Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) UBB

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) Universitas Bangka Belitung

Tahun 2021

• Analisis putusan nomor 333/Pid.B/2020/PN Pgp tentang perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
• Analisis putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk terhadap tindak pidana mengedar olahan minuman arak tanpa izin edar
• Analisis putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang perkara pidana perambahan hutan untuk kegiatan pertambangan ilegal
• Analisis putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL terhadap tindak pidana pemilihan umum
• Efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (laporan polisi nomor : B 71/II/2020/SPKT/RES PKP/20 Februari 2020)
• Efektivitas peraturan daerah kabupaten Bangka Barat nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol (studi kasus Kabupaten Bangka Barat)
• Hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl)
• Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang)
• Implementasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terhadap perlindungan penyu sebagai satwa dilindungi
• Kajian hukum asas retroaktif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan
• Kebijakan formulasi tindak pidana malpraktik penggobatan tradisional ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
• Kebijakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan)
• Pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual
• Pelaksanaan pengelolaan dan eksekusi barang rampasan negara ditinjau dari asas kepastian hukum
• Pelaksanaan sidang online di pengadilan negeri Pangkalpinang terhadap kasus tindak pidana umum
• Pembuktian delik perzinahan dalam proses penyidikan (Studi Kasus Tindak Pidana Zinah di Polresta Pangkalpinang)
• Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp)
• Penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) (studi kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang )
• Penegakan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum pidana oleh dinas perhubungan (LLAJ) sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
• Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan benteng Toboali sebagai situs bernilai tinggi ditinjau dari undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
• Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Bangka Belitung
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri
• Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan ide dasar sistem peradilan pidana anak
• Penyidikan tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
• Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kesusilaan di wilayah Pangkalpinang ditinjau dari persepktif viktimologi
• Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online di kota Pangkalpinang
• Pertanggung jawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang–undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
• Pertanggungjawaban penyedia jasa layanan perawatan gigi ilegal
• Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kajian teori penyertaan (deelneming)
• Pertanggungjawaban pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia (studi kasus putusan nomor 198/PID.SUS/2020/PN PGP)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku pembunuhan berencana (studi kasus putusan pengadilan militer I-04 NOMOR 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota tentara nasional Indonesia dalam tindakan asusila lgbt (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik yang tidak berlabel bahasa Indonesia
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor ilegal ditinjau dari pasal 35 Ayat (1) huruf D undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku vandalisme yang anarkis (Studi Kasus di Polres Pangkalpinang)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap residivis di luar negeri yang melakukan kembali tindak pidana pencurian di Indonesia
• Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penampung pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
• Pertimbangan hukum hakim terhadap unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa bibit sawit (studi kasus putusan nomor12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp)
• Proses hukum acara penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dalam sistem peradilan pidana anak
• Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian resort (POLRES) Bangka
• Proses permohonan restitusi korban kejahatan di indonesia ditinjau dari undang-undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
• Tentang narkotika terhadap pemberantasan peredaran sabu-sabu (studi kasus di Toboali Bangka Selatan)
• Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari teori perbarengan (analisis putusan nomor : 110/PID.SUS/2020/PN TDN)
• Tindak pidana merek dalam pemalsuan isi kemasan beras (studi pemalsuan isi dengan beras bulog)
• Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Pangkalpinang (studi kasus putusan NO.254/PID.B/2016/PN.PGP)
• Tinjauan kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di kota Pangkalpinang
• Upaya non penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pangkalpinang

