Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UNDIP

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Tahun 2021

• Akibat Hukum Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Dalam Proses Take Over Kredit Perbankan Yang Belum Berakhir. -095 Dg 2021
• Akibat Hukum Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Dalam Proses Take Over Kredit Perbankan Yang Belum Berakhir. -096 Dg 2021
• Akibat Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Studi Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian) -020 Pdt 2021
• Akibat Hukum Keterlambatan Pembangunan Jalan Tolbatang-Semarang Dengan Pola Bot/Build Operatetransfer (Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975 K/Pdt/2016). ( 022 Dg 2021 )
• Akibat Hukum Penjaminan Hak Tanggunan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Kasus Di Maybank Kota Semarang). ( 024 Htn 2021)
• Akibat Hukum Perubahan Tugas Dan Wewenang Badan Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr,Dpr,Dpd,Dprd Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - 041 Htn 2021
• Akibat Kepailitan Perseroan Terbatas (Pt) Terhadap Organ Komisaris. - 103 Dg 2021
• Analisa Akibat Hukum Masuknya Investasi Asing Di Indonesia Dalam Kategori Perusahaan Start Up _ 088 Dagang 2021
• Analisa Yuridis Kontrol Internal Perbankan Untuk Menekan Tindak Penyimpangan (Fraud) Dalam Transaksi Perbankan. - 121 Dg 2021
• Analisa Yuridis Penerbitan Dan Pemasaran Mtn (Medium Term Notes) Di Indonesia. -097 Dg 2021
• Analisa Yuridis Penggunaan Merek Tahu Serasi Oom Shin Tanpa Izin Terhadap Perlindungan Konsumen. ( 048 Dg 2021 )
• Analisis Dan Poblematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia.-058 Htn 2021
• Analisis Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia_35 Htn 2021
• Analisis Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Sektor E-Commerce Dari Data Pengaduan Konsumen Bpkn Tahun 2020. - 109 Dg 2021
• Analisis Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Terhadap Penjualan E-Book. - 99 Dg 2021
• Analisis Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 732K/Pdt/2020 Mengenai Perbuatan Melawan Hukum. ( 014 Pdt 2021)
• Analisis Yuridis Keadaan Memaksa Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Pelaksanaan Perjanjian _ 060 Perdata 2021
• Analisis Yuridis Kebijakan Buyback Saham Tanpa Persetujuan Rups Oleh Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Di Tengah Covid-19 Dalam Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Perspektif Good Corporate Governance _ 029 Dagang 2021
• Analisis Yuridis Kebijakan Penggolongan Dan Penempatan Narapidana Transfer - Gender Dalam Pelaksanaan Pemasyarakatan. - 013 Pd 2021
• Analisis Yuridis Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Sengketa Tanah Bersertipikat. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 919 K/Pdt/2017) _ 021 Perdata 2021
• Analisis Yuridis Ketentuan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.-021 Pd 2021
• Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. - 022 Pd 2021
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Klaten Pada Tahun 2018. - 051 Htn 2021
• Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Transparansi Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (Pt) Berstatus Terbuka (Tbk) Dalam Rangka Penerapan Good Corporate Governance.-050 Dg 2021
• Analisis Yuridis Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.Sk.17/Pbt/Bpn.33/2011 Mengenai Pencabutan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Tanah Sriwedari _ 056 Perdata 2021
• Analisis Yuridis Penggunaan Potret Pada Merek Dagang Dalam Sengketa Pailit (Kasus Nyonya Meneer : Putusan No 2/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2020/Pn Niaga Smg) - 027 Dg 2021
• Analisis Yuridis Peniruan Desain Industri Fashion Brand Christian Loubutin Oleh Fashion Brand Yves Saint Laurent Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 _ 011 Dagang 2021
• Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Jasa Aplikasi Pupuk Organik Antara Pt.Perkebunan Nusantara-V Dan Cv.Harry Utama Ditinjau Dari Asas Hukum Perjanjian Dan Peraturan Yang Berlaku _ 061 Perdata 2021
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Terhadap Kerahasiaan Identitas Dan Data Pribadi Pasien _ 011 Dagang 2021
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst). - 017 Pd 2021
• Analisis Yuridis Praktek Pembayaran Tiket Pt Kai Perkotaan Melalui Aplikasi Linkaja. - 082 Dg 2021
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 76/Pid.Sus/2020/Pn Unr Dalam Kasus Menghalangi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19. -007 Pdtn 2021
• Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Dan Penjaminan Pesawat Terbang Sebagai Obyek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. -091 Pdt 2021
• Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan (Studi Putusan No. 540/Pid.Sus/2018/Pn. Pbr)_ 003 Pidana 2021
• Analisis Yuridis Terhadap Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Yang Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.- 019 Acara 2021
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanian Pembiayaan Konsumen Pembelian Mobil Dengan Jaminan Fidusia Di Pt. Toyota Astra Financial Service. -046 Pdt 2021
• Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Moda Transportasi Oleh Pt Gojek Indonesia Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Medan. - 027 Han 2021
• Eksekusi Jaminan Kredit Hak Tanggungan Di Pengadilan Negeri. ( 047 Pdt 2021 )
• Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kota Semarang _ 058 Perdata 2021
• Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kawasan Pantai Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.- 060 Htn 2021
• Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemindahan Pendidik Profesional Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Semarang _ 034 Htn 2021
• Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemindahan Pendidik Profesional Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Semarang_034 Htn 2021
• Hak Memilih Bagi Disabilitas Mental Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xiii/2015.-019 Htn 2021
• Implementasi Asas Nemo Plus Juris Dalam Hal Terjadi Cacat Administrasi Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 67/Pdt.G/2017/Pn.Byl). - 008 Pdt 2021
• Implementasi Azas Aman Dalam Pendaftaran Tanah Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang _ 054 Perdata 2021
• Implementasi Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Praktik Perdagangan Karbon Di Indonesia. - 025 Hi 2021
• Implementasi Mode 3 (Commercial Presence) Dan Mode 4 (Movement Of Natural Person) Untuk Sektor Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi Di Indonesia. -003 Hi 2021
• Implementasi Penetapan Uang Jasa (Honorarium) Ppat Di Kota Semarang Dalam Transaksi Tanah (Studi Implementasi Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). -086 Pdt 2021
• Implementasi Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak Dalam Melaksanakan Fasilitasi Kelompok Nelayan Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
• Implementasi Peraturan Walikota Tegal Nomor 17C Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online Sebagai Bentuk Pelayanan Di Bidang Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.- 024 Han 2021
• Implementasi Restrukturisasi Kredit Dalam Mewujudkan Asas Keseimbangan Bagi Bank Dan Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pekalongan. (005 Dg 2021 )
• Implementasi Sop (Standard Operating Procedure) Pelayananbidang Pertanahan Sesuai Dengan Asas Terbuka Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (049 Pdt 2021)
• Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Di Kecamatan Tembalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. _053 Htn 2021
• Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Terkait Ganti Kerugian Tanah Kas Desa Di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang _ 064 Perdata 2021
• Implikasi Kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. -003 Han 2021
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii-2019 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.- 009 Htn 2022
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Terhadap Pengawasan Hakim. -006 Htn 2021
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Tentang Pemilihan Umum. -012 Htn 2021
• Informed Consent Tertulis Pasien Yang Tidak Dapat Memberikan Persetujuanpadatindakan Kedokteran Beresiko Tinggi Di Rumah Sakit Mulia Hati.- 092 Pdt 2021
• Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Nwb (Studi Putusan Nomor 1493 K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Kajian Terhadap Imunitas Yang Dimiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Kssk) Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 _ 016 Han 2021
• Kajian Yuridis Kedudukan Notaris Dalam Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Kasus Nomor 1099/K/Pid.B/2010).- 028 Pdn 2021
• Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company Pada Pt Pertamina. - 102 Dg 2021
• Kajian Yuridis Terhadap Regulasi Sanksi Ganti Kerugian Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. ( 004 Acr 2021 )
• Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Pt. K-Ne Global Persada Dengan Pt. Holcim Indonesia,Tbk. (Studikasusputusanpengadilan Tinggi Semarang No.528/Pdt/2019/Pt Smg) (015 Pdt 2021)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Meminimalisir Disparitas Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/Pn. Kdl Dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/Pn.Thn) 007 Pidana 2021
• Kebijakan Hukum Pidana Iptek Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Berbasis Gender Secara Online (Kbgo) Di Indonesia. -015 Pd 2021
• Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindakan Hooliganisme Suporter Sepak Bola _ 004 Pidana 2021
• Kebijakan Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. - 014 Pd 2021
• Kedudukan Bank Garansi (Penjamin) Dalam Kepailitan Debitor (Terjamin) (Studi Kasus Pada Pt Pln)-023 Dg 2021
• Kedudukan Harta Yang Diperoleh Sepanjang Perkawinan Siri Setelah Dilangsungkannya Perkawinan Secara Sah (Studi Kasus Putusanpengadilan Agama Bangil Nomor 1961/Pdt.G/2015/Pa.Bgl) -009 Pdt 2021
• Kedudukan Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 07/Pdt.Sus.Gll/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) (061 Dg 2021)
• Kedudukan Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - 043 Htn 2021
• Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Wonogiri.- 028 Han 2021
• Kewenangan Executive Review Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan. 017 Htn 2021
• Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. 023 Htn 2021
• Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.-023 Htn 2021
• Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian . 024 Acara 2021
• Manfaat Konsultasi Dengan Kppu Bagi Perseroan Terbatas Yang Akan Melakukan Restrukturisasi Perusahaan . (068 Dg 2021)
• Mekanisme Pencatatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Akibat Hukumnya. -026 Pdt 2021
• Optimalisasi Perlindungan Merek Dagang Indonesia Melalui Alternatif Pendaftaran Merek Dagang Secara Internasional Berdasarkan Prosedur Madrid . 063 Dg 2021
• Pandangan Hakim Anak Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jpa _ 007 Acara 2021
• Pelaksanaan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Dan Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2017-2019). - 034 Pdt 2021
• Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Boyolali . 012 Pd 2021
• Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Jawa Tengah Dalam Mengawasi Netralitas Asn Pada Pemilukada Tahun 2020. -057
• Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dalam Penanganan Anak Jalanan). 054 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Di Kecamatan Semarang Selatan. - 040 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Mediasi Oleh Komnas Hamberdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. - 055 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Oleh Partai Demokrat Kota Tegal. - 049 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Penyerap, Penghimpun, Dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Kota Salatiga). - 33 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Studi Terhadap Penyelenggaraan Hiburan Karaoke).-014 Htn 2021
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(025 Htn 2021 )
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Tanah Warga Untuk Pelebaran Jalan Sriwijaya Di Kelurahan Pleburankota Semarang.-017 Pdt 2021
• Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap). 045 Pd 2021
• Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.-011 Pd 2021
• Pelaksanaan Pembuktian Dengan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri.-016 Acara 2021
• Pelaksanaan Pemungutan Royalti Oleh Kci Provinsi Jawa Tengah Di Dalam Bisnis Perkantoran Ditinjau Dari Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.-139 Dg 2021
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pemain Sepakbola Professional Di Klub Psis Semarang
• Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Trangender Oleh Penyidik Polri.- 023 Pdn 2021
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Bekas Hgu Pt. Pakisadji Di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. - 070 Dg 2021
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Daerah Provinsi Riau Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. - 063 Htn 2021
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. 061 Htn 2021
• Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. ( 028 Htn 2021 )
• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang . - 056 Htn 2021
• Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cyberbullying Sebagai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.-009 Pd 2021
• Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Guntur, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.-032 Htn 2021
• Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bajomulyo Juwana Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. ( 016 Htn 2021 )
• Pemberian Izin Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Provinsi Jawa Tengah _ 002 Han 2021
• Pembinaan Dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (Kub) Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Semarang Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam
• Pemenuhan Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Pesangon Dan Hak Lainnya Bagi Pekerja Di Pt. Universal Indofood Product (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn Mdn) -048 Dg 2021
• Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Oleh Satuan Tugas Di Provinsi Jawa Tengah. - 012 Htn 2021
• Penanganan Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia_ 045 Htn 2021
• Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Natuna Utara (Studi Kasus Insiden Antara Kapal Tni Al Kri Tjiptadi-381 Dengan Kapal Pengawas Perikanan Milik Vietnam)-024 Hi 2021
• Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Upaya Pencegahan Persebaran Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia.-001 Htn 2021
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ Pn.Smg.)_001 Pdn 2021
• Penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster Di Provinsi Jambi . - 047 Htn 2021
• Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Pesagi, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati _ 006 Perdata 2021
• Penerapan Prinsip Value For Money Dalam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kabupaten Pati. - 005 Han 2021
• Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Studi Kasus : Nomor 118/Pid.B/2014/Pn.Mdl). - 027 Pd 2021
• Penerapan The Right Of Innocent Passage Terhadap Kapal Perang Di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Unclos 1982 _ 012 Hi 2021
• Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (Studi Di Desabungku, Kabupatenbatang Hari, Jambi) ( 066 Pdt 2021 )
• Pengaturan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Dana Bergulir Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Fasilitasi Pembiayaan Di Kota Payakumbuh. -003 Dg 2021
• Pengaturan Manajemen Risiko Terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat Untuk Mendukung Pembangunan Nasional _ 004 Han 2021
• Pengaturan Wewenang Penerbitan Izin Penangkaran Burung Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah) _ 015 Han 2021
• Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pelaksanaan Sistem Yang Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Di Kota Semarang. - 104 Dg 2021
• Penggunaan Asas Penatagunaan Tanah Dalam Praktek Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. (067 Pdt 2021)
• Peninjauan Kembali (Judicial Review) Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Peraturan Daerah -003 Htn 2021
• Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik Pada Pt. Bank Brisyariah Di Kota Semarang. (037 Pdt 2021)
• Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kota Semarang. ( 029 Htn 2021 )
• Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kendal. -044 Htn 2021
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ex Eigendom Verponding Di Kabupaten Banyuwangi (Perspektif Hukum Tanah Nasional Dalam Kasus Hj. Halimah Banyuwangi)
• Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Antara Dr. Kunsemedi Setyadi Melawan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (Rsup) Dr. Kariadi Semarang (Studi Kasus Putusan: 011/G/2016/Ptun.Smg). - 014 Acara 2021
• Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Antara Dr. Kunsemedi Setyadi Melawan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (Rsup) Dr. Kariadi Semarang (Studi Kasus Putusan: 011/G/2016/Ptun.Smg).- 014 Acara 2021
• Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. 003 Acara 2021
• Peran Mediator Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Tangerang_002 Ac 2021
• Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pesawat Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019) _ 017 Dagang 2021
• Perkembangan Pengaturan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika. -041 Pd 2021
• Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Pada Masa Pandemi Covid19. - 090 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Rumahan (Homeworker) Di Pt. Liebra Permana, Bawen, Kabupaten Semarang. - 026 Han 2021
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Bni Tap Cash Yang Rusak _ 081 Dagang 2021
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pelaku Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Good Corporate Governance (Gcg). -028 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Dan Potensi Indikasi Geografis Kopi Tempur Jepara. (058 Dg 2021)
• Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Gula Kelapa Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. - 126 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Investor Dalam Gagal Bayar Medium Termn Notes (Mtn) Pada Perseroan Terbatas -083 Dg
• Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (Kik-Dire) Dalam Hal Terjadi Likuidasi. - 012 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Pencipta Dalam Hak Cipta Seni Rupa Menurut Uu Hak Cipta (Studi Kasus No 35/Pdt.Sus-Hakcipta/2020/Pn Niaga Jkt.Pst). - 077 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Bocornya Data Pribadi (Studi Kasus Tokopedia).- 116 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Atas Hak Penerbangan Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities Dan Penerapannya Di Indonesia. 080 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pembatalan Perjanjian Kawin (Analisis Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2017/Pn.Sby) _ 053 Perdata 2021
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail Terhadap Perjanjian Kerja Yang Memuat Klausula Nota Barang Hilang Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan. -013 Han 2021
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Atas Tindakan Passing- Off Di Indonesia ( Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122K/Pdt.Sus/2010). (137 Dg 2020)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Alat Rapid Test Yang Dijual Online Di Indonesia. -007 Dg 2021
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Carding (Kejahatan Kartu Kredit) Di Provinsi Jawa Tengah.-010 Pd 2021
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Yang Video Klip Musiknya Mengalami Perubahan Fiksasi Tanpa Izin Di Tempat Hiburan Karaoke. ( 026 Dg 2021 )
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Argo Muria. ( 002 Dg 2021 )
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api Argo Muria. (002 Dg 2021)
• Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui ( 020 Htn 2021 )
• Pertanggungjawaban Hukum Perseorangan Atas Perbuatan Melawan Hukum Dengan Akta Otentik Palsu (Studi Pustaka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 187/Pid.B/2020/Pn.Kpn).-034 Pdt 2021
• Pertanggungjawaban Negara Iran Atas Penembakan Pesawat Udara Sipil Ukraina Boeing 737-800 Dalam Penerbangan Sipil Internasional _ 007 Hi 2021
• Pertanggungjawaban Pakistan Atas Pelanggaran Hak Akses Konsuler Terhadap Warga Negara Asing (Studi Kasus Jadhav). -006 Hi 2021
• Potensi Komersialisasi Paten Di Bidang Industri Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Perlindungan Produk Umkm Di Kabupaten Purbalingga. _ 026 Dg 2021
• Praktik Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berjenis Comprehensive (Studi Kasus Water Hammer Pada Mesin Kendaraan Bermotor). (060 Dg 2021)
• Prinsip Kebaruan Dalam Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.No. 02/Pdt.Sus-Hki/2017/ Pn Niaga Semarang, Sengketa Kemasan / Wadah Makanan Tupperware Belleza. - 117 Dg 2021
• Prinsip Kebaruan Dalam Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.No. 02/Pdt.Sus-Hki/2017/ Pn Niaga Semarang, Sengketa Kemasan / Wadah Makanan Tupperware Belleza..-117 Dg 2021
• Rekonstruksi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Parlemen Indonesia Yang Proporsional. ( 022 Htn 2021 )
• Sengketa Merek “Bensu” Antara Ruben Samuel Onsu Melawan Pt. Ayam Geprek Benny Sujono (Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/Sus-Hki/2020) -015 Dg 2021
• Sistem Izin Investasi Mudah Dan Terpadu (Si Imut) Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Ideal Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. -011 Htn 2021
• Status Hukum Palestina Sebagai Negara Non-Anggota Pbb Dalam Perspektif Hukum Internasional _ 004 Hi 2021
• Status Kepemilikan Boedel Pailit Yang Telah Dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) _ 018 Dagang 2021
• Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik (Kasus Pt. Bank Mayapada Internasional Tbk) _ 019 Dagang 2021
• Tanggung Jawab Maskapai Dalam Sengketa Codeshare Agreements Dalam Industri Penerbangan Domestik Di Indonesia. (075 Dg 2021)
• Tanggung Jawab Pemegang Saham Pada Bank Gagal ( Kasus Pt. Bpr Ks Bali Agung Sedana). - 166 Dg 2021
• Tanggung Jawab Penyedia Platform E – Commerce Terhadap Penjualan Barang – Barang Konsumsi Orang Dewasa.- 016 Dg 2021
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkaitan Dengan Peer To Peer File Sharing (Bittorrent)-101 Dg 2021
• Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.-002 Acara 2021
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaanfungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Perwakilan Masyarakat Di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 021 Han 2021
• Tinjauan Yuridis Eksistensi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalnomor 5 Tahun 2020 Tentang Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (029 Pdt 2021)
• Tinjauan Yuridis Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 20/Pdt-Sus-Phi/2017/Pn.Tpg)- 023 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Polis Asuransi Unit Link Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi Penulisan Hukum _ 042 Dagang 2021
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Somasi Dalam Penyelesaian Hutang Melalui Kepailitan [Studi Putusan No. 783 K/Pdt.Sus-Pailit/2017] _ 089 Dagang 2021
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Pemegang Saham Dalam E-Rups Pada Perusahaan Terbuka. - 076 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Pemegang Saham Dalam E-Rups Pada Perusahaan Terbuka. -076 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penyesuaian Strategi Bisnis Dan Perlindungan Hukumterhadappenyelenggaraanlayanan Digital Perbankan(Digitalbanking) Ditengahpandemicoronavirusdesease2019Diindonesia. - 120 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Smg ) _ 005 Acara 2021
• Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Karena Jual Beli _ 057 Perdata 2021
• Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Pailit Pt Sunprima Nusantara Pembiayaan (Putusan Pengadilan Negri Niaga No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst). -085 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Inklusi Keuangan Oleh Lembaga Keuangan Di Indonesia (Studi Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif) . -086 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Disebabkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 0595/Pdt.G/2013/Pa.Dpk) _ 065 Perdata 2021
• Tinjauan Yuridis Pemidanaan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/Anak/2018/Pn.Jkt.Brt.)_019 Pdn 2021
• Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheisdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara _ 006 Acara 2021
• Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Laut Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. 010 Han 2021
• Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Persetujuan Harga Dan Tujuan (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/Pn.Pkl) _ 007 Perdata 2021
• Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/Hum/2020.- 015 Htn 2021
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. - 124 Pdt 2021
• Tinjauan Yuridis Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja _ 014 Han 2021
• Tinjauan Yuridis Reuploader Siaran Games Online Melalui Situs Youtube Secara Komersial. (144 Pdt 2021)
• Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri Ungaran ( Studi Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/Pn.Unr Dan Nomor 96/Pdt.P/2017/Pn.Unr ).-090 Pdt 2021
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Yang Dibuat Diluar Wilayah Negara Indonesia Setelah Perkawinan Berlangsung. - 089 Pdt 2021
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Induk Perusahaan Pada Kepailitan Anak Perusahaan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Induk Perusahaan Pada Kepailitan Anak Perusahaan. - 087 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Yang Dilakukan Oleh Koperasi Serambi Dana Kota Salatiga _ 050 Dagang 2021
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perjanjian Jual Beli 1 (Satu) Unit Apartemen (Kasus Putusan Nomor 518/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn.Bks).- 039 Dg 2021
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Cukai Untuk Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Di Indonesia. (024 Dg 2021)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditur Asing (Studi Terhadap Putusan No. 18/Pailit/2008/Pn-Niaga.Sby). - 079 Dg 2021
• Tinjauan Yuridisterhadap Pelaksanaancorporate Social Responsibility(Csr) (Studi Pada Pt Petrokimia Gresik). (030 Dg 2021)
• Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Surakarta.- 008 Htn 2021
• Tugas Dan Fungsi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah. -037 Htn 2021
• Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati. - 059 Htn 2021
• Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Pengelolaan Prasarana Perumahan Dan Permukiman Di Kota Semarang. - 38 Htn 2021
• Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 Di Kabupaten Pati. - 024 Htn 2021
• Tugas Dan Wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Dalam Rangka Pemberian Izin Usaha Pengolahan Ikan Melalui Sistem Online Single Submission (Oss).-046 Htn 2020
• Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anakberdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (021 Htn 2021 )
• Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Brebes.-041 Htn 2021
• Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Batik Tulis Lasem. ( 039 Dg 2021 )
• Upayapemerintah Kabupaten Klaten Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. (026 Htn 2021 )
• Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Sistem Non-Conviction Based Asset Forfeiture Di Indonesia.- 008 Acara 2021
• Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Socio – Legal (Studi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang).-002 Humas 2021

