Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Siyasah UIN Riau

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Siyasah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Tahun 2021

• Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Pasal 13 Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 Tentang Sanksi Pembuangan Sampah Sembarangan Di Kecamatan Tampan Pekanbaru
• Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah
• Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang–Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi
• Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah
• Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Hak Pilih Warga Negara Indonesia Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah
• Hegemoni Barat Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Historis Politik Era Orde Baru (1966-1998 )
• Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani Di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam Menurut Fiqh Siyasah
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kelurahan Gunung Sarik)
• Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Dalam Pengelolaan Generasi Muda Islam Di Kelurahan Labuh Baru Barat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Rumah Ibadah Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamtan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah
• Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah
• Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyasah
• Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020
• Kesejahteraan Masyarakat Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz
• Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kinerja Pemerintahan Desadalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Menurut Kajian Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)
• Pemakzulan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Langsung Menurut Persfektif Hukum Positif Dan Siyasah Syar’Iyyah
• Pembuatan Akta Kelahirandi Dinaskependudukan Danpencatatan Sipil Kabupaten Karimun Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh Upt Ppa Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Penerapan Kebijakan Psbb Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah
• Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat Di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah
• Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Umkm Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah
• Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Studi Terhadap Pembangunan Di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqh Siyasah
• Pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru Terhadap Keselamatan Gojek Sesuai Dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 Ditinjau Dari Siyasah Syar’Iyah
• Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah
• Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Merealisasikan Gerakan Magrib Mengaji Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah
• Peran Polsek Bangkinang Dalam Menertibkan Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study Kasus Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)
• Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah
• Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Peran Unit Pelaksanatugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt-Ppa) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar Korban Tindak Kekerasan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangrepublik Indonesia No2 Tahun 2017 Tentangperubahan Atas Undangundangno 17 Tahun 2013 Tentangkeorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pemilihan Calon Anggota Dprd Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Tps 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan)
• Prosedur Perizinan Toko Modern Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Fikih Siyasah
• Tap Mprs Iii/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Uu No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Ma No. 574 K/Pid.Sus/2018)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Ktp Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bum Desa ) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan Uu Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Persefektif Fiqih Siyasah (Study Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah
• Tugas Dan Fungsi Kua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Di Kua Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Upaya Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Provinsi Riau Terhadap Penertiban Tanah Terlantar Di Provinsiriau Perspektif Fiqh Siyasah
• Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah

Tahun 2020

• Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara Ptun) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Wilayah Al-Muzalim)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ Puuxiii/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
• Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Implementasi Pasal 23 Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Dikecamatan Tualang Dalam Perspektif Siyasah
• Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ganting Damai Kecamatan Salo)
• Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru)
• Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah
• Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”
• Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Upaya Pemanfaatan Fasilitas Pembangunan 3 Pilar Perspektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah
• Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Pada Usaha Kelapa Jaya Saputra Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah Di Nagari Rao-Ra
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
• Pelayanan Aparatur Pemerintahan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Pelayanan Pembuatan Katp-El Di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah
• Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasah Maliyah
• Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Peran Kader Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Kampar Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah
• Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Didiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
• Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam Tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis Uu No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd)
• Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Tahun 2019

• Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/Puu-Vii/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah
• Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
• Pandangan Masyarakat Terhadap Kewajiban Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Kepala Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu 2016 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
• Partisipasi Politik Tokoh Agama Islam Kecamatan Kandis Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Pengawasan Retribusi Rekreasi Air Terjun Guruh Gemurai Kasang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
• Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Gerakan Magrib Mengaji Bagi Remaja Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Siak Sri Indrapura