Tahun 2020

• Analisis hukum pengisian jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam perspektif negara hukum
• Analisis hukum terhadap polusi udara sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
• Analisis peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (analisis kasus Baiq Nuril)
• Analisis putusan hakim pengadilan tinggi dalam tindak pidana money politic pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kota Pangkalpinang
• Analisis Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi
• Analisis putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO.136/PID.SUS/2019/PN SGL terhadap tindak pidana pemilihan umum
• Efektifitas penegakan pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka
• Kejahatan begal dalam perspektif kriminologi di Kota Pangkalpinang
• Narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iii Pangkalpinang dalam kajian teori Differential Association
• Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional di Kota Pangkalpinang
• Pencatatan palsu dalam proses laporan kunjungan usaha dan data pekerjaan debitur dalam tindak pidana perbankan di Bank Artha Graha Cabang Kota Pangkal Pinang (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 262/Pid. Sus/2018/PN. Pgp)
• Penegakan hukum pidana terhadap penyitaan benda sitaan berdasarkan proses hukum acara pidana
• Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan bukit semut kelas IIB Sungailiat
• Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pertambangan timah tanpa izin di desa kota Kapur
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di hutan produksi Batu Rusa Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis premium di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum tindak pidana migas dalam penjualan gas bersubsidi lpg 3 kg di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pangkalpinang
• Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana korupsi yang relatif kecil berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung RI nomor B-1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
• Penerapan kebijakan kriminal sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan timah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Penerapan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ayah terhadap anak tirinya
• Peran kalapas dalam hal penindakan terhadap oknum sipir yang melakukan pelanggaran disiplin di lembaga pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemayarakatan Kelas II Kota Pangkalpinang)
• Perilaku menyimpang narapidana anak dalam perspektif kriminologi di lembaga pembinaan khasus anak kelas II A Pangkalpinang
• Pertanggungjawaban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (studi kasus putusan nomor 23 K/PM.III-14/AD/VI/2016)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang menggunakan kapal trawl/pukat hela (studi kasus kapal trawl/pukat hela di Toboali Bangka Selatan)
• Pertanggungjawaban terhadap pelatih kursus mengendara mobil jika terjadi pelanggaran lalu lintas di kota Pangkalpinang (studi kasus pada lembaga kursus mengendara Bima Sakti di kota Pangkalpinang)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
• Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam kajian tujuan pemidanaan Indonesia
• Studi kriminologi terhadap tindak pidana illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Belitung
• Studi kriminologi tindak pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka
• Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di dunia maya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang 283/Pid.Sus/2019/Pn.Pgp.)
• Tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana tindak pidana narkotika (studi kasus di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Pangkalpinang)

Tahun 2019

• Analisis disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika studi kasus Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI
• Analisis hukum pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia
• Analisis kedudukan hukum terhadap Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
• Analisis kriminologi terhadap tindak pidana kehutanan mengenai penyerobotan kawasan hutan (kasus desa Bakit kecamatan Parit Tiga kabupaten Bangka Barat)
• Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 67/PID.B/2014/PN.PKP)
• Disparitas penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan untuk kegiatan pertambangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp, dan Nomor.203/Pid.B-LH/2018/PN Pgp)
• Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang
• Kekuatan hukum kesaksian anak dalam Perkara Putusan Nomor : 21/Pid.B/2015/PN Sgl Tindak Pidana Pencabulan Anak
• Pembuktian tindak pidana order fiktif transportasi online (studi kasus Fredi Komala dan Yonathan dengan Nomor Putusan: 780/Pid.Sus/2018/PN Plg)
• Penegakan hukum menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor ditinjau dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus Satuan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang)
• Penegakan hukum pada tahap penyidikan dikepolisian resor Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
• Penegakan hukum terhadap bidan sebagai pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2017 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan
• Penegakan hukum terhadap kerusuhan pada pelaksanaan hiburan malam di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Sungaiselan
• Penegakan hukum terhadap penyebarluasan video pornografi ditinjau dari undang- undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (studi kasus kepolisian resor Bangka)
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di desa Kota Kapur kabupaten Bangka
• Penegakan hukum tingkat penyidikan di direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah kepulauan bangka belitung terhadap tindak pidana perundungan di dunia siber (cyber bullying) (studi kasus putusan PN Sungailiat nomor: 256/PID.B/2014/PN. SGL)
• Penegakan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing di kantor imigrasi kelas I Pangkalpinang
• Perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi (studi kasus Universitas Bangka Belitung)
• Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di kota Pangkalpinang
• Prosedur penangkapan terduga teroris oleh detasemen khusus 88 ditinjau dari asas praduga tak bersalah
• Tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan

Tahun 2018

• Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap tersangka yang melarikan diri pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Bangka
• Analasis hubungan hukum antara saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dengan penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan
• Analisis hukum terhadap penggunaan zat adiktif narkoba cair 4-cmc ditinjau dari asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Analisis hukum terhadap proses praperadilan tindak pidana pertambangan ditinjau dari pasal 79 KUHAP
• Analisis hukum terhadap surat edaran jaksa agung no.B-1113/F/FD.1/05- 2010 tentang penanganan perkara pidana korupsi diprioritaskan pada perkara yang bersifat big fish dan still going on ditinjau dari pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
• Analisis hukum tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial berdasarkan undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
• Analisis putusan NOMOR: 121/Pid.B/2015/PN.Pgp tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Siar dalam Penyiaran TV Kabel PT Pangkalpinang Vision di Pangkalpinang
• Analisis putusan pengadilan negeri Pangkalpinang nomor 102/pid.b/2016/pn-pgp terhadap tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil
• Analisis putusan pengadilan negeri Pangkalpinang nomor 98/PID.B/2016/PN.PGP perkara tindak pidana penghinaan agama
• Analisis putusan PN Pangkalpinang nomor: 32/pid.sus- tpk/2014/pn.pgp tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa
• Efektifitasba dan keamananlaut dalam upaya peringatan dini dari pemanfaa tan automatic indentification system class b terhadap pelaku kejahatan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2014 Tentang Kelautan (Studi Kasus Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
• Efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana (residive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang
• Efektivitas pendekatan restorative justice terhadap kekerasan klitih di yogyakarta di tinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
• Efektivitas Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam penegakan hukum terhadap perusakan daya tarik wisata di Kabupaten Bangka
• Efektivitas undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar
• Faktor penyebab penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka
• Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri
• Penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tanpa disertai penangkapan dalam perspektif hukum acara pidana
• Penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji
• Penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana perkara asusila anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat)
• Penegakan hukum perusakan hutan mangrove di Desa Sungai Padang Kabupaten Belitung
• Penegakan hukum pidana politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala daerah (studi kasus di kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
• Penegakan hukum praktik usaha curang ditinjau dari Undang-Undang Pidana Khusus Ekonomi
• Penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang
• penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan(studi kasus di lapas kelas IIB Bukit Semut Sungailiat)
• Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin jenis somadril di kabupaten Bangka (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat)
• Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi terkait pelanggaran tindak pidana hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
• Penegakan hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari pasal 232 undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 jo. Pasal 304 kitab undang-undang hukum pidana (Studi Kasus: Polisi Resor Kabupaten Bangka)
• Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir sembarangan di Badan Jalan
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan barang terpendam atau harta karun bawah laut perairan belitung ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga via online di Kota Pangkalpinang
• Penegakan tindak pidana oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum kabupaten Bangka
• Pengaruh putusan majelis eksaminasi atas putusan pengadilan negeri Sungailiat nomor 380Pid.b/2016/PN.SGL dalam melakukan pertimbangan hukum pada putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung
• Penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video di Wilayah Kota Pangkalpinang
• Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bangka Belitung dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan seksual
• Perlindungan anak sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
• Perlindungan hak anak sebagai narapidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan (polres Pangkalpinang)
• Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka (studi kasus di Polres Bangka)
• Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet (cyber crime) di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dilihat dari sudut pandang viktimologi
• Pertanggungjawaban pelaku perusakan sungai ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan
• Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (studi kasus putusan nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)
• Pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna dana dinas fiktif ditinjau dari undang- undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
• Pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai di Kota Pangkalpinang
• Pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber dalam penerapan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
• Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Olahraga beladiri berdasarkan undang- undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional
• Upaya perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Tahun 2017

• Analisis hukum sanksi pidana kebiri dalam kajian sistem pemidanaan Indonesia
• Analisis hukum tentang biaya pengganti pengolahan donor darah di palang merah indonesia akademi keperawatan Pangkalpinang
• Analisis hukum terhadap keterangan saksi de auditu dalam proses pembuktian tindak pidana setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi
• Analisis hukum terhadap perdagangan suplemen sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHPidana tentang penipuan
• Analisis hukum terhadap proses penangguhan penahanan oleh tersangka kepada penuntut umum dalam tindak pidana umum (study kasus di Kejari Sungailiat Bangka)
• Analisis perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi perkara : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016 ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)
• Analisis perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka di tinjau dari persfektif viktimologi
• Analisis putusan nomor: 246/PID.B/2014/PN.SGT terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan
• Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 296/Pid.sus/2015/PN.PGP dan Putusan Nomor: 303/Pid.sus/2015/PN.PGP)
• Efektifitas peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor terhadap peran samsat dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
• Efektifitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor (studi kasus lantas polres Pangkalpinang)
• Efektivitas penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Efektivitas penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang
• Efektivitas pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan takaran timbangan di Kabupaten Bangka di tinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
• Efektivitas undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam penegakan tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka
• Implementasi pasal 71 peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam penanggulangan tindak pidana pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
• Implementasi undang-undang nomor 24 TAHUN 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dalam penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS (studi kasus BPJS ketenagakerjaan cabang pangkalpinang)
• Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (razia) ditinjau dari pasal 264 dan pasal 265 undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus satlantas Pangkalpinang)
• Penegakan hukum cyber crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara illegal access banking (studi kasus Polres Kota Pangkalpinang)
• Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan(Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka)
• Penegakan hukum penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
• Penegakan hukum tindak pidana memperniagakan telur penyu di Bangka Tengah
• Penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata di Kebupaten Belitung ditinjau dari peraturan daerah Kabupaten Belitung nomor 13 tahun 2015 tentang kepariwisataan
• Penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia di kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian
• Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor dan upaya penanggulangannya (studi kasus kepolisian daerah Bangka Belitung)
• Penyelidikan sub direktorat II fiskal moniter devisa direktorat reserse kriminal khusus polda kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya
• Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
• Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya pabean C Pangkalpinang dalam penegakan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Peran penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus di kantor imigrasi Kota Pangkalpinang)
• Peran polisi kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka
• Perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Sungailiat
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana pemerkosaan dalam memperoleh hak pelayanan dan hak pendampingan ditinjau dari Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (studi kasus komisi perlindungan anak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
• Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka
• Pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari pasal 49 KUHP
• Pertanggungjawaban pidana penyidik kepolisian terhadap meninggalnya tersangka karena kekerasan dalam proses penyidikan
• Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman
• Upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka
• Urgensi lembaga pembinaan khusus anak dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Pangkalpinang (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang)