Tahun 2020

• Analisis Implementasi Perjanjian Asuransi Antara Pt. Rimba Raya Putra Dengan Pt. Allianz Utama Indonesia Dalam Perjalanan Wisata. ( 150 Dg 2020 )
• Analisis Kasus Pelanggaran Ham Berat Yang Dilakukan Presiden Omar Al-Bashir Di Sudan. (041 Hi 2020)
• Analisis Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 41/Pdt.P/2018/Pa.Smg). - 077 Pdt 2020
• Analisis Yuridis Mengenai Legal Standing/ Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer Dalam Proses Peradilan Perkara Perdata Umum .-153 Dg 2020
• Analisis Yuridis Praktek Penayangan Film Melalui Layanan Media Over The Top. - 134 Dg 2020
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Sebagai Kekerasan Seksual Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor 1456K/Pid.Sus/2012 Pn. Bgl) _ 005 Pidana 2020
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Oleh Ajb Bumiputera Cabang Kota Bontang
• Kajian Kriminologis Bagi Pelaku Prostitusi Setelah Penutupan Lokalisasi Di Kota Semarang. -020 Pdn 2020
• Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya,Myanmar Ditinjau Dari Aspek Hukum Ham Internasional. 038 Hi 2020
• Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Provinsi Jawa Tengah.- 080 Htn 2020
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ( 078 Pdt 2020 )
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar _ 053 Htn 2020
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar. -053 Htn 2020
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembuatan Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor). ( 075 Htn 2020 )
• Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sungai Buluh Kabupaten Bungo Untuk Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . ( 067 Htn 2020 )
• Penanggulangan Kredit Bermasalah (Studi Di Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pati) -164 Dg 2020
• Pencabutan Sementara Larangan Penggunaan Alat Cantrang Bagi Nelayan Di Kabupaten Brebes Bedasarkan Peraturan Menteri Nomor 2-Permen-Kp-2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. ( 077 Htn 2020 )
• Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Rocket Chicken. (075 Pdt 2020)
• Pengecualian Penerapan Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha Koperasi _ 138 Dagang 2020
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi Pada Kasus Gagal Bayar Obligasi Pt Delta Merlin Dunia Textile. _ 145 Dagang 2020
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kerusakan Dan Kehilangan Barang-Barang Di Dalam Kendaraan Pada Saat Parkir Di Lahan Secure Parking (Studikasus : Putusan Ma No.432/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Pst). (136 Pdt 2020)
• Perlindungan Tertanggung Terhadap Klaim Asuransi Yang Tidak Terbayar Oleh Penanggung Pada Asuransi Jiwa Sequis Life (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1620 K/Pdt/2017). - 165 Dg 2020
• Perluasan Kompetensi Absolut Peratun Dalam Memeriksa Penyalahgunaan Wewenang.- 020 Dg 2020
• Persona Non Grata Terhadap Perwakilan Asing Yang Melakukan Tindakan Spionase (Studi Kasus Pengusiran Atase Teknik Amerika Serikat Di Selandia Baru Tahun 2017). -012 Hi 2020
• Pertanggungjawaban Negara Atas Acta Jure Imperii Perusahaan Yang Diduga Bumn (Studi Terhadap Kasus Emilio Agustin Maffezini V. Kingdom Of Spain)- ( 040 Hi 2020 )
• Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus Pt Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015) 149 Dg 2020
• Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus Pt Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015). -149 Dg 2020
• Tinjauan Terhadap Keputusan Lembaga Sensor Film Indonesia Atas Pelarangan Penayangan Film Balibo Five (Studi Terhadap Sk No 1800/Lsf/Xii/2009.- 006 Han 2020
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Nasabah Program Tabungan Emas Pada E-Commerce Toko Pedia. (142 Pdt 2020 )
• Tinjauan Yuridis Pemberesan Aset Bumn Persero Yang Dinyatakan Pailit. -014 Dg 2020
• Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Merek Dari Pemegang Hak Atas Merek Dalam Keadaan Pailit ( Studi Kasus ; Pt. Njonja Meneer ). ( 133 Pdt 2020 )
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Lessee Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada Perusahaan Pembiayaan (Lessor). (161 Pdt 2020)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Karakteristik Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Franchise Sentana . ( 076 Pdt 2020 )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pkpu Pt. Hanson International, Tbk Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus�Pkpu/2020/Pn Niaga Jkt.Pst (Studi Pada Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pt. Hanson International, Tbk Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Jkt.Pst). - 163 Dg 2020
• Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. 060 Htn 2020
• Upaya Mendidik Anak Dengan Kekerasan Sebagai Tindak Pidana Penganiayaan, Studi Perbandingan Hukum Pidana Dengan Hukum Pidana Islam. - 040 Pd 2020
• Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang–Undangnomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah. ( 071 Htn 2020 )

