Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum UNIB

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Universitas Bengkulu

Tahun 2020

• Adat-Istiadat Menghindari Balak (Kedurai Agung) Menurut Hukum Adat Rejang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Taba Tembilang Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Akibat Hukum Jual Beli Menggunakan Mata Uang Virtual Bitcoin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
• Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Hak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu
• Akibat Hukum Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/D.03/2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir
• Akibat Hukum Pengangkatan Anak Laki-Laki (Sentana) Berbeda Marga (Pasekan) Dalam Pembagian Warisan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Akibat Hukum Peralihan Kredit (Take Over) Kepemilikan Rumah Di Perumahan Cempaka Permai Dari Bank Bni Syariah Kepada Bank Bri Cabang Bengkulu
• Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Aransemen Ulang (Cover Version) Lagu Yang Dikomersialkan Dalam Media Sosial Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 18/G/2017/Ptun-Bkl Di Tinjau Dari Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama
• Analisis Penerapan Doktrin Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl)
• Analisis Perbandingan Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Surat Kepemilikan Tanah (Sudi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pdt.G/2017/Pn Bgl)
• Analisis Putusan Hakim Nomor 5/Pdt.G/2017/Pn.Mna Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan
• Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Mengenai Cerai Gugat Karena Murtad ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.0217/Pdt.G/2010/Pa.Bn Kota Bengkulu )
• Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Sengketa Tanah Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus No. 04/Pdt.G/2016/Pn.Crp)
• Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.Sus�Pailit/2017/Pn.Niaga Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus�Pkpu/2016/Pn.Niaga Smg Tentang Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Multidana
• Analisis Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Putusan Nomor. 0009/Pdt.G/2018/Pa.Bn)
• Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2015/Pt.Amb Tentang Tindak Pidana Perikanan Atas Nama Terdakwa Zhu Nian Le
• Aspek Perdata Dalam Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Di Rumah Sakit Harapan Dan Doa Kota Bengkulu
• Aspek-Aspek Hukum Pengakuan Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Di Kabupaten Rejang Lebong
• Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu
• Batasan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Efektifitas Jangka Waktu Penyidikan Tindak Pidana Money Politic (Politik Uang) Pada Pemilihan Bupati Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkulu Utara
• Efektivitas Badan Amil Zakat Dalam Menghimpun Dan Mendistribusikan Zakat Asn Kabupaten Seluma
• Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia
• Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Recidive Kejahatan Terhadap Harta Benda Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur
• Efektivitas Penyelesaian Delik Adat (Dapek Salah “Mencilok”) Oleh Mufakat Rajo Penghulu Di Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Secara Leasing Di Pt. Mandiri Tunas Finance Cabang Kota Bengkulu
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Akibat Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Astra Credit Companies Kota Bengkulu
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Berdasarakan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/Puu-Xvii/2019
• Eksistensi Pranata Adat (Juraytuwe) Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Besemah Di Kota Pagaralam
• Eksistensi Tunggu Tubang Yang Tidak Mempunyai Jurai(Keturunan) Menurut Hukum Adat Semende Di Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
• Euthanasia Pasif Di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Dan Doa Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Faktor Penyebab Belum Dilaksanakannya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara
• Faktor Penyebab Perceraian Masyarakat Beragama Islam Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas Ii Tais Kabupaten Seluma
• Faktor Penyebab Sengketa Tanah Antar Petani Penggarap Tanah Hak Guna Usaha Pt. Dendy Marker Indah Lestari Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
• Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Pada Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bengkulu)
• Ganti Kerugian Terhadap Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
• Ganti Kerugian Terhadap Tanah Milik Masyarakat Yang Digunakan Untuk Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
• Hak Keperdataan Anak Jalanan Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Harmonisasi Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Negara Kesejahteraan
• Iklan Perjudian Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam
• Implementasi Hak Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Di Kota Bengkulu
• Implementasi Kebijakan Kerjasama Antara Bank Bengkulu Dan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Mendukung Keuangan Daerah Yang Akuntabel
• Implementasi Pasal 3 Huruf (A) Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan Dan Petambak Garam Terhadap Nelayan Di Kota Bengkulu
• Implementasi Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan Pada Usaha Industri Rumah Tangga Di Kota Bengkulu
• Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu
• Implementasi Pembiayaan Take Over (Pengalihan Hutang) Dengan Akad Qard (Pinjaman ) Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu (Kajian Implementasi Antar Bank Muamalat Dengan Nasabah Berdasarkan Akta Notaris
• Implementasi Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Pemanfaatan Musik Di Kafe Kota Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Dikantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Bengkulu
• Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Pada Qieran Hotel Syariah Di Kota Bengkulu
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Lebong
• Implementasi Pos Pelayanan Hukum Dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu
• Implementasi Program Polisi Profesional Modern Terpercaya (Promoter) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di Kota Bengkulu
• Implementasi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Nomor : 0229/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Perkara Cerai Talak Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Dan Mantan Isteri
• Implementasi Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Terhadap Kerusakan Jaminan Barang Gadai Di Kota Bengkulu
• Implementasi Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Sebagai Upaya Pemulihan Dan Penyelamatan Kekayaan Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu
• Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Merek Dagang Tiruan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu
• Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Putusan Yang Terkait Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
• Inventarisasi Tindak Pidana Adat Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Orang Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Jual Beli Buah Dengan Sistem Jawi (Ijon) Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Aur Gading Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur
• Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Jual Beli Secara Daring Melalui Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dropship Dalam Bisnis Online Di Kota Bengkulu
• Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Syarat Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Skripsi
• Kajian Yuridis Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Kajian Yuridis Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)
• Kajian Yuridis Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel Tentang Perintah Penetapan Tersangka Oleh Hakim Kepada Penyidik
• Kajian Yuridis Tentang Pengangkatan Bere-Boru (Keponakan) Oleh Tulang (Paman) Menurut Hukum Adat Batak Toba
• Kajian Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian Melakukan Omissiedelict Terhadap Terpidana Korupsi
• Keabsahan Kedudukan Wakil Gubernur Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Yang Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
• Keabsahan Keputusan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Tni Atas Kesalahan Anggota Keluarga
• Keabsahan Pemberhentian Tenaga Kerja Dengan Alasan Mendirikan Serikat Pekerja Pada Pt. Sawit Mulia Di Bengkulu Utara
• Keabsahan Penerimaan Pensiun Terpidana Anggota Dpr Ri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
• Keabsahan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Pt.Riski Putra Bersaudara Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
• Keabsahan Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Menurut Hukum Internasional
• Keabsahan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko
• Keabsahan Perjanjian Kerja Alih Daya Bidang Penyelenggaraan Jaringan Dan Jasa Telekomunikasi Antara Pt. Telkom Akses Indonesia Wilayah Bengkulu Dengan Pt. Tugu Prima Sejahtera Menurut Hukum Ketenagakerjaan
• Keabsahan Perjanjian Online Sistem Menurun Antara Peserta Dengan Admin Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Pelaksanaan Arisan Online (Studi: Arisan Mr Di Kota Palembang)
• Keabsahan Pungutan Angkutan Hasil Pertambangan Di Desa Bajak 1 Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Keabsahan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : Sk.821.L.1074 Tahun 2019 Tentang Penonaktifan Sekretaris Daerah
• Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (Judicial Pardon) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Formulasi Pidana Tutupan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kedudukan Anak Laki-Laki Dalam Pembagian Harta Warisan Tunggu Tubang Menurut Hukum Adat Semende Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
• Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Suro Bali Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
• Kedudukan Anak Laki-Laki Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Adat Kaum Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Semende Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
• Kedudukan Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Adat Batak Toba
• Kedudukan Doi’ Menre’ (Uang Antaran) Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Bugis Di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/Puu-Xiii/2015
• Kedudukan Harta Waris Hak Suang (Harta Bawaan) Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
• Kedudukan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
• Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam
• Kedudukan Otonomi Desa Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang�Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kedudukan Proses Dismissal Setelah Keluarnya Perma Nomor 8 Tahun 2017 Pada Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara
• Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Peraturan Perundang�Undangan Di Indonesia
• Kekuatan Mengikat Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Ix/2011
• Kelahiran Dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Ditinajau Dari Hukum Islam
• Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Di Kota Bengkulu
• Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Perubahan Data Fisiknya Tidak Didaftarkan Akibat Pelebaran Jalan Di Kota Bengkulu
• Kepatuhan Terlapor Terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (Lahp) Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Menyelesaikan Laporan Masyarakat Tahun 2018
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Rejang Lebong)
• Keterbatasan Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Kepahiang
• Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
• Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Kewenangan Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Antara Pt Agri Andalas Dengan Warga Desa Rawa Indah Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
• Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Tindakan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018
• Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Unit Reskrim Polres Kota Bengkulu Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah
• Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Uu Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Yang Dipengaruhi Tindak Pidana Penyuapan
• Konstitusionalitas Kedudukan Wakil Menteri Dalam Kabinet Indonesia Maju Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Konstitusionalitas Pasal 235 Ayat (5) Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Konstitusionalitas Sidang Tertutup Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang�Undang Oleh Mahkamah Agung
• Legalitas Amicus Curiae Dalam Peradilan Pidana Indonesia
• Mekanisme Dan Prosedur Pengawalan Yang Di Lakukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Dan Pembangunan Daerah (Tp4D) Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Dalam Pelaksanaan Proyek–Proyek Organisasi Pemerintah Daerah (Opd)
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Bprs Adam Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Pembangunan Pelebaran Jalan Di Desa Tanjung Kemuning Iii Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
• Pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Masyarakat Di Tanah Pt Pelabuhan Indonesia Ii Untuk Pembangunan Pltu Teluk Sepang Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Hak Lintas Damai Oleh Kapal Asing Di Perairan Kepulauan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Tinjauan Kasus Kapal Caledonian Sky 2017)
• Pelaksanaan Jual Beli Dengan Cara Diskon Menurut Hukum Islam Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Matahari Bencoolen Mall Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Jual Beli Handphone (Hp) Dengan Sistem Kredit Dalam Prespektif Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Waris Oleh Para Ahli Waris Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
• Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilukada Pada Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2015
• Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
• Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Kewenangan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4D) Kejaksaan Negeri Bengkulu Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Mitra Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Curup
• Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan “Tebo”Antara P.T. Jevi Putra Pratama Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Rejang Lebong
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Sepikul Segendong Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Jatisarono Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
• Pelaksanaan Pembayaran Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Menurut Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Di Kabupaten Rejang Lebong
• Pelaksanaan Pemecahan Sertipikat Dan Balik Nama Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
• Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan Dalam Kawasan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Batu Raja Kecamatan Pondok Kubang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mesjid Setelah Berlakunyaundang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Penetapan Kehalalan Produk Makanan Restoran Dan Catering Oleh Majelis Ulama Indonesia Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
• Pelaksanaan Pengukuran Tanah Oleh Juru Ukur Surveyor Kadaster Kantor Jasa Surveyor Kadasteral Berlisensi Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Perjanjian Kerja Melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulunomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan , Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Bengkulu Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Terhadap Perizinan Pendirian Apotek Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perizinan Usaha Pemondokan Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Sawit Antar Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Padi Pada Masyarakat Di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Berdasarkan Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Air Napal Kabupatenbengkuluutara
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penambangan Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Lahan Tambang Di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Pemberi Waralaba (Franchisor) Dan Penerima Waralaba (Franchisee) Terkait Adanya Tindakan Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/ Per/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
• Pelaksanaan Perjanjian Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Daring Pt Grab Indonesia Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Dengan Karang Taruna Arga Tirta Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Alam Palak Siring Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Dengan Usaha Ternak Sapi Antara Koperasi Perkebunan Makmur Mandiri Dan Perkebunan Pt Agricinal Di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bersubsidi Antara Nasabah Dengan Bank Btn Cabang Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Berkala Prasarana Bendung Air Majunto Antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Cv. Putra Sago Mandiri Di Kabupaten Mukomuko
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Rumah Antara Developer Perumahan Dan Bank Bni Syari’Ah Dengan Menggunakan Prinsip Musyarakah Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa�Menyewa Sepeda Motor Di Kabupaten Seluma (Studi Kasus Cv Nanda Putra Selatan)
• Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pekal Antara Masyarakat Berbeda Suku Di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perkawinan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
• Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Buruh Ud. Bina Laut Di Pulau Baai Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
• Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Di Pabrik Pt. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Guru Bantu Daerah Di Kabupaten Bengkulu Utara Di Tinjau Dari Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
• Pelaksanaan Pinjam Pakai Adat Dalam Bimbang Kecik (Upacara Perkawinan Kecil) Menurut Hukum Perkawinan Adat Lembak Di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha Pt. Bumi Megah Sentosa Di Kabupaten Rejang Lebong
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Yang Berkekuatan Hukum Tetap Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Pelaksanaan Sando Tanah Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Sanksi Adat Cepalo Tangen Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Menurut Masyarakat Adat Melayu Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Sanksi Adat Menga’Em (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pt Pos Indonesia Terhadap Paket Kilat Khusus Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kebun Dengan Perbedaan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelepasan Sebagian Hak Pengelolaan Pt.(Persero) Pelindo Ii Kepada Masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
• Pelestarian Hutan Lindung Taman Buru Semidang Bukit Kabu Berbasis Norma�Norma Hukum Adat Serawai Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
• Pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (Stup) Dalam Konsolidasi Tanah Di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu
• Pembagian Harta Bersama Bagi Masyarakat Muslim Akibat Perceraian Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur
• Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Adat Bugis Di Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Besemah Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pembagian Harta Warisan Terhadap Harta Bersama Masyarakat Tionghoa Keturunan Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
• Pembagian Harta Warisan Terhadap Harta Pencaharian Menurut Hukum Adat Minangkabau Pada Masyarakat Minangkabau Perantauan Di Kota Bengkulu
• Pembayaran Angsuran Kredit Perumahan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Pada Bank Btn Ranting Bengkulu
• Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Di Kota Bengkulu
• Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Zina (Laku Jino) Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
• Pemenuhan Hak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Terhadap Karyawan Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu
• Pemungutan Pajak Penghasilan Kepada Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
• Pendapat Ulama Kota Bengkulu Tentang Keabsahan Ijab Qabul Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Lobster Di Kabupaten Kaur
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Pantai Oleh Kegiatan Tambak Udang Di Kabupaten Kaur
• Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Perairan Raja Ampat Oleh Kapal Mv Caledonian Sky Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Asn) Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kabupaten Kaur
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Kepolisian Di Kabupaten Rejang Lebong
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pendistribusian Produk Makanan Tanpa Lisensi Halal Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Retribusi Pasar Tradisional Pagar Dewa Di Kota Bengkulu
• Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penyaluran Bantuan Penerima Rumah Subdsidi Di Kota Bengkulu
• Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan Tower Pemancar Sinyal Telekomunikasi Di Desa Keroya Kecamatan Pagarjati Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penerapan Asas Ultimum Remedium Oleh Peyidik Polisi Di Polda Bengkulu Terhadap Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Tinjauan Hukum Progresif
• Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Lingkungan Masyarakat Di Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu (Studi Pada Pt.Bank Bengkulu Cabang Kota Bengkulu)
• Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Bengkulu
• Penerapan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bengkulu (Studi Kasus Rico Diansari)
• Penerapan Ketentuan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang
• Penerapan Luas Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Menurut Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
• Penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Bengkulu
• Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Bengkulu
• Penerapan Penilaian Pembuktian Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
• Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu
• Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bengkulu
• Penerapan Pidana Penjara Bagi Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Prinsip Indemnity Dalam Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Psakbi) Pt. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bengkulu
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Pembiayaan Nasabah Pada Bank Bri Syariah Bengkulu
• Penerapan Sanksi Adat Terhadap Cepalo Perangai Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Kelilik Kabupaten Kepahiang
• Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan Tata Tertib Berupa Tindakan Percobaan Melarikan Diri Di Lapas Kelas Iia Kota Bengkulu
• Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Pt Sendabi Indah Lestari Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
• Pengangkatan Anak ( Betoron ) Menurut Masyarakat Adat Lembak Di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
• Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Dan Hak Keperdataan Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Di Kota Lubuk Linggau
• Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
• Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
• Pengangkatan Anggota Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Menurut Peraturan Perundang�Undangan
• Pengaturan Mengenai Multinational Corporations (Mncs) Dalam Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Genosida Sudan)
• Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pengawasan Terhadap Usaha Depot Air Minum Di Kota Bengkulu Oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Pengelolaan Tambang Galian Batuan Di Kabupaten Kepahiang Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Muara Bangkahulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032
• Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Pemakaman Umum Bagi Masyarakat Pendatang Di Pagar Dewa Kota Bengkulu Berdasarkan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Penindakan Kasus Pengangkutan Ikan Illegal Oleh Direktorat Kepolisian Air Di Kota Bengkulu
• Penyelesaiaan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Delik Adat “Drati Krama” Menurut Lembaga Adat Banjar Dharma Shanti Di Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Delik Adat “Kahnek Ku” Oleh Masyarakat Adat Desa Ka’Ana Dipulau Enggano
• Penyelesaian Delik Adat “Ki’Naknoa” Melalui Perdamaian Adat Yakorowa Di Pulau Enggano
• Penyelesaian Delik Adat “Mingat Ke Bini Uwang” Menurut Hukum Adat Musi Rawas, Kecamatan Bts Ulu Cecar, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
• Penyelesaian Delik Adat Bebala Pecah Belugha Oleh Badan Musyawarah Adat Jurai Tue Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan
• Penyelesaian Delik Adat Kaem Bibia Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Melalui Lembaga Adat Tuai Kutai Di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Bengkulu Utara
• Penyelesaian Delik Adat Menaw Gawih Melalui Badan Musyawarah Adat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
• Penyelesaian Delik Adat Menga’Em Yang Dilakukan Anak Melalui Jenang Kutei Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
• Penyelesaian Delik Adat Mengagang (Perkosaan) Pada Masyarakat Adat Rejang Di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
• Penyelesaian Delik Adat Musak Tanem Melalui Lembaga Adat Sukau Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Delik Adat Numbur Wang Melalui Lembaga Adat Lembak Lapan Di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Delik Adat Nyobong Di Lembaga Adat Kutei Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
• Penyelesaian Delik Adat Nyolong Semare Menurut Lembaga Adat Bali Banjar Adat Tirte Sutekte Di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Delik Adat Pai Nak Muno (Percobaan Pembunuhan) Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
• Penyelesaian Delik Adat Seku’Ungan Menurut Lembaga Adat Kaur (Laku) Di Kecamtan Luas Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Delik Adat Setumbu’An Yang Menyebabkan Korban Meninggal Menurut Adat Laku Di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Delik Adat Sutak Dalam Masyarakat Hukum Adat Anak Kutei Di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Delik Adat Tacobak (Perzinahan) Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Penyelesaian Ganti Rugi Yang Di Alami Penumpang Oleh Maskapai Penerbangan Citilink Terhadap Barang Bagasi Yang Hilang
• Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Pemerintah Kota Bengkulu Oleh Masyarakat Di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
• Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat Dengan Musyawarah Behije Melalui Lembaga Adat Kaur Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Kejahatan Cybercrime Oleh Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu Dalam Penyebaran Konten Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Di Provinsi Bengkulu
• Penyelesaian Kredit Macet Produk Arrum Haji Di Pt Pegadaian Syari’Ah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu
• Penyelesaian Mena Gawe (Perbuatan Zina) Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Pelanggaran Adat Percobaan Saleak Betangen Melalui Lembaga Adat Kutei Di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang
• Penyelesaian Pelanggaran Adat Rejang “Bemaling” Menurut Lembaga Adat Jang Kutei Di Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong
• Penyelesaian Pelanggaran Adat Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Lembaga Adat Rajo Penghulu Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati
• Penyelesaian Pelanggaran Cempalo Mulut Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Bengkel Dengan Pemilik Sepeda Motor Dalam Jasa Pelayanan Perbaikan Sepeda Motor Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun (Ngesir Tanah) Melalui Pranata Sako Enam Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Tumbu’An Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Tanah Antara Bapak Benu Dengan Pemerintah Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Penyelesaian Sengketa Merek Sebagai Akibat Dari Tindakan Penyerobotan Nama Domain (Cybersquatting) Di Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Di Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (Studi Kasus Sengketa Antara Ahli Waris Tanah M.Nasib Dan Thaya)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Untuk Pekan Selasa Di Desa Sukamerindu Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam (Sad) Di Desa Sungai Kijang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
• Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat Yang Tumpang Tindih Dengan Hgu Pt. Ciptamas Bumi Selaras Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Antara Ili Dan Margono)
• Penyelesaian Sengketa Uang Antaran Menurut Hukum Adat Melayu Di Kelurahan Penurunan Kecematan Ratu Samban Kota Bengkulu
• Penyelesaian Tindak Pidana Digeguli Melalui Musyawarah Adat Jambar Nasi Kuning Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Milik Negara Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)
• Penyelesaian Wanprestasi Antara Rahin Dan Murtahin Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akad Rahn Tasjily Di Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pt.Andisa Kurnia Usaha Dengan Usaha Perseorangan Tentang Pengadaan Liquified Petroleum Gas (Lpg) 3Kg Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Antara Pasien Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
• Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Logam Mulia (Emas) Antara Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Usaha Dagang “Subangun” Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Di Tanah Priuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan Ii Kota Lubuklinggau
• Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pedagang Ecer Terhadap Koperasi Keramat Dagang Di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
• Penyidikan Tersangka Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidanaterhadap Tahanandi Rutan Malborough Kota Bengkulu
• Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulanngi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kabupaten Kepahiang
• Peran Bpjph Dalam Melakukan Penjaminan Produk Halal Terhadap Sirup Jeruk Kalamansi Pada Koperasi Kultura Kalamansi Di Kota Bengkulu
• Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis
• Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu
• Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pencarian Dpo Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu
• Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah
• Peran Pengawas Penyidik Dalam Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polda Bengkulu
• Peran Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Bengkulu Skripsi
• Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Sabung Ayam Di Kota Bengkulu
• Peranan Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kaur
• Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Pelajar Di Kabupaten Rejang Lebong
• Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana Harta Benda Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Peranan Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu Dalam Mengungkap Peran Benefit Owner Pada Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Jalan Nanti Agung�Dusun Baru Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Resor Kota Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peniruan Atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Kota Bengkulu
• Peranan Sabhara Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Bengkulu
• Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Perhubungan Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Retribusi Parkir Di Kota Bengkulu
• Peranan Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar Di Kota Bengkulu
• Peranan Subdit V Siber Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Scammer Cinta Terhadap Penyebaran Konten Asusila Dan Pemerasan Di Kota Bengkulu
• Perbandingan Mediasi Di Pengadilan Indonesia Dan Jepang
• Perbandingan Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria Dan Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pemandian Dalam Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Lembak Di Kota Bengkulu
• Pergeseran Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xiv/2016
• Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Anak Kemenakan Menurut Hukum Adat Minangkabau Pada Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Bagi Hasil (Kawukan) Penangkapan Ikan Laut Antara Nelayan Penangkap Ikan Dengan Pemilik Kapal Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
• Perjanjian Bagi Hasil Antara Nakir’ (Penggarap) Dengan Pemilik Kebun Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Menurut Hukum Islam
• Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Sawah Menurut Hukum Islam Di Desa Nusuk Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur
• Perjanjian Hutang Piutang Antara Renternir Dengan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Hukum Islam Di Pasar Tradisional Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
• Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Toke Dengan Pt. Agrindo Indah Persada Di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
• Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Agricinal Dengan Koperasi Perkebunan Tani Makmur Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Kerja Pemasangan Pipa Air Bersih Di Desa Pekik Nyaring Antara Cv. Sarana Cipta Permata Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
• Perjanjian Kerjasama Antara Pawang Kapal Dengan Pemilik Kapal Di Kampung Sejahtera Pantai Indah Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dengan Toke Kelapa Sawit Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Kerjasama Antara Petani Sayur Dengan Pedagang Pengumpul Di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
• Perjanjian Kerjasama Atas Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Dengan Pt. Agro Muko Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Sungailintang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Kerjasama Pengumpulan Barang Bekas Antara Pengepul Dengan Pengumpul Barang Bekas Di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu
• Perjanjian Maro (Bagi Hasil) Antara Pemilik Kebun Dengan Penyadap Pun Nioa (Pohon Kelapa) Menurut Hukum Adat Rejang Di Dusun Hibrida Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
• Perjanjian Paruan (Bagi Hasil) Penangkapan Udang Karang Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
• Perjanjian Perjalanan Umrah Antara Pt Anugerah Quba Mandiri Dan Jamaah Umrah Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Antara Pt Taspen Cabang Bengkulu Dengan Pelaku Usaha Kecil Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Saseh Antara Penyaseh (Penggarap) Dengan Pemilik Lahan Menurut Hukum Adat Pasemah Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
• Perjanjian Sewa Kebun Kelapa Sawit Antara Pihak Pemilik Dengan Pihak Penyewa Di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Karang Dapo Kabupaten Seluma
• Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Antara Pt. Excelcomindo Pratama Tbk Dengan Pemilik Tanah Di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur
• Perkawinan Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Di Indonesia
• Perlindungan Hak Konsumen Pdam Atas Kelalaian Pencatatan Water Meter Air Yang Dilakukan Pdam Kota Bengkulu
• Perlindungan Hak Pemegang Polis Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Pelayanan Kesehatan Tradisional (Jamu) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Sebagai Upaya Memajukan Sektor Pariwisata Di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
• Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Pisang Kepok Enggano Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
• Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Perpanjangan Perjanjian Kerja Berulang Kali Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Pembangunan Pelebaran Jalan Di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Masyarakat Enggano Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sekolah Dasar Yang Mengkonsumsi Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Nelayan Yang Terseksploitasi Secara Ekonomi Di Kelurahan Pasar Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Kerajinan Tangan Kulit Kerang Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Khas Pendap Sebagai Indikasi Geografis Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi Grab Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Musik Dol Sebagai Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Pelestarian Budaya Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Pada Lelang Daring Sebagai Metode Jual Beli Berbasis Website Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Di Medan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Perang Israel-Palestina Tahun 2017-2018)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Bumpak Desa Kampai Kabupaten Seluma Sebagai Produk Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Sirup Jeruk Kalamansi Khas Provinsi Bengkulu
• Perlindungan Kesehatan Kerja Dalam Lingkungan Kerja Di Toko Bahan Bangunan Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar Melalui Instagram
• Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Yang Beredar Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Kue Tat Sebagai Indikasi Geografis Kota Bengkulu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Nasabah Dalam Rangka Likuidasi Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu
• Perlindungan Terhadap Tari Tradisional Sebagai Traditional Knowledge Di Kabupaten Seluma Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Kota Bengkulu Mengenai Pengguna Media Sosial Yang Memberikan Informasi Hoax Tentang Kejahatan
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Testimonium De Auditu Di Kota Bengkulu
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Pasal 166 Kuhap Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Pencabutan Surat Izin Mengemudi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Kota Bengkulu
• Pertanggungjawaban Hukum Atasan Hakim Yang Terkena Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia
• Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Laut Akibat Tubrukan Kapal Alyarmouk Libya Dengan Kapal Sinar Kapuas Singapura Di Selat Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pemilik Toko Kepada Konsumen Terhadap Penjualan Kosmetik Palsu Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu
• Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Eksepsi Termohon Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/P/Fp/2018/Ptun.Bkl (Studi Kasus Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan)
• Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Istri Dan Mut’Ah Pada Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Dengan Nomor Perkara 0051/Pdt.P/2019/Pa.Bn Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
• Pertimbangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengklulu Tidak Menetapkan Korporasi Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Di Pulau Enggano
• Politik Hukum Penggunaan Ganja Sebagai Alternatif Pengobatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Praktik Koperasi Keliling Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pranata Rajo Penghulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tanggadi Kota Bengkulu
• Proses Penyelesaian Atas Kerusakan Lahan Pertanian Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara
• Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Terhadap Produk Makanan Di Kota Bengkulu
• Reformulasi Haluan Negara Model Garis�Garis Besar Haluan Negara Ditinjau Dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan
• Rembuk Dusun Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesian Pelanggaran Adat Belage Menurut Hukum Adat Ulu Tetap Di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
• Sanksi Adat Ditundung Keluagh Dusun Terhadap Delik Mena Gawe Melalui Lembago Adat Di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
• Sanksi Adat Terhadap Warga Masyarakat Yang Pindah Dari Agama Hindu Bali Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Sinkronisasi Program Kepariwisataan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu
• Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pelaku Usaha Jual Beli Handphone Dan Laptop Bekas Pada Grup Facebook Kota Bengkulu Ditinjau Dalam Hukum Islam
• Status Hukum Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Yang Dikuasai Masyarakat Di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
• Status Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
• Status Hukum Perkawinan Karena Isteri Pindah Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Provinsi Bengkulu)
• Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1649K/Pid.Sus/2016 Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa Muhammad Edian
• Studi Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kota Bengkulu
• Studi Tentang Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Studi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Negara Peluncur Atas Jatuhnya Benda Antariksa Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Penjual Kerupuk Keliling Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamera Digital Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Para Pihak Di Dalam Perjanjian Gadai Motor Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia
• Tanggung Jawab Pedagang Komputer Terhadap Install Perangkat Lunak (Software) Yang Tidak Berlisensi Di Kota Bengkulu Menurut Undang�Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Pemilik Jasa Cuci Pakaian (Laundry) Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jasa Cuci Pakaian (Laundry) Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Pengecer Dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Kelompok Tani Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Dan Kerusakan Fisik Kendaraan Di Jalan Merdeka Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong
• Tanggung Jawab Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Tertanggung Apabila Terjadi Likuidasi
• Tindakan Penenggelaman Kapal Asing Di Perairan Zee Menurut Hukum Laut Nasional Dan Hukum Laut Internasional
• Tinjauan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extension) Bagi Umat Islam (Studi Kasus Di Sesi Studio Brow Lash Kota Bengkulu)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Antara Mustahik Dan Badan Amil Zakat Dalam Bantuan Zakat Berupa Z-Mart (Studi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pemanfaatan Tanah Wakaf Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Bursa Efek Indonesia (Bei)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Youtuber Di Provinsi Bengkulu
• Tinjauan Hukum Mengenai Kedaulatan (Souvereignty) Dan Hak Berdaulat (Souvereign Rights) Negara Di Laut Menurut Unclos 1982 (Kasus Tiongkok -Indonesia Di Laut Natuna)
• Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Hakim Ad Hoc Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/Puu-Xii/2014)
• Tinjauan Krimimologi Terhadap Pelaku Pencurian Di Pt Matahari Departemen Store Bengcoolen Mall
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Kabupaten Seluma
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Pidana Pinjam Pakai Mobil Dinas Oleh Bupati Mukomuko Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mukomuko
• Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xiii/2015 Terhadap Syarat Domisili Calon Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu�Xvi/2018 Tentang Uji Materil Pasal 182 Huruf L Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Dating Violence) Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Kontrak Berlanggan Televisi Berbayar Antara Pt. Telkom (Indihome) Dengan Pelanggan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Mengalami Perampasan Kendaraan Oleh Kreditor
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pidana Partai Politik Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Lingkungan Pembangunan Pltu Di Teluk Sepang Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendapan Dana Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia
• Titik Singgung Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu

Tahun 2018

• Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Dari Hukum Islam
• Adat Istiadat Bajapuik (Dijemput) Menurut Hukum Adat Minangkabau Pada Masyarakat Padang Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu
• Akibat Hukum Perjanjian Jasa Install Ulang Laptop Antara Pelaku Usaha Jasa Install Ulang Laptop Dengan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama
• Alasan Perceraian Isteri Tidak Dapat Melakukan Kewajiban Batin Sebagai Isteri (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor 0565/Pdt.G/200000)Pa.Bn
• Anak Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika Di Kota Bengkulu
• Analisis Pasal 2 Ayat (5) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Permohonan Pailit Perusahaan Berstatus Badan Usaha Milik Negara
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2335 K/Pdt/2016 Tentang Harta Gono- Gini Akibat Perceraian
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2335 K/Pdt/2016 Tentang Harta Gonogini Akibat Perceraian
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/Tun/2013 Tentang Sertipikat Ganda
• Analisis Terhadap Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Di Kota Bengkulu
• Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 41/Pid/2017/Pt Bjm Dan Putusan Nomor: 42/Pid/2017/Pt Bjm)
• Analisis Yuridistentang Bantuan Hukum Yang Dilakukan Oleh Binkum Polda Bengkuluterhadap Tersangka/ Atau Terdakwa Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Bentuk-Bentuk Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Kesusilaan Pada Masyarakat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu)
• Delik Harta Benda Menurut Hukum Adat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Efektivitas Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Dengan Metode Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Oleh Perbankan Syariah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Macet (Studi Pada Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu )
• Eksistensi Badan Musyawarah Adat (Bma) Dalam Upaya Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Serawai Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
• Implementasi Awig-Awig (Aturan) Mengandangkan Hewan Ternak Babi Dan Sapi Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
• Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Universitas Bengkulu Dengan Perseroan Terbatas Narendra Dewa Yoga (Pt.Ndy) Dalam Pengadaan Jasa Keamanan Di Universitas Bengkulu
• Implementasi Hak Konsumen Terhadap Keterbukaan Informasi Dalam Perbaikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bengkulu
• Implementasi Hak Penumpang Oleh Pelaku Usaha Pengangkutan Pt Bus Putra Simas Di Kota Bengkulu (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
• Implementasi Inpres Ri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Oleh Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Industri Kue Bay Tat Khas Kota Bengkulu
• Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Pada Bank Mu’Amalat Cabang Bengkulu
• Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat Oleh Apotek Di Kota Bengkulu
• Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik (Kamera Dan Handphone) Di Kota Bengkulu
• Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Kabupaten Leb
• Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Pt. Summit Oto Finance Cabang Bengkulu
• Inventarisasi Hukum Adat Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Pada Masyarakat Rejang Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Inventarisasi Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Delik Perzinahan Pada Masyarakat Rejang Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Inventarisasi Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Kesusilaan Pada Masyarakat Rejang Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Inventarisasi Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Orang Pada Masyarakat Rejang Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Jual – Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
• Kawin Lari (Bemaling) Menurut Hukum Adat Rejang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong
• Keabsahan Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2017 Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor. 20P/Hum/2017
• Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 22E Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia
• Kedududukan Hukum Mangain Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu
• Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Honorer Di Lingkungan Pemerintah Dalam Suatu Kajian Hukum Positif
• Kedudukan Maklumat Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kedudukan Naskah Akademik Dalam Uji Formil Terhadap Peraturan Daerah
• Kedudukan Organisasi Penggiat Anti Narkoba Provinsi Bengkulu Sebagai Organisasi Dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia
• Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin Dalam Kegiatan Penjualan Telepon Seluler Melalui Media Sosial Di Kota Bengkulu
• Konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi
• Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Kota Bengkulu
• Konstitusionalitas Pasal 222 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dilihat Dari Pasal 28E Ayat (3) Uud 1945
• Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Tidak Bersedia Menjadi Wali Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu Nomor:0053/Pdt.P/2016/Pa.Bn)
• Pelaksanaan Asuransi Bagi Nelayan Di Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
• Pelaksanaan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Hak-Hak Dalam Hal Perjanjian Sewa Lapak Dagang Di Pasar Kerkap Desa Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Perubahan Bangunan Rumah Tinggal Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan
• Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia
• Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Jangka Waktu Sande Tanah Pertanian Di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
• Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Aktivitas Merokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi
• Pelaksanaan Pengelolaan Dalam Rangka Perlindungan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
• Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Di Kejaksaan Negeri Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Kota Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan Tradisional Dengan Pemilik Kapal “Lancang” Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Cv Dohar Agro Mandiri Dan Pengecer Gapoktan Seroja I Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Serba Usaha Bina Karya Mandiri Dengan Pt. Sandabi Indah Lestari Di Desa Air Sekamanak Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perkawinan Antara Wanita Padangpariaman Dengan Lakilaki Suku Lembak Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemebeli Telepon Genggam Merek Xiaomi Bergaransi Toko Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Bengkulu
• Pelaksanaan Sandau Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Serawai Pada Masyarakat Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Makanan Kemasan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Zakat Profesi (Notaris) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaanhukumbuang Sepanjang Adat Bagi Pelaku Perkawinan Sesuku Di Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatanguguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
• Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Bpjs Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar (Caddb) Menurut Hukum Adat Lembak Di Kota Bengkulu
• Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Pasemah Di Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
• Pembagian Harta Warisan Melalui Musyawarah Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
• Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Pembagian Warisan Terhadap Harta Pusako Rendah Bagi Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu
• Pembatalan Akta Hibah Oleh Ppat Sebagai Akibat Wanprestasi Dari Pihak Penerima Hibah (Studi Pada Kantor Ppat Neti Herlini)
• Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas Klas Iia Bengkulu
• Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Industri Primer Hutan Kayu Di Provinsi Bengkulu
• Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining Pengolahan Emas Di Kabupaten Lebong
• Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Rejang Lebong
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Izin Dan Sertifikasi Produk Makanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penegakan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Dosen Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dosen Universitas Bengkulu
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Safir Bengkulu
• Penerapan Asas Peradilan Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Gugatan Tidak Diterima Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu
• Penerapan Batas Maksimum Penguasaan Hak Atas Tanah Pertanian Di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Penerapan Diskresi Kepolisian Pada Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
• Penerapan Hak Bagi Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Klas Iib Kota Bengkulu
• Penerapan Pembuktian Terbalik Seimbang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau Orang Pada Tahap Penyidikan Oleh Polres Rejang Lebong
• Penerapan Remisiterhadap Narapidana Tindak Pidana Khususdi Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Penerapan Sanksi Adat Bagi Nelayan Yang Melaut Pada Hari Jum’At Berdasarkan Hukum Adat Pekal Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
• Penerapan Sanksi Adat Terhadap Nelayan Yang Melanggar Larangan Melaut Menurut Hukum Adat Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
• Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tidak Adanya Mangulosi (Proses Penyematan Ulos) Pada Prosesi Upacara Kematian Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu
• Penetapan Tersangka Dalam Kaitan Tindak Pidana Pasal 161 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Oleh Penyidik Polres Kepahiang
• Pengadaan Barang Dan Jasa Secara E-Procurement Dalam Mengatasi Persekongkolan Di Tinjau Dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Pengambilan Ganti Rugi Dalam Sistem Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Pada Pt Federal International Finance (Fif Group) Cabang Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara)
• Pengangkatan Anak Laki-Laki (Sentana) Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu
• Pengaturan Hak Imunitas Advokat Di Dalam Hukum Positif Indonesia
• Pengaturan Kedaulatan Pangan Setelah Indonesia Mengesahkan Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organization
• Pengaturan Pemberian Izin Tertulis Oleh Presiden Terhadap Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Kepada Anggota Dpr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kabupaten Lebong
• Pengawasan Terhadap Upah Minimum Regional Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pengolahan Lahan Bataran Sungai Hitam Oleh Perusahaan Perorangan (Studi Di Taman Wisata Family) Dalam Perspektif Hukum Islam
• Penitipan Orang Tua Kandung Oleh Anak Di Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lanjut Usia Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Penyalahgunaan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Delik Adat Bebala Anju Kebale Menurut Adat Selimur Caye Di Kecamatan Padang Guci Hilir Melalui Lembaga Adat Kaur
• Penyelesaian Delik Adat Musak Imbo Melalui Badan Musyawarah Adat (Bma) Di Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong
• Penyelesaian Delik Adat Tejambar Ngicikkah Jemau Oleh Masyarakat Hukum Adat Serawai Melalui Musyawarah Adat Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu
• Penyelesaian Konflik Antara Ustadz Zail Amri Dengan Kerukunan Keluarga Tabut (Kkt) Melalui Mediasi Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Pelanggaran Adat Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Menurut Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Melalui Pranata Adat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1 A Bengkulu
• Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Lembaga Tahkim Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Kota Bengkulu
• Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pengembang Perumahan (Developer) Dalam Kredit Pemilikan Rumah Di Perumahan Taman Indah Permai Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Pada Masyarakat Menurut Hukum Adat Pekal Melalui Musyawarah Mufakat Lembaga Adat Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (Sando Tanah) Menurut Hukum Adat Lintang Di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
• Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Melalui Mediasi Antara Pt. Injatama Coal Mining Dengan Masyarakat Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Para Pihak Di Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cepalo Beguma Tanggo) Melalui Badan Musyawarah Adat (Bma) Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Orang Melalui Hukum Adat Lembak Di Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
• Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pengelola Lahan Dengan Pedagang Di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Konsumen Yang Mengalihkan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga Oleh Pt Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Atas Kerugian Anggota Di Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (Sppd) Fiktif Oleh Kejaksaan Negeri Di Kabupaten Rejang Lebong
• Peralihan Hak Atas Tanah Penjaskes Dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Universitas Bengkulu
• Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Proses Jual Beli Di Bawah Tangan Di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Di Kabupaten Kaur
• Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dprd Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Wilayah Polda Lampung
• Peran Polisi Resort Bengkulu Utara Dan Inspektorat Daerah Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dana Desadi Kabupaten Bengkulu Utara
• Peran Satgas Saber Pungli Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Bengkulu
• Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kepolisian Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Bengkulu
• Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Bengkulu
• Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong
• Peranan Bksda Bengkulu Kphk Enggano Dalam Menegakkan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
• Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Senjata Tajam Yang Digunakan Oleh Anak Di Kota Bengkulu
• Peranan Kepolisian Resort Kota Bengkulu Dalam Mengungkap Pelaku Pembunuhan Berencana Nomor Perkara Lp/B.194/2018/Res Bengkulu Di Kota Bengkulu
• Peranan Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
• Peranan Penyidik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Mineral Bukan Logam Tanpa Izin Di Kabupaten Kaur
• Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Bullying Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rejang Lebong
• Perceraian Disebabkan Nusyuz Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
• Pergeseran Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Sebagai Suatu Pendekatan Politik Hukum
• Pergeseran Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Republik Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Perjanjian Bagi Hasil (Bagiak Asea) Pertanian Sawah Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Lemeupit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong
• Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Dengan Pt. Bara Indah Lestari Tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Di Taman Buru Semidang Bukit Kabu Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu
• Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Dengan Pengelola Objek Wisata Suban Air Panas Terhadap Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Rejang Lebong
• Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kaur Dengan Pihak Swasta Terhadap Pemungutan Retribusi Dan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Laguna Di Kabupaten Kaur
• Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Industri Batu Bata Antara Pengelola Dan Pemilik Lahan Industri Batubata Di Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu
• Perjanjian Pembiayaan Program Kemitraan Antara Pt Telekomunikasi Indonesia Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Tauke Dengan Petani Di Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
• Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko
• Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Di Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Yang Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3337 K/ Pdt/2015)
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Lagu Ciptaan Yang Digunakan Secara Komersil Oleh Grup Musik (Home Band) Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Kopi Sintaro (Sindang Dataran Robusta) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Dol Masyarakat Bengkulu Sebagai Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Jeruk Gerga Di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Incest Dalam Perspektif Viktimologi Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Perlindungan Hukum Terhadap Potret Seseorang Yang Digunakan Untuk Periklanan Secara Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Tanaman Anggrek Pensil Di Cagar Alam Danau Dusun Besar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Dan Dokter Di Kota Bengkulu Tentang Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Kota Bengkulu Mengenai Ancaman Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Persepsi Penyidik Terhadap Ketentuan Gelar Perkara Khusus Menurut Hukum Positif Indonesia Di Polda Bengkulu
• Pertimbangan Penuntut Umum Menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Skpp) Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan
• Pranata Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
• Prestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Obat Antara Distributor Dengan Apotek Irsyad Farma Di Kota Bengkulu
• Proses Adat Pemberian Merga Terhadap Anak Laki-Laki Menurut Hukum Perkawinan Adat Batak Karo Di Kota Bengkulu
• Proses Penyelesaian Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Bengkulu
• Proses Penyelesaian Upacara Pernikahan Janda (Jane) Dengan Bujang Menggunakan Pakaian Adat Menurut Hukum Adat Lembak Di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah
• Prosesi Ngaben Pada Masyarakat Bali Perantauan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang
• Sistem Pengelolaan Hotel Latansa Berbasis Syari’Ah Ditinjau Dari Hukum Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’Ah
• Status Anak Angkat Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara
• Status Hukum Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Status Perkawinan Wali Nasab Dari Keturunan Menyamping Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Studi Kasus Putusan Hakim Pn No.329/Pid.B/2015/Pn.Bgl Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 192/Pid.Sus/2017/Pn Bgl Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Studi Sengketa Tanah Pt. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Ii Cabang Kota Bengkulu Dengan Masyarakat Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab “Distributor Stock Point Pt Everbright” Terhadap Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi Dalam Proses Penyaluran Kepada Pedagang Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Hukum Antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Majikan Di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Parfum Isi Ulang Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Layanan Jasa Transportasi Angkutan Darat Pt. Grab Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Pemilik Showroom Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Bekas (Second) Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Pt. Indovision Terhadap Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Pt. Roxy Prameswari Bengkulu Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Produk Es Krim Wall’S Kepada Penjual Eceran Di Kota Bengkulu
• Telaah Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Ditinjau Dari Hukum Islam
• Tindakan Kapal Coast Gaard Cina Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Berdasarkan Uauted Nations Conwntion On The Itiw Of The Sea 1982 (Unclos 1982)
• Tinjauan Hukum Pengaturan Ruang Angkasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Dan Space Treaty 1967
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Kepahiang
• Tinjauan Yuridis Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Menurut Perspektif Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Mekanisme Dan Putusan Persidangan Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati Dan Walikota
• Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Mengenai Sengketa Sertipikat Tanah
• Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijual Suami Tanpa Persetujuan Isteri Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kasus Penjualan Rumah Di Jalan Hibrida 1) Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
• Usia Perkawinan Pada Masyarakat Islam Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Desa Kota Lekat Mudik Kabupaten Bengkulu Utara
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Antara Distributor Tupperware Dengan Agen Tupperware Di Kota Bengkulu

