Tahun 2020
- Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Dualisme Kompetensi Mengadili Sengketa Perpajakan Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Figur Hukum Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara
- Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Kewenangan Pemeriksaan Perkara Oleh Kepolisian Terkait Proses Pre-Trial Justice Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- Konfrensi Pers/Pres Rilis Hasil Ott (Oprasi Tangkap Tangan) Untuk Perkara Korupsi
- Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil
- Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk)
- Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Kekerasan
- Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Hipnosis
- Urgensi Keterangan Saksi Verbalisan Di Persidangan Perkara Pidana
Tahun 2019
- Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Bahaya Beracun (B3)
- Genetic Variation, Musa Balbisiana (Bb W), Dna Barcoding, Rbcl Gene, Matk Gene
- Kriminalisasi Pelanggaran Administrasi Perpajakan Sebagai Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
- Kriteria Kredit Macet Pada Bank Bumn Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
- Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Dalam Perspektif Hubungan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
- Pelangaran Outsourcing Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Pembuktian Pokok Perkara Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia
- Pemidanaan Terhadap Korporasi Atas Transfer Pricing Di Bidang Perpajakan
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan
- Penafsiran Konsep Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Kegiatan Pariwisata
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanan
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perkebunan
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet
- Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyber Bullying
- Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
- Rehabilitasi Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme
Tahun 2018
- Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak
- Keberlakuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Kuhap Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-X/2012
- Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali
- Penetapan Sementara Pengadilan Sebagai Penyelesaian Pelanggaran Paten Proses Nonbiologis Pada Tanaman Di Indonesia
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang
- Pertanggungjawaban Pelaku Donor Bayaran
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan
- Rasio Legis Dan Keabsahan Perhimpunan Advokat Indonesia Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat
- Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti
- Tanggung Jawab Pidana Pemegang Izin Atas Terjadinya Pembakaran Lahan
Tahun 2015
Tahun 2007
Sumber:
https://unair.ac.id