Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Ilmu Hukum UNDIP

Referensi Judul Tesis S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Tahun 2021

• Kebijakan Kriminal Tentang Warga Negara Asing Lari Dari Ruang Detensi Imigrasi Berdasarkan Asas Keadilan Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2020

• Perlindungan Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Di Tengah Perkembangan Artificial Intelligence
• Strategi Optimalisasi Peran Paralegal Berbasis Masyarakat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Tahun 2019

• Tindakan Pengamanan Safeguard Terhadap Impor Keramik China Untuk Melindungi Produsen Keramik Dalam Negeri Tahun 2018

Tahun 2018

• Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes
• Redesain Pelaksanaan Program Legislasi Daerah Di Kabupaten Majalengka
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bus Rapid Transit (Brt) Trans Semarang Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen
• Upaya Hukum Kurator Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan Mk No. 67/Puu-Xi/2013

Tahun 2017

• Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Kepailitan Dan Perusahaan Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (Going Concern) (Studi Kasus Pada Pt. Md (D/H Pt. Mdc) Dan Pt. Pps)
• Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Pada Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)
• Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis
• Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-Puu/Xiv/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Diskresi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A, Semarang: (Telaah Paradigma Konstruktivisme Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)
• Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)
• Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia
• Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi
• Kedudukan Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Ma No No. 2239 K/Pid.Sus/2012 Kasus Pajak Ptasian Agri Group)
• Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia
• Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Atas Employee Invention Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Instansi Pemerintah (Studi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Kementerian Pertanian)
• Penanganan Perkara Pidana Yang Melibatkan Masyarakat Miskin Oleh Advokat Berbasis Nilai Keadilan Dalam Perspektif Socio Legal
• Pengambilalihan Pengelolaan Jembatan Timbang Oleh Pemerintah Pusat Terkait Buruknya Pelayanan Publik Di Jembatan Timbang
• Pengaturan Dan Strategi Penanggulangan Dampak Lingkungan Pencemaran Sampah Rumah Tangga Di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang
• Pengaturan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam Di Indonesia Berbasis Cultural Resource Management
• Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan
• Penggunaan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Sosio Legal
• Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015)
• Perlindungan Hukum Bagi Industri Dalam Negeri Di Bidang Jasa Melalui Emergency Safeguard Measures (Ems) (Suatu Studi Terhadap Proposal Ems Asean)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Barang Yang Dibuat Dalam Bahasa Inggris (Studi Kasus Kontrak Perdagangan Antara Pt. Komipo Pembangkit Jawa Bali Dan Pt. Tesla Mega Perkasa Mandiri)
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian
• Problematika Notifikasi Kosmetika Bpom Atas Peredaran Kosmetik Import Di Yogyakarta
• Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Revitalisasi Sungai Oleh Pemerintah Daerahmelalui Kebijakan Normalisasi Sungai Pepe Kota Surakarta(Studi Kasus Normalisasi Sungai Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Bantaran Sungai)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Yang Berindikasi Generik (Studi Pada Pemberian Hak Merek Terhadap Produk Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah Oleh Ditjen Hki)

Tahun 2016

• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Media Internet

Tahun 2015

• Implementasi Pengaturan Anggaran Pendidikan Dalam Konstitusi (Studi Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Semarang Tahun Anggaran 2014)
• Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Permaafan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia
• Politik Hukum Perlindungan Terhadap Folklor Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Tahun 2014

• Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri Oleh Direktorat Jenderal Hki
• Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan Sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 19 / G/ 2011 Dan Putusan Nomor 24 / G / 2012 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)
• Counter Terrorismbagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia
• Hak Eksklusif Hak Cipta Pada Penerjemahan Karya Tulis Berbahasa Asing Di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari’Ah)
• Implementasi Program Kelas Ibu Hamil Oleh Bidan Terlatih Di Kabupaten Banyumas
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborrator Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Amdal
• Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia
• Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Polres Jepara)
• Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi
• Kerjasama Lisensi Merek Pada Usaha Waralaba Jasa Pendidikan (Studi Pada Lembaga Homeschooling Kak Seto Semarang)
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Sehatt)
• Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pada Penyelenggaraan Pendidikan S-1 Terapan Di Akademi Kepolisian
• Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Wonosobo
• Perlindungan Hukum Karya Seni Terapan Ditinjau Dari Hak Cipta Dan Desain Industri
• Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme

Tahun 2013

• Analisis Pelaksanaan Uu No: 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Guna Mencapai Good Governance Di Kota Semarang
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009 Tentang Penggunaan Ktp Dan Paspor Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
• Analisis Yuridis Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Melalui Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Di Pt. Danwood Nusantara
• Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Biro Hukum Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Pada Biro Hukum & Ham Setda Jawa Tengah)
• Eksistensi Perkara Pembatalan Merek Di Dirjen Haki (Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 Tentang Pembatalan Merek Natasha)
• Hak Cipta Di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta Di Indonesia)
• Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Implementasi Alih Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Aspek Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal)
• Implementasi Alih Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Aspek Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)
• Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi)
• Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Di Kejaksaan Negeri Banjarmasin
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Euthanasia Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.
• Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
• Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Badan Hukum Publik Terhadap Korban Tindak Pidana Badan Hukum Publik
• Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana
• Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama Dan Berkepercayaan
• Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan
• Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang
• Kedudukan Hak Cipta Terhadap Diskursus Prismatik Pancasila
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial
• Mediasi Penal Dalam Masyarakat Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana
• Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bandar Lampung
• Pelaksanaan Peraturan Kepmentamben 975.K/47/Mpe/1999 Dalam Kaitannya Pemberian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Pada Pembangunan Transmisi Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Pengaruh Sosialisasi Undang –Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Penekanan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Melindungi Hak Prajurit Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Dan Kekosongan Hukum Saat Ini
• Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam Hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang Dengan Kontraktor
• Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Karya Seni Fotografi Dan Hak- Hak Pencipta (Fotografer) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Problematika Perlindungan Karya Cipta Dagadu Di Yogyakarta
• Rekonseptualisasi Kejahatan Kekerasan Dalam Masyarakat Kontemporer Berbasis Kriminologi Kritis Dan Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek
• Rekonstruksi Undang-Undang R.I No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)
• Tinjauan Yuridis Pengalihan Dan Pengadaan Kepegawaian Di Masa Transisi Kabupaten Lombok Utara Sebagai Daerah Otonom Baru
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Merek Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tort) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)

Tahun 2012

• Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)
• Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana
• Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
• Hak Cipta Dan Aliran-Aliran Filsafat Hukum: Suatu Telaah Paradigmatik
• Implementasi Compulsory Licensing Terhadap Obat-Obatan Dalam Bidang Farmasi Di Indonesia (Studi Berdasarkan Doha Declaration On The Trips Agreement And Public Health)
• Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kajian Kritis Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dibandingkan Dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)
• Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Besi Nusakambangan)
• Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)
• Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional
• Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanganan Masalah Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tentang Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Masalah Over Kapasitas Penjara Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ( Juvenile Deliquency )
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Ham)
• Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Mayantara Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara
• Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran Kompolnas Dalam Mempercepat Reformasi Polri
• Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
• Latar Belakang Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Narapidana Dan Pembinaannya Di Lapas Narkotika Klas Iia Nusakambangan
• Membangun Model Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Berdasarkan Keadilan Proporsional (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)
• Model Alternatif Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Pembangunan Nasional (Studi Pelaksanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kendal)
• Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Pemuda Plantungan)
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Wilayah Pesisir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dananta Kudus
• Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan Pekalongan)
• Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Tanjung
• Prinsip Insignifikansi (Insignificance Principle) Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana
• Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Delinkuen
• Revitalisasi Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Berwibawa (Studi Di Inspektorat Kota Salatiga)
• Sistem Pemidanaan Edukatif Sebagai Aktualisasi Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan (Studi Di Bapas Semarang)
• Upaya Pemkab Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tradisional

Tahun 2011

• Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Dalam Perspektif Socio-Legal)

