Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum (Konsentrasi Keperdataan) UBB

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum (Konsentrasi Keperdataan) Universitas Bangka Belitung

Tahun 2021

• Akibat hukum kesalahan dalam pencatatan akta nikah
• Akibat hukum larangan hak milik atas tanah pertanian secara Absentee
• Analisis hukum terhadap pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-phk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
• Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2010/PN Niaga JKT.PST dalam kaitan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek
• Analisis putusan nomor 11/PDT.G/2020/PNSGL dalam kaitanya dengan menaikan biaya sewa sepihak pada perjanjian sewa kios plaza taman sari Sungailiat
• Efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan di Indonesia ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus di PT Timah Tbk.)
• Implementasi hukum terhadap pelaku pengguna karya lagu oleh usaha kafe di Pangkalpinang
• Implikasi asas itikad baik pada transaksi jual beli online
• Implikasi hukum perjanjian baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian kredit Leasing kendaraan bermotor
• Keabsahan surat kuasa dari pekerja kepada serikat pekerja lintas sektor berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja
• Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara setelah pembentukan holding company di Indonesia
• Kedudukan lembaga pembiayaan dalam perjanjian leasing ketika terjadi penyerahan jaminan pada transaksi over credit perjanjian di bawah tangan (studi terhadap putusan Pn.No.3/Pdt.G/2019/PN Pgp)
• Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang
• Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Pangkalpinang
• Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum (Studi Kasus di Jalan Batu Rusa II Kabupaten Bangka)
• Pemenuhan hak alimentasi terhadap orang tua terlantar berdasarkan ranah hukum keperdataan
• Pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi covid-19
• Penerapan itikad baik dalam perjanjian jual beli nanas Sistem Ijon di Desa Cengkong Abang
• Penerbitan surat keterangan tanah oleh lurah atas tanah dengan sertifikat ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
• Pengaturan bank tanah dalam kaitannya dengan reforma agraria
• Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional
• Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit simpan pinjam berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
• Perbandingan hukum perkawinan silariang antara hukum adat Bugis dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
• Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan
• Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online
• Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis sebagai hak komunal masyarakat di Pulau Belitung
• Prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di kota Pangkalpinang
• Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan
• Sinkronisasi antara undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbiterase dan alternatif penyelesaiaan sengketa dengan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang posedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa
• Tanggung jawab keperdataan perusahaan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (studi kasus PT. Putra Tongga Samudera)
• Tanggung jawab penjamin (borgtocht) terhadap wanprestasi debitur kepada kreditur (studi kasus di toko bangunan Citra Sarana Material’s)
• Upaya hukum pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak

Tahun 2020

• Akibat hukum pelaku usaha online terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus usaha online link shop)
• Analisis hukum status perkawinan beda agama
• Analisis hukum terhadap peralihan hak bawah tangan kredit pemilikan rumah bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
• Efektivitas hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pangkalpinang
• Implementasi peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikota Pangkalpinang
• Keabsahan hak atas tanah yang belum dikonversi ditinjau dari Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
• kekuatan eksekutorial putusan badan arbitrase nasional Indonesia (studi kasus putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)
• Kekuatan hukum R n D PT Lion mentari sebagai dasar pemberian ganti rugi bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat lion air jt-610 ditinjau dari perjanjian pengangkutan
• Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing desa Mapur Kabupaten Bangka yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung
• Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun pulau nangka Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah (analisis surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria)
• Penerapan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat
• Perlindungan hukum bagi shahibul maal dalam pembiayaan akad mudharabah pada Bank Syariah
• Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis lada putih muntok (Muntok White Pepper) sebagai kekayaan alam Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2019

