Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Pidana UNAIR

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Pidana Universitas Airlangga

Tahun 2019

• Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Pembalakan Liar

Tahun 2018

• Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Hak Di Bidang Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Tahun 2013

• Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan
• Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana
• Analisa Yuridik Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
• Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan
• Aspek Pidana Pada &Quot;Perdagangan Seks&Quot; Tingkat Tinggi
• Dampak Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana
• Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia
• Hak Tolak Di Dalam Delik Pers
• Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang - Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kejahatan Komputer Serta Tinjauan Yuridisnya
• Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat)
• Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan
• Malpraktek Kedokteran Sebagai Delik Kulpa
• Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi
• Noodweer Exces Dalam Kasus Homoseks Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Studi Terhadap Kasus &Quot;Oki&Quot;)
• Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan
• Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.)
• Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya
• Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp
• Pemidanaan Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Pa5Al 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
• Pencurian Ikan Di Pasar Ikan Sidoarjo
• Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Undang - Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Ijin
• Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana
• Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik Amerika Serikat Di Indonesia
• Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan
• Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan
• Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan
• Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil
• Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Kolam Ikan Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang
• Praperadilan (Kasus Kapal Dagang Asing Mv. Cherry Navee Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
• Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet ( Pada P.T. Bank Pasific Cabang Samanhudl Jakarta Pusat )
• Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer
• Tolok Ukur Unsur Delik Culpa Pasal 359 Kuhp
• Upaya Penyelesaian Kasus Biskuit Beracun

Tahun 2011

• Anak Pelaku Pembunuhan Anak Berencana (Pasal 342 Kuhp)
• Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Tahun 2007

• Pengaturan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Oleh Bpjt (Badan Pengatur Jalan Tol)

Tahun 2005

• Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika
• Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum
• Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
• Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
• Dugaan Tindak Pidana Oleh Tenaga Medis Di Rumah Sakit Pendidikan
• Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Pelaku Militer
• Kekuatanalatbuktipetunjuk Dalam Perkara Pidana
• Ketentuan Hukum Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Perbuatan Web Hacking Diindonesia
• Lokalisasi Pelacuran Dan Kesan Dekriminalisasi Delik-Delik Susila Kuhp
• Pencurian Listrik Dan Pertanggungjawaban Pidananya
• Penganiayaan Terhadap Isteri Yang Mengakibatkan Gugurnya Kandungan
• Pengemisan Oleh Anak Dan Penanggulangannya Dalam Hukum Positif Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Forum Mediasi
• Penyidikan Dalam Tlndak Pidana Terorisme
• Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia Dan Negara Lain
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaansebagaibentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban
• Pertanggungjawaban Pidana Pt Perhutani Unit Ii Jawa Timvr Terhadap Perusakan Hutan
• Prosedur Penangkapan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Terorisme Dalam Peristiwa Pengeboman Hotel Jw Marriot, S Agustus 2003)
• Ratio Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaak Dalam Kasus Korupsi
• Tinjauan Terhadap Kesesatan Hakim Membuat Keputusan Dalam Perkara Pidnra Dikaitkan Dengan Upaya Kukum Terdakwa
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tlndak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabava)
• Wewenang Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Tahun 2004

• Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagipelaksanaanpembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proses Pembanguaaa Pasar Porong Di Kabupaten Sidoarjo)
• Hak Perwallan Terhadap Anak Hasil Hubungan Incest Menurut Hukum Islam
• Kedudukan Hukum Perusahaan Daerar Air Minum Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Kepailitan Perusahaan Asuransi Oleh Pemegang Polis Asuransi
• Konsekuensi Yuridis Akuisisi Terhadap Pengendalian Manajemen Perusahaan Target Akuisisi *) Studi Kasus Pada Pt Semen Gresik, Tbk
• Merjer Bank Atas Dasar Permintaan Bank Indonesia (Bi)
• Multi Level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam
• Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Diindonesia (Studi Kasus Pertamina Melawan Karaha Bodas)
• Pentingnya Pembatasan Hak Tolak Wartawan Dalam Praktek Di Pengadilan
• Penyltaan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang
• Pertanggungjawaban Perusahaan Dalam Kasus Pencemaran Air
• Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia
• Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Suatu Studi Komparatif
• Short Sale Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Indonesia
• Sistem On-Line Dalam Pembayaran Pajak
• Status Dan Akibat Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Indonesia Dengan Hukum Islam Malaysia)
• Supremasi Hukum Dan Contempt Of Court
• Tanooung Guoat Antara Pt. Pln (Persero)Area Pelayanan Jaringan 8Urabaya Selatan Dengan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Hal Penerangan Jalan Umum (Pju) Liar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Kerusuhan Mel 1998 Di Jakarta Pusat
• Wakaf Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan

Tahun 2003

• Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan (Tiajauan Terhadap Kasus Wienna Savira Ariel)
• Keabsahan Kawin Hamil Dan Akibat Hukum Terhadap Status Anak
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Via Teleconference Bitinjau Barf Kuhap
• Kesehatan Kerja Sbbagai Salah Satu Bentuk Pbrlindungan Terhadap Pekerja Di Pt. Moon Lion Industries Indonesia
• Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Dan Pemerintah Kota Batam Dalam Menangani Pemberian Hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga Dengan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
• Pembedaan Pengaturan Tentang Abortus Dalam Legi Generalis Dan Lex Spesialis
• Pencatatan Kelahiran Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak
• Pencegahan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Secara Ilegal Melalui Permenaker No.: Per -021 Men 11994 Dan Kepmenaker No.: Kep -441 Men 11994
• Pengaruh Teknologi Kloning Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam
• Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Spt
• Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tlndak Pidana Spt
• Peradilan In Absentia Didalam Kasus Korupsi Dan Kendalanya ( Uu No. 31 T Ahun 1999 )
• Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika
• Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Keluarca
• Perlindungan Hak Anak Luar Ka Win Menurut Hukum Islam Dan Bw
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Bagi Guru Bantu Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang·Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang·Undang No. 20 Tahun 2001)
• Perlindungan Hukum Dalam Hal Pengupahan
• Perlindungan Hukum Pekerja Tetap Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak
• Perolehan Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (Rss) Dan Rumah Sederhana (Rs) Di Kabupaten Sidoarjo
• Pidana Mati Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Terpidana
• Prostitusi : Legalitas Dalam Hukum Positif, Khususnya Di Jawa Timur
• Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dan Perlindungan Hukumnya
• Tinjauan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Menurut Uu No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam
• Trafficklng Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Bukum Pidana Di Indonesia

Tahun 2002

• Abortus Provocatus Pada Kehamilan Akibat Perkosaan (Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Unoang No. 23 Tahun 1992)
• Beberapa Perbedaan Pengaturan Tentang Pewarisan Di Indonesia
• Hasil Audit Akuntan Publik Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Tiajauan Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tabun 2001)
• Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Diindonesia
• Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pt. Lapindo Brantas, Inc. Porong -Sidoarjo
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Pt Sura Indah Wood Industries
• Pembakaran Bendera Kebangsaan Negara Asing Dalam Aksi Unjuk Rasa Sebagai Suatu Kejahatan Menurut Pasal 142A Kuhp
• Penegakan Hukum Pidana Pornografi D1 Internet (Cyberporn)
• Pengaruh Kebebasan Berkontrak Terhadap Pembentukan Kesepakatan Kerja Bersama (Tinjauan Yuridis Terhadap Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh))
• Pentingnya Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Psikotroplka Yang Melawan Hukum" (Suatu Studi Tentang Penerapan Pasal 41 Uu No.5 Tahun 1997 Jo. Pasal 47 Uu No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Di Pengadilan Negeri Malang)
• Penyelesaian Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam
• Perbuat An Merugikan Orang Lain Melalui Sarana Komunikasi Ditinjau Dari Pasal 378 Kuhp
• Perlindungan Hukum Bagi Buruh Akibat Relokasi Inlustri
• Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)Dalam Proses Penyidikan
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pemilu
• Studi Komparasi Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham Dalam Konteks Penegakan Ham Di Indonesia

