Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UIN Riau

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Tahun 2021

• Abstrak Esti Savira Julia : Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Jasa Konstruksi Pt Tri Filia Karya Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Adalah Salah Satu Bentuk Upaya Untuk Menciptakan Tenaga Kerja Yang Aman, Sehat, Terbebas Dari Pencemaran Lingkungan, Sehingga Dapat Melindungi Dan Bebas Dari Kecelakaan Kerja Pada Akhirnya Dapat Meningkatkan Efesiensi Dan Produktivitas Kerja. Penerapan Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Yang Di Terapkan Oleh Pt Tri Filia Karya Tidak Berjalan Dengan Baik Yang Mana Para Karyawan Belum Mendapatkan Hak Nya Untuk Menggunakan Apd Yang Sesuai Dengan Standarnya Serta Masih Banyak Kendala Dalam Menangani Karyawan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja. Pada Umumnya Perusahaan Jasa Konstruksi Ini Merupakan Pekerjaan Yang Sangat Rentan Akan Bahaya, Tapi Sangat Disayangkan Pihak Perusahaan Pt Tri Filia Karya Masih Kurang Maksimal Dalam Memperhatikan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Mengenai Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Serta Faktor Penyebab Lemahnya Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt Tri Filia Karya Yang Berpedoman Pada Kebijakan Perusahaan Dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Belum Dilaksanakan Dengan Semestinya. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Dilihat Dari Jenisnya Yaitu Tergolong Kedalam Jenis Penelitian Hukum Sosiologis, Yaitu Penulis Melakukan Penelitian Langsung Ke Lokasi Penelitian, Sedangkan Sifat Penelitian Ini Bersifat Deskriptif. Adapun Penulis Melakukan Penelitian Ini Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt Tri Filia Karya Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Kemudian Populasi Dalam Penelitian Ini Ialah Manager Dan Staff Karyawan, Dengan Sampel 1 Orang Manager Dan 20 Orang Staff Karyawan Yang Dijadikan Sampel Oleh Penulis. Berdasarkan Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pihak Pt Belum Terlaksana Dengan Semestinya Dan Sangat Bertolak Belakang Dengan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sangat Perlu Ditinjau Kembali, Dimana Pihak Perusahaan Tidak Memberikan Apd Yang Sesuai Standarnya Serta Kurangnya Perhatian Terhadap Karyawan Yang Dapat Menurunkan Produktivitas Terhadap Kinerja Karyawan. Adapun Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Yaitu Kendala Finansial Dari Pihak Perusahaan, Sumber Daya Manusia, Lemahnya Kekuatan Hukum, Serta Faktor Lingkungan Yang Beresiko Tinggi. Kurangnya Perhatian Dari Pihak Pimpinan Untuk Karyawan Yang Belum Paham Akan Edukasi Mengenai (K3) Di Lokasi
• Akibat Hukum Pemekaran Kecamatan Terhadap Identitas Kependudukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
• Analisis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Engawasan Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
• Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Bpd Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
• Analisis Yuridis Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
• Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
• Efektivitas Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi Kasus Di Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)
• Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Rengat
• Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Kedai Harian Oleh Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Ujung Batu
• Efektivitas Penanggulanggan Terhadap Preman Palak, Gelandanggan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum
• Efektivitas Penerapan Online Single Submision (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Efektivitas Penggunaan E-Court Berdasarkan Peraturan Ahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronikdi Pengadilan Negeri Batam Kelas Ia
• Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah
• Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampakpandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
• Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
• Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pt. Multiguna Lestari Abadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
• Fungsi Wali Nagari Dalam Penetapan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ( Studi Di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat)
• Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa Pdtt Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pdtt Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)
• Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)
• Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir (Rsmn) Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
• Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru
• Implementasi Ketersediaan Darah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi Di Kantor Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar
• Implementasi Pembuatan Marka Jalan Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Kepala Daerah Di Provinsi Riau Terkait Pemiluhan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Bawaslu Provinsi Riau Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Acara Resepsi Pernikahan Di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman
• Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemondokan Atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
• Kajian Teoritis Tentang Asas-Asas Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Pkpu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/Hum/2019 Tahun 2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019
• Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-Ktp Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
• Keterlambatan Pembayaran Upah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Perjanjian Kerja Pada Pt Transportasi Pekanbaru Madani)
• Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Riau
• Keterwakilan Perempuan Pada Dprd Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
• Kinerja Pengawasan Camat Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh
• Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional Di Kawasan Tepi Jalan Raya Berdasarkan Peraturanmenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pengelola Dan Perberdaya Pasar Tradisional Kecamatan Bagan Sinembah
• P Elaksa Naa N P Em Binaa N P Edag An G K Ak I Lim A (P Kl) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”
• Pelaksanaan E-Litigation Di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
• Pelaksanaan Fungsi Serikat Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pt. Pp. London Sumatera Indonesia Tbk Sde Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atauwali Kota Danwakil Walikota Serentaklanjutan Dalam Kondisi Covid 19
• Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi
• Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Berskala Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Kode Etik Profesi Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Berdasarkan Kode Etik Profesi Dokter Pasal 1 Bagian 7 Di Rumah Sakit Nusa Lima Ptpn V Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kesbangpol Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien Bpjs Kelas Ii Dan Iii Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
• Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan
• Pelaksanaan Pembacaan Do’A Diatas Tanah Kuburan Setelah Proses Pemakaman (Studi Kasus Di Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi)
• Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pendaftaran Produk Kosmetik Pomade Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Kbpom No. Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika
• Pelaksanaan Pendistribusian Air Minum Pada Kawasan Perumahan Masyarakat Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Dumai
• Pelaksanaan Penertiban Pemungutan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak
• Pelaksanaan Penertiban Perizinan Pasar Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2019 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pt. Setia Agrindo Lestari (Sal) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)
• Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Di Kecamatan Pekanbaru Kota
• Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/I/2016 Di Kota Dumai
• Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh Bumdes Maju Bersama Desa Sawah Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa Dan Upaya Bumdes Maju Bersama Meningkatkan Perekonomian Desa Di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara
• Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesianomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pasirpengaraian Rokan Hulu
• Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha Umkm (Usaha Menengah Kecil Mikro) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Cv Kausar Auto Jaya
• Pelaksanaan Perjanjian Financial Technology Antara Nasabah Dengan Pt. Home Credit Indonesia Di Kecamatan Senapelan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pt. Nusantara Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Selama Masa Covid-19 Di Bioskop Mall Ska Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Mulya Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
• Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pasar Bawah Dengan Sistem Bot/Bangun Guna Serah (Build,Operate And Transfer) Antara Pemerintah Kota Dengan Pt Dalena Pratama Indah Pratama Indah Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B
• Pelaksanaan Program Dana Bos Di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus: Sdn 3 Dan Sdn 2 Pekanbaru)
• Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Oleh Lembaga Pendamping Pkh Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Pt. Jatim Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
• Pelaksanaan Sanitasi Sekolah Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/Sk/Xii/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus: Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Batu Barat Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah)
• Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Jasa Angkutan Barang Melalui Laut Oleh Pt Armada Maritim Nusantara Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
• Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Ditinjau Pada Masa Pandemi Covid-19
• Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
• Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
• Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu
• Pelaksanaan Tugas Organisasi Alumni Parade Cinta Tanah Air Berdasarkan Keputusan Dirjen Strahan Kemhan Nomor: Kep/10/1/2018 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Alumni Parade Cinta Tanah Air
• Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Di Polsek Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Tugas Rt Dan Rw Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menyelengarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018)
• Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Wajib Lapor Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenag Akerja Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada Pt. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas
• Pelayanan Publik Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan
• Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning
• Pemasangan Pilar Batas Wilayah Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Di Daerah Kecamatan Sinaboi Dan Wilayah Perbatasan Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Batas Daerah
• Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pada Bumdes Mulia Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa
• Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci
• Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Jajanan Pangan Di Luar Gedung Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/Sk/Vii/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
• Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
• Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Religi (Masjid Agung Islamic Center) Di Kabupaten Rokan Hulu
• Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
• Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Penggunaan Masker Di Mal Ska Pekanbaru
• Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
• Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
• Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Peran Komitenasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor33Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru
• Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pemerintah Nagari Di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018
• Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru
• Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai
• Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Salo Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
• Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kecamatan Tembilahan
• Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pembangunan Dumai Square (Citimall Dumai) Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Dumai Barat
• Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Kecamatan Rambah)
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pt Home Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Desa Keuangan No 77/Pojk.01/2016 Di Kota Pekanbaru
• Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
• Pengawasan Penataan Bangunan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru
• Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurutundang –Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir
• Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pasar Inpres Bangkinang Kota
• Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kamparnomor 8 Tahun 2017 Entangketentraman Dan Ketertiban Umum
• Pengelolaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pada Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Desa Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib
• Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)
• Pengurusan Kartu Identitas Anak Untuk Peningkatan Pendataan Administrasi Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
• Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
• Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Warung Cobek Dan Gopek Di Kota Pekanbaru
• Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
• Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
• Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung
• Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 Di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
• Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi Di Kecamatan Tandun
• Peran Dinas Sosial Dalam Mengawasi Pekerja Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Pt Kamparindo Agro Industri
• Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan
• Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
• Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)
• Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar
• Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Desa Buatan Ii)
• Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecematan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis
• Peran Pkk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dibidang Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dikampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
• Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras (Studi Kasus Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.)
• Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Dpmpts] Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kecamatan Kampa Berdasarkan Perda Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
• Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir Di Bahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 Di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang
• Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelalawan
• Peranan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Melestarikan Lingkungan Bersih Dan Sehat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang
• Perananbadannarkotika Nasionalkabupaten Pelalawan Dalam Pencegahandan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional
• Perbandingan Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Agunan Nasabah Di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Di Phk Sepihak Pada Ramayana Panam Pekanbaru Akibat Dampak Covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Jaminan Yang Di Klaim Pihak Ketiga Pada Bri Syariah Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Badan Usaha Milik Kampung Di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Dikuasai Pihak Debitur Brdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pada Pt. Tri Manunggal Sejati Pekanbaru Dalam Penerimaan Hak Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Perlindungan Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Goreng Jelantah Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual Rugi Oleh Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pekanbaru
• Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat
• Pertanggungjawaban Pembangunan Perumahan Oleh Pt. Najah Bintang Sejahtera Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasiyang Merugikan Konsumen Di Pekanbaru
• Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu
• Standarisasi Bandar Udara Di Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 34 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara
• Studi Usaha Penjagaan Keamanan Di Kec. Sukajadi Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)
• Tanggung Jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kampar Terhadap Kerugian Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
• Tinjauan Yuridis Fungsi Legislasi Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tinjauan Yuridis Imunitas Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/Hum/2020
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia
• Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
• Tinjauan Yuridis Penyesuaian Bentuk Hukum Bumd Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Bumd
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Tinjauan Yuridis Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Pasca Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa Dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/Pmk.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan / Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token Dan Voucer Di Kecamatan Koto Kampar Hulu
• Tinjauan Yuridis Skema Bagi Hasil Gross Split Terhadap Daya Investasi Saham Kontraktor Pada Industri Minyak Dan Gas Bumi
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Utang Dengan Cara Novasi (Perjanjian Baru) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensil Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Perbandingan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/Hum/2018 Tentang Paralegal
• Tinjuan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tugas Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)
• Tugas-Tugas Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
• Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Provinsi Riau (Study Kasus Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan)
• Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Yang Dilakukan Pemerintah Rokan Hulu Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020
• Upaya Satpol Pp Dalam Penertiban Minumam Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat
• Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi’Ah Dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (Pt) Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi
• Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Tahun 2020