Tahun 2016

• Analisa hukum terhadap pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polresta Pangkalpinang)
• Analisis hukum pidana denda yang dijatuhkan kepada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Pangkalpinang)
• Analisis hukum terhadap efektifitas identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
• Analisis hukum terhadap hak miranda bagi tersangka pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
• Analisis hukum terhadap kecelakaan tambang ditinjau dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kelalaian (Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT Putra Tongga Samudera Mitra PT Timah di Polres Sungailiat)
• Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang)
• Analisis hukum terhadap Perusakan Terumbu Karang di tinjau dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Analisis kedudukan hukum narapidana penderita hiv/aids di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pangkalpinang
• Analisis terhadap hubungan antar instansi pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Efektifitas Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menanggulangi Aktifitas Merokok di Kawasan Tanpa Rokok
• Efektifitaspenegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, DAN IUPK di Kabupaten Bangka
• Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahuin 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWL) dan Pukat Tarik (SEINE NETS)
• Kedudukan hukum tersangka tindak pidana korupsi dalam melakukan proses pembuktian terbalik
• Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)
• Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung)
• Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan diwilayah hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
• Peran Kepolisian Resor Kota Pangkal Pinang dalam penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi
• Peran Kepolisian Resort Bangka dalam menanggulangi tindak pidana penampungan pasir timah ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
• Peran kepolisian resort bangka dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian air dari pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM TIRTA BANGKA) di Sungailiat
• Peranan polisi air dan udara dalam tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Perlindungan hukum terhadap profesi kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Daerah (POLDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras (arak) tanpa izin di Kecamatan Simpang Teritip ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Polsek Kecamatan Simpang Teritip)
• Pertanggungjawaban pidana wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata ( Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)
• Pertanggungjawaban terhadap kewenangan tembak di tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahi prosedur ditinjau dari (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tahun 2015

• Efektifitas penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkotika
• Konkretisasi pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang )

Tahun 2010

• Akibat hukum penjamin penangguhan penahanan pada perkara pidana di Pangkalpinang
• Efektifitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu Pangkalpinang (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu di Kota Pangkalpinang)
• Eksistensi tindak pidana korupsi dalam tindak pidana illegal logging pada era desentralisasi
• Implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono Publico) bagi terdakwa yang tidak mampu (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalpinang)
• Implementasi perlindungan hutan dan penanggulangan kejahatan kehutanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memberikan perlindungan terhadap istri di Pangkalpinang
• Kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan kepada aparat penyidik (studi kasus pada Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang)
• Kejahatan terhadap anak (studi komparatif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan KUHP)
• Perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor informal di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kota Pangkalpinang
• Pola pembinaan narapidana psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tua Tunu Pangkalpinang)
• Proses beracara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Anak Pangkalpinang
• Sistem pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus Perkara Pidana No.Reg : 244/Pid.B/2009/PN.PKP)
• Tinjauan yuridis terhadap sistem pembebanan pembuktian tindak pidana korupsi (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalpinang)

Sumber:
https://ubb.ac.id