Tahun 2019

• Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Debitor Pailit Yang Beritikad Buruk (Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.Sus.Actio Pauliana/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Akibat Hukum Atas Perkawinan Campuran Antara Wni Dengan Wna Yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin ( Studi Hak Dan Kewenangan Terhadap Harta Kekayaan)
• Akibat Hukum Hutang Pinjaman Polis Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Pada Pt Asuransi Jiwasraya)
• Akibat Hukum Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2015/Pn.Wsb)
• Akibat Hukum Penggunaan Desain Industri Tanpa Hak Yang Memiliki Persamaan Dengan Desain Industri Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Kasus Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
• Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang Medium Term Notes (Mtn) (Kasus Pt. Sunprima Nusantara Pembiayaan)
• Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang Medium Term Notes (Mtn)(Kasus Pt. Sunprima Nusantara Pembiayaan)
• Akibat Pembatalan Wasiat Yang Diberikan Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak
• Analisa Hukum Merek Pada Kemasan Produk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011)
• Analisa Yuridis Investasi Melalui Equity Based Crowdfunding
• Analisa Yuridis Pemanfaatan Layanan Content.Id Di Channel Youtube Untuk Melakukan Cover Lagu Dengan Cara Memonetisasi Video
• Analisa Yuridis Pengawasan Kppu Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia
• Analisa Yuridis Terhadap Obstruction Of Justice Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.17/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst Jo Putusan No. 26/Pid.Tpk/2018/Pt Dki.Jkt)
• Analisa Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Siaran Yang Disiarkan Ulang Melalui Transmisi
• Analisis Batasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Sebagai Negative Legislator (Studi Putusan Mk No: 21/Puu-Xii/2014 Dan Putusan Mk No: 46/Puu-Xiv/2016)
• Analisis Hukum Praktik Penipuan Internet (Internet Fraud) Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Analisis Pelaksanaan Perubahan Status Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Menjadi Hak Milik (Hm) Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan
• Analisis Pemberlakuan Embargo Senjata Oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Konflik Bersenjata Di Republik Afrika Tengah
• Analisis Pengaturan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia
• Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Gugat Cerai Pegawai Negeri Sipil Beda Agama (Studiputusanpengadilannegerikabupaten Semarang Nomor105/Pdt.G/2017/Pn Unr)
• Analisis Yuridis Akuisisi Saham Pt Uber Indonesia Technology Oleh Pt Grab Indonesia
• Analisis Yuridis Kewenangan Menentukan Cooperative Witness Melalui Teleconference Dalam Tindak Pidana Terorisme ( Studi Putusan No Reg Perkara 148/Pen.Pid/2011/Pn.Jkt.Sel )
• Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
• Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Strukturalkomisi Hukum Nasional Oleh Presiden Melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
• Analisis Yuridis Penggunaan Merek Newlois Dan Redlois Dengan Maksud Membonceng Merek Terkenal Lois Dalam Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-Hki/2016
• Analisis Yuridis Penggunaan Virtual Currency Sebagai Instrumen Investasi Dari Sisi Hukum Investasi
• Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
• Analisis Yuridis Terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/Kppu-I/2017)
• Analisis Yuridis Tindakan Diskriminatif Antar Pelaku Usaha Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha
• Analisisyuridis Penerapan Asas Justice Collaborator Terhadappelaku Tindak Pidana Korupsi E-Ktp(Studi Putusan :5/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Dki)
• Arbitrase Siac Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Pelaksanaan Putusannya Di Indonesia
• Aspek Hukum Berakhirnya Perjanjian Build Operate Transfer Antara Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Pt. Perwita Karya
• Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Perjanjian Kota Kembar (Sister Cityagreement) Antara Kota Kisarazu Dengan Kota Bogor
• Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Cara Bank Dalam Mengatasi Resiko Kredit Macet (Studi Terhadap Bpr Arto Moro)
• Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang
• Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Oleh Azov Battalion Dalam Konflik Bersenjata Internasional Ukraina Dengan Rusia
• Dampak Bagi Warga Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang (Studi Kasus Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang)
• Dampak Klaim China Dilaut Cina Selatan Terhadap Hak Berdaulat Negara Filipina
• Dampak Pelanggaran “The Hague Laws” Dan “The Geneva Laws” Pada Konflik Bersenjata Terhadap Kerusakan Lingkungan
• Dinamika Lada Hitam Lampung Sebagai Salah Satu Indikasi Geografis Provinsi Lampung Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang
• Efektivitas Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Mandiri Cabang Tegal)
• Efektivitas Tindakan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika
• Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Faktisitas Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Menambah Instrumen Hukum Judicial Order Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
• Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Bupati Di Kabupaten Banjarnegara
• Good Corporate Governance (Kasus Putusan Ma Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki)
• Gugatan Apralex - Sh & F Untuk Tindakan Safeguard Pada Produk Impor Alumunium Foil
• Gugatan Terhadap Jual Beli Rumah Yang Tidak Sesuai Dengan Brosur
• Halaman Judul Peran Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Dalam Perwalian (Studi Di Balai Harta Peninggalan Surabaya)
• Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia
• Hubungan Tata Kerja Antara Inspektorat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Semarang Dalam Melakukan Pengawasan Untuk Menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Banjengan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
• Implementasi Aturan Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pekerja Mempunyai Pertalian Darah Dan/Atau Perkawinan Dengan Pekerja Lain Dalam Satu Perusahaan Khususnya Di Bni Cabang Undip Semarang
• Implementasi Jakarta Concord Demi Mewujudkan Diplomasi Maritim Dalam Kerangka Iora (Indian Ocean Rim Association)
• Implementasi Kebijakan Pengawasan, Pengendalian Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukoharjo
• Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Konstruksi Proyek Pembangunan The Alton Apartment Semarang
• Implementasi Male Captus Bene Detentus Sebagai Penyimpangan Terhadap Hukum Internasional
• Implementasi Pendampingan Penggunaan Dana Desa Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
• Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Alat Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
• Implementasi Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo
• Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Usaha Depot Air Minum (Dam) Isi Ulang Di Kota Cirebon
• Implementasi Perlindungan Merek Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Pemalsuan Merek Jamu Ayam Mbah Joyo Di Yogyakarta)
• Implementasi Prinsip Estoppel Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Internasional (Studi Komparasi Putusan Pca 2011-03 Dan Icj General List No. 153)
• Implementasi Prinsip Kebaruan (Novelty) Desain Konfigurasi (Studi Putusan Nomor: 445 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Kawin Terhadap Golongan Penduduk Yang Tunduk Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Implementasi Tanggung Jawab Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Kota Semarang
• Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Kering Di Desa Candi Areng Kecamatan Warung Asem Kabupaten Batang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Industri Kreatif Di Indonesia
• Implikasi Perubahan Bentang Alam Terhadap Letak Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia (Studi Pulau Putri/Nongsa)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-Xii/2013 Tentang Pengujian Ketetapan Mpr Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Marwah Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Guardian Of Constitution Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Implikasi Resolusi Parlemen Eropa No. 2016/2222 (Ini) Mengenai Minyak Sawit Dan Deforestasi Hutan Hujan Terhadap Produk Kelapa Sawit Asal Indonesia Ditinjau Dari Gatt/Wto
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu/2017 Terhadap Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (2) Dan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Cyber Warfare Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Palestina Atas Gaza
• Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Kendal
• Kajian Tentang Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
• Kajian Terhadap Hubungan Hukum Antara Prinsipal Dan Agen Dalam Pemasaran Tiket Pesawat Online (Studi Pada Pt. Purima Wisata Nusantara)
• Kajian Yuridis Empiris Proses Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang
• Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Konsep Kuhp
• Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Hukum Pidana Kebijakan Formulasi Delik Zina Di Indonesia
• Kajian Yuridis Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada Bank Ocbc Nisp
• Kajian Yuridis Penyelamatan Lembaga Jasa Keuangan Oleh Pengelola Statuter (Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Tindak Pidana Suap Sektor Swasta Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Berita Bohong Melalui Media Online
• Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Bagi Anak Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Di Masa Mendatang
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyberterorism Dalam Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia
• Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara Pencurian Data Pribadi Di Indonesia
• Kebijakan Lembaga Penyidikan Dalam Pemberian Status Whistleblower Pada Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Non Penal Rehabilitasi Bagi Anggota Polri Pecandu Narkotika (Studi Di Polda Jawa Tengah)
• Kebijakan Non Penal Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Wilayah Kota Semarang)
• Kebijakan Pembatasan Impor Barang Non Migas Melalui Peningkatan Tarif Sehubungan Dengan Ancaman Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2018 Ditinjau Dari Ketentuan Gatt/Wto
• Kebijakan Pemerintah Kota Magelang Dalam Perubahan Penetapan Objek Pajak Restoran Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah
• Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.363 K/Mil/2017)
• Kedudukan Dan Fungsi Data Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia_004 Ac 2019
• Kedudukan Hukum Kreditor Pada Kredit Sindikasi Dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)
• Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Pembatalan Sertipikat Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Ptun Nomor : 15/G/2014/Ptun-Tpi Di Kota Batam)
• Kesiapan Hukum Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Integrasi Pasar Modal Asean
• Keterlambatan Jangka Waktu Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Kantor Pertanahan Bojonegoro)
• Kewajiban Negara Dalam Menjamin Tersedianya Fasilitas Pembuangan Limbah Medis Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Pembuanganlimbah Medis Ke Tempat Pembuangan Sampah Di Cirebon)
• Kewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus: Perdagangan 11 Perempuan Di Sukabumi Dengan Modus Perkawinan Tahun 2018)
• Kewajiban Negara Memenuhi Aksesibilitas Anak Dari Keluarga Miskin Terhadap Akta Kelahiran Sebagai Pemenuhan Hak Atas Identitas Hukum Di Kabupaten Semarang
• Kewajiban Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Di Indonesia
• Kewajiban Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusionlinedi Indonesia
• Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Dalam Keadaan Tak Hadir (Afwezigheid)
• Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Proses Legislasi Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2018
• Kewenangan Hukum World Health Organization (Who) Dalam Mengusahakan Akses Vaksin Ebola Di Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo
• Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer (P2P) Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman (Kasus Koinworks.Com
• Komparasi Faktor Penyebab Penanggalan Hak Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melanggar Hukum (Studi Kasus Di Korea Selatan Dan Di Amerika Serikat)
• Kontribusi International Comittee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Perlindungan Tawanan Perang Yang Mengalami Penyiksaan Di Penjara Abu Ghraib Irak
• Kriteria Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group Ltd Dan Linawaty Hardjono Berdasarkan Putusan Mahkamah Ri Nomor 32 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018
• Kriteria Penentuan Kebaruan Dalam Kasus Pt.Agree Progress International (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dan Putusan Ma No.554.K/Pdt.Sus-Hki/2015)
• Legalitas Penggunaan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Mengkonstruksi Kerjasama Penegakan Hukum Untuk Menjaga Keamananlaut Lepas Di Samudera Hindia Dalam Kerangka Indian Ocean Rim Association (Iora)
• Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hki/2015)
• Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi
• Pelaksanaan Fungsi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Upaya Pencegahan Hama Dan Penyakit Ikan Di Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 Di Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan
• Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Candi Borobudur Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
• Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti (Studi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kedungpane Semarang
• Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031
• Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Industri Pt Pura Barutama Kabupaten Kudus
• Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Oleh Kpu Kota Semarang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
• Pelaksanaan Perekrutan Tenaga Non Asn Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Dalam Usaha Antara Pemilik Barang Dengan Penjual
• Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Dan Pemasaran Produk Lpg 3 Kg Di Indonesia (Studi Pada Pt Satu Tsuma Bersinar Bumiayu)
• Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 Pk/Tun/2018 Atas Sengketa Pilkades Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Pembentuk Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-Xii/2014 Dan 16/Puu-Xvi/2018)
• Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Oleh Penyelenggara Negara Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance (Studi Di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta)
• Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dalam Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Perikanan Dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya Di Kabupaten Jepara
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dengan Pasangan Calon Tunggal Di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
• Pelanggaran Penayangan Hak Siar Oleh Pt. Zuri Hotel Manajemen Tanpa Izin Pt Inter Sports Marketing
• Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah (Kasus Putusan Pn Kendal Nomor 19/Pdt.G/2011/Pn.Kdl)
• Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pt Tirta Amarta Bottling Company (Putusan Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Bdg)
• Pelarangan Terhadap Icrc Dalam Memberikan Perawatan Medis Di Ghouta Timur Suriah Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing
• Pembatalan Pendaftaran Merek Sejenis Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Ma Nomor 7 K/Pdt.Sus-Hki/2018)
• Pembatasan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang
• Pemberian Ganti Kerugian Tanah Wakaf Dalam Pelaksanaan Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)
• Pemberian Kartu Nelayan Sebagai Upaya Kesejahteraan Nelayan Di Provinsi Jawa Tengah
• Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah Guna Meminimalisasi Risiko Hukum
• Pemutusan Kontrak Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Dinas Bina Marga Kab. Grobogan Dengan Cv. Abdi Manunggal Sakti. (Studi Kasus Gugatan Atas Pengembangan Jalan Gajah Mada Dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014)
• Penanganan Konflik Laut Cina Selatan Terkait Dengan Stabilitas Keamanan Regional Menurut Asean Politicalsecurity Community
• Pendekatan Integral Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan
• Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah
• Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polres Bantul
• Penegakan Hukum Di Bidang Pajak Atas Usaha Kos-Kosan Di Wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang
• Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Kebab Kebul
• Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Dugaan Melakukan Transaksi Obligasi Fiktif Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sekuritas (Pt Reliance Securities Dan
• Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (Icc) Terhadap Kasus Kejahatan Perang Yang Dilakukan Ahmad Al Faqi Al Mahdi Di Timbuktu Mali
• Penerapan Konsep “A Likelihood Of Confusion” Dalam Pembatalan Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasisurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
• Penerapan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana
• Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana_001 Ac 2019
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Jalur Mrt (Mass Rapid Transit) Wilayah Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Jalur Mrt (Mass Rapid Transit) Wilayah Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan (Perspektif Ganti Kerugian Yang Berkelayakan)
• Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Bagi Pertumbuhan Iklim Investasi Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia
• Pengaturan Aplikasi Izin Usaha Melalui Online (Ijus Melon) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Semarang