Tahun 2017

• Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
• Akibat Hukum Penghentian Pertanggungan Kendaraan Bermotor Terhadap Tertanggung Pada Perusahaan Asuransi Himalaya Di Kota Bengkulu
• Analisis Pelaksanaan Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Indihome Pada Pt. Telkom Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Bengkulu
• Analisis Penetapan Nilai Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Bengkulu
• Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2010/Pajp Tentang Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Perkara Gugatan Pengembalian Mahar)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomo R. 24/Pdt.G/2011/Pn.Bkl Tentang Penyelesaian Seng Keta Perjanjian Pembo Ro Ngan Proyek Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 Antara Pihak Penerima Pekerjaan Deng An Dinas Pekerjaan Umum Pro Vinsi Bengkulu
• Analisis Yuridis Penarikan Kembali Surat Dakwaan Oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Pada Kasus Novel Baswedan
• Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak. Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0165/Pdt.G/2015/Pa.Bn
• Efektifitas Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Sebagai Legalitas Usaha Untuk Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Konstruksi Di Kota Bengkulu
• Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
• Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)
• Eksistensi Badan Musyawarah Masyarakat Kedurang (Bmmk) Dalam Upaya Pelestarian Hukum Perkawinan Adat Besemah Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
• Faktor Penyebab Pengulangan Rehabilitasi/Relapse Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Bengkulu
• Faulty Learning Menjadi Penyebab Anak Delinkuen Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Kasus Di Kota Bengkulu
• Fungsi Ketua Adat (Tuai Adat)Masyarakat Rejang Utara Berdasarkan Ketentuan Hukum Adat Rejang Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Batiknau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara
• Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Di Indonesia
• Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan Fidusia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapore)
• Hubungan Hukum Antara Penjamin Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dengan Pt. Bank Bengkulu Cabang Utama Dan Pt. Askrindo
• Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/ Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syari’Ah Di Kota Bengkulu
• Implementasi Asuransi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Obyek Wisata Danau Toba
• Implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Rejang Lebong
• Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'An Bagi Siswa Dan Calon Pengantin Di Kabupaten Bengkulu Tengah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
• Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kota Bengkulu
• Implementasi Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Di Kota Argamakmur
• Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut
• Jual Beli As-Salam (Pre - Order) Secara Online Menurut Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Jual Beli Pakaian Melalui Online Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)
• Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Menurut Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Padang Burnai, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah
• Kajian Komparatif Asas Oportunitas Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Belanda
• Kajian Komparatif Restoratif Justice Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Thailand
• Kajian Yuridis Jual Beli Lahan Sumber Waras Antara Pemprov Dki Dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi
• Kajian Yuridis Putusan Mk No. 33/Puu- Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
• Kajian Yuridis Putusan Praperadilan No: 04/Pidprap/2015/Pn. Jkt.Sel. Tentang Penetapan Status Tersangka
• Kajian Yuridisputusan Pengadilan Negeri Bengkuluno :304 /Pid.B/2014/Pn.Bgl. Tentang Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi Valas
• Kajianyuridis Putusanmahkamahkonstitusi No. 34/Puu-Xi/2013 Tentangujimateripasal 268 Ayat (3) Undang-Undangnomor 8 Tahun1981 Tentanghukumacarapidana
• Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Perkara Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
• Keabsahan Mahar Yang Diperoleh Dari Keluarga Mempelai Wanita Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
• Keabsahan Perkawinan Anak Luar Nikah Yang Diwalikan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
• Kedudukai{ Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatai\ Egaraan Di Indoi\Esia
• Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Daerahrepublik Indonesiadalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Private Military Companysebagai Multinational Corporation Dalam Hukum Internasional
• Kedudukan Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Kedudukan Hukum Mantan Terpidana Dalampencalonan Kepala Daerah Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Vii/2009 Dan Nomor 42/Puu Xiii/2015)
• Kedudukan Hukum Nomor Register Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah
• Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Dalam Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
• Kedudukan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Akibat Pengaturan Upaya Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Kedudukan Perjanjian Antara Petugas Kebersihan Kota Bengkulu Dengan Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Bengkulu
• Kedudukan Rekomendasi Camat Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kekerasan Dalam Hubungan Sesama Jenis Di Tinjau Dari Psikologi Kriminal Di Kota Bengkulu
• Kekuatan Hukum Putusan Musyawarah Mupakat Pranata Rajo Penghulu Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Di Kota Bengkulu
• Kekuatan Klausula Baku Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lahan Parkiran Mall Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2157/K/Pdt/2010
• Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Dan Majelis Ulama Indonesia(Mui) Dalam Penentuan Label Halal Pada Air Mineral Isi Ulang Galon Dikota Bengkulu
• Kesadaran Hukum Pedagang Hewan Ternak Golongan Ruminansia Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di Kota Bengkulu
• Kewajiban Majelis Ulama Indonesia (Mui) Membuka Informasi Keuangan Terkait Sertifikasi Halal Ke Publik Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sertifikasi Halal Ke Publik Di Tinjau Dari Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam
• Kewenangan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Menerapkan Prinsip Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Provinsi Bengkulu
• Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan Di Wilayah Perairan Indonesia
• Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Pengangkatan Kapolri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Klaim Tiongkok Atas Laut Tiongkok Selatan Ditinjau Dari United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (Unclos 1982)
• Legalitas Perkawinan Janda Yang Bercerai Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)
• Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
• Mekanisme Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Khas Bengkulu (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Oleh Majelis Ulama Indonesia Di Kota Bengkulu
• Nikah Rembos (Nikah Berwakil) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Mukomuko)
• Nota Kesepahaman (Mou) Antara Pt. Tansri Madjid Energi (Tme) Dan Koperasi Unit Desa (Kud) Karya Baru Terhadap Pengelolaan Pertambangan Emas Di Wilayah Lebong Utara
• Olah Raga Gulat Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Kepahiang Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Bpk Ri Tahun Anggaran 2013 Dan 2014
• Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan Garapan Yang Tidak Mempunyai Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Pt Sandabi Indah Lestari Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyatrepublikindonesia Terhadap Komisi Pemberantasankorupsi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Pelaksanaan Hak Garap Terhadap Tanah Desa Oleh Anak Cucuang Kaum Di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kota Bengkulu Menurut Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Pt Bukit Angkasa Makmur (Pt Bam) Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelaksanaan Kewajiban Penyediaanruang Terbuka Hijau Privat Melalui Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan Oleh Developer Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rtrw Di Kotabengkulu
• Pelaksanaan Kewajiban Zakat Badan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Polis Asuransi Jiwa Syari’Ah Pada Pt. Asuransi Bumiputera Terhadap Klaim Tertanggung Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Rete Bende Besame) Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
• Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bni Syariah Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pengawas Perikanan/Ppns Perikanan Terhadap Penangkapan Kepiting (Scylla Spp) Di Muara Sungai Muara Dua Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No.56/Permen-Kp/2016
• Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) Di Dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Dharma Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dengan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Hal Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik Kebun Dengan Petani Penggarap Di Desa Air Simpang Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Nasabah Dalam Pemanfaatan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (Kca) Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Pt. Bhakti Finance Dengan Cv. Dewa Mandiri Makmur Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan Base Transceiver Station Antara Perusahaan Telkomsel (Telekomunikasi Seluler) Cabang Bengkulu Dengan Warga Masyarakat Pasar Tengah Kecamatan Kepahiang
• Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan Oleh Bujang Gadis Pada Masyarakat Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
• Pelaksanaan Prinsip Actio Pauliana Oleh Kreditor Separatis Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Di Kabupaten Kaur (Studi Kasus Putusan Nomor : 20/G/2013/Ptun-Bkl)
• Pelaksanaan Sanksi Keputusan Adat Dendo Gitei Rugai (Denda Ganti Rugi) Terhadap Perusakan Kebun Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jual Beli Melalui Pasar Daring (Online Shop) Terhadap Produk Cacat Di Kota Bengkulu
• Pembatasan Pengajuan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Pemberian Penangguhan Eksekusi Oleh Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Harta Debitor Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
• Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Di Dinas Pendapatan Provinsi Bengkulu
• Penanganan Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Standar Operasionalprosedur (Sop) Penggunaan Senjata Api Di Polda Bengkulu
• Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032
• Pendapat Ulama Kota Bengkulu Tentang Operasi Penggantian Alat Kelamin Ditinjau Dari Hukum Islam
• Penegakan Etika Berdasarkan Mekanisme Peradilan Hukum
• Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Usaha Toko Modern Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Tnbbs)Pada Wilayah Kabupaten Kaur
• Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Gas Bumi
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Pengadilan Negeri Arga Makmur
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Bukan Logam Di Kabupaten Kaur
• Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Sebagai Upaya Mewujudkan Kemaslahatan
• Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Penggunaan Listri Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Penggunaan Listrik Prabayar Antara Konsumen Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara Konsumen Dengan Pt. Pln (Persero) Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Dengan Pt. Pln (Persero) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen
• Penerapan Beban Pembuktian Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Dipengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
• Penerapan Hak Tersangka Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Polres Bengkulu
• Penerapan Larangan Bekerja Sesama Keluarga Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bengkulu (Persero)Tbk. Menurutsurat Keputusan No. S.98-Dir/Kps/08/2014 Tentang Hubungan Keluarga
• Penerapan Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Adat Silampari Kota Lubuklinggau Di Tinjau Dari Hukum Islam
• Penerapan Pengetahuan Hakim Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 K/Tun/2014)
• Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu
• Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Peredaran Narkotika Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Provinsi Bengkulu
• Penetapan Lokasi Parkir Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Man 2 Kota Bengkulu)
• Pengangkatan Anak (Anak Ni Angkip) Menurut Hukum Adat Batak Karo Perantauan Di Kota Bengkulu
• Pengangkatan Anak Tiri (Mulang Jurai ) Untuk Pewarisan Menurut Hukum Adat Rejang Di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
• Pengaturan Standardisasi Produk Halal Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Dalam Menghadapi Pemberlakuan Asean Economic Community 2016
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Emiten Di Pasar Modal
• Pengelolaan Taman Hutan Raya Rajo Lelo Di Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Yang Telah Diubah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
• Penguasaan Tanah Kawasan Konservasi Di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Delik Zina Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Melalui Lembago Adat Di Wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
• Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Menabrak Hewan Ternak Kaki Empat Melalui Mediasi Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Kepahiang
• Penyelesaian Kredit Macet Pada “Koperasi Pengrajin Hijrah” Di Kebun Roos Kota Bengkulu
• Penyelesaian Perselisihan Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pt. Perkebunan Nusantara Vii Dengan Masyarakat Talo Pino)
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Antar Warga Masyarakat Melalui Mediasi Di Desa Guruh Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Di Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu
• Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Ulayat (Kaudar) Menurut Hukum Adat Enggano (Yahauwa) Di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Melalui Mediasi Dikecamatan Nibun Kabupaten Musi Rawas Utara
• Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2016/Pn Bhn Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2016/Pn Bhn Di Pengadilan Negeri Kelas 2 Bintuhan Kabupaten Kaur
• Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
• Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Pt. Bio Teknologi Nusantara Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
• Penyelesaian Tindak Pidana Tentang Melarikan Anak Dibawah Umur Untuk Dinikahi Menurut Hukum Adat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Pedagang Dengan Pemilik Tanah Di Pasar Tradisional Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Terhadap Anggota Koperasi Muara Kecamatan Muara Bangkahulu Di Kota Bengkulu
• Peralihan Hak Atas Tanah Yayasan Al-Ikhlas Kota Bengkulu Kepada Orang Pribadi Untuk Permukiman
• Peran Pt Bni Syariah Cabang Pembantu Mikro Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
• Peranan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
• Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Penyimpangan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Sepeda Motor Di Kabupaten Lebong
• Peranan Polres Kota Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Jaminan Fidusia Di Kota Bengkulu
• Peranan Satuan Pengaman Objek Vital (Satpamobvit) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Wisata Kota Bengkulu
• Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Polisi Resort Kota Dalam Penanggulangan Prostitusi Di Kota Bengkulu
• Perbedaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’Ah Di Pengadilan Agama Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Negeri
• Perjanjian “P Aruan” Hasil Tanaman Padi Menurut Hukum Adat Pasemah Di Kecamatan Kedurang Hulu Kabupaten Bengkulu Selatan
• Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Cabai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
• Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Ptm-Mega Mall Antara Pt Tigadi Lestari Dengan Pemerintah Kota Bengkulu
• Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bengkulu Dengan Pelaku Usaha Di Kawasan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu
• Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt. Metatani Palma Abadi Dengan Masyarakat Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma
• Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara Cv. Putra Gemilang Dengan Pemilik Truk Pengangkutan Batu Bara Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan (Hpl) Milikpt. Pelindo Ii (Persero) Cabang Bengkulu Dengan Perusahaan Batu Bara Di Pulau Baai Kota Bengkulu
• Perjanjian Paruan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Menurut Hukum Adat Besemah Pada Masyarakat Di Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
• Perjanjian Paruan (Paroan) Pengelolaan Budidaya Ikan Kolam Air Deras Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
• Perjanjian Pemberian Pekerjaan Antara Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Maju Jaya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
• Perkoperasian Di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
• Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Perlindungan Hak-Hak Para Kreditur Konkuren Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Perlindungan Hukum Bagi Juru Parkir Di Kota Bengkulu Berdasarkan Spt Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Biro Perjalanan Pariwisata Cv Idaman Tour Dan Logistics Kota Bengkulu Ditinjau Dari Undangundang Kepariwisataan Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Layanan Pdam Kota Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Kemasan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Izin Edar Spp-Irt Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Lagu Atau Musik Dalam Jejaring Sosial Soundcloud Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kulit Kayu Lantung Dari Persaingan Tidak Sehat Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Konsumen Atas Produk Yang Ditawarkan Oleh Perusahaan Sistem Multi Level Marketing Ditinjau Dari Segi Hukum Islam
• Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Bebas Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Terhadap Konsumen Obat Tradisional Kemasan Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Wilayah Pesisir Dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Kota Bengkulu Mengenai Tindak Pidana Penodaan Bendera Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Kota Bengkulu Terhadap Kasus Prostitusi Online Yang Dilakukan Oleh Kalangan Artis
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Nilai Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak Penyandang Disabilitas (Studi Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bengkulu Selatan)
• Persepsi Masyarakat Dan Penerapan Sanksi Adat Terhadap “ Nikeak Plakeak Papen” (Pernikahan Adik Melangkahi Kakak) Berdasarkan Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pertanggung Jawaban Lembaga Amil Zakat (Laz) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu
• Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Penawaran Produk Melalui Handphone Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Pertanggung Jawaban Pt Pegadaian Syari’Ah Terhadap Objek Gadai Emas Yang Telah Jatuh Tempo Dalam Proses Pelelangan Di Pegadaian Syari’Ah Kantor Cabang Simpang Lima Kota Bengkulu
• Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Dana Bantuan Apbd Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan Dalam Pengangkutan Burung Hias
• Pertanggungjawaban Notaris Dalam Kegiatan Pasar Modal
• Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Secara Melawan Hukum
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kapal Terhadap Tindak Pidana Perikanan Penggunaan Alat Tangkap Trawl Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Pertanggungjawaban Pidana Penerima Kewenangan Delegasi Dalam Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Penerima Kewenangan Delegasi Dalam Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Penerima Kewenangan Delegasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kota Bengkulu Korupsi Dana Bantuan Sosial Kota Bengkulu Tahun 2013 Korupsi Dana Bantuan Sosial Kota Bengkulu
• Perubahan Kewarganegaraan Terhadap Status Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Kota Bengkulu
• Pola Pengambilan Keputusan Dan Kontribusi Wanita Tani Pada Usahatani Padi Sawah Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
• Praktek Sistem Bawon Dalam Hasil Panen Sawah Pertanian Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Sido Urip Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Praktik Lelaghian (Kawin Lari Bersama) Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
• Praktik Tibean (Kerjasama) Dalam Mengolah Kebun Tradisonal Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
• Profesi Isteri Sebagai Kuli Panggul Menurut Prespektif Hukum Islam
• Restrukturisasi Delik Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
• Risiko Gagal Panen Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Sayuran Di Desa Cawang Kecamatan Selupu Rejang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
• Sanksi Pelanggaran Pelangkahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
• Sistem “Paroan” Hasil Tanamankopi Menurut Hukum Adat Pasemah Di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberangmusi Kabupaten Kepahiang
• Sistem Bisnismavro Komunitas Mavrodi Mondial Moneybox (Mmm) Di Indonesia Menurut Hukum Islam
• Status Hukum Penguasaan Tanah Timbul Di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
• Studi Kasus No. 147/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn.Bdg Atas Putusan Bebas (Vrijspraak)Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bandung
• Studi Kasus Nomor : 341/Pid.B/ /2013/Pn.Bkl. Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtvervolging)Atas Kepemilikan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu
• Studi Kasus Putusan Nomor : 1132/Pid.B/2010/Pn.Plg Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah
• Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2013/Pn.Mkd Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) Terhadap Tindak Pidana Narkotika
• Tanggung Jawab Dokter Sebagai Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan Kulit (Estetika) Terhadap Ketidakpuasan Pasien Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Terhadap Penumpang (Studi Pada Pemilik Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Jalur Terminal Betungan)
• Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dayin Mitra Tbk Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Airasia Qz8501
• Tanggung Jawab Pt. Pln (Persero) Rayon Kaur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kaur Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009
• Tata Cara Peminangan Menurut Hukum Adat Semende Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur
• Tindakan Bedah Mayat (Otopsi) Yang Dilakukan Oleh Calon Dokter Untuk Pendidikan Ditinju Dari Perspektif Hukum Islam
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Peringatan Kematian (Studi Di Desa Kota Agung Kabupaten Kepahiang)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Muzara’Ah) Pengelolaan Sawah Pada Masyarakat Lembak Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sande Sawah Di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
• Tinjauan Kriminologi Mengenai Kejahatan Penjambretan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembegalan Yang Terjadi Di Wilayah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Maraknya Peredaran Kaset Bajakan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di Kabupaten Kepahiang
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengguna Tembakau Gorila Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Muncikari Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Sindikat Pemalsuan Dokumen Kependudukan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Cyberterrorism
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengolahan Emas Dengan Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya Tanpa Izin Di Kabupaten Lebong
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Kasus Yuyun Di Kecamatan Padang Ulak Tanding
• Tinjauan Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Bengkulu
• Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al Qur’An Bagi Siswa Dan Calon Pengantin
• Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Siri Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Dan Atau Rehabilitasi Terhadap Penetapan Tersangka Yang Tidak Sah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Singapura
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia (Wni) Dengan Warga Negara Asing (Wna) Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia
• Transaksi Obligasi Syariah Di Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Uji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
• Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Bengkulu
• Upayapenyelesaianwanprestasiantaraanggotad Enganpenguruslembagakeuanganmikroagrobis Nisgabungankelompoktaniserasa (Lkm-A Gapoktanserasa)Nisgabungankelompoktaniserasa (Lkm-A Gapoktanserasa) Di Kelurahanpondokbesi Kota Bengkulu
• Urgensi Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam

Tahun 2014

• Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/Puu-Xi/2013 Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia
• Analisis Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Pada Pt. Toyota Astra Financial Services Dilihat Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender
• Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi Di Argamakmur Bengkulu Utara
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/Pn.Bkl Tentang Sengketa Sita Jaminan Antara Pt.Bojong Westplas Dan Pt.Cipta Graha Bengkulu
• Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau
• Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul Berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
• Dampak Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dari Pt. Bio Nusantara Teknologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Di Provinsi Bengkulu
• Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Surat Yaitu Sertifikat Oleh Hakim Sehingga Dikalahkan Dalam Perkara No:12/Pdt.G/2010/Pn.Llg Tentang Sengketa Tanah
• Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Di Polres Bengkulu
• Efektifitas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Cempalo Tangan Di Kota Bengkulu
• Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa (Studi Pada Kantor Bpsk Dki Jakarta)
• Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Eksistensi Pemberian Mangain Marga Bagi Laki-Laki Di Luar Batak Toba Dalam Praktiknya Di Kota Bengkulu
• Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu
• Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisa Putusan Kppu No.3/Kppu-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay'S Premier League (Epl) Oleh Astro Grup)
• Hubungan Interaksi Sosial Siswa Dengan Prestasi Belajar
• Implementasi Kontrak Penerbitan Kartu Atm Dalam Menyelesaikan Kasus Transaksi Atm Yang Bermasalah
• Kajian Penetapan Pengadilan Agama Klas Ia Bengkulu Nomor 0003/Pdt.P/2011/Pa.Bn Tentang Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan
• Kajian Terhadap Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kota Bengkulu
• Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)
• Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) Di Pengadilan Negeri Lahat
• Kedudukan Anak Angkat Non Marga Dalam Sistem Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu
• Kedudukan Isteri Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Margo Mulyokecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
• Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) Dalam Konstruksi Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kekuatan Putusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu
• Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
• Kewenangan Dan Tanggung Jawab Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
• Legalitas Penggunaan Alat Tabung Filter Air Isi Ulang Pada Depot Air Galon Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Yang Menangani Ibu Hamil Dan Melahirkan Di Kota Bengkulu Di Kaitkan Dengan Uu No 29 Tahun 2004 Tentang Peraktek Kedokteran
• Pelaksanaan Batas Tanggung Jawab Asuransi Jiwa Syari’Ah Pada Pt. Asuransi Prudential Life
• Pelaksanaan Notaris Pengganti Di Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pada Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu
• Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu
• Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Terhadap Rumah Kos Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Bengkulu
• Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Penyelesaian Delik Adat Perzinaan Melalui Jenang Kutei Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Paadi Melalui Pedagang Perantara Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Muara Pulutan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (Kso) Ternak Sapi Betina Produktif Antara Peternak Dengan Kelompok Tani Di Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’Ah (Kjks) Satmakura Halal Cabang Curup
• Pelaksanaan Perkawinan Bujang Dengan Janda Berdasarkan Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Pelaksanaan Perkawinan Sororat (Ganti Tikar) Menurut Hukum Adat Melayu Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Terumbu Karang Pulau Tikus Dikota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Lingkungan Hidup
• Pelaksanaan Pola Kemitraan Pengangkutan Batu Bara Antara Pt. Irsa Dengan Cv. Putra Gemilang Sebagai Mitra Usaha Di Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara
• Pelaksanaan Sanksi Mupak Asen (Kawin Paksa) Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat Di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelelangan Jaminan Gadai Syari’Ah Pada Pegadaian Syari’Ah Cabang Bengkulu
• Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung
• Pembangunan Perumahan Untuk Kepentingan Bisnis Di Atas Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Pembayaran Upah Pekerja Dibidang Jasa Konstruksi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pembukaan Hutan Belukar Menjadi Lahan Kebun Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
• Pembulatan Harga Nominal Pembelian Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Oleh Karyawan Spbu Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Penanggulangan Ancaman Bom Berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/Viii/2007 Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu
• Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
• Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Mengenai Hubungan Keperdataan Antara Anak Dengan Orang Tua Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Izin Gangguan (Ho) Di Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Polda Bengkulu
• Penerapan Asas Publisitas Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang
• Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Di Bidang Kependudukan Di Kota Bengkulu
• Penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan
• Penerapan Prinsip Non Refoulemet Terhadap Pengungsi Diindonesia
• Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Yang Menggunakan Alat Komunikasi Handphone Dalam Ruang Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bengkulu
• Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Se-003/A/Ja/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Khusus Di Kota Bengkulu
• Pengaturan Dan Pelaksanaan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Di Bidang Perikanan Di Kota Bengkulu
• Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
• Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Klaim Warisan Budaya Indonesia Oleh Malaysia)
• Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia
• Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
• Penyelesaian Dapek Salah Zina Melalui Pranata Rajo Penghulu Di Kota Bengkulu
• Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kearifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Menurut Hukum Adat Mukomuko :Studi Kasus Sengketa Batas Tanah Antara Samsudin Warga Anak Kaum Berenamdiulu Dengan Siratal Warga Anak Kaum Empatbelas Di Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Wakaf Di Luar Pengadilan Oleh Kepala Dusun (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)
• Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
• Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
• Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012
• Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
• Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
• Peran Badan Arbitrase Syari'Ah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'Ah (Analisis Putusan No. I 5/Tahun 2007/Basyarnas/Ka.Jak)
• Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Provinsi Bengkulu
• Peran Dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mediasi Perkawinan Di Kota Bengkulu
• Peran Jaksa Dan Hakim Terhadap Pemberian Vonis Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika
• Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu
• Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women’S Crisis Center (Wcc) Dalam Memberi Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Berpacaran Di Kota Bengkulu
• Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Napza Di Kalangan Anak Dan Remaja Di Kota Bengkulu
• Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu
• Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakerpora Terhadap Tindak Pidana Jamsostek Dikota Bengkulu
• Peranan Polisi Militer Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni Angkatan Darat Di Kota Bengkulu
• Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam
• Perbandingan Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Thailand
• Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand
• Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam ( Study Kasus Di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara )
• Perjanjian Bagi Hasil Dan Perlindungan Anak Buah Kapal Dalam Kaitannya Dengan Penangkapan Ikan Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
• Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa Dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah Di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
• Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Perkawinan Akibat Melakukan Cempalo Zina Ditinjau Dari Peraturan Daerah Adat Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Dan Menurut Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Panorama
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Pt. Wahyu Septian Dan Pt. Narendra Dewa Yoga)
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Di Kota Bengkulu Atas Peninjauan Kembali Yang Dapat Dilakukan Berulang
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal Dunia Di Kota Bengkulu
• Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan
• Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana
• Perubahan Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
• Pola Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier Di Kota Bengkulu
• Renovasi Dan Pembangunan Makam Secara Berlebihan Di Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam
• Rule Of Reason Yang Digunakan Oleh Kppu Dalam Memutuskan Perkara Dugaan Praktik Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Taksi Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (Putusan Kppu No. 18/Kppu-I/2009)
• Shalat Dzuhur Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)
• Studi Kasus Putusan Bebas Tentang Tindak Pidana Narkotika Nomor Perkara 409/Pid.B/2012/Pn.Bkl Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak(Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyuntikan Tabung Lpg (Liquid Petroleum Gas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Layanan Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Tol) Di Desa Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Isteri Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Tinjauan Terhadap Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Daerah
• Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan Dan Hasil Perusahaan Perkebunan
• Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran Dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Mengenai Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
• Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Antara Ud. Dedi Putra Dengan Cv. Sherpa Konstruksi Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko

Tahun 2013

• Akibat Hukum Kedudukan Prosesi Ngembah Belo Selambar(Membawa Daun Sirih) Menurut Hukum Perkawinan Adat Batak Karo Di Kecematan Kabanjahe
• Akibat Hukum Perkawinan Massal Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Akta Damai Pengadilan Agama Kelas 1 A Nomor 0312/Pdtg/2012/Pa.Bn. Bengkulu Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
• Analisis Hukum Terhadap Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia
• Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Illegal Logging Oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan No 2240/Pid.B/2007/Pn-Mdn)
• Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Menyewakan Tanah Aset Daerah Di Kota Bengkulu
• Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Secara Kekeluargaan Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu
• Eksistensi Hak Komunal Atas Hutan Adat Pada Masyarakat Besemah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur
• Eksistensi Hukum Islam Terhadap Pelakasanaan Pertunangan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Bengkulu Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
• Eksistensi Hukum Perkawinan Ngumput Tikagh Bantal (Ganti Istri) Dalam Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
• Faktor Penghambat Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu
• Faktor Penyebab Mahasiswi Melakukan Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu
• Faktor Penyebab Petugas Pemasyarakatan Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Bengkulu
• Fungsi Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu
• Implementasi Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Bengkulu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/4/Pbi/2006
• Implementasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Waletterhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
• Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan Di Kota Bengkulu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
• Kajian Komparatif Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Latvia (Criminal Code Of Latvia)
• Kajian Terhadap Tugas Dan Kewenangan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 18 Uu No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
• Kajian Yuridis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Dan Mahmakah Agung Terhadap Terdakwa Ir. Prayitno Bin Tomo Hardjo
• Kartel Short Message Service (Sms) Oleh Enam Operator Telekomunikasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Keabsahan Pelelangan Kendaraan Dinas Di Kabupaten Rejang Lebong
• Keabsahan Perubahan Fungsi Pasar Minggu Kota Bengkulu Berdasarkan Pp No. 112 Tahun 2007
• Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 21/P/1989/Pta. Palembang)
• Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Kota Bengkulu
• Kedudukan Gerakan Separatis Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Kasus Gerakan Aceh Merdeka)
• Kedudukan Harta Warisan Suami Istri Yang Tidak Mendapat Keturunan Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
• Kedudukan Hukum Lembaga Ombudsman Ri Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia
• Kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
• Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
• Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Oleh Orang Cacat Secara Fisik Di Hadapan Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kewenangan Administrasi Pelabuhan (Adpel) Bengkulu Dalam Pemberlakuan Tarif Bongkar Muat Batubara Di Perairan Pulau Tikus Bengkulu
• Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin Kajian Komparasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
• Kewenangan Diskresi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Ilegal Logging Dikejaksaan Negeri Seluma
• Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana
• Konsekuensi Hukum Penetapan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Dan Kaitannya Dengan Keselamatan Pelayaran
• Masalah Formulasi Ketentuan Pasal 244 Kuhap Mengenai Pengecualian Hak Menggunakan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Menegakkan Proses Hukum Yang Adil
• Mekanisme Penyusunan Apbd Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
• Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Pandangan Hukum Islam Terhadap Operasi Plastik Pada Hidung
• Pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Terhadap Program Infotaimen Gosif Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelaksanaan Hak Istri Terhadap Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep. 220/Men/X/2004 Tentang Pelaksanaan Syarat-Syarat Dan Implementasinya Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan (Outsourcing) Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Ketentuan Jam Kerja Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
• Pelaksanaan Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
• Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di Baz (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu Setelah Berlakukannya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Baz Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemberian Izin Operasi Angkutan Sewa Di Provinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kaur Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
• Pelaksanaan Penarikan Retribusi Di Tpi Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Bengkulu
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Pelaksanaan Pendaftaran Label Halal Makanan Ringan Dalal Kemasan Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pengawasan Hutan Oleh Tim Pemangku Hutan Dalam Rangka Perlindungan Kawasan Hutan Di Kabupaten Lebong
• Pelaksanaan Pengawasan Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Musi Rawas
• Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Dugaan Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Curup
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Desa Wisata Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pariwisata Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Dengan Pt. Kusuma Raya Utama Tentang Pengelolaan Taman Buru Semidang Bukit Kabu Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Guest House Rafflesia Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Antara Pt. Pelindo Ii Dengan Pt. Bukit Sunur
• Pelaksanaan Perkawinan Duduk Nikah Betegak Saghak Menurut Hukum Adat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Kecepatan Akses Speedy Oleh Pt Telkom Bengkulu
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu Terhadap Pelanggaran Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2012
• Pelaksanaan Wakaf Tunai Berupa Uang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Provinsi Bengkulu
• Pembagian Harta Warisan(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Curup Kelas Ib Nomor: 03/Pdt.P/2010/Pa. Curup)
• Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 0384/Pdt.G/2010/Pa.Bn)
• Pembebasan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
• Pembentukan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
• Pemberian Hak Asimilasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bengkulu
• Pembinaan Narapidana Penderita Hiv/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal
• Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Kota Bengkulu
• Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara
• Penerapan Sanksi Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kasus Pelarian Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu
• Penerapan Sanksi Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Investasi Di Kota Bengkulu
• Penertiban Hgu Terlantar Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Dan Bahan Baku Pabrik Semen Di Kabupaten Seluma)
• Pengaturan Fasilitas Perpajakan Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
• Pengaturan Penataan Ruang Daerah Dalam Mengantisipasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rtrw Kota Bengkulu
• Pengaturan Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Di Indonesia
• Pengurusan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Batak Toba Kristen Protestan (Kajian Putusan Nomor 329/Pdt/2011/Pt.Mdn Tentang Perceraian Antara Ronnny Hasudungan Hutabarat Dengan Melda Purba)
• Penjatuhan Talak Melaui Sent Message Service (Sms) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Penyalahgunaan Penerimaan Klaim Asuransi Oleh Lessor Pt. Mandiri Tunas Finance Kota Bengkulu Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lessee
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Dan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bri Unit Kerkap Argamakmur
• Penyelesaian Sengketa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi Antara Polisi Republik Indonesia Dan Komisi Pemberantasan Korupsi
• Penyelesaian Sengketa Peluasan Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang Dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu (Studi Kasus Tentang Penggusuran Asrama Dan Pekantoran Spp Kelobak Kepahiang)
• Penyelesaian Sengketa Pencemaran Di Laut Timor Berdasarkan Unclos 1982
• Peranan Asas Ne Bis In Idem Bagi Hakim Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 20/1979/Perdata Jo Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2009/Pn.Curup)
• Peranan Bksda Terhadap Kepemilikan Satwa Liar Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
• Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers
• Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampokan Di Kota Bengkulu
• Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) “Konsumen Bengkulu Cerdas” Dalam Mendapatkan Perlindungan Bagi Pengguna Jasa Leasing Pt. Toyota Astra Financial Services Di Kota Bengkulu
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu
• Peranan Pengawas Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu
• Peranan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Mengunakan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Palsu Sebagai Jaminan Pinjaman Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Muko-Muko
• Peranan Penyidik Polda Bengkulu Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Taruna Akademi Kepolisian Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lampu Isyarat Dan Atau Sirene Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu
• Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kabupaten Bengkulu Selatan
• Peranan Ppns Bksda Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Bengkulu
• Peranan Unit Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Senjata Api Di Wilayah Polsek Sindang Kelingi
• Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Bengkulu
• Perbandingan Prinsip Insurable Interest Asuransi Jiwa Menurut Ketentuan Syari’Ah Dan Konvensional
• Perbandingan Unsur Pemberatan Dalam Delik Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang
• Pergeseran Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Padang Pariaman Yang Beragama Islam Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Multilevel Marketing Tupperware Ditinjau Dari Hukum Islam
• Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Di Bank Danamon Cabang Panorama Kota Bengkulu
• Perjanjian Pembiayaan Pembelian Logam Mulia Di Pt Pegadaian Cabang Pagar Dewa Kota Bengkulu
• Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pengungsi Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Ktkln
• Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Folklor Suku Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan
• Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Antara Klub Sepak Bola Ps Bengkulu Dengan Pemain
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Daerah Rejang Atas Hak Siar Pada Stasiun Radio Di Provinsi Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Tindakan Pengunduhan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Operator Telkomsel Dalam Penawaran Sms Premium Melalui Sistem Pengaktifan Secara Sepihak(Negative Option)
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Study Di Kota Bengkulu
• Persepsi Polantas Terhadap Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dalam Tindakan Langsung ( Tilang) Pada Pelanggaran Lalu Lintas. ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kota Bengkulu)
• Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Di Polda Bengkulu
• Pertanggungjawaban Pemilik Awetan Satwa Langka Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Kota Bengkulu)
• Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Palsu Secara Online Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Di Indonesia
• Praktek Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
• Praktek Jual Sando Atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang
• Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Kepada Masyarakat Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
• Status Keperdataan Anak Dan Hak-Hak Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.446/Pid.B/2008/Pn.Bkl Tentang Penerapan Pasal 372 Kuhp Terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kontrak Leasing Kendaraan Bermotor
• Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Oleh Isteri Menurut Hukum Islam
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mempromosikan Produk Iklan Operator Telepon Seluler Yang Menyesatkan Konsumen Di Media Cetak (Surat Kabar) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Perdata Pt. Pln Kepada Konsumen Menurut Pasal 25 Ayat 03 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Di Kabupaten Bengkulu Selatan
• Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Orang Itu Secara Bersama-Sama Di Kota Bengkulu (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor .31/Pid.B/2012.Pn.Bkl)
• Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Dalam Tindakan Penanggulangan Kejahatan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Melalui Leasing
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga
• Tinjauan Hukum Mengenai Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Perilaku Pada Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus) Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Perilaku Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Perilaku Tawuran Pada Pelajar Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Residive Anak Pelaku Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Mengenai Resolusi Dewan Keamanan Pbb Nomor 1851 Tahun 2008 Terhadap Perompak Somalia Berdasarkan Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Perjanjian Ekstradisi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Transnasional
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tinjauan Yuridis Tentang Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Menurut Hukum Positif Indonesia
• Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Korban Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2Hp) Di Polres Bengkulu
• Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Bengkulu Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Bengkulu Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Bengkulu
• Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah (Pasemah) Dengan Pt. Desaria Plantation Mining (Pt. Dpm) Di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur
• Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Khi Dan Hukum Islam (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)

Tahun 2012

• Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong)
• Analisis Kontrak Swakelola Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor 70 Tahun 2011
• Analisis Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Terkait Sengketa Bisnis Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
• Analisis Pengadaan Tanah Untuk Landasan Pacu Bandara Fatmawati Soekarno Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu
• Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2010/Pa.Sit.)
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006 Tentang Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran Ham Berat
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Vii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin
• Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0411/Pdt.G/2011/Pa.Bn Tentang Perceraian Akibat Salah Satu Pasangan Murtad Atau Pindah Agama
• Analisis Tentang Pendirian Yayasan Panti Asuhan Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Kota Bengkulu
• Analisis Yuridis Sewa Menyewa Tanah Antara Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Cv. Dwi Puja Kesuma Di Pantai Panjang Kota Bengkulu
• Analisis Yuridis Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)
• Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
• Beracara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia Melalui Posbakum Menurut Sema Nomor 10 Tahun 2010
• Beracara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia Melalui Posbakum Menurut Sema Nomor 10 Tahun 2010.,
• Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Batanghari Bengkulu Pratama Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Operasional Perusahaan
• Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
• Easiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Di Pandang Dari Hukum Islam
• Efektifitas Sanksi Adat Pada Tindak Pidana Perzinahan Di Kota Bengkulu
• Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Pelelangan Umum Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Pt. Astra Credit Companies Bengkulu
• Eksistensi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Danamon Cabang Bengkulu
• Eksistensi Lembaga Adat Suku Enam Dalam Rangka Pelestarian Hukum Perkawinan Adat Serawai Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
• Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Kota Bengkulu
• Faktor-Faktor Penyebab Bullying Pada Pelajar Sekolah Dasar Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Kriminologi
• Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Memiliki Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Bengkulu
• Faktor-Faktor Penyebeb Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu
• Fungsi Polis Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Pengajuan Klaim Oleh Nasabah Pada Pt. Asuransi Sinar Mas Cabang Bengkulu
• Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring) Di Indonesia
• Ganti Rugi Penyalahgunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Perlindungan Ciptaan Atas Desain Kerajinan Kulit Lantung Di Kota Bengkulu
• Implementasi Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu
• Implementasi Perlindingan Varietas Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• Kajian Hukum Pelaksanaan Pelepasan Hak Guna Usaha Pt Cakra Dengan Masyarakat Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
• Kajian Komparatif Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia (Kuhp) Dan Hukum Pidana Syri’Ah Nigeria (Shari’Ah Penal Code Law Zamfara State Of Nigeria)
• Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dan Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
• Keabsahan Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri
• Keabsahan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Bengkulu
• Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Kedudukan Alat Bukti Website Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
• Kedudukan Anak Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam
• Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
• Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim
• Kewenangan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang Di Kota Bengkulu Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Temtamg Pembagian Rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dan Daerah Propinsi Da Daerah Pemerintahan Daerah Kota
• Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
• Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dalam Perspektif Ham
• Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reintegrasi Narapidana Pencurian Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas Iia Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Akad Murabahah Antara Bmt Kota Mandiri Dengan Pedagang Kecil Pasar Minggu Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Bengkulu
• Pelaksanaan Hak Lintas Damai Oleh Kapal Asing Di Perairan Bengkulu
• Pelaksanaan Hak Lintas Damai Oleh Kapal Asing Di Perairan Bengkulu,
• Pelaksanaan Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup
• Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Kota Payakumbuh
• Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dana Pkbl (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) Pt. Jasa Raharja Bengkulu Kepada Pengusaha Kecil
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
• Pelaksanaan Pengawasan Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Pelaksanaan Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengendara Mobil Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Pertambangan Emas Rakyat Di Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Upaya Pelestarian Fungsi Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Kepahiang
• Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pelaksanaan Vonis Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat (Rsjko) Soeprapto Bengkulu
• Pemanfaatan Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam
• Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Dibawah Satu Tahun Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Bengkulu
• Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Eks Lokalisasi Kota Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
• Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Bengkulu
• Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus
• Penanggulangan Hukum Terhadap Penjualan Obat-Obatan Yang Menggunakan Zat Kimia Berbahaya Di Kota Bengkulu
• Penanggulangan Perbuatan Mesum Di Warung Internet Oleh Pelajar Di Kota Bengkulu
• Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Di Kota Bengkulu
• Pendaftaran Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen Dan Konsekuensinya Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Bengkulu
• Pendapat Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Batasan Yuridis Aliran Sesat Sebagai Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)
• Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro Oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu
• Penegakan Hukum Terhadap Truk Angkutan Batu Bara Yang Melebihi Beban Di Kota Bengkulu
• Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum/Equality Before The Law Bagi Tersangka Pada Penyidikan Di Kepolisian Daerah Bengkulu
• Penerapan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Suku Lembak Di Kota Bengkulu
• Penerapan Negative Legislation Dalam Pengujian Undang-Undang Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Universitas Bengkulu
• Penerapan Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Prinsip Indemnitas Dan Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Bengkulu
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Plat Nomor Kendaraan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Menurut Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pengalihan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Kepada Perusahaan Asuransi Mengenai Keselamatan Penumpang
• Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Biologis (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 86/Pdt.P/2008/Pn.Jkt.Sel)
• Pengaruh Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Laka Lantas Di Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu
• Pengaturan Dan Penerapan Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Di Indonesia Menurut Hukum Laut Nasional Dan Internasional
• Pengaturan Hukum Mengenai Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Konvensi Perempuan Tahun 1981 (Cedaw) Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pengaturan Izin Usaha Hotel Di Kabupaten Lebong
• Pengaturan Mengenai Pembagian Wilayah Laut Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
• Pengawasan Penerapan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bengkulu
• Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp3) Untuk Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Promosi Jabatan Struktural Di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
• Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyalagunaan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
• Penyelesaian Konflik Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Antara Pt.Sandabi Indah Lestari Dengan Masyarakat Penggarap Lahan Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
• Penyelesaian Permasalahan Pergantian Blanko Sertipikat Tanah Di Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
• Penyelesaian Sengketa Kredit Pinjaman Modal Usaha Antara Kreditur Dan Debitur Melalui Negosiasi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Arga Makmur
• Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat Cempalau Mulut Menurut Hukum Adat Serawai Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
• Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
• Peradaban Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negri Bengkulu
• Peran Komisi Yudisial Dalam Proses Pengangkatan Hakim Di Indonesia
• Peran Ppns Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bengkulu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Telekomunikasi Terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
• Peranan Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kalangan Remaja Di Kota Bengkulu
• Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) Terhadap Insider Trading Yang Terjadi Di Pasar Modal
• Peranan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bengkulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan Dengan Menggunakan Trawl Di Wilayah Perairan Kota Bengkulu
• Peranan Dit Reskrimsus Unit Cybercrime Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Penyebaran Video Porno Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu
• Peranan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu
• Peranan Pejabat Kantor Urusan Agama Dalam Hal Pembuatan Akta Wakaf Tanah Hak Milik Di Kota Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)
• Peranan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Luar Negeri
• Peranan Penyidik Bareskrim Polri Dalam Menyidik Tindak Pidana Investasi
• Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai Di Bengkulu
• Peranan Polisi Dan Badan Narkotika Kota (Bnk) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Kapasitas Penumpang Sepeda Motor Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Kendaraan Angkutan Umum Yang Menggunakan Plat Hitam Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Menurut Uu. Nomor 22 Tahun 2009
• Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Kota Bengkulu
• Peranan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) Dalam Penanggulangan Aliran Sesat Di Kota Bengkulu
• Perjanjian Sewa Pakai Mobil Pada Rental Atas Resiko Kerusakan Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata
• Perkawinan Adat Ambik Anak Pada Masyarakat Suku Besemah Di Kota Pagar Alam
• Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Bursa Efek Indonesia (Bei)
• Perlindungan Pengguna Jasa Transportasi Bus Antar Kota Antar Provinsi Di Kota Bengkulu
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pemerintah Kota Bengkulu Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Jalan Kota Yang Rusak
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Grasi Terpidana Kasus Korupsi
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Hacking Situs Jejaring Sosial Di Kota Bengkulu
• Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual (Homoseksual Dan Lesbianisme) Ditinjau Dari Psikologi Kriminal
• Persepsi Ulama Di Kota Bengkulu Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam
• Persepsi Ulama Di Kota Bengkulu Terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pertanggungjawaban Konsorsium Asuransi Tki Dalam Memenuhi Hak Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
• Pertanggungjawaban Penggunaan Kekuatan Polri Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarki Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep / 01 / 01 / 2012 )
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengobatan Alternatif/Tradisional Menurut Hukum Positif Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahagunaan Kartu Kredit Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
• Pornografi Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dikalangan Remaja Di Kota Bengkulu
• Redistribusi Tanah Obyek Landreform Dalam Kaitannya Dengan Penguasaan Tanah Pertanian Di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
• Short Selling Pada Perdagangan Efek Di Bursa Efek Ditinjau Dari Hukum Islam
• Studi Kasus Penertiban Garis Sempadan Bangunan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Kota Bengkulu No 21 Tahun 2003 Tentang Bangunan
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berindikasi Perbuatan Pidana
• Tanggung Jawab Pialang Berjangka Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Di Indonesia
• Tanggungjawab Bank Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
• Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
• Tinjauan Krimimologi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Di Kabupaten Rejang Lebong
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Jalanan Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Bengkulu,
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Anak “Punk” Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil,
• Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Berakhirnya Hubungan Diplomatik Dan Akibatnya Terhadap Perjanjian Bilateral
• Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Alat Penangkap Ikan Yang Digunakan Nelayan Bengkulu Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perikanan
• Tinjauan Yuridis Pengelolaan Taksi Di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu
• Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Ibu Di Kota Bengkulu
• Upaya Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Menjamin Perlindungan Saksi Korban Terhadap Tindak Pidana Narkotika
• Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Islam

