Tahun 2021
- Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam
- Akibat Hukum Perkawinan Suami-Isteri Terhadap Kedudukan Dan Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Yang Terjadi Sebelum Perkawinan
- Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019
- Akta Notaris Pengganti Yang Mengandung Cacat Formil Dan Materiil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nom,Or 395/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)
- Akta Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Perseroan Terbatas
- Analisis Perbuatan Notaris Sebagai Ppat Yang Menerima Penitipan Sertifikat Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020 Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Asas First To File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Disparitas Penentuan Dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris
- Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berobjek Hak Cipta
- Eksekusi Terhadap Merek Sebagai Harta Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit
- Implementasi Asas Keseimbangan Di Dalam Konstruksi Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Perkebunan Hasil Musi Lestari Dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri
- Implementasi Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Satu Wilayah Provinsi
- Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta
- Keabsahan Pengikatan Hibah Sebagai Akta Notaril Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia
- Kedudukan Hukum Notaris Pemberi Keterangan Dalam Proses Peradilan Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya
- Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Yang Masih Memiliki Hubungan Darah Dengan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Notaris
- Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Pelekatan Sidik Jari
- Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkalpinang
- Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Customer Due Diligence)
- Kewenangan Notaris / Ppat Untuk Mengubah Tanggal Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Yang Kadaluarsa Untuk Ditindaklanjuti Ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht)
- Pembatalan Hibah Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor :494 K/Pdt/2018)
- Pembuatan Akta Kontrak Politik Di Hadapan Notaris
- Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah Dan Rumah Susun Dengan Akta Notariil
- Penentuan Besaran Honorarium Pembuatan Akta Notaris
- Penerapan Mengenai Tempat Penyimpanan Dan Pemeliharaan Protokol Notaris Oleh Notaris Dan Majelis Pengawas Daereah
- Penerapan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Akta Notaris
- Penerbitan Sertipikat Pengganti Atas Tanah Hak Milik Karena Hilang Dan Rusak Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
- Pengaturan Hak Cuti Notaris Dalam Keadaan Mendesak
- Pengaturan Hukum Zona Nilai Tanah Dan Nilai Pasar Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Objek Hibah Di Kota Palembang
- Penunjukan Langsung Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada Pt Semen Baturaja (Persero) Tbk)
- Penyelesaian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Secara Ganda (Studi Kasus : Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn Dps)
- Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Yang Macet Diakibatkan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mbu Palembang A.Rivai)
- Peran Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris Di Kota Palembang
- Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia
- Peran Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kredit Perumahandi Kota Palembang
- Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Hibah Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Tentang Merek Merdeka Belajar)
- Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
- Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Dalam Kontrak Bisnis Elektronik
- Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Sebenarnya Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda
- Perlindungan Hukum Konsumen Pembeli Rumah Terhadap Wanprestasi Developer (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor: 1825/K/Pdt/2017)
- Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Mencurigakan
- Perlindungan Hukum Terhadap Warga Taman Ogan Permai Dari Pengembang Perumahan Pt. Amen Mulia Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 126/Pdt/2018/Pt.Plg)
- Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung Dalam Pembuatan Akta Autentik
- Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik
- Surat Keterangan (Covernote) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Dasar Pencairan Kredit Bank (Kajian Dari Aspek Kedudukan, Pertimbangan, Dan Tanggungjawab Hukum)
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Backdated)
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penyimpanan Data Pemilik Manfaat Korporasi Terkait Dengan Kewajiban Mengenali Pengguna Jasa
- Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 321/ Pdt.G/ 2016/ Pn.Jkt.Sel)
- Tanggung Jawab Perdata Dan Pidana Notaris Pengganti Setelah Berakhirnya Jabatan
- Tanggungjawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Terhadap Harta Perusahaan Yang Pailit
- Tanggungjawab Notaris Selaku Pemegang Protokol Dari Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Dalam Pratiknya Menurut Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Anak Dari Isteri Kedua, Ketiga, Dan Keempat Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam
- Tinjauan Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta (Studi Kasus Putusan Mpp Nomor 06/B/Mppn/2018)
- Wewenang Majelis Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 3o Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Tahun 2020
