Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Hukum UNIB

Referensi Judul Tesis S2 Hukum Universitas Bengkulu

Tahun 2020

• Akibat Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 Pk/Pdt/2016 Tanggal 24 November 2016)
• Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Cacat Yuridis Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu) (Nomor 854/Pdt.G/2019/Pa.Bn)
• Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Digunakan Sebagai Jaminan Pelunasan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)
• Analisis Kewenangan Notaris/Ppat Menyimpan Sertipikat Asli Milik Pihak Yang Melakukan Perjanjian Jual-Beli (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3701 K/Pdt./2019)
• Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Bengkulu
• Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sita Jaminan Harta Gono Gini Yang Termuat Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Manna Nomor 54/Pdt.G/2019/Pa.Mna Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Analisis Yuridis Normatif Formulasi Asas Praduga Tak Bersalah Di Indonesia Saat Ini Dan Masa Yang Akan Datang
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hak Tanggungan Di Atas Tanah Sengketa Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Bank
• Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dibukukan Oleh Notaris (Waarmerking)
• Implementasi Dana Bantuan Partai Politik Bagi Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Implementasi Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Bengkulu
• Implementasi Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Kaitannya Dengan Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Penolakan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)
• Keabsahan Akta Hibah Wasiat Yang Terlambat Didaftarkan Ke Pusat Daftar Wasiat Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pdt/2016/Pt.Bdg)
• Kedudukan Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia
• Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Di Provinsi Bengkulu Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam
• Kewenangan Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa Di Bengkulu Tengah Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Apbdesa
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat ) Dalam Hibah Atas Barang Tidak Bergerak Di Kota Bengkulu
• Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Pidana Adat Pada Masyarakat Lembak Di Provinsi Bengkulu
• Optimalisasipenerapan Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei
• Pelaksanaan Csr Di Bengkulu Pasca Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.127.Dinsos. Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Csr Provinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu Oleh Pengadilan Agama Bengkulu Berdasarkan Buku Ii Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama
• Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
• Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan Oleh Pt Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Sebagai Penjamin Kredit Umkm Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ratu Samban Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Kerugian Yang Dialami Penerima Waralaba Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Tugas Penyidik Polri Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Kota Bengkulu
• Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/S Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 814K / Pdt / 2009 Di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
• Pemenuhan Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu
• Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Orang Asing Di Provinsi Bengkulu Menurut Peraturan Perundang�Undangan Tentang Keimigrasian
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Provinsi Bengkulu
• Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei
• Penerapan Pertanggungjawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Pemberian Restitusi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Wajib Pajak Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Bengkulu
• Pengawasan Preventif Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
• Penguatan Fungsi Corporate Legal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Pt Bank Bengkulu
• Penguatan Posisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945
• Penjaminan Bangunan Di Atas Tanah Bawaan Sebagai Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Perkawinan
• Penjualan Secara Di Bawah Tangan Agunanyang Diikat Credietverband Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu
• Penyelesaian Permasalahan Akad Mudharabah Di Bawah Tangan Kondisi Force Majeure Pada Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu
• Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Utara
• Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bengkulu
• Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bengkulu Dalam Rangka Antisipasi Pengembalian Kerugian Negara
• Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Memenuhi Hak Anak Didik Di Lapas Klas Ii Bengkulu
• Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Asusila Oleh Orang Dewasa Terdekat Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kepahiang
• Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seluma Dengan Bksda Provinsi Bengkulu
• Peranan Nazhir Dalam Mencegah Sengketa Tanah Wakaf Menurut Undang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Bengkulu
• Peranan Notaris Ppat Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Kepada Pihak Pembeli Akibat Wanprestasi Dari Penjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Hak Atas Tanah
• Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Pungutan Liar Pada Perkara Tindak Pidana Penyimpangan Dana Jasa Penyeberangan Pt. Asdp Cabang Bengkulu
• Perlindungan Hak Mengembangkan Diri Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bengkulu Dalam Bidang Pendidikan
• Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Pekerjaan Proyek Infrastruktur
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Perjanjian Bangun Bagi Dengan Developer Di Kabupaten Empat Lawang
• Pertanggung Jawaban Hukum Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Penyaluran Dana Zakat Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Rimplementasi Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Majelis Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A)

