Tahun 2021
- Efektivitas penegakan hukum politik uang (money politic) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka dalam pilkada serentak 2018
- Implementasi pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 di Kabupaten Bangka Selatan
- Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah terhadap perizinan pertambangan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kewenangan komisi penyiaran indonesia daerah Bangka Belitung dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar (tinjauan yuridis undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran)
- Pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum diwilayah Kota Pangkalpinang ditinjau dari peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Pangkalpinang nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- Pengujian peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia
- Peran komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam verifikasi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada pemilu 2019
- Peran sentra penegakan hukum terpadu dalam mengawal pemilihan kepala daerah yang demokratis di kabupaten Bangka
Tahun 2020
- analisis hukum putusan mahkamah agung nomor 519 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht gewijsdae)yang tidak dieksekusi oleh komisi pemilihan umum (KPU) pangkalpinang
- Efektivitas fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019
- Efektivitas peran ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka belitung dalam penyelesaian laporan masyarakat bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Implementasi peraturan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2017 tentang penyangga harga karet terhadap petani karet di Kabupaten Bangka
- Implikasi hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat
- Implikasi kewenangan dimensi independent agencies terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum
- Kewenangan inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat
- Kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat dalam pemberdayaan badan udaha milik desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa Bukit Terak, Simpang Teritip, kabupaten Bangka Barat)
- Pengaturan rangkap jabatan anggota dewan perwakilan daerah sebagai pengurus partai politik
- Pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan desa tahun 2019 di desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat
- Peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa air duren Kecamatan Pemali)
- Peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
- Urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengaduan konstitusional dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara
Tahun 2019
- Efektifitas kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Independensi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak
- Netralitas politik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peran badan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Studi kasus Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2019)
- Peran kantor imigrasi dalam menjalankan pengawasan terhadap orang asing di Bangka
- Peran pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkalpinang
- Problematika hukum pembentukan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sektor pariwisata pantai timur Kabupaten Bangka (analisis pelaksanaan peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016)
Tahun 2018
- Implementasi peran dan kewenangan Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pengawasan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance
- Implementasi tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independent agencies dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- Kedudukan, fungsi dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam peraktik Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Kekuasaan legislatif dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat)
- Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di Kabupaten Belitung Timur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- Peran unit pelaksana teknis pasar dalam mengelola pasar ditinjau dari Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2009 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemeRintah Kota Pangkalpinang (Studi kasus Pasar Induk Kota Pangkalpinang)
Tahun 2017
- Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Penertiban kendaraan bermotor yang bukan Bernomor polisi lokal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor di tinjau dari Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. (Studi kasus kota Pangkalpinang)
- Peranan Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Studi kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan)
Tahun 2015
- Analisis hukum hak recall partai politik terhadap penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Analisis pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan” (studi kasus Kecamatan Koba)
- Analisis perbandingan hukum antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peran pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus di Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang)
- Tinjauan yuridis tentang ambang batas perolehan suara dalam pemilihan anggota parlemen (parliamentary threshold) setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012
Sumber:
https://ubb.ac.id