- Akta Notaris Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terkait Dengan Pencantuman Klausula Arbitrase
- Analisis Pembatalan Akta Notaris Menurut Putusan Mahkamah Agung Dalam Studi Kasus Nomor 3641/Kpdt/2001
- Eksekusi Jaminan Utang Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Mikro Kupedes Yang Tidak Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Dwikora Palembang
- Keabsahan Akta Hibah Hak Atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor.119/Pdt.G/2018/Pa.Pwl)
- Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kedudukan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya
- Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Klas 1a Nomor : 694/Pdt.G/2019/Pa.Plg
- Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst)
- Kedudukan Hukum Premis Di Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb)
- Kewenangan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam Perekrutan Pegawai
- Kewenangan Organisasi Notaris Terhadap Notaris Yangmelanggar Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi
- Notaris Yang Memberikan Kesaksian Dalam Proses Peradilan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
- Penetapan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhutang Atas Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Cara Penagihannyadi Kantor Pertanahan Kota Palembang
- Penyelesaian Hukum Terhadap Akta Notaris Tentang Pengoperan Hak Yang Tumpang Tindih Dengan Alas Hak Lainnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 540/Pk/Pdt/2016)
- Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Syariah
- Peranan Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Pada Penyelenggaraan Undian Berhadiah Oleh Pihak Perbankan
- Peranan Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual - Beli
- Peranan Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Lembaga Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata
- Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian Cv(Commanditaire Venootschaap) Melalui Pengadilan Negeri Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Digantikan Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir Terhadap Pemalsuan Identitasb Para Pihak
- Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Milik Yang Dibatalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/2019/Ptun-Plg)
- Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.B/2015/Pn.Smn)
- Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt/2017/Pt.Bdg)
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016)
- Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Di Hadapan Notaris Mengenai Harta Warisan Yang Salah Satu Ahli Warisnya Tidak Diketahui Keberadaannya
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/Pn.Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/Pt.Mdn)
- Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Pemeriksaan Sertifikat Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang
- Urgensi Asas Kehati-Hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta
- Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang Terkait Dengan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang
Tahun 2019
- Analisis Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Mendapat Persetujuan Pasangan Dalam Perkawinan
- Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/Viii/2013/Pa Js Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan
- Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Pengangkatan Notaris Pengganti
- Analisis Yuridis Mengenai Akta Notaris Yang Dibatalkan Sebagai Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 384/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Sel)
- Analisis Yuridis Penggunaan Cap Lambang Negara Pada Praktik Notaris
- Analisis Yuridis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris Yang Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018)
- Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Palembang-Indralaya (Studi Peran Notaris Dalam Pengadaan Tanah)
- Besaran Honorarium Notaris Pada Pembuatan Akta Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak
- Fungsi Majelis Kehormatan Notaris(Mkn) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Ingkar Notaris(Verschoningsplitch)Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Hapusnya Hak Tanggungan Di Atas Hak Milik Yang Jatuh Kepada Negara Karena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Kajian Hukum Tanah Wakaf Ditinjau Darikajian Hukum Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Karakter Hukum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/Iv/2016
- Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Surat Kuasa Di Bawah Tangan Yang Digunakan Perusahaan Pembiayaan Guna Pembebanan Jaminan Fidusia
- Kedududkan Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesisa ( Wni ) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Waris Di Kota Palembang
- Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam
- Kedudukan Surat Keterangan Waris Warga Bagi Warga Negara Indonesia (Wni) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Waris Di Kota Palembang
- Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap ( Terkaitdengankonsepcyber Notary )
- Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Kerangka Cyber Notary
- Kewenangan Pejabat Umum Dalam Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Habis Masa Berlaku
- Legalisasi Perjanjian Kredit Oleh Notaris Yang Berbeda Dengan Notaris Pembuat Covernote, Studi Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Di Kabupaten Banyuasin
- Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman
- Nating (Gadai) Dalam Perspektif Ekonomi Lokal Dan Aspek Hukum Islam Pada Masyarakat Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