Tahun 2010

• Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional
• Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
• Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran
• Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (The Formulation Policy Of Racial And Ethnics Discrimination Act In The Perspective Of Penal Law Reform)
• Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’Ah
• Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal
• Malfungsi Administrasi Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kendal
• Memantapkan Profesionalisme Polri Dibidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum
• Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat
• Pelanggaran Merk
• Pembinaan Karier Ketenagakerjaan Dalam Perbankan (Studi Kasus Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang))
• Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)
• Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu
• Penerapan Teknologi (Paten) Pada Pendistribusian Gas Oleh Pt. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
• Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)
• Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun)
• Regional Branding “Solo The Spirit Of Java” (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual)
• Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum
• Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri
• Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Wilayah Masyarakat Adat Kota Kupang
• Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
• Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tahun 2009

• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta)
• Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia
• Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Mungkid
• Eksistensi Gambang Semarang Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Undang-Undang Hak Cipta
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal
• Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia
• Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont
• Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari’Ah (Studi Kasus Bmt Di Kota Semarang)
• Implementasi Lisensi Msra (Microsoft Software Rental Agreement) Sebagai Hak Untuk Menyewakan (Rental Right) Software Microsoft Pada Warnet Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Televisi Lokal Di Semarang)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dalam Rangka Otonomi Daerah
• Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Semarang
• Keberadaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Pusat Dalam Era Otonomi Daerah
• Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
• Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism
• Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang Tesis
• Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis
• Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden
• Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional
• Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi
• Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia
• Model Ideal Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Studi Kasus Pelayanan Umum Kota Bukittinggi Sumatera Barat
• Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi
• Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lpa Tangerang Dan Lpa Kutoarjo)
• Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja
• Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd. (Study Pada Dprd Provinsi Jambi)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dprd Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota Dprd Berdasarkan Kode Etik Dprd. (Study Pada Dprd Provinsi Jambi) (Both Order Implementation And Competence Of Courtesy Department As Dprd Completeness Tool In Order To Maintain Both Dignity And Courtesy Of Dprd Member Based On Dprd Code Of Ethic (Study At Dprd Of Jambi Province)
• Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia
• Pengaturan Dan Pengelolaan Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Kabupaten Jepara Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad)
• Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
• Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di Kua Kecamatan Muntilan)
• Perindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal)
• Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Perumahan Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia (Protection Punish The Client Of Bank Of Moslem Law Go Together The Observation Execution By Bank Indonesia)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura) ( The Legal Protection On Traditional Knowledge In Madura (Study On The Protection Of Indigenous Herbs Of Madura)
• Perlindungan Karya Cipta Seni Tari (Studi Terhadap Konsep Dan Upaya Perlindungan Hak Cip
• Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
• Perubahan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dalam Rangka Kepatuhan Wajib Pajak ( Alteration Both General Certainty And Taxation System In Order To Taxper Pursuance)
• Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha
• Produk Rekayasa Genetika (Gmo/Genetically Modified Organism) Sebagai Subjek Perlindungan Paten Dan Perlindungan Varietas Tanaman
• Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis
• Reverse Engineering Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Paten Di Indonesia Dan Malaysia
• Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
• Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bogor)
• Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia
• Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung (The Urgency Of Law Communication To The Management Of Profession Tithe In Temanggung Regency)

Tahun 2008

• Adaptasi Film : Analisis Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat Dan Undang-Undang Hak Cipta Internasional
• Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan Terhadap Perjanjian Kpr Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan
• Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)
• Analisis Kegunaan Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba (Studi Empiris : Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei)
• Analisis Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Implementasinya Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kota Semarang
• Analisis Pengaturan Tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Mewujudkan Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
• Analisis Yuridis Kewenangan Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Perikanan Di Taman Nasional Laut Karimunjawa
• Bentuk Penyimpangan Perkawinan Yang Dikenal Sebagai Perkawinan Semu Merupakan Penyimpangan Perkawinan Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Mudah Dan Murah Khususnya Yang Dilakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing, Tanpa Harus Melalui Naturalisasi Biasa. Hal Ini Dimungkinkan Dengan Memanfaatkan Ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Perkawinan Dan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing Yang Kawin Secara Sah Dengan Warga Negara Indonesia Dapat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Di Hadapan Pejabat. Pejabat Adalah Orang Yang Menduduki Jabatan Tertentu Yang Ditunjuk Oleh Menteri Untuk Menangani Masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari Sinilah Kemudian Muncul Perkawinan Yang Menyimpang Dari Tujuan Ideal Perkawinan Oleh Uup Yakni Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Perkawinan Semu Serta Cara Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Untuk Mengetahui Cara- Cara Atau Langkah- Langkah Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Untuk Mengetahui Akibat Hukum Atas Suatu Perkawinan Dengan Tujuan Agar Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Penulisan Tesis Ini Penulis Menggunakan Penelitian Yang Bersifat Deskriptif Analisis Dengan Yuridis Normative, Sedangkan Data Diperoleh Melalui Perundang- Undangan, Kepustakaan, Dan Wawancara, Selanjutnya Data Dianalisis Secara Kualitatif. Dari Hasil Penelitian Disimpulkan Bahwa Perkawinan Semu Merupakan Salah Satu Cara Penyelundupan Hukum Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya Yang Dapat Dicegah Melalui Perkawinan Ini Harus Memenuhi Syarat Perkawinan Materiil Maupun Formil Dan Syarat Materiil Maupun Formil Untuk Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Pasal 19 Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Budaya Hukum Dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Eksistensi City Branding Menurut Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus “Semarang Pesona Asia” Di Kota Semarang)
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
• Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan Uud 1945
• Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pendaftaran Ciptaan Atas Kerajinan Gebyok Kudus Oleh Pemkab Kudus
• Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)
• Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Sukamara
• Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau
• Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak
• Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Di Perbankan Syariah (Studi Di Perbankan Syariah Cabang Mataram)
• Implementasi Sistem Multi Partai Pada Pemilu Tahun 2004 Di Jawa Tengah
• Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kuhap Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang
• Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa
• Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pengrajin Di Bidang Kerajinan Perak Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)
• Implementasi Uu No.41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Dan Menjaga Kelestarian Hutan ( Studi Kasus Kph Banyumas Timur )
• Karya Cipta Kerajinan Kuningan Juwana, Pati (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Pelestarian Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah)
• Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi
• Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
• Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan
• Kebijakan Kriminalisasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal
• Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang)
• Kebijakan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu Kuala Mempawah Di Kabupaten Pontianak
• Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) Di Indonesia (Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam)
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana
• Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia
• Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo Dengan Kabupaten Bungo)
• Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo Dengan Kabupaten Bungo
• Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas ( The Consequences Change Of Laws To The Limited Company Existence)
• Konsep Batas Wilayah Laut Antar Daerah Kota Semarang Dengan Kabupaten Kendal Sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir
• Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang
• Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu – Lintas Di Polres Batang
• Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen )
• Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Kabupaten Magelang
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dalam Praktek Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
• Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
• Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Jambi
• Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada Btn Syariah Cabang Semarang)
• Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)
• Pelanggaran Ham Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur (Peradilan Ham Ad Hoc Timor Timur)
• Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2005/Pn Smg)
• Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah
• Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah ( Establishment Of The Democratic Regional Lawful Regulations By The Regional Government)
• Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Sebagai Upaya Pembentukan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa
• Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Uu No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam
• Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembernatasan Tindak Pidana Terorisme
• Penegakan Hukum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah Diy
• Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional)
• Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah
• Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu
• Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengembangkan Kawasan Bahari Terpadu Di Kabupaten Purworejo
• Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang
• Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada Pt.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)
• Pengembangan Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu (Kbt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang
• Penguasaan Dokumen Dan Pengikatan Agunan Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit Exploitasi
• Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme Menurut Sistem Peradilan Pidana
• Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Pada Pt. Bpr Setia Karib Abadi Di Kota Semarang
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)
• Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Pontianak (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Paw Anggota Dprd Kab.Pontianak)
• Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan
• Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia
• Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi Dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)
• Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
• Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)
• Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah Di Kota Semarang Sebagai Warisan Budaya Bangsa
• Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)
• Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Diinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi)
• Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia
• Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang
• Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (Tki / Tkw Plrt)
• Sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dalam Kebijakan Penempatan Jabatan Struktural Di Provinsi Sulawesi Utara
• Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
• Sistem Registrasi Sebagai Alternatif Dalam Memberikan Perlindungan Atas Pengetahuan Tradisional (Studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional Antara Amerika Serikat Dan India)
• Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang
• Tinjauan Aspek Hukum Admnistrasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Menentukan Arah Perencanaan Pembangunan
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
• Tinjauan Perbandingan Pidana Perampasan Kemerdekaan Berdasarkan Kajian Berbagai Kuhp Asing
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)
• Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan
• Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak
• Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

