Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara UIN Yogyakarta

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tahun 2021

• Alokasi Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Panukal Abab Lematang Ilir Nomor 28 Tahun Anggaran 2020 Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Analisa Penerapan Sistem Judicial Preview Di Indonesia Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Analisis Peran Kamar Kedua Parlemen Dalam Proses Pemberhentian Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Islam
• Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok Atas Laut Natuna Perspektif Siyâsah Dauliyyah
• Analisis Siyasah Syar’Iyyah Terhadap Hukum Kebiri Kimia (Studi Pp No. 70 Tahun 2020)
• Analisis Uu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perspektif Siyasah Tasyri’Iyah)
• Dampak Hukum Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Republik Indonesia Perspektif Politik Hukum Dan Mas{Lah{Ah Mursalah
• Dampak Hukum Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Republik Indonesia Perspektif Politik Hukum Dan Maslahah Mursalah
• Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Maslahah
• Dinamika Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Di Era Kenormalan Baru Perspektif Maqashid Asy-Syari’Ah
• Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam
• Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota Dpr Perspektif Maslahah Mursalah
• Harta Rampasan Negara Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Najmuddin At-Tufi (Analisis Putusan Ma Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Konsep Maslahah Mursalah Najmuddin At-Tufi)
• Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Persprektif Maslahah
• Implementasi Otonomi Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Implementasi Perda Diy No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif Maslahah Mursalah)
• Implementasi Perda Diy Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perspektif Maslahah
• Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah
• Implikasi Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Investasi Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah
• Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Studi Tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Maslahah Mursalah
• Kebijakan Penanganan Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari’Ah
• Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahah (Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang)
• Kebijakan Pengupahan Pada Pasal 88 Ayat (3) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaperspektif Siyasah Tasyri’Iyah
• Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi
• Kerja Sama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemangi Kec Bungah Kab Gresik (Perspektif Maṣlaḥah Mursalah)
• Kriteria Ideal Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia
• Merit System Sebagai Mekanisme Pengisian Posisi Menteri Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Perspektif Maslahah Mursalah
• Partisipasi Lansia Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)
• Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Idariyyah
• Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyāsah Idāriyyah
• Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
• Pembentukan Omnibus Law Uu Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Hukum Positif
• Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 116 Tahun 2016 Perspektif Maṣlaḥah
• Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (Fpi) Oleh Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam
• Pengangkatan Wakil Menteri Di Era Presiden Joko Widodo Perspektif Siyāsah Tanfiẓiyyah
• Pengaruh Revisi Uu No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Mk No. 24 Tahun 2003 Terhadap Indepedensi Mahkamah Konstitusi
• Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persprektif Maslahah Mursalah
• Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Perspektif Fikih Air Muhammadiyah
• Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar Nri 1945 Perspektifsiyasah Qada’Iyyah
• Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prespektif Maṣlaḥah
• Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maslahah Mursalah
• Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Prespektif Maslahah
• Perlindungan Dan Pengembangan Klaster Kopi Menurut Perda No. 2 Tahun 2018 Di Sumber Wringin Bondowoso Prespektif Maslahah Mursalah
• Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Ormas Fpi (Front Pembela Islam) Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif Maslahah
• Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desadi Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah
• Proses Legislasi Omnibus Law Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif Siyāsah Tasyri’Iyyah
• Studi Pasal 103 Dan 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah
• Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif Maslahah Mursalah
• Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Ketenagakerjaan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang N0.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Kpk
• Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pp No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pp No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
• Tinjauan Siya@Sah Dustu@Riyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Non-Excuitable (Studi Terhadap Putusan Mk Nomor 5/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 92/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiv/2016)
• Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Non-Excuitable (Studi Terhadap Putusan Mk Nomor 5/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 92/Puu-X/2012, Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiv/2016)
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Implementasi Ombudsman Ri Dalam Fungsi Pengaduan Publik Perspektif Maṣlaḥah
• Urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Maṣlaḥah
• Urgensi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bpip Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Urgensi Tugas Wakil Menteri Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Perspektif Maslahah Mursalah

