Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UMM

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Tahun 2021

• Akibat Hukum Force Majeure Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Hubungan Keluarga Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/Pn.Skt Dan Nomor 276/Pid.B/2015/Pn.Dps Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum
• Analisa Penegakkan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Memakai Helm Saat Berkendara Di Jalan Raya
• Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur ( Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor : 7/Pid-Sus-Anak/2015/Pn.Kbj )
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/Hum/2020 Tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
• Analisa Tentang Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
• Analisa Terhadap Upaya Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Curat Pada Saat Pandemic Covid-19 (Studi Di Polresta Malang Kota)
• Analisa Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Kota Kediri)
• Analisa Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan Yang Dilakukan Anggota Geng Motor Di Kota Probolinggo ( Studi Di Wilayah Kota Probolinggo )
• Analisa Yuridis Normatif Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Yang Tidak Mengabulkan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus_Anak/2020/Pn.Kpn Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Analisa Yuridis Sosiologis Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah Kavling Di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Jawa Timur)
• Analisa Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Buku Berjudul Tabungan Anak Pintar Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/Pn.Niaga/Jkt.Pst Dan Putusan 180 K/Pdt.Sushki/2020)
• Analisis Dokumen Resume Hasil Penyidikan Satlantas Polres Nganjuk Dalam Perkara Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya (Studi Dokumen Resume Nomor Pol : K/Lp 15.21/399//Vii/2018)
• Analisis Implementasi Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Anak Pada Masa Covid 19 Ditinjau Dari Konvensi Hak Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Blitar)
• Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Kelembagaan Negara Indonesia
• Analisis Kriminologis Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi Online Dikalangan Mahasiswa Kota Malang (Studi Kasus Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Malang Kota)
• Analisis Kriminologis Kasus Aborsi Yang Dilakukan Mahasiswi Di Kota Malang (Studi Di Polres Kota Malang)
• Analisis Kriminologis Terhadap Balap Liar Oleh Remaja Di Gor Ken Arok Kota Malang
• Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Sebagai Residivis Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Polres Tuban)
• Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Di Media Sosial Di Kabupaten Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)
• Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Analisis Pelaksanaan Relaksasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Pandemi Covid-19. (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. Malang Cabang Martadinata)
• Analisis Pembatalan Perkawinan Antara Sheraz Khan Dan Rezina Dipandang Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 3043/Pdt.G/Ii/2018/Pa.Badg)
• Analisis Penyelesaian Problematika Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian (Studi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)
• Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Awik-Awik (Studi Di Dusun Gili Trawangan)
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Di Polres Kota Malang)
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif Dan Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 Dan Putusan Nomor: 83 Pk/Pid.Sus/2019)
• Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pelanggaran Tindak Pidana Kawasan Konservasi (Studi Pututsan No.40/Pid.B/2014/Pn.Ktg)
• Analisis Praktek Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Di Hadapan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
• Analisis Praktik Kawin Siri Di Desa Tattangoh Kabupaten Pamekasan
• Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung-Nya (Studi Putusan Pn Padang No.242/Pid.Sus/2015)
• Analisis Putusan Hakim Nomor 40/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Yyk Dalam Perkara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
• Analisis Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt-Brt Tentang Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Aspek Kemanfaatan
• Analisis Putusan Tentang Penolakan Penggunaan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/Pn.Sgm)
• Analisis Terhadap Sengketa Merek Dengan Nama Merek Yang Sama I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-Hki/2020)
• Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Admin Arisan Online Untuk Menekan Potensi Wanprestasi Anggotanya (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Arisan_Kecil Di Kota Sumenep)
• Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)
• Analisis Yuridis Berlakunya Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Dan Keadilan Hukum
• Analisis Yuridis Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Analisis Yuridis Kriminologis Transaksi Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Online (Studi Kasus Orderan Fiktif Oleh Mz Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Analisis Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Analisis Yuridis Normatif Pengenaan Pajak Reklame Online Ditinjau Dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Hakim Nomor :157/Pid.Sus/2013/Pn.Kgn Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Terdakwa Anak Di Tinjau Dari Aspek Keadilan
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 63/G/2020/Ptun.Sby Tentang Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)
• Analisis Yuridis Pasal 20 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terkait Pelaksanaan Paten Di Indonesia Dan Konsekuensi Hukumnya
• Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik Sebagai Dasar Pembatalan Merek 'Curesonic' (Studi Kasus Putusan Pn. No. 73/Pdt K/Pdt.Sus-Hki/2014 Jo. Kasasi No. 462K/Pdt.Sus-Hki/2015 Jo. Pk No. 57/Pk/Pdt. Sus - Hki/2016)
• Analisis Yuridis Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus/Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pn Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Jkt.Utr)
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kelainan Seksual Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Analisis Yuridis Presidensial Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Analisis Yuridis Putusan No 137/Pid.Sus/2018/Pngto Tentang Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.Sus/2018/Pngto)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bangil
• Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Geprek Bensu (Studi Kasusterhadap Putusan Ptun Jakarta Nomor 196/G/2020/Ptun.Jkt)
• Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Kasus Merek Samgong Dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No 640 K/Pdt.Sus-Hki/2020)
• Analisis Yuridis Tindak Contempt Of Court Di Sidang Pengadilan Oleh Advokat ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.1050/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst )
• Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Teori Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)
• Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Betugas Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 ( Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu )
• Budaya Pembuatan Obat Tradisional Minyak Jaran (Suku Sasak) Dan Legalitas Perlindungan Hukumnya (Studi Sosiologis & Pembudidaya Obat-Obatan Tradisional Studi Di Desa Presak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Studi Terhadap Putusan No. 478/Pid.B/2017/Pn.Mlg Dan Putusan No. 320/Pid.B/2019/Pn.Mlg
• Disparitas Sanksi Pidana Penjual Narkotika (Analisis Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2018/Pn.Mlg Danputusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/Pn.Mlg)
• Efektifitas Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Kelancaran Penyelesaiaan Perkara Pidana (Studi Di Polres Pamekasan)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sumbawa Besar, Ntb)
• Efektivitas Alat Bukti Closed Circuit Television (Cctv) Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Surabaya)
• Efektivitas Hukum Dan Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Secara Online Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)
• Efektivitas Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menanggulangi Meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang)
• Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Terhadap Anak Di Bawah Umur ( Di Wilayah Hukum Polres Malang)
• Efektivitas Peraturan Cuti Haid Bagi Tenaga Kerja Perempuan
• Efektivitas Tim Cobra Polres Lumajang Dalam Upaya Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Begal Di Kabupaten Lumajang (Studi Di Kepolisian Resort Lumajang)
• Ekosistem Pendidikan Agama Islam Untuk Pengembangan Budaya Berprestasi Siswa Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo
• Faktor Hukum Dan Relevansinya Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pidana (Studi Beberapa Putusan Hakim Terpilih)
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dengan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Khususnya Kasus Dispensasi Kawin Dari Kota Batu)
• Gugаtаn Gаnti Kеrugiаn Tеrhаdаp Pеdаgаng Yаng Sеcаrа Tаnpа Hаk Mеmpеrdаgаngkаn Mеrеk Tеrdаftаr Dаlаm Kаsus Buddhа To Buddhа Bv Vs Utаmi Silvеr (Studi Kаsus Putusаn Nomor 01/Hki.Mеrеk/2016/Pn.Niаgа.Sby Juncto Putusаn Nomor 1014 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Hak Konstitusional Guru Dan Murid Dalam Proses Pendidikan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Puu- Xv/2017)
• Hak Veto Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Hak Waris Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)
• Harmonisasi Hukum Terhadap Putusan No. 18/Puu-Xvii/2019 Oleh Mahkamah Konstitusi Tentang Jaminan Fidusia
• Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Saat Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata
• Hermeneutika Hukum Norma Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Xvii/2019
• Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Polres Malang)
• Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Perda Kota Batu No 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)
• Implementasi Pasal 82 Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Cuti Melahirkan Dalam Perspektif Hak Pekerja Perempuan (Studi Di Pt. Rizky B Kab.Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Dalam Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Sungai
• Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Uu N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Uu No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Di Pt Primayudha Mandirijaya Boyolali)
• Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
• Implementasi Peraturam Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayam Di Jawa Timur (Studi Di Kecamatan Paciran)
• Implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan)
• Implementasi Pp No.45 Tahun 1990 Jo Pp No.10 Tahun 1983 Oleh Hakim Dalam Membuat Putusan Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang Terkait Dengan Hak- Hak Istri Dalam Perceraian Yang Suaminya Pns/Asn
• Implementasi Putusan Mk No.18/Puu-Xvii/2019 Tentang Pasal 15 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bumi Rinjani Kota Batu)
• Implementasi Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Pada Rehabilitasi Jalan Paving Dan Saluran Di Kelurahan Pekuncen Kota Pasuruan Antara Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan Dengan Cv. Kesan Jaya)
• Implikasi Yuridis Pembayaran Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 72/Puu-Xiii/2015 Serta Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja
• Kajian Kriminilogi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Sebagai Sebuah Cyber Crime (Studi Di Polda Gorontalo)
• Kajian Socio Legal Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Kediri)
• Kajian Socio-Legal Pada Pemenuhan Kerahasiaan Identitas Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Polres Malang)
• Kajian Yuridis Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Proses Penyidikan Polri
• Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Dari Tindak Kekerasan Seksual
• Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Memenuhi Tujuan Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg)
• Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
• Kedudukan Kesaksian Anak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
• Kekuatan Hukum Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
• Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Malang)
• Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Hal Pembuktian Sertipikat Elektronik Hak Atas Tanah
• Kepastian Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Hak Terdakwa Dalam Mendapatkan Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan
• Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Sengketa Yang Bersumber Pada Perjanjian Kredit Dan Wanprestrasi (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 696/Pdt.Sus Bpsk/2016/Pn.Mdn. Jo.1162 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)
• Konsepsi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Bedasarkan Perspektif Hukum Positif Untuk Kepentingan Umum
• Konstruksi Hukum Dan Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Suatu Putusan Sela (Studi Kasus Putusan Sela No. 64/Pid/2016/Pn.Kot Pengadilan Negeri Kota Agung)
• Konstruksi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Pelaksanaan Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pasuruan)
• Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Pemerintahan Kota Batu)
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)
• Pelaksanaan Pemberian Izin Konvoi Terhadap Kendaraan Tertentu Menurut Pasal 134 Huruf G Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Adat Yang Belum Bersertifikat (Studi Didesa Ambit Kec. Waled Kab. Cirebon)
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek)
• Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi
• Pemahaman Masyarakat Kota Malang Terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pembaharuan Tahapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Relevan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia
• Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Aspek Demokrasi
• Penanggulangan Terhadap Calo Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Di Wilayah Kepolisian Kabupaten Blora Jawa Tengah)
• Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kendaraan Roda Dua Yang Mengalami Modifikasi Di Wilayah Kota Malang (Studi Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Urgensi Perubahannya
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Dan Bbpom Jawa Timur Di Surabaya)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Kendaraan Penerobos Palang Pintu Kereta Api ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur )
• Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar Sugihwaras 07 Kab.Madiun ( Studi Kasus Penelitian Di Sdn.Sugihwaras 07 Kab.Madiun Dan Polres Kabupaten Madiun)
• Penegakan Hukum Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Di Kota Malang)
• Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Dan/Atau Barang Kepada Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia
• Penentuan Locus Delictie Terkait Penggunaan Vpn (Virtual Private Network) Pada Tindak Pidana Pornografi)
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja (Penelitian Pada Pt. Panca Tehnik Di Banjarmasin)
• Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Di Lumajang
• Penerapan Ketentuan Pidana Perdagangan Orang Dalam Kaitannyaa Dengan Praktek Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 460/Pid.B/2016/Pn.Malang Dan Putusan Nomor: 75/Pid.B/2020/Pn.Majalengka)
• Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Penerapan Pp No.21 Tahun 2020 Dan Relevansinya Terhadap Angka Kejahatan Harta Benda Di Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Di Polres Blitar)
• Penerapan Prinsip Miranda Rule Terkait Pendampingan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Malang Kota)
• Penerapan Sanksi Bagi Pemakai Obat-Obatan Golongan G Gevaarlijk Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Di Polres Blitar Kota)
• Pengawasan Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Dan Dinas Perdagangan Kota Malang Sesuai Peraturan Bpom No. 22 Tahun 2018
• Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Sistem Bikameral
• Penyelesaian Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Bermotor Di Kalangan Mahasiswa (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)
• Peran Dinas Kesehatan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan)
• Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara Pt. Perkebunan Nusantara Xii Dan Masyarakat Tegalrejo (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
• Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Prinsip Perlindungan Pengguna Jasa Keuangan Online (Studi Penerapan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/Pojk.01/2016 Oleh Otoritas Jasa Keuangan Jakarta)
• Peran Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Usaha Kafe (Studi Kasus : Jalan Dermo Desa Mulyoagung)
• Peranan Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 4 Huruf B Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)
• Perbandingan Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Dan Marketplace Facebook
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Atas Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang )
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying (Studi Di Polresta Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19 Berdasarkan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Studi Di Rsud Kabupaten Jombang )
• Perlindungan Hukum Buruh / Pekerja Menurut Perjanjian Kerja Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Hal Buruh / Pekerja Tidak Memenuhi Target Didalam Perusahaan
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Produksi Rumah Bordir (Studi Kasus Rumah Bordir Di Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dengan Modus ‘Merariq’ Pada Suku Sasak ( Studi Di Polres Lombok Timur )
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Di Polres Kota Batu
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polresta Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bawah Umur Berada Dalam Satu Sel Dengan Orang Dewasa (Studi Kasus Dikepolisian Resor Paser Kalimantan Timur)
• Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Forensik Sebagai Ahli Dalam Pembuatan Dokumen Visum Et Repertum (Studi Di Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Timur)
• Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Paguyuban Grab Tulungagung
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Menurut Hukum Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuh Begal Untuk Melindungi Diri Di Kota Bekasi (Studi Di Kepolisian Metro Bekasi Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) (Studi Putusan No. 39/Pdt.Bth/2019/Pn.Mjk Dan Putusan No. 14/Pdt.Bth/2020/Pn.Mjk)
• Pertanggung Jawaban Hukum Influencer Dalam Mengiklankan Barang/Jasa Yang Menyesatkan Konsumen Melalui Media Sosial
• Pertanggungjawaban Disiplin Anggota Penyidik Polri Atas Kesalahan Prosedur Dalam Melakukan Tindakan Penggeledahan Pada Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)
• Pertanggungjawaban Etik Penyidik Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal
• Polemik Pemberian Izin Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Oleh Majelis Kehormatan Notaris (Studi 3 Putusan Mk Tentang Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Warga Sipil (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Vandalisme (Studi Kasus Vandalisme Di Polres Kota Malang)
• Status Kewarganegaraan Eks Keluarga Isis Ditinjau Dari Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia
• Studi Perbandingan Mengenai Kewenangan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Tanggung Jawab Hukum Makelar Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir Sebagai Pejabat Umum
• Tanggungjawab Notaris Dalam Melaksankan Kewajiban Melaporkan Salinan Daftar Akta Pada Majelis Pengawas Wilayah (Studi Di Kota Surabaya)
• Tindak Pidana Carok Pada Saat Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tinjau Dari Kriminilogis (Studi Kasus Pada Dusun Tapaan Tengah Banyuates Kabupaten Sampang)
• Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rekondisi Handphone Dalam Jual Beli ( Studi Di Polresta Kota Malang Dan Malang Plaza )
• Tinjauan Kriminologis Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswi Beserta Upaya Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Tulungagung)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Lumajang (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Lumajang)
• Tinjauan Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kalangan Mahasiswa Sebagai Korban (Studi Di Polsek Dau Kabupaten Malang )
• Tinjauan Kriminologis Terkait Tindak Pidana Pencurian Burung Di Malang (Studi Kasus Di Polsek Sukun)
• Tinjauan Normatif Terhadap Match Fixing Dalam Sepak Bola Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan
• Tinjauan Sosiologis Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Polres Malang)
• Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dalam Perkara No. Reg Perkara: Lp/1/1/2020/Jatim/Resta Bwi/Sek Tegalsari)
• Tinjauan Yuridis Empiris Mengenai Mutu Pembelajaran Di Sekolah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Al Maarif Lang-Lang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Jaminan Keamanan Sertipikat Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Pelaku Resto Abal-Abal Pada Layanan Grabfood Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Driver Grab (Studi Kasus Driver Grab Di Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Pembelaan Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pembinaan Terhadap Anak Konflik Hukum Melalui Diversi (Studi Di Bapas Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Post Market Bpom Terhadap Kosmetik Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Loka Pengawas Obat Dan Makanan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perda Nomor 05 Tahun 2007 Kabupaten Lamongan Dalam Praktek Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten Lamongan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Bus Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia(Studi Di Polres Kediri Kota)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Penggelapan Mobil Rental ( Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kota Semarang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Distrik Kopi Sudimoro Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Jeruk Di Banyuwangi (Studi Di Polsek Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pasuruan)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Kepolisian Terhadap Tindakan Anarkis Yang Dilakukan Pada Saat Unjuk Rasa
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Pengujuk Rasa Diwilayah Hukum Dki Jakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilhian Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksana Vaksinasi Yang Dipalsukan Dan Vaksin Tidak Berizin Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Ham
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Direktur Keuangan Pt Asuransi Jiwasraya (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Asal-Usul Pernikahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 252/Pid.B/2019/Pn.Jbg)
• Tinjauan Yuridis-Sosiologis Implementasi Pasal 8 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terhadap Pembagian Gaji Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Pengadilan Agama Sidoarjo)
• Tugas Akhir Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Cashback Di Tokopedia Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jatim)
• Upaya Dan Tuntutan Hukum Pekerja Pabrik Rokok Gudang Sorgum (Perusahaan Pailit) Melalui Kuasa Hukum Di Pengadilan Niaga Surabaya
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Obat Keras Jenis Eximer Di Wilayah Kota Bekasi (Studi Di Polres Metro Kota Bekasi)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bebas Obat Aborsi Di Kota Malang
• Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (Studi Di Polres Kota Malang)
• Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Mengalami Wanprestasi Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Platinum Ib Di Btn Syariah Cabang Kota Malang
• Upaya Perusahaan Rental Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Studi Di Raja Rental Malang)
• Upaya Pt Pln Dalam Menanggulangi Pencurian Aliran Tenaga Listrik Di Kota Malang (Studi Di Pt Pln Persero Kota Malang)
• Urgensi Dekriminalisasi Larangan Ekspor Ganja Menurut Hukum Di Indonesia
• Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
• Urgensi Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Constitutional Complaint Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara
• Urgensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum Berdasarkan Pasal 5 Dan 6 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronk
• Urgensi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) Pada Lelang Hak Tanggungan
• Urgensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Wanita
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Jasa Ekspedisi (Studi Di Pt.Jne Cabang Malang)
• Yurisdksi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online