• Pengaturan Mengenai Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri Dalam Peraturan
• Pengaturan Mengenai Penanganan Pencemaran Laut Sebagai Akibat Dari Tabrakan Kapal Yang Berakibat Pada Negara Ketiga (Studi Terhadap Kasus Oil Spill Di Selat Singapura)
• Pengaturan Penggunaan Self Defense Negara Menurut Ketentuan Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Self Defense Israel Untuk Mempertahankan Kedaulatannya)
• Pengawasan Pemerintah Terhadap Muatan Angkutan Barang Yang Over Dimension Dan Over Loading (Studi Di Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang)
• Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Umumdaerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudusmenurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan Dan Pengelolaanlingkungan Hidup
• Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Penggunaan Jasa Pengangkutan Melalui Layanan Go-Food Gojek Indonesia
• Penggunaan Ranjau Laut Oleh Albania Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Corfu Channel Incident 1946)
• Penggunaan Teknologi Remote Sensing Untuk Kepentingan Militer Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional
• Penyalahgunaan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Kasus Penyerangan Benda Budaya Oleh Isis Di Suriah
• Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia
• Penyelesaian Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Antara Pt. Mekar Agung Sejahtera Dengan Kwan Jimmy ( Studi Putusan No. 78/Pdt.G/2015/Pn Cbi )
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Dalam Hal Terdapat Kekeliruan Analisis Nilai Hak Tanggungan
• Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Di Primer Koperasi Kartika S-09 Sejahtera Komando Daerah Militer Iv/Diponegoro
• Penyelesaian Sengketa Investment Agreement Pada Kasus Pt. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Untuk Jalur Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Di Tanah Hak Milik Perseorangan Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Studi Dari Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan (Studi Putusan Peradilan Formal)
• Penyerangan Jaringan Komputer Sebagai Bentuk Tindak Pidana Terorisme Berbasis Internet (Cyber Terrorism) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional
• Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yang Partisipatif Dalam Kerangka Otonomi Desa
• Peran Dan Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom ) Jawa Tengah Terhadap Labeling Susu Kental Manis
• Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Dalam Pelaksanaan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan Di Luar Negeri
• Peran Kantor Pertanahan Terhadap Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kota Semarang
• Peran Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang (Studi Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)
• Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terkait Kewajiban Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan Kota Semarang
• Peran Seksi Pelatihan Dan Pemagangan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Program Pemagangan Ke Jepang
• Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo)
• Perbandingan Implementasi Nagoya Protocol Dalam Perlindungan Sumber Daya Genetik Di Indonesia Dan India
• Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial
• Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Di Kota Semarang (Studi Di Lkbn Antara Biro Jawa Tengah Dan Pd. Bpr Bank Pasar Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Advising Bank Yang Menerima Dokumen Palsu Dalam Transaksi Menggunakan Letter Of Credit (L/C)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Wonogiri (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn Wng)
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur ( Cedent ) Dalam Cessie Yang Di Akibatkan Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Nomor 108./Pdt.G/2016/Pn.Sby)
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Surat Berharga Perpetual Pt Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
• Perlindungan Hukum Bagi Kepemilikan Kios Pedagang Dalam Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pasar Kliwon Kudus)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Handphone Resmi Di Toko Handphone Di Kota Magelang
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1594 K/Pid.Sus/2012)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Electronic Wallet Terhadap Pembekuan Kegiatan Usaha Electronic Wallet Oleh Bank Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Kelapa Gading
• Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang Di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan Uu Ri Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Potret Atas Tindakan Komersial Tanpa Hak Menurut Uu No.28 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Perlindungan Hukum Nasabah Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Atas Penerbitan Invoice Fiktif (Kasus Putusan Pn Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2014/Pn Skt Tahun 2014 )
• Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pt Asuransi Raya Atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi
• Perlindungan Hukum Pencipta Dalam Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus: Pelanggaran Hak Cipta Oleh Rumah Produksi Film Benyamin Biang Kerok)
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Sekuritas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kasus Pt Brent Securities)
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Syariah
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Hak Efek Beragun Aset Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Pada Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Sarana Multi Griya Finansial – Bank Tabungan Negara Nomor 03 Tahun 2017)
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Potret Yang Dimuat Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Inventory
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Ilega
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selaku Konsumen Yang Dirugikan Akibat Praktek Pelayanan Dokter Di Rumah Sakit Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 Pk / Pdt / 2011)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Di Lia Garment Kabupaten Boyolali
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Media Televisi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Dinfra)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Yang Disiarkan Melalui Layanan Online Music Streaming
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Bus Akap & Akdp Di Jawa Tengah Akibat Perubahan Tarif Pada Waktu Lebaran
• Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
• Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada Dna Benih Varietas Tanaman Yang Dimiliki Perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn Clp)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang
• Perlindungan Objek Sipil Atas Penggunaan Cyber Warfare Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
• Perlindungan Terhadap Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Bentuk Jual Putus Berdasarkan Undang-Undang
• Perlindungan Terhadap Pengurus Dalam Pelaksanaan Pkpu Yang Berakhir Kepailitan
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Oleh Pt. Malflex Properti Di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
• Persona Non Grata Terhadap Perwakilan Negara Yang Bekerja Di Pbb (Studi Kasus Pengusiran Perwakilan Negara Rusia Yang Bekerjadi Pbb Oleh Amerika Serikat Tahun 2018)
• Pertanggung Jawaban Pt Grab Indonesia Terhadap Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang
• Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Anak-Anak Indonesia Di Laut Teritorial Australia
• Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat Atas Dampak Penggunaan Cluster Bomb Terhadap Korban Sipil Di Laos Dalam Perang Vietnam Penulisan Hukum
• Pertanggungjawaban Negara Indonesia Dalam Melindungi Anak Buah Kapal Yang Menjadi Sandera Pembajakan Kapal Ark Tze Di Perairan Pointe Noire Republik Kongo
• Pertanggungjawaban Negara Israel Atas Penembakan Terhadap Petugas Medis Di Jalur Gaza Selatan Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penembakan Razan Al-Najjar)
• Pertanggungjawaban Negara Penerima Kepada Negara Pengirim Atas Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Di Wilayah Konflik (Studi Kasus: Bom Kabul Afganistan Merusak Kedutaan Besar Jerman, Prancis, India Dan Jepang Tahun 2017)
• Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/Pn-Mks.)
• Pertanggungjawaban Pidana Atas Meninggalnya Pasien Akibat Penelantaran Oleh Rumah Sakit
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online( Studi Putusan Nomor : 22/Pid.B/2017/Pn.Bna.)
• Politik Hukum Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
• Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Kabupaten Wonosobo
• Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui Mou Antara Apip Dan Aph
• Praktik Monopoli Amazon.Com, Inc. Ditinjau Dari Antitrust Law Amerika Serikat
• Prinsip Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal Antara Bayerische Motoreen Werke Aktiengelschaft Melawan Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong) Terkait Penggunaan Merek Bmw (Studi Terhadap Putusan Ma Nomor 29 Pk/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Problem Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bentuk Tindak Pidana Pembajakan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Problematika Inventarisasi Data Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Kluster Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
• Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia
• Problematika Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Negara Yang Tidak Memilikihubungan Diplomatik Dengan Indonesia (Studi Kasus: Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan)
• Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Indonesia_004 Ac 2019
• Proses Penyelesaianupaya Hukum Kasasi Oleh Pemilik Tanah Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang)
• Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 Melalui Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Calon Legislatif Dari Pkb Dan Pan)
• Prospek Perlindungan Pekerja Secara Putting Out System Di Jawa Tengah
• Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun.Smg)
• Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun.Smg)_003 Ac 2019
• Renvoi Prosedur Sebagai Suatu Bentuk Perlawanan Kreditur Terhadap Penyelesaian Utang Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/Pn Niaga. Smg.)
• Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)
• Ringkasan Disertasi : Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
• Sanksi Terhadap Direksi Yang Tidak Melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)
• Status Hukum Tindakan Freedom Of Navigation Operations Oleh Amerika Serikat Pada Wilayah Laut Yang Diklaim Republik Rakyat Tiongkok Di Laut Cina Selatan
• Studi Komparasi Pengaturan Tata Kelola Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia Dan Italia
• Studi Pemecahaan Nilai Nominal Saham(Stock Split) Padapt. Bank Mandiri (Persero)Tbk
• Tanggung Jawab Agen Terhadap Data Nasabah Dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
• Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Benda Jaminan (Sk Pns) Nasabah Dalam Pemberian Kredit Bank (Kasus: Putusan No. 1723 K/Pdt/2017)
• Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Pendebetan Rekening Simpanan Nasabah Kartu Kredit
• Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Pendebetan Rekening Simpanan Nasabah Kartu Kredit (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 412 Pk/Pdt/2018)
• Tanggung Jawab Bank Mega Dalam Hal Hilangnya Dana Deposito Manajer Investasi
• Tanggung Jawab Bank Penyedia Jasa Dalam Risiko Gagal Bayar Pemberi Pinjaman Pada Penyelenggaraan Peer To Peer Lending
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Debit Akibat Tambahan Biaya ( Surcharge ) Saat Melakukan Transaksi Pembayaran (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia )
• Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks. Kasus Pt. Abu Tours)
• Tanggung Jawab Direksi Pt. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) Terhadap Calon Jamaah Umroh Yang Gagal Berangkat Umroh
• Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Nasabah Penyimpan Tabungan Deposito Akibat Penyalahgunaan Wewenang Karyawan
• Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Nasabah Penyimpan Tabungan Deposito Akibat Penyalahgunaan Wewenang Karyawan (Studi Putusan Pn Slawi Nomor 179/Pid.Sus/2014/Pn Slw)
• Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Maraknya Fintech Ilegal Di Indonesia
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Pt. Bii Finance Center Dengan Penjual Mobil Showroom Sky Motor Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Mobil(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)
• Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dengan Statusnya Sebagai Negara Transit Dalam Kaitannya Dengan Penyelundupan Manusia Ke Australia
• Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Go-Send Yang Digunakan Untuk Jual Beli Barang Secara Online
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Tertanggung Yang Berstatus Sebagai Debitur Lembaga Pembiayaan Konsumen
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di Pt. Pelindo Iii Semarang
• Tanggung Jawab Pt Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express
• Tanggung Jawab Pt. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Penumpang Oleh Transportasi Online Roda Dua Dalam Perlindungan Hukum
• Tanggung Jawab Pt. Bukalapak Terhadap Kerusakan Barang Yang Dibeli Melalui Situs Bukalapak Dengan Pengiriman Menggunakan Jasa Go-Jek
• Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Atas Meninggal Dunianya Pasien Akibat Malpraktek
• Tanggungjawab Pt Pegadaian (Persero) Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di Pt Pegadaian (Persero)
• Telaah Yuridis Penyebarluasan Potongan Film Melalui Media Sosial Instagram
• Tindakan Unicef Dalam Pengembalian Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Republik Afrika Tengah
• Tinjauan Empiris Pemberantasan Tindak Pidana Suap Oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Di Wilayah Kota Semarang
• Tinjauan Hukum Terhadap Oper Kredit Kepemilikan Rumah Kpr Melalui Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/Pn Unr )
• Tinjauan Terhadap Efektivitas Peran Mediator Sebagai Penyelesai Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
• Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Di Perusahaan Perbankan (Studi Di Bank Bni Kcu Undip Semarang)
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Transaksi Formless Dalam Layanan Brinets Ekspress (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal)
• Tinjauan Terhadap Pemaknaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Bumn Dan Akibat Hukum Yang Timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xi/2013
• Tinjauan Terhadap Pemenuhan Tunjangan Anak Dalam Penerimaan Jaminan Pensiun Bagi Anggota Polri Oleh Pt. Asabri Cabang Semarang
• Tinjauan Yuridis Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 290/Pid.B/2009/Pn.Ung Jo Pengadilan Tinggi Nomor : 163/Pid/2010/Pt.Smg Jo Mahkamah Agung Nomor : 1771 K/Pid.Sus 2010)
• Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Putusan No 69/Pid.B/2018/Pn.Bna)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati
• Tinjauan Yuridis Mengenai Izin Mendirikan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Berdasarkan Pp No. 64 Tahun 2016
• Tinjauan Yuridis Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Kudus)
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Build Operate And Transfer (Bot) Antara Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Pt.Prima Lestari Investindo Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Ramayana Department Store
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Di Pt Wika Realty (Jakarta)
• Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Perjanjian Integrasi Vertikal Untuk Memastikan Kesediaan Pasokan Bahan Baku
• Tinjauan Yuridis Pencairan Bank Garansi Secara Sepihak Dalam Perjanjian Konstruksi
• Tinjauan Yuridis Penyerangan Terhadap Staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Oleh Taliban Di Afghanistan
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakandiskresi Pejabat Pemerintahanyang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang
• Tinjauan Yuridis Sosiologistentang Fitur Perbelanjaan (Shopping Feature) Pada Layanan Aplikasi Go-Jek (Studi Pada Mitra Dan Konsumen Pt.Go-Jek Indonesia Cabang Semarang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Pt. Utomodeck Metal Works Dengan Kwinto Agus Sadewo (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/Pn.Unr)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Residiv Tindak Pidana Penalahgunaan Narkotika Sebagai Faktor Pemberat Pidana
• Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011)
• Transparansi Perekrutan Pegawai Non Asn Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
• Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur Dalam Penanggulangan Masalah Penggunaan Narkotika Di Wilayah Jakarta Timur
• Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Semarang
• Tugas Dan Fungsi Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Pantai Utara Timur Jawa Tengah
• Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Reklame
• Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas
• Tugas Dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kabupaten Grobogan
• Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik Kepada Mayarakat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Urgensi Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Di Kabupaten Rembang
• Urgensi Pembatalan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura Penulisan Hukum
• Urgensi Penerapan Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menjamin Hak – Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’S Constitutional Rights)
• Wewenang Badan Kepegawaian Daerah ( Bkd ) Provinsi Jawa Tengah Dalam Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Berdasarkan Penerapan Prinsip Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Yurisdiksi Tahta Suci (Vatikan) Terhadap Pelecehan Seksual Anak Yang Dilakukan Oleh Pastor Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (The Convention On The Rights Of The Child)

