Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UIN Makassar

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tahun 2021

• Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis Hukuman Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Satu Keluarga di Kota Makassar
• Analisis Hukum terhadap Eksistensi Sanksi A'massa pada Delik Pidana Adat di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Kecamatan Tompobulu)
• Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual-Beli pada Situs Belanja Online
• Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sungguminasa
• Analisis Tanggung Jawab Hukum Kuasa Direksi atas Pengelolaan Perseroan Terbatas
• Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Menangani Maladministrasi di Tengah Pandemi Covid-19
• Efektivitas Pelakssaanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontossunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)
• Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Syari’ah Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Perspektif Siyasah syar’iyyah
• Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
• Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang
• Penegakan Hukum terhadap Pelaku Desersi oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor :35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)
• Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa (Studi Pada Polres Gowa)
• Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)
• Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Ta'cipong Kec. Amali Kab. Bone)
• Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar
• Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan dalam Praktik Klinik Kebidanan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa
• Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di kota Makassar
• Praktik Money Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros (Studi Kasus di Bawaslu Maros)
• Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.M Yasin Limpo No.36 Kelurahan Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa
• Problematika Pemberian Hak Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19
• Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kab Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan
• Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia
• Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Seksual pada Anak Usia Dini
• Tinjauan Hukum terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Mamuju
• Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force Majeure pada Pembiayaan Konsumen di Parepare
• Tinjauan Kriminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar
• Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat (Studi kasus di Desa Abbanderang Kab. Wajo)
• Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi bagi Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran dalam Penanganan Wabah Covid 19 di Makassar
• Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2020

• Analisis Hukum terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri
• Analisis Putusan Hakim tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api yang Mengalami Proses Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep)
• Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 156/ pdt/ 2018/ Pt. Mks tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal
• Analisis Putusan terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. (Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks)
• Analisis terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Analisis terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak
• Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Berdasar Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)
• Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019)
• Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)
• Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di kab. Takalar
• Implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Skb Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto
• Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)
• Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Berdasarkan P.O Nomor 31 Tahun 2018
• Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan tanpa Tanggal dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018)
• Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar
• Pelaksanaan Pengawasan Makanan yang Beredar pada Konsumen oleh BBPOM di Makassar (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
• Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sistem dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar
• Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)
• Penegakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap Driver Grab yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Kota Makassar)
• Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Kepada Penyidik (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa)
• Penerapan Teori Culpa terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan
• Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)
• Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi di kota Palopo
• Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Studi Pada Polres Gowa)
• Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Peran pemerintah dalam Mengatasi Erosi Tanah yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat)
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kab. Polewali Mandar
• Peranan Kepolisian dalam Mencegah dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu (Hoax)
• Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jeneponto
• Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Kota Makassar
• Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di BUMN
• Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam
• Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Putusan PN Makassar No.76 /Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Mks)
• Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)
• Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Islam
• Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam SK Penetapan Kawasan Hutan No. 434 (Studi Kasus di kelurahan Patapang Kab. Gowa)
• Tinjauan Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah di bawah Tangan di Hadapan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)
• Tinjauan terhadap Putusan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
• Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan tentang Sengketa Tanah No. 13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI
• Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
• Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang
• Tinjauan Yuridis terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar
• Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP dalam Lingkup Administrasi Negara (Studi Kasus Kabupaten Bulukumba)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
• Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)
• Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerdata
• Tinjaun Yuridis terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Incest) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo
• Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tahun 2019

