Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Hukum Bisnis UNAIR

Referensi Judul Tesis S2 Hukum Bisnis Universitas Airlangga

Tahun 2020

• Karakteristik Layanan Pembiayaan Sektor Properti Berbasis Teknologi Informasi Dengan Prinsip Syariah Pada Pt. Dana Syariah Indonesia
• Ketatanegaraan Otoritarianisme Masa Darurat Kesehatan Di Indonesia
• Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Indonesia
• Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap Subjek Pajak Kegiatan Perusahaan Tambang Minyak Asing Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ipad Atas Persyaratan Manual Book Dan Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
• Prinsip Confidentiality Terkait Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Peer To Peer Lending
• Tanggung Gugat Dalam Transaksi Melalui Internet Banking
• Tanggung Jawab Direksi Pt Garam (Persero) Atas Impor Garam
• Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pengawasan Harta Pailit

Tahun 2019

• Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Perjanjian Penanggungan (Borgtocht)
• Akibat Hukum Sita Umum Kepailitan Terhadap Harta Debitur Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
• Akibat Hukum Tindakan Pemerintah Dan Tindakan Perseroan Dalam Transformasi Saham Milik Pemerintah Pada Holdingisasi Bumn Persero
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia
• Bitcoin Sebagai Digital Asset Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada Pt. Indodax Nasional Indonesia)
• Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Jaminan Kredit
• Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Mudharabah
• Kedudukan Hak Milik Atas Tanah Dalam Kehidupan Hukum Agraria Di Indonesia
• Kewenangan Hakim Dalam Menilai Substansi Kontrak
• Pelanggaran Pembayaran Upah Kerja Lembur Dan Pembayaran Insentif Dalam Perjanjian Kerja Bersama
• Pelepasan Hak Atas Upah Dalam Perjanjian Bersama Antara Pengusaha Dan Pekerja/Buruh
• Pembatasan Foreign Direct Investment Pada Industri Produksi Semen Di Indonesia
• Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis
• Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar Oleh Perusahaan Distributor Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
• Peraturan, Prosedur Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Angktan Umum Di Darat Dan Di Air
• Perdagangan Paket Wisata Di Bali Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi Antara Pt. Teknologi Pengangkutan Indonesia Dengan Driver Gold Captain
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Simpanan Wadi’Ah Pada Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Tidak Diatur Waktu Istirahatnya ( Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Non-Shift )
• Perlindungan Hukum Pekerja Akibat Perusahaan Akuisisi Dan Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Pembeli Saham Yang Belum Diberitahukan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Terhadap Penggelapan Pajak Oleh Direksi
• Perlindungan Investor Surat Utang Wajib Konversi Pada Perseroan Terbatas
• Perlndungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Korporasi Di Pasar Modal Apabila Emiten Default
• Pertanggung Jawaban Perusahaan Efek Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo)
• Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr)
• Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Atas Jual Beli Objek Jaminan Berupa Benda Persediaan
• Tanggung Gugat Pengembang Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Peristiwa Gempa Bumi (Studi Kasus Di Lombok)
• Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Terlambat Mendapat Penanganan Medis
• Tanggung Jawab Direksi Yang Diangkat Sebagai Likuidator Apabila Terjadi Benturan Kepentingan
• Utang Yang Dapat Di Jadikan Dasar Permohonan Pkpu Dan Kepailitan Oleh Buruh Terhadap Perusahaan