Tahun 2009

• Akibat Hukum Perceraian Karena Suami Di Pidana Penjara Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Non-Custodial Sanction) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Analisis Putusan Kppu (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Tentang Kepemilikan Saham Silang (Cross Ownership) Oleh Temasek Holdings Dan Praktik Monopoli Pt Telkomsel (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 07/Kppu-L/2007)
• Ar Dikaji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam
• Aspek Hukum Kerja Sama Pembiayaan Pd. Ldn Asco Mobil Dengan Pt.Oto Multiartha Di Kota Bengkulu
• Efektifitas Taklik Talak Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kota Bengkulu
• Eksistensi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Eksistensi Kpu Kabupaten Lebong Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten Lebong
• Haipersex Sebagai Alasan Berpoligami
• Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti Hak Penampilan Pada Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Bengkulu
• Inventarisasi Sanksi Delik Adat Dalam Hukum Adat Pekal Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Investasi Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam
• Kewajiban Badan Amil Zakat (Baz) Dalam Peningkatan Taraf Hidup Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu
• N Tindak Pidana Penadahan Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Bengkulu
• Ndungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Network Marketing System Pada Pt. K- Link Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Pembangunan Kepentingan Umum Menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Di Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut
• Pelaksanaan Perjanjian Tukar Menukar Tanah Menurut Hukum Adat Kaur Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
• Pembentukan Kecamatan Di Kabupaten Seluma Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Kaitannya Dengan Pembuktian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Pemekaran Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
• Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Di Polres Bengkulu
• Penerapan Pasal 56 Kuhap Tentang Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu
• Penetapan Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Pengisian Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Di Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
• Penyelesaian Perkara Pidana Adat Cicil Mulut Pada Lembaga Adat Pekal Di Kecamatan Putrid Hijau Bengkulu Utara
• Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Muara Bangkahulu
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• Perjanjian Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet
• Perlakuan Salah Dan Penelantaran Orang Tua Pada Anak Menjadi Penyebab Anak Delinkuen Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
• Persepsi Ulama Kota Bengkulu Terhadap Harta Waris Al, Kalalah Menurut Hukum Waris Islam
• Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Merugikan Nama Baik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging)
• Pertimbangan Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dibandingkan Dengan Tindak Pidana Konvensional Di Kota Bengkulu
• Perubahan Upacara Perkawinan Adat Suku Bangsa Serawai Di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
• Praktik Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Tungkal Di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
• Proses Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pekal Di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
• Status Harta Warisan Akibat Ahli Waris Murtad Ditinjau Dari Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (Bw) Dan Hukum Adat
• Studi Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Studi Perbandingan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam “Jinayat
• Talak Dan Rujuk Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam
• Tanggung Jawab Wali Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya Di Kota Bengkulu
• Tindak Pidana Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Merek
• Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Kejahatan Perkosaan Pada Anak Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pelaku Pedofilia Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Tentang Penyegelan Rumah Ibadah Di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu

Tahun 2008

• Analisis Dampak Penambangan Pasir Di Desa Air Padang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Klas Ia Bengkulu
• Eksistensi Pengaturan Pajak Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Provinsi Bengkulu
• Kebijakan Perpajakan Daerah Sektor Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
• Nak Luar Nikah Kajian Komparatif Antara Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembinaan Narapidana Perkosaan Yang Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Lubuklinggau
• Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Ii A Lubuklinggau
• Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Transaksi E_Commerce Melalui Arbitrase Online
• Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Wakaf Menurut Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Kabupaten Lebong
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Pertanggungan Kebendaan Sebagai Penjaminan Dalam Praktek Perbankan
• Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau
• Restrukturisasi Delik Kesusilaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Kejahatan Seksual)
• Tinjauan Yuridis Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan

Tahun 2007

• Efektifitas Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di Kota Bengkulu
• Faktor Yuridis Penyebab Pemecahan Tanah Pertanian Di Wilayah Transmigrasi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara
• Fungsionalisasi Petugas Pengamanan Dalam Mewujudkan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bengkulu
• Impeachment Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia
• Kejahatan Seksual Oleh Bapak Terhadap Anak Kandung Di Kota Bengkulu
• Konsep Merger Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam
• Pasang Surut Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
• Pelaksanaan Ganti Kerugian Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum M. Raba’In Di Kabupaten Muara-Enim
• Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Otonomi Desa Pada Wilayah Transmigrasi Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Transmigrasi Di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Muamalat Dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) Tentang Tabungan Shar-E Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Konsumen Antara Pt. Federal International Finance (Fif) Dengan Ud. Matahari Furniture Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Kartu Mahasiswa Antara Pt. Bni (Persero) Tbk Dengan Universitas Bengkulu
• Pelaksanaan Perlindungan Anak Nakal (Delinkuen) Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bengkulu
• Pelaksanaan Tentang Pembiayaan Murabahah Kepada Usaha Mikro Oleh Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu
• Pelestarian Hutan Damar Pangeran Balin Berbasis Hukum Adat Di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur
• Penataan Ruang Berbasis Pertanian Berkelanjutan(Perlindungan Hak-Hak Petani Atas Tanah Pertanian Di Kecamatan Kerkap)
• Pencatatan Dan Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Nikah Pada Prakteknya Di Kota Bengkulu
• Penerapan Hukum Adat Pekal Terhadap Pelaku Perzinaan Dan Solusinya Dikaitkan Dengan Hukum Islam Di Desa Air Buluh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko
• Penerapan Hukum Penguasaan Tanah Perumahan Bagi Golongan Ekonomi Lemah Di Kota Bengkulu
• Penerapan Landasan Syar’I Investasi Dalam Mencegah Investasi Batil Pada Pt. Asuransi Takaful Cabang Bengkulu
• Penerapan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Sanksi Hukum Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Di Kota Bengkulu
• Pengaruh Hukum Adat Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Arga Makmur
• Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
• Penyelesaian Pengembalian Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Sarana Bengkulu Ventura
• Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Melanggar Pasal 365 Kuhp Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Wanita Karier Ditinjau Dari Segi Hukum Islam
• Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Peranan Ketua Kaum Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Desa Pondok Panjang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
• Peranan Penghulu Dan Walinagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pusako Di Kanagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
• Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Uu Nomor 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
• Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Penerapannya Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Antara Koperasi Dan Nelayan Mengenai Hasil Perikanan Lautdi Wilayah Pasar Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kspedisi Angkutan Darat Pada Cv. Telaga Biru Kota Bengkulu
• Pertanggungjawaban Pengemudi Terhadap Matinya Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi
• Praktek Perkawinan Antar Suku Bangsa Pada Masyarakat Dikecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
• Prosesi Adat Nundang Padi (Muja Padi) Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perambah Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun 2006

• Analisis Yuridis Sosiologi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Bunga Kibut Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
• Faktor-Faktoryangmempengaruhihakimdalam Menjatuhkanhukumanbagianakyangmelakukan Perbuatancabuldikotabengkulu
• Kajian Hukum Mengenai Sengketa Tanah Di Kawawasan Pantai Sungai Hitam Antara Warga Masyarakat Pasar Bengkulu Dan Rawa Makmur Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Asuransi Jaminan Hari Tua Sebagai Salah Satu Program Asuransi Jiwa Yang Diselenggarakan Pt (Persero) Asuransi Jiwasraya Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Eks Hak Barat Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cempalo Tangan Dan Cempalo Mulut Pada Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Summit Oto Finance Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Tugas Provost Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelanggaran Disiplin Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Di Polda Bengkulu
• Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu
• Peranan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Kota Bengkulu
• Perbandingan Peraturan Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
• Perjanjian Pengolahan Kawasan Pariwisata Antara Pemerintah Kota Dengan Pihak Swasta Kota Bengkulu
• Perjanjian Pinjam Meminjam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Internet Banking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Pada Pt. Bio Nusantara Teknologi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Uu 13 Tahun 2003
• Perlindungan Kawin Lari Menurut Hukum Adat Di Desa Muara Kati Kecamatan Muara Beliti
• Persepsi Para Advokat Kota Bengkulu Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Korupsi Yang Tidak Dapat Dibuktikan Di Persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu
• Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu No 10/Pdt.G/2002/Pn.Bkl Tentang Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum
• Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Penumpang Dan Barang Oleh Pt. Merpati Nusantara Airlines Cabang Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Akta Kelahiran Sebagai Perlindungan Hukum Anak
• Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pasal 307 Kuhd Terhadap Santunan Asuransi Jiwa Di Pt. Asuransi Jiwasraya Cabang Bengkulu

Tahun 2005

• Analisisterhadapisiperjanjiankemitraan Antara Pt. Pn.Vii (Persero) Unit Usaha Talo Pino Dengan Petani Plasma Berdasarkan Azas Keseimbangan Kepentingan Dalam Perjanjian

Sumber:
https://unib.ac.id