Tahun 2020
- Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Penyidikan Delik Pembunuhan Di Kota Palu
- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015
- Efektivitas Dan Efisiensi Penugasan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Eksistensi Desa Adat Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)
- Hak Menetapkan Peraturan Daerah Untuk Melaksanakan Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan
- Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pengungkapan Tindak Pidana Di Kota Palu
- Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pembalakan Liar Di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Banawa Lalundu
- Penegakan Hukum Terhadap Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palu)
- Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Pengelolaan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Donggala Berwawasan Lingkungan
- Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili Di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu
- Perlindungan Hukum Pihak Kreditur Dan Debitur Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Politik Hukum Pasca Pengampunan Pajak Terhadap Pemberlakuan Pajak Atas Harta Bersih
- Tinjauan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet
Tahun 2019
- Analisis Konstruksi Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online Dengan Grab Indonesia (Study Kasus Penyelenggaraan Angkutan Ojek Online Di Kota Palu)
- Analisis Yuridis Terhadap Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ( Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Palu)
- Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
- Aspek Konstitusionalitas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/Skln-Iv/2006” (Sengketa Kewenangan Antara Dprd Poso Terhadap Gubernur Sulawesi Tengah)
- Efektifitas Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Donggala Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika
- Efektivitas Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Kota Palu
- Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Donggala
- Eksistensi Produk Multi Level Marketing Dengan Skema Piramida Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
- Fungsi Koordinasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah
- Implementasi Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Khususnya Pada Mahasiswa
- Kewenangan Dalam Penetapan Status Bencana
- Peenerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Penegakan Sanksi Dalam Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Hutan
- Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Palu Dalam Pencegahanpekerja Migran Nonprosedural
- Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)
- Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak- Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kota Palu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
- Problem Yuridis Keberadaan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Narkotika Oleh Remaja ( Di Wilayah Hukum Polres Buol )
- Tinjauan Yuridis Perceraian Menurut Hukum Adat Pamona Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso
- Urgensi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber:
https://untad.ac.id