Tahun 2018

• Bank Garansi Pada Kontrak Jasa Konstruksi Terintegrasi
• Hubungan Hukum Antara Pemberi Dengan Penerima Fidusia
• Karakteristik Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization
• Keabsahan Perpanjangan Perjanjian Bangun Guna Serah Atas Aset Negara Untuk Pengelolaan Hasil Bangun Guna Serah
• Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Hipotek Kapal Laut Indonesia Bila Terjadi Perompakan Objek Jaminan
• Kepailitan Joint Operation Dan Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation
• Kepailitan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada Masa Jaminan Konstruksi Bagi Instansi Pengguna Jasa
• Kewenangan Dan Tugas Perusahaan Pialang Asuransi Dalam Kontrak Asuransi Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
• Konversi Piutang Akad Murabahah Sebagai Upaya Restruturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah
• Pembatalan Lelang Setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Oleh Pengadilan Di Indonesia
• Pembentukan Perusahaan Cangkang Oleh Penanam Modal Asing Di Indonesia
• Pembuktian Kartel Dan Program Leniency Sebagai Upaya Pembuktian Kartel
• Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Multinational Corporations Di Indonesia
• Pemutusan Perjanjian Outsourcing Oleh Perusahaan Pengguna Jasa
• Penerapan Doktrin Parol Evidence Rule Dalam Sengketa Kontrak Komersial
• Penerapan Stabilization Clause Dalam Kontrak Investasi
• Perlindungan Hukum Atas Kerugian Konsumen Kereta Api Rapih Doho Akibat Penjualan Tiket Tanpa Tempat Duduk Oleh Pt. Kai
• Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional
• Perlindungan Hukum Pengguna (User) Ciptaan Lagu Atas Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sepeda Motor Atas Kelangkaan Suku Cadang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)
• Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kebijakan Sinergi Bumn
• Pertanggungjawaban Kurator Dalam Hal Terjadi Kerugian Pada Pelaksanaan Going Concern
• Pertanggungjawaban Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) Bagi Korporasi Pertambangan Di Indonesia
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Angkutan Laut
• Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (Bphtb) Terhadap Harga Yang Telah Disepakati Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb)

Tahun 2017

• Anti-Suit Injunctions Untuk Menghindari Parallel Proceedings Terhadap Pemeriksaan Perkara Arbitrase Internasional
• Asas Tidak Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Pada Perjanjian Kerja
• Hak Prioritas Bagi Pemegang Hak Guna Bangunan Eks Konversi Hak Barat Untuk Mendapatkan Kembali Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Berakhir
• Pembubaran Perseron Terbatas Yang Disebabkan Insolvensi Dalam Keadaan Pailit
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Atas Produk Non Bank Berupa Bancassurance Dalam Rangka Manajemen Risiko Bank
• Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah
• Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dipailitkan
• Perlindungan Hukum Terhadap Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pphp) Dalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah
• Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dalam Rangka Pengelolaan Risiko Pada Bank Syariah
• Risiko Penyertaan Modal Bank Pada Perusahaan Asuransi
• Tanggung Gugat Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator
• Upaya Hukum Pengusaha Atas Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/Puu-Xii/2014

Tahun 2016

• Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pengelolaan Risiko
• Prinsip Proporsionalitas Dalam Pemberian Sanksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Setelah Melakukan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Terhadap Penyedia Barang/Jasa
• Upaya Meminimalkan Risiko Pada Take Over Kredit Yang Objek Jaminan Hak Atas Tanah Masih Dalam Proses Balik Nama

Tahun 2015

• Eksistensi Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Terhadap Pelaku Usaha Yang Terbukti Melanggar Uu No. 5 Tahun 1999
• Pembebanan Jaminan Kebendaan Terhadap Pesawat Udara
• Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur Meninggal Dunia
• Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pembeli Yang Masuk Ke Dalam Harta Pailit Developer
• Tanggung Jawab Organ Perusahaan Umum
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Dalam Hal Terjadi Piracy Di Laut Lepas

Tahun 2014

• Alih Teknologi Dalam Perspektif Penanaman Modal Dan Paten
• Cessie Dan Subrogasi Sebagai Cara Untuk Memenuhi Syarat Minimal 2 (Dua) Kreditor Dalam Kepailitan
• Kartelisasi Bawang Putih Dan Dampaknya Bagi Konsumen Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Kegiatan Participating Interest Dan Divestasi Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah
• Konsekuensi Hukum Hak Tanggungan Atas Berakhirnya Hak Guna Bangunan Dalam Proses Perpanjangan Di Kantor Pertanahan
• Konstruksi Hukum Pengalihan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Menurut Permennakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Tahun 2013

• Alasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan
• Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Bank (Studi Perjanjian Kredit Di Bank Mega)
• Aspek Kebaruan Pada Desain Industri
• Pembiayaan As-Salam Yang Berdasarkan Prinsip Jual Beli
• Penerapan Akad Murakkab Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji
• Pengelolaan Barang Milik Negara Berkarakter Publik
• Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Pihak Lain. (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Tun/2006)
• Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Internasional Di Bidang Investasi
• Tanggung Jawab Penanggung Pajak Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas

Tahun 2012

• Asuransi Kapal Laut Yang Dibebani Dengan Hipotek
• Itikad Baik Dalam Perjanjian Pembangunan Depot Bahan Bakar Minyak
• Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Akibat Hardship
• Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Dalam Pengelolaan Industri Hulu Migas Di Indonesia
• Legal Standing Buruh Dalam Permohonan Pailit Dan Kedudukannya Pada Proses Pemberesan Harta Pailit
• Pembebanan Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Di Atas Hak Pengelolaan Sebagai Obyek Jaminan Kredit Pada Bank
• Pemutusan Kontrak Dalam Kontrak Bagi Hasil Pada Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
• Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Dalam Rangka Spa(Sistem Perdagangan Alternatif)
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Adanya Penyelewengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Wanprestasi Versus Overmacht Dalam Transaksi Internet Banking

Tahun 2011

• Standby L/C Sebagai Agunan Perjanjian Kredit Untuk Pembiayaan Proyek Pembangunan Kapal

Tahun 2010

• Penyimpangan Norma Hukum Ketentuan Outsourcing Dalam Hubungan Kerja
• Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Patungan
• Tanggung Gugat Penilaian Publik Di Lingkungan Perbankan

Tahun 2009

• Pemutusan Perjanjian Kerjasama Operasional

Tahun 2008

• Aspek Kontraktual Dalam Bisnis Waralaba
• Buku Angsuran Seri A Ykp-Kms Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Kewajiban Ppat Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan
• Pajak Pertambahan Nilai Atas Kayu Hasil Hutan Yang Terkait Kasus Ilegal Logging
• Penilaian Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah
• Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Kepada Pekerja
• Status Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan
• Tanggung Gugat Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Penumpang Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara

Tahun 2007

• Aspek Kontraktual Dalam Merger Bank
• Aspek Kontraktual Pada Sekuritisasi Aset
• E-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Sebagai Wujud Persaingan Usaha Yang Sehat
• Pengaturan Hak-Hak Adat Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Nasional
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
• Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran

Tahun 2006

• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tahun 2005

• Aspek Administrasi Dan Aspek Pidana Penegakan Hukum Pajak
• Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya Perma No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
• Leasing Sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan
• Paten Sebagai Alternatif Collateral Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dan Implikasi Hukumnya
• Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Pt.(Persero) Pelabuhan Indonesia Iii Dan Peralihannya Kepada Pihak Lain
• Penerapan Sistem Pengupahan Yang Wajar Sebagai Refleksi Hubungan Industrial Yang Kondusif
• Penggunaan Klausula Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
• Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Proses Pewarisan Untuk Dapat Diperjualbelikan Kepada Pihak Ketiga
• Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Berdasarkan Uu 13 Th 2003 Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perkembangan Kriteria Utang Dalam Lembaga Kepailitan
• Perlindungan Hukum Bagi Deposan
• Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan

Tahun 2004

• Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Built Operate Transfer (Bot) Di Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii
• Bank Syariah Sebagai Alternatif Lembaga Perantara Keuangan
• Hak Pengelolaan Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Penyaluran Dana Pinjaman Bank
• Pengaturan Penyerahan Sebagian Pekerjaan (Outsourcing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pengertian Utang Dan Tanggung Gugat Menurut Ketentuan Undang Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan No. 07/Pailit/2003/Pn. Sby) Tentang Permohonan Pailit Pt. Wijaya Indah Permai Terhadap Pt. Karunia Wana Ika Wood Industri
• Penggunaan Memorandum Of Understanding Dalam Praktek Bisnis: Studi Di Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii
• Penyelesaian Sengketa Kontrak Utang - Piutang Dalam Kasus Pt Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
• Perjanjian Baku Dalam Penyaluran Kredit Perbankan
• Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Fidusia Dengan Obyek Benda Inventory
• Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Kebandarudaraan Oleh Pemerintah (Pemegang Saham Mayoritas)
• Tanda Tangan Digital Dan Sertifikat Digital Dalam Kontrak Bisnis
• Tanggung Jawab Card Holder Dalam Transaksi Dengan Kartu Kredit
• Tanggung Jawab Komisaris Independen Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia

Tahun 2003

• Tinjauan Hukum Tentang Klaim Asuransi Kebakaran

Tahun 2002

• Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)
• Klausula Arbitrase Dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
• Penggunaan Back To Back Letter Of Credit Dalam Transaksi Ekspor Barang
• Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

Sumber:
https://unair.ac.id