Tahun 2007

• Aspek Hukum Penerapan Standardisasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9000 Pada Industri Farmasi
• Budaya Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Pemerinatah Terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik Di Kota Semarang ( Legal Culture In Government Policy Implementation Of Dispensary Management Regulation In Semarang City)
• Efek Suplementasi Besi, Vitamin C Dan Pendidikan Gizi Terhadap Perubahan Kadar Hemoglobin Anak Sekolah Dasar Yang Anemia Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo The Effect Of Iron, Vitamin C Supplementation, And Nutrition Education On The Increase Of Hemoglobin Level Among Anemic School Children In Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
• Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Pemegang Hak Tanggungan Perseorangan
• Implementasi Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia
• Kebijakan Kriminal Cyber Crime Terhadap Anak ( Tinjauan Dalam Prespektif Hukum Dan Pendidikan Moral )
• Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi Di Kota Semarang)
• Pendayagunaan Hukum Di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan
• Penerapan Ketentuan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Dan Perkembangan Perusahaan
• Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang
• Pengembangan Restrukturisasi Pt Kereta Api (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek
• Pergeseran Kebijakan Dalam Pelayanan Publik Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) (Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijaksanaan Publik)
• Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia
• Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Uu No. 12 Tahun 1995 Dan Uu No. 3 Tahun 1997 Di Lpa Blitar)
• Praktek Monopoli Di Indonesia Pra Dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial
• Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Tahun 2006

• Aspek Perlindungan Hukum Hak – Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
• Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Piutang Negara Dari Perbankan Oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (Djpln)
• Implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Sebagai Sumber Energi Alternatif (Studi Kasus Di Pltp Dieng Wonosobo)
• Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah ( Studi Kasus Di Kota Denpasar )
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah (Tinjauan Terhadap Perda Pajak Dan Perda Retribusi Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan
• Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana
• Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian
• Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Bagi Dunia Usaha Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor : 42 Tahun 1999
• Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Bagi Mania Usaha Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor : 42 Tahun 1999
• Koordinasi Antar Instansi Dalam Perolehan Ijin Lokasi Untuk Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Mega Residence Di Kota Semarang
• Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab.Kotawaringin Barat Prov.Kalimantan Tengah) Regional Tax And Regional Retribution And The Character On The Development Countries (Study In The Kab.Kotawaringin Barat Central Kalimantan)
• Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo
• Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Untuk Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah
• Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Yang Berat Dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Command Responsibility Towards The Gross Violation Of Human Rights And War Crimes In The Frame Work Of The Reform Of Indonesian Penal Law)
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penghitungan Profit And Loss Sharing Di Bank Syari’Ah

Tahun 2005

• Agunan Dalam Pemberian Kredit Bank Pada Usaha Mikro Dan Kecil
• Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Departemen Agama Kabupaten Kendal Dan Departemen Agama Kota Semarang)
• Analisis Undang-Undang No. 22 Dan 25 Tahun 1999 Versus Undang-Undang No. 32 Dan 33 Tahun 2004 Dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Konsumen Air Minum Terhadap Pelayanan Dan Tarif Pdam Kota Semarang
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Dalam Rangka Menanggulangi Limbah Batik Di Kota Pekalongan (Study Kasus Sosio Legal Dan Aspek Ekonomi Di Kota Pekalongan)
• Budaya Hukum Keraton Surakarta Dalam Pengaturan Tanah Baluwarti Sebagai Kawasan Cagar Budaya
• Eksistensi Hak Cipta Pada Karya Cipta Batik Di Pekalongan
• Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Padang Panjang
• Hukum Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (Studi Di Kota Surakarta)
• Impleivientasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Melalui Infomercial (Pendekatan Socio-Cultural Sebagai Upaya Pemberdayaan Konsumen)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Hubungan Kerja Di Perusahaan
• Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dikaitkan Dengan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Provinsi Bali ( Studi Kasus Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kependudukan Daerah Provinsi Bali )
• Kebijakan Formulasi Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bayi
• Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kerusuhan Poso
• Kebijakan Kriminalisasi Pers Dalam Undang-Undang Pers Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (Stud! Di Kota Surakarta)
• Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta Policy Of Remission To The Criminals In Yogyakarta
• Kebijakan Penanaman Modal Dalam Kaitannya Dengan Penyerapan Tenaga Kerja
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (The Prevention Of Terrorism Policy In Indonesia)
• Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Pe1Vlberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Per'Wujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Hubungannya Dengan Terjadinya Malpraktek
• Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan
• Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan
• Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Produktifitas Perum Perhutani
• Keputusan Penyidik Polri Menahan Tersangka Pelaku Tindak Pidana ( Stud1 Kasus Di Poltabes Semarang )
• Kesulitan Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Studi Kasus : Perusahaan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Skala Menengah Dan Kecil Di Kota Semarang
• Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia The Duty To Registration The Fiducia The Act No.42 / 1999 About Fiducia Obligation
• Konflik Antar Etnis Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etats Di Sampit Kalimatan Tengah)
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase
• Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Uu No. 56/Prp/1960
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kavling Di Kota Denpasar - Bali
• Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan Pma Di Jawa Tengah
• Pemberdayaan Budaya Durum Pengusaha Batik Melalui Pendaftaranhak Atas Merek Dalai Rangka Peningkatan Ekonomi P.Engusaha Kota Pekalongan
• Pemberdayaan Hukum Melalui Kontrak Alm Ketrampilan Sebagai Upaya Peningkatan Icualitas Sumber Daya Manusia Di Perusahaan Penanaman Modal Asing
• Pemberdayaan Hukum Pertambangan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sanggau)
• Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Yang Bersumber Dart Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Ra.Ngka. Pembangunan Ekonomi (Studi Di Kabupaten Semarang)
• Pemberdayaan Pengusaha Pengrajin Batik Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengrajin Batik Kota Surakarta)
• Pemberian Kredit Perbankan Pada Usaha Kecil
• Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
• Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tabun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kegiatan Dan Pengembangan Battu, Maal Watta1Wwil (Bmt) (Studi Di Kabupaten Kudus) The Application Of Regulation Number 38 Year 1999 About Me Management Of Zakat (Islamic Charity) In Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Activities And Developments (Study Research In Kudus Regency)
• Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Bank Pada Bank Rakyat Indonesia
• Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Remaja Dan Penanggulangannya Di Jawa Tengah
• Penyelesaian !Credit Macet Dengan Membeli Dan Menjual Kembali Agunan Milik Debitur Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kendal
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Studi Kasus Di Bpsk Kota Semarang
• Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang
• Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Icabupaten Semarang)
• Periode Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Barang Dengan Container Dalam Angkutan Laut
• Perkembangan Hukum Per,Bankan Syariai-I Dalam Ekonomi Islam (Stud! Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Law Protection On The Ownership Of Subtituve Certificate Of Land Issued By The National Land Institution
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Belum Terdaftar
• Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang Merek
• Perlindungan Nasabah Pengguna Jasa Sceernoivic Fuhts Rittansfep ( Eft )
• Perluasan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Nasional Guna Melindungi Wni Diluar Wilayah Negara Indonesia The Extent Scope Of Implementation Of The National Criminal Law To Protect Indonesia Citizen In The Outside Of Indonesia Region
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pendek
• Pola Hubungan Hukum Program Kemitraan Usaha Peternakan
• Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat Di Maluku Tenggara Barat (Mtb) Sebagai Sarana Non-Penal
• Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya Uu Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kendal)
• Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa,Pt.Asuransi Jiwasraya (Persero) Di Regional Office Semarang
• Prinsip-Prinsip Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Oleh Bank Syariah Mandiri
• Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dan Fungsi Kekuatan Politik Dprd Kabupaten Indramayu Dalam Pembahasan Pelarangan Minuman Beralkohol (Arranging Process Of The Regional Provision And Political Power Function Of Dprd (Regional Legislative Assembly) Of Lndramayu Regency Within Discussing The Alcoholic Liquor Prohibition)
• Prospek Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Sebagai Perusahaan Multi Finance Milik Negara
• Sistem Edi; Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchaivge Editdite-Labuhan Tanjong Emas Semarang Sebagai Alternatif Dalam Prosedur Kepabeanan
• Tanggung Jawab Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup
• Undang -€” Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Peranannya Dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)