Tahun 2018

• Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt. P/2017/Pa Bn Tentang Legalisasi Hukum Perkawinan Sirri Dengan Itsbat Nikah
• Analisis Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 Terakhir Diubah Dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36A Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pada Dppka Kota Bengkulu
• Analisis Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Bgl Tentang Perkara Korupsi Peminjaman Mobil Dinas Oleh Mantan Ketua Dprd Kabupaten Mukomuko
• Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu (Analisis Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Phi/2014/Pn.Bgl)
• Efektivitas Negosiasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Bengkulu Cabang Utama
• Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Di Pt.Federal Internasional Finance (Fif) Cabang Bengkulu
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Bengkulu
• Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Kepahiang Dan Kabupaten Rejang Lebong
• Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Akta Nikah Menurut Hukum Perkawinan Islam
• Kajian Putusan Hakim Berupa Sanksi Tindakan Wajib Rehabilitasi Bagi Pelaku Pengguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Kajian Yuridis Ketentuan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangitindak Pidana Illegal Fishing
• Kedudukan Fatwa Mui Dalam Hukum Positif Indonesia
• Kekuatan Hukum Memaksa Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Praktik Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu
• Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kewenangan Inspektorat Provinsi Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket Dprri Terhadap Kpk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Uumd3)
• Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Bengkulu Terhadap Perda Kabupaten/Kota Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/Puu-Xiii/2015
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Detasemen Zeni Tempur Di Kabupaten Bengkulu Tengah
• Pelaksanaan Restorative Justice Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Bengkulu (Study Kasus Kejahatan Seksual)
• Pelaksanaan Sande Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam
• Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah
• Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Video Compact Disc Dan Digital Video Disc Bajakan Yang Melanggar Hak Cipta Setelah Berlakunya Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkulu
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dipengaruhi Pornografi Di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wajib Daftar Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
• Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu
• Penerapan Diversi Dalam Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Lebong)
• Penerapan Pidana Pengganti Denda Dengan Pidana Kurungan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Di Kabupaten Rejang Lebong
• Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Kepada Bukan Petani Di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
• Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Yang Dibeli Pegawai Negeri Sipi Dari Petani Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
• Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas) Dalam Melakukan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Rejang Lebong
• Peran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4D) Intelijen Kejaksaan Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu
• Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Bengkulu
• Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong
• Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan Berindikasi Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Atas Pelanggaran Custumer Service Terhadap Hak Nasabah Mendapatkan Informasi Tentang Lembaga Penjamianan Simpanan
• Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Atas Kuasa Direktur Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Problem Hukum Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara
• Problematika Hukum Terhadap Kasus Nikah Siri Di Provinsi Bengkulu
• Regulasi Dan Implikasi Transportasi Berbasis Online (Daring) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Metode Subkontrak Di Universitas Bengkulu
• Tindakan Diskresi Kepolisian Tentang Diversi Tindak Pidana Tanpa Korban Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polda Bengkulu
• Tumpang Tindih Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu

Tahun 2017

• Hambatan Yuridis Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Musi Rawas
• Implementasi Kebijakan Program E-Ktp Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Yang Baik/Good Governance (Studi Di Kabupaten Empat Lawang
• Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/Puu-X/2012 Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bank Syariah Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu
• Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Angkat
• Konstruksi Hukum Peradilan Sengketa Pemilu Di Indonesia
• Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Advokat Dalam Bidang Pemberian Bantuan Hukum
• Pelaksanaan Pengaturan Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu
• Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Provinsi Bengkulu
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Guru Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Penerapan Perjanjian Standar Pengikatan Jual Beli Rumah Secara Kredit Pada Bank Btn Cabang Lubuklinggau Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Perjanjian
• Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Indek Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)
• Pengaturan Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha Electronic Commerce Menurutundang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
• Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pantai Panjang Kota Bengkulu
• Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu
• Peranan Penyidik Polda Bengkulu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangan
• Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Kepahiang
• Studi Komparasi Pembagian Warisan Dalam Keluarga Inti (Nuclear Family) Menurut Sistem Hukum Adat Serawai Dengan Sistem Hukum Islam Di Kota Bengkulu
• Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Sistem Hukum Waris Adat Rejang, Sistem Hukum Waris Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen Di Bidang Telekomunikasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Batasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Mencapai Tujuan Hukum