Tahun 2020

• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Xiv/2016 Prespektif Maslahah Mursalah
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/Puu-Xiv/2016 Tentang Kepesertaan Bpjs Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif Maqasid Asy-Syariʻah
• Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiẓiyyah
• Bundo Kanduang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyâsah Dustûriyyah
• Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Kudus Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009– 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’I
• Hak Atas Informasi Hak Guna Usaha Dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan Perspektif Siyāsah
• Hak Kewarganegaraan Dalam The Citizenship (Amendment) Act 2019 India
• Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Tokoh Nu Pesantren Dan Tokoh Nu Kampus Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat Dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam
• Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogykarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Sleman Perspektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Perspektif Fikih Lingkungan
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Studi Kasus Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta Perspektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Hiv Aids (Studi Kasus Pada Remaja Usia 17 – 25 Tahun Di Yayasan Pelita Ilmu Tebet Jakarta Selatan)
• Implementasi Peraturan Daerah No.16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah Di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)
• Interpretasi Pemakzulan Terhadap Presiden Di Indonesia Berdasarkan Studi Pada Pasal 7A Dan Pasal 7B Uud 1945
• Islam Dan Kebebasan Berekpresi Dalam Dunia Kampus (Studi Atas Surat Perintah Rektor Uin Sunan Kalijaga No. B-4582/Un.02/R.3/Tu.00/09/2019 Terkait Aksi #Gejayanmemanggil)
• Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-Xv/2017 Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah
• Kebebasan Beserikat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Kebijakan Dan Peran Pemerintah Turki Dalam Konflik Suriah Perspektif Maslahah Mursalah
• Kebijakan Pemda Sleman Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pilpres 2019
• Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Cilacap Perspektif Maqasid Syariah
• Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Dusun Baros Pendekatan Maṣlaḥah Mursalah (Studi Implementasi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul)
• Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Persepektif Fiqh Siyasah
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah
• Konsep Majelis Syura Dalam Sistem Parlemen Negara Republik Islam Pakistan
• Konsinyasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Maqashid Asy-Syari’Ah
• Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 Di Yogyakarta Perspektif Maslahah
• Legalisasi Profesi Pak Ogah Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Sleman Perspektif Maslahah Mursalah
• Pelaksanaan Pemberian Asi Ekslusif Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Asi Ekslusif Di Lembaga Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Kotagede Yogyakarta Perspektif Maslahah Mursalah
• Pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh Di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Perspektif Fikih Siyasah)
• Pembatalan Undang-Undang Mk Perubahan Kedua No. 4 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) Huruf I Dalam Pandangan Maṣlaḥah Mursalah
• Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Prespektif Siyasah Tasyri’Iyyah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
• Pemindahan Ibukota Indonesia Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor Di Kota Yogyakarta Sebagai Transportasi Umum (Perspektif Maslahah Mursalah)
• Penetapan Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2020 Perspektif Maslahah Mursalah
• Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Penggantian Antarwaktu (Paw) Bagi Legislatif Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Dan Hukum Tata Negara Indonesia
• Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bandar Udara Baru Yogyakarta Perspektif Maslahah
• Peran Pemerintah Desa Parangtritis Dalam Konserv Asi Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta Perspektif Maslahah Mursaiah
• Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Perspektif Maslahah Mursalah
• Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta (Perspektif Maslahah )
• Perizinan Pendirian Pltu Batang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Maṣlaḥah
• Persyaratan Bakal Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota (Studi Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
• Proses Berperkara Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham Perspektif Siyasah
• Pseudo Judicial Review Dalam Sengketa Pemilihan Umum Pasangan Calon Tuggal Kepala Daerah
• Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/Skln-Xvii/2019 Tentang Oesman Sapta Oedang Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Perspektif Siysah Dusturiyah
• Putusan Mk No. 23/Puu-Xvi/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Llaj Terhadap Jasa Ojek Online Di Yogyakarta (Perspektif Maslahah Mursalah)
• Regulasi Zakat Di Malaysia Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Sistem Ketatanegaraan Khalifah Abu Ja’Far Al-Manshur Pada Masa Khilafah Abbasiyah Menurut Teori Ibnu Khaldun Tentang Kekuasaan
• Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /Puu-Xiv/2016 Tentang Administrasi Kependudkan
• Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Problematika Penyumpahan Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015
• Tugas Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Perspektif Maslahah
• Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tki Terpidana Mati Di Saudi Arabia Perspektif Siyasah Dauliyah
• Urgensi Wali Nanggroe Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Wacana Kebijakan Sertifikasi Khatib Oleh Kemenag Ri Persfektif Siyasah Dusturiyah