Tahun 2004

• Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Pola Bagi Hasil Penangkapan Wan Guna Mencapai Kesejahteran Sosial Ekonomi (Studi Pada Kapal Motor Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
• Efektiv1Tas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tenting Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Haji (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)
• Eksistensi Baitul Maal Wattamwil Dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)
• Eksistensi Balm Usaha Mandiri Terpadu ( Bmt ) Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Non Bank Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( Kajian Terhadap Operasional Bmt Bina Niaga Utama Semarang )
• Hubungan Koordinasi Antara Polisi Pamongpraja Dan Polri Dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Kasus-Kasus Asusila Di Kabupaten Semarang
• Hubungan Sosial Politik Antar Partai Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Serta Implikasinya Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana
• Ide Dasar Dan Kebijakan Formulasi Pidana Nati Bersyarat Dalam Berspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Era Otonomi Daerah (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)
• Implementasi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pada Instansi Pemerintah ( Studi Kasus Pelaksanaan Pelelangan Pada Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah )
• Implementasi Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
• Kebijakan Formulas! Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulanggan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
• Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi Dalam Undang-Undang Korupsi Dan Penerapan Hukumnya
• Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kebijakan Formulasi Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatur Hak Kebebasan Untuk Memperoleh Informasi Publik
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia (The Criminal Law Policy In Overcoming Crime Against Humanity In Indonesia)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia
• Kebijakan Kriminalisasi Dan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah
• Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Pembaharuan
• Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Money Laundering
• Kebijakan Legiflatif Dalam Mewujudkan Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial Oalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia
• Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
• Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Perlindungan Konsumen Dengan Sarana Penal
• Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda
• Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Di Indonesia
• Kebijakan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia
• Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
• Kebijakan Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak
• Kebijakan Perumusan Pidana Ganti Rugi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana
• Kebuaksanaan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomikerakyatan Yang Bertumpu Mekanisme Pasar Kajian Sosio-Legal Terhadap Tap Mpr Ri No. Iv/Mpr/1999 Studi Kasus Industri Jamu Pt Nyonya Meneer
• Kedudukan Benda Setelah Putusnya Perjanjian Financial Lease Antara Lessor Dan Lessee
• Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit Kaitannya Klausul Arbetrase
• Konsistenitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dalam Melindungi Konsumen Jasa Telekomunikasi Dan Efektivitasnya
• Kriminalisasi Kejahatan Perang Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia War Crimes Creviinalization Into The Grave Breaches Of Human Rights In Indonesia
• Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Uu No. 5 Tahun 1999) Di Bidang Transportasi
• Pelaksanaan Uu No. 21 Tahun 1997 Jo. Uu No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Bphtb ) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Kaitannya Dengan Tingkat Ekonomi Masyarakat
• Pelepasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum Dan Pembararuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Pemanf.Aatan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri Oleh Perusahaan Di Jawa Tengah Dalam Rangica Menopang Pelaicsanaan Otonomi Daerah
• Pemanfaatan Kredit Usaha Kecil Menengah (Ukm) Bagi Pengembangan Usaha Kecil Di Kabupaten Grobogan
• Penataan Lingkungan Industri Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat Dalam Perspektif Kebijaksanaan Publik Di Kabupaten Kudus (Small And Medium Industry Environment Sructuring To Improvement Of Economic Society In Public Policy Perspective In The Regency Of Kudus)
• Penerapan Undang-Undang Kepailitan Pada Usaha Perbankan
• Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlinduingan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien
• Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Gejala Kenakalan Anak / Remaja Dan Penanggulangannya (Studi Kasus Kenakalan Anak/Remaja Di Kabupaten Semarang)
• Penyaluran Kredit Usaha Tani Di Kabupaten Demak Oleh Bank Pemerintah
• Peran Badan Legislatif Daerah Dalam Perumusan Kebijaksanaan &Rang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati
• Pergeseran Nilai-Nilai Wakaf Dalam Pertumbuhan Sosial Ekonomi Di Kota Tegal
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
• Perlindungan Hukum Di Bidang Hak Cipta Terhadap Pengrajin Kuningan Di Juwana Pati Menurut Uu. No. 19 Tahun 2002
• Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sistem Kepemilikan Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dunia Perbankan
• Pola Pemidanaan Dan Kebijakan Formulas, Aturan Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Regulasi, Potensi, Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan Uu No 34 Tahun 2000 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumi3Uhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)
• Tanggung Jawab Pengembang Atas Kualitas Bangunan Perumahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rumah