Tahun 2018

• Akibat Hukum Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar Pada Kredit Sindikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Semarang-Solo Oleh Debitur_011 Dag 2018
• Akibat Hukum Dalam Transaksi Margin Yang Gagal Bayar Pada Perusahaan Efek
• Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box ( Studi Kasus Pembobolan Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia (Bii) )
• Akibat Hukum Penerbitanbilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan
• Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wni Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
• Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Tentang Pencabutan Kewenangan Menteri Dalam Negeri Untuk Membatalkan Peraturan Daerah
• Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan (Studikasus Di Kecamatancibitung, Kabupatenbekasi)
• Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital)Dalam Prespektif Keuangan Di Indonesia
• Analisa Yuridis Tanggung Jawab Underwriter Dalam Menilai Dan Menyeleksi Calon Tertanggung Di Perusahaan Asuransi Jiwa Pt. Zurich Topas Life Indonesia
• Analisis Hukum Penerapan Prinsip Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina
• Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen Green Pramuka City Di Jakarta
• Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen
• Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia
• Analisis Penerapan Pembayaran Tol Menggunakan E- Money
• Analisis Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa
• Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional
• Analisis Yuridis Izin Usaha Pertambangan Pasca Peraturan Menteri Esdm Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Dalam Negeri
• Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Sistem P2P Lending
• Analisis Yuridis Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Analisis Yuridis Penggunaan Karakter Tentang Pertamini Terhadap Karakter Pertamina Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Penumpang Transportasi Berbasis Aplikasi Online Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Grab Atas Risiko Yang Ditimbulkan Mitra Grab
• Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Analisis Yuridis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi)Sebagai Tanggung Jawab Profesional Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
• Analisis Yuridis Peraturantingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota Tentang Kewajiban Csr (Corporate Social Responsibility) / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
• Analisis Yuridis Peretasan Situs Ashley Madison Di Kanada Berdasarkan European Convention On Cybercrime 2001
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Dalam Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Jaminan Gadai Emas Pt Bank Bni Syariah Cabang Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/Pn.Mlg)
• Analisis Yuridis Teknik Pembelian Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Jawa Tengah)
• Analisis Yuridis Tentang Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Di Perairan Indonesia ( Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional)
• Analisis Yuridis Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Kuasi Negara (Studi Kasus : Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Dpr)
• Analisis Yuridis Terhadap “Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapon” (Tpnw) Dalam Hukum Internasional
• Analisis Yuridis Terhadap Hambatan Pemberian Keterangan Roya Hak Tanggungan Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah
• Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Yang Tercantum Pada Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan Xl Dan Im3 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Yuridis Ujicoba Bom Hidrogen Oleh Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
• Analisis Yuridis Undang Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
• Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Pt. Soen Daya Abadi Dengan Penambang Lokal Di Banjarnegara
• Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)
• Asean Political-Security Community Dan Relevansinya Dengan Penerapan Prinsip Non Intervensi Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Asia Tenggara
• Aspek Hukum Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Oleh Indonesia (Studi Kasus Di Lebanon)
• Bentuk Kerjasama Antar Negara Dalam Upaya Penanggulangan Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Dekat Perairan Somalia (Teluk Aden)
• Bentuk Pengganti Kerugian Pada Perjanjian Sewa Mobil Di Cv. Khatulistiwa Persada Rent Car Terhadap Risiko Terjadinya Kecelakaan Atau Kerusakan Pada Kendaraan Rental
• Bentuk Pengganti Kerugian Pada Perjanjian Sewa Mobil Di Cv. Khatulistiwa Persada Rent Car Terhadap Risiko Terjadinya Kecelakaan Atau Kerusakan Pada Kendaraan Rental_053 Dagang 2018
• Bentuk Tanggung Jawab Pt Wahana Prestasi Logistikcabang Semarang Terhadap Penyelenggaraan Pengiriman Barang
• Dampak Blokade Damai Negara-Negara Arab Kepada Qatar Terhadap Perjanjian Bilateral Tentang Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal
• Dampak Deklarasi Darurat Perang (Martial Law) Terhadap Sipil Dan Keamanan Negara Dalam Studi Kasus Marawi Filipina
• Eksplorasi Dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Melalui Kegiatan Pertambangan Ruang Angkasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus United States Of America Space Resource Exploration And Utilization Act Dan Luxembourg Law On The Exploration And Use Of Space Resources)
• Elaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Melalui Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja/Buruhoutsourcingdi Pt. Prima Karya Sarana Sejahtera (Pkss) Semarang
• Faktor-Faktor Yuridis Yang Menghambat Implementasi Proyek Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation Plus (Redd+) Di Indonesia
• Fungsi Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
• Fungsi Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Brebes
• Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Non Intervensi Negara (Studi Kasus Penyalah Gunaan Hak ¬¬¬Veto Oleh Amerika Serikat Pada Agresi Israel Di Jalur Gaza)
• Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)
• Implementasi Asas Dominus Litis Oleh Lembaga Kejaksaan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia
• Implementasi Formulasi Kebijakan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
• Implementasi Hak-Hak Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 920/K/Pid.Sus/2013)
• Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan Guna Memenuhi Target Energi Nasional
• Implementasi Non-Proliferation Treaty Terhadap Nuklir Iran
• Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kota Surakarta
• Implementasi Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Konflik Di Antara Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Mengenai Zonasi Wilayah Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang
• Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.03/2015 (Pojk No.13/2015) Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Pd. Bpr Bintan)
• Implementasi Prinsip Market Access Dan National Treatment Dalam Jasa Bidang Perhotelan Di Indonesia
• Implementasi Prinsip Responsibility To Protect Dalam Konflik Bersenjata Di Yaman
• Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Desa
• Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Terkait Pelanggaran Hak Rahasia Dagang
• Implikasi Decree No.116/2017/Nd-Cp Terhadap Ekspor Kendaraan Bermotor Asal Indonesia Ke Vietnam Dalam Prespektif Gatt/Wto
• Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadapproses Pemilu
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Semarang
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Tahun 2019
• Implikasi Putusan Mk Ri No. 14-17/Puu-V/2007 Dan Putusan Mk Ri No. 4/Puu-Vii/2009 Terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana
• Implikasi Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Telah Habis Jangka Waktunya Dan Tidak Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan
• Inventarisasi Dan Dokumentasi Warisan Budaya Tak Benda Dari Kota Semarang Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia
• Jaminan Fidusia Atas Saham (Studi Kasus Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” Dengan Perseroan Terbatas Petroneck Energy)
• Jual Beli Tanah Pada Masyarakat Adat Sedulur Sikep Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)
• Kajian Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Lelang Barang Jaminan
• Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Di Wilayah Kabupaten Klaten
• Kajian Pembatasan Perdagangan Senjata Internasional Berdasarkan Arms Trade Treaty 2013 Dan Urgensinya Terhadap Perdagangan Senjata Indonesia
• Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Partium Pada Pengadilan Agama (Studi Pada Kasus Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif)
• Kajian Yuridis Kriminologis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purbalingga
• Kajian Yuridis Tentang Penyalahgunaan Premise Menurut Ketentuan Hukum Internasional (Studi Kasus Kedutaan Besar Korea Utara Di Malaysia Yang Digunakan Sebagai Tempat Persembunyian Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan)
• Kajian Yuridis Terhadap Hubungan Bilateral Antara Korea Utara Dan Jepang Dalam Kaitan Dengan Uji Coba Rudal Balistik
• Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemasaran Produk Impor Alat Kesehatan Di Indonesia (Studi Pada Pt Anugerah Santosa Abadi Surabaya)
• Kapasitas Hukum Dan Tindakan Osce Dalam Konflik Transdniestrian/Moldova
• Kebijakan Hak Perlindungan Hukum Dan Hak Imunitas Insan Ombudsman Yang Berkeadilan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru ( Studi Kasus : Putusan Pn Mataram Nomor 387/Pid.Sus/2013/Pn.Mtr Tahun 2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Pk/Pid.Sus/2016 Tahun 2016 - Atas Nama Terdakwa I Wayan Purwa Alias Purwa )
• Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penanganan Kejahatan Hate Speech Yang Dilakukan Dengan Media Online
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap “Perdagangan Black Market” Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kota Semarang
• Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan (Studi Terhadap Pertambangan Minyak Sumur Tua Di Bojonegoro)
• Kedudukan Anggota Penyimpan Dana Dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Multidana Di Ambarawa
• Kedudukan Dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Semarang
• Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kedudukan Eurasian Economic Union Sebagai Organisasi Perdagangan Regional Dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional
• Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs)
• Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Kpr-Btn Dengan Oper Kredit Di Bawah Tangan Di Kabupaten Cirebon (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 38/Pdt.G/2016/Pn.Cbn)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan Dalam Pensertipikatan Tanah (Studi Di Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes)
• Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia
• Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak Atas Air Bagi Masyarakat Kota Bekasi Sebagai Dampak Tercemarnya Sungai Bekasi
• Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan (Studi Kasus Pengembalian Barang Tegahan Kiriman Impor Melalui Pos Indonesia)
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading
• Klaim Jepang Terhadap Status Pulau Okinotorishima Ditinjau Dari Perspektif Hukum International
• Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha Di Association Of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Integration
• Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Mijen-Peganjaran Di Kabupaten Kudus
• Legalitas Intervensi Militer Pasukan Koalisi Gabungan Amerika Terhadap Kedaulatan Negara Suriah
• Legalitas Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Nuklir ( Nuclear Weapon ) Oleh Korea Utara Dalam Hukum Internasional
• Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Studi Kasus No. 46/Pdt.G/2017/Pn.Unr Di Pengadilan Negeri Ungaran
• Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum
• Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Penataan Transportasi
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)
• Pelaksanaan Fungsi Partaipolitik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Di Kota Batam
• Pelaksanaan Fungsi Pelabuhan Perikanan Dalam Mendukung Kegiatan Pemasaran Dan Distribusi Ikan Di Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017
• Pelaksanaan Kewarisan Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Islam
• Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Partai Politik Sebagai Lembaga Penyelesaian Konfik Dalam Partai Golongan Karya
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Kantor Balai Besar Teknologi Pencegahan Dan Pencemaran Industri (Bbtppi) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kota
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Tangerang
• Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Khususnya Tentang Repatriasi Harta Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari)
• Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tangerang
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayan Pedagang Kaki Lima
• Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pada Olahraga Akuatik
• Pelaksanaan Perjanjian Gadai Barang Elektronik Di Mazpram Gadai Yogyakarta Terhadap Kewajiban Pemegang Gadai
• Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Khusus Pekerja/Buruh Perempuan Di Pt. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang
• Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
• Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
• Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lurah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kudus Dalam Upaya Meningkatkan Industri Pariwisata
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dprd Kota Semarang Dalam Pengawasan Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Reklame
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang
• Pelanggaran Perjanjian & Kegiatan Yang Dilarang Yang Dilakukan Oleh Pt Tirta Investama & Pt Balina Agung Perkasa (Studi Kasus Putusan Kppu No.22/Kppu-I/2016)
• Pemanfaatan Pajak Rokok Bagi Kesehatan Masyarakat Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kudus
• Pemidanaan Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 22/Pid/2016/Pt.Plg)
• Pemungutan Pajak Atas Parkir (Kajian Perbandingan Antara Pajak Atas Parkir Dan Pajak Penghasilan Atas Pengelolaan Parkir)
• Pemungutan Pajak Penghasilan Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang
• Penagihan Utang Pajak Dengan Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang
• Penanganan Tindak Pidana Ringan Dan Mediasi Penal: Suatu Telaah Paradigmatik Tentang Upaya Pewujudan Restorative Justice Di Kota Semarang
• Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Dan Rob Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
• Pendaftaran Tanah Leter C Menjadi Hak Milik Atas Tanah Di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung
• Pendekatan Berbasis Ham Terhadap Pengendalian Tembakau Berdasarkan Who Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) Serta Implementasinya Di Indonesia
• Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah
• Penerapan Prinsip Iktikad Baik Pada Klaim Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian Di Pt. Asuransi Wahana Tata Semarang
• Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kendal
• Penerapan Tindakan Pengamanan Ukraina Terhadap Jepang Pada Produk Mobil Berpenumpang
• Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Jawa Tengah
• Penetapan Closed List System Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Semarang
• Pengawasan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
• Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Sebagai Batas Wilayah Negara (Studi Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Australia Dan Timor Leste)
• Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Dari Hasil Karya Dan Imbalan Yang Diterima Oleh Profesi Penulis
• Penggunaan Uav (Unmanned Aerial Vehicle) Sebagai Instrumen Militer Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Serangan Uav Amerika Serikat Di Pakistan)
• Penguatan Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa Dalam Izin Usaha Pertambangan Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1559 K/Pid.Sus/2012)
• Penyalahgunaan Diplomatic Baggage Oleh Perwakilan Diplomatik (Studi Kasus: Umaru Dikko Case)
• Penyalahgunaan Status Kurir Diplomatik Terhadap Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Diplomatik (Studi Kasus Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Kurir Diplomatik Belarus Di Amerika Serikat Tahun 2013)
• Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia Dalam Perspektif General Agreement On Trades In Services (Gats)
• Penyelesaian Sengketa Antara Singapura Dan Malaysia Dalam Kasus Kepemilikan South Ledge Dalam Perspektif Unclos 1982
• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
• Peran African Union Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Wilayah Blue Nile State Antara Sudan Dengan Sudan Selatan
• Peran Asean Sebagai Organisasi Regional Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Negara-Negara Anggota (Studi Kasus: Rohingya Di Myanmar)
• Peran Dan Tanggung Jawab Bpom Terhadapproduk Makanan (Dari Ikan) Kalengan Bercacing Di Kota Semarang
• Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (Fkpm) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Engadilan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen)
• Peran International Criminal Police Organization (Icpo) Dalam Kasus Rajendra Sadashiv Nikalje
• Peran Kantor Pertanahan Dalam Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Menuju One Map Policy Dibidang Pertanahan
• Peran Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (Tp4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Semarang Timur
• Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia : Studi Kasus Pelaku Poligami Di Desa Paningkiran Dan Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka
• Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia
• Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Pedofilia Oleh Grup “Official Loly Candy’S 18+” Melalui Media Facebook)
• Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Pedofilia Oleh Grup “Official Loly Candy’S 18+” Melalui Media Faceboook
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Obat Sariawan Albothyl Yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Line Messenger
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan Yang Berbahaya Pada Olahan Ikan (Otak – Otak ) Di Yogyakarta
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Instagram
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilk Tanah Terhadap Pendudukan Tanah Secara Liar Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pdt.G/2006/Pn.Bkl Di Kota Bengkulu)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Commuterline Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Perlindungan Hukum Kreditor Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepihak Ketiga (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)
• Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar Di Indonesiaterhadapperbuatan Peniruan Merek
• Perlindungan Hukum Nasabah Bank Apabila Terjadi Penyimpangan Penatausahaan Rekening Yang Dilakukan Pihak Terafiliasi Dalam Perbankan
• Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Kontrak Mengenai Pengupahan Pada Pt. Mega Plasindo Utama
• Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar Xl Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Anak Pada Industri Mebel Di Kabupaten Jepara
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label Palsu
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Hasil Rekayasa Genetika
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Transaksi E-Commerce Dalam Suatu Perjanjian_010 Dagang 2018
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bedah Dalam Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rsud Kota Tangerang Selatan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar Telkomsel Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Di Indonesia Atas Perekaman Film Melalui Aplikasi Bigo Live
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penjualan Data Pribadi Pelanggan Transportasi Online Ke Grup Phone Sex Di Yogyakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Dalam Hubungan Dengan Agen Asuransi Ditinjau Dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999
• Perlindungan Indikasi Geografis Seni Ukir Jepara Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Investor Terhadap Kegagalan Likuidasi Reksa Dana Oleh Manajer Investasi
• Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi E-Commerce Pegipegi.Com
• Perlindungan Nasabah Bank Atas Penyimpanan Barang Berharga Di Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box) (Kasus Putusan Pengadilan No. 187/Pdt. G/2013/Pn. Jkt. Sel)
• Perlindungan Terhadap Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (Bmkt) Di Perairan Indonesia
• Perlindungan Tki Oleh Lembaga Konsuler Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus : Tenggelamnya Kapal Di Mersing, Malaysia Yang Mengangkut Tki Ilegal)
• Pertanggungjawaban Kapal Caledonia Sky Terhadap Kerusakan Karang Di Raja Ampat Dalam Perspektif Unclos 1982
• Pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia Terhadap Anomali Satelit Telkom 1 Menurut Treaty On Principles Governing The Activities In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies 1967 Juncto Convention On International Liability For Damage Caused By Space Objects 1972
• Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online(Studi Kasus Achmad Supardi Dengan Lazada Group Pada Hari Belanja Online Nasional)
• Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu
• Praktek Pemberian Hak Utama Pengguna Jalan Berupa Pengawalan Kendaraan Oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Ditlantas Polda Jawa Tengah)
• Praktek Pendaftaran Serikat Pekerja/Buruh Sebagai Syarat Pendirian Organisasi Dalam Mewakili Pihak Yang Bersengketa
• Praktek Pendaftaran Serikat Pekerja/Buruh Sebagai Syarat Pendirian Organisasi Dalam Mewakili Pihak Yang Bersengketa Di Pengadilan Hubungan Industrial
• Problematika Hukum Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl) Di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Dan Solusinya
• Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Tegal Tahun 2018
• Proses Penenggelaman Kapal Pelaku Iuu Fishing Dari Perspektif Unclos 1982 (Studi Kasus Penenggelaman Kapal Fv Viking)
• Regulasi Independent Power Producers (Ipps) : Sebuahstudi Komparatif Berdasarkan Power Purchase Agreement (Ppa) Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat
• Relevansi Instruksi Gubernur Dan Kedudukannya Dalam Hierarki Perundang-Undangan Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus Instruksi Wakil Kepala Daerah Diy Pa.Viii/No.K.898/I/A 1975 )
• Restorative Justice Sebagai Pelaksanaan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang
• Revitalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Provinsi Maluku (Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
• Sanksi Hukum Internasional Terhadap Intervensi Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah (Studi Kasus Serangan Rudal Tomahawk Amerika Serikat Ke Suriah Tahun 2017)
• Sanksi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Oleh Islamic State Of Iraq And Syria (Isis)
• Sekuritisasi Aset Oleh Pt. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Kik-Eba)
• Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Restorative Justice: Suatu Kajian Filsafat Hukum
• Situasi Pasar Tertentu Sebagai Alasan Penentuan Dumping Berdasarkan Anti - Dumping Agreement (Studi Kasus: Sengketa Anti - Dumping Antara Indonesia - Australia Mengenai Ekspor - Impor Kertas Salinan A4 (Ds529))
• Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Pencairan Dana Deposito (Kasus Put. No 559/K/Pdt/2012)
• Tanggung Jawab Kapal Mv Sunrise Glory Yang Berstatus Stateless Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Wilayah Teritorial Indonesia
• Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Penundaan Atau Keterlambatan Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Cuaca Buruk
• Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Prinsip 14 Sustainable Development Goals : Studi Kasus Terhadap Perburuan Paus Oleh Masyarakat Lamarela Ntt
• Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Tidak Dapat Diganggu Gugatnya Pejabat Perwakilan Diplomatik (Studi Kasus: Penembakan Duta Besar Rusia Di Turki Tahun 2016)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negarayang Melakukan Kejahatan Di Luar Wilayah Teritori Indonesia (Studi Kasus Dugaan Pembunuhan Kim Jong Nam Oleh Siti Aisyah)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Kerugian Yang Di Derita Konsumen (Studi Pada Hotel Kresna Wonosobo)
• Tanggung Jawab Pengangkut Lcc (Low Cost Carrier) Terhadap Keselamatan Penumpang Dalam Penerbangan Internasional
• Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Keamanan Nasabah Dalam Bertransaksi Melalui Internet Banking Bank Jateng
• Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online
• Tindakan Intersepsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Di Ruang Udara Melalui Black Flight Di Indonesia
• Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Surakarta
• Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri Negara Anggota Dari Keanggotaan Organisasi Internasional. Studi Kasus Pengunduran Diri Negara Amerika Serikat Dari Unesco Tahun 2017
• Tinjauan Hukum Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dengan Icpo-Interpol Dalam Menangani Pelaku Penistaan Agama (Studi Kasus M. Rizieq Shihab Tahun 2017)
• Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Remajadi Belitung
• Tinjauan Kriminologis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Semarang
• Tinjauan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia
• Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan
• Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Izin Pendirian Kafe Yang Khusus Menjual Minuman Beralkohol
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Repatriasi Pasca Tax Amnesty Pada Sektor Investasi
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing Di Pt Siam Cement Group Readymix Indonesia Plant Semarang
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Lahan Terbuka Hijau Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031
• Tinjauan Terhadap Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat (Disabilitas)
• Tinjauan Terhadap Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Berakhir Pada Pemutusan Hubungan Kerja Di Pt Lokatex Pekalongan
• Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi
• Tinjauan Viktimologi Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yudiris Terhadap Pelaksanaan Klaim Asuransi Pertanian Yang Gagal Panen Di Kabupaten Purworejo
• Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Layanan Ojek Online Di Semarang
• Tinjauan Yuridis Kejahatan Cyber-Trafficking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrimedan Perlindungannya Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Kejahatan Terorisme Di Marawi Filipina Dalam Perspektif
• Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
• Tinjauan Yuridis Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport Di Kulon Progo (Studi Kasus Penetapan Pn Wates Nomor.174/Pdt.P.K/2017/Pn Wat)
• Tinjauan Yuridis Pengesahan Rencana Perdamaian Setelah Dinyatakan Pailit Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Pt. Seal Jet Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 5/Pid.Sus/2017/Pn. Kdl
• Tinjauan Yuridis Terhadap Investor Dalam Hal Perusahaan Manajer Investasi Yang Dicabut Izin Usahanya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sopir Pribadi Di Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Informal Khusus Pembantu Rumah Tangga Di Kota Semarang
• Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Upaya Pengelolaan Pulau Tikus Di Provinsi Bengkulu
• Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Badan Narkotika Nasional
• Tugas Dan Wewenang Bappeda Dalam Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Perda Kabupaten Pemalangnomor 19 Tahun 2016
• Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada (Studi Kasus: Pilkada Salatiga 2017)
• Tugas Dan Wewenang Pengawas Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
• Upaya Penanggulangan Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Terancam Punah Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Life On Land Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (Sdgs)
• Upaya Perlindungan Anak Berkonflik Hukum Di Upt Dinas Sosial Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Kota Semarang
• Urgensi Penerapan Particularly Sensitive Sea Areas Sebagai Upaya Mewujudkan Blue Economy Di Indonesia
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jalan Baru Brebes-Tegal (Studi Kasus Perkara No. 765/Xii/Arb-Bani/2015)
• Yurisdiksi Negara Dalam Kasus Pembajakan Kapal Brahma Dan Kapal Anand Di Perairan Tawi-Tawi Filipina