Tahun 2018

• Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak Pada Pasal 76I Dalam Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah
• Analisis Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Perspektif Fiqh Jinayah
• Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Analisis Terhadap Eksistensi Syafruddin Prawiranegara Sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah
• Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Dan Penerapannya Di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah
• Implementasi Ketentuan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia )
• Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut Uu No 16 Tahun 2004 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Kleptomania Dalam Kajian Fiqh Jinayah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Permberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kepala Desa Dalam Memanfaatkan Kekayaan Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Pinang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi Di Tinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Pemberian Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
• Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Tentang Hukum Tata Negara Pemberlakuan Hukum Islam Prespektif Fiqih Siyasah
• Penegakan Amar Ma’Ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (Dpd-Fpi) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Penegakan Hukum Atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyelundupan Bawang Merah Secara Ilegal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 Di Balai Karantina Pertanian Pekanbaru
• Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasah
• Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
• Peran Lembaga Amil Zakat Di Indonesia Menurut Uu No 23 Tahun 2011 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah
• Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar)
• Putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka Terhadap Kasus Jima’ Dalam Pertunangan Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991)
• Realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
• Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
• Strategi Politik Dewan Pimpinan Cabang (Dpc) Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Kabupaten Kuantan Singingi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah
• Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi’I Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidanapembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Islam Terhadap Non Muslim Menurut Fiqih Jinayah
• Tinjauan Hukuk Pidana Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Di Desa Simangabat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tahun 2017

• Analisis Hubungan Sexsual Sesama Muhrim (Inces) Menurut Imam Abu Hanifah Perspektif Hukum Pidana Islam
• Analisis Hukum Tentang Batasan Kewenanganpejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah
• Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
• Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawy Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Legislator Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Analisis Pengaruh Nepotisme Terhadap Efektifitas Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan R.A Periode (24-36 H/644-656 M) Dan Menurut Fiqh Siyasah
• Memangku Jabatan Politik Oleh Muslim Di Bawah Pemerintahan Non Muslim (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawy)
• Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Pembunuhan Berantai Di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah
• Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Kepemimpinan Non Muslim
• Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah Vihara Pi Li Gong Di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah
• Pertahanan Dan Keamanan Negara Dalam Uud 1945 Pasal 30 Ayat ( 1 ) Dan ( 2 ) Perspektif Fiqih Siyasah
• Reformasi Birokrasi Negeri Bagian Kelantan Dalam Pandangan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
• Relevansi Sistem Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah
• Respon Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Pergerakan Islamic State In Iraq And Syria (Isis) Serta Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)
• Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Perspektif Fiqih Jinayah
• Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Pekanbaru)
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Mahasiswa Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Tahun 2016

• Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid.B/2014/Pn.Bkn)
• Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminum-Minuman Keras Pada Kalangan Pelajar Di Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Tahun 2015

• Analisis Putusan Hakim Tentang Hukuman Dalam Perkara Pidana Penganiayaan No340/Pid.B/2012/Pn.Bkn Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Hukum Pidana Islam
• Aspek Pidana Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
• Bentuk Pemerintahan Menurut Pemikiran Politik Sunni Zaman Klasik ( Suatu Pendekatan Fiqh Siyasah )
• Dampak Lingkungan Peternakan Kerbau Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar (Studiterhadappelaksanaanperdespulaurambai No. 12 Tahun 2010 Menuruthukum Isla
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)
• Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Fiqih Jinayah
• Kriteria Pemilih Dalam Memilih Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013-2018 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar)
• Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota Dprd Wanita Propinsi Riau Periode 2009-2014)
• Partisipasi Warga Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Dalam Menanggulangi Perjudian Menurut Fiqh Siyasah
• Penanganan Pencurian Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Wilayah Polsek Tampan) Kota Pekanbaru
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggarapan Hutan Di Kawasan Danau Napangga Di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah
• Peranan Badan Permusywaratan Desa(Bpd)Dalam Memproses Realisasi Peraturan Bupati Kampar No 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
• Praktek Money Politic Pilkades Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
• Putusan Hakim Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Fiqih Jinayah (Studi Analisis Putusan No. 122/Pid.B/2012/ Pn.Tbk Dipengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
• Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur No.03/Pid/Sus/A/2015/Pn.Pbr. Persfektif Hukum Pidana Islam
• Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara No 01/Pid.B/2013/Pn.Bkn Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam
• Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Fiqih Jinayah ( Study Kasus Pengadilan Negeri Rokan Hilir)
• Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Tahun 2014

• Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah
• Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Tahun 2012)
• Hukuman Bagi Pengedar Narkoba Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dumaino:267/Pid.Sus/2013/Pn.Dum Di Pengadilan Negeri Dumai)
• Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpn Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Study Analisa Tap Mprs Iii/63)
• Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasah Studi Kasus Desa Terantang Kec. Tambang Dalam Kab. Kampar Periode 2011-2015
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ( Suatu Pendekatan Fiqh Siyasah )
• Pembentukan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 (Studikasus Di Kepenghuluan Balam Jaya)
• Perjuangan Hti Dalam Mewujudkan Khilafah Islamiyah (Analisis Terhadap Aktivitas Akhwat Hti Mahasiswi Uin Suska Riau Periode 2013-2014)
• Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)
• Putusan Pengadilan Nageri Bangkinang Tentang Kasus Kejahatan Asusila Pasal 81 Dan Pasal 82 No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ( Perkara No. 301/Pid.B/2012/Pn.Bkn)
• Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 723/Pid/B/2012/Pn. Pbr Tentang Pidana Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
• Strategi Polsek Gaung Dalam Menangani Kejahatan Judi Togel Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil)

Tahun 2013

• Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kriminal Terhadap Kenakalan Remaja Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Hukum Islam
• Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Tinjau Menurut Persfektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara No. 247/Pid/B/2011/Pn/Pbr)
• Peran Kader Partai Keadilan Sejahtera ( Pks ) Pada Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 ( Tinjauan Menurut Fiqih Siyasah )
• Peranan Panwaslu Kabupaten Siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
• Peranan Tabloid Gagasan Uin Suska Riau Sebagai Penyampai Aspirasi Mahasiswa Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Isi Tabloid Selama Tahun 2011)
• Perbandingan Konsep Deelnemingdan Istyrak ( Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana) Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah
• Perilaku Politik Keagamaan Warga Muhammadiyah Dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011
• Persepsi Masyarakat Terhadap Penyeludupan Sepeda Motor Yang Terjadi Di Masyarakat Di Tinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Desa Batupanjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)
• Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
• Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Aursati Dalam Mengatasi Praktek Perjudian Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
• Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Menurut Politik Islam
• Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bagan Sinembah Suatu Tinjauan Menurut Fiqih Jinayah

Tahun 2011

• Efektivitas Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 312/Xi/1982 Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim Ii Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
• Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Khalwat (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Studi Pemberdayaan Dan Pelestarian Lembaga Adat) Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah
• Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perkara Korupsi Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 209/Pid.B/2005/Pn.Tbh)
• Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan Pada Acara Hiburan Yang Diselenggarakan Masyarakat Ditinjau Dari Persfektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)

Tahun 2010

• Analisa Pelayanan Ktp Dan Efektivitas Pada Kantor Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Analisis Pidana Mati Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah
• Aspek Pemikiran Politik Hasan Al-Banna Pada Partai Keadilan Sejahtera
• Hukuman Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)
• Kasus Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumnya ( Studi Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Dalam Persfektif Hukum Islam )
• Kebijakan Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru)
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Warga Wisma Kualu Permai Jalan Suka Karya Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqh Jinayat (Study Kasus)
• Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi Di Payalabu Menurut Hukum Islam
• Kinerja Badan Perwakilan Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil)
• Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah)
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras Di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus Di Kecamatan Bunguran Barat)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Di Tinjau Menurut Prespektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Poltabes Pekanbaru)
• Penyelewengan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Fiqih Siyasah)
• Peran Serta Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Riau Dalam Membangun Etika Politik Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Peranan Polsek Pujud Dalam Mengantisipasi Tindak Kriminalitas Dikalangan Remaja Desa Teluk Nayang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Persepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Terhadap Demonstrasi Dalam Menyampaikan Pendapat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Koto Tuo Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Fiqih Siyasah
• Proses Pemekaran Desa Merbau Kecamatan Pangkalan Bunut Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Cabang Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah
• Realisasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desatambusai Timur )
• Realisasi Perda No: 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
• Respon Masyarakat Muslim Pekanbaru Terhadap Ide Daulah Khilafah Yang Diperjuangkan Oleh Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Daerah Pekanbaru

Sumber:
https://uin-suska.ac.id