Tahun 2001

• Delik Pornografi Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers
• Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Tenaga Kerja Dalam Upaya Perwujudan Kemandirian Hidup
• Hak Uji Material Undang-Undang (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan Mpr Nomor Iii/Mpri/2000)
• Implementasi Pidana Mati Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia
• Kewenangan Tni Al Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Laut Atas Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Pasal 24 Ayat (3) Uu No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia)
• Meninjau Upaya Penegakan Hukum Hak Warga Negara Di Indonesia (Studi Kasus Aceh)
• Pelacuran Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Cara Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Yuridis -Kriminologis )
• Penerapan Prinsip Presumption Of Liability Pada Angkutan Udara Di Indonesia
• Penganiayaan Dalam Pasal 351 Ayat (3) Kuhp (Studi Kasus Ny. Ita)
• Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Perkawinan Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
• Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kesejahteraan Pekerja
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Masa Skorsing
• Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Negara Tempat Mereka Bekerja
• Proses Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
• Reformasi Terhadap Kebebasan Berserikat Bagi Buruh (Tinjauan Vuridis Terhadap Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh)
• Sita Dalam Peradilan Agama
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Rumah Tangga
• Tinjauan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Menurut Hukum Islam (Perkawinan-Perceraian)
• Tinjauan Yuridis Kekuasaan Orang Tua Dan Perwalian Terhadap Anak
• Tinjauan Yuridis Perkawinan Yang Menimbulkan Polemik (Studi Kasus : Perkawinan Ganjil Dua Alam)
• Tinjauan Yurldis Terhadap Praktek Kawin Kontrak
• Upaya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum (Suatu Studi Yuridis Normatif Sosiologis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Di Surabaya)

Tahun 2000

• Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Perkosaan
• Aspek Hukum Pemberian Izin Trayek Mobil Penumpang Umum (Mikrolet) Di Wilayah Kota Surabaya
• Aspek Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Perkantoran
• Bank Garansi Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Dan Pemidanaannya Ditinjau Dari Pasal 285 Kuhp (T1Njauan Yuridis Kasu5-Kasus Perkosaan Di Kotamadva Dan Kabupaten Kediri Pada Tahun 1995-2000)
• Hak Kebendaan Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
• Internet Banking Sebagai Sarana Transaksi Perbankan Di Indonesia
• Kedudukan Wanita Dalam Prespektif Hukum Islam
• Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Tanpa Adanya Kesalahan
• Penyalahgunaan Komputer Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Tinjauan Terhadap Pt. X Surabaya)
• Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Tki Di Hong Kong Yang Ditempatkan Melalui Pjtki Pt Surya Pacific Jaya Sidoarjo
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
• Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Melakukan Pemogokan Kerja
• Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Teoritis Yuridis)
• Tinjauan Hukum Penggandaan Pulsa Pada Telepon Seluler
• Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Reklamasi Kawasan Lindung Pantai Berhutan Bakau

Tahun 1999

• Kejahatan Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis Kriminologis)
• Legalisasi Euthanasia Pasif Dan Konsekuensinya Terhadap Hukum Pidana
• Santet Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Pembunuhan Masal (Suatu Studi Yuridis - Kriminologis Berdasarkan Data Di Kabupaten Banyuwangi)
• Suatu Studi Khusus Mengenai Sistem Pemasyarakatan Anak Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Pengawas Penasehat Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penasehat Hukum
• Tinjauan Yuridis Perantara Pedagang Efek Terhadap Pemodal Di Bursa Efek Surabaya
• Tinjauan Yuridis Tentang Kebebasan Berorganisasi Polltik Bagi Pegawai Negeri Sipil

