Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UNDIKSHA

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

Tahun 2021

• Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Yang Tidak Didaftarkan Pada Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
• Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Persfektif Hukum Waris Bali (Studi Putusan No. 58/Pdt.G/2011/Pn.Tbn)
• Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia
• Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka Pada Pelaksanaan Upacara Ngaben (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)
• Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi
• Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Pada Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn
• Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Facebook Advertising Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Residive Narkotika Di Kabupaten Buleleng
• Efektivitas Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Terkait Klausula Force Majeure Di Kota Bekasi
• Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Tua Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tejekula, Kabupaten Buleleng)
• Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Diskursus Pemaknaan Asas Legalitas Di Indonesia
• Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja)
• Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)
• Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa Di Kabupaten Buleleng)
• Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng
• Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng
• Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja
• Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
• Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)
• Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja
• Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah
• Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja)
• Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng
• Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/Bll/08/2020)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi Di Wilayah Kabupaten Buleleng)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng
• Interpretasi Unsur Iktikad Baik Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Penanganan Covid-19
• Kajian Kriminoligis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng
• Kajian Yuridis Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Pasal 31A Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Peren, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)
• Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)
• Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura Di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Tanah
• Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jmainan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)
• Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)
• Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar
• Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anakoleh Ibu Kandung Studi Kasus Polres Gianyar
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng
• Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)
• Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr
• Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa
• Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan Tki Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Di Jerman)
• Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Ditinjau Dari United Nations Convention On The Law Of The Sea Tahun 1982
• Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Buleleng
• Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)
• Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Pensertifikatan Tanah Ditinjau Berdasarkan Uu No 5 Tahun 1960/Undang-Undang Pokok Agraria Di Desa Adat Padangbai (Studi Kasus Sengketa Pensertifikatan Tanah Antara Pt Asdp Dengan Desa Adat Padangbai)
• Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Covention Against Corruption (Uncac)
• Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja
• Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng)
• Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)
• Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)
• Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar
• Tinjauan Yuridis Kasus Diskriminasi Ras Kulit Hitam Menurut Perspektif Ham Internasional (Studi Kasus Pembunuhan George Floyd Oleh Pejabat Berwenang Di Amerika Serikat)
• Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebankan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika
• Tinjauan Yuridis Mengenai Kegiatan Ngawen Di Kabupaten Jembrana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Wni Keluarga Militan Isis Melalui Pemulangan Ke Indonesia Menurut Perspektif Ham Internasional
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014
• Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pp Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Berdasarkan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Ite (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia
• Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polda Bali
• Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kabupaten Buleleng
• Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Menurut Perspektif Hukum Internasional

Tahun 2020

• Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)
• Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition
• Alasan Penghapusan Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Velklaard" Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor.187.Pdt.G/2019/Pn Sgr)."
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xi/2013 Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan
• Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng
• Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Negeri Singaraja Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Desa Jagaraga
• Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Penanggulangan Tunggakan Pajak Hotel Pada Bkd Kabupaten Buleleng)
• Hak Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)
• Hukum Perceraian Yang Dilakukan Secara Agama Islam Tanpa Melalui Proses Pengadilan Agama (Studi Kasus Perceraian Di Kampung Singaraja)
• Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi
• Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja
• Implementasi Ketentuan Hak Ekonomi Pada Pasal 8 Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggunaan Karya Cipta Lagu Tanpa Lisensi Di Wilayah Kota Singaraja
• Implementasi Ketentuan Pasal 60 Terkait Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tenun Endek Buleleng Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
• Implementasi Ketentuan Pidana Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Pelanggaran Merek Di Pasar Anyar Singaraja
• Implementasi Ketentuan Product Liability Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Singaraja)
• Implementasi Pasal 1243 Kuhperdata Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Kota Mataram
• Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja
• Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memeberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris Di Kabupaten Buleleng)
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja
• Implementasi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja
• Implementasi Pasal 79 Uu No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng
• Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Kembar Buncing (Studi Kasus Di Desa Adat Bonyoh)
• Implementasi Penyelesaian Sengketa Merek Secara Litigasi Di Wilayah Kota Denpasar
• Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng
• Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Menertibkan Administrasi Pendaftaran Tanah Di Kota Singaraja (Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia)
• Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib
• Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)
• Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Terkait Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Universitas Pendidikan Ganesha
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Ditinjau Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Pada Pelaku Usaha Fotocopy Di Kota Singaraja)
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dikaji Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Kerugian Konsumen Akibat Obat Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Buleleng)
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Suatu Informasi Tentang Barang Dan/Atau Jasa Yang Menyesatkan (Studi Kasus Di Kota Singaraja)
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd/Dvd Di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi
• Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kia Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng – Bali)
• Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Di Kota Singaraja
• Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja
• Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Tato Yang Dibuat Oleh Penyedia Jasa Layanan Tato Di Kota Negara (Studi Kasus Di Desa Tegalbadeng Barat Dan Desa Baluk)
• Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Berkaitan Dengan Keabsahan Perjanjian Nominee Terhadap Hak Milik Atas Tanah Oleh Wna
• Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran Cd Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng
• Keabsahan Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana
• Kekuatan Hukum Pembuktian Fotocopy Tanpa Adanya Surat Asli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Di Kabupaten Buleleng
• Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)
• Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Myebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja
• Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Beradagang Dengan Muatan Melebihi Batas Di Kota Singaraja
• Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng
• Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
• Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)
• Penyelesaian Blok Ambalat Antara Negara Indonesia Dengan Malaysia Dalam Persfektif Hukum Internasional
• Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)
• Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Angka Di Kabupaten Buleleng
• Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rumpit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
• Peranan Desa Adat Dalam Penanganan Krama Tamiu Di Desa Adat Tista Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
• Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng)
• Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja
• Perkawinan Dengan Latar Belakang Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)
• Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Pembagian Warisan Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Fotografi Ditinjau Dari Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Pemberian Waris Di Desa Adat Cempaga Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng
• Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Etnis Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Di Kabupaten Buleleng
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)
• Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus :Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar Di Jalur Gaza)
• Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Wni Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dengan Zat Berbahaya Di Kota Singaraja
• Pertanggungjawaban Negara Australia Terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961
• Pertanggungjawaban Negara Pakistan Dalam Penembakan Pesawat Udara Militer India Ditinjau Dari Perspektif Hukum Udara Internasional
• Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pengeboman Di Ghouta Timur Suriah)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem (Studi Kasus Di Banjar Adat Penglipuran)
• Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Menangani Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B)
• Proses Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 228/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.)
• Sistem Pewarisan Di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Dalam Perspektif Keputusan Pesamuhan Agung Iii Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3Mdp Bali/X/2010
• Status Icrc (International Committee Of The Red Cross) Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tntang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Singapore Trade Marks Act
• Tinjauan Kriminologi Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng
• Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana
• Tinjauan Yuridis Pembatasan Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Tulis Ilmiah Terkait Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Dikaji Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014
• Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No.604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

Tahun 2019

• Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 Mengenai Penunjukan Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Apabila Terjadi Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja
• Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Elektronik Tanpa Garansi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tahun 2011

• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (Sni) Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Wilayah Kabupaten Buleleng)

Sumber:
https://undiksha.ac.id