Tahun 2020

• Addendum Kontrak (Perubahan Kesepakatan) Antara Perseroan Terbatas Dan Pemerintah (Study Kasus:Kontrak Pengadaan Kapal Barang Antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dengan Pt. Indo Teknika Sarana Pratama)
• Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Angsuran (Studi Kasus Antara Pt. Aneka Cipta Mulia Indah Dengan Endang Kustini)
• Analisa Akibat Hukum Terhadap Sosial Media Yang Menayangkan Konten Judi Online
• Analisa Efektifitas Penerapan Larangan Lokalisasi Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang)
• Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Konstruksi Polisi Tidur Atau Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kota Malang)
• Analisa Hukum Kebebasan Pers Dalam Proses Peradilan Pidana Antara Indonesia Dan Inggris
• Analisa Keabsahan Saksi Yang Memiliki Hubungan Keluarga Dalam Persidangan Pidana (Studi Putusan No.497/Pid.B/2018/Pn.Mlg)
• Analisa Kesesuaian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Menurut Kuhp Dan Uu Ite ( Studi Terhadap Putusan Nomor 642/ Pid. B/2015/Pn.Dps)
• Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Proses Pendampingan Visum Et Repertum Dengan Nomor Perkara Sp.Lidik/1228/Xi/2018/Satreskrim Malang Kota
• Analisa Politik Hukum Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi N0 13/Puu-Xv/2017 Tentang Pengujian Pasal 153 Ayat 1 Huruf (F) Undang – Undang Ketenagakerjaan ( Studi Di Pt Tira Austenite Tbk Gresik )
• Analisa Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Ditinjau Dari Asas Keadilan
• Analisa Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor Liga Sepakbola Indonesia
• Analisa Terhadap Perbuatan Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisa Yuridis Normatif Putusan Hakim Nomor:42/Pid/2017/Pt.Bjm Ditinjau Dari Segi Keadilan Dan Kemanfaatan
• Analisis Dampak Pemberian Remisi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang)
• Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Terhadap Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/Pn Rgt Tahun 2018 Dan Putusan Nomor 531/Pid.B/2015/Pn Llg Tahun 2015)
• Analisis Kasus Malpraktek Medik Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014
• Analisis Kedudukan Menteri Koordinator Dan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Sopir Angkutan Umum Terhadap Rambu Larangan Berhenti Di Depan Terminal Landungsari (Studi Di Polsek Lowokwaru Kota Malang)
• Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Mataram
• Analisis Pemidaan Atas Kasus Penghinaan Terhadap Suara Adzan Ditinjau Prespektif Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn)
• Analisis Penahanan Ijazah Asli Karyawan Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum(Studi Di Pt Adira Multi Finance Tbk Cabang Barito Utara Kalimatan Tengah)
• Analisis Penegakan Hukum Pencemaran Limbah Industri Korporasi Di Sungai Getih (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)
• Analisis Penerapan Perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan Pada Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Bank Muamalat (Studi Di Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Kota Malang)
• Analisis Pengaruh Trial By The Press Terhadap Independensi Hakim
• Analisis Penyalahgunaan Internet Untuk Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 348/Pid.B/2018/Pn Mlg)
• Analisis Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Ekspedisi Pengiriman Hewan Melalui Kereta Api (Studi Di Pt. Herona Express Cabang Malang)
• Analisis Perbandingan Kebijakan Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Gadai Oleh Pegadaian Setelah Perubahan Status Badan Hukum Pegadaian Dari Perum Menjadi Pt Pegadaian
• Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perumahan Di Pt. Golden Artha Jaya Gresik
• Analisis Perkembangan Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah Kantong Plastik Di Indonesia
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi
• Analisis Perlindungan Konsumen Layanan Gofood Pengguna Sistem Pembayaran Gopay (Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
• Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Luar Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/Pn Smp)
• Analisis Putusan Hakim No 619/Pid.B/2018/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Aspek Keadilan Hukum Dan Kepastian Hukum
• Analisis Putusan Hakim Nomor:407/Pid.Sus/2019/Pn.Tng Tentang Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2871K/Pdt/2017 Dalam Kasus Pengingkaran Akta Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) No. 04/Pdt.G/2000/Pn.Prob
• Analisis Putusan Nomor:425/Pid.Sus/2018/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Keadilan
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk Tentang Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Untuk Mengganti Kerugian Keuangan Negara
• Analisis Sosio Yuridis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Para Pengonsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)
• Analisis Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Desa Ditinjau Dari Otonomi Desa (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/Puuxii/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Desa)
• Analisis Terhadap Pembatasan Hak Diversi Bagi Residivis Anak Dalam Pasal 7 Ayat 2 B Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing (Wna) Dengan Cara Pinjam Nama (Nominee) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2977 K/Pdt/2015)
• Analisis Terhadap Putusan Upah Skorsing Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Puu-Ix/2011 Terhadap Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 501 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Terhadap Pekerja Pt.Virgo Makmur Perkasa)
• Analisis Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Normatif Batas-Batas Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Normatif Kesepakatan Perdamaian Yang Mengesampingkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 749 Pk / Pdt / 2011)
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan Dalam Persfektif Asas Keadilan Dan Kesejahteraan Di Kelurahan Madyopuro Kota Malang
• Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Oleh Hakim Pra Peradilan Dalam Kasus Korupsi Bank Century (Studi Terhadap Putusan Pn Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn Jkt.Sel)
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Jasa Seks Komersial (Psk) Dalam Perspektif Kuhp
• Analisis Yuridis Putusan Nomor 84/Pid.Sus/Pn.Kng Tentang Kualifikasi Delik Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Memutar Balik Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)
• Analisis Yuridis Tentang Kesalahan Identitas Terdakwa Dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2018/Pn.Sby
• Analisis Yuridis Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Penangguhan Penahanan Tersangka Oleh Penyidik (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)
• Analisis Yurudis Penggunaan Simbol Politik Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Tindak Pidana Pemilu
• Body Shaming Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
• Daluwarsa Gugatan Pembatalan Merek Dalam Hal Terdapat Unsur Itikad Tidak Baik (Studi Terhadap Kasus Merek Coffeeberry Dalam Putusan Pengadilan Niaga No 37/Pdt.Sus-Merek/2018 Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus.Hki/2019)
• Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang)
• Dinamika Pengisian Jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
• Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Pidana Materil (Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bernuansa Positif Legislator)
• Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Studi Di Bpsk Kota Malang
• Efektifitas Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Kdrt) (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Dan Unit Ppa Polres Malang Kota)
• Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)
• Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pasal 6 Permenkumham Ri Nomor 9 Tahun 2019 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Timika)
• Efektivitas Pembayaran Secara E-Billing Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
• Efektivitas Pendampingan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Pasal 114 Kuhap Juncto Pasal 56 Ayat (1) Kuhap (Studi Di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang)
• Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara )
• Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Carok (Studi Di Polres Bangkalan Madura)
• Efektivitas Program Tim Hunter Makota Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Efektivitas Sistem E-Registration Terhadap Pendaftaran Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
• Eksaminasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 76/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Sby Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Hukum
• Gugatan Keabsahan Akta Kredit Sebagai Penghambat Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Kpknl Sidoarjo)
• Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 156 Kuhp Dan Pasal 28 Ayat (2) Uu Ite
• Hubungan Hukum Dan Tanggungjawab Antara Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Platform Peer To Peer Lending Kta Kilat Dalam Perspektif Hukum Positif
• Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Di Kota Surabaya
• Implementasi Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu No 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu)
• Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Pendampingan Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Kota Malang
• Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Bnn Kabupaten Malang)
• Implikasi Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Penggunaan Handphone Oleh Ojek Online Di Jalan Raya (Studi Pelaksanaan Di Wilayah Kepolisian Resort Malang Kota)
• Implikasi Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Dalam Penuntutan Suatu Tindak Pidana Dalam Perkara Yang Tidak Cukup Bukti
• Kajian Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Dan Pengadilan Negeri Serang Kota Banten
• Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Secara Damai Di Kota Batu (Studi Di Wilayah Kota Batu)
• Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Bpsk ) Malang Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Bpsk ) Malang
• Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Dari 2006-2014)
• Keabsahan Perkawinan Sedarah (Incest) Dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam
• Kebijakan Formulasi Tentang Delik Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
• Kedudukan Bank Sebagai Penanggung Dalam Penggunaan Bank Garansi Terkait Pelaksanaan Proyek Jasa Konstruksi (Studi Di Bank Bri Cabang Sampit)
• Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Sekitar Tambang Dalam Regulasi Mengenai Sumber Daya Alam Di Indonesia
• Keterwakilan Peremuan Paling Sedikit 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Penolakan Klaim Asuransi (Studi Perkara Pt. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Pbr Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-Bpsk/2015)
• Kewenangan Bpom Dalam Pengawasan Peredaran Dan Penerapan Sanksi Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Ditawarkan Melalui Online Shopping (Studi Di Badan Pom Ri Surabaya)
• Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Di Bprs Al-Falah Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan)
• Kompetensi / Kewenangan Bpsk Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Asuransi (Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani Dengan Pt. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin Dan Pt. Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016)
• Kompetensi Pengadilan Militer Dan Pengadilan Umum Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Menurut Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni (Studi Di Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta)
• Kontruksi Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Keabsahan Akta Nominee Dalam Jual Beli Tanah (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 215/Pdt.G/2019/Pn.Dps)
• Kriminalisasi Cybersex Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Kriminalisasi Dalam Kasus Surat Palsu Kpk Bupati Blitar Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/Pn. Blt)
• Kriminalisasi Jasa Pembuat Karya Ilmiah Sebagai Tindak Pidana Dalam Lingkup Akademik
• Landasan Jaksa Agung Dalam Mendeponering Kasus Abraham Samad Dan Bambang Widjojanto
• Legalitas Transeksual Terkait Dengan Permohonan Ganti Kelamin Berdasarkan Alat-Alat Bukti Di Pengadilan Negeri
• Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Anggota Legislatif Tahun 2019 Di Kota Batu
• Pelaksaanaan Pencegahan (Preventif) Dan Represif Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur Ii)
• Pelaksanaan Dan Perlindungan Hak Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang)
• Pelaksanaan Ketentuan Batas Waktu Daluwarsa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu (Study Kasusus Di Bawaslu Provinsi Ntb)
• Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Tentang Kewajiban Pengemudi Mengendarai Dengan Wajar Dan Penuh Konsentrasi Jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Malang
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Karyawan Melati Universitas Muhammadiyah Malang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Koperasi Karyawan Melati Universitas Muhammadiyah Malang)
• Pelaksanaan Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Dan Sat Resnarkoba Polres Malang)
• Pembatalan Hak Paten Karena Memiliki Persaman Dengan Public Domain (Studi Pada Putusan Nomor: 47/Pdt.Sus Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst.Jo. 867/K/Pdt.Sus-Hki/2018)
• Pemenuhan Hak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Atau Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) (Studi Di Pt. Permata Energi Indonesia)
• Penegakan Hukum Atas Penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Kediri)
• Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Illegal Coal Mining) (Studi Kasus Di Reskrim Kepolisian Resort Kutai Kartanegara Dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur)
• Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak (Studi Kasus Di Polres Malang)
• Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak Sebagai Tradisi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo (Studi Di Wilayah Kabupaten Ponorogo)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan Pada Saat Berkendara (Studi Di Polresta Malang Kota)
• Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sekaligus Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Polres Kota Batu )
• Penegakan Hukum Terhadap Pengemisan Di Muka Umum Di Kabupaten Lamongan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan)
• Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanaman Kecubung Di Kota Batu Yang Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)
• Penegakan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Blitar (Studi Polres Kabupaten Blitar)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Di Kota Malang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Malang Kota)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Oleh Kepolisian (Studi Di Polda Kalimantan Selatan)
• Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Justice Partitie) Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tersangka Syamsul Arifin Di Kejari Malang)
• Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polres Malang Kota)
• Penerapan Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Mamuju
• Penerapan Pasal 70 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo (Di Bnn Provinsi Gorontalo)
• Penerapan Penahanan Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air Di Kabupaten Malang (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)
• Pengawasan Badan Pelayanan Pajak Daerah Terhadap Pengenaan Kewajiban Wajib Pajak Terhadap Pajak Restoran Di Sidoarjo (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)
• Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Pada Putusan Pengadilan Yang Mewajibkan Membayar Ganti Rugi Korupsi Dan Atau Pembayaran Denda Akibat Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Batu)
• Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pelaku E-Commerce Instagram Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
• Penipuan Dengan Cara Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Ojek Online (Studi Di Polda Jawa Timur)
• Penulisan Hukum Analisis Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Pasal 30 Ayat (3) Butir C Uu No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Terhadap Barang Cetakan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)
• Penyalahgunaan Vpn (Virtual Privat Network) Terhadap Situs Yang Diblokir Pemerintah Dalam Dunia Maya Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Penyelesaian Pengaduan Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Perbankan Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Kota Surabaya)
• Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pemberian Dukungan Kepada Bidang Pidana Umum Terkait Penanganan Perkara Penting (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kota Batu)
• Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Oleh Pelajar Diwilayah Hukum Polres Kota Pasuruan (Studi Di Polres Kota Pasuruan)
• Peranan Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Terkait Pengawasan Dan Pembinaan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Kotawaringin Timur)
• Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Di Kepolisian Resort Kota Batu
• Perbandingan Kriminalisasi Prostitusi (Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Malaysia)
• Perbandingan Pengaturan Hukum Tentang Tinda Pidana Pembajakan Kartu Kredit (Carding) Di Indonesia Dengan Amerika
• Perilaku Hukum Pengguna Instagram Terhadap Peretasan Data Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
• Perlindungan Hak Pekerja Pada Pelaksanaan Sistem Kerja Alih Daya (Outsourcing) (Studi Di Perusahaan Outsourcing Cv. Bintang Jaya Sentosa Kota Mojokerto)
• Perlindungan Hukum Atas Kesehatan Pekerja Melalui Bpjs Kesehatan (Studi Pada Cv. Kober Mili Jaya)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mencegah Reviktimisasi (Studi Kasus Di Polres Mojokerto Kota)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Di Polres Kab. Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Polres Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Hewan Sapi Dari Tindakan Penyiksaan Dalam Pertandingan Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Bangkalan Madura)
• Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn. Jkt. Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mlg
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Pasuruan Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Merek Dagang Setelah Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum
• Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Dan Informasi Konsumen Layanan Fintech Peer To Peer Lending (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Dan Otoritas Jasa Keuangan Surabaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Toko Online (Online Shop) Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Akibat Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Pbr Dan Putusan No. 966 K/Pdt.Sus-Phi/2018)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli (Konsumen) Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pada Pengecer Pertamini (Studi Kasus Di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)
• Pertanggung Jawaban Pidana Tukang Gigi Apabila Melakukan Kealpaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Terhadap Kerusakan Barang Bukti Sitaan Berupa Kendaraan Bermotor (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 1974 Yang Telah Di Perbaharui Dengan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Predatory Pricing Pada Promo Grab Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Prinsip Merek Terkenal Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Merek Di Pengadilan Indonesia (Studi Kasus J. Casanova Vs Casanova Pada Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor.968 K/Pdt. Sus-Hki/2016 Jo. Putusan Pk Nomor 197Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)
• Prinsip Penerapan Asas Kesetaraan (Equality Before The Law) Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Melibatkan Penegak Hukum Sebagai Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor:87/Pid.B/2017/Pn.Mjk Dan Putusan Nomor:1319/Pid.B/2014/Pn.Makassar)
• Problematika Pembinaan Narapidana Waria Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang
• Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Bidang Properti Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Malang Studi Terhadap Penyelesaian Perkara No. 08/Fp.Bpsk/01/2020
• Proses Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Mojokerto Kota Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Mojokerto Kota)
• Pungutan Liar Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Satgas Saber Pungli Tulungagung)
• Rekonstruksi Hukum Contempt Of Court Dalam Rangka Sinergitas Dengan Hukum Kebebasan Pers
• Rekonstruksi Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Oleh Lembaga Legislatif
• Rekrutmen Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Di Dpc Pdi Perjuangan Kota Malang)
• Studi Komparatif Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 1491/Pid.Sus/2018/Pn Jkt.Utr Tentang Narkotika Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum
• Studi Pemahaman Dan Kepatuhan Masyarakat Tentang Ketentuan Wajib Helm Dalam Berkendara Sepeda Motor Di Jalan Perkampungan Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang
• Studi Perbandingan Konsep Tindak Pidana Perzinaan Dalam Kuhp Dan Rkuhp 2019
• Tinjauan Efektifitas Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Dialiran Sungai Bengawan Solo (Studi Kasus Di Kabupaten Bojonegoro)
• Tinjauan Faktor-Faktor Kekerasan Siswa Kepada Guru Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Sampang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Sampang)
• Tinjauan Kriminologi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Polsek Pandaan Kabupaten Pasuruan)
• Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Pasuruan)
• Tinjauan Kriminologis Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Child Grooming Dalam Kejahatan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial(Studi Kasus Di Polres Jombang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online (Studi Di Polres Malang Kota)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Pembuatan Jalan Paving Di Jl. Kedungdoro Xi Surabaya (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo)
• Tinjauan Sosiologis Efektivitas Marka Kotak Kuning (Yellow Box Junction) Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Di Polresta Malang Kota)
• Tinjauan Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Di Media Sosial ( Studi Di Polres Malang )
• Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal Jenis Trihexyhenidy (Studi Di Polres Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Empiris Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Kaitan Narapidana Korupsi Yang Memperoleh Fasilitas Mewah (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementrian Hukum Dan Ham)
• Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dismissal Terhadap Gugatan Sederhana (Studi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)
• Tinjauan Yuridis Gugatan Pelanggaran Merek Yang Dinyatakan Prematur Karena Sedang Dalam Sengketa Kepemilikan Merek Di Perkara Yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Pn No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt.Pst. Jo. 768 K/Pdt.Sus-Hki/2019)
• Tinjauan Yuridis Ketentuan Daluwarsa Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Terjadinya Balapan Liar Oleh Remaja Dan Dampak Yang Ditimbulkannya
• Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kreditur Fintech Kepada Debitur Yang Telat Dalam Melakukan Pelunasan
• Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung Undercover Buy Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Melalui Media Sosial Instagram ( Studi Kasus Di Polda Jawa Timur)
• Tinjauan Yuridis Perizinan Usaha Pom Mini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi Online
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Batas-Batas Tindakan Guru Terhadap Siswa Di Lingkup Pendidikan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Kejahatan Pembegalan Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Tengah)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Klaim Asuransi Dalam Pengiriman Barang Melalui Jasa Pengangkutan J&T Express (Studi Di Pt. Jet Express Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas Ia
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hukum Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Berkendara Sambil Merokok (Studi Wilayah Polres Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Jual Beli Ilegal Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Bksda Jawa Timur Dan Wilayah Mojokerto)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Problematika Pelaksanaan Pemberitahuan Kepada Pemohon Oleh Pengadilan Negeri Dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Studi Kasus Perdata Kantor Advokat Naa & Associates)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Proses Penyidikan Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Probolinggo (Studi Di Kepolisian Perairan Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Black Market (Pasar Gelap) Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Malang (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Lampu Lalu Lintas Di Kota Malang (Studi Polres Malang Kota)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pencegahan Pungutan Liar Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Pestisida Palsu Dan Upaya Hukum Kepada Petani Sayur Di Kota Batu (Studi Pelaksanaan Dinas Pertanian Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tempat Hiburan Karaoke Yang Menyediakan Jasa Prostitusi Oleh Ladies Companion (Studi Di Polda Jawa Timur)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Di Polres Lamongan)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Study Di Polres Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Kepemilikan Bondet (Studi Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pasuruan)
• Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor. 68/Pid.Sus/2018/Pn.Sby)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2375K/Pdt/2015 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari Prespektif Tujuan Hukum
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Yang Diajukan Oleh Pejabat Yang Berwenang Paska Putusnya Perkawinan Karena Kematian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 3034/Pdt.G/2018/Pa.Badg)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Public Figure
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Artis Anak Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tipologi Tindak Pidana Menyampaikan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo
• Trial By The Press Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak
• Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Carding (Studi Di Polda Jawa Timur)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015 (Studi Pada Polresta Malang)
• Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Malang (Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)
• Upaya Penyelesaian Litigasi Dan Non Litigasi Terhadap Nasabah Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Hak Tanggungan Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Di Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Kota Pasuruan)
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Bpr Syariah Situbondo)
• Urgensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Pidana Pemerkosaan Menurut Kuhap
• Urgensi Asean Cross Border Insolvency Regulation (Peraturan Kepailitan Lintas Batas Asean) Terhadap Perkara Kepailitan Lintas Batas Di Asean
• Urgensi Konsep Pidana Percobaan Untuk Terpidana Mati Dalam Ruu Kuhp Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia
• Urgensi Kriminalisasi Lesbian Dan Gay Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Urgensi Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Ncb) Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia
• Urgensi Pengaturan Penghapusan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Ganti Kerugian Negara Untuk Mewujudnya Restorative Justice Di Indonesia
• Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
• Wewenang Ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) Bea Dan Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Alkohol (Studi Di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)