• Analasis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Putusan terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)
• Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi
• Analisis Sanksi Administratif terhadap Wajib Pajak yang Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang)
• Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3379/Pdt.G/2015/PA Mks
• Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr)
• Beban Pembuktian Visum et Repertum terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/Pn.Mks)
• Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Makassar
• Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba)
• Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa
• Implementasi Hukuman terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa
• Implementasi Rehabilitasi Sosial terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan
• Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
• Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
• Pemisahan Berkas Perkara pidana (Splitsing) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan)
• Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar Menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Penerapan Penggunaan Sidik Jari dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana di Polres Gowa Tahun 2014-2018
• Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai
• Penetapan Status Tersangka dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan MK No.21/PUU_XII/2014 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
• Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti tidak Langsung) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)
• Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar
• Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyaluran Dana Desa Studi Kasus Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
• Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba
• Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kartel Usaha
• Peranan Lembaga Penyelanggaran Kesejahteraan Sosial dalam Pembinaan Pembinaan Anak Berhadapan Hukum di kota Makassar (Tahun 2016-2018)
• Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar”
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)
• Perlindungan Hukum terhadap Korban Main Hakim Sendiri dalam Prespektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota Makassar
• Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan Pengadilan)
• Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Hotel Grand Sayang Park
• Tinjauan Yuridis Kekerasan terhadap Anak oleh Guru Studi Kasus Putusan Nomor 92/pen.pid.sus/2017/Pn.Pre
• Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah (Studi Kasus Bank BRI Makassar)
• Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks)
• Tinjauan Yuridis terhadap Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks.)
• Tinjauan Yuridis terhadap Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan di Kabupaten Soppeng (Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns)
• Tinjauan Yuridis terhdap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Studi Putusan No. 385/ Pid.Sus/2017/ PN.Sgm)
• Tinjauan Yuridish terhadap Akuisisi Perusahaan

Tahun 2018

• Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli (Pendekatan Kasus dalam Perkara No. 267/PK/Pdt/2009)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daeah Istimewa Yogyakarta
• Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar
• Analisis terhadap Putusan Pengadilan Hakim pada Tindak Pidana Kesusuilaan(Studi Putusan Nomor :06-K/PM III-16/AL/I/2017)
• Analisis Yuridis Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3)(Studi Kasus di Polres dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa,Gowa2009-2014)
• Analisis Yuridis terhadap Proses Salah Tangkap di Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba
• Aspek Viktimologi Tindak Pindana Pencabulan Anak Di Bawah Umur
• Bank Garansi sebagai Pengalihan Kewajiban jika Terjadi Wanprestasi oleh Nasabah
• Efektifitasi Rehabilitasi terhadap Anak Pengguna Narkotika di Kota Makassar
• Efektivitas Pelayanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar
• Eksekusi terhadap Objek Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor: 021/Pdt.G/2012/PN.Jo)
• Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Enrekang)
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene
• Kebijakan Kepala Desa dalam Membangun Kawasan Bebas Asap Rokok ( Studi pada Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang )
• Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pekerja pada Perusahaan Milik Negara dalam Hal Keselamatan Kerja (Studi Kasus Pt. Pln (Persero) Wilayah Sulselrabar)
• Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Enrekang)
• Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)
• Kewenangan Kejaksaan dalam menangani Perkara Perdata
• Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto
• Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesai Perkara Perdata (Studi Analisis Kasus- Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2014)
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah yang diperoleh karena Pewarisan pada Badan Pertanahan Nasional Makassar
• Pelaksanaan Prevensi Khusus terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Jeneponto
• Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan No./Pid.Sus/2016/PN.Ban)
• Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.85/PID.SUS.TPK/2016/PN MKS)
• Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Semen Bosowa Maros di Kabupaten Maros
• Penggunaan Cek dan Bilyet Giro dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor.68/Pid.B/2016/Pn.Tka)
• Penggunaan Modal Usaha dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Kecamatan Mare Cabang Kabupaten Bone
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai
• Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi)
• Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar (Tahun 2014-2016)
• Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar
• Perkawinan tidak Tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)
• Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi Putusan No. 08/Pdt.G/2017/Pn.Jo
• Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)
• Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan (Studi Putusan No.003/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Mks)
• Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian terhadap Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Masyarakat di Kab. Gowa
• Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Fidusia
• Pertimbangan Hukum Atas Permohonan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Perkara Kasus Nomor 84/Pdt.P/2015/PA.Sgm)
• Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Suatu Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Lakalantas Putusan No:58/Pid.Sus/PN.Snj)
• Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar Terhadap Informasi Penggunaan Obat
• Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar Terhadap Informasi Penggunaan Obat
• Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberian Izin Pertambangan BahanGalian Batuan danPenertiban Pertambangan Liar diKabupaten Gowa
• Tijauan Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)
• Tindak Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Makassar
• Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
• Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah di Kabupaten Gowa
• Tinjauan Hukum tentang Klausula Eksenorasi dalam Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba
• Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Daftar G di Kabupaten Gowa (Putusan No.326/PID.SUS/2018/PN.SGM)
• Tinjauan Kepastian Hukum Penerapan Pasal 263 ayat 1 KUHP terhadap Perkara Membuat Surat Palsu (Studi Kasus Putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Snj)
• Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Penanaman Ganja di Pegunungan Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa)
• Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)
• Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar 2015-2018)
• Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Hakim No.89/Pid.B/2017/PN.Sgm)
• Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn. Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)
• Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Mandar
• Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar)
• Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Mengenai Kesepakatan Diversi Perkara Anak Konflik Hukum (Pendekatan Kasus Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pkj)
• Tinjauan Yuridis Pengelolaan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Ko'mara
• Tinjauan Yuridis Perjanjian bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan koperasi Tirta Dharma Kabupaten Soppeng
• Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No.70/Pid.Sus.Tp-Korupsi/2017/PN Mks)
• Tinjauan Yuridis terhadap Akad Pembiayaan Murabaha Bank Muamalat Cabang Makassar
• Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Personal Guarantee (Studi BRI Unit Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN MKS)
• Tinjauan Yuridis terhadap Seseorang yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan No: 48/PID.SUS/2016/PN.ENR)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Black Campaign pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/PN.Tka)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas karena Kealpaan menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/Pn Ban)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.b/PN.Tka)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)
• Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016/)

