Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Siyasah UIN Yogyakarta

Referensi Judul Skripsi S1 Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tahun 2021

• Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’Iyyah
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Perspektif Hukum Islam
• Check And Balance Dalam Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif Siyasah Qadaiyyah
• Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Perspektif Siyāsah Dustûriyyah
• Individual Application Right Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Turki Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
• Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Oleh Menkumham Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Kebijakan Pemerintah Dalam Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Tasyriʻiyyah
• Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Legitimasi Tindakan Ekstrakonstitusional Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah
• Pengelolaan Dana Keistimewaan Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Maliyah
• Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki)/ Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah
• Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah
• The Philosophy Of Bhinneka Tunggal Ika In The Indonesian Constitution (Siyasah Dusturiyah Perspective)

Tahun 2020

• Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
• Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Maṣlaḥah Mursalah
• Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Non Struktural Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Kebijakan Bupati Kulonprogo Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kulonprogo Prespektif Maṣlaḥah Mursalah
• Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Maslahah Mursalah
• Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Perspektif Siyâsah Dustûriyyah
• Peraturan Daerah Tuban Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Biaya Pendaftaran Haji Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʻah

Tahun 2019

• Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah
• Analisis Uu No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Mdmc (Muhammadiyah Disaster Management Center) Dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqāṣid Asy-Syarīʻah)
• Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi
• Fungsi Pengawasan Bpd Di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Persepektif SiyᾹsah Dustūriyyah
• Implementasi Perdes Nomor 143/01/Iii Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)
• Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Dalam Pilkada Serentak 2015 (Di Kabupaten Sleman Perspektif Maslahah Mursalah)
• Kebijakan Gubernur Diy Sultan Hamengku Buwono Ix Tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
• Kebijakan Impor Beras Tahun 2018 Terhadap Petani Di Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Perspektif Maqasid Syari’Ah
• Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur Di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
• Kebijakan Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi Dibawah Umur Di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Skripsi
• Kebijakan Kpu Ri Pasal 4 Ayat (3) Pkpu No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Maslahah
• Kebijakan Pemerintah Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Persepektif Maqāṣid Asy-Syari’Ah (Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)
• Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pemerintah Desa Persfektif Siyasah Tasyri’Iyah (Studi Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)
• Kontribusi Muhammadiyah Di Dalam Perundang-Undangan (Kebijakan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Ruu P-Ks)
• Masa Jabatan Presiden Pasal 7 Uud 1945 Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 Tentang Jum’At Khusyu’ Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Perlindungan Ham Dalam Pandangan Islam (Studi Atas Penganut Ajaran Yang Dianggap Sesat Oleh Mui)
• Program Bela Negara Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Perspektif Maṣlaḥah
• Putusan Ma Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Maslahah Mursalah
• Referendum Turki Di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan
• Studi Komparasi Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Kesultanan Ternate Dalam Proses Pemilihan Pemimpin
• Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif Maṣlaḥah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015 Dan Pasal 33 Huruf G Uu Nomor 6 Tahun 2014)
• Telaah Kritis Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif Ham
• Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undang– Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Urgensi Hak Imunitas Hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Tahun 2018

• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / Puu-Xv/2017
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / Puu-Xv/2017 Tentang Hak Angket
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu- Xiv/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan
• Analisis SiyᾹsah TasyrῙ‘Iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia
• Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa
• Dampak Kebijakan Pemerintah Gunungkidul Dalam Engelolaan Administrasi Pariwisata (Pariwisata Goa Pindul)
• Efektivitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementastkan Peraturan Daerah Provinsi Daerab Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dl Jalan (Perspektif Maslahah Al-Mursalah)
• Gerakan Politik H.O.S. Cokroaminoto Di Hindia Belanda Dan Relevansinya Dengan Gerakan Islam Di Indonesia Masa Kini
• Hak Dan Kewajiban Buruh Pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) Perspektif Hukum Islam
• Hak Konstitusional Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 (Studi Kasus: Pembelaan Fahri Hamzah Pasca Diberhentikan Sebagai Anggota Pks)
• Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2016 Di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
• Implementasi Dana Kampanye Paslon Haryadi-Heroe Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 Tinjauan Maslahah
• Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Bantul (Perspektif Maṣlaḥah Mursalah)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Dan 4 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
• Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Di Kota Yogyakarta
• Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani Perspektif Fikih Siyasah
• Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta
• Implementasi Perbup Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Te Tang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Kec. Semin, Kab. Gunungkidul)
• Implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2015 Oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (Bpcb) Yogyakarta (Studi Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Tamansari)
• Implementasi Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif Maqashid Syari’Ah
• Implementasiperan Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyȃsah Dustȗriyyah
• Keadaan Darurat (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
• Kebebasan Berekspresi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)
• Kebebasan Sipil Di Iraq (Studi Aksi Isis Terhadap Minoritas Kristen Yazidi)
• Kebijakan Gubernur Ntb ( Dr. Tgh.Zainul Majdi,M.A. ) Dalam Rpjmd Ntb 2013-2018 Mengenai Kehidupan Beragama Di Ntb
• Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Saudi Arabia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah
• Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan Kebudayaan Nasional (Studi Kasus Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia
• Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Mengatur Perkembangan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012
• Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia
• Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Kpbu)
• Kebijakan Penyediaan Lahan Parkir Angkutan Barang Oleh Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Kebijakan Relokasi Pemerintah Dki Jakarta (Kasus Relokasi Kampung Pulo Dki Jakarta)
• Kemandirian Desa Di Kecamatan Sruweng Menurut Prespektif Maşla Ah Mursalah ( Studi Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Desa Tahun 2014)
• Kepentingan Politik Dan Hukum Dalam Dimensi Pemekaran Daerah Brebes Selatan
• Kesadaran Hukum Pkl Lempuyangan Dan Pkl Malioboro Perspektif Fikih Siyasah
• Konflik Internal Ppp Diy Perspektif Maslahah Mursalah
• Konflik Rohingya; Dalam Perspektif Ham Universal Mashood A. Baderin
• Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Relasi Fatwa Dan Kebijakan)
• Pelakasanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 “Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Moderen” (Study Pasal 7 Ayat (3) Dan Pasal 14 Ayat (1))
• Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Di Kecamatan Temon Kulonprogo (Tinjauan Yuridis Dan Normatif)
• Penandatanganan Atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) Uud 1945)
• Penangguhan Waktu Persyaratan Calnon Kepala Daerah Terhhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Perspektif Siyasah)
• Penenggelaman Kapal Asing Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Perspektif Fikih Siyasah
• Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta
• Penyederhanaan Sistem Multi-Partai Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyyah
• Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)
• Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo Perspektif Sadd Aż-Żarî‘Ah
• Perilaku Pemilih Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Semarang
• Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyâsah Syar’Iyyah
• Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Perspektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional
• Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyah
• Perspektif Siyāsah Syarʽīyyah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Perubahan Paugeran Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Imamah Al-Mawardi
• Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pada Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)
• Posision Actor Dalam Pilkada Legislatif Di Dapil Ii Perspekstif Siyasah
• Preferensi Politik Pelajar Muhammadiyah Dalam Pilkada 2015 Kabupaten Sleman
• Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah
• Prinsip Non-Refoulment Dalam Piagam Madinah
• Privatisasi Bumn Dalam Perspektif Maşlahah
• Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dampaknya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia ( Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
• Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Perspektif Maqāsid Al-Syarī’Ah
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf (L) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Maṣlahah Mursalah
• Rilis Nama Mubalig Oleh Kementerian Agama
• Sikap Politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Terhadap Basuki Tjahaja Purnama
• Strategi Kampanye Haryadi Suyuti Dalam Pilkada Yogyakarta 2017 Di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Studi Putusan Mk No. 33/Puu-Xiii/2015 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf R Perspektif Siyasah
• Tax Amnesty Dalam Prespektif Fikih Siyasah
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Bpjs Ketenagakerjaan Di Perusahaan Outsourcing (Studi Kasus Di Pt. Pesona Cipta Yogyakarta)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Paytren Pt. Veritra Sentosa Internasional
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah
• Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
• Tipologi Masyarakat Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Pada Pilkada Serentak 2015
• Upaya Perum Perhutani Kph Pati Dalam Menanggulangi Illegal Logging Perspektif Siyasah Tasyri’Iyah