Tahun 2019

• Analisa Kebebasan Dan Etika Pers Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tayangan Metro Tv Editorial Media Indonesia) Pada Tanggal 1 Desember 2017
• Analisa Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Rokok Dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo)
• Analisa Komparatif Prinsip Non-Diskriminasi Ham Dalam Perspektif Islam Dan Barat (Studi Perbandingan Antara Deklarasi Hak Asasi Manusia Dalam Islam No.A/Con.157/Pc/62/Add.18 (1993) Dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia No.A/Res/217 10 Desember 1948)
• Analisa Pengaturan Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Pasal 13 Ayat (3) Juncto Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/Hum/2018
• Analisa Penyebarluasan Undang-Undang Dalam Kaitannya Dengan Fiksi Hukum
• Analisa Penyelesaian Sengketa Antara Pt Nikko Securities Indonesia Melawan Pt Bank Permata Tbk Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Bapmi) (Studi Kasus Putusan Pn No. 513/Pdt.G-Arb.2012/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan Ma No. 169 K.Pdt.Sus-Arbt/2013)
• Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Santri Anak Madrasah Tsanawiyah Dari Tindakan Bullying (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'Ie 1 Malang)
• Analisa Politik Hukum Terhadap Pencabutan Izin Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Ag/2012Tentang Sengketa Kewenangan Mengadili Dan Pembatalan Akta Hibah Dalam Prespektif Kepastian Hukum
• Analisa Terhadap Rumusan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
• Analisa Yuridis Normatif Memorandum Of Understanding (Mou) Antara Tni Dengan Kepolisian Ri Nomor: B/2/I/2018 Dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan Tni Kepada Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Harkatibmas) Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
• Analisa Yuridis Normatif Perbandingan Sertifikasi Halal Tourism (Food And Hotels) Berbasis Syariah Di Malaysia, Indonesia, Dan Thailand
• Analisa Yuridis Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jama’Ah Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pembuktian Sederhana Terkait Arti Utang Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Ojk Terhadap Pt. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
• Analisa Yuridis Putusan Nomor 45/Pdt.G/Pn.Mlg Tentang Perbuatan Melawan Hukum Antara Muslikin Dkk Melawan Imam Yasir Dkk Dalam Perkara Perebutan Hak Milik Atas Tanah
• Analisis Atas Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya No. 189-K/Pm.Iii-12/Au/X/2018 Pada Tindak Pidana Penipuan
• Analisis Bentuk Uncitralmodel Law On Cross Border Insolvencydalam Rangka Pembentukan Aturan Terkait Dengan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia
• Analisis Fungsi Dactyloscopy Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Polres Malang Kota)
• Analisis Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Elektronik (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam)
• Analisis Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Polres Kota Malang)
• Analisis Pelaksanaan Pasal 106 Ayat 1 Jo. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Yang Menggunakan Gps Saat Berkendara (Studi Kasus Para Pengendara Motor Go-Jek Dan Grab-Bike Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Analisis Perjanjian Driver Ojek Online Dengan Pengusaha Ojek Online Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perjanjian
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Memberikan Keterangan Di Persidangan
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Study Kasus No. 10/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mjy)
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terkena Vaksin Palsu (Studi Kasus Di Polres Metro Tangerang Kota)
• Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Praperadilan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel Ditinjau Dari Pasal 77 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana
• Analisis Putusan Hakim Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk Di Tinjau Dari Aspek Keadilan
• Analisis Putusan Hakim Terkait Persamaan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan (Putusan Nomor 184 K/Pdt.Sus-Hki/2013 Dan Putusan Nomor 384 K/Pdt.Sus/2014)
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 319/Pid.Sus/2018/Pn Smn Tentang Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan
• Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 328/Pdt.G/2013/Pn.Dps Mengenai Pembatalan Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Perspektif Asas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum
• Analisis Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Indonesia, Tiongkok Dan Singapura)
• Analisis Sumber Dana Kampanye Calon Kepala Daerah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota
• Analisis Tentang Konsep Penerapan Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas (Studi Kritis Ruu-Kuhp)
• Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dalam Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Tentang Go-Pay Tahun 2018 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
• Analisis Terhadap Klausula Baku Berdasarkan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Gadai Emas Di Pegadaian (Studi Di Pt. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Sengkaling)
• Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak
• Analisis Terhadap Pungutan Biaya Pengurusan Pendaftaran Tanah Dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Surabaya)
• Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pid.Prap/2018/Pn.End Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Uji Materiil Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Ditinjau Dari Per-Spektif Hak Asasi Manusia
• Analisis Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pelaku Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas Pasal 1 Ayat (1) Kuhp Dan Asas Legalitas Pasal 2 Ayat (1) Rkuhp Implikasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
• Analisis Yuridis Normatif Larangan Beriklan Untuk Advokat Dalam Kode Etik Advokat Indonesia
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/Pn.Cj Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Nomor : 8/Pdt.Sus.Phi/2015/Pn.Gto
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupatentulungagung))
• Analisis Yuridis Penjatuhan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg, No. 39/Pid.Anak/2013/Pn.Sby)
• Analisis Yuridis Perbedaan Hasil Otopsi Kedokteran Forensik Dan Unit Inafis Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polres Malang Kota)
• Analisis Yuridis Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Prinsip Kebenaran Materiil Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Ditolaknya Kesepakatan Diversi Di Pengadilan Negeri Ngawi Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penetapan No. 6/Pen.Div/2017/Pn Ngw)
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Bon
• Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Guru Ditinjau Dari Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo)
• Analisis Yuridis Sosiologis Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumenep)
• Analisis Yuridis Sosiologis Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Peredaran Dan Pengawasan Rokok Elektrik Di Indonesia
• Analisis Yuridis Tentang Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Elektronik) (Studi Di Unit Cyber Reskrim Polda Jatim)
• Analisisis Yuridis Normatif Endorser Dalam Media Sosial Sebagai Obyek Pajak
• Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Hukum Inkracht Yang Dituntut Kembali Dengan Sengketa Obyek Sama Namun Subyek Berbeda (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)
• Balapan Motor Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Tindakan Polri Dalam Menanggulanginya (Studi Di Polres Ponorogo)
• Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
• Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis Tramadol Pada Masyarakat Kota Mataram (Studi Di Reserse Narkoba Polres Mataram)
• Efektivitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Jalan Dermo Desa Mulyoagung)
• Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Bnn Kota Palangka Raya)
• Efektivitas Pelaksanan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Sampit
• Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Over Kapasitas (Studi Di Lapas Kalas I Surabaya)
• Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
• Eksistensi Sanksi Adat Dan Penerapan Sanksi Adat Di Desa Pakraman (Studi Kasus : Desa Pakraman Penglipuran Kab. Bangli, Bali )
• Hubungan Hukum Antara Perusahaan Taksi Konvensional Dengan Supir Taksi (Studi Kasus Di Pt Citra Perdana Kendedes Kota Malang)
• Hukum Tanah Adat Di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
• Hukum Waris Adat Suku Osing (Studi Kasus Di Masyarakat Adat Osing Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
• Implementasi Hukum Terkait Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Malang (Analisis Kasus Pendirian Menara Telekomunikasi Pt. Dayamitra Telekomunikasi Di Kota Malang)
• Implementasi Izin Usaha Memproduksi, Mengedarkan Dan Menjual Minuman Beralkohol Tradisional Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
• Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terkait Juru Parkir Yang Tidak Memberikan Karcis (Studi Kasus Di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)
• Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Implementasi Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Terkait Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengangkutan Di Tinjau Dari Perspektif Konsumen ( Studi Di Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ) Di Jakarta
• Implementasi Pasal 15 Tentang Kewajiban Mendaftarkan Tenaga Kerja Bpjs Ketenagakerjaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Umkm Tenun Sarung Tradisional Woromarto, Purwoasri, Kediri)
• Implementasi Pelaksanaan Itikad Baik Penjual Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Informasi Harga Terkait Perlindungan Hukum Pembeli (Studi Di Sentra Kuliner Kawasan Cokro Mastrip Kota Probolinggo)
• Implementasi Pendaftaran Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Mentri No 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Yang Berada Di Dalam Kawasan Tertentu (Studi Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah)
• Implementasi Penganggaran Dana Pendidikanapbd Kota Blitar Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Implementasi Pengupahan Pekerja Menurut Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten (Umk) Sidoarjo Tahun 2018 (Studi Di Pt. Murni Jaya Sentosa, Kab. Sidoarjo)
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Spbu Pada Malam Hari Ditinjau Dari Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Di Spbu Kabupaten Trenggalek)
• Implementasi Putusan Pengadilan Agama Malang Putusan Nomor: 1172/Pdt.G/2017/Pa.Mlg Dan Putusan Nomor: 1208/Pdt.G/2018/Pa.Mlg Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan
• Implikasi Hukum Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sidang Tahunan Mpr
• Jaminan Asuransi Pt. Jasa Raharja (Persero) Bagi Korban Atau Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Oleh Pensihat Hukum ( Studi Putusan Nomor : 128/Pid. B/2014/Pn.Pmk )
• Kajian Sosiologis Yuridis Penghormatan Dan Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum ( Studi Di Kantor Advokat Di Wilayah Hukum Kota Madiun )
• Kajian Yuridis Normatif Tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum
• Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Asuransi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Keabsahan Hukum Bukti Rekaman Elektronik (Cctv) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum (Analisa Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn Jkt Pst Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso)
• Keapsahan Kedudukan Terlapor Sebagai Saksi Dalam Sidang Pemeriksaan Kasus Persengkongkolan Tender Di Kppu (Studi Putusan Kkpu No. 06/Kppu-L/2014.Jo Pengadilan Negeri No. 13/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.Jo. Kasasi No. 514.K/Pdt.Sus.Kppu/2016)
• Kebutuhan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pendesain Batik Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Studi Terhadap Inovasi Desain Batik Ekspresi Budaya Tradisional Sidoarjo Oleh Zainul Chodim)
• Kebutuhan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pendesain Keramik ( Studi Pada Industri Tradisional Keramik Di Kawasan Kampung Wisata Keramik Dinoyo )
• Kebutuhan Perlindungan Hukum Hki Desain Kain Sasirangan Om Nonoy (Studi Terhadap Inovasi Desain Kain Sasirangan Di Galery Unique Sasirangan)
• Kedudukan Kreditur Separatis Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Tentang Upah Pekerja Dalam Kepailitan
• Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Persidangan Berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2018/Pn.Pmk. (Studi Pengadilan Negeri Pamekasan)
• Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dan Implikasinya
• Kendala Alat Bukti Pada Pembuktian Cyber Crime Di Pengadilan
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
• Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Kota Kediri)
• Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Nasabah Bank (Studi Kasus: Polisi Resort Kota Malang)
• Kriminalisasi Santet Sebagai Tindak Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
• Kriminologis Dan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Di Kepolisian Resor Paser Kalimantan Timur)
• Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Di Polres Malang Kota (Studi Kasus Polres Malang Kota)
• Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Batu Dalam Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan
• Monopoli Gas Bumi Oleh Bumn Dilihat Dari Perspektif Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Pt. Pgn Dalam Putusan Kppu No.09/Kppu-L/2016 Jo. Putusan Pn Jak-Bar No.02/Pdt.Sus.Kppu/2017/Pn Jkt.Brt Jo. Putusan Kasasi Ma No.511 K/Pdt.Sus-Kppu/2018)
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’Ah Bumi Rinjani Kota Batu Ditinjau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’Ah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’Ah
• Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)
• Pelaksanaan Eksekusi Aset Harta Kekayaan Bumn Persero Dalam Kepailitan Oleh Kurator (Studi Kasus Kepailitan Pt. Kertas Leces Persero)
• Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak (Studi Dirumah Tahanan Kelas Ii B Tanjung Redeb)
• Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Di Pt.Trubaindo Coal Mining Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur)
• Pelaksanaan Kewajiban Pengembang Dalam Penyediaan Fasilitas Sosial Perumahan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
• Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Huruf (M) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pelaksanaan Konsinyasi Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang (Studi Kasus Pemberian Ganti Rugi Kepada Kud Dengkol)
• Pelaksanaan Pelarangan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Wilayah Hukum Kota Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Kepada Pengirim Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi Akibat Kerusakan, Kehilangan Dan Keterlambatan Penyampaian Barang ( Studi Di Esl Express Cabang Blitar )
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Malang)
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Lapas Kelas 1 Malang)
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Di Polres Batu)
• Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Malang-Pandaan Di Pengadilan Negeri Kota Malang)
• Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Palele Dengan Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian (Studi Kasus Di Desa Sangiang Kabupaten Bima Ntb)
• Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum (Studi Di Kua Klojen Kota Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Perjanjian Penempatan Tki Dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Pjtki) (Studi Kasus Di Pt Arafa Duta Jasa Mataram)
• Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Di Komunitas Perkawinan Campuran
• Pelaksanaan Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011 (Studi Di Pt Telkom Indonesia Tbk Banyuwangi Cabang Genteng)
• Pelaksanaan Sistem Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Daya Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terkait Kerugian Barang Dalam Bagasi Penumpang Pesawat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Pelaksanaan Tanggungjawab Penjual Terhadap Pembeli Terkait Wanprestasi Dalam Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce) Di Media Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
• Pelаksаnааn Perizinаn Pаngаn Industri Rumаh Tаnggа (Pirt) Di Kоtа Mаlаng (Studi Di Dinаs Kesehаtаn Kоtа Mаlаng)
• Penayangan Siaran Fifa World Cup Brazil 2014 Melalui Saluran Tv Broadcasting Di Ruangan Hotel Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta (Analisa Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2018/Pn.Smg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-Hki/2018)
• Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia
• Pendaftaran Tanah Absentee Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Program Ptsl Di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Membuang Sampah Di Tempat Yang Dilarang Di Tinjau Dari Pasal 38 Angka 1 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Wilayah Kota Samarinda)
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (A) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu )
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Penggunaan Trotoar Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan
• Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Perizinan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Di Kota Malang
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kasus Prostitusi Online (Studi Kasus Nomor : Lp/04/I/2019/Jatim/Res Bojonegoro Di Polres Bojonegoro)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Makanan Sarden Dalam Kaleng Yang Mengandung Cacing Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan (Studi Kasus Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya
• Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Yang Tidak Laik/Layak Jalan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan)
• Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Polres Kota Malang)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa (Studi Kasus Perkara Bp/01/Xi/2017/Dikkim/Malang Di Kantor Imigrasi Malang)
• Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.Sus/2018/Pn.Pmk)
• Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Kota Batu)
• Penerapan Pajak Pph Dan Bphtb Terutang Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Atr/Ka. Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Larangan Memproduksi Minuman Keras Beralkohol ( Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Tuban )
• Penerapan Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.05/2016 (Studi Di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang)
• Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Merek Antara Pt Iwan Tirta Dengan Pt Pusaka Iwan Tirta)
• Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat
• Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Dalam Mencegah Terjadianya Penyimpangan Atau Pelanggaran Hak Tersangka Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penguasaan Tanah Bekas Hak Barat Sebagai Aset Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota Batu Dalam Perspektif Kepastian Hukum
• Peninjauan Ulang Terhadap Konteks Penerapan Insolvency Test Dalam Perkara Kepailitan Di Indonesia
• Penulisan Hukumtinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Tanah Ayahan Desa Di Desa Pakraman (Studi Kasus Di Desa Adat Penglipuran)
• Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Agunan Surat Keputusan Pns Pada Bank Bri Terhadap Pihak Debitur Dipecat Secara Tidak Hormat (Studi Kasus Debitur M Di Bank Bri Kcp Unit Situbondo 2)
• Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Komparasi Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Makassar)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Dilakukan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Terkait Penerbitan Sertifikat Ganda Di Kabupaten Pamekasan (Kasus Nomor 11/Lap.Pengd/Ii/2019
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt. Mega Central Finance Kota Blitar)
• Penyidikan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ppa Satuan Reskrim Polres Kota Batu
• Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Dalam Penyelesaian Tanah Terindikasi Terlantar Milik Perkebunan Ngusri, Pt. Blitar Putra
• Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Jamaah Umrah Terhadap Homologasi Perkara Kepailitan First Travel
• Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi Antara Badan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dengan Neratja Justitia Kota Malang
• Perbandingan Unsur-Unsur Dan Ancaman Pidana (Hukuman) Dalam Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Pelaku Anak (Studi Perbandingan Pasal 106, 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Section 113, 114 Criminal Codethailand Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Dan Thailand)
• Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Financial Technology ( Peer To Peer Landing ) Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan Grabfood (Studi Di Pt. Grab Indonesia Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pt Jne Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (Studi Di Kantor Jne Cabang Pakisaji Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Layanan Internet Banking Sebagai Sarana Transaksi Perbankan (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa(Studi Di Pt. Asuransi Jiwa Bri Life Cabang Malang)
• Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Dalam Aktifitas Pengcoveran Lagu Di Media Sosial Youtube
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur\ Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Pembuatan Dokumen Visum Et Repertum Pada Tahap Anamnesis (Studi Di Polres Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandungnya (Studi Di Polres Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Yuridis Personal Guarantor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.Sus/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 05/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Sby)
• Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pejalan Kaki Dan Pesepeda Ditinjau Dari Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Di Polres Kota Malang )
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Handphone Berbasis Long Term Evolution (Lte) Bergaransi Distributor Yang Bersengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Di Bpsk Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/Pn Smn.)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Memberikan Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa Jika Debitur Meninggal (Studi Pada Pt. Ajb Bumiputera 1912 Cabang Batu)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Perspektif Kepailitan (Studi Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
• Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Kadaluarsa Sebagai Dasar Pembatalan Merek Terdaftar ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Haki.M/2016/Pn.Smg )
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Kepada Debitur
• Pertanggungjawaban-Pidana-Korporasi-Yang Tidak Melaksanakan-Corporate-Social Responsibility Di Kabupaten Malang
• Pertangungjawaban Jne Sebagai Jasa Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Di Tentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji Malang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Mengenai Keadaan Overmacht Yang Menimbulkan Kematian (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg)
• Problematika Hak Preferen Piutang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt. Yinchenindo Mining Industry (Renvoi Prosedur Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung)
• Proses Persidangan Dalam Tindak Pidana Concursus (Studi Kasus Putusan No. 649/Pid.B/2015/Pn.Mlg)
• Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan
• Prospek Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pembaharuan Hukum Pidana
• Rekonstruksi Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen
• Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik Guna Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil
• Rekonstruksi Pengujian Perundang-Undangan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Analisa Kelemahan Pengujian Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung)
• Rekontruksi Kebutuhan Pengaturan Whistleblower Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Banjarmasin )
• Strategi Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pengeroyokan Guna Mencegah Error In Persona (Studi Di Polres Kota Batu)
• Studi Kasus Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung Terhadap Tertanggung Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Merugikan Pihak Ketiga (Studi Di Pt. Asuransi Bintang Kota Malang)
• Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Ecommerce Di Situs Tokopedia.Com Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Tanggung Jawab Pengangkut Atas Kehilangan Dan Kerusakan Dalam Pengiriman Barang Ekspedisi (Studi Di Pt. Margono Mega Transport Lawang)
• Tanggung Jawab Personal Guarantor Dalam Perkara Kepailitan
• Tanggung Jawab Pjtki Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Di Pt Hendrarta Arga Raya Di Kota Malang)
• Tanggung Jawab Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Penumpang Berkaitan Dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api (Studi Kasusdaop Viii Surabaya Gubeng)
• Tanggung Jawabpelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen ( Studi Agen Tidar Pare Kabupaten Kediri )
• Tinjauan Efektifitas Rehabilitasi Medis Terhadap Remaja Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dikabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)
• Tinjauan Etiologi Kriminal Terhadap Praktek Prostitusi Mahasiswi Di Malang
• Tinjauan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. (Studi Kasus Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)
• Tinjauan Kriminologi Tindak Penggunaan Psikotropika Golongan Iv Di Kota Gresik
• Tinjauan Kriminologis Carok Dalam Masyarakat Madura Pendalungan (Studi Kasus Carok Antara Wahyudi Al Yudi Dan Mistal Riyadi Di Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola Yang Dilakukan Oleh Suporter Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres Kota Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Kesenjangan Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polisi Daerah Jawa Timur Tentang Kasus Prostitusi Online Artis Vanessa Angel)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Lem Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak (Studi Di Polres Malang Kota)
• Tinjauan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral (Pratima)Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Buleleng Bali
• Tinjauan Sosiologis Dan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Nganjuk)
• Tinjauan Terhadap Pembacaan Putusan Yang Bersifat Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
• Tinjauan Terhadap Penegakan Kode Etik Profesi Polri (Studi Kasus Di Polres Lamongan)
• Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Perempuan (Studi Wilayah Hukum Polres Bangkalan Kabupaten Bangkalan)
• Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Nakal Dari Publikasi Media (Studi Di P2Tp2A Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Kabupaten Malang ( Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang )
• Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Pada Re-Uploader Video Youtube Dalam Perpekstif Hukum Amerika Dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Konten Youtube Direct Series Mengenai Film Generasi Micin)
• Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Financial Technplogy (Fintech) Menurut Prespektif Hukum
• Tinjauan Yuridis Normatif Sumpah Banyu Roto: Konvergensi Nilai Adat Dengan Arah Pembaharuan Pidana Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp)
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kapal Asing Yang Memasuki Perairan Indonesia
• Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras (Di Wilayah Hukum Polres Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Alternatif Penyelesaian Kasus Cyberbullying Di Sosial Media Facebook Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite (Studi Kasus Di Kota Mojokerto)Regarding Ite Case Study In Mojokerto City
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Disharmonisasi Hubungan Kerja Antara Serikat Pekerja Dengan Pengusaha Di Perusahaan (Studi Pt Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Dalam Pengalihan Penguasaan Rumah Dinas Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Pelayanan Personel (Yanpres) Tentara Angkatan Darat Di Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Klaim Ganti Rugi Oleh Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Terhadap Perusahaan (Studi Kasus Pt. Kayan Jaya Tanjung Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi Masyarakat Terhadap Perusahaan Pertambangan Pasir (Galian C) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Desa Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perilaku Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Bekas Adat Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Di Masyarakat Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Tenaga Kerja Harian Disektor Perkebunan Karet Dan Kopi (Studi Kasus : Pt.Kalianda Concern, Perkebunan Karet Dan Kopi Kalijompo, Kabupaten Jember)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pendapatan Desa Dan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Hasil Tanah Bengkok Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Di Dalam Memberikan Informasi Kepada Konsumen Mengenai Kondisi Telepon Seluler (Handphone) Yang Dijual Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Kabupaten Kediri)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penggandaan Uang Oleh Penuntut Umum ( Studi Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Pasca Berlakunya Perda Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2005 Di Daerah Muara Enim, Sumatera Selatan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu ( Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah Hukum Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Motor Oleh Debt Collector (Penagih Hutang) Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Kredit
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pendahuluan Oleh Developer Dalam Jual Beli Perumahan Secara Pre Project Selling
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang)
• Unsur Tindak Pidana Dalam Pertandingan Permainan Sepakbola Yang Menimbulkan Hilangnya Nyawa
• Upaya Bank Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Kur Mikro (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Pakis)
• Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma Dan Harmonisasinya Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham
• Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Klub Arema Fc Dengan Pemainnya
• Аnаlisis Urgensi Penаmbаhаn Аlаt Bukti Pengаmаtаn Hаkim Dаlаm Ruu Kuhаp Ditinjuаn Dаri Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Progresif

