Tahun 2021
Tahun 2018
- Konstruksi Pengawasan Peraturan Desa Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Awig-Awig Desa Pakraman Di Provinsi Bali)
- Pendaftaran Dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
- Prinsip Checks And Balances Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Tata Kerja Antara Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
- Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Disersi Berdasar Sistem Peradilan Pidana Militer Berbasis Restorative Justice
- Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Menuju Pemidanaan Yang Berkeadilan
- Sistem Pertanggungjawaban Pidana Struktural Dalam Hukum Pidana Anak
Tahun 2017
- Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean
- Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Akibat Wanprestasi Pihak Mitra ( Studi Kasus Putusan Ma No. 337/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel. )
- Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat
- Keseimbangan Kedudukan Para Pihak Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kontrak Bot Pemkot Malang Dan Pt Citra Gading Asritama Tentang Pembangunan Kawasan Pasar Terpadu)
- Kolaborasi, Integrasi, Partisipasi: Suatu Model Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia
- Konflik Kawasan Hutan, Eksklusi Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan (Suatu Studi Hukum Kritis Perjuangan Warga Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
- Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara
- Pembaruan Hukum Terhadap Formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Norma Dan Nilai)
- Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat)
- Perlindungan Nelayan Kecil Dalam Usaha Perikanan Di Wilayah Perairan Kepulauan Karimunjawa
- Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution
Tahun 2016
- Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan
- Integrasi Ilmu Hukum Pidana Dan Moral: Suatu Telaah Kultur Tentang Tindak Pidana Suap Yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Karang Lampung
- Konfigurasi Politik Pemerintah Daerah Dan Keberpihakan Peraturan Daerah Pada Masyarakat Marjinal (Studi Terhadap Pengaturan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Provinsi Kalimantan Barat)
- Konkretisasi Cita Hukum Pancasila Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Sulawesi Selatan
- Membangun Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Bidang Ritel Dalam Rangka Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Berkeadilan
- Membangun Sistem Hukum Keamanan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangga
- Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Hukum Progresif (Studi Tentang Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Puskesmas Dan Rsud Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)
- Rekonstruksi Respons Nasabah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Socio-Legal (Studi Tentang Respons Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Semarang)
- Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Berkeadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal Hukum Adat Lampung
Tahun 2015
- Formulasi Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Kendaraan Bermotor Yang Berkeadilan Di Indonesia
- Harmonisasi Pengaturan Dan Keberlakuan Undang-Undang Paten (Studi Terhadap Proteksi Produk Herbal Berbasis Traditional Knowledge Di Indonesia)
- Implikasi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non-Performing Loans) Dengan Menggunakan Sarana Mediasi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Bank Umum Milik Negara
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Pluralisme Agama Di Indonesia
- Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran
- Membangun Asas-Asas Pemidanaan Dalam Kerangka Pancasila
- Membangun Kebijakan Kriminal Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Timah Yang Menyejahterakan Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Membangun Sistem Peradilan Pajak Berdasarkan Asas Dan Sistem Penyelenggaraan Peradilan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak
- Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qişâş-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam
- Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan Yang Berkeadilan Dalam Perkawinan Campuran
- Reformasi Birokrasi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Berbasis Hukum Progresif (Studi Penanganan Kejahatan Yang Berbasis Kontekstual Melalui Restorative Justice Pada Fkpm)
- Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Muslim Dalam Rangka Perlindungan Hukum Anak Pada Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Kasus Di Provinsi Lampung)
- Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial
- Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Delik Perzinahan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Perkembangan Iptek
- Rekonstruksi Model Pembinaan Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berbasis Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Berbasis Nilai Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Perlindungan Batik Tulis Di Jawa Tengah)
- Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional Dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif (Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)
- Rekonstruksi Sistem Pengujian Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Sesuai Amanat Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Rekonstruksi Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pakon Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin
- Urgensi Adopsi Nilai-Nilai Dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Perlindungan Hukum Jama’Ah Haji Indonesia
Tahun 2014
- Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Program Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Studi Sosio Legal Pada Masyarakat Adat Di Kalimantan Barat)
- Politik Hukum Pengelolaan Perdagangan Kawasan Perbatasan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Perbatasan Kalimantan Barat- Sarawak Malaysia Timur)
- Rekonstruksi Pemaknaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Komunitas Tionghoa)
- Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Pengadilan (Analisis Kritis Urgensinya Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup)
- Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional)
Tahun 2013
- Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Bali
- Reformasi Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal Dalam Mewujudkan Keadilan
- Reformulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Mengenai Mekanisme Checks And Balances)
Tahun 2012
- Efektivitas Pelaksanaan Hukum Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakkan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin)
- Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan
- Rekonstruksi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berbasis Nilai Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Melalui Perda Yang Berimplikasi Pada Penggusuran Pedagang Kaki Lima)
- Rekonstruksi Konsep Keadilan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum
- Reorientasi Penggunaan Diskresi Kajian Tentang Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Perjanjian Kebijakan (Beleidsovereenkomst)
- Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Dasar Kesehatan Masyarakat Yang Berkeadilan
Tahun 2011
- Ambiguitas Dan Tafsir Ideal Dalam Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Uu No. 31/1999 Jo Uu No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- Asas Keadilan Pada Kontrak Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia
- Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Danau Toba (Tinjauan Dari Perspektif Socio-Legal)
- Fenomena Pengadilan Jalanan: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Sekelompok Orang Terhadap Pelaku Pencurian
- Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Negara Diskursus Dalam Politik Hukum Nasional (Studi Socio-Legal Tentang Resolusi Konflik Perjumpaan Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Kalimantan Barat)
- Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan
- Harmonisasi Kebijakan Dan Peraturan Investasi Di Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dari Perspektif Hukum Ekonomi)
- Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana
- Kebijakan Formulasi Pemberian Maaf Dalam Kebijakan Legislasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi
- Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Perjanjian-Perjanjian Pra Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia
- Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)
- Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
- Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
- Membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional Yang Berorientasi Pada Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
- Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan
- Pemberdayaan Hubungan Kerja Buruh Pada Perusahaan Swasta Dalam Negara Kesejahteraan Dengan Menggunakan Hukum Berperspektif Keadilan
- Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Objek Barang Modal Yang Berkembang Di Masyarakat (Studi Tentang Perjanjian Leasing Di Indonesia)
- Penguasaan Tanah Masyarakat Adat (Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin Di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)
- Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Dalam Perspektif Uu Ri No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri
- Perlindungan Hukum Terhadap Desain Arsitektur Tradisional
- Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi
- Rekonseptualisasi Hak Konstitusional Calon Perseorangan Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif
- Rekonseptualisasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Yang Berbasis Teknologi Telematika
- Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi
- Rekonstruksi Hukum Terhadap Perlindungan Program Komputer Di Indonesia (Studi Perbandingan Perlindungan Program Komputer Di Negara Maju Dan Negara Berkembang)
- Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi Dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)
- Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji
- Rekonstruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja
- Rekonstruksi Pemaknaan Tindak Terminasi Kehamilan Oleh Dokter Berbasis Keadilan (Kajian Hermeneutika Dan Medikolegal)
- Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)
- Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)
Tahun 2010
- Alternatif Model Pembinaan Terpidana Yang Memberdayakan
- Kewajiban Negara Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender) Di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi
- Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat
- Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)
- Reformasi Penyelesaian Nolitigasi Sengketa Hak Atas Tanah Perspektif Hukum Islam
Tahun 2009
Tahun 2008
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi Dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi
- Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Reproduksi (Kloning)
- Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Reproduksi: Kloning
- Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945
- Konstruksi Hukum Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemerintah Di Indonesia
- Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas`Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)
- Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak Dan Retribusi
- Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur
- Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang
- Menata Kembali Hukum Dalam Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi Di Indonesia
- Model Hirrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace Dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)
- Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sum Ber Daya Air)
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Implementasinya
Tahun 2007
- Agenda Setting Kebijakan Publik ( Studi Kajian Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaran Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat)
- Cuti Mengunjungi Keluarga Dalam Sistem Pemasyarakatan (Pendekatan Penologis Tentang Alternatif Pengurangan Derita Narapidana Akibat Pencabutan Kemerdekaan)
- Hak-Hak Keagrariaan Adat Dalam Politik Hukum Agraria Indonesia Di Era Globalisasi (Kasus Eks Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan)
- Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance
- Implementasi Konsep Polri Pre-Emptif Dalam Upaya Penanggulangan . Kejahatan Di Lingkungan Dunia Usaha Hiburan (Studi Di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya)
- Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Pembangunan Hukum Pariwisata Di Tengah Arus Globalisasi Perdagangan Jasa
- Kekerasan Kolektif Di Surakarta Analisis Kriminologi Dan Tektonik Lempeng Terhadap Kerusuhan 14 Mei 1998
- Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktek Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)
- Membangun Model Informed Consent Berdasar Budaya Hukum Indonesia (Studi Interaksi Pasien Dan Dokter Di Rumah Sakit
- Modal Sosial Dan Karakier Hukum Daerah Dalam Kerangka Desentral1Sasi
- Pemberdayaan Hukum Otonomi Daerah Dan Potensi Wilayah: Studi Tentang Kemungkinan Terbentuknya Provinsi Surakarta
- Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Pidana Di Sulawesi Selatan Suatu. Percobaan (Een Proeve Op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
- Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan
- Reevaluasi Dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Kejahatan Di Bidang Perbankan Istudi Penanganan Kasus Penyalahgunaan Elm Oleh Kejaksaan Amino
- Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif Studi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- Rekonstruksi Rezim Perizinan Usaha Industri Di Indonesia Prospektif Kesejahteraan Sosial
- Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)
- Transformasi Pacalang Dan Pergeseran Perpolisian Di Indonesia
Tahun 2006
- Fungsi Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir
- Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Politik Hukum Keluarga Sejahtera Da Lam Budaya Jawa Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Surakarta
- Rekonstruksi Politik Hukum Agraria Tentang Pendaftara.N Tanah Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
- Transplantasi Hukum Antara Harmonisasi Dan Potensi Benturan (Stud! Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan Dot! Tradisi Common Law Pada Undang-Undang .Perseroan Terbatas)
Tahun 2005
- Analisis Sosio-Yuridis Tentang Pengaruh Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Objek Land Reform Terhadap Kemiskinan Petani Di Kabupaten Pacitan
- Hubungan Perubahan Guna Lahan Dan Lalu-Lintas Di Jalaarteri Primer Kaliwungu Kabupaten Kendal
- Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan ( Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagai Perwujudan Sistem Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan )
Tahun 2004
Tahun 2003
- Gugatan Kelompok (Class Actions) Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Tentang Transplantasi Gugatan Kelompok Dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia)
- Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Fasten Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit
- Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia : Studi Tentang Proses Terwujudnya Pembangunan Hukum Indonesia
- Tinjavan Hukum Camat Selaku Ppat Dalahm Jual Beli Tanah Hak Milik Di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Tahun 2002
Tahun 2001
Tahun 2000
Tahun 1999
- Pendayagunaan Hukum Melalui Program Pemilikan Saham Perusahaan Swasta Untuk Pengembangan Koperasi (Suatu Penelitian Di Kabupaten Dati Ii Banyumas)
- Pergeseran Fungsionalisasi Badan Usaiia Milik Negara (Bumn)
- Ppat-Notaris: Studi Tentang Tindakannya Sebagai Agent Dalam Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik Di Bekas Karesidenan Semarang
Tahun 1998
- Aspek Hukum Traksasi Anjak Piutang/Factoring(Suatu Studi Tentang Jasa Pembiayaan Helalui Perusahaan Anjak Piutang/Eactorng Di Indonesia)
- Fungsi Regulasi Pajak Penghasilan Sebagai Instrumen Untuk Mendorong Penanaman Modal
- Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Hukum Pidana
- Kedudukan Fiducia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya Uu Hak Tanggungan
- Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan-Narapidana (Stud! Dl Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan Se Nusakambangan - Cilacap - Jawa Tengah)
- Sinkronisasi Antara Undang Undang Perpajakan Dengan Keputusan Presiden Khusus Mengenai Usaha Pertaksian
- Suatu Analisis Terhadap Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1997
Sumber:
https://undip.ac.id