Kumpulan Contoh Judul Disertasi S3 Ilmu Hukum UNAIR

Referensi Judul Disertasi S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Tahun 2020

• Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia
• Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Eksistensi Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Indonesia
• Kewenangan Penghentian, Penundaan Penuntutan Dan Pengesampingan Perkara
• Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
• Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Perlindungan Anak
• Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Pertanian Untuk Perseorangan Dalam Hukum Tanah Nasional Perspektif Hukum Islam
• Pemberhentian Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pemeriksaan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan Judicial
• Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perjanjian Kemitraan Di Bidang Ekowisata (Ecotourism) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi
• Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris
• Prinsip Solvabilitas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kepailitan

Tahun 2019

• Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan Di Luar Persidangan
• Equitable Principle Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Republik Democratic Timor Leste
• Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Bagi Pelaku Penipuan Di Pasar Modal
• Hak Mendapatkan Kemudahan Dan Perlakuan Khusus Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Keadilan Restoratif Dalam Pembinaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme
• Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
• Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Prespektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kontrak Kerjasama Operasi (Kso) Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Konvergensi Hukum Dan Ekonomi Dalam Pengaturan Kartel
• Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara
• Pemidanaan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
• Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial
• Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
• Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Penanganan Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hak Masyarakat Terhadap Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Media Massa Siber Di Era Kebebasan Informasi
• Prinsip Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
• Prinsip Hukum Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Pada Perkara Pertanahan
• Prinsip Hukum Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
• Prinsip Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Dan Berkelanjutan
• Prinsip Hukum Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur Oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
• Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin
• Prinsip Keselamatan (Safety Principle) Dalam Kontrak Konstruksi Di Indonesia
• Prinsip Keterbukaan Dalam Pengelolaan Hulu Migas Di Indonesia
• Prinsip Pembagian Beban Risiko Overmacht Dalam Kontrak
• Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Nasional Dalam Kerangka Perjanjiaan Perdagangan Bebas Bilateral
• Rekonstruksi Konsep Kepentingan Umum Dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana
• Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan

Tahun 2018

• Asas Taawun Dalam Perjanjian Utang Piutang Dipegadaian Syariah
• Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia
• Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Benih Tanaman Transgenik
• Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif
• Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia
• Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan
• Perampasan Harta Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter – Karakter Fiktif
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Perbankan Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Fleksibilitas Hubungan Kerja
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sakit Permanen
• Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit
• Pidana Denda Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Prinsip Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah Perbankan Syariah
• Prinsip Hukum Dalam Pendirian, Pengelolaan, Dan Tanggung Gugat Perkumpulan
• Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
• Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (Electronic Consumer Contract) Secara Transnasional
• Prinsip Proporsionalitas Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
• Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik
• Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Tahun 2017

• Prinsip Hukum Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Reformulasi Makar Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Tanggungjawab Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tahun 2016

• Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti Dengan Sistem Pre Project Selling
• Prinsip Hak Kebendaan Dalam Lembaga Jaminan Dengan Obyek Resi Gudang
• Tindak Pidana Korupsi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara Pemerintah Sebagai Pengguna Jasa Dengan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tahun 2015

• Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle

Sumber:
https://unair.ac.id