Tahun 1996

• Analisa Hukum Tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pioana Keimigrasian
• Penagihan Hutang Secara Paksa (Studi Kasus Terdakwa George Ombeng Pontianak
• Penerapan Ketentuan Tentang Proses Peradilan Pidana Anak Suatu Studi Kasus Terdakwa Andang Dan Edy
• Penerapan Noodweer Excess Sebagai Alasan Pemaaf Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Tangerang No. 35/Pid/B/1985L/Pn/Tng)
• Penganiayaan Anak Dan Penanggulangannya
• Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 24/Pn.Sgr/Pid/1978 Di Pengadilan Negeri Singaraja)
• Penggunaan Bahan Yang Tidak Halal Dalam Proses Produksi Pangan Yang Mencantumkan Label Halal Pada Kemasannya Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( Analisis Yurioid Kasus Ajinomoto )
• Perampasan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Perampasan Hak Atm Tanah Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 14/Pid/B/1995/Pn.Bondowoso)
• Peranan Viktimologi Dan Pemidanaan Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pencegahan Kejahatan Perkosaan (Kasus Perkosaan Dan Penganiayaan Pembantu Rumah Tangga Di Surabaya)
• Putusan Batal Demi Hukum Ditinjau Dari Sistem Pembuktian
• Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 5B/Pid. B/1993/Pn Surabaya Atas Nama Terdakwa Delip Kumar Gobindram Vasandani Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Restitusi Pajak
• Tinjauan Analisls Tentang Contempt Of Court
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1351 K / Pd / 1988 Dikaitkan Dengan Teori Tentang Hubungan Kausalitet
• Usaha Bank Tanpa Izin (Bank Gelap) Ditinjau Dari Segi Pertanggung Jawaban Hukum Pidana
• Usaha Bank Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 1590.K/Pid/1993)

Tahun 1995

• Delik Pers "Pemberitaan Di1 Surat Kadar Yang Berdampak Pencemaran Nama Baik (Kehormatan)" D1Tinjau Dari Pasal 207 Kuhp Jis Pasal Xiv Dai Xv Uu No. 1/1946 (Studi Kasus Putusan Pn Tangerang No. 36/Pid/Pn/Tng/1981 K)
• Penerapan Peradilan Terpidana Anak-Anak Di Pt Medan (Study Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi No. 138/Pid/B/1987 Pengadilan Tinggi Medan)

Tahun 1985

• Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan

Tahun 1984

• Tinjauan Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Menurut Kuhap (Kasus Andy Boby)

Tahun 1977

• Pengaruh Modernisasi Terhadap Kenakalan Anak Serta Usaha-Usaha Prefentif Yang Telah Diadakan Di Indonesia

Tahun 1976

• Delik Susila Dikaitkan Dengan Peranan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional
• Masalah Kejahatan Dalam Kepariwisataan Di Kotamadya Surabaya
• Penyelesaian Pemeriksaan Permulaan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia : Suatu Studi Komparatif
• Peranan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana, Khususnya Dalam Pemeriksaan Permulaan
• Struktur Organisasi Serta Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Menurut Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia
• Tidakkah Keluarga Berencana Bertentangan Dengan Hukum Positif Indonesia

Tahun 1975

• Ketentuan Pasal 284 Kuhp Dihubungkan Dengan Hukum Adat Di Bali
• Perkembangan Praktek Lembaga "Hulp Magistraat" Dalam Hubungannya Dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
• Taktik Kriminal Khusus Polri (Pekerjaan Reserse Kriminal)

Tahun 1974

• Pencurian Dengan Kekerasan
• Penggelapan

Tahun 1973

• Abortus Provocatus Criminalis Ditinjau Dari Fasal - Fasal 347 Dan 354 Kuhp
• Beberapa Aspek Dari Masalah Pergelandangan
• Kejahatan Penadahan Seksual Dengan Pasal: 480.481. Kuhp
• Masalah Perjudian
• Pencurian Dengan Kekerasan ( Pasal 365. Kuhp)
• Perbuatan Pidana Yang Berhubungan Dengan Narkotika
• Perkosaan
• Tentang Kejahatan Anak Anak Dalam Hubungannya Dengan Pasal 45, 46, 47 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Tentang Kejahatan Kesusilaan

Sumber:
https://unair.ac.id