• Akibat Hukum Jual Beli Motor Bekas Yang Tidak Menggunakan Kuitansi Yang Berhubungan Dengan Bea Balik Nama Di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
• Analisa Yuridis Terhadap Kontrak Digital Pada E-Commerce Ditinjau Dari Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata
• Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur Ix Dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kapur Ix)
• Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perubdang-Undangan Diindonesia
• Diskresi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Masa Bakti Tahun 2019-2020
• Efektifitas Pelayanan Minimal Desa Di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Di Tinjau Dari Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
• Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 75/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis
• Efektivitas Penanggulangan Terhadap Pencemaran Air Laut Di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
• Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem Di Kecamatan Payakumbuh Barat
• Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di Smp Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Eksistensi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/Lp/Pp/Adm/Ri/00.00/V/2019 Terhadap Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Dalam Input Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kpu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah No 103 Tahun 2016 Dikota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pt. Bangkinang)
• Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Tempat Pariwisata Kawasan Pinggir Sungai Rokan Di Kota Bagan Siapi-Api Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
• Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2018
• Implementasi Fatwa Mui No 7/Munas Vii /Mui/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Sekularime Dan Liberalisme Dalam Agama Oleh Mui Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru
• Implementasi Hak Pekerja Atas Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Di J&T Express Kuantan Singingi
• Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Study Prasarana Dan Sarana Wadah Sampah Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru
• Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban Pps Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir)
• Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lamr) Dalam Pelestarian Budaya Bahasa Melayu Di Kota Pekanbaru
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa
• Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Azaz Pengelolan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar
• Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Cv. Rosalia Indah Di Tembilahan
• Implementasi Perjanjian Baku Terhadap Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Capella Cabang Bangkinang Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen
• Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di Pt. Trimatra Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Judul Penerapan Kode Etik Multi Level Marketing Sektor Kecantikan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-Dag/Per/8/2008 (Studi Kasus Pada Pt Orindo Alam Ayu Pekanbaru)
• Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
• Kedudukan Dan Kewenangan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
• Kekuatan Hukum Girik Sebagai Jaminan Kredit Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan
• Kesadaran Hukum Driver Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Grab Bike Di Kecamatan Tampan
• Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan Akibat Konflik Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
• Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengangkat Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Rokan Hilir
• Kinerja Kepolisian Unit Polantas Sektor Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencataatn Sipil
• Mekanisme Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar
• Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
• Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
• Pakaian Merek Tiruan (Palsu) Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu)
• Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017
• Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus
• Pelaksanaan Asuransi Pertanian Oleh Pt Asuransi Jasindo Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
• Pelaksanaan Forum Musyawarah Dusun Berdasarkanperaturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistempengelolaan Pembangunan Partisipatif Kecamatanseberida Kabupaten Indragiri Hulu(Studi Kasus Desa Bandar Padang)
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Fungsi Badanpermusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Terhadap Penjaminan Mutu Pupuk Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Di Kecamatan Sentajo Raya)
• Pelaksanaan Fungsi Ketua Rt Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Anak Talang
• Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Menyalurkan Asprasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Padang Karambia Kota Payakumbuh)
• Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Dalam Menerima Pelayanan Bpjs Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru
• Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang ( Studi Kasus: Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir
• Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Pm 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Duatanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pt. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkanundang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Tenaga Kerja Penyemprot Gulma Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt. Lahan Tani Sakti Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara)
• Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
• Pelaksanaan Pembiayaan Dalam Pembelian Barang Elektronik Secara Kredit Melalui Pt Home Credit Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
• Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentag Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
• Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentangperlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Badan Pertahanan Nasional Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah( Studi Kasus, Kecamatan Tambusai Desa Talikumain.)
• Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum
• Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Staff Administrasi Pada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pengawasasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Indaragiri Hilir Kecamatan Keritang
• Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading Di Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu
• Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Pengoperasian Pt Indah Kiat Pulp Dan Paper Di Kabupaten Siak Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah
• Pelaksanaan Pengisian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Di Desa Sipungguk Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pengujian Berkala Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Peran Pendamping Desa Dalam Upaya Mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Bungsu Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kilang Sagu Di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Iklan Rokok Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perizinan Pemutaran Lagu Oleh Pengusaha Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab Xi Bagian Lisensi Di Tambusan Utara Rokan Hulu
• Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Di Danau Plta Koto Panjang Kecamatan Xiii Koto Kampar.”
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Direksi Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Dengan Serikat Pekerja Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Terhadap Pemberian Upah Bagi Pekerja Di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Metropolitan City Dengan Pedagang Terhadap Pengaliihan Hak Sewa Lapak Di Pasar Senja Kampung Senggol Di Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran Di Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara Pt. Asmapuja Dengan Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Perkebunaan Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Mandiri Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/ 1402/ Pmd 11 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Trunk Antara Penyewa Dengan Pt. Cahaya Putri Agung Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Unit Usaha Otonom Putera Melayu Dengan Pengusaha Penyedia Jasa Transportasi Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Mobil Antara Pt. Cahaya Riau Dengan Pt. Indah Kiat Pulp & Paper Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 231/Pud/Gad-Cr/Psm/X/2014 (Study Kasus Pasal 1243 Kuh Perdata)
• Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh Pt. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah
• Pelaksanaan Perlindungan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Pt. Pedasa Enam Utama Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Dikelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
• Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Kecamatan Rumbio Jaya Di Tinjau Dari Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pembatang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Antara Pt. Multi Anugerah Tata Abadi Dengan Masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota
• Pelaksanaan Program Tim Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( Pkk) Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ( Studi Pada Pelabuhan Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh )
• Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Prosedur Dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi Kasus Soebrantas Panam Pekanbaru)
• Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelengaraan Warung Internet
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing (Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara)
• Pelaksanaan Terhadap Penarikan Uang Tabungan Nasabah Bank Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mengurangi, Menggunakan Kembali Dan Mengolah Melalui Bank Sampah Di Bank Sampah Bukit Hijau Berlian Kecamatan Tampan
• Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
• Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagar
• Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
• Pembatalan Akta Notaris Tentang Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2015/Pn.Pbr)
• Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Pt Sumber Andalan Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pemberian Upah Dengan Tempurung Terhadap Pekerja Cungkil Kelapa Oleh Pengusaha Kopra (Study Kasus Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)
• Pendaftaran Kepemilikan Kapal Kayu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)
• Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanpengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis
• Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
• Penerapan Terhadap Subsidi Perumahan Menurut Peraturan Menteri Pupr No.26/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Peroleh Rumah Bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh Pt. Pln Rayon Pasir Pangaraian Di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pengaruh Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Mardhatillah Hijab Pekanbaru Di Tinjau Munurut Ekonomi Syariah
• Pengaturan Hak Dan Kewajiban Penggunaan Mobil Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pemberian Rekomendasi Counter Handphone Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Di Kota Bengkalis
• Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014
• Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar,Timbangan Dan Perlengkapannnya Asal Impor. ( Studi Kasus Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo)
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Bumdes Sungai Tonang Barokah Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
• Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Menikah Dengan Rekan Kerja Berdasarkan Pasal 153 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Studi Pt. Sekato Pratama Makmur Kabupaten Bengkalis)
• Penyelesaian Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pt. Siak Pertambangan Energi Dengan Pekerja Setelah Anjuran Tripartit Di Terima Oleh Para Pihak
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Pemborong Dengan Donatur Pada Pembangunan Masjid Al Ikhlas Di Pasar Minggu Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
• Peran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar
• Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
• Peran Balai Besar Ksda Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia Dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan
• Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Pedagang Menjual Rokok Terhadap Anak-Anak Yang Berusia Di Bawah 18 Tahun Di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
• Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Menciptakan Kepemimpinan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Di Kota Pekanbaru
• Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
• Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl)Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 Di Kecamatan Senapelan
• Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi
• Peran Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
• Peran Kepala Desa Terhadap Pengendalian Dan Pencegahan Pencemaran Limbah Kilang Sagu Di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016
• Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Ojk Pekanbaru)
• Peran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Riau 2018 Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota
• Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Peran Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Kebijakan Strata Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
• Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang
• Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan Dalam Menjamin Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 (Studi Di Angkutan Pelayaran-Rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru)
• Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Peranan Kepala Desa Dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif Pt Bank Panin Tbk Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Perlindungan Hukum Jaminan Sosial I Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru Dengan Pt. Gojek Indonesia)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret Jembatan Fly Over Yang Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Praktek Perdagangan Oleh Orang Dalam (Insider Trading) Di Pasar Modal
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Dan Jujur Dalam Progam Jasaindovision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen( Studi Kasus Di Kecamatan Retehkabupaten Indragiri Hilir)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Oleh Pelaku Usaha Penjualan Ban Bekas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi. Pasar Bawah Senapelan Kota Pekanbaru)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru)”
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Di Pt. Pegadaian Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis( Studikasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek 3Second )
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Rahasia Dagang Pengusaha Meubel Di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tentang Rahasia Dagang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Nomor:01/Pdt.Susmerek/ 2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor : 92 K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Lagu Sebagai Usaha Iklan Pada Radio Gress Fm Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)
• Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Di Puskesmas Lirik
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Kabupaten Siak Di Kecamatan Siak Menurut Undang-Undangnomor 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pengenaan Tarif Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
• Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan
• Pertanggungjawaban Dropshipper Kepada Pembeli Yang Bertransaksi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Akun Online Shop @Kafkastuffclinic)
• Status Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Swamitra Cabang Marpoyan Damai
• Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Pengangkutan Jasa Angkutan Kapal Kompang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)
• Tanggung Jawab Pihak Pt. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru
• Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Harga Visa Umroh Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Pt. Rwh Dan Pt. Silver Silk)
• Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Kepada Driver Go-Food Mengenai Pembatalan Orderan Sepihak Oleh Konsumen Di Wilayah Pekanbaru
• Tinjauan Hukum Terhadap Kelayakan Kapal Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Perairan Selat Rengit Desa Semukut-Sialang Pasung Kabupaten Kepulauan Meranti
• Tinjauan Normatif Terhadap Online Dispute Resolution Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa E-Commerse
• Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer (Bagian Hukum) Dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Pada Perseroan Terbatas
• Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Infrastruktur Pembangunan Desa Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Tinjauan Yuridis Terhadap Holdingisasi Pt Pln (Persero) Rayon Tembilahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pasa Badan Usaha Milik Negara
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pada Online Shop Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Angkutan Perairan Dalam Hal Penyediaan Fasilitas Khusus Bagi Penumpang Disabilitas (Studi Pada Spead Boat Meranti Express Selatpanjang)
• Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Dengan Nasabah Di Muaro Paiti

