Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Hukum Pemerintahan UNAIR

Referensi Judul Tesis S2 Hukum Pemerintahan Universitas Airlangga

Tahun 2020

• Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota Ri
• Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan Faktual Pemerintah
• Wewenang Dpd Mengawasi Raperda Dan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr Dpr Dpd Dan Dprd

Tahun 2019

• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika
• Karakteristik Keputusan Pembebanan Terhadap Bendahara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Melalui Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Atau Online Single Submission
• Pengawasan Kantor Wilayah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Organisasi Bantuan Hukum
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual
• Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengendalian Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
• Tinjauan Yuridis Pengangkatan Perwira Tinggi Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Kepegawaian

Tahun 2018

• Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
• Delik Percobaan Dalam Perbuatan Cabul
• Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Izin Gangguan Setelah Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Pedoman Izin Gangguan
• Ermessen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016
• Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016
• Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah)
• Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pertambangan Pasir Besi Kabupaten Lumajang)
• Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Vandalisme Di Kota Surabaya
• Penilaian Barang Milik Negara Sebagai Bentuk Transparansi Publik
• Sistem Logistik Ikan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Tahun 2017

• Disinkronisasi Ktun Fiktif Negatif Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
• Hak Gugat Pemilih Dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon
• Kekuasaan Presiden Di Saat Negara Dalam Keadaan
• Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama Oleh Mahkamah Agung
• Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang
• Kewenangan Pemerintah Untuk Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Bidang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual
• Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Melewati Tahun Anggaran
• Pemulihan Lingkungan Akibat Putusan Pengadilan Atas Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup
• Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan
• Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Ketidaktaatan Pemerintah Dalam Menjalankan Putusan Pengadilan
• Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
• Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya
• Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional

Tahun 2016

• Diskresi Pengelolaan Anggaran Di Bagian Bendahara Umum Negara Dan Belanja Lainnya (Ba 999.08) Dalam Kerangka Keuangan Negara
• Eksistensi Threshold Dalam Pemilu Serentak
• Hak Memilih Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/Puu-Xii/2014
• Karakteristik Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
• Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang
• Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Kewenangan Pemeriksaan Investigatif Untuk Menemukan Kerugian Negara
• Konseptualisasi Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Negara Hukum
• Pembatasan Hak Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Pemulihan Hak Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mengikuti Pemilukada Melalui Calon Independen (Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puuxii/ 2014)
• Perusakan Lingkungan Dipandang Sebagai Tindak Pidana Terorisme
• Status Kepemilikan Harta Kekayaan (Aset)Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Terhadap Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Tahun 2015

• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tahun 2013

• Keabsahan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Produksi Pt. Aneka Tambang.Tbk Oleh Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134 Pk/Tun/2010

Tahun 2012

• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Kerjasama Luar Negeri
• Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009
• Problematika Yuridis Dalam Perencanaan Pembangunan Ditinjau Dari Penyusunan Rpjp Dan Rpjmd Di Jawa Timur

Tahun 2010

• Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Tahun 2008

• Pendaftaran Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya

Tahun 2007

• Pengadaan Dan Penghapusan Kendaraan Dinas Di Pemerintahan Kota Probolinggo
• Program Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2005

• Penerapan Gatt Dalam Regulasi Impor Mobil Mewah Di Indonesia

Tahun 2004

• Implementasi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan Swasta
• Penetapan Batas Wilayah Laut, Penyelesaian Konflik Serta Pelaksanaan Tugas- Tugas Pembantuan Penegakan Keamanan Dan Kedaulatan Negara Di Laut Berkaitan Dengan Kewenangan Daerah Atas Wilayah Laut
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Menurut Hukum Indonesia

Tahun 2002

• Penentuan Dimensi Fraktal Dalam Mekanika Chaotik

Sumber:
https://unair.ac.id