Tahun 2018

• Akad Pembiayaan Syariah Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Syarat Sah Perjanjian (Studi Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Malang)
• Analisa Pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator (Suatu Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor : 26/Kppu-L/2007 Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Kppu/2008/Pn.Jkt.Pst Jo. Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-Kppu/2016)
• Analisa Yuridis Normatif Kebijakan Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dapat Digunakan Terhadap Tindakan Pidana Cyberporn Di Indonesia
• Analisa Yuridis Normatif Tentang Kedudukan Hak Privilege Upah Pekerja Dalam Perusahaan Pailit
• Analisa Yuridis Penyalahgunaan Internet Untuk Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Indonesia (Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Ite)
• Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks. Terkait Pembatalan Pernikahan Secara Sepihak
• Analisa Yuridis Sosiologis Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah Yang Dilakukan Oleh Media Online Ditinjau Dari Pedoman Pemberitaan Siber (Studi Di Kantor Media Online Jatim Times)
• Analisa Yuridis Sosiologis Peran Badan Pertanahan Nasioanal (Bpn) Terhadap Tanah Terindikasi Terlantar Di Kawasan Perumahan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang)
• Analisia Sengkata Merek Terkenal Pierrecardin Berdasarkan Asean Common Guidelines For The Substantive Examination Of Trademarks (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor.557 K/Pdt.Sus-Hki/2015)
• Analisis Asas Keadilan Dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2012/Ptun.Bjm.Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Terkait Pelebaran Jalan Di Kecamatan Banjarmasin Timur Dan Banjarmasin Tengah Kabupaten Banjarmasin
• Analisis Bukti Pengakuan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/ Pdt.G/ 2015/Pn.Mlg)
• Analisis Dampak Terhadap Penambahan Objek Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 (Studi Di Polres Malang Kota Dan Pengadilan Negeri Malang )
• Analisis Format Dan Formulasi Putusan Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) (Studi Terhadap Putusan Bpsk Pemerintah Kota Malang Nomor: 07/P.Bpsk/05/2017 Dan Nomor 02/P.Bpsk/01/2015 Tentang Arbitrase)
• Analisis Hukum Pidana Terhadap Penentuan Locus Delicti Dalam Kasus Pembunuhan Bayi Dengan Tersangka Nd (Studi Kasus Di Polresta Malang)
• Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 (Terhadap Fungsi Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Ditinjau Dari Sistem Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara Di Indonesia Pada Masa Mendatang)
• Analisis Kasus Tindak Pidana Carok Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Carok Yang Dilakukan Oleh Aspen Dan Coim Di Desa Demung, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo)
• Analisis Kebutuhan Hukum Terhadap Harmonisasi Kewenangan Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu Dan Bnn Kota Batu)
• Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uujn)
• Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Pn No 37/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg)
• Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Dibacakan Di Dalam Persidangan Kaitannya Dengan Keyakinan Hakim Menetapkan Putusan ( Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan )
• Analisis Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan
• Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pid.C/2017/Pn.Nga Dan Putusan Nomor 102/Pid.B/2015 Pn.Nga Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Ditinjau Dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Negara.)
• Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Kota Malang (Studi Di Polres Kota Malang)
• Analisis Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 899/Pid.Sus/2017/Pn.Kpj Perkara Tindak Pidana Pencabulan Atas Dasar Suka Sama Suka
• Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial (Studi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Studi Di Polresta Malang)
• Analisis Penganggaran Pengadaan Mobil Siaga Desa Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Studi Pengadaan Mobil Siaga Desa Di Kabupaten Jombang)
• Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Prespektif Hukum Adat Baja Pada Masyarakat Suku Donggo (Studi Di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat)
• Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Anggota Kelompok Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Kota Malang
• Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Bpr Jwalita Trenggalek Dan Bpr Jatim Trenggalek
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Polres Kabupaten Sumenep)
• Analisis Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Kuasa Menjual Yang Mengandung Unsur Pemalsuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 455/Pdt/2017/Pt.Bdg)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi No.48/Pdt/2014/Pt.Dki Dan Mahkamah Agung No.1572 K/Pdt/2015 Tentang Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing Ditinjau Dari Prespektif Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Hukum
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Diberikan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 1123/Pdt.G/2017/Pa.Pas)
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No 20 P / Hum / 2017 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (Lgbt)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 441/Pdt.G/2013/Pn.Jkt Tentang Penetapan Ganti Rugi Pengguna Jasa Penerbangan Ditinjau Dari Undangundang Nomer 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 111/Pdt.G/2013/Pn.Yk Dikuatkan Pengadilan Tinggi No. 59/Pdt/2014/Pt.Yk Yang Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Agung No. 953/K/Pdt/2015 Tentang Perbuatan Melawan Hukum
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor:771/Pdt.G/2014/Pn.Sby Tentang Pembatalan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum
• Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 648/Pid.B/2015/Pn.Mlg Tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Azas Accuisatoir Pada Tingkat Penyidikan (Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Malang)
• Analisis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Aktivitas Balap Mobil Liar Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Analisis Terhadap Pelanggaran Pengendara Yang Mengganggu Fungsi Jalan Tol Ditinjau Menurut Pasal 63 Ayat (I) Uu Nomer 38 Tahun 2004 (Studi Di Pt Citra Margatama Surabaya Pengelolah Tol Waru-Juanda)
• Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapat Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah
• Analisis Yuridis Legal Risk (Risiko Hukum) Dalam Transaksi Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Pembagian Warisan Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisan (Studi Di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)
• Analisis Yuridis Penataan Ulang Syarat Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Miranda Rule Pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.B/2011/Pn.Mrk
• Analisis Yuridis Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Fatty Alcohol Indonesia Di Uni Eropa Berdasarkan Perspektif Gatt-Wto
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Sertifikat Ganda Ditinjau Dari Tujuan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 01/G/2014/Ptun.Bjm)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 1698 K/Pdt/2012 Tentang Penolakan Penyelenggaraan Rupslb (Studi Kasus Pada Pt Techno Coal Utama Prima)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1761 K/Pdt/2014 Terkait Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/Php.Bup-Xv/2017 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Aspek Keadilan
• Analisis Yuridis Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pusat Ditinjau Dari Perspektif Hukum
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 119/G/2008/Ptun.Sby Tentang Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Sertipikat Ganda
• Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru)
• Analisis Yuridis Sosiologis Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Penggunaan Peralatan Uttp Khususnya Alat Timbang Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Pasar Kota Malang Dan Upt Metrologi Legal Kota Malang) Analisis Yuridis Sosiologis Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Penggunaan Peralatan Uttp Khususnya Alat Timbang Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Pasar Kota Malang Dan Upt Metrologi Legal Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Antara Cv. Bangkit Dengan Dinas Pu Kabupaten Madiun)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Dengan Pola Individual Ditinjau Dari Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang )
• Analisis Yuridis Sosiologis Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan.Dau, Kabupaten.Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Penanganan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Malang No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pengenaan Cukai Terhadap Rokok Elektronik (Vapor) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin (Studi Pada Bkbh Umm, Lbh Neratja Justitia)
• Analisis Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Terhadap Peretasan Kartu Kredit Oleh Pihak Ketiga (Studi Di Bank Mandiri Cabang Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Perjudian Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kota Batu Tahun 2017 (Studi Di Polres Batu)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pidana Penipuan Ditinjau Dari Sifat Perbuatan Melawan Hukum (Nomor : 909/Pid.B/2010/Pn.Jr)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 335/Pid.B/2015/Pn.Bgl Tentang Prejudicieel Geschil Dalam Kaitannya Terhadap Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/Pn.Bgl)
• Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pornografi Dan Tulisan Gambar Di Kendaraan Angkutan Barang (Truk) (Analisis Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Kuhp)
• Antinomi Kebijakan Asas Cabotage Dalam Industri Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Kedaulatan Energi Nasional
• Comparative Study : Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Arbitrase Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Indonesia, Malaysia Dan Thailand
• Comparative Study: Pengaturan Asas Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia, Singapura, Dan Turki
• Dampak Negatif Dan Upaya Penyelesaian Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lapas Klas I Malang )
• Diskresi Penegakan Hukum Aparat Kepolisian, Sebagai Faktor Kriminogen Timbulnya Kejahatan Kekerasan Massa (Suporter Sepak Bola)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Malang Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Menyelesaikan Perselisihan Konsumen
• Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Narapidana Narkotika Yang Melakukan Pengulangan (Residivis) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Mojokerto)
• Efektifitas Pelaksanaan Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Lumajang)
• Efektifitas Pengawasan Pengendalian Dan Peredaran Miras Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2006 (Studi Kota Malang)
• Efektifitas Penuntutan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I ( Studi Putusan N0 446/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg Jo No 2199K/Pid.Sus/2012 Jo No 1174/Pid.Sus/2012)
• Efektivitas Angka 7 (Tujuh) Huruf G Surat Edaran Menteri Tata Ruang Negara No 13/Se/Viii/2015 Jo. Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Ri No 01 Tahun 2010 Mengenai Batas Waktu Penyelesaian Berkas Pendaftaran Tanah Pertama Kal ( Studi Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu)
• Efektivitas Kewajiban Penggunaan Helm Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kalangan Mahasiswa (Studi Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Lowokwaru Kota Malang)
• Efektivitas Pendaftaran Tanah Di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
• Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat (Studi Di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Kota Surabaya)
• Efektivitas Unsur Manipulasi Informasi Elektronik Seolah-Olah Data Otentik Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Polres Kabupaten Malang Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang)
• Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Yang Di Bentuk Oleh Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Sebagai Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Provinsi Maluku)
• Faktor-Faktor Perempuan Mengajukan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Fungsi Partai Politik Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Studi Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Dan Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb))
• Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
• Identifikasi Hukum Tanah Adat Desa Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
• Implementasi Asas Kebebasan Berbicara Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Implementasi Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Implementasi Hak Imunitas Pada Pasal 160 Huruf F Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Gresik
• Implementasi Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa Menurut Pasal 52 Ayat (1) Huruf (B) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Klas I Kota Madiun)
• Implementasi Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men Tahun 1999 Tentang Pemberian Jaminan Sosial Dan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemberian Upah
• Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Beribadah Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang
• Implementasi Pasal 3 Huruf D Dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 450 K/Tun/2013 Jo. 83/B/2013/Pt.Tun.Sby Jo. 68/G/2012/Ptun.Sby
• Implementasi Pasal 33 Peraturan Presiden Ri No. 20 Tahun 2018 Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 4 Peraturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Implementasi Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Terkait Pembayaran Upah Lembur (Studi Di Cv Greenline 99 Adv Kota Malang)
• Implementasi Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Peredaran Game Komputer Bajakan (Studi Kasus Kota Malang)
• Implementasi Pasal 91 Ayat 2 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Pemusnahan Barang Sitaan Oleh Kejaksaan Kota Batu
• Implementasi Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Di Desa Seteluk Atas
• Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Notaris Ditinjau Dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Wilayah Hukum Kota Malang
• Implementasi Penegakan Hukum Perniagaan Tanpa Izin Terhadap Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)
• Implementasi Penetapan Tarif Kereta Api Lokal Ekonomi Kepada Penumpang Tidak Bertempat Duduk Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Dan Asas Keadilan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Terkait Tentang Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Profesi Notaris (Studi Di Kota Malang)
• Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Melakukan Pembebanan Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt. Mandiri Utama Finance Cabang Mojokerto)
• Implementasi Prinsip 5C (The Five C’S Of Credit) Dalam Rangka Pemberian Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Di Pd.Bpr Bank Jombang)
• Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Gresik)
• Implementasi Yuridis Sosiologis Lembaga Sensor Internal Terhadap Acara Siaran Yang Mengandung Unsur Pornografi Pada Siaran Tv Berlangganan (Studi Di Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Regional Jawa Timur )
• Implikasi Hukum Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kajian Kriminalistik Terhadap Penyelidikan Perkara Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Di Polres Blitar )
• Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Bts (Studi Kasus Di Polres Lamongan)
• Kajian Sosio – Legal Penanganan, Pembinaan, Dan Pengawasan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis)
• Kajian Yuridis Kesamaan Di Muka Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Internet (Cyberbullying) Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)
• Kebijakan Penerapan Sanksi (Pidana/Tindakan) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dan Penerapan Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Pn Malang)
• Kedudukan Hukum Anak Sebagai Tersangka Kurir Peredaran Narkotika (Ditinjau Dari Teori Penyertaan)
• Kepatuhan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Oleh Anak Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Palu)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Sifat Putusan Positive Legislature Dalam Uji Materiil Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menarik Pungutan Terhadap Notaris Dalam Transaksi Pasar Modal (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Ojk)
• Kinerja Kepolisian Dalam Proses Mediasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Memelihara Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Sub Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Polres Malang)
• Klaim Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Tabrak Lari (Studi Di Pt. Jasa Raharja Kota Malang)
• Konsep Pembatalan Norma Hukum : Studi Perbandingan Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Imam Syafi’I Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif
• Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta Atas Potret (Studi Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Hki/Hak Cipta/2014/ Pn.Niaga Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No 262 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Legalitas Hak Angket Dpr Terhadap Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)
• Optimalisasi Peran Dprd Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pg. Djatiroto Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Di Pg Djatiroto, Kecamatan Djatiroto Lumajang)
• Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Studi Kasus Di Polresta Malang
• Pelaksanaan Diversi Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak. (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Blitar)
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan )
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)
• Pelaksanaan Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Tingkat Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Tahap Penuntutan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Kpn)
• Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Penerapan Pasal 52 Dan 59 Kuhap Kasus Tersangka Agus Prasetyo Budi Di Polres Gresik)
• Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Lahan Pemakaman Oleh Developer Perumahan (Studi Di Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Kredit Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Skmht Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Tanggungan (Studi Di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya)
• Pelaksanaan Pembebanan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jika Debitur Wanprestasi (Studi Di Pt Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Madiun)
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan (Studi Di Cv. Indotriplek Kediri)
• Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (Irtp) Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang )
• Pelaksanaan Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan Menurut Pasal 190 Ayat (1) Huruf F Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Batu – Jawatimur)
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Oleh Yayasan Walisongo Lamongan Ditinjau Dari Pp Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Dan Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Terhadap Peredaraan Obat Tradisional Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ( Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya )
• Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.Dj.Ii/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Juncto No. Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Perizinan Pendirian Peternakan Ayam Broiler Di Lingkungan Masyarakat Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Di Kabupaten Pacitan)
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Penghuni Dan Pengelola Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pelaksanaan Pasal 76 Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Ciptaningati Culture Hotel Batu)
• Pelaksanaan Prinsip Keamanan Dan Keselamatan Kerja Pada Pekerjaan Pemasangan Instalasitower Provider ( Studi Di Pt. Mahaga Tera Sinergi Surabaya)
• Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua (Jht) Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Pensiun Ptpn X Pg.Lestari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial. (Studi Kasus Di Ptpn X Pg Lestari, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk Dan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mojoroto - Kabupaten Kediri )
• Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Yang Pembagian Sertifikat Tanahnya Diserahkan Oleh Presiden Joko Widodo Ditinjau Dari Prespektif Hukum Agraria (Studi Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Tarif Angkutan Kota Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Kota ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Cv. Fikri Junior Wringinsongo - Tumpang
• Pemenuhan Hak Pekerja Wanita Yang Mengambil Cuti Hamil Dan Melahirkan (Studi Wilayah Hukum Kota Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Larangan Berburu Rusa Yang Di Lindungi Di Wilayah Taman Nasional Wasur (Studi Kasus Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Taman Nasional Wasur)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Monza (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Yang Dilakukan Suporter Bola ( Studi Kasus Di Gresik )
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan Cagar Alam Pulau Sempu (Studi Penerapan Pasal 12 Uu Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasanpengerusakan Hutan Jo Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1990Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Bksda Pulau Sempu)
• Penelitian Hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pengawasan Perasuransian Di Kota Malang (Studi Di Kantor Ojk Malang)
• Penelitian Socio-Legal Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Pemegang Iup Di Kabupaten Mojokerto Pada Aktivitas Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
• Penelitian Sosio Legal Tentang Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Penegakan Pasal 4 Poin (G) Peraturan Manteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Penerapam Diversi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Blitar)
• Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Perkara Pidana Oleh Pimpinan Redaksi Dalam Media Massa (Studi Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Media Cetak Yang Terbit Di Malang)
• Penerapan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Huruf D Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Ditinjau Dari Azas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kuhp Terkait Pasal 335 Kuhp Dan Putusan Mk Nomor 1/Puu-Xi/2013 (Studi Kasus Perkara Sutedjo Gustoro, Agus Budiono Dan Abdul Hakam)
• Penerapan Pasal 127 Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pemakai / Pengguna Narkotika Dalam Putusan Nomer : 2563/Pid.Sus/2015/Pn.Sby
• Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi : Pt. Allianz Life Indonesia Kab. Mojokerto)
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 36 Ayat (5)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisipenyiaran Indonesia Terhadap Penayangan Program Televisi (Studi Kpid Jawa Timur)
• Pengaruh Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Masyarakat (Studi Di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu)
• Pengaturan Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka/Terdakwa
• Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Infeksius (Menurut Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dikaitkan Dengan Penggunaan Untuk Kebutuhan Medis
• Penggunaan Bukti Ekonomi Dan Komunikasi Dalam Pembuktian Perbuatan Penetapan Harga Pelaku Usaha Dengan Pesaingnya (Studi Terhadap Putusan Kppu No. 4/Kppu-I/2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/Kppu/2017/Pn. Jkt. Utr. Dalam Kasus Kppu Vs Yamaha Dan Honda)
• Penulisan Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• Penutupan Konten Dan Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
• Penyelesaian Sengketa Tanah Kaveling Di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (Studi Di Badan Pertanahan Kota Malang)
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Pemberi Kuasa (Klien) Dengan Penerima Kuasa (Advokat) (Studi Kasus Di Kantor Advokat Artono & Associate Kota Malang)
• Peran Lapas Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Pada Lapas Kelas 1 Malang)
• Peran Notaris Dalam Pemberian Covernote Pada Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Kantor Notaris-Ppat Dr. I Gde Mastra, Sh., Mm., M.Kn Kota Malang )
• Peran Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar
• Peranan Polantas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas ( Polres Pamekasan )
• Perbandingan Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang Dan Uang (Studi Di Polresta Sidoarjo)
• Perbandingan Perjanjian Kredit Rekening Koran (Rc) Dengan Perjanjian Kredit Konvensional Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah (Studi Di Bri Cabang Negara)
• Perlindungan Hukum Suami Atau Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Joki Kerapan Sapi Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (Studi Di Polres Banyuwangi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Di Polres Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan Dari Siapapun Dan Atau Dalam Bentuk Apapun Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)
• Pertanggung Jawaban Advokat Dalam Perkara Perdata Yang Dilakukan Upaya Hukum Pk Ketika Surat Kuasannya Telah Berakhir (Studi Di Kantor Advokat Surjo & Partners Kota Malang)
• Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yang Menghalangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Paramedis Perawat Pada Malpraktek (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 182 K/Mil/2017)
• Pola Pembagian Waris Untuk Janda Dan Anak Angkat Dalam Masyarakat Osing (Studi Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)
• Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang
• Praktik Penjaminan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bank Jatim Cabang Kediri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jaminan
• Problematika Hukum Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terkait Kewenangan Pengelolan Rumah Aman
• Prosedur Pengurusan Izin Prodak Makanan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Nomor Ijin Pirt (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Utara)
• Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Yang Pihak Tergugatnya Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya ( Tinjauan Penerapan Hukum Acara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 636/ Pdt.G/ 2017 Pa Mlg )
• Realisasi Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Terhadap Para Pelajar Sekolah Menengah Atas (Sma) Sederajat (Studi Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Malang Kota)
• Realisasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Masyarakat Miskin Oleh Advokat Lbh Dalam Prakara Sengketa Keperdataan (Studi Kantor Lbh Kota Malang)
• Rekonstruksi Penataan Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia
• Rekonstruksi Regulasi Penyadapan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Ditinjau Melalui Prinsip Negara Hukum Dan Hak Konstitusional Warga Negara)
• Sistem Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Adat Di Desa Ulakan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
• Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Klaim Direktur Pt. Duta Buana Energy Pada Perjanjian Asuransi Directors And Officers Management Liabillity (Studi Di Pt. Qbe General Insurance Indonesia, Jakarta)
• Studi Putusan Pengadilan California Utara (Putusan No. 15-Cv-04324-Who) Kasus Hak Cipta Monyet Sulawesi Selfie (Kajian Perbandingan Undang-Undang Hak Cipta California Dan Indonesia)
• Tanggung Jawab Bpjs Kesehatan Terhadap Klaim Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pada Pasien Yang Menunggak Pembayaran Bpjs Kesehatan Dengan Sistem 1 Virtual Account (Studi Di Kantor Bpjs Kesehatan Kota Malang Dan Rumah Sakit Prasetya Husada)
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut Apabila Terjadi Kecelakaan (Studi Di Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari Pelabuhan Bangsal)
• Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 8 Ayat 4 Perkapolri No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti ( Studi Di Kepolisian Sektor Klojen )
• Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Malpraktek (Studi Kasus Malpraktek Terhadap Habibi Di Rsud Nyai Ageng Pinatih)
• Tanggung Jawab Youtuber Sebagai Pelaku Usaha Di Media Online Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Di Kota Malang)
• Tindakan Hukum Kepolisian Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Pandaan (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 137 Ayat Uu No 22 Tahun 2009 Mengenai Larangan Mobil Barang Untuk Angkutan Orang)
• Tindakan Persekusi Oleh Sekelompok Orang Ditinjau Dari Hukum Pidana
• Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Begal (Studi Di Polres Pasuruan)
• Tinjauan Kriminologis - Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Pln Wilayah Sulselbar)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Beserta Pencegahannya (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Perjudian Bola Guling Pada Saat Ada Warga Yang Meninggal Di Kota Kupang
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kota Batu (Studi Kasus 2014 -2016)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pamekasan
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Di Hugo’S Cafe Malang (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Guru Smpi Al-Hasani Berinisial Mo (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pamekasan)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pengedar) Di Kalangan Remaja Di Kota Malang (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Fathor Rahman Bin Moh. Si’In, Bawi, Musaffak Bin Marwi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)
• Tinjauan Kriminologis Terjadinya Residivis (Pengulangan) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)
• Tinjauan Normatif Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terkait Acara Pemeriksaan Cepat Dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Ringan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
• Tinjauan Victimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan
• Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi Di Polresta Malang)
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Polres Malang Kota )
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Peran Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Polres Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Terhadap Perusahaan Dalam Kepersertaan Bpjs Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Blitar)
• Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian Dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terkait Bentuk Usaha Mie Nyonyor (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Lesbi Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Pola Peredaran Narkotika Dan Sebab-Sebabya Remaja Menggunakan Narkotika Di Kabupaten Sumbawa
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pasal 488 Rkuhp Tentang Kumpul Kebo (Cohabitation)
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Ix/2016)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Evenement Yang Mengakibatkan Kerugian Pihak Driver Ojek Online Sebagai Mitra Kerja Pt.Gojek Indonesia(Studi Pt.Gojek Indonesia Kantor Perwakilan Kediri)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Jual Beli Satwa Liar Langka Yang Dilindungi (Monyet Hitam Sulawesi (Macaca Nigra), Kucing Hutan (Meong Congkak) Dan Babi Rusa) Di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon-Manado ( Studi Di Balai Pengamanan Dan Pengekan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado-Sulawesi Utara)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksaan Ketentuan Pidana Dalam Pemeliharaan Satwa Lindung Ilegal ( Studi Pelaksaan Pasal 21 Jo Pasal 40 Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendirian Izin Usaha Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn Menurut Pasal 72 Ayat (1) Huruf B Dan Ayat (2) Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kantor Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkoba Berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Desa Lekok Kabupaten Pasuruan
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peranan Dan Keabsahan Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas ( Studi Di Unit Laka Lantas Kepolisian Resort Kota Malang )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pengangkutan Taksi Berbasis Online Dan Taksi Konvensional Di Kota Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tanggung Jawab Ptpn X Pg Lestari Terhadap Pengelolaan Limbah Produksi Dalam Rangka Mengatasi Dampak Limbah Produksi Di Lingkungan Ptpn X Pg Lestari (Studi Kasus Di Ptpn X Pg Lestari, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Kesesuaian Ad/Art Koperasi Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Dan Pelaksanaannya (Studi Di Koperasi Serba Usaha Manunggal Abadi Dan Kopkar Sari Madu Pg Kebonagung Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Di Daerah Perbatasan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tarakan)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Obat Berbahaya Jenis Tramadol Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tantang Kesehatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bima)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Prosedur Modifikasi Spesifikasi Mesin Pada Mobil Jip Jenis Toyota Landcruiser Fj 40
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan Penyidikan Pasal 197 Jo 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal Jenis Carnophen (Studi Di Polres Tuban)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Uu No.31 Tahun 2014 (Studi Di Resort Malang Kota)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Orang Lain Tanpa Hak (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara Ny. Indrawati Utami Dengan Ksu Artha Guna Jombang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (Bpn) (Studi Kasus Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Sidoarjo)
• Tinjauan Yuridis Tentang Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Aset Persyarikatan Muhammadiyah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Di Sd Muhammadiyah 9 Malang)
• Upaya Bnn Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Yang Terjadi Di Smk Pgri 6 Malang (Studi Di Bnn Kota Malang)
• Upaya Kantor Pertanahan Dalam Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai Desa Temas Kecamatan Batu (Studi Di Kota Batu)
• Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Malang)
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kredit Mobil Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt Oto Multiartha Malang)
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Karapan Sapi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Sampang)
• Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional
• Upaya Yang Dilakukan Bank Bri Unit Tanjung Rejo Kota Malang Atas Penyelesaian Klaim Asuransi Yang Ditolak Oleh Pt Askrindo Terkait Dengan Wanprestasi Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat (Kur)
• Urgensi Insolvensi Test Debitur Sebagai Syarat Pengajuan Pailit Di Tinjau Dari Asas Keberlangsungan Usaha. (Studi Normative Pasal 2 Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu)
• Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan
• Urgensi Penerapan Prinsip Pilar Pertama United Nations Guiding Principles On Bussines And Human Rights (Ungp) Dalam Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Korporasi Di Indonesia
• Urgensi Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara (Studi Kasus Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang)
• Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat)