Tahun 2019

• Akibat Hukum Bagi Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Yang Mengundurkan Diri Pada Pt.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai (Studi Kasus: Pembangunan Rak Dan Jalur Pipa Di Dermaga B Extention Dumai)
• Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
• Akibat Hukum Penolakkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-Undang
• Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Pasca Putusan Mk Nomor 16/Puu-Xvi/2018)
• Analisis Terhadap Penolakan Gugatan Wanprestasi Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ( Studi Kasus Putusan Perkara No.108/Pdt.G/2015/Pn.Tbk)
• Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris
• Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Studi Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat Gubernur
• Bisnis Telkomsel Pada Operator Telekomunikasi Pt. Indosat Tbk Dan Pt. Xl Axiata Tbk Yang Melakukan Kartel Dan Trust Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Dampak Pembanguan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah Di Kecematan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
• Efektivitas Perizinan Usaha Pengetaman Kayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Perizinan Di Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
• Efektivitas Syarat Tambahan Pembuatan Paspor Dalam Upaya Pencegahan Tki Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi No.Imi-0277.Gr.02.06 Tahun 2017
• Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
• Eksistensi Serikat Buruh Terhadap Penyelesaian Perselisihan Anggota Di Tinjau Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Usaha Dagang Sate Kms Di Kota Padang)
• Hak Pendidikan Terhadap Anak Daerah Terpencil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ( Studi Kasus Anak Suku Akit Di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti )
• Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Tps 22 Dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan)
• Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (Pwi) Wilayah Riau
• Implementasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan (Study Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)
• Implementasi Peraturan Manteri Ketenaga Kerjaan No1 Tahun 2017 Tentang Struktur Dan Skala Upah Pada Perseroan Terbatas Sumber Tani Jaya Di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
• Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Pada Travel Pt. Trb Di Pariaman
• Implementasi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Pekanbaru
• Implementasi Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
• Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Penyediaan Kelengkapan Keamanan Kerja Bagi Pekerja Pada Pabrik Sagu Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kajian Hukum Mengenai Kinerja Ojk Terhadap Pendaftaran Dan Perizinan Perusahaan Financial Technology
• Kajian Yuridis Tentang Hubungan Pajak Dengan Pancasila
• Keabsahan Akta Notaris Objek Jual Beli Kapal Laut Yang Berindikasi Perbuatan Melawan Hukum
• Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Di Pt. Paragita Tunas Inspira
• Mekanisme Penetapan Harga Arus Listrik Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Listrik Mandiri Yang Mengakibatkan Keuntungan Sepihak Oleh Pengelola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Desa Sepakat Jaya)
• Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Travel Plat Hitam
• Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di Samsat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
• Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Klas Ii B Bangkinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
• Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
• Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
• Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pt. Finansia Multi Finance
• Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Kasikan
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Ban Sepeda Motor Non Sni Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-Ind/Per/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Dan Dinas Ketengakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pt Interyasa Sedaya Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dkp Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
• Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau Terhadap Bpr Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terhadap Bangunan Rumah Toko Di Bagan Siapiapi
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian Di Kecamatan Tampan)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kerusakan Hutan Bakau Di Desa Sungai Anak Kamal Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Keberadaanpedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomaret. (Studi Kasus Indomaret Di Kecamatan Tampan)
• Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Padang (Studi Kasus Sentral Pasar Raya Padang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Pt. Karya Abadi Sama Sejati Dengan Pekerja Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Pembangunan Rumah Di Pt. Mutiara Sumbari Mandiri
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Berat Pada Usaha Dagang Hr Suplier Dan Contracting Di Kabupaten Kampar Menurut Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)
• Pelaksanaan Surety Bond Oleh Pt Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri No 124/Pmk.101/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship (Study Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008)
• Pelaksanaan Tugas Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Fungsi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Uji Emusi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 20 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor)
• Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 (Studi Kasus Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)
• Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat
• Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
• Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Bentuk Usaha Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
• Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi Di Kawasan Perdagangan Pasar Raya Solok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 7 Tahun 2018
• Pencemaran Limbah Pt.Riau Andalan Pulp And Paper Di Sungai Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracunn
• Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Oleh Camat Di Kecamatan Bangko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Proses Pengajuan Dan Pencairan Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pt. Rockit Aldeway)
• Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
• Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dan Maksiat
• Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota(Oplet) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru
• Pengelolaan Tanah Desa Salak Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
• Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional)
• Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penjualan Aset Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Penyediaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kecamatan Pekanbaru Kota)
• Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainanse Perkotaan Di Kecamatan Tampan
• Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
• Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’An (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)
• Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
• Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi
• Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2Tp2A Provinsi Riau)
• Perlindungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau
• Persaingan Harga Penjualan Hasil Pengrajin Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Ppelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau Di Kabupaten Agam
• Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
• Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru
• Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obatobatan Dari Luar Indonesia Yang Tidak Disertai Label Dari Bbpom Provinsi Riau
• Tanggung Jawab Developer Terhadap Selisih Harga Antara Pihak Bank Dengan Pihak Developer Di Perumahan Bukit Belutu Indah Pt. Darma Karya Nusantara
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kecamatan Koto Kampar Hulu)
• Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di Mtc Giant Panam)
• Tinjauan Tentang Larangan Memperdagangkan Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau)
• Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Terhadap Jasa Angkutan Penyeberangan (Studi Di Penyeberangan Perahu Bermotor/Kapal Kempang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Sipil
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 245 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Biro Iklan Cv. Anugerah Empat Bersaudara Dengan Media Siber/Koran Online Potretnews.Com Pekanbaru
• Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Pekanbaru)