Tahun 2003

• Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara Pt. Palur Raya Dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar
• Arti Penting Klausula Arbitrase Yang Komprehensif
• Asas Keadilan Dalam Pengaturan Mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Semarang
• Aspek Hukum Credit Card Sebagai Alat Pembayaran
• Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Hak Merek (Khusus Kemasan Merek) Punish Aspect In Emulation Of Indisposed Business By Right Of Brand (Special Of Tidines Of Brand)
• Aspek Hukum Manajemen Perusahaan Asuransi
• Aspek Keadilan Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
• Aspek-Aspek Hukum Penerapan Prinsip Bag, Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Oleh Bank Muamalat Semarang
• Banding Atas Putusan Arbitrase Di Indonesia
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Java Tengah Legal Culture And Community Based Development In Managing The Forest In Central Java
• Budaya Hukum Mengenai Penguasaan Tanah Negara Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
• Budaya Hukum Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta
• Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana
• Due Diligence Dan Tanggung Jawab Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum
• Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan
• Etika Ekobisnis Sebagai Landasan Utama Dalam Pengembangan Perusahaan
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Manajemen Lalu Lintas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Badung Propinsi Bali (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Propinsi Bali Pada Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas)
• Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
• Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Hubungan Zakat Dengan Pajak Dalam Uu. No. 38 Tahun 1999 Dan Uu. No. 17 Tahun 2000
• Icewajiban Membayar Uang Pologoro Sebagai Budaya Hukum Dalam Jual Beli Tanah (Kasus Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah)
• Ide Dasar Tindak Pidana Dalam Huicum Islam : Relevansi Dan Formulasinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Di Indonesia
• Implementasi Penetapan Upah Minimum Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Buruh Berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (Khm) Pada Perusahaan Padat Karma Di Kota Semarang
• Implementasi Prinsip-Prinsip Tanggunggugat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
• Implikasi Internet Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia
• Investasi Di Pasar Modal
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
• Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Pengambilan Air Bawah Tanah Di Jawa Tengah
• Kebijakan Investasi Setelah Berlakunya Otonomi Daerah Dalam Era Globalisasi (Suatu Studi Di Propinsi Nusa Tenggara Barat)
• Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Saksi Dalam Proses Veradilan Pidana
• Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Kerja Sosial Di Indonesia
• Kebijakan Penal Dalam Menanggu Angi Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia
• Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga ( Domestic Violence ) Penal And Non Penal Policy Of Domestic Violence Resolving
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Anak Di Internet Dengan Hukum Pidana Indonesia
• Kebijakan Penggunaan Sanksi (Hukum) Pidana Dalam Hukum Administrasi
• Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Perundang-Undangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia
• Kebijakan Sanksi Pidana Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indones1A
• Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri
• Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Self-Assessment ( Studi Kasus Wajib Pajak Di Kabupaten Demak )
• Kerja Sama Operasional (Icso) Antara Pt. Telkom (Bumn) Dengan Mitra Usahanya Di Bidang Telekomunikasi
• Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kabupaten Semarang
• Ketentuan Trips Pada Pengaturan Paten Di Bidang Farmasi Di Indonesia
• Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Pemeriksaan Perseroan Terbatas Di Wilayah Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
• Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Resosialisasi Napi Anak
• Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Ban Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Lisensi Di Bidang Hak Cipta
• Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (Adr) Pada Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Industrialisasi (Studi Kasus: Pt Kayu Lapis Indonesia Kabupaten Kendal)
• Pelaksanaan Gugatan Perwakilan ( Class Actions) Terhadap Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Kasus Lingkungan Hidup Di Indonesia (Studi Beberapa Kasus Putusan Pengadilan)
• Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis
• Pelaksanaan Konvensi New York Tahun 1958 Di Indonesia
• Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Di Keluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat
• Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korean Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia
• Penegakan Hukum Tentang Upah Minimum Regional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Produktivitas Pekerja
• Penegakan Hukum Terhadap Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
• Penerapan Prinsip Disclosure Sebagai Upa Ya Pencegahan Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek
• Penerapan Prinsip Disclosure Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek
• Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Pencipta Di Bidang Lagu Dan / Atau Musik
• Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Ursidang-Undang No.17 Tahun 2000 Di Bandingkan Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin
• Pengelolaan Terminal Terpadu Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
• Pengelolaan Zakat Untuk Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat)
• Penggabungan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Penggunaan Hukum P I Dana Dadam Rangka Penanggulangan T I Ndak P I Dana Di Bidang Perpajakan
• Penyaladclinaan Lembaga Kepailitan Dalam Dun1A Usaha
• Peranan Pengadilan Dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
• Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer) Sebagai Alternatif Kerjasama Investasi Bidang Parivvisata Di Bali
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum ( Pdam )
• Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenai Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga (The Law Protection For Well-Known Mark Toward Using Mark By Home Industri)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kabupaten Kudus (Protection Of Law To Woman Labour In Safety And Health Of Work Ini Sub-Province Of Kudus)
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronh( (E-Commerce)
• Perlindungan Korban Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia
• Persepsi Hakim Dalam Menghadapi Tuntutan Reformasi Hukum Pidana
• Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan Randublatung Terhadap Hutan Dan Pengelolaannya Dalam Meningkatkan Kesesejahteraan Masyarakat Sekitarnya
• Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang (People'S Perception Against Environmental Law Enforcement In Semarang City)
• Perubahan Paradigma Hukum Dalam Pembuatan Kebijaksanaan Publik Di Era Reformasi (Stud( Tentang Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi)
• Pidana Ganti ,Kerugian Sebagai Implementasi Perlindungan Korban
• Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat
• Sumbangan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (The Contribution Of Islamic Law Concerning Criminal Liability For The Indonesian Penal Law Reform)
• Tingkat Pengetahuan Hukum Dan Budaya Hukum Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank (Kajian Socio Legal Pada Nasabah Bank Bukopin Boyolali — Wilayah Kerja Kud Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)

Tahun 2002

• Akses Atas Surplus Perikanan Dam Pihak Asino Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Access Of Fishing Surplus For Other States In Its Indonesian Exclusive Economic Zone
• Analisis Terradap Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia
• Aspek Hukum Kegiatan Promosi Rokok Dan Tanggung Jawabnya Terhadap Konsumen
• Aspek Pengawasan Pada Bank Muamalat Indonesia ( Kijian Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jawa Tengah)
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Merek Sebagai Upaya Perlindungan Produk
• Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanall Melaliti Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian (Kasus Di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Bath Malang)
• Budaya Hukum Masyarakat Dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan (Kajian Socio-Legal Dan Ekonomi Masyarakat Industri Pembakaran Kapur Tradisional, Palimanan Kabupaten Cirebon)
• Dominasi Kekuasaan Negara Terhadap Tanah Menggeser Kedudukan Hak-Hak Ulayat Persekutuan Hukum Adat Di Indonesia The Domination Of State'S Power To The Land Lays Aside The Position Of Ula Yat Right Or Custom Law Union In Indonesia
• Evaluasi Fungsi Regulasi Dalam Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Kasus Di Pemerintah Kota Semarang
• Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Bidang Perdata
• Implementa Si K Ebija Ka N Pemerintab Sektor Ekonomi B1Da Ng Us Aha Kecil Pada Pembina An Pengusaba Kecil Di Kabupaten Tegal
• Implementasi Ell Assesswit Pada Undano-Undano Bea Perolenan Hak Atas Tamar Dan Banounan (Uu No.20 Tahun 2000) Dalam Hubunbannya Denoan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Perak Pejabat Pembuat Akta Tanan Di Kabupaten Banyumas
• Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Per Ubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daeraii Dan Retribusi Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah ( Sttuli Kasus Di Kabupaten Kudus)
• Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
• Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Koperasi Sekolah Sebagai Bentuk Ichusus Unit Ekononh Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan (The Law Study Of The Existence Of A School Cooperative As A Specific Form Of Economic Unit In Improving The Educational Quality)
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Pelanggaran-Pelanggaran Berat Dan Pelanggaran 14Am Yang Diatur Oleh Protokol Tambahan I Dan H-1977
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Kekerasan Massa Dan Perbuatan Main Hakim Sendiri
• Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pornografi
• Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Sehubungan Dengan • Penerimaankeuangan
• Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu
• Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan
• Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup
• Keduduican Sanksi Pidana Dan Sanksi/Tindakan Administrasi Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia
• Kedudukan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Terhadap Realisasi Kredit
• Kedudukan Benda Jaminan Fidusia Dalam Hal Pemberi Fidusia Dinamakan Pailit
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Selama Proses Pendirian (Kajian Yuridis Setelah Berlakunya U.U. No.1 Tahun 1995 Tentang P.T.)
• Kerangka Kerja Hukum Pidana Positif Dan Perilaku Hukum Masyarakat: Kaftan Terfiadap Komunikasi Wudaya Tata Later Stratifikasi Sosiat 31Ctsyanzkat Lokaf Elipufau Rote
• Kerja Sama Antar Perusahaan Jasa Mengenai Tenaga Ahli
• Kesadaran Hukum Dalam Mengg1Jnakan Hak Desain Industri Oleh Para Pengrajin Di Daerah Isteviewa Yogyakarta Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Kemandirian Usaha
• Kompetensi Pengadilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara-Perkara Yang Di Dalamnya Ada Perjanjian Arbitrase Serta Dalam Melaksanakan Putusan Arbitrase
• Makna Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
• Merger Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Persaingan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Partisipasi Masyarakat Di Kawasan Kota Lama Semarang Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
• Pelaksanaan Pembebanan Dan Pendaftaran Serta Eksekusi Objek Benda Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Sistem Self /1Ssessment Dalam Ppm Uncittan Pa Tak Ppm:Hasp An (Pph) Orang Pribadi Di Kota Semarang Tesis
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahiaan Terhadap Pekerja Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia
• Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan
• Pemberdayaan Hukum Agraria Dalam Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Oleh Investor Di Bidang Industri Pariwisata (Suatu Kajian Terhadap Masalah Penelantaran Tanah Oleh Investor Di Kawasan Industri Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)
• Pemberdayaan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Masyarakat Industrial
• Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran) Pada Dunia Perbankan
• Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psekotropika Di Kalangan Anak-Anak
• Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta
• Pengaman Hak-Hak Negara Di Bidang Kepabeanan: Tuntutan Instrumen Hukum Kepabeanan Internasional Dan Implikan Regulasinya Dalam Perundangan Kepabeanan Nasional
• Pengaruh Beberapa Fungsi Tujuan (Objective Function) Pada Pola Pengoperasian Waduk Kedungombo
• Penggabungan Perseroan Terbatas Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas
• Penggabungan Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas
• Penyelesaian Sengketa Bisnis Industri Pariwisata Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Denpasar Bali
• Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Lembaga Arbitrase
• Penyimpangan Asas-Asas Umum Hukum Pidana Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Peran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah Serta Konsistensi Peraturannya (Studi Kasus Di Kota Tegal)
• Peranan Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
• Perbanding Prosedur Pemeriksaan Sengketa Di Pengadilan Negeri (Pn) Dan Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani
• Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman
• Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan
• Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas Bidang Jasa Konstruksi Di Kota Semarang (Studi Kasus Kinerja Pt. Jamsostek Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas Bidang Jasa Konstruksi Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalatigunaan Narkotika Dan Psikotropika
• Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Hukum Perizinan Dan Pengamanan Dalam Usaha Perikanan (Analisis Socio-Legal Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan Dan Kaitannya Dengan Otonomi Daerah Di Sumatra Barat)
• Persepsi Tersangka Mengenai Budaya Penegakan Hukum Polri Sebagai Penyidik Di Poltabes Semarang
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Perubahan Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi (Studi Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Di Jawa Timur)
• Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia
• Prinsip Kemandirian Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Dan Impl Mentasinya Dala.M Rangka Meneggakkan Ukum Perbankan
• Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pi-Dana Islam Dan Prospek Kontribusinya ' Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Problematika Proses Pengesaha_N Akta Pendirian Dan Persetujuan Perubah.An Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
• Prospek Balai Harta Peninggalan (Bhp) Sebagai Kurator Kepailitan Delt,Igan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
• Rebijakan Legislatif Mengena1 Rejaratan Terradap Remanusiaan Di Indonesia Sebagai Salmi Saw Pelanggaran Ram Yang 'Berat
• Reformasi Pajak Dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Dan 25 Tahun 1999 (Stud' Kasus Propinsi Jawa Tengah)
• Tanggung Jawab Usaha Bank Dalam Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan
• Telaah Hukum Perjamian Terapeutik Antara Pasien Dengan Dokter Di Ruiviaii Sakit Umum Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
• Tindak Pidana Di Bidang Transportasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kasus Kecelakaan Perkeretaapian, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penerbangan Dan Pelayaran
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengolahan Limbah Sebagai Sarana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Produksi Tekstil (Studi Kasus: Pt. Polysindo Eka Perkasa Kendal)
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Di Daerah (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Di Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah)
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn Kb) (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan Di Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan Pkb Dan Bbn Kb)
• Tinjauan Yuridis. Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya
• Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Sarana Penanggulangan Korupsi Di Indonesia
• Verbal Sanction' Sebagai Sanksi Pidana Non-Custodial Dalam Kebijakan Formulas' Hukum Pidana Di Indonesia