Tahun 2019

• Analisis Uu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyasah
• Car Free Day Di Desa Bugisan Perspektif Maslahah
• Dampak Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)
• Disparitas Partisipasi Masyarakat Manula Dalam Pemilihan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013/2014 Kec. Salaman Kab. Magelang
• Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Batam
• Fungsi Penghulu Terhadap Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Sumatera Barat
• Hak Imunitas Dpr Dalam Pasal 245 Ayat (1) Uu No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 17 Tahun 2014 Tentang Md3 Perspektif Yuridis Dan Maslahah
• Hak Milik Atas Tanah Warga Non-Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Syar’Iyah
• Hak Politik Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
• Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-Xvii/2019) Perspektif Siyasah
• Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Povinsi Sumatera Selatan)
• Implentasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Pada Dinas Perizinan Pariwisata Perhotelan Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah
• Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan Perspektif Mashlahah Mursalah
• Kebijakan Pemerintah Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Siyasah Tasyri’Iyyah
• Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah
• Kebijakan Pemerintah Tentang Impor Beras Tahun 2018 Perspektif Keadilan
• Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidential Threshold Perspektif Siyāsah Syar‘Iyyah
• Kewarganegaraan Tunggal Di Indonesia Perspektif Maqa>S}Id Asy-Syari<’Ah
• Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah (Studi Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)
• Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyāsah Tasyrīʿiyyah
• Pelaksanaan Perpres No. 86 Tahun 2018 Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Perspektif Maqasid Syari’Ah
• Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kawasan Pintu Masuk Dan Keluar Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)
• Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)
• Penghapusan Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pkpu Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas Pkpu Nomor 20 Tahun 2018)
• Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Perspektif Maqasid Syari’Ah
• Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Perspektif Maqasid Syari’Ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Atas Uji Materi Pasal 61 Dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Perkawinan (Analisis Hukum Putusan Mk No. 30-74/Puuxii/ 2014 Dan Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Perspektif Maslahah
• Putusan Mk Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Tentang Calon Anggota Dpd Perspektif Maslahah
• Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah
• Regulasi Keuangan Partai Politik Di Indonesia (Studi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)
• Relasi Kuasa Partai Politik Islam Dalam Menentukan Perda Syariah Di Tasikmalaya Prespektif Fiqh Siyasah
• Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia Dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Studi Kasus Tata Ruang Yogyakarta International Airport (Yia) Dalam Perspektif Maslahah
• Studi Kebijakan Baznas Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif Di Yogyakarta
• Tata Kelola Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Perspektif Maslahah
• Tinjauan Sistem Hukum Dalam Labelisasi Produk Halal Yang Dilakukan Secara Mandiri Oleh Pelaku Usaha Di Yogyakarta
• Wacana Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
• Wij–Samenleving 2015-2018 Sebagai Upaya Integrasi Imigran Di Rotterdam Belanda

Sumber:
https://uin-suka.ac.id