Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara UNAIR

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Universitas Airlangga

Tahun 2013

• Hak Uji Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Suatu Analisa Terhadap Pasal 26 Uu Nomor 14 Tahun 1970

Tahun 2011

• Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Pasar Ritel (Perbandingan Antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 :Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 )

Tahun 2005

• Eksistensi Pasal 45 Dan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Eksistensi Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 004/Puu-I/2003)
• Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Pasca Perubahan Uud 1945
• Kekerasannegarasebagaipelanggaranberatham (Telaab Kritis Atas Peristiwa Abepura, Papua Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun2Ooo)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terbadap Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu Dan Tanpa Diskriminasi ( Studi Kasus Pada Pelaklaaaaa Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan Pendidikaa Meneagah)
• Pertanggungjawaban Kpvd Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung
• Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
• Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Studlkasuspembuatanperaturandaerah Propinsi Jawa Timur

Tahun 2004

• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengadakan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerab Di Luar Negeri

Tahun 2002

• Kedudukan Wakil Presiden Menurut Uud1945: Suatu Telaah Atas Peranan Lembaga Wakil Presiden Di Masa Mendatang Lewat Tinjauan Yuridi8-Normatif Dan Praktek Ketatanegaraan
• Pencabutan Mandat Presiden (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Anak Jalanan

Tahun 2001

• Kedudukan Dan Fungsi Pansus Dpr Ri (Studi Kasus Pansus Buloggate Dan Bruneigate)
• Peranserta Masyarakat Dalam Pendayagunaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Dan Aliran Kepercayaan Di Indonesia Dalam Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Budi Wijaya -Lany Gweito Dan Charles Tee -8Uryawati)

Tahun 2000

• Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah (Tinjauan Yuridis Pasal 114 Uu No. 22/1999)

Tahun 1999

• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Paten

Tahun 1998

• Keberadaan Abri Di Lembaga Perwakilan: Suatu Tinjauan Yuridis, Historis, Dan Politis Terhadap Legalitas Abri Sebagai Golongan Fungsional Dan Pengangkatannya Di Mpr/Dpr Ri
• Uji Materiil Undang-Undang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Tahun 1996

• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Disalurkan Ke Luar Negeri (Studi Kasus P.T. Dian Employtama)
• Perllndungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pbmutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Po. Kembang Surabaya
• Prosedur Pelepasan Tanah Aset Pemda Yang Berasal Dari Bondho Deso Cstudi Kasus Di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Jawa Timur)
• Sumbangan Badan Usaha Milik Negara (Persero) Yang Telah Go Public Terhadap Keuangan Negara

Tahun 1995

• Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Usara Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih
• Perubahan Fungsi Ruang Dari Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan (Studt Kasus Rencana Umum Tata Ruang Kota)

Tahun 1985

• Aspek Hukum Pemanfaatan Orbit Geostasioner (Gso) Dalam Kaitannya Dengan Wawasan Nusantara
• Fungsi Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii
• Masalah Referendum Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pasal 37 Undang - Undang Dasar 1945
• Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Pembangunan Di Daerah Tingkat I Jawa Timur
• Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Keanggotaan Partai Politik Atau Golongan Karya Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945
• Tanah Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Hipotek Dalam Praktek Di Bank Negara Indonesia 1946 Surabaya
• Tinjauan Pasal 42 Ayat (L) Convention On The Settlement Of Investment Dispute Between States And Nationals Of Other States Dalam Kaitannxa Dengan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Tahun 1984

• Pemberian Izin Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya
• Pengaturan Hukum Tentang Cagar Budaya Dan Pengelolaannya Di Kotamadya Dati Ii S U R A B A Y A
• Pengawasan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tingkat I
• Tinjauan Mengenai Perubahan Status Kepegawaian Dari Anggota Abri Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Sumber:
https://unair.ac.id