Tahun 2001

• Analisis Faktor Internal, Faktor Eksternal Dan Perilaku Konsumen Dalam Pengembangan Strategi Pemasaran Medical Check Up Di Rsud Ungaran
• Analisis Manajemen Inventori Obat-Obatan 'Atm Perancangan Sistem Informasi Farmasi Di Instalasi Farmasi Rsj Dr Amino Gondohutomo Semarang
• Arti Pentingnya Iiukum Keimigrasian Dalam Perspektif Perdagangan Bebas
• Aspek Huktjm Merger Pada Perusahaan Publik Di Indonesia (Studi Kasus : Grup Indomobil)
• Aspek Hukum Pelaksana_An Standar.Disasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9000
• Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Perlindungan Korban
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Konsumen Dalam Penggunaan Alternative Dispute Resolutionsebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Dengan Pelaku Usaha
• Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan
• Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kendalanya
• Eksistensi Bank Syari'Ah Dan Pengembangannya Di Indonesia (Kajian Terhadap Operasional Bank Syari'Ah Di Nusa Tenggara Barat)
• Eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau Dalam Kehidupan Masyarakat, Praktek Penegakan Hukum, Dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Indonesia
• Forum Litigasi Sebagai Piliiian Dalam Penyelesaian Perselisman Industrial : Studi Kasus Di Nusa Tenggara Barat
• Hacking Sebagai Fenomena Cybercrime (Kajian Kriminologis Terhadap Fenomena Hacker Hi Cyberspace)
• Hak Gugat Organisasi Lingkungan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Sebagai Antisipasi Dampak Era Ekonomi Global
• Hak Standing Dalam Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat
• Hubungan Hukum Antara Peserta Asuransi Kesehatan Dan Pt. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan
• Icebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi
• Icebliakan Hukum Pida.Na Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
• Implementasi Kebijaksanaan Perpajakan Dalam Kaitannaia Dengan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Bali Waj113 Pajak Penghasilan Orang Pribadi
• Implementasi Program Penanggulangan Ke,Miskinan Perkotaan (P2Kp) Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
• Implementasi Uu No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Suatu Kajian Pertambangan Rakyat Di Kabupatan Nabire)
• Implikasi Perjanjian Trips Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Atas Perundang Undangan Merek Di Indonesia
• Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Kajian Kritis Terhadap Peraturan Pe Rundang-Undangan Hukum Pidana Yang Mengatur Mengenai Kejaiiatan-Kejahatan Seksual Terhadap Kaum Wanita Dan Dampaknya Terhadap Korban Kejahatanlicejahaat An Seksual
• Kebija K.An Fiukum Pidana Da Lam Ra Ngka Perundungan Korban
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Wang Perbankan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak
• Kebijakan Legislatif Mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi
• Kebijakan Legislatif Mengenai Tugas Dan Kedudukan Kfjaksaan/Jaksa Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia
• Kebijaksanaan Pemerintah Dan Ketidakberdayaan Usaha Kecil Kajian Kritis Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kea Di Kota Bengkulu
• Kebijaksanaan Perpajakantentang Restrukturisasi Perusahaan Serta Implementasinya Pada Sektor Perbankan
• Keduduican Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perusahaan Perseroan Terbatas Setelah Disahican Sebagai Badan Hukum
• Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Menyelenggarakan Fungsi Penegakan Hukum
• Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Lemma Peninjauan Kembali Sebaoai Salan Satu Upaya Hukum War Biasa Di Indonesia
• Lisensi Paten Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Patungan (Joint Venture) Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Audit Lingkungan Dalam Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan Dan Keterkaitannya Dengan Standardisasi Internasional Iso Seri 14000
• Pelaksanaan Kontrak Alm Teknologi Antara Perusahaan Asing Dan Perusahaan Nasional Dalam Rangka Melindungi Konsumen
• Pemberdayaan Aspek Hukum Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Bekerja Di Luar Negeri
• Penegakan Hukum Dalam Kasus Kebakaran Hutan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Areal Hti Dan Hph Di Kalimantan Barat
• Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Oleh Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta (Enforcement Of Environment Law Towards Air Pollution Produced By Motor Vehicles In Dki Jakarta)
• Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan
• Penegakan Hukum Terh A.Dap Iklan Obat-Obatan Yang• Me.Ny Esat Kan
• Penetapan Batas Akhir Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
• Pengaruh Dipisahkannya Polri Dari Abri Terhadap Penegakan Hukum Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pengaruh Karakteristik Dan Faktor Kondisi Pekerjaan Dengan Kepuasan Kerja Perawat Puskesmas Di Kabupaten Pati
• Pengaruh Semangatkerja, Kfjelasan Peran Dan.Fisik Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dan Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan
• Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas(Studi Di Puskesmas Sidorejo Lor, Salatiga)
• Pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Status Gizi Balita Stud! Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah
• Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi Pada Pt. Telkom Divre Iv Jateng Dan Diy
• Penggunaan Sarana Penal Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal
• Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( Pkpu ) Dalam Proses Kepailiatan Di Indonesia (The Suspension Of Payment On Bankruptcy Process In Indonesia)
• Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Penyelesaian Sengketa Jual - Beli Barang Secara Internasional (Studi Pada Perusahaan Ekspor)
• Peranan Media Poster Gizi Bag! .1Bu Dalam Mengingat Pesan Gizi (Studi Di Rw Ii Kelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banytunanik Kota Semarang )
• Pergeseran Kebijakan Legislatif Perumusan Tindak Pidana Politik Di Indonesia Era Reformasi
• Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen Di Kotamadia Semarang
• Perkembangan Dan Prospek Lembaga Fidusia • Di Indonesia
• Perlindengan Hukum Desain Inditstri Bagi Pengusaiiajpengrajin Meubel Di Karl1Paten Jepara. Jawa Tengah
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan Dan Pidanaperampasan Kemerdekaan
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa
• Perlindungan Hukum Baglmasyarakat Lokal Di Lokasi Usaha Pertambangan Marmer Di Timor Barat — Nusa Tenggara Timur
• Perlindungan Hukum Dibidang Hak Cipta Terhadap Pelukis Di Daerah Ibu Kota Jakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Da Lam Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perusahaan Publik (Legal Protection Of Minority Shareholder In Merger, Consolidation And Acquisition Of Publicly Held Corporation)
• Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Pada Program Kemitraan Usaha
• Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan
• Persepsi Masyarakat Terhadap Pengacara Dalam Memberi Bantuan Hukum Pada Proses Perkara Pidana Di Kota Jambi
• Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah
• Pola Pembinaan Oleii Polri Terhadap Perllaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Pada Wilayah Hukum Polres Banyumas
• Politik Kriminal Dalam Penanggulanggan Sabungan. Ayam ( Tajen ) Di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali
• Praktek Pembebasan Hak Ulayat Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Papua ( Studi Di Kabupaten Jayapura Dan Kabupaten Nabire)
• Reorientasi Konsep Kekuasaan Kehakiman Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara
• Scripless Trading System ( Perdagangan Tanpa Warkat ) Dalam Kegiatan Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta ( Scripless Trading System On Trading Activity In The Jakarta Stock Exchange)
• Sinicronisasi Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidiican Perkara Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Integral
• Sistem Uang Ten Sebagai Fenomena Budaya Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Daerah Tingkat Ii Kotamadia Jambi
• Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut
• Technical Assistance Agreement (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi Di Indonesia
• Urgensi Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (Sustainable Mining Management) Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah (Studi Terhadap Usaha Pertambangan Batubara Di Kecamatan Satin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)