- Pembatalan Sertifikat Hak Milik Yang Dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138k/Pdt/2012
- Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Cuti Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)Oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang
- Pembuatan Akta Fidusia Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum
- Pembuatan Akta Otentik Dihadapan Notaris Dengan Konsep “Cyber Notary” Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kuh Perdat
- Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
- Pemeriksaan Teriiadap Protokol Notaris Oleii Majelis Pengawas Daeraii (Stt]Di Pengamanan Alat Bt'kti Kenotariatan Di Kota Palembang)
- Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur
- Penerapan Hukum Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Penetapan Pajak Penghasilan (Pph) Final Sebelum Penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016
- Pengalihan Hak Pengguasaan Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Pengaturan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pemangilan Notaris Untuk Proses Peradilan
- Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia (Studi Pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang)
- Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary
- Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Itikad Butuk Penghadap
- Perlindungan Terhadap Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Perihal Pengenaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Pertanggungjawaban Hukum Calon Notaris Magang Terhadap Pelanggaran Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris
- Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta
- Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil (Studi Kasus Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Pasangan Pasca Bercerai)
- Sertipikat Hak Milik Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Dan Menjadi Jaminan Atas Hutang Perseroan Di Bank
- Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris
- Tanggungjawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan
- Tinjauan Hukum Hibah Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik
Tahun 2018
- Akibat Hukum Perpanjangan Perjanjian Kredit Ritel Bank Di Bawah Tangan Yang Melanggar Peraturan Internal Bank ( Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cab. A.Rivai )
- Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan
- Akta Pelepasan Hak Milik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan Bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Akta Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
- Analisis Hukumperalihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus Pt. Ar Muhamad
- Analisis Yuridis Surat Kuasa Wali Nikah Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Yang Di Legalisasi Oleh Notaris
- Fungsi Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian
- Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia
- Kekuatan Pembuktian Kuasa Yang Tertera Dalam Perjanjian Bagi Bangun Yang Dibuat Dibawah Tangan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Untuk Legalisasi Dan Waarmerking
- Kepastian Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Legalisasi Oleh Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Antara Bank Dengan Debitur
- Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris (Analisis Putusan Pn Palembang Nomor 27/Pdt.G/2013/Pn.Plg)
- Pemberian Lisensi Terbatas Oleh Pt. Gojek Indonesia (Pt.Gi) Kepada Mitra Kerja Dalam Tranportasi Berbasis Online
- Pemutusan Sepihak Oleh Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa (Studi Kasus Putusan Kasasi Ma Ri Nomor 995 K/Pdt/2015)
- Pencantuman Klausula Pemblokiran Pada Aplikasi Pembukaan Rekening Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah Korban Penipuan Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
- Penentuan Harga Objek Lelang Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Dilihat Dari Perlindungan Kepentingan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 274/Pdt.G/2013/Pn.Bdg & No. 75/Pdt.G/2011/Pn.Yk)
- Penerapan Aturan Tentang Perbuatan Tercela Yang Berakibat Pada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris
- Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/Puu-Xiii/2015
- Pengadaan Tanah Yang Dilaksanakan Pihak Swasta Untuk Pembangunan Jalan Tol Kayuagung- Palembang-Betung
- Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal
- Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli Antara Konsumen Dan Pengembang (Developer) Apartemen Basilica Di Kota Palembang
- Perbandingan Hukum Pembuatan Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Rangka Pembangunan Hukum Wasiat Nasional
- Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Tentang Kerahasiaan Isi Akta Notaris
- Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/Pn Jap Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapubji. Nomor 85/Pid/2015/Pt .Jap Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/Pid/2015/Pt.Jap Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378k/Pid/2016
- Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Di Dalam Akta Notaris
- Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
- Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt)
- Restitusi Pajak Penghasilan Final Atas Batalnya Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Partij Yang Bukan Merupakan Kehendak Para Pihak (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3459 K/Pdt/2016)
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)
- Tanggung Jawab Terhadap Kewajiban Notaris Pada Masa Jabatannya Akan Berakhir
Tahun 2017
Tahun 2015
Sumber:
https://unsri.ac.id