Tahun 2018

• Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
• Analisa Putusan Komisi Pengawas Persainganusaha (Kppu) Nomor : 01/Kppu-L/2000 Berkenaan Dengan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ( Studi Tentang Garis Sempadan Antara Bangunan Minimarket Dengan Jalan Di Kuok)
• Analisis Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi Terhadap Upaya Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia)
• Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd Ditinjau Dari Prinsip Negara Hukum
• Analisis Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar (Uud) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Study Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/Puu-Xii/2014)
• Dampak Ojek Online (Pt Go-Jek Indonesia) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
• Efektifitas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Study Kasus Di Desa Kota Garo Kab. Kampar)
• Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Biaya Transportasi Haji Pada Musim Haji Tahun 2017 Di Kabupaten Kampar
• Efektivitas Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
• Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentangpajak Sarang Burung Walet (Studi Di Kota Pekanbaru)
• Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentangpengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Evektifitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Kabupaten Kepulauan Meranti
• Filosofi Tidak Adanya Jaminan Negara Terhadap Nasabah Bank Yang Memiliki Simpanan Di Atas 2 Miliar
• Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menanggulangi Banjir Di Kecamatan Bangkinang
• Hak Moral Pencipta Atas Perubahan Hasil Karya Ciptaan Pada Game Playstation (Ps 3) Di Kecamatan Tampan
• Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Bangkinang Kota
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesjahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Pekanbaru
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti
• Implementasi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)
• Implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Rights ( Penggandaan ) Lagu Dikaraoke Keluarga Kota Pekanbaru
• Kebijakan Bank Nagari Cabang Pariaman Dalam Usaha Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Agen Dalam Layanan Transaksi Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
• Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dikantor Notaris / Ppat Paulus Manaek Simbolon
• Kedudukan Karya Arsitektur Perumahan Dalam Kerangka Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017
• Kedudukan Pejabat Pengelolaan Pengadua Pelayanan Publik Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
• Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negaraberdasarkanundang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentangperadilan Tata Usaha Negara
• Kekuatan Mengikat Pembiayaan Motor Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Indomobil Finance Cabang Bangkinang
• Kesadaran Hukum Pengrajin Rotan Dalam Pendaftaran Hak Cipta Di Kecamatan Rumbai Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
• Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Informasi Lowongan Kerja Kepada Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
• Kewenangan Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Bank Mandiri Cabang Dumai
• Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Sagu Ke Sungai Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan
• Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Nagari Salimpaung Kabupatentanah Datar Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar No.4 Tahun 2008 (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Gelar Sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo Di Pasukuan Bendang)
• Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan Sumur Resapan Di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006
• Klausula Baku Dalam Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Legalitas Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Keadaan Overmacht Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Mekanisme Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Mekanisme Pengadaan Barang Pada Cv. Surya Pratama Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Nelayan Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
• Pelaksanaan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Mega Kcp Nangka Pekanbaru
• Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pembelian Cartridge (Tinta Printer) Yang Rusak Akibat Cacat Tersembunyi Di Toko Komputer Star Com Pekanbaru
• Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalamkegiatan Jual Beli Online (Blackberrymessenger)Menurut Undang-Undangnomor 8 Tahun 1999 Tentangperlindungankonsumendi Kecamatan Bengkalis
• Pelaksanaan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agamayang Di Anut Pada Smp Negeri 10 Pekanbaru Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Bidang Pelayanan Pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
• Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 (Studi Di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi
• Pelaksanaan Kontrak Kerja Pembangunan Jalan Di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
• Pelaksanaan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Tidak Tetap Di Pt. Telkom Indonesia Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Rsud Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
• Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Koperasi Tani Saiyo Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
• Pelaksanaan Pembayaran Upah Karyawan Toserba Di Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Pembayaran Upah Pada Petugas Keamanan Uin Suska Riau Oleh Pt. Datama Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015Tentang Pengupahan
• Pelaksanaan Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas (Thl) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Pemberian Hak Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mangkir Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Serikat Putra
• Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pada Pt. Meskom Agro Sarimas Bengkalis
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Kredit Tanpa Agunan Pada Pt. Btpn Tbk Kantor Cabang Padang Bedasarkan Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas Iia Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
• Pelaksanaan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (Lpg) Di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Pembatas Kecepatan (Apk) / Polisi Tidur Pada Jalan Kelas Iii C Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan (Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Koperasi Terkait Investasi Bodong Pada Kud Prima Sehati Di Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Dinas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Dalam Sistem Fidusia Online Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (Di Pt. Pegadaian Syari’Ah Cabang Subrantas Pekanbaru)
• Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Nasabah Dalam Larangan Penggesekan Ganda (Double Swipe) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pada Pagar Bangunan Di Sudut Persimpangan Jalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)
• Pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Terhadap Warung Yang Memiliki Pendapatan Diatas 2,5 Juta Rupiah Wajib Membayar Pajak (Studi Dikecamatan Mandau)
• Pelaksanaan Perjanjian Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di Pt. Rifan Financindo Pekanbaru)
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Rekening Bersama Pada Forum Pekanbaru Jual Beli Online
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Menurut Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 06/09-07-2013 Antara Penjual Dan Pembeli Di Kantor Notaris Bakhtiasih Durin
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Distributor Pt. Pertani (Persero) Cabang Riau Dengan Pengecer Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Penyaluran Dan Pengadaan Pupuk Bersubsidi
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera Di Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Zanafa Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Antara Nasabah Dengan Koperasi Mitra Sejati Di Bangkinang Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt. Tri Sakti Perkasa
• Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bpr Dana Central Mulia Kabupaten Karimun
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Credit Card Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Terhadap Berdirinya Perusahaan Pt. Mustika Agro Sari Grup
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Terhadap Nasabah Kredit Macet Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru
• Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya
• Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Restorasi Gambut Dalam Pemulihan Dan Pengembalian Fungsi Hidrologis Gambut Di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut
• Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Studi Kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Online Sepeda Motor Yang Menggunakan Handphone/Holder Handphone Saat Berkendara (Studi Di Satlantas Polresta Pekanbaru)
• Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab. Kampar Di Tinjau Dari Pasal 20 Uu No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihangubernur, Bupati Dan Walikota
• Pemutusan Kontrak Kerjasama Sepihak Oleh Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Pihak Koperasi Smkn 1 Lubuk Sikaping Di Kabupaten Pasaman
• Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (Illegal Logging) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir
• Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (Akad) Di Pt Radana Finance Pekanbaru
• Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Bukittinggi
• Penerapan Industri Hijau Pada Pt. Agro Sarimas Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Berdasarkan Pasal 29 Uu No.10 Tahun 1998 Dalam Pemberian Kredit Perumahan Rakyat (Kpr) Subsidi Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Btn) Kantor Cabang Pekanbaru
• Penerapan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Terkait Rahasia Bank Di Bank Prekreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti
• Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terkait Produksi Komputer Rakitan Di Linkcom Rimbo Panjang Kampar
• Penertiban Izin Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009
• Pengawasan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bpmp2T) Kabupaten Bengkalis Terhadap Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Roro Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
• Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos Ri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan
• Pengawasan Internal Terhadap Keuangan Daerah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
• Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas)
• Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Tanpa Keahlian Di Kota Pekanbaru Menurut Permenaker No. 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Perkebunan Pt.Panca Eka)
• Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
• Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kampar
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dengan Pt. Permodalan Ekonomi Rakyat (Per) Kantor Cabang Duri
• Peran Camat Dalam Pembinaan Karang Taruna (Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)
• Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Terminal Liar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009Tentang Angkutan Jalan
• Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Pada Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Permberantasan Perusakan Hutan
• Peranan Pemerintah Daerah Didalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan (Tradisional) Rawai Dan Penangkap Ikan Dengan Alat Jaring Batu Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Uu No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
• Perbandingan Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi
• Perdagangan Yang Menggunakan Sistem Piramida Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Pt. Cahaya Makmur Bersama Cabang Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)
• Pergeseran Negative Legislature Dalam Pelaksanaan Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi
• Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Pihak Ketiga Di Bni Cabang Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontraktidak Tertulis Yang Di Phkberdasarkanundang-Undang Nomor13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan(Studi Kasus Pada Pt. Ramos Perkasa Duri)
• Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Buruh Harian Lepas Pada Pt. Salim Ivomas Pratama,Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Karya Sinematografi Terkait Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Paten Asing Yang Telah Tedaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
• Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Nasabah Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan
• Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Di Pelabuhan Sungai Duku Berdasarkan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kontrak Atas Upah Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada Cv. Agung Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Dalam Proses Produksi Pada Pt. Asia Citra Di Kabupaten Rokan Hilir
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Keripik Nenas Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Vans Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pelanggaran Merek Vans)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Pada Bank Bpr Sarimadu Cabang Lipatkain)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Kosmetik Hetty Nugrahati Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Peralihan Hak Atas Bangunan Rumah Secara Take Over Di Perumahan Cahaya Mata Bumi Pekanbaru
• Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan Per Se Illegal (Tanpa Pembuktian) Dan Rule Of Reason (Dengan Pembuktian) Berdasarkan Keputusan Kppu Di Indonesia
• Proses Pendaftaran Hak Cipta Karya Seni Tari Tradisional Bayan Api Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta
• Respon Pekerja Rumah Makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan Terhadap Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Status Hubungan Kerja Teller Pada Bank Btn Cabang Pekanbaru Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Studi Kedudukan Wali Menurut Pemikiran Mazhab Syafie Dan Mazhab Hanafi Terhadap Pernikahan Anak Perempuannya
• Studi Komparatif Pergeseran Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Studi Merek Identik Pada Produksi Pakaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Usaha Konveksi Pakaian Khansa Art Pekanbaru)
• Tanggung Jawab Dealer Dalam Jual Beli Sepeda Motor Baru Yang Bergaransi Secara Kontan Dalam Hal Adanya Kerusakan Mesin Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pada Pt. Capella Dinamik Nusantara Cabang Air Tiris
• Tanggung Jawab Pegadaian Terhadap Barang Gadai Debitur Yang Hilang Disebabkan Kelalaian Pihak Perum Pegadaian Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Nomor 31/Pojk.05/2016 (Studi Perum Pengadaian Rumbai)
• Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)
• Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemberian Fasilitas Kesejahteraan Terhadap Setiap Pekerja Di Pt. Riau Mas Bersaudara (Rmb) Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tindakan Yang Merugikan Nasabah Oleh Pegawai Pt. Axa Mandiri Financial Services Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
• Tinjauan Hukum Terhadap Proses Pemekaran Desa Deras Tajak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa (Begal) Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Pada Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru)
• Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Pt. Kunango Jantan Rimbo Panjang (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Tinjauan Yuridis Kepastian Terhadap Kepemilikan Toko, Kios Dan Los Di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Rekruitmen Hakim Berdasarkan Pasal 14A Undangundang No. 49 Tahun 2009
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Terkait Kartel Yamaha Dan Honda Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Monopoli Taksi Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Ii Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa Keuangaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Di Kota Pekanbaru
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Eksekutif Review Pada Pasal 251 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Majelis Arbiter Basyarnas Oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Sengketa Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt. Atriumasta Sakti Vs Pt. Bank Syariah Mandiri)
• Tinjauan Yuridis Persaingan Tidak Sehat Dalam Transaksi Bisnis E-Commerce Dan Konvensional Ditinjau Dari Undang-Ndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Proses Dan Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada
• Tinjauan Yuridis Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Di Kabupaten Kampar ( Studi Kasus Di Pt Ram Sakti Pratama Rimbo Panjang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Pailit Yang Diajukan Oleh Nasabah Terhadap Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengcopyan Film Di Warung Internet Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggandaan Buku Karya Hartono Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pembayaran Dan Transfer Dana Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/Pbi/2016 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor Hk 02.02/Menkes/525/2015 Di Apotek Jaya Baru
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.783K/Pid.Sus./2008 Tentang Rahasia Dagang Oleh Karyawan Pt. Kota Minyak Automation (Studi Kasus Di Jakarta )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Madu Lebah Sialang Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
• Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tugas Dan Wewenang Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak
• Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pekerja Kontrak Di Pt. Jatim Jaya Perkasa Rokan Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Wewenang Dispenda Kota Pekanbaru Dalam Pemeriksaan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
• Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Melindungi Hak Pelaku Usaha Yang Dilanggar Oleh Pelaku Usaha Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tahun 2017