• Akibat hukum terhadap perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
• Alternative dispute resolution (adr) dalam penyelesaian sengketa tambang di kabupaten Bangka
• Analisis putusan terhadap pendaftaran merek dagang “KOPITIAM” yang menggunakan kata milik umum (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/ PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/2010/PN.Niaga.MDN.)
• Kekuatan hukum pembatalan putusan komisi pengawas persaingan usaha oleh pengadilan negeri dalam kasus monopoli asuransi
• Pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungailiat
• Pelaksanaan pemberian pinjaman dana kredit usaha rakyat terhadap pelaku usaha mikro (studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Air Itam)
• Pelaksanaan pendaftaran izin usaha online (online single submission) ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan
• Pelaksanaan sistem pengembalian uang kembalian konsumen secara utuh pada SPBU di Pangkalpinang menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian berdasarkan asas itikad baik
• Penegakan Hukum Perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Penerapan rule of reason terhadap jual rugi menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Penyelesaian sengketa hubungan industrial terhadap buruh yang di PHK berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan hukum bagi debitor terhadap tindakan kurator dalam kasus kepailitan
• Perlindungan hukum bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan atas berakhirnya perjanjian sepihak dari Pengguna Aplikasi
• Perlindungan hukum pasien JKN-BPJS Kesehatan dalam hal penolakan dan tuntutan pembayaran uang muka pada keadaan gawat darurat oleh rumah sakit
• Pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrik (VAPE) terhadap konsumen di Pangkalpinang
• Pertanggungjawaban perdata tenaga Kefarmasian yang menjual obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
• Sinkronisasi hukum jaminan kesehatan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak anak

Tahun 2018

• Analisa pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak siaran oleh tv kabel pesona vision ditinjau dari undang-undang nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran (Studi Kasus di Pangkalpinang)
• Analisis hukum hak warisan dari hasil perkawinan poligami tanpa izin (studi kasus desa Banyu Asin kabupaten Bangka)
• Analisis hukum penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di kota Pangkalpinang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
• Analisis hukum putusan nomor 22/kppu-i/2016 antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya
• Analisis hukum putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN.PGP dalam perjanjian investasi proyek property
• Analisis hukum terdapat kontrak kerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Pangkalpinang)
• Analisis hukum terhadap harta bersama dari perkawinan beda kewarganegaraan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (putusan nomor 255/Pdt.G/2013/PA.Pkp)
• Analisis hukum terhadap putusan nomor 39/PDT.G/2007/PN sgl perkara jual beli tanah dalam status surat ganda (studi kasus di pengadilan negeri Sungailiat)
• Analisis hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Mega terhadap Usaha Kecil Menengah perkara Nomor 54/pdt.g/2013/Pn.Pkp (Studi kasus Pengadilan Negeri Pangkal Pinang)
• Kedudukan hukum pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit
• Kekuatan hukum surat di bawah tangan dalam proses pembuktian ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kepastian hukum bagi para pihak pemegang surat tanda bukti atas tanah berupa sertifikat hak milik ditinjau dari hukum agraria (studi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 03/Pdt.G/2012/Pn.Sgt)
• Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) oleh perusahaan berdasarkan perda nomor 9 tahun 2015 tentang izin lingkungan di Kabupaten Bangka
• Pelaksanaan hak dan kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan (studi kasus pencabutan SK IUPHHK-HTI Nomor 336/Menhut-11/2013)
• Pelaksanaan hibah hak atas tanah di Desa Dalil Kecamatan Bakam
• Pelaksanan perjanjian pembiayaan musyarakah terhadap nasabah di Bank Syariah (studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung )
• Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian berdasar-kan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
• Pemanfaatan objek tanah terlantar oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang
• Pemenuhan hak cuti haid di PT Gunung Pelawan Lestari berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
• Penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 03 tahun 2017 tentang biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas (PT) terhadap penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Pangkalpinang
• Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) di Perseroan Terbatas Tata Hamparan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka
• Pengaturan roya partial hak tanggungan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
• Penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
• Penyelesaian sengketa tumpang tindih hak antara sertipikat hak milik (SHM) dengan surat keterangan tanah (SKT) di kota Pangkalpinang
• Peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl)
• Peranan balai pengawas obat dan makanan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di kota pangkalpinang ditinjau dari undang –undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Peranan serikat pekerja dalam pemutusan hubungan industrial (studi kasus PT Gunung Pelawan Lestari desa Mapur, kabupaten Bangka)
• Perlindungan hak ekonomi pencipta dari pembajakan kaset film untuk kepentingan komersial ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
• Perlindungan hukum bagi guru tetap yayasan ditinjau dari UU No 14 tahun 2005 ( studi kasus di MTS Nurul Yaqin Desa Tanah bawah)
• Perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan (studi kasus di PT Mandala multifinance. Tbk. di pangkalpinang)
• Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area hutan produksi (di desa Rebo, Sungailiat)
• Perlindungan hukum terhadap pemilik hak siar perfilman dalam tayangan televisi tanpaizin hak siar di tinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
• Perlindungan konsumen terhadap penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan sistem container pada PT Bangka Jaya Line
• Perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam Program BPJS (studi kasus Karyawan Kontrak PT Telkom akses yang dialihkan menjadi mitra kerja ke PT. Inconis Nusa Jaya)
• Pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan hutang modal dari Pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh Pemerintah
• Pertanggungjawaban pelaku usaha ojek online terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi untuk perkawinan di bawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di pengadilan agama Pangkalpinang)
• Sistem jaminan resi gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka
• Tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (studi kasuspada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)
• Tanggung jawab perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja dalam jaminan kesehatan nasional
• Tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung)