Tahun 2017

• Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.82/PDT.G/2014/PN.Mks dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS)
• Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makasar
• Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan tentang Penetapan Status Tersangka
• Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun (2013-2016)
• Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)
• Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf R Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah
• Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)
• Delik Penghinaan Di Media Sosial Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Efektifitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Makassar
• Efektifitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras
• Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar
• Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa
• Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong Pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
• Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Impor
• Efektivitas Proses Mediasi Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2014 sampai Tahun 2016
• Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Kejahatan KDRT
• Force Majuer dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)
• Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Makassar dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan No. 02/PDT.BPSK/2012/PN Mks.)
• IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK (Studi Putusan No. 02/PDT.BPSK/2012/PN.Mks.)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah
• Implementasi UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap SKPD Kabupaten Bulukumba
• Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
• Kekuatan Hukum Putusan Mediator dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bulukumba)
• Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)
• Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar
• Kepatuhan Pengguna Traffic Light di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologis Yuridis)
• Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Memeriksa Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantaeng)
• Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa
• Pelaksanaan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
• Pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik Tehadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai
• Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor 68/pdt.G/2012/Pa.Sgm)
• Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur)
• Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa)
• Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa
• Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana(Studi Kasus rumah Tahanan Negara Kelas II B RAba Bima)
• Pembinaan Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa
• Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar
• Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar
• Penanggulangan Peredaraan Narkoba dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kepolisian Resort Pinrang)
• Penanggulangan Peredaraan Narkoba dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)
• Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sinjai)
• Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
• Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks)
• Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/Pn.Sgm)
• Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar
• Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)
• Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)
• Penerapan Sistem bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar
• Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kemakmuran Rakyat (Studi Kasus Pt. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep)
• Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang (Analisis Putusan Nomor 085/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama Sengkang)
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat dalam Wilayah Kabupaten Pangkep)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan Masyarakat Kabupaten Bulukumba
• Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam Menciptakan peradilan Bersih
• Peranan Ammatoa dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
• Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto
• Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sulawesi Selatan dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Khasiat di Kota Makassar
• Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dalam Pembimbingan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur
• Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
• Peranan Lembaga Permasyarakaatan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare-Pare
• Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kab.Enrekang
• Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
• Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
• Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Barru (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.1/pid.Sus/2016.Pnbr)
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika dalam Perkara Pidana di Makassar
• Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di kota Makassar
• Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G yang sering di salah Gunakan di Wilayah kerja Badan POM Makassar
• Perlindungan Konsumen terhadap Periklanan dan Peredaran Produk Rokok di Makassar
• Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No. 68/Pid.B/2015/PN.Mks)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 68/PID.B/2015/PN.MKS)
• Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari Polwiltabes ke Polrestabes Makassar
• Pra Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
• Praperadilan atas Penyitaan oleh Penyidik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan)
• Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)
• Sistem Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bollangi-Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri
• Slnergitas Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Berdasarkan UU.N0.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Jeneponto)
• Tanggung Jawab Dokter Muda terhadap Pasien dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan
• Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar
• Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No.82/PID.SUS/2016/PN.PKJ)
• Tinjauaan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pengadilan Negeri Maros 2013-201)
• Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)
• Tinjauan Hukum Ganti Rugi terhadap Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Perluasan TPA Tamangapa)
• Tinjauan Hukum Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan
• Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
• Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadan Tanah Untuk Kepentingan Pembangua Rel Kereta Api di Kabupaten Barru
• Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce
• Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Tanah di Dusun Pattiroang
• Tinjauan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau menjadi Aktivitas Kegiatan Ekonomi di Kota Makassar (Study Putusan Pengadilan Nomor 246/PDT/2007/PN.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT.MKS Nomor 366/K/PDT/2010)
• Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
• Tinjauan Hukum Terhadap Kelalaian Pelayanan pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) dalam Pengiriman Barang
• Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasysrakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum ( Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar
• Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) di Kota Makassar
• Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar
• Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan Dengan Menggunakan Badik di Kota Makassar
• Tinjauan Kriminologi terhadap Kenakalan Remaja di Kecamatan Sinjai Selatan
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016
• Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan dan Peredaran Obat Daftar G di Kota Makassar
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Bantaeng
• Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Eksekusi Putusan Perdata
• Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah di Kab. Gowa
• Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah di KabupatenT Gowa
• Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Watampone Kabupaten Bone
• Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Orang Tua di Kota Makassar
• Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014
• Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto
• Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sungguminasa)
• Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam dan KUH Perdata)
• Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Lanjut Usia pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN. Maros
• Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan
• Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Hak Milik Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
• Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Perinsip dalam Persaingan Minimarket di Kota Makassar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-commerce
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor:1291/Pid.sus/2014/PN.Mks)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan yang Belum Dewasa yang dilakukan oleh Anak Nomor: 99/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Bulukumba “Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.BLK”
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (studi putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Makassar)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Peralihan Kepemilikan Certificate of Ownership "BPKB" (Studi Kasus di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Enr)
• Tinjaun Yuridis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)
• Tinjaun Yuridis Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah ( Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)
• Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan No. 02/Pdt.BPSK/2011/PN.Mks)
• Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok
• Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros
• Upaya Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Patimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Tahun 2016

• Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus Bank Mandiri Cabang Pembantu Slamet Riyadi Kota Makassar) Tahun 2010-2014
• Analisis Hukum Terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo)
• Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar No.05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Impimentasi Asean Economic Community Tahun 2016
• Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)
• Analisis Yuridis terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi Kasus Putusan No.1613/PID.B/2015/PN.MKS)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi "Cyberporn" (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)
• Efektifitas Upaya Mediasi oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa
• Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2010 Sampai 2015
• Efektivitas Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa
• Eketifitas Pengawasan Ombudsman terhadap Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Gowa
• Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pengolahan Keuangan Daerah Kebupaten Bulukumba Tahun 2012-2015
• Kajian Yuridis terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genetalia)
• Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)
• Kedudukan Struktur Desa dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kejahatan Kesusilaan Anak dalam Perspektif Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar)
• Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 89/PDT.G/2009/PN.MKS tentang Timbulnya Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah di Kota Makassar (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)
• Kinerja Kepolisian Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ternak
• Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014
• Objek Praperadilan tentang Penetapan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014
• Pelaksanaan Pembeian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Menurut UU No 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Di Lapas Klas I A Makassar Periode 2012-2015)
• Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 pada PT. Hero Supermarket Tbk (GIANT) di Kota Makassar
• Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus di Polrestabes Makassar)
• Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Kasus Anggota DPRD Kota Makassar)
• Pembatalan Perkawinan/Fasakh dan Akibat-akibatnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-2014)
• Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pemberi Uang kepada Pengemis di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen)
• Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 245/Pdt.G/2012/PN.Mks
• Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone
• Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)
• Peran Reserse Dalam Kepolisian Untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa(Tinjauan Kriminologis
• Peran Visum Et Revertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)
• Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Konsiliasi (Pendekatan Kasus Tahun 2010-2015)
• Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)
• Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Mengenai Jaminan Mutu Produk Minuman Kemasan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Pendekatan Kasus pada PT. Midi Utama Indonesia Cabang Makassar)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makassar
• Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Wanprestasi
• Sanksi Disiplin terhadap Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Politik Praktis (Studi Kasus PEMILUKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2015)
• Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri “Eigrnrechting” Tinjauan Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa (2010-2015)
• Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri “Eigrnrechting” Tinjauan Kriminologis dan Yuridis terhadap Kasus-Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa (2010-2015)
• Tanggung Jawaban Pelaku Usaha Pelangi Laundry Terhadap Kerugian Pengguna Jasa
• Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)
• Tindakan Euthanasia Yang Dilakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
• Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan kesusilaan Anak Dibawah umur (komentar Nomor : 05/pid.B/2014/PN.Sunggu
• Tinjauan Hukum Terhadap Upah dan Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja di Indomode Kota Makassar
• Tinjauan terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa
• Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kecelakan Lalu-lintas di Wilayah Polres Gowa
• Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2010-2015
• Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS)
• Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
• Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja di Kabupaten Gowa
• Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Makassar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)
• Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulselbar
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar ( Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks )
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar (Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN. Mks)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar (Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.Mks)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah yang Dapat Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan NOmor 741/Pid.B/2014/PN Makassar)
• Tinjauan Yuridisi Terhadap Pembelian Barang Melalui Toko Online di Indonesia Dengan E-Comerce yang Tidak Sesuai dengan Pesanan
• Tinjuan Hukum Positive Terhadap Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Akta Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa
• Tinjuan Yuridis dan Sosiologis Perkelahian Antar Mahasiswa di Lingkup Kampus di Kota Makassar
• Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Bulukumba

