dengan penerapan asas kepastian hukum di bidang penanaman modal
- Pemberian remisi bagi narapidana korupsi berdasarkan Undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di tinjau dari aspek hak asasi manusia
- Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
- Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2017 Di Provinsi Jawa Barat Dihubungkan dengan prinsip-prinsip demokrasi
- Perlindugan Hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perlindungan hukum bagi para penggarap dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 : Studi kasus di wilayah kampung Kiarajangot Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
- Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Milik Debitor Yang Disita Oleh Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di olx.co.id di hubungkan dengan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah dihubungkan dengan asas kesetaraan ekonomi dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan
- Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Sistem Pengupahan Bagi Perkerja Dalam Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) di Kota Bandung
- Tinjauan Yuridis atas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011 dengan penerbitan Surat edaran Kemenakertrans nomor B.31/PHIJSK/I/2012 hubungannya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam perwujudan Indonesia sebagai negara demokratis atas pencalonan kepala daerah
Tahun 2016
- Kajian hukum dakwaan pencucian uang terhadap istri tersangka pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang
- Kajian Hukum Tentang Walk out dalam Sidang DPR ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia
- Kedudukan dan konsep kelembagaan unit pengelola kegiatan simpan pinjam menurut Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro”
- Kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP
- Kewenangan penyidik POLRI dalam pemanggilan saksi hubungannya dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana
- Pengaturan pangan hasil rekayasa genetik dan hubungannya dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia
- Yurisdiksi KPK dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang
Tahun 2015
- Bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat non muslim di pengadilan agama Bandung dikaitkan dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Implementasi peraturan badan penyelenggara jaminan sosial nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pendafataran dan pembayaran peserta perorangan BPJS dan dampaknya terhadap hak perlindungan kesehatan peserta BPJS
- Implikasi hukum hak dan kewenangan DPRD terhadap pemberhentian kepala daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah
- Kesiapan peradilan agama dalam melaksanakan kewenangan perkara ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/puu-x/2012
- Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana berdasarkan hukum pidana Islam
- Penerapan sistem pola karier pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di kabupaten Garut
- Penundaan eksekusi pidana mati bagi terpidana mati menurut KUHAP Pasal 263 Dan 268 dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peninjauan Kembali”
- Potensi dan peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat
- Tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut kitab undang-undang hukum pidana
Tahun 2014
Tahun 2013
Tahun 2012
- Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 772/Pid/B/2010/Pn.Bdg tentang tindak pidana kesusilaan dibawah umur
- Analisis yuridis keterlibatan publik dalam pembentukan dan penegakan peraturan daerah menutut undang-undang nomor 12 tahun 2011
- Implementasi pembayaran retribusi pajak jasa usaha rumah potong hewan (R\ph) unggas di Kab. Kuningan dihubungkan dengan Perda No.17 tahun 1998 tentang retribusi RPH
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1460 tahun 2010 tentang anak yang terlibat narkoba hubungannya dengan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
Tahun 2011
- Kedudukan kepala daerah dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta hubungannya dengan PP. No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Pelaksanaan landreform tentang larangan pemilikan tanah pertanian dengan melebihi batas di Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
- Pelaksanaan pasal 18 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungannya dengan aparat kepolisian yang melakukan salah tembak: studi kasus Polrestabes Bandung
Sumber:
https://uinsgd.ac.id