Tahun 2014

• Akibat Hukum Kontrak Kerja Pasca Akuisisi Perusahaan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Pekerja/Buruh
• Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : Kma/032/Sk/Iv/2006 Tentang Pola Bindalmin Di Pengadilan Agama Curup
• Implementasi Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
• Penjatuhan Vonis Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika
• Peran Tim Pengamat Pemasyarakatan (Tpp) Terhadap Program Pemberian Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii-B Arga Makmur
• Peranan Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia
• Perbandingan Pengaturan Zakat Dan Pajak Penghasilan Di Indonesia Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
• Pertanggungjawaban Pidana Konsultan Pengawas Konstruksi Pada Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi
• Putusan Hakim Di Luar Surat Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
• Tinjauan Yuridis Transaksi Murabahah Pada Pt. Bank Bni Syari’Ah

Tahun 2013

• Formulasi Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Salah Satu Pencapaian Tujuan Pemidanaan
• Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Uud Nri Tahun 1945
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah
• Kajian Psikologi Kriminal Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manna
• Kedudukan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Pembagian Harta Waris Orang Yang Berbeda Agama (Suatu Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 51 K/Ag/1999)
• Pencantuman Klausul Pengaman Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara Di Provinsi Bengkulu Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Keabsahan (Het Vermoeden Van Rechtmatigheids)
• Peranan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bengkulu Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Alat Tangkap Trawl Di Wilayah Perairan Bengkulu
• Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Cipta Citra Digital Dengan Metode Pemberian Tanda Air (Watermarking) Dari Tindakan Pelanggaran Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Tahun 2012

• Peran Dan Kedudukan Pers Dalam Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia

Tahun 2009

• Akibat Hukum Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pinjam Pakai Benda Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
• Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu Dengan C.V. Dwisaha Selaras Abadi Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Modern (Ptm) Di Kota Bengkulu
• Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Tentang Cerai Talak Nomor 0246/Pdt.G/2008/Pa.Bn
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim No. 0339/Pdt.G/2008/Pa.Bn Dalam Perkara Perceraian Karena Salah Satu Pihak Mendapat Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri
• Analisis Yuridis Putusan Kppu (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Tentang Praktek Persekongkolan Tender Dalam Divestasi Kapal Tanker Pertamina Very Large Crude Carrier (Vlcc) (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2004)
• Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian Di Kota Bengkulu
• Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri Di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat Ii Kota Lubuk Linggau (Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan)
• Fungsi N Berl K Nazhir D Lakunya Kecamat Dalam Pen A Undang- An Gadin Ngelola -Undang Ng Cempa Aan Tanah Nomor 4 Aka Kota H Wakaf 41 Tahun 2 A Bengkul F Setelah 2004 Di Lu H
• Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Mut’Ah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pendapat Para Ulama Propinsi Bengkulu)
• Hukuman Penjara Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Terhadap Kekuatan Pembuktian Di Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu
• Kaji An Putusan Mahka Mah K Onsti Tusi No Mor 57/Phpu. D-Vi /2008 Tentang Perselisi Han Hasi L Pemi Lukada Kabupaten Bengkulu Se Latan Kaji An Putusan Mahka Mah K Onsti Tusi No Mor 57/Phpu. D-Vi /2008 Tentang Perselisi Han Hasi L Pemi Lukada Kabupaten Bengkulu Se Latan Kaji An Putusan Mahka Mah K Onsti Tusi No Mor 57/Phpu. D-Vi /2008 Tentang Perselisi Han Hasi L Pemi Lukada Kabupaten Bengkulu Se Latan
• Kajian Yuridis Pengangkatan Wali Oleh Panti Asuhan Bunga Harapan Di Kota Bengkulu
• Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Dalam Melestarikan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (Tnks)
• Kedudukan Wali Nikah Pada Perkawinan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Adat Pasmah Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Kaur
• Kedudukan Waris Anak Inseminasi Buatan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu
• Kesaksian Wanita Dalam Pernikahan (Analisis Komparatif Terhadap Empat Imam Madzhab)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Otonomi Desa Pada Desa Tertinggal Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Curup
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Di Propinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu
• Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Pasma Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
• Pemindahan Pemakaman Umum Yang Terkena Proyek Multi Years Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)
• Pendapat Hakim Pengadilan Agama Klas Ia Bengkulu Terhadap Nikahul Fasid Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
• Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kepahiang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
• Pengaturan Tugas Pokok Dan Fungsi Antar Dinas Dalam Pengelolaan Pasar Minggu Di Kota Bengkulu
• Pengelolaan Harta Warisan Yang Tidak Terurus Akibat Penolakan Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
• Penyelesaian Delik Adat Tikam Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Arga Makmur
• Penyelesaian Sengketa Hak Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu
• Peran Partai Politik Dalam Kualitas Dan Fungsi Dprd Di Kabupaten Musi Rawas
• Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Bengkulu
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Propinsi Kota Bengkulu
• Peranan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Berdasarkan Perda Nomor. 12 Tahun 1999 Tentang Parkir Di Kota Bengkulu
• Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan Di Polres Arga Makmur
• Perbandingan Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa Dalam Panerapan Hukum Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari’Ah
• Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
• Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal (Anak Delinkuen) Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Siaran Televisi Berlangganan Indovision Di Pt. Indovision Cabang Bengkulu
• Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Perumahan Fasilitas Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Internet Banking Pada Pt. Bank Bri Cabang Bengkulu
• Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Lubuk Linggau
• Perlindungan Terhadap Lanjut Usia Di Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lansia Pagar Dewa Bengkulu Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Ditinjau Menurut Hukum Islam
• Persepsi Dokter Dan Keluarga Pasien Miskin Terhadap Euthanasia Di Provinsi Bengkulu
• Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu
• Pol A Pe Ny Elesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Unit Pkbl Pt. Pos Indonesia (Persero) Dengan Kelompok Usaha Kecil Tri Karya Sejahtera Desa Kuro Tidur Kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara
• Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
• Proses Penyelesaian Sengketa Hak Utama Atas Tanah Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
• Prosesi Bercocok Tanam Di Ladang Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
• Pungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah Secara Langsug
• Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih
• Status Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Di Kantor Urusanagama (Kua) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Status Hukum Zhihar Kifarat Ditinjau Dari Hukum Islam
• Studi Perbandingan Hak Waris Janda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Serawai Di Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras
• Studi Perbandingan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Studi Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Badan Amil Zakat (Baz) Kota Bengkulu Untuk Memecahkan Problem Kemiskinan Di Kota Bengkulu
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas Pu Provinsi Bengkulu)
• Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Risiko Yang Menimpa Tertanggung Ditinjau Dari Asuransi Kerugian Konvensional Dan Asuransi Kerugian Islam
• Tanggungjawab Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat (Rsjko) Dalam Pelayanan Medik Di Provinsi Bengkulu
• Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Bengkulu
• Tinj Auan Hukum Islam Tentang Wali Nikah Yang Berbeda Agam A Dengan M Emp Elai P Eremp Uan Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pengguna Sebagai Pelaku Kejahatan Napza Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Terhadap Penggunaan Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana
• Tinjauan Yuridis Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (Studi Masjid Muhammadiyah Suprapto) Di Kota Bengkulu
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguguran Kandungan (Menurut Kuhp, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)
• Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perambah Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat Di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
• Upaya Perlindungan Terhadap Hak Cipta Program Komputer Di Kota Bengkulu

Sumber:
https://unib.ac.id