Tahun 2017

• Akibat hukum jual beli tanah dan atau bangunan bersertifikat dengan tanpa menggunakan akta jual beli (AJB) di Kota Pangkalpinang
• Analisis hukum surat perjanjian kredit koperasi simpan pinjam karya makmur tanjungpandan ditinjau dari hukum perjanjian
• Analisis hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditor dalam (putusan pengadilan Pangkalpinang nomor:10/PDT.G/2015/PN PGP)
• Analisis hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pembagian warisan etnis Tionghoa
• Analisis nota kesepahaman perlindungan dan pengembangan potensi produk IG (Indikasi Geografis) lada putih di Bangka Belitung
• Analisis pertanggungjawaban PT PLN atas kerusakan barang elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara No.09/PDT.G/2010/PN SGT Tahun 2010 mengenai kasus sengketa tanah di pengadilan negeri Sungailiat (studi kasus di pengadilan negeri Sungailiat)
• Analisis yuridis kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek
• Implementasi pasal 40 undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terkait pembukaan data nasabah kepada pihak yang tidak terafiliasi (studi kasus di PT Bank Mega tbk. cabang Pangkalpinang)
• Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja usaha kecil di kota Pangkalpinang
• Keabsahan girik sebagai jaminan pada perjanjian murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah Bangka Belitung
• Keabsahan hukum peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat yang dilakukan di bawah tangan
• Kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dalam kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada perusahaan leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk (studi kasus Pangkalpinang)
• Penegakan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
• Penerapan aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja industri perkapalan di PT DOK dan perkapalan air kantung
• Penerapan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan akta lahir anak dari perkawinan siri (Studi Kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah)
• Penggunaan karya fotografi tanpa mencantumkan sumber oleh media massa ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
• Peran dewan komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus penghentian hubungan ketenagakerjaan (PHK) bagi karyawan PT Timah ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus PT Timah TBK)
• Perjanjian pembiayaan dalam bentuk leasing dengan jaminan fidusia ditinjau dalam prepektif Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pada PT Internusa Tribuana Citra multi finance Pangkalpinang
• Perlindungan desain industri pada produk kerajinan Pewter di Bangka Belitung
• Perlindungan hukum bagi kaum perempuan terhadap pembagian warisan suku jering desa pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat di tinjau dari hukum adat
• Perlindungan hukum bagi konsumen mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan
• Perlindungan hukum bagi wisatawan terhadap transaksi paket wisata oleh biro perjalanan wisata di Kabupaten Belitung
• Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap penggunaan produk dari plastik kresek yang tidak sesuai penggunaannya sebagai kemasan makanan dan minuman (studi kasus di kota Pangkalpinang)
• Perlindungan hukum konsumen atas distribusi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung ditinjau dari pasal 38 undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dikabupaten Bangka Barat (studi kasus dusun rajek desa berang Kecamatan Simpang Teritip)
• Perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa laundry pakaian atas kelalaian pelaku usaha jasa laundry di tinjau dari undang-undang nomor 8 Tahun 1999 (studi pada usaha jasa laundry di kota Pangkalpinang)
• Perlindungan hukum terhadap konsumen atas jasa tukang gigi di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi ikan yang mengandung zat berbahaya formalin ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi (studi kasus PT Blue Bird Tbk)
• Perlindungan hukum terhadap makanan khas Bangka ditinjau dari undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang
• Perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Pertanggung jawaban debitur pada perjanjian sewa menyewa mobil di rafa utama Pangkalpinang
• Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di tinjau dari pasal 4 huruf (h) undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Pangkalpinang
• Pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya hadhonah setelah terjadinya perceraian di kecamatan Tanjungpandan
• Pertanggungjawaban lembaga kursus mengemudi bima sakti Pangkalpinang ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata (studi kasus pada lembaga kursus mengemudi bima sakti , di kota Pangkalpinang)
• Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Kota Pangkalpinang
• Pertanggungjawaban PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut ditinjau dari undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran
• Status hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai kelurahan tanjung ketapang ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
• Tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai terhadap objek gadai yang hilang atau rusak akibat kelalaiannya (studi kasus PT Pegadaian Persero Pangkalpinang)

