Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Islam UIN Surabaya

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Tahun 2021

• Analisis Fikih Siyasah Dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Studi Analisis Pns Rangkap Jabatan Di Mts Negeri 3 Sidoarjo
• Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Dan Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
• Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Government Berdasarkan Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Menerbitkan Perizinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perbup Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa: Studi Kasus Di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ma No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/Tun/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/Ptun-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor
• Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count)
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penggunaan Apbdes Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Eraturan Lkpp No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Yang Tidak Bisa Diajukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi
• Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
• Anlisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Wisata Religi Di Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
• Tinjauan Fikih Siyasah Dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran Di Sekolah Dan/ Atau Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Ds. Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Polemik Konsep Sentralisasi Absolut Pemerintah Pusat
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/ Puu-Xvii /2019 Tentang \Pasal 416 Ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam Uu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xviii/2020 Tentang Proses Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tehadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 130 Tahun 2018: Studi Kasus Di Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi Asas Reformatio In Pieus Di Pengadilan Tata Usaha Negara
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019; Studi Di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit Tni Menjadi Kepala Desa Menurut Uu Nomor 34 Tahun 2004
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020: Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Tms Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Bkn) No. 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi Aparatur Sipil Negara(Asn): Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Di Era Pandemi Covid-19
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
• Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Pasca Psbb Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan New Normal
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-Pke-Dkpp/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rangkap Jabatan Tni Dan Polri Sebagai Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Uu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bumn
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dan China Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
• Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupten Sidoarjo Menurut Perda No.19 Tahun 2011
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Se Mendes Pdtt Nomor 8 Tahun 2020
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak Di Sidoarjo Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Dan Memberdayakan Karang Taruna Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Wewenang Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Peltong Pamekasan Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Bpd
• Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Terhadap Dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
• Tinjauan Wizarah Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Parkir Di Wilayah Pasar Rakyat Watutulis Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2020

• Analis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Saluran Air Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro
• Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (Kmiln) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Di Luar Negeri
• Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia
• Analisis Fiqh Siyasah Dan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan Kpai Dalam Kasus Pemberhentian Audisi Pb Djarum
• Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Xii/2014 Di Kabupaten Jombang: Analisis Hukum Terhadap Perda Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Amnesti Dengan Pertimbangan Kemanusiaan: Studi Kasus Baiq Nuril
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Problematika Kewenangan Dalam Pendirian Rumah Ibadah : Studi Putusan Ptun No. 41/G/2008/Ptun-Bdg
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun Surabaya Nomor 77/G/2019/Ptun.Sby Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip) Seleksi Cpns Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
• Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut Uu No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/Puu-Xv/2017 Dan No. 20/Puu-Xvi/2018
• Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Kpu No. 1341/Pl.01.09-Kpt/06/Kpu/Ix/2019 Tentang Pengangkatan Mulan Jameela Sebagai Anggota Dpr Ri Dapil Xi Jabar
• Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah
• Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-Ktp
• Analisis Yuridis Dan Fikih Siyāsah Dustūriyah Terhadap Wajib Cuti Selama Masa Kampanye Pilkada Bagi Calon Kepala Daerah Petahana: Studi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xiv/2016
• Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasah: Studi Kasus Pasar Larangan
• Fiqh Siyasah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
• Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqih Siyasah
• Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
• Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah
• Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan Ma No, 28 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah: Studi Kasus Di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri
• Pembatasan Seleksi Anggota Kpu Kabupaten Atau Kota Dalam Peraturan Kpu Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Tentang Lsm Lira Di Kabupaten Sampang Madura
• Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penambangan Pasir Di Desa Cangaan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Diskriminasi Mahasiswa Papua Menurut Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum Dari Ancaman Terorisme Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/Hum/2017
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pencabutan Keppres No 29 Tahun 2018 Dalam Kasus I Nyoman Susrama
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 Tentang Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Bojonegoro
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/Puu-Xvi/2018
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu Di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keberlakuan Normatif Dan Formal Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 07 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Bpkp Dalam Pasal 49 Pp No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Era Reformasi
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Transparansi Pelaksanaan Hak Budget Dpr Dalam Uu No.17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Negara
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Asas Presumtio Justae Causa Dengan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Hak Angket Dpr Setelah Pembatalan Kewenangan Pemanggilan Paksa Berdasarkan Asas Checks And Balances
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Penyidikan Bidang Perikanan Dalam Uu Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Yang Dilakukan Tni Al, Ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Polri
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan: Studi Putusan 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk
• Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Sema Sebagai Bentuk Rule Making Power Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Di Desa Tebaloan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
• Tinjauan Yuridis Dan Fiqih Siyasah Terhadap Komparasi Pemilihan Gubenur
• Tinjaun Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
• Tinjuan Fiqh Siyasah Dustiriyah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Aliran Kepercayaan: Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan

Tahun 2019

• Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Analisis Fiqh Al Siyasah Al Dusturiyyah Terhadap Fungsi Checks And Balances Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bicameral Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
• Analisis Fiqh Siyasah Dan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro
• Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa: Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Aliran Sesat Di Jawa Timur
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi Dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xv/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
• Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Relasi Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Audit Keuangan Negara
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tap Mprs Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, Dan Komunisme
• Analisis Fiqh Syasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017
• Analisis Fiqih Siyāsah Dustūriyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
• Analisis Sadd Al Dzari’Ah Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk No. 2-3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati
• Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa
• Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Penghapusan Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
• Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Analisis Siyasah Qadaiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung N0. 22 P/Hum/2018 Terkait Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
• Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Disabiltas Dalam Peraturan Kpu Nomor 231/Pl.03.1-Kpt/06.Kpu.Xii/2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018
• Analisis Yuridis Dan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/Kpi/31.2/04/2017: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/Tun/2018
• Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilu Dan Pemilukada: Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam Dan Uu No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Penggunaan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
• Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep Maslahah Mursalah
• Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect
• Pilkada Ulang Dalam Uu No. 10 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pilkada Ulang Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/Php.Bup-Xvi/2018
• Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan Kpu No. 20 Tahun 2018
• Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Shuriyah Pwnu Jatim Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah
• The Development Of Islamic Constitutional Thought Of The Mayumi And Its Influence In The Formulation Of The Indonesian Constitution 1965-2002
• Tinjauan Fikih Siyasah Dan Yuridis Terhadap Isu #2019Gantipresiden
• Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xv/2017
• Tinjauan Fiqh Al Siayasah Al Disturiyyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Desa Amgsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Permendes Pdtt Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa Di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Terhadap Judicial Review Rancangan Undang-Undang Yang Belum Diundangkan
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/Hum/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Cpns
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mekanisme Checks And Balances Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas Dan Dokumen Klien
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dkpp Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum: Studi Putusan Dkpp Nomor 23-25/Dkpp-Pke-I/2012)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pendidikan Calon Advokat Di Indonesia: Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/Puu-Ii/2004
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Studi Putusan Ptun Jakarta Nomor: 91/G/2015/Ptun-Jkt
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/Ps.Reg/Bawaslu/Ii/2018
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Bawaslu Nomor/07/Lp/Pp/Adm/Ri/00.00/V/2019 Tentang Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum 2019
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dalam Pemilu 2019
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Sebagai Pengurus Partai Politik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu/2016 Tentang Ketentuan Gubernur Perempuan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xv/2017 Tentang Penghentian Sementara Judicial Review Oleh Mahkamah Agung
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik
• Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Vi/2008
• Tinjauan Maqasid Al-Shari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Menurut Uu Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang Surabaya
• Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Mk No. 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Penggantian E-Ktp Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019
• Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mk No 92/Puu-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang
• Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Menurut Fiqh Siyasah
• Tinjauan Yuridis Dan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) Uu No. 2 Tahun 2018
• Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun Surabaya No.50/G/2018/Ptun.Sby Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Keacamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif Fiqh Siyasah Bidang Wilayat Al Hisbah

Tahun 2018

• Analisis Al Siyasah Al Dusturiyah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
• Analisis Al-Siyasah Al-Dusturiyah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
• Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015
• Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016
• Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019: Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-Iv
• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
• Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi Putusan No. 102/Puu – Vii/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xiii/2015
• Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015
• Analisis Terhadap Penghapusan Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyyah: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 Ayat 2
• Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Terhadap Keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Sadd Al Dhari’Ah
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Dari Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Dan Fiqh Siyasah
• Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Dan Fiqh Siayasah Dusturiyah
• Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri) Tinjauan Siyasah Dusturiyah: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/Puu_Xii/2014
• Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Mojokerto
• Pemikiran Kh. Abdurrahman Wahid (Gu Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan: Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah
• Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0Mor 13/Puu-Xv/2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah
• Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
• Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fikih Siyasah: Studi Kasus Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
• Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi
• Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyasah Dusturiyyah: Studi Putusan Nomor 147/Puu-Vii/2009
• Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara
• Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba
• Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Dalam Menangani Dugaan Maladministrasi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Periode 2017)
• Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama Di Ktp Elektronik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Konvensi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau
• Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Nomor 80/Puu-Xiv/2016
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekuatan Hukum Mengikat Sema Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128/K/Tun/2017
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Tentang Kewenangan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Uji Materiil Pasal 158 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu-Xiii/2015
• Tinjauan Maqasid Shari'Ah Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta: Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Tun/Lh/2017
• Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum

Tahun 2016

• Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Kepada Istri Dalam Keluarga Jamaaah Tabligh : Studi Kasus Di Jalan Ikan Gurame Surabaya
• Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Tinjauan 'Urf
• Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis Uu No : 2/2011 Tentang Partai Politik

Sumber:
https://uinsby.ac.id