• Akibat Hukum Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah Pada Pt. Indah Harisanda Pekanbaru
• Efektifitas Perlindungan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru
• Implemenetasi Tugas Pegawai Negeri Sipil (Pns) Menurut Standart Pelayanan Publik Di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
• Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Danau Maninjau Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau
• Kedudukan Yayasan Yang Tidak Memiliki Akta Pendirian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
• Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Dalam Melengkapi Persyaratan Usaha Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
• Monopoli Dagang Oleh Toko Dona Fashion Di Kecamatan Kandis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat
• Pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus Di Pt. Bpr Payung Negeri Bestari)
• Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Terrnak Dan Hewan Penular Rabies
• Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Di Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Bekas Antara Pt. Indah Kiat Dengan Cv. Sinargemilang Abadi Perawang Kabupaten Siak
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Investor Dan Trader Didalam Bisnis Forex Trading (Valuta Asing) Pt. Millenium Penatafutures Di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Kilowatt-Hour 900 Antara Biro Perusahaan Listrik Negara Dengan Masyarakat Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Riau
• Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Oleh Biro Hukum Dan Ham Pada Pemerintah Provinsi Riau
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Fitnes Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Chevron Pacific Indonesia Pekanbaru Riau
• Pelaksanaan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bp3Akb) Di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Peraturan Menteri No.74/Hk.010/B5/2001
• Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Wakil Kepala Daerah Dalam Membantu Kepala Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2012-2016
• Pelaksanaan Tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Perlindungan Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah Air Susu Ibu Di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Di Rsud Bangkinang
• Pelaksanaan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Prima Husada Bangkinang Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
• Pelaksanaan Upah Tenaga Kerja Di Cv. Era Mitra Bersama Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaanjambelajar Malam Dirumah Bagi Pelajar/Siswa Menurut Peraturan Bupati Kabupatennatuna Nomor 21 Tahun 2014 (Studikasus Di Kecamatanbungurantimurlaut)
• Pelayanan Jasa Servis Sepeda Motor Pada Pt. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain
• Pendaftaran Label Halal Pada Makanan Roti Dalam Kemasan Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
• Penerapan Dan Pelaksanaan Jam Masuk Istirahat Pulang Dan Libur Kerja Karyawan Pt Indomarco Prismatama Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Terhadap Usaha Nasabah Yang Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Pt.Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau Kota Pekanbaru
• Penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Kik) Pada Pt. Rhb Securities Indonesia Cabang Pekanbaru
• Penjualan Sandal Merek Carvil Tiruan Oleh Pedagang Di Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Penyelenggaraan Otonomi Desa Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
• Penyerobotan Tanah Ulayat Adat Pakis Di Kecamatan Rokan Iv Koto Menurut Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok- Pokok Agraria
• Peran Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Dan Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Lintas Negara (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan)
• Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
• Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Radio Yang Menyiarkan Iklan Pilkada Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Ditinjau Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
• Peran Petugas Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/Pmk.01/2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pekanbaru Tampan)
• Peranan Dan Kedudukan Ombudsman Ri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Law Enforcement) Persepektif Hukum Tata Negara
• Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
• Perbandingan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 006/Puu-Iii/2005 Dengan Putusan Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Calon Perorangan
• Perjanjian Antara Pt. Dimas Agung Karya Sampurna Dengan Cv. Berkah Abadi Perdagangan Umum Tentang Pengangkutan Barang-Barang Perusahaan Pt. Rapp Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
• Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Di Rsud Tengku Rafi’An Siak Sri Indrapura
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Indomaret Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengaraian
• Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Yang Masuk Di Provinsi Riau Pada Pt Riau Perkasa Steel
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Baja Tulangan Beton Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (Sni) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Pernyataan Penyangkalan (Disclaimer) Oleh Pelaku Usaha Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Tuak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kepenghuluan Bangko Jaya Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Spareparts Sepeda Motor Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Pt. Bias Drilindo Utama Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel Oleh Pt.Bintang Bangkinang Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta
• Studi Analisis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilu Serentak
• Tinjauan Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
• Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pt. Freshklindo Graha Solusi Dengan Tenaga Kerja Tentang Jasa Cleaning Service Di Bandara Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Jenis Merek Terdaftar Dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Di Cv. Zafira Teknik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit Tanpa Jaring Penutup Antara Pengangkut Dengan Koperasi Unit Desa Petai Baru
• Tinjauan Yuridis Terhadap Status Dan Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Berdasarkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2000 Di Kabupaten Karimun
• Tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Yang Bersifat Lintas Sektoral

Tahun 2016

• Analisis Kedudukan Arbitrase Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Arbitrase Internasional
• Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengiriman Uang Jenis Wesel Pos Instan Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
• Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Uu No 6 Tahun 2014
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perda No. 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)
• Pelaksanaan Penarikan Sepeda Motor Yang Menunggak Di Perseroan Terbatas Mega Central Finance Bangkinang Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Pengelolaan Air Di Bawah Tanah Melalui Program Pamsimas Ditinjau Dari Keputusan Menteri Nomor 1451 K/10/Mem/2000 Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Mengenai Izin Galian C Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulukabupaten Kampar
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012 (Studi Pengawasan Inspektorat Pada Dinas Pekerjaan Umum)
• Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa Pada Pt Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bagi Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Penanggulangan Pengemis Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
• Pengawasan Merger Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Batam
• Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
• Pengujian Oleh Dinas Perhubungan Dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kendaraan Angkutan Umum Dalam Hal Uji Laik Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
• Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Beras Miskin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai)
• Pertanggungjawaban Provider Indosat Terhadap Konsumen Pengguna Kartu Prabayar Di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/ Tun/2011 Tentang Penegasan Status Wilayah Lima Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Kampar
• Tanggung Jawab Pt Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2015

• Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistim Ketatanegaraan Repuplik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
• Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Bekasantara Cv. Karya Laladengan Konsumen Di Bagan Batu
• Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Di Lembaga Perbankan” (Objek Jaminan Penjelsan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Mengenai Girik Dan Petuk)
• Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap Mpr)Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studiyuridispasal7 Uu No. 10 Tahun 2004 Denganpasal7 Uu No. 12 Tahun 2011)
• Analisis Yuridis Terjadinya Insider Tradingdalam Pasar Modal (Studi Analisis Kasus Pt. Bank Mashill Utama Tbk)
• Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Senapelan Pekanbaru
• Dampak Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Riau Kepri ( Kantor Kedai Bank Riau Sail) Jalan Hang Tuah Pekanbaru
• Efektifitas Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubunganindustrial
• Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau
• Implementasi Fungsi Penanggulangan Bencana Daerahdi Tinjau Menurutundang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb)Di Provinsi Riau
• Implementasi Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Pt. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Rambah Hilir
• Implementasi Pnpm-Mpd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak)
• Keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir
• Kegiatan Usaha Ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
• Kendala Dalam Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Pada Kantor Notaris Dan Ppat Fauziah Hamni, Sh Kabupaten Padang Lawas Utara)
• Kinerja Lurah Dalam Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru Tahun 2013 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor 57 Tahun 2012)
• Pegadaian Emas Pada Perum Pegadaian (Studiwanprestasidanmasalahnyapadapegadaiancabang Jalan Garuda Pekanbaru)
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Pekanbaru (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)
• Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Olehbadan Narkotika Nasional Kota Pekanbaruberdasarkanperaturan Kepala Badannarkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Narkotika Nasionalprovinsi Dan Badan Narkotikanasional Kabupaten/Kota
• Pelaksanaan Hak Pekerja Harian Lepas Di Perkebunan Palapa Pt. Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
• Pelaksanaan Jualbeli Kelapa Sawit Perkebunan Inti Dan Plasma Olehpt. Sari Lembah Subur Dikecamatan Pangkalanlesung Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau Dalam Pengawasan Terhadap Penyiaran Di Kabupaten Siak (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Pada Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bengkalis
• Pelaksanaan Klaim Garansi Pada Pt. Adira Cabang Bangkinang (Studi Kasus Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Dua)
• Pelaksanaan Klaim Garansi Sepeda Motor Merek Yamaha Oleh Pt. Alfa Scorpii Cabang Air Tiris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada Pt Mandiri Tunas Finance Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Di Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi Pada Pt. Deco 100 Di Kabupaten Batubara Kecamatan Air Putih
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Teluk Kuantan Pada Sektor Kredit Usaha Rakyat Di Kota Teluk Kuantan
• Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Bagi Pekerja Pada Pt. Mitra Indah Sempurna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Tenun Songket Melayu Riau (Studi Kasus Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis)
• Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Pengusaha Keripik Nenas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal Menurut Uu No. 22 Tahun 2007
• Pelaksanaan Penggunaanalokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa ( Studi Di Desamengkiraukecamatantasikputripuyu Kabupatenkepulauanmeranti )
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam
• Pelaksanaan Peraturan Fasos Dan Fasum Pada Perumahandan Kawasan Pemukiman Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Meninggalnya Pemilik Tanah (Studi Pada Pt.Tiga Berlian Sejahtera)
• Pelaksanaan Perjanjian Investasi Antar Nasabah Dengan Pt. Midtou Aryacom Futures Di Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Kontrakdengan Rumah Sakit Permata Hati Duri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha Pt. Nusantara Riau Semesta Cabang Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Profesional Collector (Prof Coll) Dengan Pt. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru Dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Anugerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Pemakaian Kios Pada Pasar Selasa Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Antara Cv. Bobo Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kontruksi Antara Pt.Sri Agung Mulia Dengan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Siak
• Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Puoraya Dengan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Berdasarkan Pasal 1320Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Pt. Mitra Phinastika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Box Culvert Antara Cv. Oki Suganda Dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik Lahan Dengan Pekerja Di Kec.Huristakkab. Padang Lawas Sumatera Utara
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dana Usaha Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Sendayan Makmur Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Kredit Macet Tahun 2014)
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Mandiri Palma Jaya
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Oleh Pengusaha Pujesera (Studi Kasus Pujasera Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya Cabang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
• Pelaksanaan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Karyawan Outsourching Pada Pt. Swakarya Insan Mandiri Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pemberdayaan Pegawai Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Administrasi Bagian Umum Sekretariat Kantor Walikota Pekanbaru
• Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
• Pendirian Yayasan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
• Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Pt Astra Sedaya Finance Pekanbaruberdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pengajuanganti Rugiterhadappengirimanbarangpada Pt. Tikijalurnugrahaekakurircabangpekanbaru
• Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
• Pengawasan Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum)
• Pengelolaaan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat
• Peran Agen Dalam Bidang Usaha Pemasaranasuransi Jiwa(Studipadaasuransijiwabersama(Ajb)Bumiputera1912 Cabangbangkinang)
• Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
• Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Pekanbaru Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berlabel Informasi Menurut Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2013 Di Kota Pekanbaru
• Peranan Partai Politik Dalam Menentukan Calon Legislatif Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Denganundang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar (Studi Desa Koto Tuo Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar)
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Guru Di Yayasan Al Fityah Kota Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas ( Studi Kasus Giant Metropolitan City Tampan Pekanbaru)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh Pt. Pln Rayon Panam Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Cv. Ratu Mandiri Sebagai Pengelola Stadion Rumbai Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Konsumendi Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Terminal Bandaraya Payung Sekaki Kota Pekanbaru ( Studi Pengawasan Terhadap Produk Minuman Kratingdaengred Bull Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom)Di Pekanbaru)
• Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia
• Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Di Pt. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru
• Perlindungan Konsumen Pada Kredit Perumahan Pt.Permata Andalan Sejati Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Pada Perusahaan Properti Pt. Mega Cipta Buana Untuk Rumah Tipe Rsh 36
• Praktek Monopoli Persaingan Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Ranah Sungkai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar
• Praktek Monopoli Perusahaan Taksi Puskopau Di Wilayah Bandara Sultan Syarif Kasim Ii Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Prosedur Pelabelan Produk Pangan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
• Studi Perbandingan Terhadap Efektifitas Materi Muatanundangundang Nomor 10 Tahun 2004 Denganundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentangpembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Tanggung Jawab Pejabat Lelang Kelas Ii Dalam Pelaksanaan Lelang Non-Eksekusisukarela Di Kota Pekanbaru
• Tanggung Jawab Pelaksanaan Pembayaran Utang Nasabah Setelah Perceraian (Studi Di Unit Simpan Pinjam Swamitra Bank Bukopin Bagan Batu)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Family Box Terhadap Ketidakcakapan Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru
• Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Laundry Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Pt. Monex Investindo Futures Pekanbaru
• Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Hambatan Dan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Tampan)
• Tinjauan Terhadap Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat)
• Tinjauan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Sungai Sembilan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Pegawai Honorer Pemerintah Yang Di Angkat Pasca Keluarnya Pp No.48/2005
• Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Terhadap Iklan Di Media Massamenurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kotapekanbaru)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasien Peserta Bpjspada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Antara Guru Dan Yayasan Menurut Uu Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Yayasan Ponpes Dar El Hikmah Pekanbaru)
• Wewenang Kepala Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Berdasarkan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2014

