Tahun 2021
- Akibat Hukum Terhadap Nakhoda Kapal Niaga Yang Berlayar Tanpa Mempunayi Surat Persetujuan Berlayar
- Analisa Hukum Tidak Terlaksananya Prestasi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Bank Akibat Pandemi Covid-19
- Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)
- Analisis Putusan Nomor 96/Pid.Sus/Lh/2019/Pn.Tpg Terhadap Perampasan Barang Milik Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Analisis Yuridis Hak Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Pada Perkawinan Beda Kewarganegaraan
- Arbitrase Online Dalam Interpretasi Hukum Pada Pasal 4 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Implementasi Penggantian Biaya Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap Di Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2019-2020
- Implementasi Tugas Dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilu Dalam Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota 2018 Di Kota Tanjungpinan
- Kekuatan Mengikat Terhadap Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Para Pihak (Studi Kasus Pt. Pancanaka Swasakti Utama)
- Kewajiban Maskapai Penerbangan Memberikan Kompensasi Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan Oleh Pt Lion Air Area Tanjungpinang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
- Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer Perumahan Di Batam (Studi Putusan Bpsk No : 025/Pk-Arb/Bpsk/Ix/2017)
- Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota (Bnnk) Dalam Menaggulangi Peredaran Narkotika Di Kota Tanjungpinang
- Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Terhadap Pedagang Yang Berjualan Pada Jalur Taman Kota Di Kota Tanjungpinang
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Roti Didesa Tanjungbatu Kota
- Penarikan Dukungan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan (Tinjauan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Ri Nomor: 758/Pl.02.2-Sd/06/Kpu/Ix/2020 Tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 102)
- Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Pelayaran Melalui Proses Penyidikan Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
- Penegakan Hukum Pidana Pelayaran Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Diperairan Batam (Studi Pada Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai)
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Oleh Tumpahan Minyak (Oil Spill) Di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Mobil Rental Studi Kasus Putra Rental Batam
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bintan
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan Liar Terhadap Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Pelanduk Kancil / Tragulus Javanicus Di Desa Selayar Kabupaten Lingga)
- Penghentian Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Lp-B/89/Vii/2020/Kepri/Res – Tpi)
- Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Di Perjualbelikan Secara Sepihak (Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/Pa.Mortb)
- Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang
- Perbandingan Hukum Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Mendapat Izin Poligami Menurut Syariat Islam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jualbeli Barang Properti Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Di Kota Tanjungpinang
- Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Tanjungpinang
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak Sebagai Pengemis (Studi Kasus Kota Batam)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Warung Internet Yang Melakukan Intersepsi Atas Komputer Yang Digunakan Oleh Pengguna Jasa. Studi Kasus Kota Tanjungpinang
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Operandi Musik Berhadiah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang
- Tindak Pidana Penyu Sisik Di Kabupaten Anambas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
- Tinjauan Hukum Pengaturan Asas Non-Refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi Indonesia
- Tinjauan Yuridis Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Balai Karimun)
- Urgensi Gelar Perkara Terhadap Kasus No.182/Pid.Sus/2019/Pn Tpg Yang Diputus Bersalah Di Pengadilan Negeri
- Urgensi Lembaga Appraisal Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Tahun 2020
- Akibat Hukum Terhadap Ikrar Wakaf Tanah Yang Tidak Dilaksanakan Di Hadapan Ppaiw Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas
- Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2469K/Pdt/2017)
- Analisis Sengketa Hak Atas Tanah Antara Haji Dahnoer Dengan Salamah Di Kabupaten Bintan
- Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Serta Upaya Negara Terhadap Penanganan Kerugian Atas Utang Pajak (Studi Kasus Kepailitan Pt Gunung Kijang Jaya Lestari)
- Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Forum Jual Beli Facebook Di Kota Tanjungpinang
- Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Oleh Debitur Yang Membiarkan Agunan Dalam Keadaan Kosong (Studi Bank Tabungan Negara Cabang Kota Tanjungpinang)
- Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Tpg)
- Implementasi Perjanjian Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Mobil Dan Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Fidusia (Studi Pada Pt Bpr Dana Prima Mandiri)
- Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Lahan Usaha Tambahan Kota Tanjungpinang
- Konsinyasi Penitipan Uang Ganti Rugi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Terhadap Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Ii Tapak Tower No 14 Transmisi 150 Kv Batam-Bintan
- Konstruksi Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi Di Indonesia
- Pelanggaran Hak Diplomatik Terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus : Penyerahan Paksa Kantong Diplomatik Dari Pejabat Diplomatik Rusia Oleh Petugas Bea Cukai Di Bandara Doha )
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Tanjungpinang
- Peran Bpsk Kota Tanjungpinang Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peran Dan Tanggungjawab International Organization For Migration (Iom) Terhadap Pencari Suaka Di Kota Tanjungpinang
- Perlindungan Hak Royalti Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Pada Tempat Usaha Karaoke
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Tidak Memiliki Perjanjian Kerja Laut Pada Kapal Ferry Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau)
- Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kota Tanjungpi
- Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Suami Kepada Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/Pn Tpg)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Putusan Nomor 3 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn Tpg ( Studi Pidana Uang Pengganti )
- Urgensi Ratifikasi Framework Convention Tobacco On Control Di Indonesia
Tahun 2019
- Analisis Yuridis Penggunaan Merek Yang Berasal Dari Ekspresi Budaya Tradisional (Studi Kasus Merek Dagang Zapin Batam)
- Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Pengoplosan Beras Di Swalayan Pinang Lestari (Studi Kasus Perkarapengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 374/Pid.Sus/2017/Pn.Tpg. )
- Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Direktur Pt. Tanjungpinang Makmur Bersama (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2017/ Pn Tanjungpinang)
- Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call
- Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 1 / Pid.C / 2016 / Pn Tpg Tentang Penadahan Ring
- Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-Prk/2017/Pn Tpg Tentang Barang Bukti Kapal
- Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Peredaran Makanan Dan Barang Pada Supermarket Di Kota Tanjungpinang)
- Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018
- Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kehilangan Nyawa ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjungpinang )
- Disparitas Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)
- Efektivitas Pelayanan Samsat Bergerak (Samber) Di Kota Tanjungpinang Tahun 2018
- Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Bagi Etnis Tionghoa Beragama Budha Di Kota Tanjungpinang
- Implementasi Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Tanjungpinang
- Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2017
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tanjungpin
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan Lindung (Studi Kasus Hutan Lindung Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Tim
- Penerapan Asas Kesepakatandalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 09/Pdt.G/2013/Pn.Tpi)
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Tanjungpinang Tahun 2015-2017
- Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencemaranlimbah Minyak Hitam Diwilayah Pesisir Kabupaten Bintan
- Peran Indonesia Selaku Negara Anggota Asean Dalam Pemenuhan Ham Pengungsi Etnis Rohingnya Myanmar
- Peran Kepolisian Resor Tanjungpinang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial
- Perlindungan Hukum Terhadap Dramatari Mak Yong Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Kepulauan Riau
- Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Parkir Di Tanjungpinang City Center
- Tanggung Gugat Pemilik Kapal Pompong Dalam Pengangkutan Penumpang Dari Kota Tanjungpinang Ke Pulau Penyengat
- Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadapbarang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahanpeledak Oleh Nelayan Tradisional Di Kabupaten Natuna
- Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tanjungpinang
- Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Nomor 203/Pid.Sus/2017/Pn Tpg)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Driver Go-Jek Dengan Pt.Go-Jek Batam
Sumber:
https://umrah.ac.id