Tahun 2015

• Akad Nikah melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA /FRANCHISE (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)
• Analisis Sosiologis dan Kriminologis Geng Motor di Kota Makassar Pada Tahun 2013-2014
• Analisis terhadap Tindakan Aparatur Keimigrasian dalam Pemberian Sanksi Kepada Pelaku Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Makassar (Studi Kasus Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2014)
• Analisis Yuridis terhadap Penerbitan Akta Jual Beli di Kecamatan Tamalatea (Studi Kasus: Akta Jual Beli Nomor 03/2006)
• Analisis Yuridis terhadap Penerbitan Akta Jual Beli di Kecamatan Tamalatea (Studi Kasus: Akta Jual Beli Nomor 03/2006)
• Analisis Yuridis terhadap Pengalihan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama (Studi Kasus Putusan No.267/Pdt.G/2007/ PA. Sungguminasa)
• Efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Keluar Negeri
• Efektifitas Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)
• Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar "Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional"
• Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)
• Fungsi Sosial Hak atas Tanah Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agama Agraria di Kabupaten Bulukumba
• Gugatan Ganti Rugi atas Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar
• Hak Mendapatkan Informasi Dalam Hubungannya Dengan Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru
• Implementasi Azas Sederhana, Aman, Terjangkau, Muktahir dan Terbuka oleh Penyelenggara Pendaftaran Tanah di Kota Makassar 2008-2014
• Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
• Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri
• Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR) PT Bosowa Menurut UU No.40 Tahun 2007 Di Makassar
• Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU. No. 8 Tahun 2012)
• Pembatalan Perkawinan/“Fasakh” dan Akibat- Akibatnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-2014
• Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014
• Penerapan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)
• Perilaku Pengeroyokan terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-faktor Penyebab)
• Perlindungan Konsumen dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)
• Perlindungan Konsumen dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)
• Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kec. Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
• Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi
• Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi Putusan: 587/pid.b/2013/pn.mks)
• TINJAUAN PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN BIAYA DAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI KOTA MAKASSAR
• Tinjauan Peranan PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di Kota Makassar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)