Tahun 2017

• Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kota Malang)
• Akibat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/Pn. Sri)
• Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Blitar)
• Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
• Analisa Penafsiran Hakim Terhadap Penerapan Pasal 159 Dan 160 Kuhap Dalam Praktek Persidangan Pidana Ditinjau Dari Pencapaian Asas Kepastian Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Negeri Mojokerto)
• Analisa Perbedaan Perspektif Bpsk Dan Pengadilan Negeri Serta Mahkamah Agung Mengenai Kedudukan Debitur Lembaga Finance Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisa Putusan Mahkamah Agung No.1159K/Pdt/2010 Tentang Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan
• Analisa Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus/Gugatan Lain-Lain/2015/Pn. Mks Jo Putusan Nomor: 725 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 Benda Jaminan Orang Ketiga Dalam Keadaan Pailit (Ditinjau Dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
• Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3289/Pid.D/2013/Pn.Sby Dengan Terdakwa Budi Utomo Dan Dony Wira Nugroho Dalam Perkara Tindak Pidanapenjualan Minuman Keras (Miras) Oplos Yang Mengakibatkan Kematian
• Analisa Yuridis Diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atasundang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri
• Analisa Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)
• Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Perbandingan Putusan No : 108/Pid.B/2015/Pn.Kpn Dan No : 80/Pid.B/2015/Pn.Kpn)
• Analisis Implementasi Hak-Hak Pekerja / Buruh Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Pt. Salco)
• Analisis Kasus Ditolaknya Klaim Dana Jaminan Hari Tua Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Blitar
• Analisis Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Carok (Studi Di Kabupaten Sampang)
• Analisis Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Humprey Ejike Jefferson (Studi Analisis Dikaitkan Dengan Putusan Mk No. 107/Puu-Xiii/2015)
• Analisis Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Toko Swalayan Antara Pt. Indomarco Prismatama Dengan Cv. Rukun Usaha Berdasarkan Pasal 22 Uu No 18 Tahun 1999
• Analisis Kriminologis Terhadap Perjudian Yang Terjadi Pada Saat Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Sampang)
• Analisis Kriminologis Terhadap Prostitusi Yang Dilakukan Mahasiswi Perguruan Tinggi Di Malang
• Analisis Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
• Analisis Penelantaran Pasien Oleh Klinik Bersalin Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia ( Studi Di Klinik Bersalin Kecamatan Purwosari )
• Analisis Penerapan Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Antara Pt.K-Link Nusantara Dengan Distributor
• Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)
• Analisis Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Di Penginapan Bounty ( Studi Polres Kabupaten Malang)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor1/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Malang
• Analisis Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Hakim Nomor : 156/Pid.B/2015/Pn.Kpn)
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/ Pn. Palangkaraya Tentang Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pasangan Usaha Terhadap Wanprestasi Pt. Sarana Kalteng Ventura
• Analisis Tentang Independensi Dewan Perwakilan Daerah Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik
• Analisis Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual (Sexual Harassment) Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Malang)
• Analisis Terhadap Penerapan Standart/Syarat Ketentuan Penjualan Daging Sapi Di Pasar Tradisional ( Studi Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Penjualan Daging Oplosan Dipasar Kedung Kandang Kota Malang )
• Analisis Terhadap Putusan Di Kabulkannya Permohonan Praperadilan Eko Handoko Widjaja Dalam Putusan Praperadilan Nomor.04/Pid.Pra/2015/Pn.Malang
• Analisis Terjadinya Penyimpangan Seks Narapidana Karena Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bojonegoro)
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pk Nomor 112 Pk/Pid/2006 Ditinjau Dari Perspektif Pasal 263 Ayat (2) Kuhap
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengangkatan Pekerja Waktu Tertentu Menjadi Pekerja Tetap Di Pt Multi Terminal Indonesia (Ipc Logistis) Cabang Surabaya
• Analisis Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadlilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/Pn.Pti)
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Beberapa Putusan Hakim Terpilih)
• Analisis Yuridis Sosiologis Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Bank Danamon Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Studi Pada Kasus Konflik Bank Danamon Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepualauan Riau Dengan Nasabah Bank Danamon)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Pengawasan Peredaran Vaksin Ditinjau Dari Peraturan Peredaran Obat Dan Vaksin Di Rsud Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung Oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung Dan Bpom Jawa Timur
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Peranan Dan Kendala Visum Terhadap Jenazah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Blitar)
• Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/Pn. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Efektifitas Ketentuan Mengenai Syarat Kelayakan Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Di Wilayah Malang Raya ( Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Di Balai Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Karanglo Malang )
• Efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu Led Atau Hid Fariasi (Modifikasi Lampu Utama) (Studi Pelaksanaan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Efektivitas Implementasi Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Batu)
• Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Yang Berkaitan Dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf A Dan B Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas Upt Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Di Upt Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu)
• Efektivitas Pencantuman Kolom Agama Pada E-Ktp Ditinjau Dari Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Studi Di Kota Palangka Raya)
• Eksekusi Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 0774/Pdt.G/2012/Pa.Pas)
• Fenomena Praktik Prostitusi Di Warung (Studi Di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto)
• Harmonisasi Kewenangan Antara Polri Dan Tim Satgas Saber Pungli Dalam Pencegahan Praktek Pungutan Liar Pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Di Kota Malang)
• Implementasi Ajudikasi Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Kecamatan Wlingi)
• Implementasi Asas Kesejahteraan Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan)
• Implementasi Bank Sampah Di Bsm Lestari Ditinjau Dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Studi Di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang
• Implementasi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Terhadap Ekploitasi Sumber Daya Hayati Laut (Studi Di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep)
• Implementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terkait Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Kepada Masyarakat ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang )
• Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika (Studi Lapas Kelas Ii B Kota Pasuruan)
• Implementasi Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Kabupaten Jombang)
• Implementasi Penetapan Upah Minimum Bagi Pekerja Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 Dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 (Studi Di Pt. Putra Mandiri Intipact Sidoarjo)
• Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Wilayah Madyopuro Kedung Kandang Malang (Studi Kasus Mengenai Sengketa Antara Pemilik Tanah Dengan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah)
• Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul)
• Implementasi Syarat Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 52A/Kepmen-Kp/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Kemanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, Dan Distribusi Guna Perlindungan Konsumen (Studi Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi)
• Implikasi Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Jasa Pengawalan Mobil Pribadi Oleh Pihak Kepolisian Kota Malang
• Indikasi Pelanggaran Penggandaan Ciptaan Secara Komersial Dalam Media Sosial Instagram ( Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta )
• Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Pribadi Dalam Konvoi Suporter Bola Aremania (Studi Di Polres Kota Malang )
• Kajian Sosio-Legal Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Abh Tahun 2011-2016 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo)
• Karakteristik Flakes Fungsional Dari Pati Garut Dan Tepung Labu Kuning (Cucurbita Moschata)
• Kedudukan Dan Hak Waris Laki-Laki Yang Telah Bercerai Dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Desa Kukuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali)
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Yang Sesuai Di Bidang Penghimpunan Dana (Studi Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)
• Konstruksi Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Terhadap Terjadinya Kejahatan Kredit Card Fraud Dalam Hukum Indonesia
• Korelasi Antara Pasal 28I Uud Nri Tahun 1945 Khususnya Tentang Hak Kemerdekaan Pikiran Dan Hati Nurani Dengan Tap Mpr Sementara Nomor Xxv/Mprs/1966 Tahun 1966 Tentang Larangan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
• Pelaksanaan Iktikad Baik Oleh Pelaku Bisnis Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Pengemis Yang Meminta-Minta Ditempat Umum (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 28 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Di Wilayah Hukum Kota Pasuruan)
• Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pengadaan Jalan Di Jalur Lintas Selatan Di Wilayah Kabupaten Blitar
• Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Tinjau Dari Pedoman Penetapan Upah Minimum (Studi Pemberian Upah Bagi Pekerja Cleaning Service Kopkar Melati Umm)
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Penginapan Menurut Pasal 4 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
• Pelaksanaan Penetapan Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pph (Pajak Penghasilan) Final Dalam Praktek Jual Beli Hak Atas Tanah Di Hadapan Notaris / Ppat (Studi Kantor Notaris Dan Ppat Suyati Harini Sh. Kota Batu)
• Pelaksanaan Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Ditinjau Dari Permendag No.51/M-Dag/Per/7/2015 Dan Uu Kepabeanan ( Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim Ii Malang)
• Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya (B2) Oleh Bpom Provinsi Jawa Timur Dan Dinas Terkait (Studi Kasus Di Malang)
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)'
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Mojokerto
• Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Yang Dibuktikan Oleh Persamaan Bunyi Dan Unsur Yang Menonjol Pada Logo (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 06/Haki.Merek/2012/Pn.Niaga Sby.Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 837K/ Pdt.Sus/2012)
• Pemberatasan Tindak Pelacuran Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Pasuruan)
• Pemberian Izin Poligami Ditinjau Dari Asas Monogami Terbuka Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisisputusannomor 0392/Pdt.G/2015/Pa.Tjg)
• Penanganan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melarikan Diri (Studi Kasus Di Polresta Malang)
• Penanggulangan Konflik Kekerasan Antar Mahasiswa Asal Sumba Dan Mahasiswa Asal Maluku Oleh Kepolisian (Studi Di Polres Malang)
• Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Nurcholish Madjid)
• Pendaftaran Sepihak Atas Merek Bersama Sebagai Dasar Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Pn. Niaga Nomor 01/ Merek/ 2013/ Pn.Niaga/ Medan Jo Putusan Ma Nomor 581.K/ Pdt.Sus Hki/ 2013)
• Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)
• Penelitian Putusan Hakim Nomor : 295/Pid.Sus/2016/Pn Mlg Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum, Kamanfaatan Dan Keadilan
• Penelitian Sosio-Legal Penghormatan Hak Anak Jalanan Dari Tindakan Represif Razia Oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Studi Di Wilayah Hukum Kota Kediri )
• Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Tolitoli
• Penerapan Concursus Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Penerapan Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Dalam Dinamika Perpajakan Indonesia (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat)
• Penerapan Pasal 8 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Putusan Pengadilan Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 (Studi Putusan Nomor 1210/Pid.B/2014/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/Pn.Bjm)
• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penggunaan Rekening Kejahatan (Studi Di Pt. Bank Kalsel (Persero) Tbk. Kantor Cabang A.Yani Martapura )
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ijin Tinggal Wna Berdasarkan Undang - Undang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak)
• Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Terhadap Ibu Berstatus Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2012/Pa.Mlg)
• Pengaturan Hukum Perlindungan Buruh Migran Indonesia Dan Harmonisasi Hukum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya
• Penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Ojk No. 9/Pjok.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain ( Studi Di Bank Bri Kantor Cabang Malang Martadinata )
• Penggunaan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 418/Pid.Sus/2015/Pn.Jmr, 438/Pid.Sus/2015/Pn Jmr, 898/Pid.B/2014/Pn Jmr, 429/Pid.Sus/2015/Pn Jmr)
• Penyidikan Terhadap Penambangan Tanpa Izin Usaha Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)
• Penyitaan Objek Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi Yang Dilakukan Debt Collector Di Pt Mpm Finance Ditinjau Dalam Perspektif Hukum (Studi Di Pt. Mpm Finance Cabang Kabupaten Tulungagung)
• Peran Bpom Dan Lppom Mui Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi Di Bpom Dan Lppom Mui Surabaya)
• Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Parkir Di Kota Malang
• Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam Mengawasi Kepemilikan Tanah Secaraabsentee/Guntai Di Kabupaten Malang
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Praktek Penambangan Pasir Dan Batu Di Aliran Sungai Brantas Ditinjau Dari Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Kabupaten Kediri)
• Perbedaan Pengecualian Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Usaha Terhadap Tindakan Passing Off Yang Menyebabkan Persaingan Curang (Studi Di Cv. Klasik. Jl.Raya Joyo Agung, Ruko Griya Amarta Kav. R1-R2 Malang, Jawa Timur)
• Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya (Arca) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Di Daop 8 Ka Wilayah Jatim Stasiun Kota Baru Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2Tp2A) Di Kabupaten Banyuwangi
• Perlindungan Konsumen Atas Informasi Yang Menyesatkan Terhadap Penjualan Barang Kelontong (Studi Kasus Di Indomaret Kota Malang)
• Politik Hukum Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur (Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
• Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit (Studi Pada Pt. Bpr Artha Samudera Indonesia, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)
• Rekonstruksi Konsep Upaya Hukum Kasasi Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia
• Rekonstruksi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum
• Reorientasi Dan Reformulasi Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Menuju Paradigma Pemidanaan Yang Berperikemanusiaan
• Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Ritual Asy Syura Sebagai Perwujudan Eksistensi Pergerakan Kaum Syiah Menurut Pasal 1 Uu No.1 Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Penistaan Agama Islam
• Studi Kasus Terhadap Eksekusi Pembagian Harta Warisan Menurut Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2008/Pa.Kab.Mlg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526 K/Ag/2009
• Studi Komparasi Asas Legalitas Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana
• Studi Komparasi Kewenangan Lembaga Praperadilan (Kuhap) Dengan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Ruu Kuhap) Perspektif Perlindungan Hak Tersangka
• Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri No.203/Pdt.G/2001/Pn.Mlg Dan Putusan Mahkamah Agung No.2332K/Pdt/2003 Dalam Perkara Waris
• Studi Komperatif Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dengan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Study Komparatif Tentang Ancaman Hukuman Kebiri Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
• Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi Di Satlantas Polres Kota Batu)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pelaku Usaha Jasa Laundrydi Jalan Tirto Utomo Landung Sari Kota Malang)
• Tindakan Preventif Dan Represif Satlantas Polres Pamekasan Terhadap Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar Di Kabupaten Pamekasan
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Togel Online Dan Offline (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Carok Pada Saat Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Probolinggo)
• Tinjauan Normatif Terhadap Adanya Potensi Tindak Pidana Dalam Pelanggaran Aturan Sepak Bola Yang Menimbulkan Akibat Luka Berat Atau Hilangnya Nyawa
• Tinjauan Normatif Terhadap Pengembalian Hak Politik Mantan Narapidana Di Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 / Puuxiii/ 2015
• Tinjauan Normatif Yuridis Keabsahan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat
• Tinjauan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Begal ( Pencurian Dengan Kekerasan ) Yang Menggunakan Senjata Tajam Dan Upaya Penanggulangannya Di Polres Probolinggo (Studi Kasus Di Polres Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tulungagung)
• Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Peran Penyidik Dalam Mendaya Gunakan Unit - Unit Bantuan Teknik Investigasi Guna Mengumpulkan Alat Bukti Dan Menemukan Tersangka Suatu Tindak Pidana ( Studi Di Polres Kota Malang )
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Penanggulangannya (Studi Di Polres Kepanjen)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Di Mainkan Di Rumah Karaoke (Studi Di Anang Family Karaoke Malang)
• Tinjauan Yuridis Normatif Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Hukum Asing (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan)
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus No. 61/Pdt.G/2012/Pn.Kdr) Penulisan Hukum
• Tinjauan Yuridis Soiologis Tentang Tindakan Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Di Kota Pasuruan (Studi Di Polresta Pasuruan)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penataan Drainase Tersier Kota Batu Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Alasan Pembenar Dalam Tindakan Petugas Kepolisian Melakukan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Wanprestasi Antara Tenaga Kerja Dengan Perusahaan Outsourcing (Vendor) Yang Berbadan Hukum Dan Yang Tidak Berbadan Hukum. (Studi Di Pt. Bersama Selaras Dan Cv. Omah Clean Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise Dengan Sistem Business Opportunity ( Studi Dalam Praktik Bisnis Cokelat Klasik Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Pvt) (Studi Kasus Di Lembaga Litbang Lingkup Kementerian Pertanian Di Jawa Timur)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Berita Hoax Dalam Media Sosial Dan Upaya Pencegahannya Oleh Polri ( Studi Di Polda Jatim)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Berdasarkan Ketentuan Wto Dan Peraturan Di Indonesia
• Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Yang Obyeknya Dilarang Oleh Undang - Undang Dalam Perspektif Hukum
• Urgensi Ancaman Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Ruu Kuhp Nasional (Suatu Studi Sistem Pemidanaan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)
• Urgensi Konsep Judicial Liability Dalam Peradilan Di Indonesia (Studi Penerapan Judicial Liability Di Italia)
• Urgensi Pemberian Kewenangan Penyadapan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia

Tahun 2016

• Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Klausula Kuasa Mutlak Dalam Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Notaris/Ppat Ratna Mutia Marhaeni, Sh., M.Kn Dan Nurhadi, Sh Kabupaten Lamongan)
• Analisa Kriminologis Terhadap Kejahatan Carok (Studi Di Pengadilan Negeri Sampang Madura)
• Analisa Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak Pecandu Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari United Nations, Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters
• Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
• Analisa Yuridis Putusan Nomor. 09 / Pkpu / 2014. Pn. Niaga. Sby. Tentang Kedudukan Buruh Menjadi Kreditor Pemohon Kepailitan Dan Pkpu
• Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yangdi Tinjau Dari Aspek Kepastian Dan Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 559/Pid.B/2014/Pn.Mlg)
• Analisis Kasus-Kasus Kejahatan Perbankan Melalui Internet Banking Di Indonesia
• Analisis Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Short Message Service (Studi Di Polres Malang)
• Analisis Kriminoligis Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan Di Kabupaten Pamekasan ( Studi Pada Unit Ppa Pamekasan )
• Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang
• Analisis Pelaksanaan Pasal 131 Undang Undang Narkotika Tentang Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polres Kota Malang)
• Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Menetapkan Korban Dan Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Jalur Perdamaian (Study Penyelesaian Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)
• Analisis Perjanjian Baku Berklausula Eksonerasi Dalam Akta Kredit Bank Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Melalui Internet
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K / Pid.Sus / 2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Azas Alasan Pembenar Yang Dilakukan Oleh Terpidana
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penjatuhan Pidana Minimum Dalam Perkara Trafficking Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1997 K/Pid.Sus/2009)
• Analisis Tentang Kendala Dalam Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Oleh Kepolisian Dalam Kasus Pembunuhan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Jombang)
• Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Di Dalam Kejahatan Korporasi
• Analisis Terhadap Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Bermotor Untuk Mematuhi Ketentuan Rambu Dilarang Berhenti Dan Dilarang Parkir (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Analisis Upaya Bnn Kota Malang Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar
• Analisis Yuridis Normatif Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Analisis Yuridis Normatif Prinsip Most Favoured Nation Dalam Tindakan Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Tarif Impor Kakao Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Hakim Nomor: 516/Pid.B/2014/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian
• Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Karena Identitas Palsu Terkait Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sidoarjo)
• Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Corporate Social Responsibility ( Ditinjau Dari Perjanjian Kerjasama Pt.Bank Rakyat Indonesia Dengan Pemerintah Kota Malang Tentang Pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang)
• Analisis Yuridis Pemenuhan Aspek Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Rehabilitasi Bagi Pecandu (Studi Komparatif Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn. Dan Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/Pn.Kpj.){Rmg
• Analisis Yuridis Penerapan Nine Dotted Line Oleh Republik Rakyat Cina Di Laut Cina Selatan Dan Pengaruhnya Terhadap Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna
• Analisis Yuridis Sistem Transaksi Jual Beli Melalui Pihak Ketiga Secara Online Pada Situs Jual Beli Kaskus Dalam Website Www.Kaskus.Co.Id Ditijau Dari Perspektif Hukum Positif
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Para Pihak Yang Memfasilitasi Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Berkedok Villa (Studi Kasus Di Kawasan Songgoriti Kota Batu)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Tindak Pidana Menggunakan Pukat Harimau Dalam Penagkapan Ikan Di Laut ( Studidipolair Polres Pasuuruan)
• Analisis Yuridis Tentang Pemboncengan Reputasi Atas Merek Terkenal Dalam Kasus Merek Rokok Gudang Garam Melawan Rokok Gudang Baru (Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Hki-Merek/2013/Pn Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Analisis Yuridis Terhadap Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Acara Jinayat Berdasar Asas Personalitas Keislaman
• Aspek Estetik Performa Barang Sebagai Dasar Penolakan Pembatalan Desain Industri Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 32/Desain Industri/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Batasan Penilaian Obscuur Libel Dalam Perkara Perdata Khusus Hak Cipta Buku (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 306/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Ditinjau Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
• Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Study Analisis Putusan Nomor 420/Pid.B/2015/Pn.Kpn Dan Putusan Nomor 787/Pid.B/2014/Pn.Kpn)
• Efektifitas Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak
• Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006 Terkait Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
• Efektifitas Penerapan Ketentuan Tarif Angkutan Di Kota Malang (Studi Pada Pasal 2 Jo. Pasal 3 Huruf A Jo. Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013)
• Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
• Efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Pasal 21) Dalam Menanggulangi Jual Beli Tanaman Hias Yang Termasuk Dalam Kategori Tanaman Langka/ Dilindungi (Studi Di Paguyuban Pedagang Bunga Kota Batu)
• Fenomena Damai Di Tempat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Fungsi Rehabilitasi Sosial Badan Narkotika Nasional Terhadap Remaja Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Bnn Kota Malang)
• I Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena Âcyber Sexâ Dalam Dunia Mayantara Dan Aspek Hukumnya
• Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Melalui Pesamuan Agung No. 1/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Di Bali (Studi Di Desa Penglipuran Bali)
• Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan
• Implementasi Larangan Menyimpan, Memiliki, Memelihara Dan Memperniagakan Elang Laut Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Bbksda Jawa Timur Dan Pasar Burung Splendid Kota Malang)
• Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Bebas Dari Penyiksaan Oleh Penyidik Polresta Malang Ditinjau Dari Cat (Convention Againts Torture) ( Studi Kasus Tersangka Gama Mulya)
• Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peninjauan Kembali Di Tinjau Dari Tujuan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013)
• Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Prostitusi Online (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Kajian Sosiologis Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Berupa Sarana Prasarana Umum Bagi Difabel Ditinjau Dari Aaupb (Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang
• Kajian Yuridis Normatif Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kpn Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur
• Kajian Yuridis Sosiologis Tentang Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Di Tempat Umum Dalam Acara Bersih Desa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto)
• Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif
• Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif Gbhn Dan Rpjpn Terhadap Pembangunan Nasional)
• Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Dalam Hierarki Perundang-Undangan
• Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/Pdt/2011/Pt.Dki, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 Dan Nomor: 238Pk/Pdt/2014)
• Lembaga Yang Berkompeten Dalam Judicial Review Yurisprudensi Di Indonesia
• Model Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif (Studi Di Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta)
• Modus Penipuan Transaksi Barang Dalam Game Online Dan Prospek Penyelesaiannya
• Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pemalsuan Identitas Kartu Keluarga
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Ntt Cabang Ende)
• Pelaksanaan Ketentuan Tentang Kedewasaan Seseorang Dalam Pelayanan Pertanahan Setelah Terbitnya Se Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/Se/I/2015 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Malang Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Jalanan Sesuai Dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak Anak
• Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Secara Mediasidi Daerah Transmigrasi (Studi Di Lokasipemukimantransmigrasikecamatanwonggeduku, Kabupatenkonawe, Sulawesi Tenggara )
• Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga Dikarenakan Menyerupai Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang Suatu Negara (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-Haki/2013 Antara Russel Vince Melawan Wen Ken Drug Dan Direktorat Jendral Haki)
• Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Harta Gono-Gini Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/Pta. Sby)
• Pemenuhan Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2014/Pn.Kpn Dan Nomor 42/Pid.Sus/2015/Pn.Kpn
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Oleh Pengemudi Angkutan Bermuatan Pasir Batu Terhadap Rambu Larangan Masuk Kota Mojokerto
• Penegakan Hukum Pasal 57 (2.A) Undang-Undang Nomor Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terkait Penggunaan Sabuk Keselamatan Pada Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ketertiban Umum Kaitannya Dengan Maraknya Penggunaan Bunga Api Dan Petasan
• Penegakan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Minerba Terhadap Terjadinya Penambangan Tanpa Izin (Studi Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Polres Mojokerto)
• Penelitian Putusan Hakim Dalam Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Mejayan (Studi Kasus Putusanno.36/ Pid.Sus/2015/Pn.Mjy)
• Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Kepolisian Dalam Keadaan Mendesak Yang Menimbulkan Kematian Atau Luka Berat Ditinjau Dari Asas Legalitas, Nessesitas Dan Proporsionalitas
• Penulisan Hukum Analisis Yuridis Putusan Hakim No 34/Pid.Sus/2013/Pn Malang Tentang Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I
• Penulisan Hukum Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Uu No. 23 Tahun 2002 Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polres Malang)
• Penyelesaian Mediasi Penal Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sebagai Tindak Pidana Aduan) (Studi Kasus Laporan No. Lp/527/Viii/2014 Polres Jombang)
• Penyelesaian Wanprestasi Kredit Jaminan Fidusia Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Purwosari Kabupaten Pasuruan
• Peran Direktorat Polisi Satwa Dalam Proses Pengungkapan Suatu Tindak Pidana (Studi Di Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim)
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Jurusan Sampang-Ketapang (Studi Di Kabupaten Sampang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah (Studi Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Pt. Mawija Jaya)
• Proses Penyidikan Untuk Menentukan Unsur Berencanadalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Di Kepolisian Resort Kediri)
• Studi Efektifitas Pengaturan Kendaraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penatalaksanaan Parkir)
• Studi Komparasi Pengaturan Penyidikan Antara Kuhap Dan Rkuhap
• Tanggung Jawab Manajer Investasi Kepada Investor Dalam Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Keterlambatan Pembayaran Hasil Redemption (Penjualan Kembali) (Studi Di Pt. Manulife Aset Manajemen Indonesia Cabang Surabaya)
• Tinjauan Kriminologi Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Oleh Kepolisian (Studi Di Polres Kota Batu)
• Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Oleh Anak (Studi Tentang Pencabulan Oleh Anak Di Polres Jombang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Kendaraan Bermotor Di Siang Hari Di Tinjau Dari Pasal 107 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Malang)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Tentang Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidanai Llegal Logging
• Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Kebencian (Hate Speech) Di Wilayah Hukum Polres Situbondo (Studi Di Polres Situbondo)
• Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Olahraga Jenis Airsoft Gun (Studi Di Polresmalang)
• Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran Pasal 112 Ayat (3) Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Pecandu Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 10 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Eksistensi Dan Implikasi Hukum Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian Dalam Menangani Konflik Horizontal Antar Perguruan Silat Di Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur (Studi Kasus Konflik Antara Perguruan Silat Setia Hati Terate Dan Setia Hati Tunas Muda Winongo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Polri Dan Polsuska Dalam Melakukan Pengamanan Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Kereta Api ( Studi Di Wilayah Hukum Malang Kota )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Conference Dalam Pemberian Keterangan Saksi Perkara Terorisme (Analisis Surat Penetapan Hakim No. 148/Penpid/2011/Pn.Jkt.Sel Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
• Upaya Hukum Kepolisian Dalam Mengatasi Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang Di Wilayah Hukum Resort Kabupaten Sumenep (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 137 Ayat Uu No 22 Tahun 2009 Mengenai Larangan Mobil Barang Untuk Angkutan Orang)
• Upaya Hukum Pemilik Benda Sitaan Atas Kerusakan Akibat Kesalahan Pengelolaan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
• Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang)