Tahun 2000

• Administrasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Struktural
• Aspek Hukum Penggunaan Sistem Electronic Data Interchange (Edi) Kepabeanan Dalam Perdagangan Internasional
• Bekerjanya Peraturan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hubungannya Dengan Tenaga Kerja Ilegal (Studi Mengenai Tenaga Kerja Ilegal Di Desa Jago Lombok Tengah)
• Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Paten ( Kajian Perilaku Penemu Teknologi Bagi Pengembangan Industri )
• Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Eksport - Import (Letter Of Credit) Di Indonesia
• Cek Putih Sebagai Produk Komunitas Bisnis (Suatu Kajian Hukum Dari Perspektif Sosio-Kuj.Tural Dalam Transaksi Bisnis Pada Masvarakat Etnis China Di Kalimantan Barat
• Dimensi Ekonomi Politik Pembentukan Hukum Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Kajian Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Da Lam Perjanjian Herm Laut Pada Perusahaan Pelayaran
• Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah
• Iniplementasi Uu No. 23 Tahun 1997 Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Industri Kimia Di Pt. Indo Acidata_Ma Di Kabupaten Karanganyar)
• Investasi 'Ban Ketergantungan Ekonomi Rakyat
• Kajian Terhadap Peranan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank
• Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal
• Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup Di Indonesia (Legislative Policy Of Life Imprisonment In Indonesia)
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
• Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi
• Lembaga Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Desa Dongos, Kecamatan Kedung)
• Manajemen Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara Pt Freeport Indonesia Dengan Masyarakat Adat Amungme Dan Kamoro
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga
• Pelaksanaan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Wanita Non Formal Di Luar Negeri Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraannya Di Pegandon Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Dalam Pasar Modal Di Indonesia
• Pemberdayaan Hukum Dalam Meningkatkan Hak Ekonomi Dan Sosial Kelompok Buruh Pada Masyarakat Industrial
• Pencegahan Pencemaran Limbah Industri Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pt. (Persero) Kimia Farma Semarang)
• Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Icaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi
• Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kasus Lingkungan Hidup Di Pengadilan Negeri
• Penjualan Lelang Oleh Balai Lelang Swasta Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah
• Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Efek Di Bursa Efek Jakarta
• Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup
• Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
• Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Bandung)
• Peranan Faktor Kepercayaan Dalam Transaksi Bisnis Di Kalangan Pengusaha Tradisional
• Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
• Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Di Daerah Tingkat Ii Tulang Bawang Prop1Nsi Lampung (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Pada Pt. Dipasena Citra Darmaja Dan Plasma)
• Perkembangan Pengaturan Hak - Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Kotamadia Semarang
• Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya Uum No. 19 /1992 Jo Uum No 14 Tabun 1997
• Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Selaku Penegak Hukum Di Kotamadia Jambi Tesis
• Pola Hubungan Hukum Kemitraan Melalui Bisnis Franchise Di Indonesia
• Polisi Mandiri Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana
• Tanggung Gugat Produk Makanan Yang Cacat Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)
• Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Wilayah Tegal

Tahun 1999

• Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Jumlah Pemberian Kredit Pada Pt Bpr Weleri Jaya Persada Kendal
• Aspek Hukum Commercial Paper Studi Tentang Penerbitan Dan Perdagangan Commercial Paper Melalui Bank Umum Di Indonesia Legal Aspects Of Commercial Paper A Study Of Issue And Trade Of Commercial Paper Through General Bank In Indonesia
• Aspek Hukum Kegiatan Reksa Dana
• Bekerjanya Peradilan Militer (Studi Di Lingkungan Peradilan Militer
• Dampak Liberalisas1 Ekonomi Terhadap Penggunaan Taman Perkotaan (Studi Pelaksanaan Kebijakan Pertanahan Di Kotamadya Dati Ii Malang) The Impact Of Economic Liberalization On Urban Land Use: Study On Implementation Of Agrarian -Policy In Malang
• Efektivitas Kebijakan Perbankan Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil (Suatu Penelitian Di Kabupaten Dati Ii Banyumas)
• Efektivitas Uu No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Menegakkan Fungsi Kepabeanan Di Indonesia
• Eksistensi Dan Sumbangan Sisten Hukum Pidana Adat Kelautan Di L&Pulauan Lease Maluku Tengah Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Fungsi Dan Peranan Mahkamah Agung Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Di Dalam Praktek Hukum Acara Pidana Di Indonesia
• Fungsionalisasi Hukum Yang Mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Besar Bagi Pengembangan Usaha Kecil : Studi Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Pt. Pln Wilayah Xi Cabang Mataram Kepada Pengusaha Kecil Di Kabupaten Lombok Barat
• Fungsionalisasi Lembaga Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali Atau Orang Tua Asuh Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak
• Hakim Dan Putusan Hakim Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar
• Kebebasan Hakim Dalam Mengambtl Putusan Perkara Pidana Di Lingkungan Peradilan Umum
• Keberatan Wajib Pajak Atas Njop Pbb Kaitannya Dengan Pph Pasal 25 Dan Bea Perolehan Hak Atas Tamar Dan Bangunan
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Seksual
• Kebijakan Manteri Agama Republik Indonesia Dalam Pembinaan Pendidhcan Agama Islam Pada Sekolah Umum - Negeri Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Ketentuan Undang-Undang Paten Dan Penafsiran Hakim Tentang Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten Atas Penemuan Di Bidang Paten Sederhana
• Kinerja Organisasi Peradilan Pidana Dalam Kaitan Pemeriksaan Praperadilan
• Medical Malpractice Sebagai Pelanggaran Atas Profesionalisme Dokter Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien Berkaitan Dengan Sub Sistem Ekonomi Dan Teknologi
• Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo Di Wilayah Kabupaten Dati Ii Karanganyar, Jawa Tengah)
• Pelaksanaan Pula Transmigrasi Industri Sebagai Usaha Pengembangan Wilayah Perekonomian Dalam Era Globalisasi (Studi Tentang Lokasi Industri Kecil (Lik) Trans. Palu)
• Pemb1Naan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak
• Pemberdayaan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Semarang
• Pemberdayaan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Peran Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Belt Perangkat Keras Komputer Di Kotamadya Semarang
• Pemberdayaan Hukum Pajak Dalam Ekonomi Global
• Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Di Tangerang (Studi Kasus Terhadap Sengketa Pencemaran Limbah Oleh Pt. Du Nia Metal Works)
• Penerapan Sistem Self Assessment Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan
• Penjaminan Dalam Penyelesaian Transaksi Sa_Ham Oleh Pt Kliring Dan Penjaminan Efek Indonesia (Kpei) Di I3Ursa Efek Jakarta (Bej)
• Per Anan Foust D Alan Penegakan Hukum Di Mang Lalu Lintas Anokutan Jalan Raya ( Studi Di Polresta Jambi )
• Pergeseran Fungsionalisasi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Persepsi Masyarakat Perajin Dan Industri Ukir Kayu Jepara Terhadap Investasi Asing Dan Posisi Tawar-Menawar Dalam Perjanjian Kerjasama
• Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Menurut Undang1Jndang Nomor 7 Tahun1992 Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Usaha
• Prinsip-Prinsip Modal Ventura Dalam Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usaha
• Proses Pembebanan Hak Tanggungan
• Sistim Sosial Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Praktik Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang Dan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda) Tesis