Tahun 2017

• Aturan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Di Indonesia
• Bpls (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) Dalam Menangani Bencana Lumpur Sidoarjo
• Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar´Iyyah
• Efektivitas Pengawasan Bpd Terhadap Transparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kababupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Żar ‘Ah)
• Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Dan 2014 Di Kota Yogyakarta
• Golput Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilukada 2015 Dalam Perspektif Siyasah
• Hierarki Tap Mpr Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar’Iyyah
• Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Gunungkidul Dalam Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
• Implementasi Undang-Undang Desa Di Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Percpektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
• Kamis Paginan Sebagai Media Pelayanan Publik Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Dalam Perspektif Siyasah
• Kartu Tanda Kerja Luar Negeri Dalam Perspektif Politik Profetik (Studi Pasal 62 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri)
• Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif Maslahah Mursalah
• Kebijakan Cinta Desa Dan Cinta Rakyat Ki Enthus Susmono Dalam Perspektif Politik Profetik
• Kebijakan Gubernur Diy Dalam Pembangunan Bandara Baru Di Kulon Progo Perspektif Fikih Siyasah
• Kebijakan Pemerintah Diy Dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas
• Kebijakan Reshuffle Jabatan Menteri Di Era Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Maslahah
• Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)
• Kebijakkan Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Tayyib Erdogan Di Turki
• Kedudukan Dpd Ri Dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan Dan Prinsip Persamaan Dalam Al-Qur’An
• Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Pada Maladministrasi Layanan Publik Dan Relevansinya Terhadap Teori Sistem Dalam Islam
• Kepala Negara Non-Muslim Dalam Pandangan Santri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
• Kepemimpinan Hary Tanoesoedibjo Dalam Partai Perindo Perspektif Profetik
• Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyasah
• Masjid Sebagai Media Kampanye Calon Bupati Ir. Muhammad Yahya Fuad, S.E, Dan K.H. Yazid Mahfudz Dalam Pilkada Kebumen 2015 (Di Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen )
• Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
• Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Pandangan Masyarakat Muslim Kotabaru Terhadap Lurah Non Muslim Dalam Perspektif Sosiologi Islam
• Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Idāriyah
• Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013)
• Pembatalan Peraturan Daerah Syari’Ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Pemekaran Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
• Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Uu No. 8 Tahun 2016)
• Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang BaiʹAh Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
• Pemikiran Siyāsah Islāmiyyah Kh. A. Wahid Hasyim
• Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di Dki Jakarta Tahun 2017
• Pengambilan Keputusan Takzir Pelipatgandaan Denda Di Komplek Pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
• Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Dalam Perspektif Maqāṣid Syar ’Ah
• Penolakan Terhadap Pencalonan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Pada Pemilukada Dki Jakarta 2017
• Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
• Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan Di Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten (Perspektif Maslahah Mursalah)
• Peran Pemerintah Dki Jakarta Dalam Implementasi Perda No 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi Perspektif Teori Al A’Dalah
• Perpu Perspektif Nomokrasi Islam
• Politik Islam Modern Dalam Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid
• Posisi Aktor Dalam Membangun Komunikasi Politik (Studi Kasus Pemenangan Yudi Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Dapil Ii Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi)
• Problematika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kebupaten Gunungkidul)
• Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekruitmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah
• Putusan Mk No. 33/Puu-Xiii/2015 Tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Dalam Pencalonan Pilkada Perspektif Fiqh Siyasah
• Putusan Mk No. 5/Puu-V/2007 Tentang Calon Independen Dalam Pilkada Perspektif Hukum Tata Negara Islam
• Respons Lppom Mui Diy Terhadap Pembentukan Bpjph Oleh Pemerintah Berdasarkan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Sistem Pertahanan Dalam Piagam Madinah Perspektif Seni Perang Sun Tzu
• Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
• Studi Pemikiran Nasionalisme Hos. Tjokroaminoto
• Suksesi Kepemimpinan Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
• Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Dalam Membangun Good Governance Provinsi Dki Jakarta
• Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Transportasi Bus Trans Jogja
• Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pasal 9 Huruf A Uu Nomor 10 Tahun 2016
• Upaya Bashar Al Assad Dalam Menangani Konflik Di Suriah

Tahun 2016

• Aktor Politik Dan Problem Solving Dalam Konflik Pasir Besi Antar Warga Di Kebumen
• Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam
• Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer
• Kepemimpinan Khalifah Jemaat Ahmadiyah Perspektif Fikih Khilafah
• Keputusan Presiden Joko Widodo No. 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri
• Korelasi Status Ekonomi Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pleret Bantul Pada Pilkada 2015
• Marketing Politik Aceng Fikri Perspektif Etika Politik Islam (Studi Kasus: Pemenangan Dalam Pemilihan Dpd Ri Tahun 2014)
• Mobilisasi Simbol-Simbol Islam Dan Resonansinya Dalam Dinamika Politik (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah)
• Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)
• Pemikiran Mahmood Mahyiddeen Tentang Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
• Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa)
• Pengaruh Kuncen Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Presiden 2014
• Pilihan Politik Jeger Di Sukanagara Dalam Pilihan Presiden Tahun 2014
• Pragmatisme Politik Mantan Bupati Klaten Di Tengah Bencana Alam Erupsi Merapi 2010 Di Balerante
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Perspektif Siyasah
• Wayang Sebagai Bentuk Sosialisasi Kebijakan Politik (Studi Terhadap Bupati Tegal Ki Enthus Susmono)

Tahun 2008

• Ketentuan Pidana Di Dalam Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri {Uu Pptkiln) Perspektif Hukum Islam

Tahun 2005

• Kualifikasi Presiden Ri Menurut Muhammadiyah Prespektif Slyasah

Sumber:
https://uin-suka.ac.id