Tahun 2015

• A Study Of Indirect Speech Acts Used By The Main Characters In The Elizabeth The Golden Age Movie
• Analisa Aspek-Aspek Hukum Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman Terhadap Pengembangan Waralaba Lokal Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)
• Analisa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Studikasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Analisa Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Cukai (Studi Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : Pds-01/Tg.Prk/02/2011 Surabaya Dengan Terdakwa Purnomo Yanto)
• Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2008 Tentang Ujian Nasional
• Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ Pn.Sgr Tentang Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan
• Analisa Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Pasal 2 Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
• Analisa Yuridis Normatif Perkara No. 297/Pdt.G/2010/Pa.Mlg Tentang Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat
• Analisa Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2581/ K/Pdt/2008 ( Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Pt. Verena Oto Finance Melawan Putu Sari Utami )
• Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
• Analisis Aspek Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 392/Pen.Pid.Sus/2012/Pn.Bgl
• Analisis Batas Usia Boleh Menikah Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Madzhab Syafi’I
• Analisis Cyber Prostitution Dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) (Study Di Polresta Malang)
• Analisis Kendala Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Di Satlantas Polres Malang)
• Analisis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Asas Nondiskriminasi
• Analisis Pelaksanaan Model Project Based Learning Dalam Kurikulum 2013 Pada Kelas Iv Sdn Mulyoarjo 03 Kecamatan Lawang
• Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Banjarmasin
• Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dan Instrumen Hukum Internasional Tentang Advokat
• Analisis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Wilayah Polres Batu)
• Analisis Peran Ahli Psikiatri Forensik Dalam Membantu Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
• Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Dalam Putusan Uitvoerbaar Bijvoraad No. 16/Pdt.G/2005/Pn.Kb.Mn
• Analisis Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) (Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Analisis Putusan Hakim Nomor 27/Pid,Tipikor/2011/Pn. Samarinda Tentang Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xi/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 494/Pdt.Arb/2011/Pn.Jkt.Pst. Tentang Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Antara Pt.Sumber Subur Mas Melawan Transpac Capital Pte. Ltd Dan Transpac Industrial Holdings Limited
• Analisis Putusan Perkara No.15/Pid.Sus/2013/Pn.Jmb Dan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perk.Pdm-19/Jombang/01/2013 Tentang Peredaran Obat-Obatan Terlarang Dengan Terdakwa Ibnu Fachru Rozi Di Pengadilan Negeri
• Analisis Tentang Syarat Formil Dan Materil Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali No 97 Pk/Pid.Sus/2012 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Terpidana Sudjiono Timan
• Analisis Terhadap Dakwaan Dan Penuntutan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur (Persetubuhan Anak)
• Analisis Terhadap Hasil Mediasi Yang Gagal Di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Kasus Perceraian Pada Bulan Januari 2015 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)
• Analisis Terhadap Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anggota Dprd Sampang (M. Hasan Ahmad) Ditinjau Dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 80 Ayat (1) Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Polres Jombang)
• Analisis Terhadap Perbandingan Pengaturan Penanganan Bank Gagal Sebelum Dan Setelah Berlakunya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Analisis Upaya Hukum Kreditur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debitur ( Studi Di Pt. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Blitar )
• Analisis Yuridis Investasi Bodong Dalam Perjanjian Investor Emas Dengan Cv.Raihan Jewellery Di Surabaya
• Analisis Yuridis Jual-Beli Rumah Objek Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Bank Tabungan Negara Cabang Jember Atas Nama Iwan Budiarto
• Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pekerja Outsourcing Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Dengan Perusahaan Vendor Yang Bukan Berbadan Hukum
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Nomor: 582/Pid.B/2013/Pn.Mlg Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 582/Pid.B/2013/Pn.Mlg)
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Di Luar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vonis Ultra Petitum) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 810 K/Pid.Sus/2012
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor : 162/Pid.B/2013/Pn.Pms Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Anak
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pk Nomor 79/Pk/Pid/2013 Ditinjau Dari Perspektif Pasal 263 Ayat (2) Kuhap Dan Pasal 182 Ayat (6) Kuhap
• Analisis Yuridis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012 Yang Menghapus Ancaman Pidana Terhadap Polisi, Jaksa, Hakim Yang Tidak Melakukan Upaya Diversi
• Analisis Yuridis Sosiologis Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bpom
• Analisis Yuridis Sosiologis Praktek Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Balai Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)
• Analisisyuridisputusanhakim No: 125/Pid.Sus/2013/Pn.Pl.Rtentangtindakpidana Narkotika Terhadap Terdakwa Matrumbi Bin Matlilin
• Aspek Kepastian Hukum, Aspek Keadilan, Dan Aspek Kemanfaatan Dalam Putusan No.795/Pid.B/2012/Pn.Kpj Tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Kepentingan Umum Bagi Orang Atau Barang
• Ayu Nur Khoiriyah 201010110311050 Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
• Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Penyewa Mobil Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pemilik Rental Mobil
• Dampak Globalisasi Pada Eksistensi Seni Budaya Singo Wulung Di Kabupaten Bondowoso
• Dualisme Wewenang Eksekutorial Putusan Basyarnas Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah
• Efektifitas Pasal 22 Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak ( Studi Di Kpp Prtama Batu)
• Efektifitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhpsebagai Dasar Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Ringan ( Studi Di :Pengadilannegeripamekasan )
• Efektivitas Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Pencurian Satwa Dilindungi Jenis Burung Dikawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
• Efektivitas Pasal 108 Ayat (6) Kuhap Mengenai Keharusan Memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Atau Pengaduan Oleh Penyelidik Atau Penyidik (Studi Di Polsek Kepanjen)
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Terhadap Pelajar Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi ( Sim ) ( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang )
• Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Lembaga Asuransi Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Jakarta)
• Eksistensi Balai Lelang Swasta Dalam Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang (Studi Di Balai Lelang Swasta Pt. Balai Lelang Star Surabaya)
• Implementasi Asas Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan Pada Tahap Penuntutan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)
• Implementasi Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Pt. Mulia Jaya- Kota Malang)
• Implementasi Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 Menurut Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep. 224/Men/2003. (Studi Di Pt. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Kabupaten Kudus )
• Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd
• Implementasi Ketentuan Tentang Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ( Studi Pelaksanaan Pasal 106 Jo Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kantor Bpom Surabaya)
• Implementasi Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita Di Spbu ( Studi Di Spbu Jalan Bandung,Spbu Jalan Raden Panjisuroso,Spbu Bumiayu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 5 Angka 1 Huruf C Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.115.Men/Vii/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat Anak ( Studi Di Aldista Management )
• Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap (Studi Di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)
• Implementasi Praktik Keperawatan Dalam Menjalankan Kewenangannya Terkait Pelayanan Tindakan Medik Berdasarkan Permintaan Tertulis Dari Dokter (Studi Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Muhammadiyah Malang)
• Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Pelajar Yang Hamil (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Mojokerto)
• Implikasi Bentuk Diversi Terhadap Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Uu No. 27 Tahun 2009 Tentang Mpr, Dpr, Dpd,Dan Dprd,Dan Uu No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negaraterhadap Uud Nkri 1945
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Terhadap Hak-Hak Buruh Pada Perusahaan Pailit Pasca Judicial Review
• Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd Terhadap Kewenangan Dpr Ri Dalam Hal Penentuan Pimpinan Dpr Dan Hak Imunitas Dpr
• Kajian Kritis Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law
• Kedudukan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Mediator Dalam Kasus Perceraian (Studi Di Bp4 Provinsi Jawa Timur)
• Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945
• Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Uu Perbankan Syariah)
• Konsistensi Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Hal Terjadi Perbarengan Tindak Pidana (Concursus Realis) (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Kriteria Penyidik Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Di Polres Batu)
• Legalitas Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
• Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/Xii/2009/Sdeops Tentang Penanganan Kasus Melalui Adr (Alternative Dispute Resolution)
• Model Komunikasi Corporate Dalam Menjaga Loyalitas Publiknya Studi Pada Program Djarum Beasiswa Plus Angkatan 2011 Di Malang
• Modus Perjudian Pada Saat Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang)
• Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dalam Pembatalan Uu No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mk Nomor 1-2/Puu-Xii/2014)
• Pelaksanaan Bpjs Kesehatan Menurut Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Rs.Drs.Moh. Anwar Sumenep & Kantor Bpjs Sumenep)
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Eksploitasi Minyak Bumi (Studi Di Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java Di Kabupaten Bojonegoro)
• Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Taksi Yang Dirugikan Akibat Pelanggaran Hukum Oleh Pengemudi Taksi (Studi Kasus Di Permata Taksi - Pt Yani Putra Di Gresik)
• Pelaksanaan Jual Beli Bekas Hak Atas Tanah Adat (Studi Di Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)
• Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentamg Kesejaheraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lapas Klas I Lowokwaru Malang)
• Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Kepada Pedagang Trdisional Di Kota Batu ( Studi Pasal 8 Ayat (4) Perda Kota Batu No 8 Tahun 2012)
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Antara Pemilik Tanah Shm Nomor 286 Dengan Pedagang Non Formal Di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
• Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah ( Studi Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan )
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pengawasan Bidang Kemetrologian Surabaya Terhadap Pompa Ukur Bbm Dengan Sistem Teknologi Digital Di Spbu Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hak – Hak Konsumen (Studi Di Bidang Kemetrologian Surabaya)
• Pelaksanaan Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Penyalahgunaan Objek Jaminan Gadai Ditinjau Dari Pasal 1159 Ayat (1) Kuh Perdata Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai
• Pemenuhan Hak Aksesibilitas Sebagai Wujud Kesamaan Kesempatan Bagi Mahasiswa Penyandang Cacat Dalam Proses Pendidikan (Studi Di Universitas Brawijaya Malang)
• Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi Di Samsat Pasuruan)
• Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang Terkait Kasus Tercemarnya Lingkungan Akibat Kegiatan Pabrik Penyamakan Kulit (Studi Kasus Tercemarnya Lingkungan Di Kelurahan Ciptomulyo Akibat Kegiatan Pabrik Penyamakan Kulit)
• Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pil Dextro Secara Bebas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cirebon)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Perak, Jawa Timur 1 Kota Surabaya)
• Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Loging (Studi Di Wilayah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)
• Penerapan Diversi Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penerapan Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kerusakan Dan Gangguan Fungsi Jalan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penerapan Pasal 52 Jo Pasal 117 Ayat (1) Kuhap Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Harkat Dan Martabat Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian (Studi Di Polres Batu)
• Penerapan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Suporter Arema Yang Konvoi Di Jalan Raya Tidak Mengunakan Helm
• Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Blitar)
• Penerapan Sanksi Peredaran Miras Menurut Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006
• Pengaruh Dinamika Partai Politik Terhadap Stabilitas Politik Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia
• Penulisan Hukum Implikasi Yuridis Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Direksi Perseroan Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Analisis Yuridis Kasus Pt Tirtanadi)
• Penulisan Hukum Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Narkotika Dan Akibat Hukumnya (Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Zat Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
• Penulisan Hukum Pertimbangan Bagi Napi Kasus Pembunuhan Yang Sudah Menjalani 2/3 Masa Pidana Untuk Mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Probolinggo)
• Penulisan Hukum Studi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Proses Mediasi
• Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polisi Yang Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin (Studi Di Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang) Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum
• Penyidikan Tersangka Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Twitter Di Polresta Malang
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri ( Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang )
• Peran Bnn Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Pada Anak Jalanan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)
• Peran Polri Dalam Memberikan Pengamanan Terhadap Pegadaian Sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
• Peran Saksi Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Di Polresta Malang)
• Peranan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Mendukung Pendidikan Karakter Di Sma Negeri 02 Batu
• Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Dalam Kaitannya Kewajiban Orang Tua Mendidik Dan Membiayai Anak Jika Di Lihat Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perbandingan Sanksi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Belanda
• Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiyayaan Di Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Atas Kesaksiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jawa Timur)
• Pertimbangan Kepolisian Dalam Menetapkan Status Korban Dan Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran Marka Jalan Ditinjau Dari Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
• Politik Hukum Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Hak Berserikat Dan Berkumpul
• Politik Hukum Undang-Undang No 17 Tahun 2013Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Hak Berserikat Dan Berkumpul
• Proses Mediasi Dalam Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial Karena Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Terhadap Perselisihan Phk Antara Buruh Ms Berhadapan Dengan Pt. Mj Di Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Kota Malang Tahun 2013)
• Relevansi Sistem Penjatuhan Pidana Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)
• Standar Kelengkapan Administrasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Dalam Prapenuntutan Pelaksanaan Pasal 110 Kuhap (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Tentang Sengketa Tanah Antara Pt. Mawija Jaya Dengan Pemegang Surat Ijin Memakai Tanah Negara ( Simtn ) Dikota Tarakan Kalimantan Timur
• Studi Komparasi Lembaga Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Pidana Hongkong
• Studi Tentang Efektifitas Hukum Pemenuhan Kelengkapan Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Dalam Bahasa Indonesia Untuk Perdagangan Handphone Impor Di Pasar Dalam Negeri
• Sumpah Rahasia Jabatan Dokter Dalam Memberikan Keterangan Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Syarat Dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Jombang)
• Tanggung-Jawab Perusahaan Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Bidang Sosial Dan Lingkungan. (Studi Pada Pt. Pg Rajawali I Unit Pg Krebet Baru, Bululawang, Malang.)
• Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Mui Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/Skf-Mui/Jtm/I/2012)
• Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Tindak Pidana Penebangan Kayu Jati (Illegal Logging) Di Desa Betek (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Probolinggo)
• Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tulungagung)
• Tindakan Kepolisian Dalam Menertibkan Penggunaan Lampu Rotator Dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Polreskotabatu)
• Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Singkawang Nomor: 01/Pdt.G/Bpsk/2013/Pn.Skw)
• Tinjauan Kriminologis Pada Aborsi (Abortus Provocatus Kriminalis) Di Kota Malang ( Studi Kasus Di Polresta Kota Malang )
• Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Terhadap Kecelakaan Kerja
• Tinjauan Terhadap Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polsek Dau, Kabupaten Malang)
• Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran Pasal 112 Ayat (3) Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Tinjauan Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta Atau Pemilik Hak Terkait Yang Dijadikan Komoditi Oleh Rumah Karaoke (Studi Di Yayasan Karya Cipta Indonesia-Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Dan Sanksi Serta Perlindungan Hukum Pecandu Narkotika Dan Pengguna Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan No. 64/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Bar Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 64/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Bar)
• Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 332 Ayat 1 Ke 2 Kuhp Dalam Putusan No. 236 / Pid. B / 2012 / Pn. Jmb Tentang Melarikan Perempuan Dengan Tipu Muslihat
• Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Jombang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Tempat Hiburan Malam (Studi Di My Place Pub & Karaoke Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Kedudukan Hukum Rumah Lanting Di Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Peran Pelaku Dalam Menghasut Seseorang Untuk Melakukan Perkelahian Satu Lawan Satu
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penyitaan Sim (Surat Ijin Mengemudi)Akibat Pelanggaran Dan Tindak Pidana Berlalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Jombang)
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengelolaan Perseroan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2365 K/Pdt/2006 Tentang Perselisihan Pemegang Saham Minoritas Dengan Perusahaan)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011 Tentang Hak-Hak Pekerja Outsourcing Di Indonesia
• Upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jatim Ii Dalam Melakukan Tindakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jatim Ii Malang)
• Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penindakan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Beji Kabupaten Pasuruan
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Siswa Oleh Guru (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)
• Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Perorangan Berbasis Adat Istiadat Di Wilayah Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean (Studi Kasus Di Desa Duko)
• Upaya Rumah Tahanan Negara Dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri (Studi Di Rumah Tahanan Negaraklas Ii B Ponorogo)

Tahun 2014

• Analisa Pelaksanaan Perjanjian Investasi Indeks Saham Berjangka Hang Seng Antara Nasabah Dengan Pt. Platon Niaga Berjangka Malang (Studi Di Pt. Platon Niaga Berjangka Malang)
• Analisa Pemenuhan Aspek Keadilan Substansial Dan Keadilan Prosedural Atas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Mark Up Yang Dilakukan Terdakwa Ir. H. Samsul Hadi Dalam Putusan No.755/Pid.B/2005/P.N Bwi
• Analisis Jaminan Hak Rakyat Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Bumi ( Ditinjau Dari Konvenan Ekosob Dan Duham)
• Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Expor-Impor Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Sebagai Alat Pembayaran
• Analisis Terhadap Pengaturan Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia
• Analisis Yuridis Normatif Perluasan Makna Keterangan Saksi A De Chargesebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Kuhap Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2010
• Efektifitas Pemberian Sanksi Terhadap Peredaran Rokok Sebagai Barang Kena Cukai Yang Dikemas Untuk Penjualan Eceran Tetapi Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo)
• Efektivitas Pasal 5 Ayat 3 (A) Pp Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Mengenai Pelayanan Pada Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Ppat Didaerah Yang Belum Cukup Terdapat Ppat (Studi Di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang )
• Hambatan Penyidik Dalam Melaksanakan Rekonstruksi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Terhadap Berita Acara Pemer Iksaan Nomor Bp/109/Viii/2012/Reskrim)
• Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Hak - Hak Pekerja Pada Perusahaan Pailit Dalam Perspektif Hukum Positif
• Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung Dan Dewan Pertimbangan Presiden)
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt. Wom Finance Cabang Kabupaten Bayuwangi)
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Di Tinjau Dari Pasal 296 Jo. 506 Kuhp (Studi Di Wilayah Hukum Polres Situbondo)
• Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan (Studi Di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)
• Penulisan Hukum Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/Pn.Kpj Tentang Sengketa Tanah Antara Antoni Melawan Tni Au Lanud Abdurrachman Saleh Serta Heri Santoso
• Rekam Medis Sebagai Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran
• Studi Terhadap Keyakinan Hakim Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Terhadap Perusahaan Persewaan Mobil (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Malang)
• Tinjauan Pelaksanaan Perkawinan Berkaitan Dengan Kedudukan Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Luar Kawin (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang)
• Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Perkawinan Sirri) (Studi Di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Polres Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur Ntb)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Berserta Upaya Penanggulangannya (Studi Bb Tnbts Di Resort Coban Trisula, Sptn Wilayah Ii Tumpang)
• Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Propinsi Bali