Tahun 1998

• Analisis Terhadap Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana Dan Upaya Perlindungan Hukum Kepada Para Kr.Editur
• Analisis Terhadap Likuidasi Persekutuan Komanditer (Cv), Untuk Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
• Aspek Kriminogenik Dari Pelaksanaan Pidanaperampasan Kemedekaan Dalam Berlakunya Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
• Dampak Penggunaan Hak Ulayat Oleh Pengusaha Terhadap Warga Persekutuan Matrilineal (Studi Di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)
• Depenalisasi Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi (Sebuah Kajian Kriminologis Terhadap Gerakan Mahasiswa Pro-Reforrnasi Di Kotamadya Bandung)
• Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah Dki Jakarta
• Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Terhadap Penanaman Modal Di Propinsi Dati I Kalimantan Barat (Dalam Perspektif Sosiologis
• Kajian Yuridis Pengamanan Pemberian Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Bbr Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Demak)
• Kebijakan Dalam Penanganan Kerusuhan Antar Etnis Di Kalimantan Barat
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Teknologi Kloning Manusia
• Kebijakan Legislatif Tentang Restittjsi Dan Kompensasi Kepada Korean
• Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Penanggitlangan Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar
• Kesadaran Hukum Pengusaha Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Pada Pengrajin Batik Tamansari Yogyakarta)
• Penataan Kembali Organisasi Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Kemandirian Dan Profesionalisme
• Penegakan Hukum Lingkungandalam Rangka Perlindungan Terhadap Korban Pencemaran Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Propinsi Jabmbi
• Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy Di Wilayah Jawa Tengah
• Pengurangan, Keberatan Dan Banding Apas Pao-Ak Bumt Dan Bangunan Dengan Mannasaaman Pada Prinsip Keadiman Dt Kotamadta Semarang
• Peran Serta Bank Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pemberian Kredit
• Peran Serta Lembaga Informal Dalam Sistem Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya)
• Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi
• Perlindungan Hukum Terbadap Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
• Persepsi Masyarakat Dan Upaya Penanggulangan Ecstasy Di Kota Madia Jambi
• Persepsi Masyarakat Terhadap Pengadilan
• Studi Pada Masyarakat Perbatasan Kal-Bar Dan Malaysia
• Tanggapan Masyaraicat Terhadap Eksistensi Dan Peranan Komnas Ham Di-Indonesia (Studi Di Wilayah Dki Jakarta)
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Pekerja Analisis Terhadap Efektivitas Ketentuan-Ketentuan Tentang Upah Dan Kesejahteraan Pekerja Di Pt Bitratex Semarang
• Tinjauan Aaerhanae Huruncan Roordinast Fungstonal Antara Ecalatst Usmongfraja_Oengan Foljest Datam Meleaksanakan Uoaya Faksa

Tahun 1997

• Analisis Hukum Terhadap Kegagalan Pentelesaian Transaks! Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Deli Efek Di Bursa Efek Jakarta (Be])
• Analisis Hukum Terhadap Konglomerat Di Indonesia
• Aspek Hukum Transaksi Efek Dengan Sistem Otomasi Di Bursak Efek : Studi Tentang Transaksi Efek Dengan Jats Di Bursa Efek Jakarta
• Bekerjanya Huicum Di Bidang Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana
• Budaya S1R1' Bugis-Makassar Sebagai Langkah Prevensi Delik Suatu Kajian Delik Pembunuhan Dan Pencemaran Nama Balk Orang Lain
• Fenomena Kebijaksanaan Deregulasi Di Bidang Perbankan
• Hubungan Koordiwasi Aparat Penegak Hukum Dai_Am Rangka Perlindungan Hak Asasi Yersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana
• Implementasi Asas Hukum Perjanjian Dan Sinkronisasi Pengaturan Leasing Di Indonesia (Studi Hukum Normatif)
• Kebijakan Hukum Pidana Da Lam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pasar Modal
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Enyalahgunaan Komputer
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis
• Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras
• Kebijakan Legislatif Dalam Mewujudkan Ide Pemasyarakatan Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup
• Kebijaksanaan Pengunaan 'Tenaga Kerja Asing Di Perusahaan - Perusahaan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang Dar Kotamadya Daerah Tingkat Ii Salatiga (Suatu Tinjauan Kebijaksanaan Publik)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Industri Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Di Kotamadya Dati Ii Semarang (Legal Awareness By Industrialist On Environmental Conservations In Semarang Municiple)
• Kredit Pemilikan Rumah Dan Perlindungan Hukumnya
• Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores : Suatu Studi Budaya Hukum
• Penegakan Hukum Bidang Perburuhan : Studi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Kotamadia Jambi
• Penegakan Hukum Dalam Kasus Perusakan Hutan Di Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah
• Perlinduncan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Per.Setujuan Trips Dart Gatt ( Studi Kasus Terhadap Kejahatan Merek )
• Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana
• Persepsi Masyarakat Tentang Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Studi Di Kodia Semarang
• Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Kotamadia Semarang ( Kajian Kriminologis)
• Persepsi Polisi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologis)
• Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi Studi Kasus Di Kartasura Kabupaten Sukoharjo
• Status / Kedudukan Barang Jaminan Di Perm Pegadaian ( Analisis Dari Aspek Hukum Dan Ekonomi ) Studi Di Kotamadya Mataram
• Studi Kritis Terhadap Kejaksaan Da Lam Rangka Melaksanakan Penuntutan Dalam Peradilan Pidana
• Upaya Dan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Di Pt. Bri (Persero) Cabang Purwokerto

Tahun 1996

• Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana
• Fungsonalisasi Lembaga Lepas Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradjt,An Pidana Terpadu (Suatu Studi Di Lembaga Pemasy-Arakat An Pati Dan Lembaga Pemasyarakatan Semarang)
• Keberatan Dan Banding Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nila1 Serta Permasalahan Pembentukan Badan Peradilan Pajak (Bpp) Di Indonesia
• Kebijakan Penanganan Masalah Lingkungan Hidup Dengan Hukum Pidana
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
• Pembaharuan Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia
• Pendayagunaan Hak Bantuan Hukum Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu
• Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Di Kotamadia Jayapura - Irian Jaya
• Persepsi Masyarakat Pematang Siantar Terhadap Polisi Sebagai Penegak Hukum Tesis
• Profesionalisme Pour Di Bidang Penyidikan
• Tinjauan Terhadap Persidangan Perkara Pidana Anak Mencari Model Sidang Anak Yang Ideal

Sumber:
https://undip.ac.id