Tahun 2014

• Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara)
• Analisis Sosiologis terhadap Model Interaksi Hukum Masyarakat Bone-Bone di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus di Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang)
• Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami ( Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar )
• Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)
• Aspek-aspek Hukum Adat dan Pidana dalam Londo Iha (Kawin Lari) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima
• Aspek-aspek Kriminologis dalam Impor Barang (Analisis Kasus-kasus di EMS dan MPC Makassar (90400)
• Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas/VRISJPRAAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1132/Pid. B/2013/PN.Mks)
• EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PREMANISME DI KOTA MAKASSAR
• Implementasi Hukum terhadap Nafkah Hidup Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)
• Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar
• Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Pemerintahan Kabupaten Sinjai
• Implementasi Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana” (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks)
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus BNN Sul-Sel)
• Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kasus Gugatan Class Action (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor : 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar)
• Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008 – 2014)
• Peran Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013
• Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Pelayanan Medis di Kota Makassar
• Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar
• Praktek Pernikahan di Bawah Usia Dini (Analisa Apek-Aspek Hukum pada Pengadilan Agama Gowa)
• Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar
• Tindak Pidana Pemalsuan "Pembobolan Dana" Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)
• Tindak Pidana Penghinaan (Analisis Kasus Putusan Nomor: 915/Pid/B 2012/PN Mks)
• Tinjauan Hukum terhadap Pemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)
• Tinjauan tentang Kewenangan Polisi dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Kejahatan Pemerkosaan di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2013 di Pengadilan Negeri Makassar)
• Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit dengan Hak Tanggungan di BNI Syariah Cabang Makassar
• Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pid.B/2013/PN.Wtp)
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Sombaopu Kab. Gowa

Tahun 2013

• Analisis Hukum tentang Kekuatan Pembuktian Akta dibawah Tangan
• Efektivitas Putusan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros
• Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat
• Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Hukum dan Perundang-undangan dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah di Takalar
• Implementasi Hukum Tentang Hak Istri setelah Diceraikan oleh Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar 2012-2013)
• Kekuatan Alat Bukti Bpkp (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar
• Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar
• Pelaksanaan Wasiat Menurut KUH Perdata di Pengadilan Negri Makassar (Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam)
• PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT POLRI ( TINJAUAN KRIMINOLOGIS )
• Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)
• Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik pada PT. PLN (persero) Cabang Makassar
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja wanita Di Kta Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Hukum Islam tentang Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Bungku di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah
• Tinjauan terhadap peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada pengadilan negeri kelas 1a khusus makassar
• Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.Makassar (Analisis Penerapan KUHP dan Hukum Islam)

Tahun 2012

• Analisis Hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa secara langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang)
• Analisis Kriminologis dan Sosiologis Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Sektor Tamalate Makassar
• Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri yang Telah Diceraikan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama)
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan 2009-2012
• Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan di Kota Makassar
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar
• Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)
• Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas pada PT.BNI (Persero) Tbk, Cabang Syariah Makassar)
• Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
• Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Yuridis dan Sosiologis)
• Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999
• Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)
• Tanggung Jawab Para Pinak dalam Perjanjiaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Di.Jpt Indrani Masakaasar
• Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi pada PT.Mega Finance cabang Makassar)
• Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap peredaran minuman keras Di kabupaten luwu
• Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar
• Tinjauan Yurudis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Gowa
• Turut Serta pada Delik Pencurian yang Dilakukan oleh Anak(Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2011/PN.Mks)

Tahun 2011

• Efektivitas Upaya Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2008 – 2011
• Implementasi Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah (Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam)
• Peran Penyidik Polri dalam Proses Pembuktian Kasus Kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime) (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Makassar)
• Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Kampus
• Tinjauan Sosiologi Hukum Terjadinya Tindak Pidana dalam Proses Pembinaan di Pesantren IMMIM
• Tinjauan Susio Yuridis Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Makassar

Tahun 2010

• Analisis Hukum Penyelenggaraan Bidang PemerinTahan Umum di Kab. Sinjai. (Suatu perspektif uu.Nomor 32 Tahun 2004 )
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Isteri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus di LBH-APIK Makassar)
• Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Majene)
• Eksistensi KUHP Dan UU No. 36 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Makassar ( Analisis Yuridis dan Sosiologis)
• Hubungan Legislatif dengan Eksekutif ditinjau Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sinjai
• Kontrak Baku dalam Perjanjian Jual Beli Motor ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di dalam KUHPerdat di Kota Makassar
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar (Setelah Berlakunya P.P. No. 24 Tahun 1997)
• Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Makassar
• Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan : Studi Kasus Pencurian Di Kepolisian Resort Bulukumba
• Sanksi Hukum Pelaku Pencuriaan Kenderaan Bermotor Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)
• Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)
• Tinjauan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 Di Kabupaten Gowa
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang–Undang No. 35 tahun 2009 di Kota Makassar
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tahun 2008

• Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam

Tahun 2003

• Sultan Mahmud II : Pembaruannya (Militer, Pendidikan, Hukum, Pemerintahan dan Budaya)

Sumber:
https://uin-alauddin.ac.id