Tahun 2013

• Analisa Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisa Yuridis Putusan Hakim Nomor 304 / Pid. B / 2012 / Pn. Lmg Tentang Pengguna Narkotika
• Analisa Yuridis Sosiologis Diversi Sebagai Alternatif Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Malang Dan Bapas Kelas I Malang)
• Analisa Yuridis Sosiologis Sistem Penempatan Narapidana Anak Dan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Anak Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang)
• Analisis Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Malang)
• Analisis Kriminologis Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Analisis Mengenai Perbuatan Contempt Of Court ( Studi Di Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo )
• Analisis Normatif Tentang Peraturan Pertanggung Jawaban Kepolisian Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Anarkisme (Di Tinjau Dari Prosedur Tetap Nomor : Protap/ 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki )
• Analisis Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Keuangan Nomor 02/Spb/M.Pan-Rb/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 141/Pmk.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
• Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Hukum Pidana Anak Indonesia Dan Belanda
• Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker Di Apotek (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Analisis Putusan Hakim Tingkat Pertama No.578/Pid.Sus/2012/Pn.Blt Tentang Perkara Persetubuhan Dan Pengguguran Kandungan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin
• Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 48/Puu Viii/2010 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Analisis Terhadap Putusan Hakim No 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Karena Perintah Atasan
• Analisis Terhadap Putusan Hakim No.187/Pid.B /2011 /Pn Ngw Tentang Pembunuhan Bidan Supari
• Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pid.Sus/2010/Pn.Tte Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Iswan Usman Alias Is
• Analisis Yuridis Normatif Keberadaan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Kedudukan Dan Kewenangan Konstitusional Mpr Ri
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus/2011/Pn.Pkl Tindak Pidana Pencurian Dengan Terdakwa Anak
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 57/Pid/2011/Pt.Bjm Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtvervolging)
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Phpu-D-Vi/2008 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional Antara Punggawa Dengan Sawi (Studi Di Ling. Tamo Ii, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene)
• Analisis Yuridis Pemutusan Sepihak Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Perdata
• Analisis Yuridis Pengaturan Keadilan Restoratif Dan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
• Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 06/Pid.Sus/2011/Pn Malang Tentang Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar
• Analisis Yuridis Putusan Hakim No.2031 K./Pid.Sus/2011 Tentang Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi
• Analisis Yuridis Putusan No.380 /Pid.Sus/ 2011/ Pn.Mlg Tentang Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Analisis Yuridis Sosiologis Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang (Studi Di Cv. Patria Multindo Perkasa, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memeperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum
• Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi Tni Ad (Studi Kasus Di Polisi Militer Malang Kota)
• Analisis Yuridis Sosiologis Kawin Ganti/Kaweng Ganti (Studi Kasus Di Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab.Maluku Tengah)
• Analisis Yuridis Sosiologis Persepsi Produsen Terhadap Kelaikan Kendaraan Grandong Dalam Beroprasi Di Jalan Di Tinjau Dari Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Lapang Di Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Studi Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penanggulangan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Resort Malang Kota (Studi Di Kepolsian Resort Malang Kota)
• Analisis Yuridis Sosiologis Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Angkutan Antar Jemput Pelajar Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Hukum Pelaksanaan Wajib Uji Becak Motor Berdasarkan Pasal 49 Junto Pasal 50 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Mojokerto)
• Efektifitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Untuk Mencapai Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Efektivitas Ancaman Sanksi Pidana Pasal 112 Dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha Di Pasar Merjosari Oleh Upt Kemetrologian Malang (Studi Di Upt Kemetrologian Malang)
• Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Outsourcing (Studi Kasus Di Pt. Bank Danamon Cabang Kota Batu)
• Implementasi Hak-Hak Konsumen Instalasi Listrik Yang Mengalami Kerugian Akibat Terjadinya Korsleting Listrik (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012 Terhadap Buruh/Pekerja Wanita (Studi Pabrik Rokok Pt Sampoerna Ngantang, Malang)
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-Viii/2010 Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan
• Implikasi Yuridis Terhadap Para Pihak Dalam Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Mengunakan Jaminan Asuransi Exise Bond
• Kajian Yuridis Sosiologis Penanganan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Oleh Pihak Kepolisian Di Rumah Sakit Dr. Dorisilvanus Palangkaraya ( Studi Di Wilayah Hukum Polres Palangkaraya )
• Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pengambilan Dana Nasabah Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet
• Kedudukan Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Sebagai Dasar Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat (2) Kuhap
• Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Terhadap Tersangka Perkara Pidana Tahun 2010 Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polresta Malang)
• Kesadaran Hukum Pendaftaran Hak Cipta Atas Karya Seni Ukir Traditional Di Bali (Studi Di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali)
• Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40./Puuix/ 2011
• Konflik Kewenangan Antara Polri Dan Kpk Dalam Penyidikan Kasus Korupsi Simulator Sim Ditinjau Dari Prinsip Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan
• Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Embung Juruan Di Kabupaten Sumenep Antara Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Penyediaan Air Baku Ii Surabaya Dengan Pt Pandu Putra Primatama Surabaya
• Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penangkapan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Nganjuk)
• Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek Jaminan (Studi Di Kantor Pegadaian Cabang Bangil Kota Pasuruan)
• Pelaksanaan Pembinaan Anak Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Lembaga Pemsyarakatan Klas Iia Anak Kota Martapura)
• Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Menurut Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)
• Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Korupsi Syaukani Hasan Rais (Studi Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 2010)
• Pemberian Pembebasan Bersyararat Pada Narapidana (Studi Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Kota Malang)
• Pemberian Surat Tanda Penerimaan Laporan Oleh Pihak Kepolisian Kepada Pihak Pelapor (Studi Di Polres Kota Batu)
• Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Indonesia
• Pemenuhan Hak Kesejahteraan Pekerja Dan Keluarga Ditinjau Dari Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Pt. Nankai Indonesia, Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur)
• Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dalam Perceraian (Studi Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)
• Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Polisi Oleh Satuan Profesi Dan Pengamanan (Propam) (Studi Di Satuan Propam Polres Wilayah Kota Batu)
• Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polresta Malang)
• Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Batu)
• Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)
• Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan Dalam Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen (Studi Di Dinas Kesehatan Kab. Magetan)
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Studi Di Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Malang)
• Pengaruh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Praktik Perjudian (Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)
• Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Hakim
• Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Sebagai Bahasa Pengantar Utama Di Dalam Penyelenggaraan Siaran Radio Ditinjau Dari Pasal 37 Uu No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ( Studi Di Radio Kota Batu Dan Radio Kota Malang )
• Penulisan Hukum Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Terkait Dengan Hak-Hak Korban Serta Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak-Hak Korban Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Penyebab Dan Tipe Kejahatan Wanita Menjadi Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang)
• Peranan Penyidik Dalam Menjalankan Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba ( Studi Di Polres Pasuruan )
• Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan Dalam Mewujudkan Negara Republik Indonesia Yang Demokratis
• Perlindungan Hak Konsumen Dalam Penjualan Barang Di Department Store Dengan Pemberian Diskon Sampai Dengan 70 %
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Dan Prosedur Standar Mutu Pada Produk Air Minum Isi Ulang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Incest Yang Dilakukan Pelaku Yang Mempunyai Hubungan Keluarga (Studi Kasus Edm No. Reg Perkara: Lp/1213/Xi/2012/Jatim/ Res Malang Kota)
• Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pelanggaran Informed Consent
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia
• Problematika Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Trafficking) Âanalisa Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Kuhap) Â
• Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet Dengan Penjualan Objek Hak Tanggungan Atas Tanah Secara Âdi Bawah Tanganâ (Studi Di Koperasi Mitra Mandiri Malang)
• Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Terhadap Barang Jaminan Debitur Yang Hilang (Studi Kasus Di Pt. Pegadaian (Persero) Upc. Pasar Jenu Kab. Tuban)
• Tindakan Hukum Polri Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Polri (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pasuruan)
• Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 Kuhp (Studi Di Kabupaten Pamekasan)
• Tinjauan Pelaksananaan Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Pelaku Usaha Yang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Label Kemasan Yang Tertera (Studi Di Dinas Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu Dan Lembaga Perlindungan Konsumen)
• Tinjauan Tentang Pasal 71 Ayat 1 Huruf D Dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Wajib Lapor Kendaraan Bermotor Di Luar Wilayah Registrasi Provinsi Jawa Timur Yang Digunakan Secara Terus Menerus Lebih Dari 3 Bulan Di Kota Malang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Pengedar Minuman Beralkohol Menurut Pasal 36 Perda Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tulungagung)
• Tinjauan Terhadap Penanggulangan Pengemis Anak Oleh Pemerintah Kota Malang (Study Di Disnakersos Dan Satpol Pp Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Normatif Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Studi Di Bappeko Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi Menurut Rasa Keadilan Masyarakat
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Batu
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Secara E-Filling System (Studi Di Kementrian Hukum Dan Ham Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pembatasan Dalam Menjalankan Hak Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia (Studi Atas Pro Kontra Pencekalan Konser Artis Asing)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan Ditinjau Dari Komentar Umum No. 14 Komite Ekosob Pbb Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Anak Blitar)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Sediaan Farmasi (Obat) Di Apotek Dalam Melindungi Konsumen (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Standar Mutu Makanan Kemasan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ( Studi Di Dinas Kesehatan Madiun )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Kharisma Kusuma Lawang – Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Penyidik Dalam Melakukan Identifikasi Perilaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polres Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pergeseran Makna Perkawinan Sebagai Ikatan Lahir Batin Menjadi Ikatan Transaksional (Studi Atas Penyebab Utama Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hak Terhadap Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Multi Level Marketing (Studi Di Pt. Sophie Paris Indonesia Cabang Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Palsu (Studi Di Lpki Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bojonegoro
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Modus Operandi Pencurian Kabel Telepon Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pedagang Tembakau
• Tinjuan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Phpu.D-X/2012 Tentang Pemilukada Kota Batu
• Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Batu)
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Preman Oleh Kepolisian (Studi Di Polres Kota Batu)
• Upaya Penyelesaian Hilangnya Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Adira Finance Kabupaten Lumajang)
• Upaya Penyelesaian Perbuatan Melanggar Hukum Perusahaan Kain Karena Pencemaran Air (Studi Pencemaran Lingkungan Di Pt. Soedali Sejahtera Di Pandaan)
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Bola Yang Menggunakan Sms (Studi Polres Kota Malang)
• Urgensi Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Urgensi Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Melalui Peraturan Daerah Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat (Studi Di Wilayah Kota Kediri)

Tahun 2012

• Analisa Ketentuan Mengenai Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien Hiv/Aids Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Cepu Ditinjau Dari Uu No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Analisa Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.33/Pid.An.B/2008/Pn.Lmj Tentang Terdakwa Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian
• Analisa Restorative Justice Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
• Analisa Yuridis Mengenai Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Jiwa Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Analisa Yuridis Pemenuhan Hak Terdakwa Untuk Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perkara Pidana Yang Diancam Pidana 5 Tahun Keatas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No 216/Pid.B/2010/Pn.Jr)
• Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang
• Analisa Yuridis Prosedur Sertifikasi, Labelisasi Halal Terhadap Makanan Dan Minuman Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Umat Islam
• Analisis Ketaatan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Kewajiban Menggunakan Helm Standar (Studi Di Kecamatan Sukun Kota Malang)
• Analisis Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Di Wilayah Polres Kabupaten Malang)
• Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/Kppu-L/2009 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 Tentangdugaan Kasusmonopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Pt Carrefour Indonesia
• Analisis Yuridis Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan
• Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia)
• Analisis Yuridis Normatif Kewenangan Bank Indonesia Dalam Hal Pengajuan Pailit Terhadap Bank
• Analisis Yuridis Normatif Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
• Analisis Yuridis Normatif Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Positif Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/Puu-Iv/2006
• Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum Materiil Dan Formil Antara Putusan Hakim No. 235/Pid B/2006/Pn.Kdri Dan No. 379/Pid/2006/Pt.Sby Dalam Perkara Dengan Terdakwa Pidana Perkosaan
• Analisis Yuridis Normatif Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Prosedur Penanggulangan Anarki Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pengunjuk Rasa (Studi: Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia)
• Analisis Yuridis Normatif Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Penyertaan (Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor : 177/Pid.B/2009/Pn.Kpj)
• Analisis Yuridis Normatif Tentang Klasifikasi, Ruang Lingkup Dan Sanksi Tindak Pidana Contempt Of Court Di Indonesia Serta Urgensi Pengaturannya Sebagai Pranata Hukum Pidana Yang Diatur Secara Khusus
• Analisis Yuridis Normatif Tentang Konflik Antara Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Analisa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010)
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Nomor: 581/Pid.B/2009/Pn.Mkt Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 581/Pid.B/2009/Pn.Mkt)
• Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Timor Leste Pasca Jajak Pendapat Tahun 1999
• Analisis Yuridis Sosiologis Kekerasan Yang Terjadi Di Kalangan Guru Dan Siswa (Studi Kasus Di Smk Pgri 1 Dan Polresta Kota Kediri)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Untuk Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Tersangka Anak (Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya ( Studi Di Kota Malang )
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith (Iktikad Baik) Dalam Asuransi Kesehatan ( Studi Di Pt. Bumida Bumiputera Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang
• Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Dan Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Kota Batu)
• Analisis Yuridis Sosiologis Penerapan Parkir Berlangganan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Jo Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Parkir ( Studi Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo )
• Analisis Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hal Penjualan Yang Dilakukan Melalui Cara Obral Yang Bersifat Mengelabui Atau Menyesatkan Di Tinjau Dari Pasal 11 Huruf (F) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Departement Store Gramedia Expo Surabaya)
• Analisis Yuridis Sosiologis Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pemain Bola Profesional Arema Dan Manajemennya. (Studi Di Kantor Manajemen Persatuan Sepak Bola Arema)
• Analisis Yuridis Sosiologis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tabrak Lari Dari Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Di Kota Malang Ditinjau Dari Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polisi Resor Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Banyuwangi (Studi Di Wilayah Hukum Kota Banyuwangi)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penggunaan Rekaman Data Telepon Oleh Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Pembunuhan Bap Nomor Pol : Bap/19/I/2012 Di Wilayah Hukum Polerseta Malang )
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pertunjukan Musik. (Studi Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Pertunjukan Musik Antara Band Begundal Lowokwaru Dengan Event Organizer Londo Di Taman Budaya Banjarmasin)
• Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Atas Cacat Tersembunyi (Verborgen Gebreken) Dalam Pembelian Notebook (Studi Di Notebook Center Dieng Plasa Malang)
• Analisis Yurisdis Normatif Putusan Hakim Nomor: 857/Pid.B/2010/Pn.Mlg Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Pn. Malang)
• Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Toko Modern Terhadap Usaha Kecil (Studi Kasus Di Toko Modern Dan Usaha Kecil Di Jalan Mt. Haryono Malang)
• Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)
• Implementasi Larangan Melakukan Tindak Pidana Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan Mengakses Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Kota, Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 134 Huruf G Tentang Hak Utama Yang Diperoleh Oleh Konvoi Kendaraan Bermotor Di Dalam Undang - Undang No.22 Tahun 2009 (Studi Di Wilayah Hukum Polsek Gempol)
• Implementasi Pasal 86 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Berkaitan Dengan Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Home Industry Sepatu (Studi Pada Home Industry Sepatu Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
• Kajian Terhadap Pasal 487 Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Di Tinjau Dari Pasal 1 Dan 2 Ayat (1), (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
• Kajian Yuridis Sosiologis Pembangunan Apartemen Disempadan Sungai Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/ Prt/ 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai (Studi Kasus Pada Pembangunan Apartemen Menara Soekarno-Hatta Malang)
• Kebijakan Polisi Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak
• Kewenangan Penyidik Melakukan Tindakan Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polresta Kediri)
• Kualifikasi Unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer-Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Dengan Nomor Perkara 31/V/2011/Polsek Maron,Tanggal 13 Mei 2011 Di Polres Probolinggo)
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Polres Malang Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang ( Studi Kasus Di Polres Malang Dan Bnk Kabupaten Malang )
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi Karena Kerusakan Atau Kehilangan Atau Keterlambatan Penyampaian Barang ( Studi Di Esl Express Cabang Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Oleh Pengusaha Pariwisata Terhadap Kerugian Yang Di Alami Wisatawan Yang Di Akibatkan Kecelakaan Di Wahana Permainan ( Studi Di Jawa Timur Park I Di Kota Batu ) Penulisan Hukum
• Pelaksanaan Perjanjian Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Pt. Perkebunan Nusantara X Pg Jombang Baru Jombang)
• Pelaksanaan Perwalian Oleh Yayasan Panti Asuhan Yang Bertindak Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Di Panti Asuhan Muhammadiyah Jl. Bareng Tenes Malang)
• Pelaksanaan Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Menurut Pasal 21 Huruf C Undang-Undang Ri No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut Angkutan Udara Niaga Berjadwal Domestik Terhadap Penumpang Yang Mengalami Keterlambatan Keberangkatan Dari Bandar Udara Ngurah Rai Bali Ditinjau Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
• Pelayanan Kunjungan Terhadap Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo)
• Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian On-Line Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Dengan Perkara Nomor : Pdm-28/Tg/Prk/01/2012 Tentang Perjudian On-Line Bola)
• Pengungkapan Modus Operandi Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Penulisan Hukum Kajian Yuridis Pengaturan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Penulisan Hukum Peran Aparat Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Sms (Short Message Service) (Studi Di Polresta Malang)
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Atas Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Pt. Bank Jatim Surabaya)
• Peran Bapas Dalam Pembimbingan Anak Nakal Yang Menjalani Pidana Pengawasan (Studi Di Bapas Klas Ii Kota Madiun)
• Perlindungan Hukum Bagi Waria Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 (Studi Di Wilayah Polres Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menjadi Korban Pencemaran Udara Oleh Pt. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada Pt. Wilmar Nabati Indonesia Di Kota Gresik)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Lapas Anak Blitar)
• Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan-Bahan Berbahaya Dalam Produk Industri Makanan
• Standarisasi Kantor Advokat Yang Menjadi Tempat Magang Bagi Calon Advokat (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)
• Studi Kasus Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1441/Pdt.G/Pa.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama
• Studi Komparatif Pelaksanaan Asuransi Jiwa Pada Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dan Pt. Takaful Indonesia
• Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigentrechting) Terhadap Seorang Yang Diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelakunya (Studi Kasus Pencurian Di Jl. Slagah, Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kekerasan Dalam Pacaran (Dating Violence) (Studi Terhadap Kalangan Mahasiswa Perempuan Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Jombang)
• Tinjauan Yuridis Normatif Dinamika Pengaturan Kemerdekaan Pers Dalam Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Normatif Penemuan Hukum Oleh Hakim
• Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Perlindungan Nasabah Pemegang Kartu Kredit Dari Penyalahgunaan Kartu Kredit Oleh Pihak Ketiga
• Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Secara E-Commerce (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Perdagangan Internasional)
• Tinjauan Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/Pn.Bwi Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati Banyuwangi
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Peledakan Bom Ikan (Studi Kasus Di Polresta Pasuruan)
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tentang Tindak Pidana Yang Menyangkut Penggunaan Bahan Yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan / Lingkungannya (Analisa Putusan No. 32/Pid.Sus/2010/Pt. Malut)
• Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Ppa Polres Batu)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Salah Satu Kos-Kosan Di Perumahan Sigura-Gura Hills )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Perlindungan Hakhak Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Pencabulan No. Lp/256/Viii/2010/Jatim, Di Polres Kepanjen Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap Pekerja Karena Kehendak Majikan Atas Dasar Pasal 158 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Pabrik Rokok Pt. Prima Bumi Pakuwon Jaya Desa Pakuwon Kecamatan Sumberrejo-Bojonegoro)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Rekonstruksi Suatu Tindak Pidana (Studi Di Polres Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Tanggungjawab Kepolisian Menurut Pasal 200 Ayat (3) Huruf C Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowokwaru Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Polisi Republik Indonesia (Polri) Satuan Lalu Lintas Dalam Pemenuhan Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penjatuhan Sanksi Terhadap Angkutan Umum Yang Melebihi Daya Angkut Barang Menurut Pasal 67 Pp No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Studi Di Polres Pasuruan)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Perkelahian Tanding (Tawuran) Antar Kampung (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Maron Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan (Studi Kasus, Putusan: No: 103 K/Tun/2010, No 2710/K.Pdt/2008, No 11/Pid/2009/Pt.Tk, Mediasi Antara Pt Csi Dengan Masyarakat Rejoso Pasuruan)
• Upaya Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pelanggaran Pjtki Yang Menempatkan Tki Tidak Sesuai Dengan Pekerjaannya Ditinjau Dari Pasal 72 Jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang Tahun 2010)

Tahun 2011

• Akta Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No.1 Tahun 1974
• Analisa Pemenuhan Hak Hak Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang Undang No 23 Tahun 2002 ( Studi Berkas Perkara No. Pol : B/230/Vi/2009/Reskrim/Polres Blitar)
• Analisa Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Outsourcing Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Studi Di Pt.Usaha Patra Lima Jaya Dan Pt. Pertamina (Persero) Area Jatim Dan Balinus )
• Analisa Yuridis Normatif Tata Kelola Bunga Tabungan Keuangan Calon Haji Yang Menjadi Daftar Tunggu (Waiting List) Oleh Kementerian Agama
• Analisis Perlindungan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Atas Jaminan Keamanan Pribadi, Keluarga, Dan Harta Bendanya (Studi Di Polres Batu)
• Analisis Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia
• Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara No. 1011/Pid.B/2009/Pn.Kpj. (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Dalam Tindak Pidana Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Viii/2010 Atas Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
• Analisis Terhadap Penggunaan Jaminan Pada Akad Musyarakah Pada Bank Bri Syariah Cabang Malang (Studi Di Pt. Bank Bri Syariah Cabang Malang)
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 155/Pid.B/2009.Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Yuridis Normatif Pengaturan Intersepsi Atau Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Atas Perlindungan Diri Pribadi
• Analisis Yuridis Normatif Pengujian Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 443/Pid. B/2010/Pn. Lumajang Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian
• Analisis Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Residivis Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Ii A Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi Polri(Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Diajukan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Warga Dalam Acara Pernikahan Oleh Kepolisian (Studi Di Polisi Sektor Mayangan Kota Probolinggo)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Pengedaran Dan Pemakaian Ganja Di Kalangan Remaja (Studi Pada Reskrim Polres Kota Batu)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak(Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Perkara Psikotropika (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.495/Pid.B/2010/Pn.Blt)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Di Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pada Terdakwa Tindak Pidana Perkosaan
• Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Kantor Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)
• Hak-Hak Anak Angkat Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang)
• Implementasi Pasal 4 Angka 1,4 & 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Korban Konversi Gas Elpiji ( Studi Di Malang Raya )
• Implementasi Undang-Undang Ri No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jakarta)
• Implikasi Yuridis Pidana Mati Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 10-17-23/Puu-Vii/2009 Mengenai Permohonan Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan
• Kajian Yuridis Normatif Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Provinsi
• Kajian Yuridis Normatif Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden Dalam Kasus Dana Talangan (Bail Out) Bank Century Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Ri Tahun 1945
• Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Komparatif Kuhap Dan Uu Ite)
• Kekuatan Hukum Hasil Rekonstruksi Dalam Menemukan Alat Bukti Terhadap Terjadinya Suatu Tindak Pidana (Studi Rekonstruksi Pada Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Di Polres Batu Bap Nomor: 50/Xii/2010/Satreskrim )
• Ketentuan Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum
• Pelaksanaan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Konsentrasi Saat Berkendara Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Hand Phone (Hp) (Studi Di Satlantas Polresta Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Hak Kebebasan Bagi Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Kepada Aparat Penyidik Menurut Pasal 52 Dan 117 Kuhap (Studi Di Polresta Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Orangtua (Studi Kasus Arumi Bachsin Di Kpai Jakarta)
• Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Antara Pemberi Waralaba Dan Penerima Waralaba Dengan Cabang (Studi Di Mie Jogja Pak Karso Cabang Malang)
• Pelaksanaan Safety Riding Pada Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Malang)
• Pembinaan Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Bayinya Sendiri (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Wanita Malang)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Klub Motor (Studi Di Polresta Malang)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Di Kota Malang (Studi Di Sat Res Narkoba Polres Malang Kota)
• Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Bidang Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(Studi Di Pt. Unilever Surabaya)
• Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 21/M-Dag/Per/6/Tahun 2008 Dan Nomer 07/M-Dag/Per/2/Tahun 2009
• Pengaruh Iklan Obat Flu Di Televisi Terhadap Pemilihan Obat Secara Swamedikasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Blimbing Malang
• Pengelolaan Dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang)
• Penggunaan Sumpah Pocong Sebagai Sumpah Pemutus (Sumpah Decisoir) Dalam Kasus Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/Pa.Lumajang)
• Penulisan Hukum Analisa Pengaturan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Terjadinya Perang Yang Bersifat Bukan Internasional (Non International Armed Conflict) Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Penulisan Hukum Tinjauan Yuridis Normatif Pengawasan Internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Hakim Konstitusi
• Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Remaja Yang Membutuhkan Perawatan Medis Karena Ketergantungan Narkoba (Studi Di Polres Kota Malang)
• Peran Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pasuruan)
• Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Sela (Studi Terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 404/Pid.B/2009/Pn.Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Eksonerasi Dalam Nota Pembelian Tunai Oleh Pelaku Usaha Penjual Peralatan Komputer Di Kota Malang
• Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Sistem E-Commerce Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Buku Iii Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Di Indonesia
• Persepsi Nasabah Terhadap Manfaat Atm Pada Pt . Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang
• Pertimbangan Penyidik Dalam Mengkualifikasi Perbuatan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Polisi Sektor Lowokwaru Malang)
• Prospek Penerapan Pasal 3 (A) Melindungi Kawasan Dan Lahan Pertanian Pangan Secara Berkelankutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Malang)
• Studi Komparatif Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Dengan Bank Perkreditan Rakyat ( Studi Di Koperasi Distribusi Lestari Dau Dan Bpr Swamitra Sukun )
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerusakan Cargo Dalam Pengangkutan Laut (Studi Di Pt. Sahabat Utama Indonesia Jakarta)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Didahului, Disertai, Diikuti Dengan Tindak Pidana Yang Lain (Study Kasus Di Polres Blitar, Terhadap Bap Nomor : B / 125 / Vi / 2010 / Reskrim, Tanggal 25 Juni 2010. Dengan Tersangka Supriyadi)
• Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus No. Bp/221/Ix/2010 Di Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Di Polresta Malang )
• Tinjauan Yuridis Normatif Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin (Studi Sk Mentri Kesehatan Nomor 686/ Menkes/ Sk/ Vi/ 2010)
• Tinjauan Yuridis Normatif Putusan Hakim No: 554/Pid.B/2009/Pn.Mlg Dalam Perkara Pemalsuan Dengan Terdakwa A. Teti Dwi Lenny Marlina
• Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Dalam Persaingan Dengan Pasar Modern
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perbuatan Incest Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Pertanggungjawaban Pidananya
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 426/Pid.B/Pn.Bdw. Dalam Pekara Tindak Pidana Berlanjut
• Tinjauan Yuridis Normatif Viktimisasi Perempuan Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Implementasi Program Quick Response Di Polres Malang Kota
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Kedudukan Ahliwaris Anak Perempuan Di Bali Terhadap Harta Peninggalan Dari Pewaris (Studi Di Banjar Negara Kaja, Kelurahan Sading)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Menyediakan Fasilitas Pendukung Penyelenggara Lalu-Lintas Berdasarkan Undang-Undang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan N0 22 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat ( 1 )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Model Pembinaan Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Di Bidang Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii-B Bondowoso)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:21/M-Dag/Per/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Studi Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Uu No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Demonstrasi Tahun 2009-2010 Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan (Studi Di Polsekta Lowokwaru Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Anak Jalanan Di Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Polsekta Lowokwaru)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Praktek Perjudian Dalam Permainan Texas Holdem Poker Di Facebook (Studi Di Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Masyarakat Berdasarkan Konsep Hukum Adat Jawa (Studi Di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Anggota Kepolisian (Studi Polres Batu)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Score Girl (Studi Kasus Di Pitstop Pool & Cafebar Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Praktek Monopoli Dalam Jasa Non Aeronautika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pt. Angkasa Pura I Cabang Bandara-Juanda)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Malang (Studi Di Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Wanprestasi Pembayaran Rekening Listrik Oleh Konsumen (Studi Di Pt. Pln Persero Unit Pelayanan Dan Jaringan Pamekasan)
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Bpr (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Sedaya Dana Makmur Kec. Tumpang Kab. Malang)