Tahun 2017

• Akibat Hukum Perjanjian Proforma Jual Beli Sahamdalampelaksanaan Peralihan Saham Perusahaan (Kasus Peralihan Saham Secara Proforma Pt. Pradiksi Gunatama Dan Pt. Senabungan Anekapertiwi)
• Analisa Yuridis Kepailitan Perusahaan Asuransi Oleh Institusi Pengawas Perusahaan Asuransi Dan Akibat Hukum Bagi Pemegang Polis
• Analisis Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Atas Uang Pesangon Dalam Perkara Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/Puu-Xi/2013
• Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencabutan Izin Kegiatan Usaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Studi Pada Pt. Asuransi Raya)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Kompetensi Bpsk (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Pbr,Putusan Nomor 28/Pdt.Sus.Bpsk/2016/Pn.Kis,Putusan Nomor 812 K/Pdt.Sus-Bpsk/2015)
• Analisis Yuridis Berbasis Keadilan Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pns Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Ma No. 009/G/2015/Ptun Smg)
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Skizofrenia) (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pid/2012)
• Analisis Yuridis Terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia Di Setiap Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada Di Indonesia)
• Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Pn Banyumas Nomor74/Pid.Sus/2013/Pn Bms Tahun 2013)
• Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/Pid.B/2015/Pn.Smg, Nomor 447/Pid.B/2015/Pn.Smg, Dan Nomor 596/Pid.B/2015/Pn.Smg)
• Diversi Sebagai Sarana Menghindarkan Anak Berkonflik Dengan Hukum Terhadap Stigma Jahat Dan Trauma Dalam Proses Peradilan Pidana Anak
• Doktrin Promissory Estoppel Dalam Pemenuhan Prestasi Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Anjak Piutang Di Indonesia
• Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo
• Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia
• Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
• Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Implementasi Dan Dampak Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Semarang Terhadap Keberadaan Industri Dan Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)
• Implementasi Penyelidikan Anti Dumping Countervailing Produk “Certain Paper” Indonesia Oleh Pakistan
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Semarang
• Implementasi Restorative Justice Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pt Lapindo Brantas, Kabupaten Sidoarjo)
• Implikasi Putusan Mk No.35/Puu-X/2012 Terhadap Eksistensi Hutan Adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Yang Tumpang Tindih Dengan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak
• Injauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Perdagangan Export Import Mebel (Studi Kasus Pada Cv. Java Export Jepara)
• Jual Beli Tanah Tegalan Yang Belum Bersertipikat Dan Akibat Hukumnya Di Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
• Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopidan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus :Mal Ambasador, Jakarta)
• Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Di Lingkungan Anak Jalanan Di Kota Semarang Penulisan Hukum
• Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana
• Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Diam-Diam (Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008 Dalam Perkara Antara Pt Dwi Damai Dengan Pt Philips Indonesia Tentang Pendistribusian Dan Penjualan Produk-Produk Bermerek Philip)
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Barang Secara Online
• Kebijakan Kriminal Dalam Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Jawa Tengah
• Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan No. 76/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Smg) Ditinjau Dari Prespektif Keadilan
• Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar
• Kedudukan Dan Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Jepara (Studi Kasus Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Konsumsi Ikan Segar)
• Kedudukan Debitur Penjamin Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Bukopin Cabang Semarang
• Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Mengajukan Permohonanpailit. (Studi Kasus Putusan No.18/Pailit/2004/Jkt.Pst)
• Kedudukan Nagari Pagaruyung Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kekuatan Hukum Grondkaart Milik Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)
• Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Penghimpunan Dana Di Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Koperasi Dalam Bentuk Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
• Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam
• Klausula Garansi Kepastian Pada Perjanjian Bimbingan Belajar
• Lelang Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan Karena Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pattimura Semarang
• Mekanisme Alokasi Dana Desa Di Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Dalam Rangka Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
• Mekanisme Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)
• Partisipasi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (Fkpm) Dalam Upaya Menyelesaikan Tindak Pidana Di Wilayah Polres Jepara
• Pelaksanaan Asas Kewarganegaraan Ganda Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Di Indonesia
• Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang Ojek Online (Studi Pt. Go-Jek Indonesia Dan Pt. Asuransi Allianz Utama Indonesia)
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009-2014
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
• Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum Di Wilayah Kota Semarang
• Pelaksanaan Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Di Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Bagi Pemilik Usaha Perikanan Tangkap Di Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016
• Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Cirebon
• Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Batik Di Kota Pekalongan
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di Dki Jakarta
• Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, Dan Kondotel Di Wilayah Kabupaten Sleman
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Kliwon Kudus
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Yang Mengalami Kegawatdaruratan Dengan Rs Bhayangkara Semarang
• Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Polrestabes Semarang Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Aktif Masyarakat Untuk Ikut Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kota Semarang
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Dalam Upaya Pengembangan Komunikasi Publik Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Di Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Ombudsman Dalam Mengawasi Pelayanan Publik Di Kota Semarang (Studi Kasus Siswa “Siluman” Di Sma Negeri 1 Semarang)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
• Pemberhentian Direksi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Kasus Putusan Mahkamah Agung No 558 K/Pdt/2006)
• Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Pemecahan Hak Atas Tanah Tidak Sempurna Dalam Sertipikasi Tanah Dalam Pembangungan Perumahan Bukit Cisalak Permai Pt. Srimanganti Agung Lestari Di Kabupaten Sumedang
• Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 188K/Pid.Sus/2014 Mengenai Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain)
• Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
• Penetapan Perjanjian Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Setelah Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No. 0211/Pdt.P/2013/Pa.Btl)
• Pengaruh Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terhadap Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
• Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia
• Pengelolaan Keuangan Desa Kragan Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Analisis Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn.Cj)
• Penolakan Hakim Atas Permohonan Sita Jaminan Dalam Perkara Pencurian Mobil Dan Pemalsuan Dokumen (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pdt.G/2010/Pn.Smg)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Pt Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Melawan Rini Tresna Sari)
• Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Jkt Pst Jo. Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2016/Pt.Dki)
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Terhadap Korban Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal Sebagai Korban Trafficking Di Kendal
• Peranan Autopsi Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polres Grobogan)
• Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
• Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kurang Hati-Hatinya Pelayan Dalam Menyajikan Minuman Di Khayangan Restaurant : Studi Kasus Putusan Pn Nomor 474/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst
• Perlindungan Atas Karya Cipta Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Instagram
• Perlindungan Dan Pengawasan Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kota Semarang
• Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil
• Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Permainan Video Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.184/Pdt.G/2013/Pn.Smg. Antara Cv.Putra Melawan Bank Bukopin.Tbk)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) (Studi Pt.Bank Rakyat Indonesia, Tbk.)
• Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Kabupaten Grobogan
• Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencopotan Secara Paksa Meteran Listrik(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012)
• Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
• Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Pd Bpr Bkk Kabupaten Pekalongan
• Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Sertipikat Ganda (Studi Putusan Nomor: 062/G/2014/Ptun.Smg)
• Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Dalam Layanan Go-Food Pada Aplikasi Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Pekerja/Buruh Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bpr Dengan Jaminan Asuransi Yang Tidak Memenuhi Syarat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pdt.Sus-Bpsk/2015)
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terdaftar Dan Kaitannya Dengan Prinsip Iktikad Tidak Baik (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 79 K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pelanggaran Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Kepala Cabang Bank Mega Cabang Barabai
• Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Distribusi Sepatu Vans Antara Pt. Gagan Indonesia Dengan Mats Store
• Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Jasa Transportasi Udara (Studi Putusan No. 231/Pdt.G/2011/Pn. Jkt. Pst)
• Perlindungan Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Pengembang Perumahan (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pdt.G/2013/Pn.Malang)
• Perlindungan Konsumen Pengguna Gas Bumi Atas Terjadinya Kebocoran Pada Pipa Penyalur Milik Pt. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Www.Lazada.Co.Id)
• Perlindungan Penjual Dalam Penggunaan Escrow Account Dalam Transaksi Jual Beli Online
• Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Dalam Hal Ganti Kerugian Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut (Di Pt Danatrans Service Logistics Semarang)
• Pertanggungjawaban Hukum Negara Peluncur Satelit Terhadap Sampah Antariksa (Space Debris) Yang Menimbulkan Kerugian Berdasarkan Space Treaty 1967 Jo Space Liability Convention 1972
• Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Otobis (Po) Terhadap Hilangnya Nyawa Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pid.Sus/2015 )
• Pertanggungjawaban Produsen Pesawat Udara Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Cacat Produk (Studi Kasus: Kecelakaan Pesawat Udara Garuda Penerbangan Ga-152 Bandara Soekarno-Hatta – Polonia Medan)
• Pidana Mati Bersyarat Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
• Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kecelakaan Kereta Api Akibat Longsor Pada Perlintasan Kereta Api
• Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Polres Kota Sukabumi
• Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adatdi Kota Batamdan Akibat Hukumnya ( Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batakdan Wanita Minangkabaudi Sungai Panas Kota Batam )
• Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dengan Sarana Korporasi Di Wilayah Kota Semarang (Studi Putusan Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Di Pn Semarang Nomor 483/Pid.B/2015/Pn.Smg Tahun 2015)
• Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Guna Menentukan Kualifikasi Pengedar Atau Pemakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)
• Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Melindungi Kaum Transgender Dalam Perspektif Ham (Studi Khusus Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dialami Kaum Transgender Di Turki)
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Jiwa Yang Ditolak Karena Belum Terbitnya Polis Asuransi (Studi Kasus Putusan No. 20/Pdt.G/2010/Pn.Ptk)
• Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil Di Semarang Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian
• Tanggung Jawab Pt. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta (Studi Kasus : Putusan Ma No.2078 K/Pdt/2009 )
• Tanggung Jawab Terhadap Jatuhnya Lift Di Blok M Square Jakarta
• Tanggungjawab Bank Dalam Penerbitan Kartu Kredit Tambahan Tanpa Seijin Pemegang Utama Kartu Kredit
• Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G )
• Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham Dalam Perusahaan Modal Asing Di Bidang Pertambangan
• Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Kimia Gas Klorin Dalam Perang Sipil Suriah Terhadap Peraturan-Peraturan Pbb Tentang Penggunaan Senjata Kimia
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 01 K/Per. Kons/ 2007 Terhadap Iklan Cellular Yang Menyesatkan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah
• Tinjauan Yuridis Terhadap Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 518/Pdt.P/ 2013/Pn. Ung)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Yang Dipailitkan Secara Bersamaan Dengan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada Putusan Pailit No.05/Pailit/2012/P.N. Niaga Semarang)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pn Semarang Nomor 112/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)
• Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Gantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/Kppu-I/2014)
• Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Bea Cukai Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kepabeanan Di Kota Semarang
• Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Debitor Pada Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer(Putusan Pn Semarang Nomor 11/Pdt.Sus/Pailit/2017/Pn Niaga Smg Tahun 2017)
• Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pembangunan Dan Pariwisata Di Desa Candi Kabupaten Semarang
• Tugas Dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Kabupaten Rembang
• Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Cilacap
• Ulb Kebijakan Formulasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pn Bandung Nomor 8/Pid.Sus/2013/Pn Bdg. Tahun 2013)
• Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Melindunginelayan Kecil Di Kota Semarang
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2014/Pn.Met)

Tahun 2016

• Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Modal Ventura Dalam Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Pasangan Usaha
• Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas Ii Pekalongan)
• Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Kota Semarang
• Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang
• Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal

Tahun 2014

• Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Tahun 2013

• Biro Hukum Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Perdata Dan Tata Usaha Negara
• Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah

Tahun 2012

• Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Kebebasan Berkespresi (Studi Kasus Jafar Panahi Di Iran)
• Pelaksanaan Dan Tang.Gung Jawab Biro Iklan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Pt. Tritunggal Mitra Sejati Di Kota Semarang Penulisan Hukum
• Penyelesaian Pertikaian Perbankan Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Pengguna

Tahun 2010

• Alat Bukti Saksi Dalam Praktek Pemeriksaan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang
• Pelaksanaan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) Melalui Penggabungan (Merger) Antara Bank Niaga Dengan Lippo Bank Menjadi Bank Cimb Niaga
• Pelaksanaan Pengajuan Klaim Produk Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Di Pt. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Pada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi Di Surakarta
• Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Melalui Program Lmpdp (Land Management And Policy Development Project) Di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pd. Bpr Bank Pasar Kabupaten Rembang

Tahun 2009

• Abstrak Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka Dalam Proses Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang
• Akibat Hukum Terhadap Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Akta Notaris
• Dalam Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Bni Syariah
• Halaman Pengesahan Pengujian Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Proses Jual Beli Rumah Dan Permasalahannya
• Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
• Kajian Hukum Internasionalnterhadap Perempuan Pelaku Perkawinan Campuran Dan Anak- Anak Hasil Perkawinan Campuran
• Kajian Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Mengenai Kasus Cakrawala Baru Yang Terjadi Di Kota Semarang
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembajakan Program Komputer
• Kebijakan Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Pidana Mati Di Indonesia
• Kebijakan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia
• Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Pengadilan Anak
• Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dan Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara No 31/G/Tun/2007/Ptun Semarang)
• Legal Memoranda Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dan Pelanggaran Kode Etik Todung Mulya Lubis Dalam Suatu Perjanjian Penyelesaian Sengketa Dengan Kliennya
• Lembar Pengujian Pendaftaran Tanah Secara Massal Swadaya Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
• Overmacht Yang Obyektif Sebagai Alasan Untuk Batalnya Perjanjian Jual Beli Khususnya Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Adopsi ( Pengangkatan Anak ) Bagi Wni Keturunan Tionghoa Dan Akibat-Akibat Hukumnya Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Asuransi Mandiri Rencana Pendidikan Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Pendidikan Bagi Tertanggung Di Pt. Axa Mandiri Semarang
• Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Wni Oleh Orang Tua Angkat Wna Di Kota Semarang Skripsi
• Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Hutang Dalam Hal Obyek Jaminan Musnah Atau Diduga Hasil Tindak Pidana Korupsi
• Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di Pt. Indonesia Power Ubp Semarang
• Pelaksanaan Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang
• Pelaksanaan Pembinaan Bagi Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Proses Dan Kendala Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kudus)
• Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Tingkat Penyidik (Studi Kasus Polres Semarang Selatan)
• Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Milik (Adat) Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
• Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka Dalam Proses Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Oleh Perusahaan Bongkar Muat Barang Pada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Terbatas Ekspedisi Muatan Kapal Laut Varuna Tirta Prakasya Dengan Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Non Kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Tentang Pengurusan Barang Ekspor
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Empat Melalui Pt. Commerce Finance
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai Fasilitas Perusahaan Antara Karyawan Dengan Pt. Multindo Auto Finance Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Patra Karya Pertamina Ep. Cepu Distrik 1 Kawengan”
• Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Di Pt Perkebunan Nusantara Ix (Persero) Pabrik Gula Rendeng Kudus
• Pelaksanaan Pp Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang
• Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Secara Massal Swadaya Di Kelurahan Kretek Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan ( Ppsk ) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah ( Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus )
• Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Bappeda Kabupaten Jepara Dalam Rangka Mewujudkan Visi Dan Misi Kabupaten Jepara
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang
• Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Overlapping Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 024 P/Hum/2007)
• Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Vcd (Video Compact Disc)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Di Semarang
• Penetapan Pengadilan Dalam Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2003/Pn.Sby Oleh Pengadilan Negeri Surabaya)
• Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Dan Pengaruhnya Terhadap Tanah Hak Warga Di Kota Semarang
• Pengadaan Tanah Untuk Pltu Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara
• Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Akibat Hukumnya Di Semarang
• Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Kabupaten Kudus
• Penggunaan Klausula Perdagangan Dalam Proses Pengiriman Barang Melalui Laut Dalam Rangka Perdagangan Luar Negeri
• Peningkatan Status Tanah Dari Hgb Menjadi Hak Milik Untuk Perumahan Dalam Hal Hgb Telah Habis Masa Berlakunya
• Penyelesaian Klaim Asuransi Contractor’S All Risks (Studi Kasus : Pada Pt.Asuransi Wahana Tata Terhadap Proyek Pembangunan Jembatan Kebon Agung Sleman Yogyakarta)
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Secara Non Litigasi Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
• Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Dalam Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya
• Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Sebagai Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Berdasarkan Penelitian Di Bidang Propam Kepolisian Daerah Jawa Tengah)
• Peran Satuan Pengawasan Internal Wilpos Vi Dalam Upaya Preventif Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kantor Pos Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
• Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Semarang
• Peran Serta Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pemberantasan Prostitusi Di Wilayah Kota Administratif Jakarta Timur
• Peranan Community Policing Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Di Wilayah Kota Semarang
• Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
• Peranan Penyidik Kpk Di Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Penyidik Polri Dalam Penegakkan Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Di Polwiltabes Semarang
• Perjanjian Kerja Sama Telkomsel Dan Bank Mandiri Dalam Penjualan Voucher Kartu Prabayar
• Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang
• Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Kuil Preah Vihear Sebagai Benda Cagar Budaya Dalam Konflik Bersenjata Antara Kamboja-Thailand
• Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Pt. Sucofindo Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pulsa Dalam Persaingan Usaha Antar Perusahaan Operator
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Melalui Sms Banking Bri
• Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
• Praktek Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Oleh Kejaksaan Negeri Semarang
• Prosedur Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negari Kudus
• Proses Akuisisi Saham Perbankan Oleh Pihak Asing (Studi Kasus: Akuisisi Saham Pt. Bank Sri Partha Oleh Mercy Corp Di Denpasar)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Proses Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
• Salah Sangka Tentang Diri Seseorang Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Suatu Studi Kasus)
• Tanggung Jawab Emkl Pt. Pelni Semarang Sebagai Perantara Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
• Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Bus Pariwisata Terhadap Terjadinya Kecelakaan Penumpang
• Tanggung Jawab Pt. Sucofindo Sebagai Pihak Surveyor Dalam Proses Perdagangan Ekspor Impor
• Tanggungjawab Hukum Eksportir Dalam Pelaksanaan Ekspor Pakaian Jadi (Studi Kasus Pt. Golden Flower)
• Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Rizal Anugrah Bachriar
• Tinjauan Hukum Putusan Kepailitan Pt. Dirgantara Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.075K/Pdt.Sus/2007)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Jual-Beli Istishna’ Pada Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah Cabang Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemegang Franchise Rumah Makan ( Pada Rm Ayam Bakar Wong Solo Cabang Imam Bonjol Semarang )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi
• Tugas Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dprd Kab/Kota Tahun 2009 (Study Kasus Di Jawa Tengah)
• Tugas Pokok Dan Fungsi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dibidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen Uud 1945
• Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Illegal Logging Di Wilayah Kabupaten Grobogan
• Upaya Perbaikan Citra Polri Dalam Konteks Pelayanan Reserse Kriminal Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban
• Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( Studi Kasus Di Pkpu Jawa Tengah )
• Wewenang Lembaga Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2008

• Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Berkeadilan Gender
• Analisis Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pn Semarang No.764/Pid.B/2004/Pn Smg
• Aspek-Aspek Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Benda Budaya (Studi Kasus Perlindungan Masjidil Aqsa Al-Haram Al-Sharif Dalam Konflik Israel-Palestina)
• Concept Of Interregional Sea Areas Boundary Between Semarang City With Kendal Regency As An Effort Of Ordering Of Coastal Areas Spatial Order
• Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kota Semarang
• Hubungan Fungsional Antara Lembaga Penyidikan Dengan Lembaga Penuntutan Dalam Peradilan Pidana Terpadu
• Hukum Persaingan Usaha ; Penanganan Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sesuai Uu No 5 Tahun 1999
• Implementasi Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Tuban
• Implementasi Hak Pilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
• Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Bidang Sepak Bola Nasional (Studi Kasus Pada Klub Sepak Bola Psis Semarang)
• Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Perwujudan Un Global Compact
• Implikasi Pengesahan Protokol Tambahan Iii Konvensi Jenewa 1949 Terhadap Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional
• Jual Beli Hak Atas Tanah Harta Gono Gini Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
• Kajian Terhadap Putusan Mk No. 021/Puu-Iv/2006 (Mengenai Uji Materiil Pasal 53 Uu No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Kebijakan Aplikatif Pasal 44 Kuhp Dalam Tingkat Penyidikan
• Kebijakan Badan Pelayanan Terpadu Dalam Pelayanan Satu Pintu Atau Satu Atap (One Stop Service) Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Sragen
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian
• Kebijakan Legislasi Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Kedudukan Dan Fungsi Dppkad Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boyolali
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Kpei (Pt Kliring Dan Penjaminan Efek Indonesia) Dalam Pelaksanaan Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek Lq 45
• Kedudukan Dan Wewenang Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Semarang
• Konsiliasi Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Di Era Globalisasi
• Pelaksanaan Fungsi Dinas Pasar Dalam Otonomi Daerah Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus Sd Tambaharjo 02 Kabupaten Pati)
• Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Melalui Sisminbakum Setelah Berlakunya Uu Ri No.40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas
• Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pt. Jasa Marga (Persero) Cabang Semarang Dengan Karyawannya
• Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( Kpri ) €Estu” Di Demak
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pendayagunaan Air Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana Dengan Pt. Caturindo Karsa Manunggal Utama Semarang
• Pelelangan Benda Gadai Dari Debitor Yang Wanprestasi Di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan Semarang
• Penegakan Hukum Terhadap Masalah Pengemisan Di Kota Semarang
• Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. (Studi Kasus Penistaan Agama Di Malang, Jawa Timur)
• Penggunaan Karya Cipta Lagu-Lagu Dalam Bentuk Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone) Untuk Tujuan Komersil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 18 K / N / Haki / 2007 Perkara Perdata Antara Yayasan Karya Cipta Indonesia Dengan Pt. Telkomsel
• Penggunaan Karya Cipta Lagu-Lagu Dalam Bentuk Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone) Untuk Tujuan Komersil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 18 K / N / Haki / 2007 Perkara Perdata Antara Yayasan Karya Cipta Indonesia Dengan Pt. Telkomsel)
• Peran Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Lebanon
• Peran Unit Perempuan Anak (Ppa) Polda Jateng Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peranan Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen (Lp2K Semarang) Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Penjualan Daging Sapi Gelonggongan Di Jawa Tengah
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Di Perum Pegadaian Cabang Jekulo Kudus
• Perlindungan Konsumen Pengguna Produk Pelaku Usaha Penerima Waralaba Di Kota Semarang
• Proses Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas Kepada Masyarakat Secara Perorangan Untuk Pendirian Bangunan (Studi Kasus Desa Demaan Kabupaten Kudus)
• Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi
• Risiko Yang Ditanggung Investor Dan Upaya Mengatasi Kaitannya Dengan Pembelian Obligasi Negara Ritel (Ori)
• Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Laut
• Tindakan Perum Pegadaian Terhadap Palsunya Benda Jaminan Gadai Berupa Emas
• Tinjauan Pelaksanaan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt. Asuransi Intra Asia Cabang Semarang
• Tinjauan Tentang Perjanjian Antara Pt Telkom Dengan Pelanggan Telepon Rumah Di Kandatel Semarang
• Tinjauan Yuridis Fungsi Penyidikan Dalam Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Data Utama Dinamika Dengan Pelanggan Tentang Penggunaan Jasa Layanan Internet
• Tinjauan Yuridis Tentang Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Pada Pt Bank Jateng Cabang Utama Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Lahan Ruang Publik Dikaitkan Dengan Tata Guna Tanah ( Studi Kasus : Lapangan Simpanglima Semarang )
• Upaya Polri Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Program €œP4Gn” Diwilayah Hukum Polwiltabes Semarang, Jawa Tengah
• Visum Et Repertum Psychiatricum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Tahun 2007

• Aplikasi Produk Asuransi Jiwa Unit Link Sebagai Alternatif Investasi (Studi Di Pt Bni Life Insurance Jakarta)
• Aspek Kerahasiaan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
• Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Salatiga)
• Fungsi Partai Politik Dalam Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bogor Tahun 2004
• Implementasi Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Kejahatan Penerbangan Ke Dalam Hukum Nasional
• Implementasi Pengaturan Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Provinsi Jawa Tengah
• Implementasi Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Akan Keadilan
• Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Anak Jalanan
• Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang
• Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Lunak Pada Pt. (Persero) Angkasa Pura I Semarang
• Kebijakan Kriminalisasi Delik Pers Dalam Hukum Pidana Positif Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers
• Kemerdekaan Menyatakan Pikiran Dan Mengeluarkan Pendapat Merupakan Salah Satu Hak Asasi Manusia Yang Mendasar, Dan Pers Merupakan Salah Satu Perwujudannya. Oleh Karena Itu Keberadaan Pers Di Tengah Masyarakat Merupakan Hal Yang Essensial Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. Pers Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Adanya Kemerdekaan Menyatakan Pikiran Dan Pendapat Merupakan Salah Satu Ukuran Bagi Suatu Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi, Maka Sudah Menjadi Suatu Kewajiban Atau Keharusan Bagi Suatu Negara Untuk Senantiasa Menjamin Dan Mendorong Kemerdekaan Pers Agar Mampu Menyelenggarakan Kepentingan Masyarakat Dan Juga Peranan Pers Sebagai Sarana Kontrol Sosial. Namun Belakangan Ini Kemerdekaan Pers Agak Terganggu Dengan Adanya Proses Hukum Terhadap Pers Terkait Dengna Pemberitaan Pers. Proses Hukum Terhadap Pers Menunjukkan Bagaimana Instrumen Hukum Beserta Aparat Penegak Hukum Telah Menjadi Ancaman Serius Terhadap Pers Dan Jurnalis Serta Prinsip Kemerdekaan Pers. Vonis Terhadap Karya Jurnalistik Dengan Menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Yang Di Dalamnya Memuat Delik Pers Merupakan Peristiwa Yang Memilukan. Pidana Terhadap Jurnalis Atau Lembaga Pers Bukan Hanya Merongrong Kemerdekaan Pers Tetapi Sekaligus Juga Membungkam Kemerdekaan Berekspresi Dari Masyarakat Dan Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi, Padahal Kemerdekaan Pers Merupakan Wujud Dari Kedaulatan Rakyat. Kata Kunci: Delik Pers Dalam Hukum Pidana Positif, Kemerdekaan Pers, Rancangan Kuhp
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Hal Para Pihak Sepakat Untuk Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Kota Bandung)
• Klausula Eksonerasi Pada Bon Pembelian Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Konflik Yurisdiksi Indonesia Dan Australia Berkaitan Dengan Pemberian Suaka Teritorial Oleh Pemerintah Australia Kepada Herman Wanggai Dkk Pada Tahun 2006
• Mekanisme Pengajuan Hak Interpelasi Dalam Rangka Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah
• Pelaksanaan Asas Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Semarang
• Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di Pt. Kimia Farma Semarang
• Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas Dalam Rangka Restrukturisasi (Studi Kasus Pada Merger Bank Mandiri)
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Di Indonesia
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Indonesia Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Plantungan €“ Kendal
• Pelaksanaan Penambangan Galian C Di Kabupaten Klungkung ( Bali )
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
• Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang Dan Barang Dengan Kereta Api Di Indonesia
• Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pt. Permodalan Nasional Madani Kepada Bank Perkreditan Rakyat Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Kota Semarang (Studi Pada Pt. Permodalan Nasional Madani Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Standar Kredit Gadai Di Perum Pegadaian Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Pt. Tirta Samudera Caraka Semarang
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Pembagian Harta Kekayaan Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran
• Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Pengusaha Kecil Di Kabupaten Sragen
• Penetapan Ambang Batas Tentang Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh
• Pengangkatan Anak Antar Perorangan Menurut Hukum Adat Dan Akibat Hukumnya Di Semarang
• Pengaturan Highly Migratory Species Di Laut Lepas Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Sektor Perikanan Di Indonesia €œ
• Pengaturan Kewenangan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kota Semarang
• Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Pt Sucofindo Cabang Semarang (Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1998)
• Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Dengan The International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombing 1997
• Perjanjian Kerja Antara Karyawan Pt. Merangin Karya Sejati Di Kabupaten Muara Bungo
• Perkembangan Tindak Pidana Penyelundupan Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Swalayan Gelael Ciputra Semarang Ditinjau Dari Undang €“ Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Pekerja/Buruh Perempuan Di Pt. Apac Inti Corpora
• Perlindungan Yuridis Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982
• Perolehan Tanah Untuk Lokasi Pusat Perbelanjaan Thamrin Square Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Perkotaan Di Semarang
• Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Di Kelurahan Ngaliyan
• Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (Studi Kasus : Dugaan Pengembangan Senjata Nuklir Iran
• Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Kasus Polusi Asap Yang Melintas Batas Negara Dalam Kaitannya Dengan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
• Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Kasus Iklan Yang Mengelabui Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pola Kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Antara Pdam Ungaran Dengan Pt Sarana Tirta Ungaran Dalam Rangka Pengadaan Air Bersih Di Kabupaten Semarang
• Pornografi Merintangi Tercapainya Masyarakat Yang Bermoral
• Praktik Dan Prospek Pengawasan Syariah Terkait Dengan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah
• Praktik Jual Tahunan Dihubungkan Dengan Pasal 10 Uupa Di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan
• Proses Pembuktian Dan Optimalisasi Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Uu No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Uu No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)
• Strategi Dan Upaya Pengadilan Negeri Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Kabupaten Wonogiri)
• Tanggung Jawab Bank Rakyat Indonesia Dalam Penyediaan Modal Untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Bri Kantor Cabang Pembantu Pierre Tendean)
• Tanggung Jawab Biro Iklan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Kurator Dalam Actio Pauliana Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tanggung Jawab Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Klbi) Dari Bi Kepada Pt. Bri (Persero)
• Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Pada Pt Emkl Segaramas Senaputera, Semarang)
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal Dalam Pelayaran
• Tanggungjawab Pt. Jasa Raharja (Persero) Pada Pengangkutan Penumpang Dengan Kereta Api Di Daop Iv Semarang
• Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Nasabah Bmt (Studi Pada Bmt Ki Ageng Pandanaran)
• Tinjauan Yuridis Asas Publisitas Dalam Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Dari Sudut Hukum Perdata Terhadap Kontrak Kerja Antara Pt Siskem Aneka Indonesia Jakarta Dan Pekerjanya
• Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2001 Di Kabupaten Blora
• Upaya Penyaluran Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Kota Yogyakarta
• Viktimisasi Terhadap Anak Oleh Orang Tua Pada Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tahun 2002

• Pengaruh Pemberian Zat Pengatur Tumbumhan Naa Dan Bap Terhadap Pertumbuhan Plantet Anggrek Vandatricolor Lindl. Secara In Vitro
• Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum

Tahun 2001

• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Sistematis (Beta) Saham Perusahaan Industri Manufaktur Periode 1994-2000 Di Bursa Efek Jakarta

Tahun 1998

• Re-Embracing Community Policing : A Discovery Of Democratic Style Of Law Enforcement

Tahun 1990

• Pertanggungjawaban P1Dana Pada Perawat Rumah Sakit Di Kotamadya Semarang

Sumber:
https://undip.ac.id