• Analisis Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru Terhadap Sengketa Pada Pt. Clipan Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor 09/Pts/Bpsk/X/2013
• Dampak Perdagangan Bebas Asean-Cina Bagi Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kota Pekanbaru
• Efektifitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru)
• Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
• Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penertiban Lokasi Prostitusi Di Desa Tanjung Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar
• Faktor-Faktor Pedagang Kaki Lima Tidak Memiliki Surat Izin Usaha (Studi Di Pasar Senggol Kecamatan Tampan Pekanbaru)
• Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Regunas Agri Utama Di Indragiri Hulu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2Oo7 Tentang Perseroan Terbatas
• Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dibidang Musik (Studicompact Disc/Video Compact Disc Bajakandi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)
• Kajian Tentang Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pdt/Arb-Bpsk/2011/Pn.Pbr
• Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penertiban Penambangan Galian C (Studi Kasus) Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
• Kewajiban Mendahulukan Pembayaran Utang Antara Buruh Dan Pemegang Hak Jaminan Atas Penjualan Aset Pada Perusahaan Pailit Pt. Starwin Indonesia
• Kontrak Kerja Antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Lpjk) Dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Provinsi Riau
• Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Yang Aspiratif
• Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pelayanan Publik
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Tentang Kecelakaan Kerja Terhadap Karyawan Pada Pt Sari Lembah Subur Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
• Pelaksanaan Kewajiban Pt. Pelnas Lestari Indoma Bahari Bagi Penumpang Kapal Dumai Express 10 Yang Tenggelam Di Perairan Laut Tanjung Balai Karimun (Studi Di Kota Dumai)
• Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Terhadap Pns Yang Terlibat Mengkampanyekan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Pnyelenggara Pemilu
• Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
• Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Koperasi Kampar Mitra Mandiri Unit Kecamatan Rumbio Jaya Ditinjau Dari Undang-Undang Koperasi
• Pelaksanaan Mutasi Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pekanbaru
• Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat)
• Pelaksanaan Pendaftaraan Merek Dagang Depot Air Minum Dikecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
• Pelaksanaan Penempatan Tki Ditinjau Dari Uu No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Pt. Andalan Mitra Prestasi Cabang Tanjung Balai Karimun
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (Uttp) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru
• Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pt.Bri (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Usaha Kacang Pukul Di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara Supplier Dengan Pt. Sawit Anugerah Sejahtera Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Di Pt. Bank Arta Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Tanah Kavling Pada Cv.Karya Indah Asri Pekanbaru
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Usaha Ekonomi Desasimpan Pinjam Cahaya Di Desa Petaibaru Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit (P2K) Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam (Ued/K-Sp) Kijang Kencana Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Jenis Elektronik Pada Pt. Indah Kargo Pekanbaru
• Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Kejaksaan Negeri Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 T E N T A N G K E J A K S A A N Republik Indonesia
• Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
• Pemberlakuan Otonomi Desa Pada Masa Reformasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
• Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pengupahan Dalam Profesionalitas Kerja
• Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
• Penyelesaian Perselisihan Purcahe Order Antara Cv. Asahan Gemilang Mandiri Dengan Pt. Chevron Pacific Indonesia Di Pekanbaru
• Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau Dalam Penyebarluasan Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
• Peran Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Terhadap Ketersediaan Tenaga Listrikberdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 ( Studi Kasus: Pt Pln Rayon Panam Pekanbaru )
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Kecamatan Kandis
• Perjanjian Pinjam Pakai Peralatan Televisi Berlangganan Antara Konsumen Dengan Pt. Telekomunukasi Indonesia. Tbk (Telkomvision) Di Kec. Bengkalis
• Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Km. Jelatik Ekspress Oleh Pt. Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan Sei. Duku Di Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Obat Keras Daftar G Di Kota Pekanbaru (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)
• Perlindungan Kreditor Terhadap Jaminan Fidusia Untuk Debitur Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Bank Tabungan Negara (Study Btn Cabang Pekanbaru)
• Problematika Proses Penyusunan Tapal Batas Wilayah Antara Kepenghuluan Sungai Manasib Dan Kepenghuluan Bangko Kanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
• Produk Takafulink Salam Di Pt. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru
• Status Jual Beli Tanah Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen Ke Empat Uud 1945
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja Dan Perusahaan (Hubungan Industrial) Dalam Perkara Nomor 722 K/Pdt.Sus/2011
• Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/Pn.Pbr
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Kontitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pegawai Dengan Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru

Tahun 2013

• Analisis Yuridis Tentang Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/Pn.Pbr
• Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru
• Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Mendirikan Bangunan ( Studi Tentang Garis Sepadan Bangunan Dikota Bangkinang )
• Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulunomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)
• Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapelan
• Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Studi Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)
• Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Baturijal Hulu (Kajian Pasal 28 Tentang Akta Kelahiran)
• Pelakasanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci
• Pelaksanaan Ijarah Pada Usaha Perkebunan Sawit Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
• Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008
• Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Desa Langsat Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru – Sumatera Barat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Indragiri Hilir
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Pt. Tor Ganda Dengan Koperasi Sawit Mahato Bersatu Didesa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Sistem Outsourcing (Alih Daya) Di Pt. Satria Langit Nusantara Pekanbaru
• Pelasanaan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
• Pembatalan Hak Cipta Logo Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/2010 )
• Penerbitan Performance Bond Oleh Pt Asuransi Parolamas Cabang Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/Pmk.010/2008
• Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai
• Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru
• Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Perkara Nomor: 50/G/2009/Phi.Bdg
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’Ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung
• Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tidak Tertentu Antara Karyawan Dengan Pt. Yogaatma Anugerah Gemilang (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Software Komputer Berdasarkan Perjanjian Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayarpada Pt Xl Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Realisasi Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru No. 6/Pts/Bpsk/I/2011 Tentang Gugatan Sengketa Konsumen Warga Dwi Tunggal Arifin Dengan Pt. Dwita Sukses Makmur”
• Regulasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Pasca Dibubarkan Badan Pelaksana Minyak Dan Gas Berdasarkan Hak Menguasai Negara Dalam Pasal 33 Uud 1945
• Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan ( Imb) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
• Tinjauan Yuridis Kebijakan Privatisasi Pt. Indosat Tahun 2002 Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/Pbi/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
• Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dprd Kota Pekanbaru Dalam Bidang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
• Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pt. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan Ma.Ri No. 693K/Pdt.Sus/2011”
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1883 K/Pdt/2006 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Pekanbaru
• Tuntutan Ganti Rugi Akibat Dari Perbuatan Wanprestasi (Studi Kasus Pada Perkara No. 43/ Pdt. G/ 2011/ Pn. Pbr)

Tahun 2012

• Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Mpr Ri) Sesudah Amandemen Keempat Undang – Undang Dasar 1945
• Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Phpu.D-Ix/2011 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru
• Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5)
• Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008
• Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa (Studi Kasus Didesa Boncah Kesuma Kecamatan Kabunkabupatenrokan Hulu)
• Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Parit Beton Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Studi Kasus Antara Dinas Bina Marga Dengan Cv. Surya Jaya)
• Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Pada Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Ps. Gunung Raya Kandis
• Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Di Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Pembuatan Ktp Elektronik (E-Ktp) Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada Pt Federal International Finance (Fif) Cabang Kota Pekanbaru
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi Di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)
• Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Cv. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Dengan Klausula Baku Oleh Notaris Di Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru
• Tinjauan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Dpd)Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Otonomi Daerah
• Tinjauan Yuridis Tentang Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 Pada Mahkamah Agung
• Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Calon Dpr Terpilih Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd

Tahun 2011

• Kedudukan Camat Sebagai Perangkat Daerah Di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu (Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
• Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Study Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) )
• Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hokum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Xiii Koto Kampar)
• Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor (Study Kasus Pada Pt. Asuransi Umum Bumi Putera Muda Cabang Pekanbaru)
• Penyimpangan Tradisi Mele’An Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan)
• Perlindungan Terhadap Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Ditinjau Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Pemenuhan Trade Related Invesment Measures (Trims) Dalam Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Terhadap Penanaman Modal Asing)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Sumber:
https://uin-suska.ac.id