Tahun 2016

• Analisis efektifitas pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja di Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Republi IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Carmeta Semesta Kota Pangkalpinang)
• Analisis hukum terhadap hak Sales Promotion Girl (SPG) PT Nojorono Tobacco International Pangkalpinang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Nojorono Tobacco International Pangkalpinang)
• Analisis hukum terhadap surat keterangan hak atas tanah yang dikeluarkan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintan NOMOR 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Desa Air Anyir Kecamatan Merawang )
• Analisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan di Sungailiat
• Efektifitas PER-31/MEN/12/2008 tentang mengoptimalkan perundingan bipartite dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang
• Efektivitas peran BPN dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi
• Efektivitas PERDA NOMOR 01 TAHUN 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Rt/Rw Kota Pangkalpinang Terhadap Perubahan Fungsi Tanah di Kota Pangkalpinang
• Implementasi hak buruh harian apabila mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Implementasi pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Kedudukan mediasi bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk menjamin kepastian hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Kepatuhan hukum pelaku usaha minimarket terhadap perlindungan konsumen
• Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit kepada nasabah di tinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus di Bank Mandiri Pangkalpinang)
• Pemenuhan hak atas identitas anak oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu di Kota Pangkalpinang
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain dalam bidang industri handphone ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengiriman barang oleh PT Tikindo Pangkalpinang
• Penerapan upah minimum regional karyawan di perusahaan ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang)
• Peran Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep Bangka Belitung dalam permasalahan sengketa lahan antara PT TIMAH (Persero) Tbk – PT SAWINDO KENCANA ditinjau dari Unadang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi kasus putusan Nomor 48/Pdt. G/ 2012/ PN. Sgt)
• Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BALAI POM) dalam mengawasi makanan di Bangka Belitung
• Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan pengawasan penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional pada kerajinan tangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Perlindungan hukum bagi konsumen jasa bengkel motor resmi di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum bagi konsumen jasa kolam renang di Kota Pangklpinang ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce melalui facebook
• Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara atas pemindahan jadwal dalam hal force majeure (Studi Kasus Pada PT Sriwijaya Airlines Cabang Kota Pangkalpinang)
• Perlindungan hukum terhadap dana anggota Koperasi Bina Sejahtera Utama di Bangka Tengah
• Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian perumahan bersubsidi di PangkalPinang ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir resmi apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan parkir di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap merek jasa pada usaha mikro di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap motif batik tulis di Kota Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja secara sepihak ditinjau dari UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Studi KasusPada CV. Venus Inti Perkasa Di PangkalPinang)
• Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
• Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum ditinjau dari UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Jalan Mentok Kota Pangkalpinang)
• Pertanggungjawaban ganti rugi pihak BTS (Base Tranceiver Station) terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga ditinjau dari PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• Pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja wanita ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Ramayana Lestari Sentosa Pangkalpinang)
• Sertifikat paten yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia ditinjau dari UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Tanggung jawab developer dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
• Tanggung jawab kontraktual perusahaan ekspedisi terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pengiriman barang (Studi kasus di CV Tri Bharata Cabang Kota Pangkalpinang)
• Wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa petak/los/meja pasar antara pedagang dengan kantor UPT Pasar Sungailiat Kabupaten Bangka

Tahun 2015

• Kekuatan hukum atas tanah yang belum bersertifikat hak milik sebagai objek jaminan dalam pembiayaan murabahah di bri syariah Cabang Pangkalpinang
• Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat dicatatan sipil setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 tentang perkawinan

Sumber:
https://ubb.ac.id