Tahun 2010

• Aksesibilitas Pengujian Open Legal Policy Di Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Keadilan
• Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/Pn.Bwi)
• Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 Dan Nomor 1698K/Pid/2007)
• Analisa Yuridis Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 Dan 136/Puu-Vii/2009(Mengenai Pengujian Uu No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikannasional Dan Uu No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)
• Analisa Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (Studi Pada Pt. Rira Indonesia Mojokerto)
• Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Oleh Institusi Kepolisian (Studi Kasus Di Polsek Bantur)
• Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Studi Di Ma.Muhammadiyah I Malang)
• Analisis Kriminologis Ibu Kandung Yang Membunuh Anaknya Pada Saat Dilahirkan Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang )
• Analisis Mekanisme Pengambilan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Dan Nomor 28 Tentang Penetapan 1 Syawwal 1428/2007 Dan 1429/2008
• Analisis Perma No. 1 Tahun 2008Dalam Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Analisis Terhadap Penerapan Penilaian The Five C’S Of Credit Principle Kepada Calon Debitur Dalam Rangka Meminimalisir Kredit Macet Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Di Pt. Bpr Dau Anugerah)
• Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kekuasaan Kehakiman Yang Baik (Ditinjaudari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
• Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Kekerasan Massa Tawuran Yang Terjadi Pada Pertunjukan Orkes Dangdut Melayu(Studi Di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)
• Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yurisdiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 746/ Pid.B/ 2008/ Pn. Kpj. Tentang Tindak Pidana Psikotropika Dengan Terdakwa Hakim Bin Yasir
• Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pid.Pra/2009/Pn.Malang Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Praperadilan Mengenai Tindakan Penggeledahan Dan Penyitaan Oleh Penyidik
• Analisis Yuridis Normatif Tentang Pemenuhan Syarat Formil Dan Matereiil Dalam Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kejaksaan Negeri Batu (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 )
• Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Siaran Program Infotainment Ditinjau Dari Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Republik
• Analisis Yuridis Publikasi Foto Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor : 06/Pid.S 2004/Pn.Malang Tentang Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 67/Pid.B/2009/Pn. Kd. Mndalam Perkara Kerusuhan Antar Anggota Perguruan Pencak Silat
• Analisis Yuridis Sosiologis Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Untuk Menjual Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Sebagai Dasar Eksekusi Benda Agunan (Jaminan) Oleh Bank(Studi Di Btn Syariah Kantor Cabang Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif Uu No.44Tahun 2008 Tentang Pornografi(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Kerangka Otonomi Desa(Studi Di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
• Analisis Yuridis Sosiologis Model Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang - Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Di Desa Talun Kulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 Tentang Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima(Studi Pada Satpol Pp Kota Pasuruan)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak Di Panti Asuhan K H Mas Mansyur Di Tinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Panti Asuhan Kh Mas Mansyur Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Anak Di Polres Kabupaten Blitar
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Peraturan Disiplin Mahasiswa Umm Nomor 01 Tahun 2007 Terhadap Perilaku Hedonisme Mahasiswa( Studi Kasus Di Kawasan Pemondokan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang )
• Analisis Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (2) Huruf B Undangundang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Mengenai Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Standar Sediaan Farmasi (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono Di Polres Sidoarjo)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Di Polres Banyuwangi)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Suap Yang Dilakukan Oleh Awak Bus Kepada Oknum Aparat Kepolisian(Studi Di Wilayah Hukum Pelabuhan Gilimanuk)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Penganiayaan Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola(Studi Di Polres Solo Dan Kantor Pssi Jakarta)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Kendaraan Tidak Bermotor(Studi Di Polresta Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberian Gratifikasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Studi Di Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Terpenuhinya Unsur Kesalahan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 359 Kuhp(Di Polres Kota Blitar)
• Aspek Hukum Penanganan Pemulung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)( Studi Pada Satpol Pp Kota Malang )
• Aspek Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undangkewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Rangkapenegakan Hak Asasi Manusia
• Dasar Penolakan Pengadilan Terhadap Pengajuan Permohonan Korban Tindak Pidana Dalam Memperoleh Restitusi Atau Ganti Kerugian(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/Pn.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Dengan Terdakwa Umar Arif Dkk. Dan Saksi Korban Endang Srimaryati)
• Dasar Pertimbangan Anak Dikembalikan Kepada Orang Tua(Akot) Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian(Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Malang)
• Efektifitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang)
• Efektifitas Pelaksanaan Tugas Bidang Sosial Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang Menurut Pasal44 Keputusan Walikota No. 333 Tahun 2004 Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Kota Malang
• Efektifitas Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen
• Efektifitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 Kuhp Tentang Penggunaan Minuman Keras (Arak Bali) Pada Saat Sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Masyarakat Bali
• Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Dalam Pasal 31 Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri(Studi Di Pjtki Pt Prima Duta Sejati Malang)
• Fungsi Dan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalamproses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan(Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn)Kabupaten Ponorogo Jawa Timur)
• Hubungan Kondisi Ekonomi Orang Tua/Wali Murid Terhadap Prestasi Belajar Pkn Siswa Kelas Ix Smp N 1 Gondang Kabupaten Bojonegoro
• Implementasi Akad Musyarakah (Kerjasama) Dalam Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)
• Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Undang- Undang Nomor22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu Padasiang Hari Untuk Kendaraan Bermotor(Study Di Wilayah Hukum Polres Jombang)
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Dalam Lingkungan Sekolah(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)
• Implementasi Pemberian Pelayanan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Menurut Pasal 14 Huruf (D) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru-Malang)
• Implementasi Tugas Bank Indonesia Dalam Menindak Lanjuti Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Yang Melanggar Ketentuan Bank Indonesia (Studi Di Bank Indonesia Malang)
• Kajian Kritis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Nomor: 390/Pid.B/2006/Pn. Kepanjen Dan Nomor: 316/Pid.B/2006/Pn. Kepanjen Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat–Obatan Terlarang (Narkotika)
• Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/Puu-Iii/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Kajian Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara Nomor357/Pid.B/2009/P.N.Bojonegoro Tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 357/Pid.B/2009/P.N.Bjn)
• Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Ajaran Ahmadiyah Ditinjau Dari Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Sebagai Hak Konstitusional Rakyat
• Kendala Yang Timbul Dalam Proses Resosialisasi Bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa(Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah(Studi Di Desa Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang)
• Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan Malang – Bandara Juanda Surabaya Terhadap Konsumen Pengguna Jasa(Studi Di Yayasan Lembaga Konsumen Malang)
• Optimalisasi Peran Penyidik Terhadap Prosedur Pemeriksaan Tersangka Dalam Kasus Perjudian Togel(Study Kasus Di Polresta Kota Batu)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pembangunan Pertamanan Di Desagedang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)
• Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Penasehat Hukum (Advokat) Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Di Beberapa Kantor Advokat)
• Pelaksanaan Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasiendi Rumah Sakit Militer D. Soepraoen Malang
• Pelaksanaan Keppres No. 81 Tahun 2005 Tentang Kelembagaan Badan Koordinasi Keamanan Laut(Bakorkamla) Dalam Penegakan Hukum Laut(Studi Kasus Ilegal Fishing Di Bakorkamla Jl. Dr. Sutomo No. 50 Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Huruf F Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Hal Kewajiban Penyidik Untuk Memberikan Informasi Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan( Studi Di Kepolisian Wilayah Malang )
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Pp No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di Sd Kristen Sang Timur Malang Dan Sd Kristen Petra Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Lumajang )
• Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
• Pelaksanaan Pendidikan Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
• Pelaksanaan Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Uu N0. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi Di Mapolwil Malang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dan Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet (Studi Di Pt. Bank Danamon Cabang Jember)
• Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Klarifikasi Nilai Pada Mata Pelajaran Pkn Di Smp Negeri 2 Kota Malang
• Pelaksanaan Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidanadi Polres Batu
• Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Di Kejaksaan Negeri Lamongan)
• Pemberian Kredit Modal Kerja Industri Dengan Jaminan Fidusia(Studi Pada Pt. Bank Jatim Cabang Malang)
• Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)
• Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Dalam Pertunjukan Seni Tayub Di Desa Sambirejo Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol ( Studi Di Wilayah Hukum Polsek Warujayeng Kecamatantanjung Anom Kabupaten Nganjuk)
• Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Di Polresta Malang)
• Penerapan Pasal 56 Kuhap Tentang Bantuan Hukum Cuma - Cuma Bagi Tersangka Yang Di Ancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih( Studi Di Kepolisian Resor Malang)
• Penulisan Hukum / Skripsi Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Kota (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Batu)
• Penulisan Hukum Pengaruh Jenis Dan Jumlah Barang Bukti Terhadap Tuntutan Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika
• Penulisan Hukumefektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik(Studi Di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)
• Penyelesaian Hukum Perzinahan Bujang Dengan Bujang(Studi Kasus Di Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)
• Penyelesaian Konflik Penyerobotan Hak Milik Atas Tanaholeh Masyarakat Adat Terhadap Tanah Transmigran(Studi Di Desa Bumiwonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua)
• Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Oleh Anak Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak(Studi Terhadap Kasus Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di Muka Umum Dalam Perkara Pidana No. Pol. : Sp. Sidik/ 711/X 2009/ Reskrim Di Polresta Malang)
• Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Studi Kasus Antara Usp Koperasi Montana Kusuma Artha Ii Malang Dengan Drs. Tgr Dan Nyonya Frns Di Kantor Notaris Dra. Tuminem,S.H. Di Kota Malang)
• Peran Aparat Desa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)
• Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di Smp Negeri 1 Batu)
• Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Griya Baca Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Secara Ekonomi
• Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Peranan Korban Dalam Membantu Mengungkap Tindak Pidana Curanmor (Studi Di Wilayah Hukum Polres Jombang)
• Peranan Lppom Mui Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Yang Melanggar Ketentuan Berproduksi Secara Halal Di Indonesia(Studi Di Lppom Mui Surabaya)
• Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Iklan Produk Barang Atau Jasa Yang Menyesatkan(Studi Di Yayasan Lembaga Konsumen Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Pkl Di Comboran Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Yang Dijadikan Komoditi Oleh Perusahaan Jasa Nada Sambungpribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hakcipta(Studi Di Ykci Cabang Surabaya)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Yangdijadikan Komoditi Oleh Perusahaan Jasa Nada Sambungpribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hakcipta(Studi Di Ykci Cabang Surabaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan( Studi Di Polres Bondowoso )
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)
• Pola Pembinaan Pendidikan Budi Pekerti Di Panti Asuhan Nurul Abdyah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
• Praktek Penjaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (Kprs) (Studi Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kota Malang)
• Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa (Studi Pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)
• Proses Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana(Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Psikotropika Di Polresta Malang)
• Studi Tentang Kepatuhan Berlalu Lintas Bagi Kalangan Komunitas Motor(Studi Di Wilayah Hukum Polres Jember)
• Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Modal Usaha(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)
• Tindakan Hukum Terhadap Kepemilikan Situs Porno Di Internet Menurut Uu No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Di Polresta Malang)
• Tindakan Polisi Dalam Menegakkan Pasal 57 Mengenai Perlengkapan Kendaraan Bermotor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan(Studi Di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan)
• Tinjauan Analisis Yuridis Sosiologis Putusan Hakim Nomor Perkara:341/Pid.B/2009/Pn Mlg Mengenai Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Tersangka Yang Masih Di Bawah Umur(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang)
• Tinjauan Kriminologis Tentang Pelanggaran Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Diatas Kecepatan Rata-Rata Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Tinjauan Tentang Penyitaan Surat Ijin Mengemudi (Sim)Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk)Dalam Kecelakaan Lalu Lintas(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Tinjauan Tentang Persaingan Tidak Sehat Dalam Transaksi Bisnis E-Commerce Ditinjau Dari Uu.No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Tinjauan Yuridis Normatif Dasar Pertimbangan Putusan Hakim No. 06 / Pid.B / 2007 Pn. Pmks, No. 307 / Pid / 2007 / Pt. Sby, No.2465 K / Pid. Sus / 2007 Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Kasus Carok (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura)
• Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Hukum Keperdataan Informed Consent Antara Dokter Dan Pasien
• Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Hak Eksklusif Pencipta Untuk Mengumumkan Atau Memperbanyak Ciptaan Dalam Lingkup Hak Cipta Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Normatif Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum Materiil Putusan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Terdakwa I Nyoman Sudarma(Studi Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor: Put/83-K/Pm.Iii-12/Ad/V/2007 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/Mil./2007)
• Tinjauan Yuridis Normatif Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Tindak Pidana Psikotropika Dalam Pasal 153 Huruf B Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik Dalam Praktek Persidangan Pidana
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:Pds-03/Malang/Ft.1/12/2009 Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Sanksipidana Bagi Anak Di Bawah Umur Pada Kasus Pencurian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Nomor583/Pid.B/2009/Pn.Kpj)
• Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Ri No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Ri No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Menurut Pasal 11 Huruf A Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat Dan Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu(Studi Di Dpc Pdip Dan Dpd Partai Golkar Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologi Tentang Eksploitasiekonomi Terhadap Kasus Ponari Dukun Cilik Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluhkabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri(Studi Di Pt. Prima Duta Sejati Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Eksekusi Putusan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing Di Badan Penyelesaian Sengketakonsumen (Bpsk) Kota Kediri)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Eksploitasi Seksual Anakyang Dijadikan Pelacur Oleh Orang Tua(Studi Di Desa Padamulya Kecamatan Cipunegra Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Harm Reduction Bagi Pengguna Napza Dengan Cara Suntik(Studi Di Lsm Sadar Hati Dan Komisi Penanggulangan Aids Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Parateexecutie (Eksekusi Langsung) Dengan Cara Pelelangan Umum Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996(Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (8)Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 22Tahun 2002 Tentang Grasi( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang )
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakkan Hukum Pasal 504 Kuhp Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum(Studi Di Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengabaian Pasal 103Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Mengenai Rehabilitasi Pecandu Narkotika(Studi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.112/Pid.B/Pn.Sda, Perkarapenyalah Guna Narkotika Atas Nama Terdakwa Afifakh Rudi Als Blek)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan Dalam Program Pnpm (Studi Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan Dalam Program Pnpm Dikelurahan Merjosari Kota Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa(Studi Di Desa Selanegara Kec Kaligondang Kabupaten Purbalingga)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Ikapi Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (B) Undang-Undang No. 19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Peredaran Upal (Uang Palsu)Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Ponorogo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Padi Antara Petani Dengan Pt. Pioner(Studi Di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perjanjian Tanggung Renteng Sebagai Upaya Koperasi Dalam Menekan Kredit Macet (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perjanjian/Kontrakkerja Antara Pemain Asing Dengan Pt. Arema Indonesia
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Sektor Informal (Studi Di Kabupaten Jember)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaksanaan Pasal 8 Dan 9 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian (Studi Bagian Reskrim Di Polresta Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemberantasan Judi Toto Gelap Di Wilayah Kepolisian Sektor Kauman Kabupaten Tulungagung
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluwarsa(Studi Di Wilayah Kerja Yayasan Lembaga Konsumen Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Fenomena Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Pacaran Dikalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung-Jawab Produsen (Perusahaan) Dalam Pengelolaan Sampah (Kemasan Plastik) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup(Studi Di Pt. Unilever Indonesia Tbk Cq. W-Queen Collection Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian( Studi Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)
• Upaya Diskoperindag Dalam Mendorong Pendaftaran Merek Ukm Tape Dan Upaya Perlindungan Hukumnya (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)
• Upaya Penanggulangan Terorisme Oleh Penegak Hukum Diwilayah Hukum Polresta Batu(Studi Pada Polresta Batu)
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Barukampus Uin Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya ( Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Malang)
• Upaya Polisi Dalam Menekan Angka Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Ikan(Bondet) Berdasarkan Undang Undang Darurat No.12 Tahun1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledakjo Pasal 365 Kuhp( Studi Di Polsek Pasrepan – Pasuruan)
• Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian(Studi Di Polresta Malang)

Tahun 2009

• Analisa Yuridis Empiris Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Oleh Perangkat Desa Wedusan Kec. Tiris Kab. Probolinggo
• Analisa Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.B/2008/Pn.Gresik Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Gresik)
• Analisa Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Infotainment
• Analisa Yuridis Putusan Hakim Pada Perkara Pencurian Pemberatan Dengan Terdakwa Anak (Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 586/Pid.B./2008/P.N. Mlg Tentang Pencurian Pemberatan Dengan Terdakwa Andi Saputro)
• Analisa Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 366 / Pid. B/ 2006/ Pn. Kab. Pas. Bgl Tentang Tindak Pidana Korupsi Dengan Terdakwa Hm. Aedyllah Edysantoso Bin Sumarno
• Analisa Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 949/Pid.B/2008/Pn.Jr Tentang Penganiayaan Guru Terhadap Murid Dengan Terdakwa Hartiani
• Analisa Yuridis Sosiologis Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Bila Terjadi Perceraian(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Pengadilan Negeri Kota Malang)
• Analisa Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kredit Macet Kepemilikan Rumah (Studi Di Bank Anglomas Internasional Cabang Surabaya)
• Analisa Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kredit Macet Kepemilikan Rumah( Studi Di Bank Anglomas Internasional Cabang Surabaya)
• Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Usaha Distribution Outlet (Distro)(Studi Di Distribution Outlet (Distro) Heroine Exp. Kota Malang)
• Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Hak Asasi Manusia
• Analisis Kriminologis Fenomena Abortus Provokatus Kriminalis Di Kalangan Mahasiswi (Studi Salah Satu Pts Di Malang)
• Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Antara Pemberi Waralaba Dengan Penerima Waralaba (Stu Di Pada Bisnis Resto Gama Kota Malang)
• Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ( Studi Di Polres Kepanjen )
• Analisis Yuridis Putusan Nomor : 579/Pid.B/2008/Pn. Malang Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologi Upaya Kepolisian Dalam Penertiban Perjudian Sabung Ayam Yang Berkedok Ritual Tabuh Rah (Studi Di Polres Tabanan Bali)
• Analisis Yuridis Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Sumberpinang Mlandingan Kabupaten Situbondo)
• Analisis Yuridis Sosiologis Kekuatan Pembuktian, Fungsi Dan Kendala Visum Et Repertum, Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Perkosaan(Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Kewajiban Perawat Dalam Melaksanakan Tugas Profesinya Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Studi Praktik Perawat Perorangan Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Terhadap Proses Keluar Dan Masuknya Muatan Barang Yang Mengandung Unsur Penyuapan (Studi Di Pelabuhan Pt. Terminal Petikemas Surabaya, Jawa Timur)
• Analisis Yuridis Sosiologis Pengelolaan Penitipan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Pertanggung Jawaban Perjanjian Penitipan(Studi Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kajian Penitipan Kendaraan Bermotor Di Stasiun Kota Baru Malang
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Gendam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Lawang)
• Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Indekost Dan Penegakan Hukumnya(Studi Di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang)
• Dampak Persaingan Tarif Telepon Seluler Gsm Prabayar Antar Operator Terhadap Kerugian Konsumen (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malangdan Ylk Kota Malang)
• Efektifitas Hukum Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Oleh Satuanpolisi Pamong Praja (Satpol-Pp) (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)